PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 147/PDT/2015/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Komplek Menteng Indah E-2 No.3 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Panca Sarjana Putra, SH. dan Jimmy Albertinus,SH. Advokat pada kantor Advokat Alamsyah Hamdani, SH.& Rekan berkantor di jalan Wilem Iskandar komplek Ruko Logo Mas Blok l No28 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2014 ; Lawan RINAWATI SIANTURI ,SH, Umur 33 tahun, anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, beralamat di jalan Sriwijaya No.16/28, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Sardion Sihite, SH. dan rekan, advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Sardion Sihite & Rekan beralamat di jalan Guru Patimpus No.1 J.Kesawan Medan Barat, Kota medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 147/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 23 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 1 dari 16 Hal

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang,

bahwa

Penggugat

dengan

surat

gugatan

tanggal

29 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada

tanggal

29

Januari

2014

dalam

Register

Nomor

:

45/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : DASAR DAN ALASAN GUGATAN 1. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, priode tahun 2009 – 2014 utusan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; 2. Bahwa oleh karena jumlah anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang terpilih sebagai anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara hasil pemilu Legislatif tahun 2009 berjumlah 4 (Empat) orang, yang sebagai syarat untuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi diwajibkan minimal 5 (Lima) orang anggota ; 3. Bahwa secara kebetulan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Pelopor yang terpilih pada Pemilu Legislatif untuk Propinsi Sumatera Utara tahun 2009 hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat ; 4. Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat tersebut, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bersama partai Pelopor bersepakat dan saling menyetujui untuk membentuk satu fraksi di DPRD Propinsi Sumatera Utara sebagaimana disebut Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional priode 2009 – 2014 ; 5. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Nomor: 32 tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH Notaris/PPAT di Medan ; 6. Bahwa sesuai dengan pasal 3 dalam Akte Perjanjian tersebut, telah saling menyetujui kepengurusan dalam fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional untuk Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi tersebut saling bergantian setiap tahunnya yaitu : Tahun pertama priode September 2009 – Septembeer 2010, Tahun kedua priode September 2010 – September 2011, tahun Ketiga priode September 2011 – September 2012, Tahun Keempat priode September 2012 – September 2013 dan Tahun Kelima priode September 2013 – September 2014 ; 7. Bahwa disebutkan dalam kesepakatan tersebut khusus tahun Kelima priode September 2013 sampai priode September 2014, susunan Ketua dan Sekretaris Fraksi ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli



Rakyat Nasional ; 8. Bahwa berdasarkan Akte tersebut yang merupakan perjanjian Hukum, maka selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara, yang telah berjalan sesuai dengan kesepakatan tersebut ; 9. Bahwa oleh karena dengan kesepakatan tersebut setiap tahun priode berjalan untuk penggantian pengurus Fraksi (Ketua dan Sekretaris) sebagaimana dimaksud pada poin 6 diatas, dilakukan dengan berjalan secara otomatis sejak tahun pertama hingga tahun keempat

priode September 2012 –

September 2013 ; 10. Bahwa oleh karenanya setelah tiba waktu tahun Kelima priode September 2013 – September 2014, ternyata tergugat tidak dengan suka rela menyerahkan kepengurusan Sekretaris Fraksi tersebut kepada penggugat sebagai yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebagaimana dalam pasal 3 Akte Perjanjian No.32 tersebut; 11. Bahwa walaupun penggugat sudah berulangkali mengingatkannya secara lisan, akan tetapi tergugat tidak bersedia untuk menyetujui dan menyerahkan dengan sukarela pergantian kepengurusan Fraksi tersebut kepada penggugat yang ditunjuk oleh PPRN ; 12. Bahwa penggugat melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada tergugat tanggal 21 Januari 2014 untuk menepati dalam Akte Perjanjian No.32 tersebut, akan tetapi juga tergugat tidak mangacuhkannya ; 13. Bahwa tindakan tergugat yang tidak bersedia menyerahkan penggantian kepengurusan Pimpinan Fraksi, merupakan tindakan wanprestasi yang tentunya

