PT.MDN

PUTUSAN NOMOR : 137/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

PERHUBUNGAN

Cq.

Cq.

KEMENTERIAN

DIREKTORAT

JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN

KERJA

BANDAR

UDARA

MEDAN BARU, dahulu beralamat di Komplek Proyek Pembangunan

Bandar

Udara

Medan

Baru,

Desa

Kualanamu, Pasar VI, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekarang beralamat di Gedung Karsa Lantai 5 Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta, dan dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya : 1. AS. Aribowo, SH., 2. Gali Sarjono, SH., 3. Robert Ambrosius Sianturi, SH, Bagian Hukum dan Humas Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.434 Tahun 2014, tanggal 13 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; Lawan 1. PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, berkedudukan dan beralamat di Jalan.. MT. Haryono Kav. Nomor 10, Cawang, Jakarta 13340, dan ; 2.PT. YASA PATRIA PERKASA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung Barat 18, Jagakasa, Jakarta Selatan; Kedua perusahaan tersebut diatas PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk, dan PT. YASA PATRIA PERKASA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 1 dari 67 hal

tergabung dalam suatu kerjasama operasi dengan nama KSO WASKITA-YASA, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. Nomor 10, Cawang, Jakarta 13340, sesuai dengan Surat Kerjasama Operasi (KSO) No. DAFT77/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

001/SK/WY-JO/BUMB4/XII/2013,

tanggal

17

Desember 2013, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan tersebut, dan dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya :

1.

Nengah Sujana, SH., MH., 2. Fathoni, SH., 3. A. Muliawan Widjaja, SH., 4. Zaenal Abidin, SH., MH., 5. Abdullah Subur, SH., 6. Yunianto, SH., 7. Jemy Ronald Vito, SH., 8. Popy Nurjanah, SH., Para Advokat pada Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/WY-JO/BUMB4/XII/2013, tertanggal 17 Desember 2013, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor :

W2.U4/40/HKM.01.10/II/2014,

selanjutnya

disebut

sebagai

tanggal

25-02-2014,

TERBANDING

semula

PENGGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 137/Pdt/2015/PT.Mdn tanggal 15 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari Pakam,

2014, yang didaftarkan pada

tanggal

25

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Februari

2014,

dalam

register

nomor

:

15/Pdt.G/2014/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kontraktor untuk Paket Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) ("PROYEK AERONAUTICAL"), milik TERGUGAT, berdasarkan Kontrak Nomor : 16/ PERJ/BUMB/ XII/ 2010 tanggal 17 Desember 2010 (Bukti P-1), selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


disebut "KONTRAK INDUK" ; 2. Bahwa KONTRAK INDUK telah mengalami sebanyak 9 (sembilan) kali perubahan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut : i)

Addendum 01 Nomor 78/ ADD/ BUMB/ PK.4/ VI/ 2011 tanggal 16 Juni 2011, (Bukti P-2a) ;

ii)

Addendum

02

Nomor

81/

ADD/BUMB/PK.4/

VIII/

2011

tanggal

22 Agustus 2011, (Bukti P-2b) ; iii)

Addendum 03 Nomor 86/ ADD/ BUMB/ PK.4/ XI/ 2011 tanggal 18 Nopember 2011, (Bukti P-2c) ;

iv)

Addendum 04 Nomor 90/ ADD/BUMB/PK.4/ I/ 2012 tanggal 16 Januari 2012, (Bukti P-2d) ;

v)

Addendum

05

Nomor

91/

ADD/BUMB/PK.4/

III/

2012

tanggal

07 Maret 2012, (Bukti P-2e) ; vi)

Addendum 06 Nomor 94/ ADD/ BUMB/PK.4/ XI/ 2012 tanggal 05 Nopember 2012, (Bukti P-2f) ;

vii) Addendum 07 Nomor 95/ ADD/ BUMB/ PK.4/ XII/ 2012 tanggal 03 Desember 2012,(Bukti P-2g) ; viii) Addendum 08 Nomor 99/ ADD/ BUMB/PK.4/ XII/ 2012 tanggal 13 Desember 2012, (Bukti P-2h) ; ix)

Addendum 09 Nomor 101/ ADD/ BUMB/PK.4/ II/ 2012 tanggal 14 Februari 2013, (Bukti P-2i) ; Selanjutnya

KONTRAK

INDUK

berikut

seluruh

perubahannya

(Addendum) akan disebut juga sebagai "KONTRAK"; 3. Bahwa

KONTRAK

juga

dilengkapi

dengan

dokumen

Syarat-Syarat

Kontrak ("SSK") (Bukti P-3) ; 4. Bahwa berdasarkan KONTRAK drsepakati antara lain hal-hal sebagai berikut : i)

Harga

Pekerjaan

("Harga

Kontrak")

pada

awalnya

adalah

Rp.

408.689.304.000,- (Empat ratus delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) namun setelah beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Addendum No. 09 Nomor 101/ ADD/ BUMB/PK.4/ II/ 2012 tanggal 14 Februari 2013, maka Harga Kontrak berubah menjadi Rp. 430.577.024.000,- (Empat ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah), sudah termasuk pajak PPN 10 % ; ii)

Harga Kontrak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan DIPA Satuan Kerja Bandar Udara Baru

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Tahun Anggaran 2010 No. 0509/022-05.2/II/ 2010 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Menteri Keuangan No. S-476/ MK.2/ 2010 tanggal 26 November 2010 ; iii)

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan KONTRAK dan perubahannya adalah selama 760 (Tujuh ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal serah terima pertama (Provisional Hand Over/PHO) ;

iv)

Penyesuaian

harga

diberlakukan

bagi

kontrak

yang

masa

pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2003 Bab I.E.3 Rumus Penyesuai Nilai Kontrak ; v)

Setiap perselisihan dalam pelaksanaan KONTRAK dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat namun apabila tidak tercapai maka para pihak sepakat akan diselesaikan melalui PENGADILAN LUBUK PAKAM di Deli Serdang. Dengan demikian secara hukum

PENGADILAN NEGERI

LUBUK PAKAM mempunyai yurisdiksi hukum dan karenanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ; 5. Bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan seluruh pekerjaan PROYEK AERONAUTICAL dengan baik, sesuai design dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam KONTRAK, dibawah pengawasan JAYA CMEmerkom-Vini, selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, sebagaimana ternyata dari : i)

Berita

Acara

Pemeriksaan

Lapangan

No.

076/

BA-P4/BUMB/

KONT/ II/ 2013 tangga113 Februari 2013 (Bukti P-4a) ; ii)

Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over/PHO) No. : 079/ B-ST1/BUMB/ KONT/ II/ 2013 tanggal 14 Februari 2013, (Bukti P-4b) ;

6. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan PROYEK AERONAUTICAL dengan mencapai progress 100% dan telah diserah terimakan kepada TERGUGAT (vide Bukti P-4a dan Bukti P-4b), akan tetapi TERGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya secara tuntas kepada PENGGUGAT

berupa

:

pembayaran

penyesuaian

harga

(eskalasi),

pembayaran biaya Pajak Galian C, pembayaran tambahan biaya (overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan, pembayaran biaya percepatan dan kerugian perhitungan bunga yang sebagaimana PENGGUGAT uraikan dibawah ini. Tuntutan Pembayaran Penyesuaian Harga (Eskalasi) 7. Bahwa PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan pembayaran penyesuaian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


harga (eskalasi) berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : i)

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KONTRAK (vide Bukti P-1) jo. Addendum No. 8 (vide Bukti P-2h), disepakati bahwa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 760 (Tujuh ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sehingga KONTRAK aquo merupakan KONTRAK TAHUN JAMAK dan Harga Kontrak diperhitungkan berdasarkan harga satuan (unit price) ;

ii)

Berdasarkan

Syarat-Syarat

Kontrak,

(vide

Bukti

P-3),

telah

diperjanjikan mengenai penyesuaian harga (eskalasi) yaitu : -

Pasal 2.2 Syarat-Syarat Kontrak, menentukan : "Pelaksanaan Kontrak mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam Keppres 80 Tahun 2003 perubahannya ;

-

Pasal 33.1 Syarat-Syarat Kontrak, menentukan : "Harga Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga" ;

-

Pasal 33.2 Syarat-Syarat Kontrak, menentukan : "Perhitungan penyesuaian harga harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak" ;

-

Pasal 33.5 Syarat-Syarat Kontrak, menentukan : "Rumus yang digunakan dalam penyesuaian harga satuan, adalah sebagai berikut : Hn =Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do +……) ; Hn

= Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Ho

= Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penazvaran).

A

= Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam

hal

penawaran

tidak

mencantumkan

besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15. b,c,d

= Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+……dst. adalah 1,00

Bn, Cn, Dn

= Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan

memakai


indek

harga

yang


digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS. Jika Indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ; Bo, Co, Do

= Indeks harga penyusunan pada saat penyusunan harga penawaran 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran). Indek harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika Indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

-

Pasal 33.6 Syarat-Syarat Kontrak, menentukan : "Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak adalah sebagai berikut : Pn = (Hnl x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + Pn

dst

= Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/ jasa.

Hn

= Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga

menggunakan

rumusan

penyesuaian

satuan harga. Vi iii)

= Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 30.8 Keppres No. 80 Tahun 2003, dinyatakan secara tegas : "Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN.Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Untuk sistem kontrak Tahun Jamak perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi & perhitungan Rumus eskalasi ditetapkan oleh Kepala Kantor atau satuan kerja atau pimpinan proyek, atau pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak";

iv)

Lampiran I Bab II Butir D sub-butir i ayat 1 dan 2 Keppres No. 80 Tahun 2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah, yang menentukan : "1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan

ketentuan

yang

tercanturn

dalam


dokumen

kontrak;

2)


Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang (lebih dari 12 (dua belas) bulan)" ; v)

Lampiran I Bab II Butir E tentang Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), pada butir-butir :

vi)

1)

Persyaratan Penggunaan Rumusan Penyesuaian Harga ;

2)

Rumusan Penyesuaian Harga Satuan; dan

3)

Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak;

Ketentuan Pasal 23 (1) (b) (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan : "Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai: (b) Rumusan pekerjaan yang meliputi : (3)

nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak…… ;

8.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana PENGGUGAT kutip diatas, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan penyesuaian harga (eskalasi) atas pekerjaan PROYEK AERONAUTICAL tersebut, apalagi selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, secara nyata telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang menimbulkan dampak finansial terhadap Harga Kontrak ;

9.

Bahwa untuk menentukan besarnya biaya penyesuaian harga maka PENGGUGAT telah melakukan perhitungan dengan mengacu kepada : Rumus Perhitungan Penyesuaian Harga, Daftar Indeks yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ("BPS") dan Koefisien Komponen Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KONTRAK serta Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

10. Bahwa berdasarkan surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT, Nomor: 1994/WY-JO/ BUMB4/ XI/ 2012, tanggal 29 Nopember 2012, perihal permohonan penetapan Koefisien Komponen Pekerjaan, yang pada intinya menyampaikan

kepada

TERGUGAT

mengenai

permohonan

agar

Kementerian Perhubungan/ Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menetapkan Daftar Koefisien Komponen Pekerjaan dalam PROYEK AERONAUTICAL, sebagaimana yang diusulkan oleh PENGGUGAT (Bukti P - 5) ; 11. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT kepada TERGUGAT agar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Kementerian Perhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat menetapkan Daftar Koefisien Komponen Pekerjaan dalam PROYEK AERONAUTICAL, maka melalui surat nomor: 324/P.105/BUMB/ KONT/ IV/ 2013, tanggal 15 April 2013 (Bukti P - 6), TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa Kementerian Perhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan persetujuan koefisien komponen pekerjaan

dari

PENGGUGAT

dan

meminta

agar

PENGGUGAT

menyampaikan usulan penyesuaian harga berdasarkan koefisien pekerjaan yang telah ditetapkan ; 12. Bahwa dengan merujuk pada surat TERGUGAT tanggal 15 April 2013 (vide Bukti P-6), tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan perhitungan biaya penyesuaian harga yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 71.383.218.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), perhitungan

mana

telah

disampaikan

oleh

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT melalui Surat No. 884/ WY-JO/ BUMB4/ V/ 2013 tanggal 3 Juni 2013, (Bukti P - 7) ; 13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 point 1.9 SSK jo Pasal 13 point 13.2 dan 13.3 SSK tentang Pengawasan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi ("KMK"), maka selanjutnya usulan biaya penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, sesuai kewenangannya telah pula dilakukan pemeriksaaan (evaluasi) oleh JAYA CM - Emerkom-Vini selaku KMK, dengan hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang disetujui oleh KMK sebesar Rp. 61.958.823.000,- (Enam puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah), sebagaimana

ternyata

dari

surat

rekomendasi

KMK

No.