dihukum

untuk

membayar

kepada

penggugat

sebesar

Rp.4.000.000.000.- (Empat Milyar Rupiah) sesuai dalam pasal 4 Akte Perjanjian No.32 tersebut diatas ; 14. Bahwa akibat tindakan wanprestasi tergugat tersebut yang mengakibatkan tidak duduknya penggugat sebagai pengurus Fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional sejak September 2013 hingga sekarang membuat nama baik (moril) penggugat kurang baik dimata masyarakat dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara lainnya, patut secara hukum tergugat dihukum untuk membayar 1 (Satu) Milyar Rupiah ; 15. Bahwa untuk tidak nihilnya gugatan ini nantinya, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan sita jaminan pada harta bergerak dan tidak bergerak milik tergugat yang akan disebutkan nantinya ; 16. Bahwa oleh karena gugatan ini dilakukan berdasarkan fakta hukum yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN


sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi ; Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk bersidang dan, memeriksa perkara ini serta memutuskan dalam amarnya sebagai berikut ; 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo sah dan berharga ; 3. Menyatakan Akte Perjanjian Nomor : 32 tanggal 24 September 2009 Mercy Rumiris Siregar,SH. Notaris/PPAT di Medan sah dan berharga ; 4. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi ; 5. Menghukum tergugat untuk membayar Rp.4.000.000.000,-(Empat Milyar Rupiah) ditambah secara moril sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah) kepada penggugat ; 6. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan ; 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal : 24 April 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1 . Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara Aquo ; -

Bahwa penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya menuntut agar tergugat tunduk kepada pasal 3 Akte Perjanjian Nomor 32

tanggal 24

September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar,SH. Notaris/PPAT di Medan mengenai pembentukan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan partai Pelopor menjadi 1 (satu) Fraksi ; -

Bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003 menyebutkan ; 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata yang menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum



internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ; 2. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persolan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang

memeriksa

perkara

yang

bersangkutan

(Niet

ontvankelijkverldaarct) ; -

Bahwa dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut jelas disebutkan, akan lebih bijak apabila sengketa teersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke Pengadilan ;

-

Bahwa hingga saat ini dan sampai penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan, belum ada penyelesaian secara internal partai baik dari partai Pelopor maupun dari Partai Pedulu Rakyat Nasional (PPRN) seperti yang dijelaskan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No,4 tahun 2003;

-

Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian secara internal Partai menyangkut pergantian susunan fraksi antara penggugat dan tergugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003 pada poin 2 tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum

apabila Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadili serta yang memutuskan perkara A quo untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo ; -

Bahwa dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan ; 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dabn ART ; 2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik

atau

sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secara tegas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatu Mahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

-

Bahwa yang menjadi tuntutan dalam perkara a quo sampai hari ini belum diselesaikan sebagaimana

dimaksud dalam pasal


32 ayat (1) dan (2) Halaman 5 dari 16 Hal

tersebut diatas; -

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2003 jo pasal 332 (2) UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, mohon kiranya kepada Majelis Hakim

yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk verklaard) ; 2 . Gugatan bersifat kumulasi obyektif yang dilarang. -

Bahwa dalam gugatan penggugat petitum ke – 3, ke-4 , ke-5 penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ; Menyatakan akte perjanjian No.32 tanggal 24 September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar,SH.Notaris/PPAT di medan sah dan berharga ; Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi ; Menghukum tergugat untuk membayar Rp.4.000.000.000.(Empat Milyar Rupiah) ditambah secara moril sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah) kepada penggugat ;

-

Bahwa petitum yang dimohonkan penggugat tersebut diatas sangat kabur (obscuur) terutama mengenai kerugian materil dan moril yang tidak diuraikan secara jelas dan lebih jauh ternyata merupakan kumulasi obyektif yang tidak diperkenankan yaitu : menggabungkan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya Hakim tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan memerintahkannya ;

3 . Tentang Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) -

Bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian No.32 tanggal 24 September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar,SH. Notaris/PPAT di medan yang menjadi dasar gugatan penggugat, seharusnya penggugat menarik atau memasukkan Washington Pane, Delima Pulungan sebagai pihak dalam perkara a quo

karena ikut menanda tangani surat perjanjian

tersebut diatas; -

Bahwa dengan tidak ditariknya Washington Pane dan Delima Pulungan dalam perkara a quo maka terdapat kurang pihak dalam gugatan penggugat dan sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard) ;

4 . Gugatan penggugat Prematur . Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN


-

Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tunduk kepada

Undang-Undang

No.2

tahun

2008

tentang

partai

politik

sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik ; -

Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan” perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisihan partai politik dimaksud meliputi : 1. Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan ; 2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ; 3. Pemecatan tanpa alas an yang jelas; 4. Penyalahgunaan kewenangan ; 5. Pertanggung jawaban keuangan , dan atau ; 6. Keberatan terhadap keputusan partai politik ;

-

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo masuk kedalam katagori perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, yaitu mengenai pergantian susunan fraksi antara penggugat dan tergugat sesuai dengan Akte Perjanjian No.32 tanggal 24 September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiri Siregar ,SH. PPAT di Medan ;

-

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh penggugat dengan tergugat, maka sangat jelas gugatan penggugat premature, karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun2008 tentang partai politik ;

-

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat premature dan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet on vankelijk bverklaard) ;

5 . Gugatan obscuur libels (gugatan kabur). -

Bahwa jika diperhatikan dengan teliti gugatan penggugat tersebut, penggugat dalan menjalankan gugatannya telah salah dan keliru ;

-

Bahwa didalam petitum dan posita gugatan penggugat saling bertentangan, hal ini jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara di Indonesia, karena antara petitum dan posita gugatan penggugat tidak mempunyai relevansi sama sekali ;

-

Bahwa didalam posita gugatan penggugat pada halaman 3 point 15



penggugat menyatakan “ Pengadilan Negeri Medan melakukan sita jaminan pada harta bergerak dan tidak bergerak milik tergugat yang akan disebutkan nantinya “ ; -

Bahwa didalam petitum penggugat nomor 2 menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sah dan berharga ;

-

Bahwa apa yang dimintakan oleh penggugat tidak jelas didalam posita dan petitum gugatannya , apalagi ditambah bahasa “ disebutkan nantinya “ mau kapan lagi disebutkan oleh penggugat ;

-

Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas , dibuat berdasarkan emosi belaka, dan sangat bertentangan dengan hukim sebagaimana yang diwajibkan oleh hokum acara yang berlaku di Indonesia ;

-

Bahwa berdasarkan uraian

diatas mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat obscuur libels (gugatan kabur) dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ; II.POKOK PERKARA -

Bahwa hal-hal yang telah tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, maka sepanjang terhadap korelasi hukumnya secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi ;

-

Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat

dalam

gugatannya,

kecuali

secara

tegas

ada

diakui

kebenarannya oleh tergugat ; -

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 14 halaman 3 yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi prihal penggantian susunan pengurus fraksi ;

-

Bahwa susunan fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi serta dilaporkan pada pimpinan partai politik dari masing-masing fraksi tersebut, bahwa susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi ditentukan oleh internal fraksi masing-masing dalam rapat fraksi sesuai dalam pasal 34 mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara No.1/K/2010 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

-

Bahwa sampai saat ini fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional belum pernah



melakukan rapat untuk memilih susunan pengurus priode 2014 dan belum melaporkannya kepada pimpinan partai politik masing-masing yaitu partai penggugat dan partai tergugat, jadi tergugat tidak melakukan wanprestasi seperti yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya ; -

Bahwa penggugat juga menyatakan bahwa akibat tindakan wanprestasi tergugat yang mengakibatkan tidak duduknya pengugat sebagai pengurus fraksi membuat nama baik (moril) penggugat kurang baik dimata masyarakat dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara patut secara hukum membayar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah). Bahwa dalildalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengadangada sama sekali, karena penggugat tidak menguraikan kerugian materil apa yang diderita oleh penggugat dan penggugat tidak merinci kerugian immaterial yang diderita penggugat dan sampai saat ini tidak ada tolak ukur dan katagori tentang kerugian materil, maka dengan demikian dalil-dalil penggugat pada point 14 halaman 3 tersebut haruslah dikesampingkan ;