1395/PBUMB/JEV/SK/VII/ 2013 tertanggal 19 Juli 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT dan ditembuskan pula kepada PENGGUGAT, (Bukti P 8). Dengan demikian terhadap perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan (evaluasi) oleh JAYA CM-Emerkom-Vini, yang notabene menggunakan koefisien komponen pekerjaan yang diterbitkan Dirjen, maka terdapat koreksi/pengurangan sebesar Rp. 9.424.395.000.-, (Sembilan milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah); 14. Bahwa berkenaan dengan hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT yang notabene telah di periksa/ dievaluasi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


oleh JAYA CM-Emerkom-Vini, selaku KMK, maka TERGUGAT tidak memberikan tanggapan apapun, namun dalam beberapa pertemuan yang membahas masalah penyesuaian harga (eskalasi) tersebut, TERGUGAT pernah

menyampaikan

perbedaan

cara pandang dalam

mekanisme

perhitungan penyesuaian harga, antara lain : a. Penyesuaian harga atas pekerjaan tambahan timbunan dan Preloading Ex Quarry dalam Site untuk item baru berupa pekerjaan Subdrain, Material oil dan pekerjaan lainnya (Pekerjaan Beton dan Base Course) ditolak oleh TERGUGAT. Penolakan TERGUGAT tersebut jelas sangat tidak beralasan karena penambahan pekerjaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari KONTRAK dan diperhitungkan dengan harga satuan KONTRAK awal, sehingga item baru tersebut harus dimasukkan sebagai komponen perhitungan penyesuaian harga (eskalasi). b. Indek harga komponen asphalt dimana aspal yang digunakan adalah aspal import sesuai Pasal 6.2.2 (Asphalt Cement) buku 3 Spesifikasi Teknis Kontrak namun oleh TERGUGAT dihitung dengan komponen asphalt local. Pendapat/sikap TERGUGAT tersebut adalah keliru dan sangat merugikan bagi PENGGUGAT, karena faktanya komponen produk asphalt tersebut benar-benar merupakan produk yang diimpor oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan pembangunan PROYEK AERONAUTICAL ; 15. Bahwa sikap dan cara pandang TERGUGAT tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena apabila TERGUGAT masih meragukan hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT dan notabene telah diperiksa/ dievaluasi oleh JAYA CMEmerkom-Vini, selaku Konsultan Manajemen Konstruksi yang berdasarkan KONTRAK merupakan wakil dari TERGUGAT, maka TERGUGAT dapat meminta bantuan kepada ahli independen seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") untuk melakukan pemeriksaan ulang/ audit terhadap perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut ; 16. Bahwa ternyata dengan merujuk pada cara pandang TERGUGAT yang keliru tersebut, TERGUGAT dalam beberapa kesempatan menyatakan hanya bersedia membayar nilai penyesuaian harga (eskalasi) kepada PENGUGAT lebih kurang sebesar Rp. 35.676.185.000,- (Tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Sehubungan dengan penawaran TERGUGAT tersebut PENGGUGAT melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


surat No. 1012/WY-JO/ BUMB4/ IX/ 2013 tanggal 27 September 2013 (Bukti P - 9), meminta kepada TERGUGAT agar diadakan pertemuan kembali untuk membahas usulan penyesuaian harga proyek perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) sebelum dimintakan audit kepada BPKP ; 17. Bahwa sehubungan dengan pemintaan PENGGUGAT untuk membahas bersama perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) tersebut diatas (vide Bukti P-9), TERGUGAT tidak memberikan tanggapan. TERGUGAT justru menginformasikan bahwa usulan pernyesuaian harga sudah diproses dan sudah dikirim ke BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit terlebih dahulu dan hasil final penyesuaian harga adalah hasil audit BPKP, sebagaimana ternyata dari Surat TERGUGAT No. 703/ P.101/ BUMB/ X/ 2013 tanggal 1 Oktober 2013 (Bukti P - 10) ; 18. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan sikap TERGUGAT yang mengirimkan perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) untuk diaudit oleh BPKP, tanpa melibatkan PENGGUGAT dan KMK untuk melakukan klarifikasi mengenai

perhitungan

tersebut.

Adapun

alasan

keberatan

dari

PENGGUGAT adalah sebagai berikut : a. Masih terdapat perbedaan cara pandang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai komponen dalam perhitungan penyesuaian harga sehingga menyebabkan adanya selisih harga yang cukup besar antara perhitungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ; b. Permintaan audit kepada BPKP oleh TERGUGAT dilakukan secara tidak transparan,

karena

PENGGUGAT

mendapat

informasi

bahwa

perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang dimintakan audit BPKP oleh TERGUGAT adalah perhitungan versi TERGUGAT dan BUKAN perhitungan

penyesuaian

harga

(eskalasi)

yang

diajukan

oleh

PENGGUGAT yang notabene telah diperiksa/ dievaluasi oleh JAYA CMEmerkom-Vini, selaku KMK ; c. BPKP adalah mitra pendamping TERGUGAT sehingga logika hukumnya jika perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada BPKP adalah perhitungan versi TERGUGAT, maka BPKP akan melakukan audit terhadap perhitungan versi TERGUGAT tersebut, padahal berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai penyesuaian harga (eskalasi), PENGGUGAT-lah yang seharusnya berhak menyampaikan perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) kepada TERGUGAT atau KMK untuk dilakukan evaluasi/ pemeriksaan oleh pihak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


TERGUGAT dan selajutnya untuk memenuhi syarat kepatuhan internal (Penyelenggaraan melibatkan

Pemerintahan

BPKP/instansi

Yang

Baik)

TERGUGAT

dapat

independen

guna

melakukan

audit/

pemeriksaan ; d. Secara hukum PENGGUGAT tidak terikat kepada hasil audit BPKP karena tidak ada ketentuan dalam KONTRAK yang mewajibkan/ menggantungkan pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) harus didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh BPKP ; 19. Berdasarkan alasan diatas maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT berhak mendapatkan penyesuaian harga (eskalasi) atas pekerjaan PROYEK AERONAUTICAL dan tidak ada alasan hukum bagi TERGUGAT untuk tidak menerima

hasil

PENGGUGAT,

perhitungan apalagi

harga

hasil

(eskalasi)

perhitungan

yang

tersebut

diajukan telah

oleh

dilakukan

evaluasi/diperiksa oleh KMK selaku Pengawas dan Wakil TERGUGAT dalam pelaksanaan KONTRAK tersebut ; 20. Bahwa dengan demikian perhitungan biaya penyesuaian harga (eskalasi) yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 71.383.218.000,(Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) adalah sudah benar dan sangat beralasan untuk dikabulkan ; Tuntutan Pembayaran Biaya Pajak Galian C 21. Bahwa selain penyesuaian harga (eskalasi) di atas PENGGUGAT juga berhak atas pembayaran Biaya Pajak Galian C, karena adanya kenaikan harga, berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 (Bukti P - 11), dimana pajak galian C yang awalnya adalah Rp. 800/m3 dirubah menjadi Rp. 7.000/m3, sehingga menimbulkan tambahan beban biaya sebagai akibat peningkatan besarnya pajak yang mencapai 9 (sembilan) kali lipat ; 22. Bahwa permintaan biaya kompensasi atas perubahan besarnya Pajak Galian C diatas sangat beralasan hukum, karena pada saat penawaran harga tender, PENGGUGAT hanya menganggarkan untuk biaya Pajak Galian C sebesar Rp. 800/m3 sesuai ketentuan Pajak Galian C yang berlaku pada saat itu, namun dalam perjalanannya terjadi perubahan biaya Pajak Galian C berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang (vide Bukti P-11) pajak galian C berubah menjadi sebesar Rp. 7.000/m3, sehingga PENGGUGAT harus menanggung beban tambahan (diluar harga kontrak) sebesar Rp. 6.988.100.000,- (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


delapan juta seratus ribu Rupiah) (Bukti P - 12) ; Tuntutan

Pembayaran

Tambahan

Biaya

(overhead)

Sebagai

Akibat

Penghentian Pekerjaan 23. Bahwa disamping itu, PENGGUGAT juga berhak atas pembayaran tambahan biaya (overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan selama 8,5

bulan

yang

disebabkan

berlarut-larutnya

penyelesaian

masalah

perubahan/ perijinan Pajak Galian C dan adanya demonstrasi penutupan jalan oleh masyarakat, di mana selama menunggu dimulainya lagi pekerjaan tersebut PENGGUGAT telah mengeluarkan tambahan biaya (overhead), antara lain untuk membayar gaji karyawan, pemeliharaan alat di lapangan maupun inefesiensi peralatan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam belas milyar Rupiah), dimana biayabiaya tersebut adalah diluar perhitungan nilai kontrak (Bukti P - 13) ; Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar Tambahan Biaya (Overhead) akibat terhentinya pekerjaan selama 8,5 bulan sebesar Rp. 16.000.000.000,-

(Enam

belas

milyar

Rupiah)

tersebut,

kepada

PENGGUGAT; Tuntutan Pembayaran Biaya Percepatan (Kompensasi) Pekerjaan. 24. Bahwa akibat terhentinya pekerjaan selama 8,5 bulan, TERGUGAT telah menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dari 715 hari menjadi 760 hari sebagaimana dituangkan dalam Addendum No. 5, maka hal ini berarti PENGGUGAT harus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda selama 8,5 bulan hanya dalam waktu 1,5 bulan ; 25. Bahwa untuk keperluan percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut, PENGGUGAT harus menambah jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah sistim stok, di mana untuk keperluan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima betas milyar Rupiah) diluar perhitungan nilai kontrak (Bukti P - 14) ; Maka oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 29 (1) Syarat-Syarat Kontrak mengenai Pembayaran Kompensasi, PENGGUGAT berhak menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi (kompensasi) atas biaya percepatan pekerjaan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima betas milyar Rupiah) tersebut ; 26. Bahwa terhadap kewajiban TERGUGAT untuk membayar biaya penyesuaian harga (eskalasi), tambahan biaya Pajak Galian C,biaya tambahan (overhead) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


sebagai akibat dihentikannya pekerjaan dan biaya percepatan pekerjaan (kompensasi) sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT telah berulang kali -baik secara lisan maupun tertulis - memberikan peringatan/somasi TERGUGAT, terakhir sebagaimana ternyata dari surat Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sebagai berikut : 24.1. Surat tanggal 20 Desember 2013, Ref. No : 458/ NSR.NS/12/13, Perihal : Somasi (Tegoran) (Bukti P - 15) ; 24.2. Surat tanggal 7 Januari 2014, Ref. No : 012/ NSR.NS/1/14, Perihal : Somasi/Tegoran Terakhir (Bukti P - 16); Namun ternyata, sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga mau melaksanakan kewajibannya membayar biaya penyesuaian harga (eskalasi), biaya tambahan (overhead) sebagai akibat dihentikannya pekerjaan dan biaya percepatan pekerjaan (kompensasi) tersebut kepada PENGGUGAT ; 27. Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang belum juga melakukan pembayaran biaya penyesuaian harga (eskalasi), tambahan biaya Pajak Galian C, biaya tambahan (overhead) sebagai akibat dihentikannya pekerjaan dan biaya percepatan pekerjaan (kompensasi) sebagaimana diuraian

diatas

-zvalaupun

telall

berulang

kali

dilakukan

peringatan/penagihan-, adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT ; Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 22 (2) (g) Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ("PPPJK") yang untuk jelasnya PENGGUGAT kutip sebagai berikut : i)

Pasal 1238 KUH Perdata : "Si berutang adalah lalai, apabila is dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, salah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

ii)

Pasal 22 (2) (g) UUJK : "Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai : …… (g) cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung-jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan ;



Penjelasan Pasal 22 (2) (g) UUJK "Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi : 1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan ; dan/atau 2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau 3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang dimaksud dengan tanggung-jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi "; iii)

Pasal 23 (1) (g) (1) (b) PPJK. "Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai : (g) Ketentuan yang mengenai cidera janji yang meliputi : (1) bentuk cidera janji: (b) oleh Pengguna Jasa yang meliputi : i) terlambat membayar ; ii) tidak membayar; dan iii) terlambat menyerahkan, sarana pelaksanaan pekerjaan" ;

28. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, maka secara dan menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, biaya dan bunga kepada PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Pasal 22 (2) (g) UndangUndang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ("UUJK"), Pasal 23 (1) (g) (2) PPPJK, dan Pasal 1243 KUHPerdata, yang selengkapnya PEMOHON kutip sebagai berikut : 26.1. Pasal 29 Syarat-Syarat Khusus Kontrak : "Kompensasi dapat diberikan kepada Pihak Kedua bila dibuktikan merugikan Pihak Kedua dalam hal sebagai berikut : 1. Pihak Pertama memodifikasi atau merubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Pihak Kedua." 26.2. Pasal 22 (2) (g) UUJK. : "Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai : ……… Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


(g) cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung-jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan; Penjelasan Pasal 22 (2) (g) UUJK. "Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi : 1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan ; dan/atau 2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau 3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang

dimaksud

dengan

tanggung-jawab,

antara

lain,

berupa

pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi "; 26.3. Pasal 23 (1) (g) (2) PPJK : "Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan BERHAK untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi " 26.4. Pasal 1243 KUHPerdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan

atau

dibuat

dalam

tenggang

waktu

yang

telah

dilampaukannya" 29. Adapun kerugian -baik materiil maupun immateriil- yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, adalah sebagai berikut : a. Kerugian Materiel : i)

Biaya Penyesuaian Harga (Eskalasi) atas KONTRAK tahun jamak (multy years) sebesar

ii)

Rp. 71.383.218.000,-

Tambahan biaya Pajak Galian C sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang



No. 467 Tahun 2011, sebesar iii)

Rp. 6.988.100.000,-

Tambahan biaya (overhead) akibat dihentikannya pekerjaan, sebesar Rp. 16.000.000.000,-

iv)

Ganti rugi (kompensasi) atas biaya percepatan pekerjaan sebesar Rp. 15.000.000.000,= Rp. 109.371.318.000,-

v)

Keuntungan yang diharapkan apabila Uang sebesar Rp. 109.371.318.000, tersebut PENGGUGAT simpan dalam bentuk deposito pada Bank, maka PENGGUGAT akan mendapatkan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh PENGGUGAT terhitung sejak Oktober 2013 s/ d. diajukannya gugatan ini (Februari 2014) adalah : 4 bulan x 2% x Rp. 109.371.318.000,- = Rp. Sub total

vi)

8.749.705.440.-

= Rp. 118.121.023.440.-

Biaya. Bahwa untuk mengurus perkara ini, PENGGUGAT telah menggunakan jasa ahli (advokat) dan untuk itu PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya, uang sebesar

= Rp. Total

350.000.000,- +

Rp. 118.471.023.440.-

b. Kerugian Immateriel : Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya usaha/pekerjaan PENGGUGAT, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis PENGGUGAT menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang, setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah) ; Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang PENGGUGAT derita akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT

adalah

sebesar

(Rp.

118.471.023.440.-

+

Rp.

50.000.000.000,-) = Rp. 168.471.023.440,- (Seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


empat puluh Rupiah) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; c. Bunga : Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp. 168.471.023.440,- (Sera tus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) tersebut, menurut hukum PENGGUGAT berhak pula menuntut TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ; 30. Bahwa

oleh

karena

tuntutan

penyesuaian

harga

dan

Pembayaran

Kompensasi yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sangat beralasan hukum dan didukung bukti-bukti autentik maka sudah sepatutnya permohonan PENGGUGAT untuk dikabulkan ; 31. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan

memindahtangankan/mengalihkan

harta

kekayaannya

guna

menghindari din dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT

yang

akan

PENGGUGAT

ajukan

dengan

permohonan

tersendiri; 32. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan gugatan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kirannya berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;



3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 168.471.023.440,(Seratus enam puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah), ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang dengan dibayar secara tunai dan sekajigus lunas ; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; Atau setidak-tidaknya, -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et Bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal :

Juli

2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 1 s.d. 6 yang pada pokoknya

menyatakan

bahwa

TERGUGAT

belum

menyelesaikan

kewajibannya secara tuntas kepada PENGGUGAT berupa : pembayaran penyesuaian

harga

(eskalasi),

pembayaran

biaya

Pajak

Galian

C,

pembayaran tambahan biaya (overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan, pembayaran biaya percepatan dan kerugian perhitungan bunga, patut ditolak dan dikesampingkan ; 2.