-

Bahwa tuntuan penggugat pada point 16 halaman 3 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi adalah tidak berdasar hokum atau tidak memiliki alas hak yang sah, oleh karena gugatan penggugat tidak didukung alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang relevan, sempurna dan mengikat sesuai pasal 180 ayat (1) HIR dan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 mengenai Uitvoerbaar Bij Vooraad, sehingga tuntutan uitvoerbaar bij vooraad harus ditolak ;

DALAM REKONPENSI. -

Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat dk/penggugat dr utaikan pada bagian konpensi diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian rekonpensi ini sehingga natinya tidak akan diuraikan kembali disini ;

-

Bahwa oleh karena penggugat dr/tergugat dk mengalami kerugian materi dan moril karena adanya perbuatan tergugat dr yang mengajukan gugatan terhadap diri penggugat dr yang kesemjuanya menimbulkan kerugian yang patut diganti rugi oleh tergugat dr yang meliputu : 1. Kerugian Materil : Upah/honorarium Advokat selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tergugat dk sebesar Rp.50.000.000.-(Lima



Puluh Juta Rupiah) ; 2. Kerugian Moral : Penggugat dr merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, dan juga merupakan seorang wiraswasta, akan tetapi kehormatan dan nama baik penggugat dr sudah terusik dan terguncang dalam tatanan kehidupan

masyarakat

dan

menerima

malu

seolah-olah

sudah

melakukan perbuatan salah, oleh karena itu guna memulihkan martabat, kehormatan dan harga diri penggugat dr, sangat beralasan tergugat dr dihukum untuk memulihkannya dan meminta maaf secara resmi di Media cetak Nasional dan Daerah ; Berasarkan seluruh uraian argumentasi Yuridis yang telah dikemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : l. Dalam Eksepsi : -

Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memriksa perkara a quo ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

ll. Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

lll. Dalam Rekonpensi : -

Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat dr untuk seluruhnya ;

-

Menghukum tergugat dr membayar kerugian materil penggugat dr yakni upah/honorarium Advokat selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hokum tergugat dk sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);

-

Menghukum tergugat dr untuk memulihkan kehormatan dan nama baik penggugat dr dan meminta maaf secara resmi di Media cetak Nasional dan Daerah ;

-

Menghukum tergugat dr untuk mematuhi putusan pengadilan ini ;

-

Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat dr ; Menimbang, bahwa

Negeri

Medan

telah

atas

gugatan

menjatuhkan

Penggugat

putusan

tersebut Pengadilan

tanggal 23 Oktober 2014

Nomor :45/PDT.G/2014/PN-Mdn, yang amarnya sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN


DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Akte Perjanjian Nomor 32 tanggal 24 September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar,SH. Notaris/PPAT di Medan sah dan berharga ; 3. Menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi ; 4. Menghukum tergugat untuk membayar Rp.4.000.000.000.-(Empat Milyar Rupiah) kepada penggugat ; 5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONPENSI : -

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI – REKONPENSI : -

Menghukum tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP.621.000.-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan

Tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 45/Pdt.G/2014/PN-Mdn kepada Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding tanggal 31 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 150/2014 tanggal 12 November 2014 yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi,S.H., M.M.Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa hukum Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

:

45/PDT.G/2014/PN-Mdn

tanggal

23

Oktober

2014

dan

telah

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Desember 2014; Menimbang,

bahwa

Kuasa

mengajukan memori banding

tanggal

Hukum 26

Tergugat/Pembanding

telah

November 2014 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 November 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2014;