Bahwa dalam Kontrak Nomor 16 /PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah diatur mengenai hal dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dijelaskan berikut : Kontrak Pasal 2 : HARGA KONTRAK : 2.1. Harga Kontrak sebesar Rp. 408.689.304.000,- (Empat ratus delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen). sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dalam

Addendum

9

Nomor

99/ADD/BUMB/PK.4/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 menjadi : 2.1. Harga Kontrak sebesar Rp. 430.577.024.000,00 (Empat ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen). Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Kontrak Pasal 4 : LINGKUP PEKERJAAN : 4.1 Lingkup Pekerjaan terdiri dari : a. Persiapan Mobilisasi Alat Berat ; b. Pekerjaan Umum dan Persiapan ; c. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Ground Treatment ; d. Pekerjaan Perkerasan/Pavement Runway; dan e. Jalan Inspeksi. 4.2 Lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.1 dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Kontrak pada Pasal 3.1. Kontrak Pasal 7 : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK : 7.1 Untuk

pelaksanaan

Pekerjaan

tersebut

dalam

Pasal

4,

maka

TERGUGAT akan membayar kepada PENGGUGAT atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan syarat-syarat pembayaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Syarat-Syarat Kontrak dan menerima hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ; 7.2 Dengan mempertimbangkan pembayaran yang akan dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut pada Pasal 7.1, PENGGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ; Syarat-Syarat Kontrak Pasal 11 : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK : 11.1 Hak dan kewajiban TERGUGAT a. Mengawasi

dan

PENGGUGAT

memeriksa

yang

pekerjaan

pelaksanaannya

yang dilakukan

dilaksanakan oleh

oleh

Konsultan

Manajemen Konstruksi ; b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT ; c. Membayar prestasi pekerjaan kepada PENGGUGAT sesuai Kontrak ; d. Membantu PENGGUGAT untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak sesuai kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT ; 11.2 Hak dan kewajiban PENGGUGAT : a. Menerima pembayaran untuk prestasi pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ; b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada TERGUGAT ; c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;



d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh TERGUGAT ; e. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada TERGUGAT sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ; f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan balk di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh / gangguan kepada masyarakat maupun lingkungan, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan PENGGUGAT ; g. Metode pelaksanaan pekerjaan secara terinci yang akan dilaksanakan disampaikan kepada TERGUGAT dan atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh PENGGUGAT dan mempresentasikan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dan atau TERGUGAT guna persetujuan ; h. Dalam

hal

terdapat

sesuatu

yang

mempengaruhi

jadwal

waktu

pelaksanaan, PENGGUGAT wajib segera menyiapkan revisi rencana jadwal

waktu

dan

menyerahkannya

kepada

TERGUGAT

guna

persetujuan. Dimana PENGGUGAT diperlukan untuk mengkoordinasikan pekerjaannya dengan pihak lainnya dan pekerjaan tersebut tidak dinyatakan dalam Dokumen Kontrak, maka kemudian PENGGUGAT harus menyerahkan semua detail yang relevan dari pekerjaan tersebut untuk persetujuan TERGUGAT sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan; i.

PENGGUGAT atas biaya sendiri harus menyampaikan contoh (sample) material dan barang yang akan dipergunakan dalam pekerjaan untuk mendapat persetujuan TERGUGAT. Contoh material dan barang yang sudah

mendapat

persetujuan

TERGUGAT

harus

ditandai

untuk

memudahkan pengenalan. Material dan barang yang tidak disetujui oleh TERGUGAT harus segera dikeluarkan dari lapangan oleh PENGGUGAT dengan biaya sendiri ; j.

PENGGUGAT harus menyampaikan Shop Drawing kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dan atau TERGUGAT, sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai ;

k. Shop

Drawing

harus

diserahkan

kepada

Konsultan

Manajemen

Konstruksi dan atau TERGUGAT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pekerjaan yang terkait dilaksanakan. Konsultan Manajemen Konstruksi dalam waktu 14 (empat betas) hari kalender setelah menerima Shop drawing harus sudah memberikan pendapatnya, tanggapan untuk perbaikan atau persetujuannya. Konsep Shop Drawing Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


yang tidak mendapat persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi harus segera diperbaiki oleh PENGGUGAT dan paling lambat diserahkan kembali kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyerahan konsep Shop Drawing pertama dikembalikan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyerahan kedua konsep Shop Drawing, Konsultan Manajemen Konstruksi harus sudah memberikan pendapat atau persetujuannya. Setiap keterlambatan yang disebabkan oleh proses persetujuan Shop drawing dari Konsultan Manajemen Konstruksi dan atau TERGUGAT, harus

tidak

menjadi

alasan

bagi

PENGGUGAT

untuk

menunut

penambahan biaya. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum Shop Drawing dan metode pelaksanaan pekerjaan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan atau TERGUGAT ; I. Selama proses persetujuan Shop Drawing dan atau metode pelaksanaan, PENGGUGAT harus tetap bertanggung jawab atas kelancaran kemajuan pekerjaan, dan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak. 3.

Bahwa Sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak Pasal 2 : Harga Kontrak beserta perubahannya, Kontrak Pasal 4 : LINGKUP PEKERJAAN, Kontrak Pasal 7 : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK, dan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 11 : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK, TERGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak termasuk membayar prestasi pekerjaan kepada PENGGUGAT sebesar Harga Kontrak yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 430.577.024.000,00 (empat ratus tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ;

4.

Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dan itikad balk dari TERGUGAT dalam melaksanakan klausa kontrak, semua dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT wanprestasi sangat tidak berdasar sesuai klausa kontrak dan patut untuk ditolak.

TUNTUTAN PEMBAYARAN PENYESUAIAN HARGA 5.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 7 s.d. 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban pembayaran penyesuaian harga, patut ditolak dan dikesampingkan ;

6.

Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 33 : Penyesuaian Harga menyebutkan :



33.1. Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga ; 33.2. Penyesuaian harga harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian harga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK ; 33.3. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran

kecuali

komponen

keuntungan

dan

overhead

sebagaimana tercantum dalam penawaran ; 33.4. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/Amandemen. Bagian Kontrak

atau

pekerjaan

yang

terlambat

dilaksanakan

karena

kesalahan PENGGUGAT, penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak Awal ; 33.5. Rumus yang digunakan dalam penyesuaian harga satuan, adalah sebagai berikut : Hn

= Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do +……)

Hn

= Harga satuan barang / jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan

Ho

= Harga satuan barang Ijasa pada saat penyusunan harga penawaran {28 (dua Puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran}

a

= Koefisien

tetap

yang

terdiri

keuntungan

dan

overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15. b,c,d

= Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb, memakai koefisien komponen ana/isa harga satuan kontrak. Penjumlahan a+b+c+d+ dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn

= Indeks

harga

komponen

pada

saat

pekerjaan

dilaksanakan memakai lndeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Bo, Co, Do

= lndeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pemasukan penawaran). lndeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

33.6. Rumusan penyesuaian Nilai Kontrak, adalah sebagai berikut : Pn

= (Hn1 x V1 ) + ( Hn2 x V2) + (Hn3 x V3 +……dst.

Pn

= Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa.

Hn

= Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumus penyesuaian satuan harga.

Vi 7.

= Volume pekerjaan yang dilaksanakan.

Bahwa sesuai Syarat-Syarat Kontrak Pasal 33 angka 33.1 dan angka 33.2 menjelaskan harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga. Memang benar dalam kontrak dimungkinkan dilakukan pembayaran terhadap penyesuaian harga dari PENGGUGAT tetapi tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak ;

8.

Bahwa perubahan harga kontrak karena penyesuaian harga dapat dilakukan dengan proses penghitungan nilai penyesuaian harga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disepakati oleh para pihak dan dituanqkan dalam bentuk addendum kontrak berdasarkan Pasal 55 SyaratSyarat Kontrak ;

9.

Bahwa apabila ternyata TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak dapat menyepakati nilai dari penyesuaian harga dalam jangka waktu kontrak sehingga tidak ada addendum kontrak terkait penyesuaian kontrak, menyebabkan gugatan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar penyesuaian harga sebesar Rp. 71.383.218.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) tidak memiliki kekuatan hukum dalam kontrak dan patut ditolak ;

TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PAJAK GALIAN C 10. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 21 s.d. 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban biaya pajak galian C, patut ditolak dan dikesampingkan ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


11. Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 22 : PAJAK-PAJAK DAN BEA : PENGGUGAT harus membayar segala pajak, bea dan pungutan-pungutan umum yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Kontrak

ini

sesuai

dengan

undang-undang

perpajakan,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah setempat dan peraturan pelaksanaannya. 12. Bahwa pembayaran pajak galian C sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 tentang kenaikan pajak galian C merupakan kewajiban PENGGUGAT sebagaimana telah diatur dalam kontrak ; 13. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut TERGUGAT membayar biaya tambahan karena kenaikan Pajak Galian C sebesar Rp. 6.988.100.000,(Enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak dan patut ditolak ; TUNTUTAN PEMBAYARAN TAMBAHAN BIAYA (OVERHEAD) 14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban tambahan biaya (overhead), patut ditolak dan dikesampingkan ; 15. Bahwa tambahan biaya disebabkan karena berlarut-larutnya penyelesaian masalah perubahan/perijinan Pajak Galian C tidak menjadi tanggungjawab TERGUGAT. Persoalan Pajak Galian C sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak

Pasal

22

merupakan

kewajiban

dari

PENGGUGAT

untuk

menyelesaikannya ; 16. Bahwa Selama pelaksanaan kontrak, TERGUGAT tidak pernah melakukan penghentian pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap Ill, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) ; 17. Bahwa dalam Dokumen Kontrak tidak ada ketentuan mengenai pembayaran biaya tambahan (overhead) kepada Pihak Kedua. Bahkan dalam SyaratSyarat Kontrak Pasal 10 : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA disebutkan : 10.1.Daftar kuantitas harus dipahami bersamaan dengan pemahaman atas seluruh dokumen Kontrak. Harga yang dimasukkan/ditawarkan oleh PENGGUGAT dalam daftar kuantitas
yang

dibutuhkan

untuk

melaksanakan,

menyelesaikan,

memelihara pekerjaan sebagaimana disyaratkan dan diuraikan dalam dokumen Kontrak. 18. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, biaya overhead sudah termasuk dalam harga yang ditawarkan oleh PENGGUGAT dan juga harga satuan baru hasil Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


negosiasi yang dituangkan dalam Addendum Kontrak. Dengan demikian tuntutan

pembayaran

tambahan

biaya

(Overhead)

sebagai

akibat

penghentian pekerjaan adalah tidak berdasar ; 19. Bahwa

adanya

demontrasi

penutupan jalan

oleh masyarakat

yang

menyebabkan keterlambatan pekerjaan bukan kelalaian dan/atau kesalahan dari TERGUGAT. Sehingga TERGUGAT tidak dapat diminta tanggungjawab dan tidak memiliki kewajiban untukmengganti kerugian dari PENGGUGAT ; 20. Bahwa oleh karena adanya demontrasi penutupan jalan oleh masyarakat, maka

PENGGUGAT

(Waskita-Yasa,

KSO)

menyampaikan

usulan

Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Kontrak dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Paket 4 sesuai denqan surat Nomor : 145/WYJO/BUMB4/11/2012 tanqqal 7 Februari 2012. TERGUGAT dengan itikad baik telah menyepakati memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 660 hari menjadi 760 hari dan pekerjaan tambah kurang volume

kontrak

yang

dituangkan

dalam

Addendum

8

Nomor

:

99/ADD/BUMB/PK.4/X11/2012 tanggal 13 Desember 2012 ; 21. Bahwa dalil PENGGUGAT berhak atas pembayaran tambahan biaya (overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan selama 8,5 bulan yang disebabkan berlarutlarutnya penyelesaian masalah perubahan/perijinan Pajak Galian C dan adanya demonstrasi penutupan jalan oleh masyarakat, di mana selama menunggu dimulainya lagi pekerjaan tersebut PENGGUGAT antara lain untuk membayar gaji karyawan, pemeliharaan alat di lapangan maupun inefesiensi peralatan sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam belas milyar Rupiah) tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak dan patut ditolak ; TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PERCEPATAN (KOMPENSASI) 22. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 24 s.d 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT belum melakukan pembayaran terhadap kewajiban biaya percepatan (kompensasi), patut ditolak dan dikesampingkan ; 23. Bahwa Sesuai Syarat-Syarat Kontrak Pasal 29 : KOMPENSASI, Kompensasi dapat diberikan kepada PENGGUGAT bila dapat dibuktikan merugikan PENGGUGAT dalam hal sebagai berikut: 1. TERGUGAT

memodifikasi

atau

mengubah

jadwal

yang

dapat

mempengaruhi pekerjaan PENGGUGAT ; 2. TERGUGAT tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ; 3. PENGGUGAT

belum

bisa masuk ke

lokasi


pekerjaan

untuk


melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak ; 4. TERGUGAT menginstruksikan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan ; 5. Dalam hal TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai progres yang telah tercapai, maka PENGGUGAT berhak mengajukan ganti rugi maksimal sebesar suku bungs B.I. rate dikalikan sesuai dengan jangka waktu keterlambatan ; 6. Keterlambatan TERGUGAT dalam melakukan pembayaran sesuai progres yang telah dicapai, tidak mengurangi kewajiban PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai Kontrak ; 24. Bahwa timbulnya tambahan biaya PENGGUGAT terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 SyaratSyarat Kontrak dan tetap merupakan kewajiban PENGGUGAT atas keterlambatan kemajuan pekerjaan dari PENGGUGAT yang telah disepakati sesuai jadwal kontrak, sehingga tambahan biaya terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut bukan merupakan tanggungjawab atau kewajiban TERGUGAT ; 25. Bahwa Selama pelaksanaan kontrak, TERGUGAT tidak pernah melakukan penghentian pekerjaan dan memodifikasi/mengubah jadwal Pekerjaan Tanah Tahap

III,

Perbaikan

Tanah

dan

Aeronautical

Pavement

Runway

Pembangunan Bandar Udara Medan Baru ; 26. Bahwa oleh karena adanya demontrasi penutupan jalan oleh masyarakat, PENGGUGAT menvampaikan usulan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Volume Kontrak dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Paket 4 sesuai dengan surat Nomor : 145/WY-JO/BUMB4/11/2012 tanqqal 7 Februari 2012. Dalil PENGGUGAT menjadi tidak relevan meminta pertanggung jawaban penghentian pekerjaan kepada TERGUGAT ; 27. Bahwa dalil PENGGUGAT yaitu untuk keperluan percepatan penyelesaian pekerjaan, PENGGUGAT harus menambah jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah sistim stok, di mana untuk keperluan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak dan patut ditolak ; 28. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT dalam angka 26 s.d 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban penyesuaian harga, pajak galian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


C, tambahan biaya (overhead) dan biaya percepatan (kompensasi), patut ditolak dan dikesampingkan ; 29. Bahwa

dalam

Pasal

1320

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian. Tuntutan PENGGUGAT terhadap pembayaran nilai penyesuaian harga, pajak galian C, tambahan biaya (overhead) dan biaya percepatan (kompensasi) belum pernah menjadi kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam klausa kontrak ; 30. Bahwa dalil Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perjanjian para pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUHPerdata maupun perikatan yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUH perdata. Salah satu alasan adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur dapat berupa : 1. tidak memenuhi kewajiban sama sekali ; 2. terlambat memenuhi kewajiban, atau 3. memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan. 31. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT mengenai pembayaran terhadap kewajiban penyesuaian harga, pajak galian C, tambahan biaya (overhead) dan biaya percepatan (kompensasi) tidak diatur menjadi kewajiban TERGUGAT dalam kontrak. TERGUGAT dengan itikad baik telah melaksanakan secara keseluruhan klausa-klausa dalam kontrak sehingga dalil PENGGUGAT tentang wanprestasi oleh TERGUGAT patut ditolak ; Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; 2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan PENGGUGAT ; 3. Menolak pembayaran kerugian materiil dan immaterial dari PENGGUGAT sebesar Rp. 168.471.023.440,- (Seratus enam puluh delapan milyar empat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya karena TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ; 4. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena asset-asset TERGUGAT merupakan prasarana kepentingan umum ; 5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inckrach van gewisjde). Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa

atas

Negeri Lubuk Pakam telah

gugatan

Penggugat

menjatuhkan putusan

tersebut Pengadilan

tanggal 23 Oktober 2014

Nomor :15 /PDT.G/2014/PN-Lbp, yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Rugi Materiil sebesar Rp 97.383.218.000 ( Sembilan puluh tujuh Milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Putusan

Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN-Lbp melalu Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Nopember 2014 kepada Pembanding/Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 52/BDG/2014,

tanggal 18

November 2014 yang dibuat oleh NELSON

GURNING,SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/PDT.G/2014/PN-Lbp tanggal 23 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Desember 2014;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2015 ; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Februari 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat semula Pembanding pada tanggal 20 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2014 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan dan pada tanggal 9 Desember 2014 kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa

Pembanding semula Tergugat

telah mengajukan

memori banding tanggal 22 Desember 2014 yang menyataka, membantah dan menolak secara tegas semua pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Perkara Nomor 15/Pdt.G/204/PN-.LP, kecuali apa yang diakui Pembanding secara tegas dan benar adalah sebagai berikut : DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN 15/Pdt.G/2014/PN.LP 1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Surat Kontrak Nomor 16/PERJ/BUMB/XII/2010

tanggal 17 Desember 2010, Perubahan Kontrak

(Addendum) 1 Nomor 78/ADD/BUMB/PK.4/I/2011 tanggal 16 Juni 2011, Perubahan Kontrak (Addendum) 02 Nomor 81/ADD/BUMB/PK.4/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Perubahan Kontrak (Addendum) 03 Nomor 86/ADD/BUMB/PK.4/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, Perubahan Kontrak (Addendum) 05 Nomor 91/ADD/BUMB/PK.4/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Perubahan Kontrak (Addendum) 06 Nomor 94/ADD/BUMB/PK.4/XI/2012 tanggal 5 November 2012, Perubahan Kontrak (Addendum) 07 Nomor 95/ADD/BUMB/PK.4/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, Perubahan Kontrak (Addendum) 08 Nomor 99/ADD/BUMB/PK4/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012,

dan

Perubahan

Kontrak

(Addendum)

09

Nomor

101/ADD/BUMB/PK.4/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 adalah benar sesuai bukti-bukti yang diserahkan oleh PEMBANDING. 2. Bahwa sesuai bukti dari PEMBANDING dan TERBANDING, majelis hakim lalai

tidak

memasukkan

pertimbangan

adanya

Perubahan

Kontrak

(Addendum) 4 Nomor 90/ADD/BUMB/PK.4/I/2011 tanggal 16 Januari 2012 dan Perubahan Kontrak/Addendum 10 Nomor 103/ADD/BUMB/PK.4/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 (sesuai bukti dari PEMBANDING T-14). 3. Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 alinea pertama yaitu Perubahan Kontrak/Addendum mengalami perubahan sebanyak 9 (sembilan) kali sangat tidak tepat atau keliru. Sesuai bukti dari PEMBANDING bahwa

addendum

telah

dilakukan

sebanyak

10

(Sepuluh)

kali.

Ini

membuktikan bahwa majelis hakim tidak memeriksa secara menyeluruh buktibukti dalam persidangan atau patut diduga hanya menggunakan bukti-bukti dari TERBANDING yang menyatakan addendum hanya sembilan kali. 4. Bahwa sesuai pertimbangan hukum majelis hakim halaman 44 alinea kedua yaitu,”….......namun menurut Pihak Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa tuntutan Pembayaran Penyesuaian harga, Tuntutan Pembayaran biaya Pajak Galian C, Tuntutan Pembayaran Tambahan Biaya (Overhead) dan Tuntutan Pembayaran biaya Percepatan (Kompensasi) tidak ada diatur dan itu menjadi kewajiban dari pihak Tergugat dalam Kontrak.”, menurut PEMBANDING pertimbangan majelis hakim kurang tepat dan patut ditolak karena tidak sesuai dengan jawaban PEMBANDING di Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan jawaban dari PEMBANDING menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 

Penyesuaian Harga berdasarkan Kontrak Pasal 33 angka 33.1 dan angka 33.2 menjelaskan harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga. Memang benar dalam kontrak dimungkinkan dilakukan

pembayaran

PENGGUGAT/TERBANDING

terhadap tetapi

penyesuaian tetap

harga

berdasarkan

dari

peraturan

perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang dimana hingga kontrak berakhir para pihak tidak dapat menemukan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


kesepakatan karena adanya perbedaan penghitungan. 

Pajak Galian C berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 22 tentang Pajak-Pajak dan Bea menjelaskan bahwa : “Pihak Kedua PENGGUGAT/TERBANDING harus membayar segala pajak, bea dan pungutan-pungutan umum yang dikenakan

sehubungan

penyelesaian

dengan

pelaksanaan

dan

Kontrak ini sesuai dengan undang-undang

perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah setempat dan peraturan pelaksanaannya.” 

Biaya Tambahan (Overhead) tidak ada diatur dalam kontrak.



Biaya Kompensasi berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal menjelaskan

kompensasi

TERBANDING/PENGGUGAT

dapat bila

dapat

29

diberikan

kepada

dibuktikan

merugikan

TERBANDING dalam hal sebagai berikut: 1. PEMBANDING/TERGUGAT memodifikasi atau mengubah jadwal

yang

dapat

mempengaruhi

pekerjaan

TERBANDING/PENGGUGAT; 2. PEMBANDING/TERGUGAT tidak memberikan gambar – gambar,

spesifikasi atau

instruksi

sesuai

jadwal

yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan; 3. TERBANDING/PENGGUGAT belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak; 4. PEMBANDING/TERGUGAT

menginstruksikan

kepada

TERBANDING/PENGGUGAT untuk melakukan

pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan; 5. Dalam hal PEMBANDING/TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai progres yang telah tercapai,

maka


berhak

mengajukan ganti rugi maksimal sebesar suku bunga B.I. rate dikalikan sesuai dengan jangka waktu keterlambatan; 6. Keterlambatan PEMBANDING/TERGUGAT dalam melakukan pembayaran

sesuai

progres

yang

telah

dicapai,

tidak

mengurangi kewajiban TERBANDING/PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai Kontrak. Yang dimana tidak satupun klausa dalam Pasal 29 dapat dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


TERBANDING/PENGGUGAT dalam perkara ini. 5. Bahwa PEMBANDING mengakui bahwa bukti P-6 dari TERBANDING dan dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 47 alinea pertama menjelaskan : a. Perhitungan penyesuaian harga kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak dan peraturan terkait lainnya; b. Perhitungan penyesuaian harga kontrak Jasa pemborongan Pekerjaan tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan

Bandar

Udara

Medan

Baru

(Paket

4)

agar

menggunakan koefisien komponen pekerjaan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir; c. Pelaksanaan Amandemen Kontrak dan Pembayaran penyesuaian harga kontrak jasa pemborongan Pekerjaan tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) dapat dilakukan setelah dilakukan PreAudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), TERBANDING tidak pernah menolak 3 (tiga) klausa diatas sebagai persyaratan dalam penghitungan dan pembayaran penyesuaian harga. 6. Bahwa sesuai pertimbangan hukum majelis hakim halaman 47 alinea kedua yaitu,” .............Penyelesaian perselisihan tentang penyesuaian harga tidak juga mendapat kesepakatan walaupun pihak penggugat telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan Tanah Tahap II, Perbaikan Tanah dan Aeronatical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (paket 4) sebagaiman Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over (PHO)

No.

079/BA-ST1/BUMB/KONT/II/2013

tanggal

14

Pebruari

2013.............dst”, tidak terjadinya kesepakatan tentang jumlah penyesuaian harga antara PEMBANDING dan TERBANDING karena belum selesainya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan Amandemen Kontrak dan Pembayaran penyesuaian harga dapat dilakukan setelah dilakukan Pre-Audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan bukti P-6 TERBANDING. 7. Bahwa berdasarkan bukti PEMBANDING, PEMBANDING telah mengajukan surat kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor

691/P.101/BUMB/IX/2013

perihal

Permohonan


Audit

Atas


Penyesuaian Harga Kontrak Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronatical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (paket 4) tanggal 26 September 2013. Hal ini membuktikan PEMBANDING telah beritikad baik untuk menyelesaikan proses penyesuaian harga sebelum kontrak berakhir. PEMBANDING memiliki keharusan untuk terlebih dahulu melaksanakan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena sebagai aparatur pemerintah memiliki kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan dan menghindari adanya kerugian negara. 8. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 48 alinea kedua yaitu,”………surat P-11.P-17 ,P-24, dan bukti surat P-28 tentang Penyesuaian Harga Timbunan berkenaan dengan Pajak Galian Golongan C diketahui adanya kenaikan Pajak Galian Golongan C yang besarnya ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Deli Serdang Sumut..........dst”, patut ditolak dan tidak terkait dengan kontrak (beserta addendum). Hal tersebut merupakan kewajiban dari TERBANDING sesuai dengan klausa kontrak Syarat-Syarat Kontrak Pasal 22 (bukti T-1). 9. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 48 alinea ketiga yaitu,”………bahwa adanya kenaikan harga tarif pajak galian C di Kabupaten Deli Serdang disampaikan oleh Pihak Tergugat kepada Pejabat pembuat Komitmen Bandar Udara Medan Baru pada tanggal 04 Juli 2011 sesuai dengan bukti surat P-25 dan berdasarkan P-35 tentang surat dari Tergugat yang

ditujukan

kepada

Penggugat

sebagai

Pejabat

Pembuat

Komitmen.........dst”, ada ketidak jelasan pihak yang disebutkan oleh majelis hakim. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat bukan sebagai Penggugat. Majelis hakim telah keliru sehingga pertimbangan hakim tidak relevan dan patut ditolak. 10. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 49 alinea kedua yaitu,”……….dihubungkan dengan bukti P-33 tentang surat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 22 Juli 2013 perihal Pembayaran Pajak Galian C yang ditujukan kepada Tergugat yang menyatakan bahwa telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Galian C tahun 2011 atas nama WASKITA YASA.........dst”, majelis hakim keliru dan salah menyebutkan pihak dalam bukti P-33. Dalam bukti P33 adalah surat dari PEMDA Kabupaten Deli Serdang kepada Waskita Yasa (Penggugat/Terbanding). Karena adanya kesalahan

pihak tersebut maka

pertimbangan majelis hakim patut ditolak.



11. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 49 alinea ketiga tentang biaya overhead tidak berdasar dan patut ditolak. Karena dalam kontrak beserta addendum tidak ada klausa yang menyebutkan biaya overhead menjadi tanggungjawab dari PEMBANDING. 12. Bahwa dalam kontrak ada pengaturan mengenai biaya kompensasi dalam Syarat-Syarat Kontrak Pasal 29, menjelaskan kompensasi dapat diberikan kepada TERBANDING bila dapat dibuktikan merugikan TERBANDING dalam hal PEMBANDING memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaanTERBANDING. Dalam hal terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kontrak yang disebabkan oleh berlarut-larutnya ijin Galian C

dan

akibat

adanya

demonstrasi.

Jadi

tuntutan

kompensasi

dari

TERBANDING tidak masuk dalam klausa Pasal 29 karena perubahan jadwal bukan atas perintah dan kesalahan dari PEMBANDING, akan tetapi berdasarkan permohonan dari TERBANDING (bukti PEMBANDING T-17). 13. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 51 alinea kedua yaitu,”

............dihubungkan

dengan

jawaban

dari

surat

Kementerian

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 12 April 2013...........dst”, majelis hakim tidak jelas menunjuk surat yang dimaksud. PEMBANDING tidak pernah mengirimkan surat kepada TERBANDING pada tanggal 12 April 2013. Oleh karena ketidakjelasan surat yang dimaksud, pertimbangan hakim sepatutnya ditolak. 14. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 51 alinea kedua yaitu,”………..Pihak Penggugat telah berusaha untuk mendapat kepastian dari pasal 33 dari Kontrak tersebut dengan cara menyurati Tergugat dan telah seringnya mengadakan rapat untuk mencari solusi pemecahan namun tidak juga mendapat kesepakatan walaupun Addendum/perubahan kontrak sering dilakukan.”, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat. Karena proses negoisasi addendum 1 (satu) s.d 10 (sepuluh) tidak pernah membahas penyesuaian harga. Bahwa

adanya

perbedaan

penghitungan

antara

PEMBANDING

dan

TERBANDING membuat tidak adanya kesepakatan yang dapat diterima bersama. PEMBANDING juga telah mengajukan permohonan audit kepada Badan

Pemeriksaan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

terhadap

perhitungan versi PEMBANDING, versi TERBANDING dan versi konsultan MK (berdasarkan bukti P-1 PEMBANDING). Proses audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan syarat utama dalam pembayaran penyesuaian harga oleh Pemerintah. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


15. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 53 alinea kedua yaitu,”Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 pasal 92 dengan rincian menyebutkan tentang Penyesuaian Harga pada kontrak tahun jamak sebagai berikut:..........dst”, majelis hakim keliru dalam menggunakan peraturan perundang-undangan sehingga pertimbangan hukum hakim harus ditolak. Bahwa kontrak beserta addendum-addendum dalam perkara ini berpedoman terhadap Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. 16. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 54 alinea kedua yaitu,”Menimbang bahwa dengan demikian dasar hukum tentang penyesuaian Harga diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam kontrak dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam hal adanya penerapan ketentuan peraturan daerah di Kabupaten Deli Serdang mengenai tarif pajak galian C menjadi tanggung jawab Penggugat...........dst”, PEMBANDING berpendapat tidak ada keterkaitan dasar hukum penyesuaian harga dengan tarif galian C. Karena dasar hukum penyesuaian harga adalah Syarat-Syarat Kontrak Pasal 33 sedangkan dasar hukum tarif pajak galian C adalah Syarat-Syarat Kontrak Pasal Pasal 22. Majelis hakim keliru dalam menghubungkan pertimbangan hukum sehingga patut untuk ditolak. Bahwa ketidakmampuan TERBANDING dalam membayar pajak galian C tidak menjadi tanggung jawab PEMBANDING sesuai Syarat-syarat Kontral Pasal 22 yaitu TERBANDING harus membayar segala pajak, bea dan pungutanpungutan umum yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Kontrak ini sesuai dengan undang-undang perpajakan, peraturan

pemerintah,

peraturan

daerah

setempat

dan

peraturan

pelaksanaannya. 17. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 54 alinea ketiga yaitu,”Menimbang bahwa mengenai tuntutan dari Penggugat setelah Majelis perhatikan semuanya ada termuat dalam kontrak dari pasal 41 sampai dengan pasal 43 jelas termuat tentang pekerjan tambah kurang serta pembayarannya namun semuanya harus dinegosiasikan dan hasilnya harus dituangkan

dalam

kontrak

dan

Penggugat

mengajukan

Permohonan

kompensasi atas perubahan kebijakan Pemerintah pemerintah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


kenaikan tarif nilai pajak galian C...........dst”, majelis hakim telah keliru dalam menggunakan Pasal 42 dan Pasal 43 sehingga patut untuk ditolak. Bahwa Pasal 41 tentang perpanjangan waktu kontrak telah disepakati dan tertuang dalam Addendum 9 Nomor 101/ADD/BUMB/PK.4/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013. Bahwa Pasal 42 dan Pasal 43 tentang Pekerjaan Tambah Kurang hanya mengatur apabila ada perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi dalam kontrak. Pasal ini tidak dapat diterapkan dalam kenaikan tarif pajak galian C, yang diakibatkan oleh adanya Perturan Daerah Deli Serdang. 18. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 55 alinea kedua yaitu,” .................berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tentang Penyesuian harga sesuai dengan kontrak Nomor 16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dalam pasal 33 dan itu telah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan gugatannya.”, majelis hakim telah mengambil kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar sehingga patut ditolak. Bahwa majelis hakim tidak menyebutkan bukti mana yang menunjukkan telah adanya kesepakatan tentang nilai penyesuaian harga antara PEMBANDING dan TERBANDING. 19. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 55 alinea ketiga yaitu,’………..bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dapat dikabulkan berdasarkan bukti P-15. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat dan sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdata namun pihak Tergugat tidak mengindahkan hingga telah dilakukannya serah terima pekerjaan kontrak pada tanggal 14 Pebruari 2013..........dst”, PEMBANDING merasa tidak memiliki kewajiban atau prestasi yang

belum

dilaksanakan

berdasarkan

kontrak

Nomor

16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 sehingga somasi TERBANDING menjadi tidak relevan. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim patut ditolak. Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi PEMBANDING sebagai aparatur Negara sangat memahami bahwa segala sesuatu yang menggunakan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara (APBN)


harus

dapat


dipertanggungjawabkan dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak). Bahwa berdasarkan tidak adanya bukti adanya kesepakatan antara PEMBANDING dan TERBANDING mengenai penyesuaian harga, putusan hakim tentang wanprestasi menjadi tidak tepat. 20. Bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim pada halaman 55 alinea keempat yaitu,”Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Majelis berpendapat Penggugat telah dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya maka sepatutnya Majelis mengabulkan sebahagian saja dengan perincian sebagai berikut:..........dst”, majelis hakim hanya memakai dalil dari TERBANDING dalam membuat keputusan. Majelis hakim tidak dapat menjelaskan sebagai berikut : 

Kapan dan dimana terjadi kesepakatan antara PEMBANDING dan TERBANDING tentang nilai penyesuaian harga?



Dimana

dalam

klausa

kontrak

yang

menyebutkan

bahwa

PEMBANDING berkewajiban membayar pajak galian C? 

Dimana

dalam

PEMBANDING

klausa

kontrak

berkewajiban

yang

membayar

menyebutkan biaya

overhead

bahwa akibat

demonstrasi dan berlarut-larutnya ijin galian C? 

Dimana

dalam

PEMBANDING

klausa

kontrak

berkewajiban

yang

membayar

menyebutkan kompensasi

bahwa

percepatan

pekerjaan akibat demonstrasi dan berlarut-larutnya ijin galian C?, Majelis Hakim tidak menjelaskan secara jelas dasar-dasar hukum dalam kontrak dalam membuat keputusan sehingga putusan majelis hakim patut untuk ditolak dan dibatalkan 21. Bahwa PEMBANDING tetap pada dalil-dalil sebagai berikut : TUNTUTAN PEMBAYARAN PENYESUAIAN HARGA 22. Bahwa sesuai Syarat-Syarat Kontrak Pasal 33 angka 33.1 dan angka 33.2 menjelaskan harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga. Memang benar dalam kontrak dimungkinkan dilakukan pembayaran terhadap penyesuaian

harga

dari


tetapi

tetap

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang harus dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Keuangan (BPKP). Bahwa

apabila

ternyata

PEMBANDING/TERGUGAT

dan

TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat menyepakati nilai dari penyesuaian harga dalam jangka waktu kontrak sehingga tidak adanya kesepakatan (addendum kontrak) terkait penyesuaian harga,

yang berarti gugatan dari




kepada

PEMBANDING/TERGUGAT

untuk

membayar penyesuaian harga sebesar Rp. 71.383.218.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) tidak memiliki kekuatan hukum dalam kontrak dan patut ditolak. TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA PAJAK GALIAN C 23. Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 22 : PAJAK-PAJAK DAN BEA : TERBANDING/PENGGUGAT harus membayar segala pajak, bea dan pungutan-pungutan umum yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Kontrak ini sesuai dengan undangundang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah setempat dan peraturan pelaksanaannya. Bahwa pembayaran pajak galian C sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 tentang kenaikan pajak galian C merupakan kewajiban TERBANDING/PENGGUGAT sebagaimana telah diatur dalam kontrak. Bahwa dalam kontrak tidak ada ketentuan atau tidak pernah ada permintaan dari PEMBANDING/TERGUGAT mengenai asal muasal dari material Galian C.


diperbolehkan

mendatangkan

material

Galian C dari daerah lain diluar Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya keputusan mendatangkan Galian C dari Kabupaten Deli Serdang adalah mutlak berdasarkan keputusan dari TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga segala akibatnya merupakan resiko dari TERBANDING/PENGGUGAT. Bahwa

dalil


yang

menuntut

PEMBANDING/TERGUGAT membayar biaya tambahan karena kenaikan Pajak Galian C sebesar Rp. 4.000.000.000,-

(Empat miliar rupiah) tidak

memiliki dasar dan patut ditolak. TUNTUTAN PEMBAYARAN TAMBAHAN BIAYA (OVERHEAD) 24. Bahwa tambahan biaya disebabkan karena berlarut-larutnya penyelesaian masalah perubahan/perijinan Pajak Galian C dan adanya demonstrasi tidak menjadi tanggungjawab TERGUGAT. Bahwa dalam Dokumen Kontrak tidak ada ketentuan mengenai pembayaran biaya tambahan (overhead) kepada Pihak Kedua. Bahkan dalam SyaratSyarat Kontrak Pasal 10 : DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA disebutkan : 10.1. Daftar kuantitas harus dipahami bersamaan dengan pemahaman atas

seluruh

dokumen

dimasukkan/ditawarkan

oleh

Kontrak.

Harga

yang


dalam daftar kuantitas harus sudah termasuk semua biaya yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


dibutuhkan untuk melaksanakan, menyelesaikan, memelihara pekerjaan

sebagaimana

disyaratkan

dan

diuraikan

dalam

dokumen Kontrak. Bahwa berdasarkan ketentuan ini, biaya overhead sudah termasuk dalam harga yang ditawarkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT dan juga harga satuan baru hasil negosiasi yang dituangkan dalam Addendum Kontrak. Dengan demikian tuntutan pembayaran tambahan biaya (Overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan adalah tidak berdasar. Bahwa dalil TERBANDING/PENGGUGAT berhak atas pembayaran tambahan biaya (overhead) sebagai akibat penghentian pekerjaan selama 8,5 bulan yang disebabkan berlarut-larutnya penyelesaian masalah perubahan/perijinan Pajak Galian C dan adanya demonstrasi penutupan jalan oleh masyarakat, di mana

selama

menunggu

dimulainya

lagi

pekerjaan

tersebut

TERBANDING/PENGGUGAT antara lain untuk membayar gaji karyawan, pemeliharaan alat di lapangan maupun inefesiensi peralatan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas milyar Rupiah) tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak dan patut ditolak. PEMBAYARAN BIAYA PERCEPATAN (KOMPENSASI) 25. Bahwa Sesuai Syarat-Syarat Kontrak Pasal 29 : KOMPENSASI, Kompensasi dapat diberikan kepada TERBANDING/PENGGUGATbila dapat dibuktikan merugikan TERBANDING/PENGGUGAT dalam hal sebagai berikut: 1. PEMBANDING/TERGUGAT memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan TERBANDING/PENGGUGAT; 2. PEMBANDING/TERGUGAT tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan; 3. TERBANDING/PENGGUGATbelum bisa masuk ke lokasi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak; 4. PEMBANDING/TERGUGAT

menginstruksikan

kepada

TERBANDING/PENGGUGAT untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan; 5. Dalam hal

PEMBANDING/TERGUGAT tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk membayar sesuai progres yang telah tercapai, maka PEMBANDING/PENGGUGAT berhak mengajukan ganti rugi maksimal sebesar suku bunga B.I. rate dikalikan sesuai dengan jangka waktu keterlambatan; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


6. Keterlambatan

PEMBANDING/TERGUGAT

dalam

melakukan

pembayaran sesuai progres yang telah dicapai, tidak mengurangi kewajiban


untuk

menyelesaikan

pekerjaannya sesuai Kontrak. Bahwa timbulnya tambahan biaya

TERBANDING/PENGGUGAT terhadap

percepatan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Syarat-Syarat

Kontrak

dan

tetap

merupakan

kewajiban

TERBANDING/PENGGUGAT atas keterlambatan kemajuan pekerjaan dari TERBANDING/PENGGUGAT yang telah disepakati sesuai jadwal kontrak, sehingga tambahan biaya terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut

bukan

merupakan

tanggungjawab

atau

kewajiban

PEMBANDING/TERGUGAT. Bahwa dalil TERBANDING/PENGGUGAT yaitu untuk keperIuan percepatan penyelesaian pekerjaan, TERBANDING/PENGGUGAT harus menambah jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah sistim stok, di mana untuk keperluan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak memiliki dasar hukum dalam kontrak dan patut ditolak. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka PEMBANDING memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima Pernyataan Banding dari PEMBANDING; 2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk seluruhnya; 3. Menyatakan PEMBANDING tidak terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan TERBANDING; 4. Menolak

pembayaran

kerugian

materiil

sebesar

Rp.

97.383.218.000

(Sembilan puluh tujuh Milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); 5. Menolak pembayaran biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang sejumlah Rp 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah); 6. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inckrach van gewisjde). Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa

Terbanding semula Penggugat

telah mengajukan

Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2015, Berdasarkan hal-hal sebagai berikut : A.

PENDAHULUAN. 1.

Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan oleh TERBANDING sehubungan

dengan

Memori

Banding

yang

diajukan

oleh

PEMBANDING yang diterima oleh TERBANDING pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga menurut hukum TERBANDING mempunyai hak untuk mengajukan Kontra Memori Banding ini; 2.

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja dan merupakan pengulangan –bukan merupakan hal-hal yang baru- dari apa yang telah dikemukakan di dalam pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lubuk Pakam); Maka oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan hukum bagi PEMBANDING untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan terhadap Putusan a quo, sehingga patut kiranya Permohonan Banding berikut Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.

Bahwa TERBANDING sangat sependapat dan menyetujui isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp., tanggal 16 Oktober 2014 berikut dengan segala pertimbangan hukumnya tersebut, karena memang senyatanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak keliru/salah dalam menerapkan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp. tanggal 16 Oktober 2014 tersebut DIKUATKAN kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan ; B.

TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING. Bahwa terhadap alasan-alasan PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Desember 2014 tersebut, TERBANDING akan menyampaikan tanggapannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :



Mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/Pdt.G/2014/Pn.Lbp. 1.

Bahwa TERBANDING mohon dalil-dalil/alasan-alasan yang telah TERBANDING kemukakan secara lengkap dalam surat Gugatan, Replik dan Kesimpulan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri

Lubuk

Pakam

seluruhnya

menjadi

bagian

yang

tidak

terpisahkan/satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding ini; 2.

Bahwa

TERBANDING

MOHON

AKTA

atas

dalil

keberatan

PEMBANDING sebagaimana diuraikan pada butir 1 halaman 2 Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengenai Surat Kontrak No. 16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010, berikut

Perubahan Kontrak (Addendum-adendumnya) adalah benar

dan sesuai bukti-bukti yang diserahkan oleh PEMBANDING, sehingga dengan demikian dalil PEMBANDING tersebut menjadi tetap dan terbukti menurut hukum. 3.

Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 2 dan 3 halaman 2 Memori Banding, karena memang senyatanya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam a quo telah cukup lengkap dan berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta tidak lalai dalam memberikan pertimbangan hukum. Mengenai Addendum 04, Nomor : 90/ADD/BUMB/PK.4/I/2012, tanggal 16

Januari 2012 (vide Bukti P – 2d =Bukti T – 8) telah cukup

dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 40 alinea terakhir Putusan, begitu pula mengenai Addendum 10 Nomor : 103/ADD/BUMD/PK.4/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide Bukti T – 14) telah dipertimbangkan dan tertuang pada halaman 50 alinea ketiga Putusan. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan pada pihak, termasuk bukti Addendum 04 Nomor : 90/ADD/BUMB/PK.4/I/2012, tanggal 16 Januari 2012 (vide Bukti P – 2d = Bukti T – 8)

dan Addendum 10 Nomor : 103/ADD/BUMD/

PK.4/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide Bukti T – 14) sehingga oleh karenanya

tidak benar dan

haruslah ditolak


alasan

keberatan


PEMBANDING yang pada intinya menyatakan mejelis hakim tidak memeriksa secara menyeluruh bukti-bukti dalam persidangan. 4.

Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 4 halaman 2 Memori Bandingnya, karena memang senyatanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah secara cermat dan teliti/tidak keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan pada halaman 44 alinea kedua Putusan a quo, karena seluruh pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada bukti dan fakta-fakta hukum berkenaan dengan Kontrak Nomor : 16/Perj/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 (Kontrak Induk) berikut Addendum-Addendum Kontrak yang dibuat antara PEMBANDING dengan TERBANDING. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada halaman 44 alinea kedua Putusan a quo adalah sudah tepat dan benar karena berisikan kesimpulan (conclution) dari Majelis Hakim mengenai pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara PEMBANDING

(d/h

TERGUGAT)

dengan

TERBANDING

(d/h

PENGGUGAT) dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp., yaitu : (i)

Biaya Penyesuaian Harga (eskalasi), sesuai ketentuan Pasal 6 Kontrak (vide Bukti P – 1), Syarat-Syarat Kontrak (vide Bukti P 3), dan Keppres No. 80 Tahun 2003;

(ii)

Tambahan Biaya Pajak Galian C, sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 (vide Bukti P – 11);

(iii)

Tambahan Biaya Overhead akibat dihentikan pekerjaan selama

8,5

bulan,

karena

berlarut-larutnya

penyelesaian

masalah perubahan/perijinan Pajak Galian C dan adanya demonstrasi penutupan jalan oleh masyarakat (vide Bukti P – 13); dan (iv)

Biaya Percepatan pekerjaan (Kompensasi), sebagaimana dituangkan

dalam

Addendum

05

Nomor:

91/ADD/BUMB/

PK.4/III/2012 tanggal 07 Maret 2012 (vide Bukti P – 2e). Untuk lebih jelasnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 44 alinea kedua, TERBANDING kutip secara utuh dan lengkap sebagai berikut :



“Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah biaya Penyesuaian harga (eskalasi), tambahan biaya Pajak Galian C sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011, Tambahan Biaya (Overhead) akibat dihentikan pekerjaan dan biaya percepatan pekerjaan yang belum juga dibayarkan oleh pihak Tergugat

kepada

Penggugat

meskipun

Kontrak

Nomor

16/PERJ/BUMB/XII/KONT/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Tahap II, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) yang telah diserah terimakan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2013 dan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima No. 079/BA-ST1/BUMB/KONT/II/2013, namum menurut

Pihak

Tergugat,

selaku

Pejabat

Pembuat

Komitmen

menyatakan bahwa ketentuan Pembayaran Penyesuaian Harga, Tuntutan Pembayaran biaya Pajak Galian C, Tuntutan Pembayaran Tambahan

Biaya

(overhead)

dan

Tuntutan

Pembayaran

biaya

percepatan (Kompensasi) tidak diatur dan itu menjadi kewajiban Tergugat dalam Kontrak; Selanjutnya

seluruh

jawaban

dan

penjelasan

PEMBANDING

(d/h TERGUGAT), mengenai Penyesuaian Harga, Pajak Galian C, Biaya Tambahan (Overhead) maupun Biaya Kompensasi telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana diuraikan pada halaman 45

sampai dengan halaman 55 Putusan Nomor :

15/Pdt.G/2014/PN.Lbp. aquo. Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

telah

mempertimbangkan secara cermat dan benar mengenai hal-hal yang dipersengketakan oleh PEMBANDING dan TERBANDING serta telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sudah sepatutnya DIKUATKAN oleh Pengadilan Tinggi Medan ; 5.

Bahwa memang benar TERBANDING tidak menolak ketentuan yang dimaksud dalam Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (“Surat PPK Satker”) Bandar Udara Medan Baru Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan kepada Kuasa KSO



Waskita – Yasa, KSO, Nomor: 324/P.105/BUMB/ KONT/IV/2013, tanggal 15 April 2013, perihal Penetapan Koefisien Komponen Pekerjaan Kontrak Paket 4 (vide Bukti P – 6), sebagaimana diuraikan oleh PEMBANDING pada butir 5 halaman 3 Memori Banding, karena Surat PPK Satker tersebut

jelas jelas merupakan tindak lanjut dari

pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Syarat-syarat Kontrak (vide Bukti P-3) jo Surat TERBANDING kepada PEMBANDING tanggal 29 Nopember 2012

(Vide Bukti P-5) yang membuktikan bahwa TERBANDING

berhak atas pembayaran Biaya Penyesuaian Harga (eskalasi) dan telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 45 sampai dengan 47 Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp. aquo; 6.

Bahwa TERBANDING menolak dalil keberatan/alasan PEMBANDING sebagaimana diuraikan pada butir 6 Memori Banding, yang pada intinya mendalilkan seolah-olah tidak terjadinya kesepakatan tentang jumlah penyesuaian harga antara PEMBANDING dan TERBANDING karena belum selesainya audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), padahal PEMBANDING telah keliru dan tidak membaca secara utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 47 alinea kedua selengkapnya berbunyi : “Bahwa atas dasar surat tersebut kemudian pejabat pembuat komitmen menyampaikan surat tersebut kepada Penggugat agar Penggugat menyampaikan usulan penyesuaian harga kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) berdasarkan koefisien komponen pekerjaan yang ditetapkan dan pihak Penggugat telah menyampaikan usulan Penyesuaian Harga Kontrak untuk Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4) dengan nilai Rp. 71.383.218.000,00 termasuk PPN sesuai dengan bukti surat P-41 dan Penyelesaian Perselisihan tentang Penyesuaian Harga tidak juga mendapat

kesepakatan

walaupun

pihak

Penggugat

(baca

:

TERBANDING) telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Tanah Tahap III,

Perbaikan

Tanah

dan

Aeronautical


Pavement

Runway


Pembangunan Bandar Udara medan Baru (paket 4) sebagaimana Berita Acara Serah terima Pertama (Provisional Hand Over (PHO) No. 079/BA-ST1/BUMB/KONT/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, sesuai dengan bukti P-4a dan P-4b = T-18; ...” Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana TERBANDING kutip diatas, maka terbukti justru

PEMBANDING-LAH

yang

meminta

TERBANDING

untuk

menyampaikan usulan penyesuaian harga kontrak (eskalasi) dan atas usulan TERBANDING tersebut, PEMBANDING melalui Konsultan Manajemen Kostruksi sudah melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dari Surat PPK Satker tersebut. Oleh karena itu, seandainyapun diperlukan audit oleh BPKP, maka perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang harus diaudit adalah perhitungan eskalasi yang diusulkan oleh TERBANDING yang notabene telah dilakukan evaluasi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi selaku wakil dari PEMBANDING, dan bukan audit terhadap perhitungan eskalasi yang dibuat/dilakukan oleh PEMBANDING sendiri dan tanpa sepengetahuan TERBANDING; Lagi pula, sampai saat ini-pun tidak pernah ada hasil audit dari BPKP yang

disampaikan

oleh

PEMBANDING

kepada

TERBANDING

sehubungan dengan usulan penyesuaian harga kontrak (eskalasi) yang telah TERBANDING ajukan, padahal PEMBANDING telah menikmati manfaat dan hasil pekerjaan TERBANDING dengan mengoperasikan Bandara Udara Medan Baru yang saat ini lebih dikenal sebagai Bandara Internasional “KUALANAMU” Medan. Disamping itu dalil/alasan keberatan PEMBANDING yang menyatakan bahwa tidak tercapainya kesepakatan tentang jumlah penyesuaian harga karena belum selesainya audit yang dilakukan oleh BPKP dan karenanya TERBANDING tidak berhak atas penyesuaian harga adalah tidak berdasar dan sangat menyesatkan karena : i).

Kewajiban pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) yang harus dibayarkan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING, pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kontrak, Pasal 33 Syarat-Syarat Kontrak, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I.E.3 Rumus Penyesuaian Nilai Kontrak;



ii).

Addendum

Kontrak

hanya

merupakan

syarat

kelengkapan

administrasi untuk kepentingan PEMBANDING dalam melakukan pembayaran kepada TERBANDING, bukan merupakan tolak ukur berhak atau tidaknya TERBANDING atas nilai penyesuaian harga (eskalasi); iii). Usulan nilai penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING (vide Bukti P – 7a), telah dievaluasi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi selaku wakil PEMBANDING (vide Bukti P – 7b) 7.

Bahwa TIDAK BENAR dan karenanya harus ditolak pula dalil/alasan PEMBANDING pada butir 7 halaman 4 Memori Banding, yang pada intinya menyatakan seolah olah pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilaksanakan jika ada hasil audit BPKP, TERBANDING dengan ini mensomeer PEMBANDING untuk membuktikan bahwa permohonan audit atas penyesuaian harga Kontrak Pekerjaan tanah Tahap III kepada BPKP yang diajukan berdasarkan Surat No. 691/P-101/MUMB/ KONT/II/2013

adalah

semata-mata

untuk

mengaudit

usulan

penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING dan yang notabene sudah dievaluasi oleh Konsulkan Manajemen Konstruksi selaku wakil Pembanding, tanpa mengurangi fakta hukum permohonan bantuan audit yang dimintakan oleh PEMBANDING kepada BPKP tersebut adalah untuk kepentingan internal, bersifat fakultatif (tidak wajib) yaitu untuk kepentingan PEMBANDING i.c dalam rangka pemenuhan azas pemerintahan yang baik (good governance) sehingga secara hukum hasil audit BPKP tersebut tidak mengikat bagi TERBANDING. 8.

Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 8 halaman 4 Memori Bandingnya yang pada intinya menyatakan bahwa Kenaikan Tarif Pajak Galian C adalah menjadi kewajiban TERBANDING berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak Pasal 22. Bahwa dalam Pasal 22 Syarat-Syarat Kontrak hanya menyebutkan TERBANDING berkewajiban untuk membayar pajak, bea dan pungutan

sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan TERBANDING tidak pernah menolak untuk membayar kewajiban biaya Pajak Galian C tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Namun yang dituntut oleh TERBANDING dalam perkara aquo adalah Penyesuaian harga akibat terjadinya Kenaikan Tarif Pajak Galian C pada saat pelaksaaan pekerjaan yang jumlahnya mencapai 9 (sembilan) kali lipat dari biaya yang dianggarkan dalam surat penawaran (tender). Bahwa tuntutan penyesuaian biaya KENAIKAN TARIF Pajak Galian C yang awalnya Rp. 800/M3 menjadi Rp. 7000/M3 berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 tersebut, sangat beralasan hukum bila dibebankan kepada PEMBANDING dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 butir 2 Kontrak telah ditetapkan bahwa jenis

kontrak

yang

dibuat

antara

PEMBANDING

dengan

TERBANDING adalah Kontrak Harga Satuan dimana unsur pekerjaan

dengan

jenis

spesifikasi

tertentu

pekerjaanya masih bersifat sementara dan

yang

volume

pembayarannya

didasarkan kepada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa (i.c. TERBANDING).

Sehingga dengan terjadinya kenaikan tarif

Pajak Galian C yang sangat luar biasa pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka selisih biaya Pajak Galian C yang dianggarkan dalam Kontrak dan

biaya yang nyata-nyata dibayarkan oleh

TERBANDING kepada PEMDA Deli Serdang haruslah dibebankan kepada PEMBANDING. Berbeda halnya jika yang diterapkan adalah jenis KONTRAK lumpsum dimana semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa (Kontraktor), dalam hal terjadi kenaikan tarif Pajak Galian C selama pelaksanaan pekerjaan akan tetap menjadi tanggung jawab TERBANDING (Vide : Pasal 30 ayat 2 dan 3 Keppres 80 Tahun 2003) b. Bahwa penyesuaian biaya kenaikan tarif Pajak Galian C tersebut juga dapat dimintakan berdasarkan ketentuan Pasal 13.7 FIDIC Red Book tentang Penyesuaian Akibat Perubahan Peraturan Pemerintah, ketentuan yang berlaku bagi konstruksi international dimana disebutkan bahwa : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


“ nilai kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkan penambahan ataupun pengurangan biaya akibat perubahan hukum dinegara tersebut (termasuk pengenalan hukum baru dan pencabutan atau perubahan hukum yang ada) atau dalam penjelasan hukum atau penjelasan pemerintah atas hukum tersebut yang dibuat setelah tanggal dasar dan mempengaruhi kontraktor

dalam

pelaksanaan

kewajibannya

berdasarkan

kontrak” Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan tuntutan TERBANDING atas penyesuaian harga terhadap SELISIH BIAYA KENAIKAN TARIF Pajak Galian C, sebagai akibat adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Daerah Deli Serdang, meskipun hanya sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah), adalah sudah tepat, benar dan sangat beralasan hukum, sehingga sepatutnya DIKUATKAN kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. 9.

Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 9 dan 10 halaman 4-5 Memori Banding, mengenai alasan ketidakjelasan para pihak yang disebutkan oleh

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

dalam

pertimbangan hukum pada halaman 48 alinea ketiga dan halaman 49 alinea kedua, karena setelah TERBANDING membaca pertimbangan tersebut secara lengkap, ternyata hanya terjadi kekeliruan dalam hal penulisan (salah ketik) kata saja, yaitu : 

Pertimbangan hukum pada halaman 48 alinea ketiga, berbunyi : “Menimbang, bahwa adanya kenaikan harga tarif pajak galian C di Kabupaten Deli Serdang disampaikan oleh Pihak Tergugat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Medan Baru pada tanggal 04 Juli 2011 sesuai dengan bukti surat P – 25 dan berdasarkan P – 35 tentang surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen agar dapat dilakukan penyesuaian harga kontrak jasa pemborongan pekerjaan tanah tahap III Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway (Paket 4)...”



Pertimbangan hukum pada halaman 49 alinea kedua, berbunyi :



“...dihubungkan dengan bukti P – 33 tentang surat dari Kabupaten Deli Serdang Dinas Pengelola Keuangan Daerah tanggal 22 Juli 2013 perihal Pembayaran Pajak Galian C yang ditujukan kepada Tergugat yang menyatakan bahwa telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKDP) Galian C tahun 2011 atas nama WASKITAYASA...” Bahwa penulisan kata “Tergugat” pada kedua pertimbangan tersebut

diatas,

seharusnya

tertulis

dan

dibaca

sebagai

“Penggugat”. Hal ini terkonfirmasi dari bukti-bukti yang dirujuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum tersebut yaitu Bukti P-25, P-33 dan P-35, yang jelas-jelas mengacu

pada Penggugat (sekarang TERBANDING), sehingga

menurut TERBANDING kesalahan dalam pengetikan tersebut tidaklah material dan tidak merubah substasi dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan aquo. 10. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING dalam butir 11 dan 12 halaman 5 Memori Banding, mengenai tanggung jawab untuk membayar kompensasi atas Biaya Overhead dan Biaya Percepatan yang disebabkan terjadinya perubahan jadwal pekerjaan atau perpanjangan kontrak,

dengan

alasan sebagai berikut : a. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat 1 Syaratsyarat Kontrak, yang berbuyi: -

Kompensasi

dapat

diberikan

apabila

dapat

dibuktikan

merugikan Pihak Kedua (i.c. Terbanding) dalam hal Pihak Pertama

(Pembanding)

memodifikasi

atau

mengubah

jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan Pihak Kedua (i.c. Terbanding). Dengan

ditandatanganinya

Addendum

No.

8

mengenai

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan (perpanjangan kontrak) oleh PEMBANDING dan TERBANDING, maka secara otomatis membuktikan adanya perintah dari PEMBANDING untuk merubah jadwal pekerjaan menjadi lebih panjang sehingga oleh karenanya bila dihubungkan dengan jenis Kontrak Harga Satuan yang berlaku pada Kontrak maka PEMBANDING harus bertanggung jawab Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


terhadap

konsekuensi

dari

perpanjangan

kontrak

tersebut,

diantaranya yaitu terjadinya penambahan biaya (overhead) untuk penyelesaian pekerjaan. b. Bahwa terbukti keterlambatan/terhambatnya penyelesaian pekerjaan tersebut, bukan disebabkan oleh kelalaian TERBANDING dan lagipula jenis Kontrak yang disepakati adalah Kontrak Harga Satuan sehingga konsekuensi dari perpanjangan Kontrak adalah segala resiko/biaya tambahan yang timbul selama penyelesaian pekerjaan harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab dari Pemberi Kerja (i.c. PEMBANDING), kecuali jika jenis kontrak yang berlaku adalah Kontrak Lumpsum dimana segala resiko yang timbul selama pelaksanan

pekerjaan

menjadi

tanggung

jawab

Kontraktor

(i.c.TERBANDING) (vide : Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003).; c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan biaya overhead dan biaya percepatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 s/d Pasal 43 Kontrak, sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum, karena faktanya dengan terjadinya perpanjangan waktu, maka dapat dipastikan TERBANDING selaku Kontraktor, harus menanggung tambahan biaya (overhead) dalam menyelesaikan kewajibannya berdasarkan KONTRAK,

sebagai akibat berhentinya pekerjaan

selama kurang lebih 8,5 bulan, dimana sambil menunggu dimulainya pekerjaan TERBANDING harus tetap membayar gaji karyawan, pemeliharaan alat di lapangan dan inefisiensi peralatan; d. Bahwa demikian pula akibat terhentinya pekerjaan selama 8,5 bulan, maka tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dalam KONTRAK disepakati berubah dari semula 660 hari menjadi 760 hari, sesuai Addendum 5, (vide Bukti P-2e). Hal ini berarti TERBANDING hanya diberikan perpanjangan waktu selama 100 hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah terhenti/tertunda selama 8,5 bulan (255 hari), sehingga mau tidak mau PEMBANDING telah meminta kepada TERBANDING untuk melakukan percepatan penyelesaian Bandara Kualanamu; Sebagai konsekwensinya TERBANDING harus menambah jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah sistem stok, dimana untuk keperluan percepatan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


penyelesaian pekerjaan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan bagi TERBANDING (Bukti P – 14, P – 39, P- 39.a s/d P-39.f). Maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 29 (1) Syarat-Syarat Kontrak dan Pasal 2 ayat 2 mengenai Jenis Kontrak Harga Satuan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah membebankan biaya percepatan kepada PEMBANDING adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum. 11. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING sebagaimana diuraikan

pada butir 13

halaman 5 Memori Banding, yang menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 51 alinea kedua, karena senyatanya yang terjadi hanyalah kesalahan pengetikan dimana tertulis : “...dihubungkan dengan jawaban dari surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 12 April 2013...” seharusnya tertulis “...dihubungkan dengan jawaban dari surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 15 April 2013...”. Bahwa

terjadinya

kesalahan

pengetikan

akan

terlihat

apabila

pertimbangan hukum itu dibaca secara keseluruhan dimana sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah surat jawaban dari PEMBANDING kepada TERBANDING tanggal 15 April 2013 (vide Bukti Surat P-6), perihal Penetapan Koefisien Komponen Pekerjaan Kontrak Paket 4.

Oleh

karena itu terbukti bahwa kesalahan pengetikan tersebut sama sekali tidak menghilangkan substansi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 51 alinea kedua tersebut sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan; 12. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING dalam Memori Banding butir 14 halaman 5, yang pada intinya mendalilkan seolah-olah selama proses negosiasi addendum 1 s/d 10, tidak pernah membahas penyesuaian harga dan bahwa PEMBANDING telah mengajukan permohonan audit kepada BPKP perhitungan versi PEMBANDING, versi TERBANDING dan

versi

Konsultan MK. Dalil PEMBANDING tersebut tidak benar karena : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


a. Berdasarkan surat No.730/P.101/BUMB/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 (Vide : Bukti P-10) yang notabene dibuat sebelum Addendum 10, PEMBANDING telah memberitahukan kepada TERBANDING bahwa hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING dan notabene telah dievaluasi oleh Konsultan MK (wakil PEMBANDING) telah dikirimkan kepada BPKP untuk

dimintakan

bantuan

audit,

sehingga

TERBANDING

berpendapat PEMBANDING secara prinsip menyetujui perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING, tetapi

untuk

memenuhi

azas

pemerintahan

yang

baik,

PEMBANDING memerlukan hasil BPKP, untuk pembayarannya. Namun faktanya sebagaimana pengakuannya sendiri pada butir 14 halaman 5 Memori Banding, PEMBANDING justru mengirimkan 3 (tiga) versi perhitungan kepada BPKP untuk dimintakan bantuan audit yang salah satu diantaranya adalah hasil perhitungan PEMBANDING sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang mengatur bahwa biaya penyesuaian harga (eskalasi) diberikan dan karenanya merupakan hak dari TERBANDING dan karenanya pula perhitungan TERBANDING-lah yang seharusnya diajukan untuk dievaluasi oleh PEMBANDING dan jika diperlukan juga diaudit oleh BPKP. b. Bahwa tidak mungkin BPKP melakukan audit terhadap 3 (tiga) versi perhitungan yang diajukan kepadanya, karena BPKP bukanlah lembaga yang dapat memutus terjadinya sengketa perhitungan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, terbukti berdasarkan informasi terakhir yang TERBANDING peroleh bahwa seluruh hasil perhitungan tersebut telah dikembalikan lagi kepada PEMBANDING. Bahwa dari fakta-fakta diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 51 alinea kedua sudah tepat dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. 12. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 15, halaman 5-6, Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam menerapkan peraturan perundangPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


undangan yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dimana seharusnya ketentuan yang diberlakukan dalam Kontrak adalah Keppres No. 80 Tahun 2003. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, hal mana terbukti dalam perimbangan hukum pada halaman 51 alinea ketiga, sangat

jelas

bahwa

dalam

menilai

bukti-bukti

yang

diajukan

PEMBANDING dan TERBANDING, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu “Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti P-1 sesuai dengan bukti T-1 bahwa pelaksanaan kontrak mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa

Pemerintah….dst” Dengan demikian, terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah benar dan tidak keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan serta menilai bukti-bukti dalam perkara aquo. Bahwa kalaupun pada pertimbanganya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengutip ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, maka hal itu tidaklah salah karena saat ini Keppres No. 80 Tahun 2010 sudah tidak berlaku lagi. Selain dari pada itu hal-hal yang tercantum dalam Pasal 92 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai ketentuan penyesuaian harga (eskalasi) secara substansial tidak ada yang bertentangan dengan Keppres No. 80

Tahun 2003 sehingga sudah sepatutnya dan beralasan apabila

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima alasan keberatan dari PEMBANDING. 13. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 16 halaman 6 Memori Banding, mengenai kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menghubungkan antara penyesuaian harga dan tarif pajak galian C,

karena

PEMBANDING

tidak

membaca

secara

keseluruhan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 54 alinea kedua tersebut selengkapnya berbunyi : “ Menimbang, bahwa dengan demikian dasar hukum tentang Penyesuaian

Harga

diatur

dalam

peraturan

perundang-

undangan dan dalam kontrak dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam

hal

adanya

penerapan

ketentuan

peraturan

daerah

Kabupaten Deli Serdang mengenai tarif pajak galian C menjadi tanggung jawab Penggugat dan kenaikan nilai pajak galian C yang terlalu

tinggi

sehingga

menanggulangi

biaya

membuat yang

Penggugat

cukup

besar

tidak

sesuai

dapat dengan

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 467 tahun 2011 Harga Standar Bahan Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah Kabupaten Deli Serdang pada pasal 2 point 40 tanah/timbunan/pasir timbunan harga dasar Rp. 28.000/m3 berdasarhan hal-hal tersebut terlihat perbedaan tarif pajak galian golongan C sebesar Rp 7000 Rp 800 = Rp 6200 dan sesuai dengan Kontrak pasal 22 menyebutkan Pihak Kedua harus membayar segala pajak, bea dan pungutan-pungutan umum yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan dan Penyelesaian kontrak ini sesuai undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah setempat dan peraturan

pelaksananya

dan

Penggugat

hanya

sanggup

membayar pajak galian c sesuai dengan bukti P – 33 yaitu sebesar Rp 1.427.595.443,- (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan kekurangannya belum disetorkan pajak Galian C sebesar Rp 4.212.766.557,- (empat milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); Dengan demikian, pertimbangan hukum tersebut diatas sudah benar dan tidak keliru, karena dengan adanya kenaikan tarif pajak galian C sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 467 Tahun 2011 (vide Bukti P – 11) hingga 9 (sembilan) kali lipat telah berakibat

pula

pada

harga

kontrak,

sehingga

perlu

dilakukan

penyesuaian harga sesuai ketentuan Kontrak dan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


14. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 17

halaman 6 Memori

Bandingnya, yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dalam menggunakan Pasal 42 dan Pasal 43 Kontrak. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 54 alinea ketiga tersebut selengkapnya berbunyi : “Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penggugat setelah Majelis perhatikan semuanya ada termuat dalam kontrak dari pasal 41 sampai dengan pasal 43 jelas termuat tentang pekerjaan tambah kurang serta pembayarannya namun semuanya harus dinegosiasikan dan hasilnya harus dituangkan dalam kontrak dan Penggugat mengajukan permohonan kompensasi atas perubahan kebijakan Pemerintah dalam kenaikan tarif pajak galian C, terhentinya

pelaksanaan

pekerjaan

oleh

karena

adanya

demonstrasi, perpanjangan waktu dan Percepatan Perbaikan tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru sesuai bukti surat P – 36 namun seluruh tuntutan dari Penggugat yang diajukan kepada Tergugat tidak pernah menghasilkan kesepakatan apabila dihubungkan dengan pasal 1230 Kuhperdata bahwa Penggugat dan Terguggat membuat kontrak karena adanya kesepakatan, Kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang diperkenankan dan Perjanjian yang telah dibuat didalam kontrak Nomor 16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 berlaku sebagai undang-undang bagi Pengguat dan Tergugat sesuai dengan

pasal

1338

KUHPerdata

dan

Tergugat

hanya

mengabulkan tentang perpanjangan masa kontrak yang telah diaddemdum dalam Addendum 09” Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas sudah tepat, benar dan tidak keliru, karena dengan telah disepakatinya perpanjangan waktu kontrak, maka berakibat pada perubahan pekerjaan serta peningkatan biaya – biaya

yang harus ditanggung oleh TERBANDING termasuk

kenaikan tarif pajak Galian C yang mengalami kenaikan hingga 9 (sembilan)

kali

lipat.

Sehingga

TERBANDING


mengajukan


kompensasi atas selisih kenaikan tarif pajak Galian C tersebut kepada PEMBANDING. 15. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING sebagaimana diuraikan pada butir 18 halaman 6 Memori Banding yang pada intinya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea kedua adalah keliru dan tidak berdasar, karena PEMBANDING-lah yang keliru memahami isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

tersebut.

Adapun

pertimbangan

hukum

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea kedua tersebut berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu

sama

lain

yang

ternyata

bersesuaian

Majelis

Hakim

berpendapat bahwa tuntutan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tentang Penyesuaian harga sesuai dengan kontrak Nomor 16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Deember 2010 dalam pasal 33 dan itu telah merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat berhasil membuktikan gugatannya.” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

berpendapat

TERBANDING

(d/h PENGGUGAT) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa TERBANDING berhak atas penyesuaian harga sesuai Kontrak No. 16/PERJ/BUMB/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Pasal 33 Syarat-Syarat

Umum

Kontrak,

dimana

telah

disepakati

adanya

ketentuan yang mengatur hak TERBANDING untuk mendapatkan penyesuaian harga terhadap nilai Kontrak dan bukan mengenai adanya kesepakatan perhitungan nilai penyesuaian harga (eskalasi). Justru oleh karena

belum

ada

kesepakatan

mengenai

perhitungan

nilai

penyesuaian harga (eskalasi) maka hal ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 16. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan

PEMBANDING

pada

butir

19,

halaman

7

Memori

Bandingnya, mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halama 55 alinea ketiga yang pada intinya menyatakan bahwa PEMBANDING Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


telah terbukti wanprestasi (ingkar janji) terhadap TERBANDING, dengan alasan sebagai berikut : a. Berdasarkan Kontrak telah terbukti bahwa TERBANDING memang berhak atas penyesuaian harga (eskalasi), Biaya Kenaikan Pajak Galian C, Tambahan Biaya (Overhead) dan Biaya Percepatan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana telah diuraikan diatas. b. Faktanya sampai dengan dilakukannya Serah Terima Pertama (vide Bukti P-4b), bahkan meskipun TERBANDING telah memberikan somasi (surat teguran) kepada PEMBANDING (vide Bukti P-15 dan P-16), ternyata PEMBANDING tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya tersebut kepada TERBANDING, sehingga secara hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea ketiga yang menyatakan bahwa PEMBANDING telah wanprestasi kepada TERBANDING adalah tetap dan berdasarkan hukum; c. PEMBANDING hanya berlindung dibalik BPKP dan cenderung mengulur-ulur

waktu

kewajibannya

kepada

(buying

times)

TERBANDING

dalam berupa

menyelesaikan pembayaran

penyesuaian harga, Biaya Kenaikan Pajak Galian C, Tambahan Biaya (Overhead) dan Biaya Percepatan Penyelesaian Pekerjaan. Terbukti meskipun sudah dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, PEMBANDING tetap tidak bersedia membuka ruang untuk penyelesaian secara musyawarah, dengan menolak untuk melakukan audit BPKP terhadap hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING dan telah diaudit oleh Konsultan MK selaku wakil PEMBANDING (vide Bukti P-7a dan P-7b). Bahkan dalam Memori Banding aquo, PEMBANDING menyatakan merasa tidak memiliki kewajiban atau prestasi yang belum dilaksanakan berdasarkan Kontrak kepada TERBANDING. Berdasarkan hal-hal diatas maka sudah benar dan beralasan hukum apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea ketiga DIKUATKAN kembali oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. 17. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING sebagaimana diuraikan pada butir 20 dan 21 halaman 7 Memori Bandingnya, dengan alasan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN




Kesepakatan mengenai penyesuaian harga (eskalasi) atas Kontrak antara PEMBANDING dan TERBANDING telah dengan tegas dan jelas tercantum dalam Kontrak yaitu Pasal 6 Kontrak, Jo. Pasal 22.2, Pasal 33.1, Pasal 33.2, Pasal 33.5 dan Pasal 33.6 Syarat-Syarat Kontrak, hal mana telah uraikan

pada

butir 7

TERBANDING

sampai dengan butir 20 surat

gugatan, sedangkan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

telah

dengan

tepat

dan

lengkap

mempertimbangkannya pada halaman 45 sampai dengan halaman 47 Putusan No. 15/Pdt.G/2014/Pn.Lbp. aquo; 

Adanya kewajiban PEMBANDING atas pembayaran selisih tarif pajak Galian C adalah akibat adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menetapkan kenaikan harga pajak Galian C hingga 9 kali lipat. Hal tersebut terjadi diluar perkiraan

TERBANDING,

sehingga

patut

kiranya

apabila

PEMBANDING juga turut menanggung kenaikan tarif pajak Galian C tersebut, halmana telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 48 dan 49 Putusan No. 15/Pdt.G/2014/Pn.Lbp aquo ; 

Kontrak yang dibuat oleh dan antara PEMBANDING dan TERBANDING merupakan Kontrak Harga Satuan (vide Pasal 2 butir 2 Kontrak), dimana sangat dimungkinkan terjadi perubahanperubahan terhadap kontrak, termasuk volume pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan. Faktanya selama menunggu dimulainya

pekerjaan

TERBANDING

harus

menanggung

penambahan biaya (overhead) antara lain : gaji karyawan dan pemeliharaan alat di lapangan serta inefisiensi peralatan. Sehingga dibebankan

sangat

beralasan

kepada

dipertimbangkan

apabila

resiko

PEMBANDING

secara

cermat

tersebut

juga

halmana

telah

Majelis

Hakim

oleh

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 49 alinea pertama dan halaman 54 alinea pertama

Putusan No.

15/Pdt.G/2014/Pn.Lbp aquo; 

Mengenai biaya percepatan pekerjaan, terjadi karena adanya permintaan dari PEMBANDING sebagai akibat terhentinya pekerjaan

selama

8,5

bulan,

sehingga


tenggang

waktu


penyelesaian pekerjaan dalam KONTRAK

yang semula telah

disepakati 660 hari berubah menjadi 760 hari, sesuai Addendum 5, (vide Bukti P-2e). Hal ini berarti TERBANDING hanya diberikan

perpanjangan

waktu

selama

100

hari

untuk

menyelesaikan pekerjaan yang sudah terhenti/tertunda selama 8,5 bulan (255 hari) sehingga mau tidak mau PEMBANDING harus

meminta

kepada

TERBANDING

untuk

melakukan

percepatan penyelesaian Bandara Kualanamu. Sebagai konsekwensinya

TERBANDING harus menambah

jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah sistem stok, dimana untuk keperluan percepatan penyelesaian pekerjaan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan bagi TERBANDING (Bukti P – 14, P – 39, P39.a s/d

P-39.f), halmana telah dipertimbangkan secara

cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada

halaman

50

alinea

pertama

Putusan

No.

15/Pdt.G/2014/Pn.Lbp aquo; Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 55 alinea keempat tersebut sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo. 18. Bahwa TERBANDING dengan ini menegaskan tetap pada dalil-dalil Surat Gugatan, Replik, Bukti-Bukti tertulis dan Kesimpulan, yang telah TERBANDING serahkan pada persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pada intinya berisikan sebagai berikut : Mengenai Tuntutan Pembayaran Penyesuaian Harga 19. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 22 halaman 7 Memori Bandingnya, karena mengenai penyesuaian harga (eskalasi) telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan Kontrak yaitu Pasal 6 Kontrak, Jo. Pasal 22.2, Pasal 33.1, Pasal 33.2, Pasal 33.5 dan Pasal 33.6 SyaratSyarat Kontrak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan mengenai penyesuaian harga (eskalasi) tersebut mengikat Para Pihak dan berlaku sebagai UndangUndang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


20. Bahwa berdasarkan rumus yang telah diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan secara tegas diatur dalam Syarat-Syarat kontrak, maka pada tanggal 3 Juni 2013 TERBANDING telah mengajukan usulan perhitungan nilai penyesuaian harga (eskalasi) kepada PEMBANDING sebesar Rp. 71.383.218.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) (vide Bukti P – 7a); 21. Bahwa kewajiban PEMBANDING membayar penyesuaian harga (eskalasi) bukan didasarkan pada adanya kesepakatan yang harus dituangkan dalam Addendum Kontrak, tetapi kewajiban PEMBANDING yang timbul karena adanya Keppres No. 80 Tahun 2003. Dibuatnya Addendum hanya merupakan syarat kelengkapan administrasi untuk kepentingan PEMBANDING dalam melakukan pembayaran kepada TERBANDING; 22. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, PEMBANDING melalui Konsultan Manajemen

Konstruksi

JAYA

CM-Emercon-Vini

(“KMK”)

telah

melakukan evaluasi/penilaian terhadap usulan perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING, dengan hasil perhitungan sebesar Rp. 61.958.823.000,- (Enam puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (vide Bukti P-7b dan P – 8). Perbedaan hasil evaluasi/perhitungan antara PEMBANDING dan TERBANDING

tidak

menghilangkan

hak

TERBANDING

untuk

melakukan tuntutan/gugatan mengenai penyesuaian harga (eskalasi) sesuai hasil perhitungan TERBANDING kepada PEMBANDING ; 23. Bahwa PEMBANDING memang tidak pernah menolak besarnya hasil perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) dari TERBANDING yang notabene telah dievaluasi oleh Konsultan MK, namun pada beberapa kesempatan

PEMBANDING

perhitungan TERBANDING

selalu telah

menyampaikan diajukan

kepada

bahwa

hasil

BPKP untuk

dilakukan audit. Namun demikian, permintaan audit kepada BPKP oleh PEMBANDING tersebut dilakukan secara tidak transparan (tidak terbuka),

dan

PEMBANDING

tidak

dapat

membuktikan

dalam

persidangan bahwa perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang dimintakan

audit

kepada

BPKP

adalah

perhitungan

versi

TERBANDING, yang telah dievaluasi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


24. Bahwa secara hukum, TERBANDING tidak terikat pada hasil audit BPKP, karena tidak ada ketentuan dalam Kontrak yang mewajibkan/ menggantungkan pembayaran penyesuaian harga (eskalasi) harus didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Audit BPKP hanya

dibutuhkan

untuk

memenuhi

syarat

kepatuhan

internal

PEMBANDING selaku Penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, sudah terbukti bahwa tuntutan penyesuaian harga (eskalasi) yang diajukan oleh TERBANDING telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Majelis Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam aquo yang mewajibkan PEMBANDING untuk membayar biaya penyesuaian harga (eskalasi) kepada TERBANDING sebesar Rp. 71.383.218.000,- (Tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) Mengenai Tuntutan Pembayaran Biaya Pajak Galian C 25. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 23 halaman 8 Memori Bandingnya, karena meskipun Pasal 22 Syarat-Syarat Kontrak telah menyatakan bahwa TERBANDING berkewajiban untuk membayar pajak, bea dan pungutan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Galian C hingga 9 (sembilan) kali lipat dari biaya yang dianggarkan dalam surat penawaran (tender) sehingga sangat memberatkan TERBANDING. 26. Bahwa senyatanya TERBANDING telah menyelesaikan kewajibannya membayar tarif Pajak Galian C, sedangkan yang menjadi tuntutan TERBANDING dalam perkara aqou adalah biaya kompensasi akibat kenaikan biaya Pajak Galian C yang semula Rp. 800/m3 menjadi Rp. 7000/m3. Biaya kompensasi tersebut dapat dimintakan berdasarkan ketentuan Pasal 13.7 FIDIC Red Book Tentang Penyesuaian Akibat Perubahan Peraturan Pemerintah dimana disebutkan bahwa : “..nilai

kontrak

harus

disesuaikan

dengan

memperhitungkan

penambahan ataupun pengurangan biaya akibat perubahan hukum dinegara

tersebut

(termasuk

pengenalan


hukum

baru

dan


pencabutan atau perubahan hukum yang ada) atau dalam penjelasan hukum ataupenjelasan pemerintah atas hukum tersebut yang dibuat setelah tanggal dasar dan mempengaruhi kontraktor dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan kontrak...’. Dengan demikian, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengabulkan tambahan biaya Pajak Galian C, meskipun hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,- sudah tepat dan beralasan hukum. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan aquo. Mengenai Tuntutan Pembayaran Tambahan Biaya (Overhead) 27. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 24 halaman 8 Memori Bandingnya, karena faktanya telah terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan antara lain demonstrasi, penutupan akses jalan oleh masyarakat dan berlarut-larutnya perijinan/Pajak Galian C, sehingga atas persetujuan PEMBANDING pekerjaan terpaksa dihentikan selama kurang lebih 8,5 bulan. Bahwa akibat dihentikannya pekerjaan selama kurang lebih 8,5 bulan, maka mengakibatkan timbulnya penambahan biaya (overhead) bagi TERBANDING selama menunggu dimulainya pekerjaan antara lain : gaji karyawan dan pemeliharaan alat di lapangan serta inefisiensi peralatan. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang tergambar pada saat harga penawaran, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri

TERBANDING

agar

Lubuk

Pakam

PEMBANDING

yang

mengabulkan

membayar

tuntutan

tambahan

biaya

(overhead) sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah); Mengenai Tuntutan Biaya Percepatan (Kompensasi) 28. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil/alasan keberatan PEMBANDING pada butir 25 halaman 9 Memori Bandingnya, karena senyatanya PEMBANDING telah memerintahkan TERBANDING untuk

melakukan

percepatan

pekerjaan,

sebagai

akibat

terhenti/tertunda selama 8,5 bulan (255 hari). Sebagaimana telah diuraikan diatas, tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dalam KONTRAK yang telah disepakati selama 660 hari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


berubah menjadi 760 hari, sesuai Addendum 5, (vide Bukti P-2e). Hal ini berarti TERBANDING hanya diberikan perpanjangan waktu selama 100 hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah terhenti/tertunda selama 8,5 bulan (255 hari) sehingga mau tidak mau PEMBANDING harus meminta kepada TERBANDING untuk melakukan percepatan penyelesaian Bandara Kualanamu. Sebagai konsekwensinya TERBANDING harus menambah jumlah peralatan, menambah jam kerja, menambah operator dan SDM, dan menambah

sistem

stok,

dimana

untuk

keperluan

percepatan

penyelesaian pekerjaan tersebut telah menimbulkan biaya tambahan bagi TERBANDING (Bukti P – 14, P – 39, P- 39.a s/d P-39.f). Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengabulkan tuntutan TERBANDING agar PEMBANDING membayar ganti rugi (kompensasi atas biaya percepatan

pekerjaan)

kepada

TERBANDING

sebesar

Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah TERBANDING uraikan diatas, maka terbukti

dalil-dalil/alasan

keberatan

PEMBANDING

dalam

Memori

Bandingnya tersebut tidak benar/tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding dan Memori Banding dari PEMBANDING tersebut untuk seluruhnya. C.

KESIMPULAN Berdasarkan

uraian-uraian

tersebut

di

atas,

ternyata

dan

terbukti

Permohonan Banding dan dalil/alasan-alasan keberatan PEMBANDING semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya tersebut tidak benar/tidak berdasarkan hukum, hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja, tidak ada hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama yang notabene sudah dipertimbangkan dan diputuskan

secara

tepat,

benar,

dan

berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Banding dan Memori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Banding dari PEMBANDING semula Tergugat tersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. D.

PERMOHONAN Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERBANDING

semula

Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan, yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut : 1.

Menolak

Permohonan

Banding

dan

Memori

Banding

dari

PEMBANDING, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (PPK-SATKER) Bandar Udara Medan Baru, semula Tergugat tersebut untuk seluruhnya; 2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Lbp., tanggal 16 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

3.

Menghukum PEMBANDING, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (PPK-SATKER) Bandar Udara Medan Baru, semula Tergugat

tersebut untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau setidak-tidaknya, -

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pdt.G/2014/PN-Lbp tanggal 23 Oktober 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan

Pengadilan

Tingkat

Pertama

tersebut,

karena

semuanya

telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

karenanya

Memori

Banding

tersebut

tidak

beralasan

lagi

untuk

dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :15/PDT.G/2014/PN-Lbp tanggal 23 Oktober 2014 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata tentang Perjanjian dan peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

No

:

15/Pdt.G/2014/PN-Lbp, tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 19 MEI 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis

dengan

DHARMA

E

DAMANIK,SH.MH,

dan

DAHLIA

BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 APRIL 2015 Nomor: 137/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 27 MEI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta MUSA PENGARAPEN PURBA,SH Panitera Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2015/ PT. MDN


Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH. Panitera Pengganti

( MUSA PENGARAPEN PURBA,SH )

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )



PT.MDN

Recommend Documents