Menimbang,

bahwa

Kuasa

Hukum

Penggugat/Terbanding

telah

mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Januari 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 04 Februari 2015 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan

telah memberitahukan

kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Februari 2015, kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Nopember 2014 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : 1. Tentang Kekeliruan Kewenangan Mengadili ; 2. Gugatan bersifat Kumulasi obyektif yang dilarang ; 3. Tentang Gugatan kurang pihak (Plurium Lituis Consortium) ; 4. Gugatan Penggugat Prematur; 5.Gugatan Obscuur Libels (Gugatan Kabur) ; B. DALAM POKOK PERKARA : 1.Tentang putusan Judex A guo telah salah menerapkan Hukum ; 2. Tentang kelirunya Judex A Quo meminta Pertanggung Jawaban Tergugat ; 3. Tentang Judex A Quo Salah dalam Menyimpulkan isi perjanjian ; 4. Judex A Quo keliru menilai Bukti Surat ; 5. Judex Aquo tidak melaksanakan Pasal 25 Ayat (1) UU No.4/2004 jo SEMA No.3.1974 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN


Berdasarkan segala uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.45/Pdt.G/2014/PNMdn tanggal 23

Oktober 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan

mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan/Penggugat/Terbanding seluruhnya ; Menimbang, bahwa

Terbanding/semula

kontra memori banding yang diajukan oleh

Penggugat

tertanggal

16 Januari 2015 pada pokoknya

adalah sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Tentang Kewenangan Mengadili : 2. Tentang Gugatan bersifat Kumulatif Objektif 3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) 4. Tentang Gugatan Penggugat Prematur 5. Tentang Gugatan Obscuur Libell DALAM POKOK PERKARA : - Tentang Putusan Judex factie Tidak Salah Menerapkan Wanprestasi ; - Tentang Pertimbangan judex facti meminta pertanggung jawaban Tergugat ; - Tentang Judex facti tidak salah dalam menyimpulkan isi perjanjian; - Judex facti tidak salah Menilai Surat; - Tentang Judex facti dalam

melaksanakan Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 tahun

2004 SEMA No. 03 Tahun 1974 ; - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo tersebut juga telah dimasukkan sebagaimana dalam pertimbangan bahwa sesuai dengan bukti P-1 Akte Perjanjian No. Tanggal 24 September 2009 oleh Mercy Rumiris Siregar, SH Notaris /PPAT di Medan

merupakan perjanjian

yang mengikat secara hukum yang dibuat oleh sesama anggota Fraksi Pelopor Peduli

Rakyat

Nasional

Tergugat/Pembanding

dimana

termasuk perjanjian

Penggugat/Terbanding tersebut

tidak

dibantah

dan oleh

Tergugat/Pembading dalam perkara a quo ; - Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka telah terbukti atas gugatan/Penggugat/Terbanding

sebagaimana

telah

dipertimbangkan

dan

diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 147/PDT/2015/ PT. MDN


alasan-alasan

dalam

Memori

Banding

yang

didalilkan

oleh

Tergugat/Pembanding haruslah ditolak ; - Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak alasan banding dalam memori banding dari Tergugat/Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2014 perkara Nomor 45/Pdt.G/2014/PN-Mdn ; ( hal-hal diatas selengkapnya terlampir) : Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat tersebut ternyata tidak ditemukan adanya

hal-hal

yang dapat melemahkan atau

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2014; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat tersebut dalam berkas perkara Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN-Mdn, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 23 Oktober 2014, dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian Nomor 32 tanggal 24 September 2009 yang dibuat dihadapan Mercy Rumiris Siregar,SH. Notaris/PPAT di Medan, dalam Pasal 4 berbunyi : “ Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak pertama dan

pihak

kedua, maka salah satu pihak tidak dapat



mencabut atau membatalkannya dan jika salah satu pihak melakukanya juga, maka segala kerugian

yang

diderita

pihak

lainnya

akibat

pembatalan

perjanjian ini menjadi tanggungan dan pembayaran yang melakukan pencabutan atau pembatalan tersebut atau dengan memberikan ganti

kerugian sebesar

Rp.4.000.000.000.-(empat milyar rupiah) “; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/PDT.G/2014/PN-Mdn tanggal 23 Oktober 2014 beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

dan

berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 45/Pdt.G/2014/PNMdn, tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 28 MEI 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis

dengan

DHARMA

E

DAMANIK,SH.MH,

dan

DAHLIA

BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 APRIL 2015 Nomor: 147/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 4 JUNI 2015 diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada



Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

ttd 2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH. Panitera Pengganti ttd LUHUT BAKO,SH. Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents