PUTUSAN NO : 07/PID.SUS.K/2012/PT.MDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA --------PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----------------Nama lengkap
: Ir. H. KURNIA R. SARAGIH.
Tempat lahir
: Pematang Siantar
Umur / Tgl. lahir
: 44 tahun / 16 Juni 1967
Jenis kelamin
: Laki – laki
Kebangsaan
: Indonesia
Agama
: Islam
Tempat Tinggal
:-
Jalan Kenanga Raya / Kemuning Nomor. 10, Kel. Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
-
Jalan Patuan Nagari Nomor. 58 Kota Pematang Siantar
Pekerjaan
: Mantan Pelaksana Walikota Pematang Siantar
Pendidikan
: S–2
-------- Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH. ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -------------------------------------------------1. Penyidik pada Kepolisian Resor Pematang Siantar tanggal 02 April 2011, No. Pol : SP. Han / 82 / IV / 2011 / Reskrim, sejak tanggal 02 April 2011 s/d tanggal 21 April 2011 ; --------------------------------------------------------------------2. Perpanjangan
Penahanan
oleh
Penuntut
Umum
pada
Kejaksaan
Negeri Pematang Siantar tanggal 19 April 2011, Nomor : 1028 / N. 2. 12 / F1. 1 / 04 / 2010, sejak tanggal 22 April 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011 ; ---3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Mei 2011, Nomor : 380 / Pen. Pid / 2011 / PN - PMS, sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011 ; ---------------------------
-1-
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Juni 2011, Nomor : 341 / Pen. Pid / 2011 / PN - PMS, sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011 ; -----------------------------5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, tanggal 7 Juli 2011, Nomor : Print- 01 / N. 2. 12 / Ft. 1 / 07 / 2011, sejak tanggal 7 Juli 2011 s/d tanggal 26 Juli 2011 ; --------------------------------------------------------6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2011, Nomor : 417 / Pen. Pid / 2011 / PN - PMS, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 25 Agustus 2011 ; -----------------------7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2011, Nomor : 16 / Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 September 2011 ; --------------------8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : 16 / Pen. Pid. Sus. K / 2011 / PN.Mdn, sejak tanggal 17 September 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 ; --------------------------------------------------------------------------9. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 07 Nopember 2011 Nomor : 2475 / Pen. Pid / 2011 / PT. Mdn, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 15 Desember 2011 ; -----------------------------------------------------------------------------------------10. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 2727 / Pen. Pid / 2011 / PT. Mdn, sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012 ; -11. Penahanan Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 02 / Pen. Pid Sus.K / 2012 / PT. Mdn, sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 8 Februari 2012 ; -------------------------------------------------12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 04 / Pen. Pid Sus.K / 2012 / PT. Mdn, sejak tanggal 9 Februari 2012 s/d tanggal 8 April 2012 ; ---------------------------------------------------------------------- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : A. LEO SEMBIRING, SH, MAT JON SINAGA, SH dan SHOIMAH, SAg, SH, -2-
Advokat / Penasehat Hukum pada “Law Office A. Leo Sembiring, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Pijer Podi Nomor : 30 A, Padang Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2011 dibawah Register Nomor : 1806 / Penk / 2011 / PN. Mdn ; -------------------------------------
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ---- Telah membaca : 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Agustus 2011 No. Reg.Perk. : PDS-01/PSIAN/Ft.1/07/2011, yang mendakwa Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH dengan dakwaan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------Primair : -------- Bahwa terdakwa Ir. H. Kurnia R. Saragih bersama dengan Lomo Gultom, Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, dan Drs. Paian Siagian (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2005, bertempat di kantor Walikota Pematangsiantar
Jalan
Merdeka
Nomor
6,
Kelurahan
Proklamasi,
Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : ------------------------------------------------------ Bahwa bermula dari adanya pengajuan Nota Dinas tanpa nomor dan tanpa tanggal dari Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar Drs. H. ZAINAL ARIFIN SINAGA kepada Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
perihal Mohon pembayaran Biaya
Kegiatan Pada Bagian Umum dan Perlengkapan untuk TA 2004 sebesar Rp. 239.790.775,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian terdakwa mendisposisi nota Dinas tersebut kepada Kabag Keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan, selanjutnya oleh saksi PANAHATAN SIHOMBING memproses dan mencairkan Nota Dinas -3-
tersebut pada tanggal 6 April 2005 sebesar Rp 239.790.775,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Lomo Gultom serta dibuatkan Tanda Terima tertanggal 6 April 2005, meskipun Nota Dinas
tersebut
selanjutnya
tanpa
saksi
melalui
atau
PANAHATAN
disposisi
Kabag
Keuangan,
juga
melakukan
SIHOMBING
pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.069.081,- (dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah
potongan
pajak
kegiatan,
akan
tetapi
ternyata
saksi
PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ----------------- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menerima Nota Dinas dari Kabag Umum Pemko Pematang Siantar Drs. ZAINAL ARIFIN dengan surat Nomor : 900 /
/ BU / IV / 2004 yang tidak bertanggal perihal
Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Walikota Pematang Siantar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Nota Dinas tersebut tanpa ditanda tangani oleh Kabag Umum Pemko Pematang Siantar Drs. Zainal Arifin, meskipun Nota Dinas tersebut tidak ditandatangani akan tetapi tetap ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat disposisi kepada Kabag Umum / PKD (Pemengang Kas Daerah) Acc, proses sesuai ketentuan dan bayarkan, dan setelah Nota Dinas
tersebut
sampai
pada
saksi
PANAHATAN
SIHOMBING,
selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING juga memproses Nota Dinas tersebut dengan mencairkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Lomo Gultom sesuai tanda terima tanggal 20 Mei 2005, meskipun dalam hal ini saksi PANAHATAN SIHOMBING mengetahui Nota Dinas tersebut tidak ditandatangani oleh Kabag Umum dan tidak
melalui atau disposisi
kabag Keuangan ; -------------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya Kadis Kesehatan Dr. ANDY RANGKUTI juga telah mengajukan Nota Dinas sebanyak 3 kali masing - masing I. Nomor : 1298 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan untuk Panjar Angggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ditujukan -4-
kepada Walikota Pematang Siantar, II. Nomor : 1486 / V / 2005 tanggal 6 April 2005 perihal Permohonan untuk Panjar Angggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Pematang Siantar, III. Nomor : 1838 / V / 2005 tanpa tanggal perihal Permohonan untuk Panjar Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Wakil Walikota Pematang Siantar, dan ketiga Nota Dinas tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat disposisi kepada Sekda, Kabag Keuangan untuk diproses sesuai
ketentuan
dan
selanjutnya
ketiga
Nota
Dinas
tersebut
disampaikan kepada saksi Panahatan Sihombing dan kemudian saksi Panahatan
Sihombing
memproses
Nota
Dinas
tersebut
dengan
mencairkan dana yang dimintakan dalam ketiga Nota Dinas tersebut kepada Kadis Kesehatan Pemko Siantar Dr. ANDY RANGKUTI yang seluruhnya berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima tanggal 4 April 2005, tanggal 6 April 2005 dan tanggal 2 Mei 2005, meskipun Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi Sekda maupun Kabag Keuangan, selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata saksi PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ---------------------------------- Bahwa selanjutnya Pelaksana Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Drs. PAIAN SIAGIAN juga mengajukan Nota Dinas dengan surat Nomor : 900 / 209 / LH. K / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal permohonan panjar anggaran Rutin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa menindak lanjuti Nota Dinas tersebut dengan membuat disposisi
kepada
Sekda,
Kabag
Keuangan
”Acc,
proses
sesuai
ketentuan”, dan selanjutnya Nota Dinas tersebut disampaikan kepada saksi
PANAHATAN
SIHOMBING
dan
oleh
saksi
PANAHATAN
SIHOMBING juga menindak lanjuti Nota Dinas tersebut dengan -5-
mencairkan dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Panahatan Sihombing langsung kepada Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Drs. Paian Siagian, sesuai tanda terima tanggal 6 April 2005, meskipun terdakwa mengetahui Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi dari Kabag Keuangan, dan selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata saksi PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ----------------- Bahwa selanjutnya Kadis PUK Pematangsiantar Ir. ALBERT NAINGGOLAN mengajukan Nota Dinas dengan Surat Nomor : 600 / 421 / PUK / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal Permohonan Panjar Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar TA 2005 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ditanda tangani oleh Ir. ALBERT NAINGGOLAN selaku Kadis PUK saat itu dan oleh terdakwa menindaklanjuti Nota Dinas tersebut dengan membuat disposisi kepada Sekda,
Kabag
selanjutnya
Keuangan
”Acc,
saksi Panahatan
proses
Sihombing
sesuai
ketentuan”,
memproses
Nota
dan Dinas
tersebut dengan membayarkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Albert Nainggolan sesuai tanda terima tanggal 5 April 2005, meskipun dalam hal ini saksi PANAHATAN SIHOMBING mengetahui bahwa Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi
Kabag
Keuangan,
dan
selanjutnya
saksi
PANAHATAN
SIHOMBING juga melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut saksi Panahatan Sihombing sebagai potongan pajak kegiatan ; ----------------- Bahwa seluruh kegiatan yang diajukan oleh masing - masing pejabat diatas yaitu Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan diajukan kepada terdakwa Ir. H. KURNIA SARAGIH, pada saat APBD Kota Pematangsiantar belum disahkan dan belum ditempatkan dalam Lembaran Daerah, akan tetapi Nota Dinas tersebut tetap ditindalanjuti dan di Proses sehingga dana -6-
yang dimintakan dalam Nota Dinas tersebut dapat dicairkan, padahal saksi PANAHATAN SIHOMBING mengetahui bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Kepmendagri RI Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, bahwa dana yang dikeluarkan
dari
Kas
Daerah
mengacu
kepada
APBD
Kota
Pematangsiantar yang telah disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan setelah ABPD disahkan dan di tempatkan dalam Lembaran Daerah maka setiap pengeluaran dananya dapat dilakukan setelah terbit Administrasi Pengeluaran dana yakni masing - masing telah terbitnya SKO yang ditanda tangani oleh Walikota Pematangsiantar ataupun Surat Keputusan yang setara dengan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otoritas) kepada Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala SKPD, kemudian Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Pemko Pematang Siantar berdasarkan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat Pengguna Anggaran yang diajukan besarnya anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dan kemudian setelah di verifikasi di bagian Keuangan diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah disetujui oleh Walikota Pematangsiantar cq Kabag Keuangan Pemko Pematangsiantar,
dan berdasarkan SPM (Surat
Perintah Membayar) tersebut oleh Bendaharawan Pengguna Anggaran ataupun Bendaharawan SKPD mengajukan permintaan Pembayaran dana tunai kepada saksi Panahatan Sihombing selaku Pemegang Kas Daerah, sedangkan dalam hal ini saksi PANAHATAN SIHOMBING telah membayarkan dana panjar kerja kepada masing - masing pejabat yaitu Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan, padahal APBD Kota Pematangsiantar belumlah disahkan dan belum ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan selain itu Nota Dinas tersebut tanpa disertai administrasi pengeluaran dana yaitu adanya
SKO yang telah ditetapkan oleh Walikota Pematang Siantar,
serta pengajuan SPP dan SPM dari bagian Keuangan ;---------------------------- Bahwa sesuai Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002 pasal 49 tersebut apabila APBD Kota Pematangsiantar belum disahkan, dana yang dapat dibayarkan hanyalah dana yang formasinya telah ditetapkan yakni dana gaji dan dana yang harus tetap dibayarkan yakni -7-
pembayaran
rekening
air,
rekening
listrik
dan
rekening
telepon
berdasarkan besarnya biaya dalam rekening tersebut ; --------------------------- Bahwa ternyata setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir dana yang dikeluarkan saksi PANAHATAN SIHOMBING dari Kas Pemko Pematang Siantar kepada Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuty, Drs.Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya (sesuai pasal 57 Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Panahatan Sihombing, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan tersebut Kas Pemko Pematang Siantar mengalami ketekoran sebesar Rp. 1.205.069.081,- (satu milyar duaratus lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), sesuai Laporan
Hasil
Perhitungan
Kerugian
Keuangan
Negara
Atas
Penyimpangan Pemberian / Pengeluaran Dan Penggunaan Panjar Dan Bon Sementara Pada Pemko Pematang Siantar Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 ; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa akibat perbuatan Ir. H. Kurnia R. Saragih bersama dengan Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, Lomo Gultom dan Drs. Paian Siagian, telah mengkibatkan kerugian negara / pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 1.205.069.081,- (satu milyar dua ratus lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) ; -------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -Subsidair : -------- Bahwa terdakwa Ir. H. Kurnia R. Saragih selaku Pelaksana Tugas dan Tanggung jawab Walikota Pematang Siantar TA. 2003 berdasarkan Kep Mendagri Nomor : 132. 22 - 528 TNGG1 tanggal 06 -8-
Oktober 2003 bersama dengan Lomo Gultom, Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, dan Drs. Paian Siagian (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2005, bertempat di kantor Walikota Pematangsiantar Jalan Merdeka Nomor
:
6
Kelurahan
Proklamasi
Kecamatan
Siantar
Barat
Kota
Pematangsiantar atau atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --------------- Bahwa bermula dari adanya pengajuan Nota Dinas tanpa nomor dan tanpa tanggal dari Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pematangsiantar Drs. H. ZAINAL ARIFIN SINAGA kepada Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar perihal Mohon pembayaran Biaya Kegiatan Pada Bagian Umum dan Perlengkapan untuk TA 2004 sebesar Rp. 239.790.775,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian terdakwa mendisposisi nota Dinas tersebut kepada Kabag Keuangan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan, selanjutnya oleh saksi PANAHATAN SIHOMBING memproses dan mencairkan Nota Dinas tersebut pada tanggal 6 April 2005 sebesar Rp 239.790.775,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Lomo Gultom serta dibuatkan Tanda Terima tertanggal 6 April 2005, meskipun Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi Kabag Keuangan, selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING juga melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.069.081,- (dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata saksi PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ---------
-9-
-------- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menerima Nota Dinas dari Kabag Umum Pemko Pematang Siantar Drs. ZAINAL ARIFIN dengan surat Nomor : 900 /
/ BU / IV / 2004 yang tidak bertanggal perihal Pembayaran
Biaya Penunjang Operasional Walikota Pematang Siantar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Nota Dinas tersebut tanpa ditanda tangani oleh Kabag Umum Pemko Pematang Siantar Drs. Zainal Arifin, meskipun Nota Dinas tersebut tidak ditandatangani akan tetapi tetap ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat disposisi kepada Kabag Umum / PKD (Pemengang Kas Daerah) Acc, proses sesuai ketentuan dan bayarkan, dan setelah Nota Dinas tersebut sampai pada saksi PANAHATAN SIHOMBING, selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING juga memproses Nota Dinas tersebut dengan mencairkan dana sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Lomo Gultom sesuai tanda terima tanggal 20 Mei 2005, meskipun dalam hal ini saksi PANAHATAN
SIHOMBING
mengetahui
Nota
Dinas
tersebut
tidak
ditandatangani oleh Kabag Umum dan tidak melalui atau disposisi kabag Keuangan ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya Kadis Kesehatan Dr. ANDY RANGKUTI juga telah mengajukan Nota Dinas sebanyak 3 kali masing - masing I. Nomor : 1298 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan untuk Panjar Angggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang ditujukan kepada Walikota Pematang Siantar, II. Nomor : 1486 / V / 2005 tanggal 6 April 2005 perihal Permohonan untuk Panjar Angggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Walikota Pematang Siantar, III. Nomor : 1838 / V / 2005 tanpa tanggal perihal Permohonan untuk Panjar Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Wakil Walikota Pematang Siantar, dan ketiga Nota Dinas tersebut ditindak lanjuti oleh Pelaksana Walikota Pematang Siantar dengan membuat disposisi kepada Sekda, Kabag Keuangan untuk diproses sesuai ketentuan dan selanjutnya ketiga Nota Dinas tersebut disampaikan kepada terdakwa dan oleh terdakwa memproses Nota Dinas tersebut dengan mencairkan dana yang dimintakan dalam ketiga Nota Dinas tersebut kepada Kadis Kesehatan Pemko Siantar Dr. ANDY RANGKUTI yang seluruhnya berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima -10-
tanggal 4 April 2005, tanggal 6 April 2005 dan tanggal 2 Mei 2005, meskipun Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi Sekda maupun Kabag Keuangan,
selanjutnya
saksi
PANAHATAN
SIHOMBING
melakukan
pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata saksi PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ----------------------- Bahwa selanjutnya Pelaksana Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Drs. PAIAN SIAGIAN juga mengajukan Nota Dinas dengan surat Nomor : 900 / 209 / LH. K / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal permohonan
panjar
anggaran
Rutin
Dinas
Lingkungan
Hidup
dan
Kebersihan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada terdakwa, dan oleh terdakwa menindak lanjuti Nota Dinas tersebut dengan membuat disposisi kepada Sekda, Kabag Keuangan ”Acc, proses sesuai ketentuan”, dan selanjutnya Nota Dinas tersebut disampaikan kepada saksi PANAHATAN SIHOMBING dan oleh saksi PANAHATAN SIHOMBING juga menindaklanjuti Nota Dinas tersebut dengan mencairkan dana sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan terdakwa langsung kepada Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup Drs. PAIAN SIAGIAN, sesuai tanda terima tanggal 6 April 2005, meskipun terdakwa mengetahui Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi dari Kabag Keuangan, dan selanjutnya saksi PANAHATAN SIHOMBING melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING potongan tersebut adalah potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata saksi PANAHATAN SIHOMBING tidak mempunyai bukti yang sah mengenai penggunaaan dana tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas pemotongan yang dilakukan saksi PANAHATAN SIHOMBING ; ----------------------------------------------- Bahwa selanjutnya Kadis PUK Pematangsiantar Ir. ALBERT NAINGGOLAN mengajukan Nota Dinas dengan Surat Nomor : 600 / 421 / PUK / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal Permohonan Panjar Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar TA 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa -11-
yang ditanda tangani oleh Ir. ALBERT NAINGGOLAN selaku Kadis PUK saat itu dan oleh terdakwa menindaklanjuti Nota Dinas tersebut dengan membuat disposisi kepada Sekda, Kabag Keuangan ”Acc, proses sesuai ketentuan”,
dan selanjutnya terdakwa memproses Nota Dinas tersebut
dengan membayarkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ir. Albert Nainggolan sesuai tanda terima tanggal 5 April 2005, meskipun dalam hal ini saksi PANAHATAN SIHOMBING mengetahui bahwa Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi Kabag Keuangan,
dan
selanjutnya
saksi
PANAHATAN
SIHOMBING
juga
melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta) yang menurut saksi PANAHATAN SIHOMBING sebagai potongan pajak kegiatan, akan tetapi ternyata potongan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi PANAHATAN SIHOMBING penggunaannya ; ----------------------------------------------------------------- Bahwa seluruh kegiatan yang diajukan oleh masing - masing pejabat diatas yaitu Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan diajukan kepada terdakwa Ir. H. KURNIA SARAGIH, pada saat APBD Kota Pematangsiantar belum disahkan dan belum ditempatkan dalam Lembaran Daerah, akan tetapi Nota Dinas tersebut tetap ditindalanjuti dan di proses sehingga dana yang dimintakan dalam Nota Dinas tersebut dapat dicairkan, padahal saksi PANAHATAN SIHOMBING mengetahui bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Kepmendagri RI Nomor : 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, bahwa dana yang dikeluarkan dari Kas Daerah mengacu kepada APBD Kota Pematangsiantar yang telah disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan setelah ABPD disahkan dan di tempatkan dalam Lembaran Daerah maka setiap pengeluaran dananya dapat dilakukan setelah terbit Administrasi Pengeluaran dana yakni masing-masing telah terbitnya SKO yang ditanda tangani oleh Walikota Pematangsiantar ataupun Surat Keputusan yang setara dengan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otoritas) kepada Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala SKPD, kemudian Pengguna Anggar an mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Pemko Pematang Siantar berdasarkan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat -12-
Pengguna Anggaran yang diajukan besarnya anggaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dan kemudian setelah di verifikasi di bagian Keuangan diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah disetujui oleh Walikota Pematangsiantar cq Kabag Keuangan Pemko Pematangsiantar, dan
berdasarkan
Bendaharawan
SPM
Pengguna
(Surat
Perintah
Anggaran
Membayar)
ataupun
tersebut
Bendaharawan
oleh SKPD
mengajukan permintaan Pembayaran dana tunai kepada saksi Panahatan Sihombing selaku Pemegang Kas Daerah, sedangkan dalam hal ini saksi PANAHATAN SIHOMBING telah membayarkan dana panjar kerja kepada masing-masing pejabat yaitu Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert Nainggolan, padahal APBD Kota Pematangsiantar belumlah disahkan dan belum ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan selain itu Nota Dinas tersebut tanpa disertai administrasi pengeluaran dana yaitu adanya SKO yang telah ditetapkan oleh Walikota Pematang Siantar, serta pengajuan SPP dan SPM dari bagian Keuangan ; --------------------------------- Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Tugas dan Tanggung jawab Walikota Pematang Siantar TA. 2003 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyetujui : ----------------------------------------------o Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pematang Siantar Drs. H. Zainal Arifin Sinaga tanpa nomor dan tanpa tanggal yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar Mohon
Pembayaran
Biaya
Kegiatan
pada
Bagian
Perihal
Umum
dan
Perlengkapan untuk TA. 2004 sebesar Rp. 239.790.775,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------o Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pematang Siantar Drs. H. Zainal Arifin dengan Surat Nomor : 900 / / BU / IV / 2004 yang tidak bertanggal Perihal Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Walikota Pematang Siantar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------------o Nota Dinas dari Dr. Andy Rangkuti selaku Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali masing - masingnya : -------------------------------------1. Nota Dinas Nomor : 1298 / III / 2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan untuk Panjar Anggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota
-13-
Pematang
Siantar
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------2. Nota Dinas Nomor : 1486 / V / 2005 tanggal 06 April 2005 perihal Permohonan Pematang
untuk Panjar Anggaran Rutin Dinas Kesehatan Kota
Siantar
sebesar
Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta
rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------3. Nota Dinas Nomor : 1838 / V / 2005 tanpa tanggal perihal permohonan untuk Panjar pengadaan alat - alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota
Pematang Siantar TA. 2005 sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -------------------------4. Nota Dinas dari Pelaksana Kepala Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup Drs. Paian Siagian juga mengajukan Nota Dinas dengan surat Nomor : 900 / 209 / LH. K / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal permohonan panjar anggaran Rutin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ; ----------------------------------------------------5. Nota Dinas dari Kepala Dinas Ir. Albert Nainggolan mengajukan Nota Dinas dengan Surat Nomor : 600 / 421 / PUK / IV / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal Permohonan Panjar Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematang Siantar TA 2005 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan keseluruhan Nota Dinas tersebut tanpa melalui atau disposisi dari Kepala Bagian Keuangan ; ------------------------------------- Bahwa sesuai Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002 pasal 49 tersebut apabila APBD Kota Pematangsiantar belum disahkan, dana yang dapat dibayarkan oleh terdakwa hanyalah dana yang formasinya telah ditetapkan yakni dana gaji dan dana yang harus tetap dibayarkan yakni pembayaran rekening air, rekening listrik dan rekening telepon berdasarkan besarnya biaya dalam rekening tersebut ; ----------------------------------------------------------------- Bahwa ternyata setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir dana yang dikeluarkan saksi PANAHATAN SIHOMBING dari Kas Pemko Pematang Siantar kepada Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. Albert
Nainggolan
tersebut
tidak
dapat
dipertanggung
jawabkan
penggunaannya (sesuai pasal 57 Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pelaksana Walikota Pematang Siantar, Dr. Andi Rangkuty, Drs. Paian Siagian dan Ir. -14-
Albert Nainggolan tersebut Kas Pemko Pematang Siantar mengalami ketekoran sebesar Rp. 1.205.069.081,- (satu milyar duaratus lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pemberian / Pengeluaran Dan Penggunaan Panjar Dan Bon Sementara Pada Pemko Pematang Siantar Tahun Anggaran 2003, 2004 dan 2005 ; ----------------------------- Bahwa akibat perbuatan Ir. H. Kurnia R. Saragih bersama dengan Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, Lomo Gultom dan Drs. Paian Siagian, telah mengkibatkan kerugian Negara / pemerintah Republik Indonesia
cq.
Pemerintah
Kota
Pematang
Siantar
sebesar
Rp.
1.205.069.081,- (satu milyar dua ratus lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----------------------------------------2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 November 2011, No.Reg.Perkara : PDS-01/PSIAN/Ft.1/7/ 2011,- yang menuntut
terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH dengan
tuntutan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------o Menyatakan terdakwa Ir. Kurnia. R. Saragih tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan primair ; -------------------------------------------------o Membebaskan terdakwa Ir. Kurnia R. Saragih dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun
1999,
tentang
Pemberantasan -15-
Tindak
Pidana
Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ------------------------------------------------------------------------------------o Menyatakan terdakwa Ir. Kurnia R. Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dalam surat dakwaan subsidair ; ------------------------------------------o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Kurnia R. Saragih berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Kurnia R. Saragih berupa pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 385.069.081.57,(tiga ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen), jika uang pengganti tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ; ------------------------------------------------------------------------o Barang bukti / surat - surat berupa : -----------------------------------------------•
23 (dua puluh tiga) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2005, Nomor SPM masing - masing Nomor : 110 / BT / 2005, 146 / BT / 2005, 251 / BT / 2005, 253 / BT / 2005, 330 / BT / 2005, 332 / BT / 2005, 333 / BT / 2005, 344 / BT / 2005, 345 / BT / 2005, 586 / BT / 2005, 587 / BT / 2005, 588 / BT / 2005, 589 / BT / 2005, 590 / BT / 2005, 701 / BT / 2005, 702 / BT / 2005, 703 / BT / 2005, 891 / BT / 2005, 905 / BT / 2005, 917 / BT / 2005, 1088 / BT / 2005, 1190 / BT / 2005, 1434 / BT / 2005, yang merupakan administrasi pertanggung jawaban kegiatan Panjar Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2005 ; -------------------------------------------
•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor SPM : 44 / PK / 2006, yang merupakan administrasi -16-
pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005 Badan Kepegawaian Daerah ; ------------------------------------------------------------•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor SPM : 373 / BT / 2006, yang merupakan administrasi pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005, kegiatan HUT Kota Pematang Siantar ; -----------------------------------------------------------
•
8 (delapan) lembar Nota Dinas permohonan pembayaran dana panjar kerja masing - masing dari Kabag. Umum dan perlengkapan Sekda Kota yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, Kadis Kesehatan Dr. H. Andi Rangkuti, Kadis PUK Ir. Albert Nainggolan, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Drs. Paian Siagian ; ----------
•
7 (tujuh) lembar bukti kwitansi masing-masing tanggal 6 April 2005, tanggal 20 Mei 2005, tanggal 4 April 2005, tanggal 6 April 2005, tanggal 2 Mei 2005, tanggal 5 April 2005 dan tanggal 6 April 2005, yang keseluruhannya masing - masing atas nama Panahatan Sihombing selaku Pemegang Kas Daerah TA 2005 ; ---------------------
•
15 (lima belas) lembar kwitansi bukti pembayaran pengelolaan dana panjar kerja Bagian Umum dan Perlengkapan TA 2005 untuk kegiatan Perawatan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota serta kegiatan lainnya yang dikelola oleh Kasubbag. Rumah Tangga ; ------------------
Dikembalikan kepada Pemko Pematang Siantar.-------------------------------o Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---------3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor. 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------o Menyatakan Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----------------------o Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; ----------------o Menyatakan Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan Korupsi “ ; -------------------------------------------------
-17-
o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; o Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 378.069.081,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut, maka harus diganti dengan
pidana penjara
selama 1 (satu) tahun ; -------------------------------------------------------------o Menetapkan
masa
penahanan
yang
telah
dijalani
Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --------------------o Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; ----------------o Memerintahkan barang bukti berupa : -----------------------------------------•
23 (dua puluh tiga) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2005, Nomor SPM masing - masing Nomor : 110 / BT /2005, 146 / BT / 2005, 251 / BT / 2005, 253 / BT / 2005, 330 / BT / 2005, 332 / BT / 2005, 333 / BT / 2005, 344 / BT / 2005, 345 / BT / 2005, 586 / BT / 2005, 587 / BT / 2005, 588 / BT / 2005, 589 / BT / 2005, 590 / BT / 2005, 701 / BT / 2005, 702 / BT / 2005, 703 / BT / 2005, 891 / BT / 2005, 905 / BT / 2005, 917 / BT / 2005, 1088 / BT / 2005, 1190 / BT / 2005, 1434 / BT / 2005, yang merupakan administrasi pertanggung jawaban kegiatan Panjar Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2005 ; ----------------------------------------
•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor
SPM : 44 / PK / 2006, yang merupakan administrasi
pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005 Badan Kepegawaian Daerah ; ---------------------------------------------------------•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor
SPM :
373 / BT / 2006, yang merupakan
-18-
administrasi pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005, kegiatan HUT Kota Pematang Siantar ; ------------------------------------•
8 (delapan) lembar Nota Dinas permohonan pembayaran dana panjar kerja masing - masing dari Kabag. Umum dan Perlengkapan Sekda Kota yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, Kadis Kesehatan Dr. H. Andi Rangkuti, Kadis PUK Ir. Albert Nainggolan, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Drs. Paian Siagian ; -----------------------------------------------------------------------------
•
7 (tujuh) lembar bukti kwitansi masing - masing tanggal 6 April 2005, tanggal 20 Mei 2005, tanggal 4 April 2005, tanggal 6 April 2005, tanggal 2 Mei 2005, tanggal 5 April 2005 dan tanggal 6 April 2005, yang keseluruhannya masing - masing atas nama Panahatan Sihombing selaku Pemegang Kas Daerah TA 2005 ; -------------------
•
15 (lima belas) lembar kwitansi bukti pembayaran pengelolaan dana panjar kerja Bagian Umum dan Perlengkapan TA 2005 untuk kegiatan Perawatan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota serta kegiatan lainnya yang dikelola oleh Kasubbag
Rumah
Tangga ; ----------------------------------------------------------------------------dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar ; ---------------o Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------4. Akta Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1/ Akta Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 10 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor. 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2012 ; ----------------------------------------------------------5. Akta Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 12 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor. 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn -19-
tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Januari 2012 ; ----------------------------------------------------------6. Bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Februari 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2012 ; ---------------------------------7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Maret 2012 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan Surat N0. W2U/1675/Pid.Sus.K/01.10/III/2012 untuk Diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar : -------------------------------------------------------------------------------8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor ; 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) ; -------------- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Penasehat Hukum Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut secara yuridis formil
dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dalam Memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 378.069.081.- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti selama 1(satu) tahun apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa ; ----------------------------------------------------------- Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori Banding pada pokoknya tidak sependapat dengan besarnya -20-
uang pengganti sebesar Rp. 378.069.081.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari hukuman membayar uang pengganti atau dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa belum mempertanggung jawabkan dengan adanya penggantian pejabat walikota terpilih sehingga pertanggung jawaban
belum
dilaksanakan ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa tentang besarnya uang pengganti yang didasarkan kepada kerugian Negara, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menghitung kerugian negara sebesar Rp.378.069.081,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah), sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pematang Siantar dalam tuntutannya menghitung kerugian negara sebesar Rp.385.069.081.57 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen) dan Terdakwa menghitung kerugian negara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -------------------------------------------- Menimbang, bahwa Mencermati uraian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan besaran kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 378.069.081.- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) sehingga demikian perhitungan besarnya uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ; ----------------- Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa sudah patut dan adil. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa / Penasehat Hukumnya haruslah ditolak ; -------------------------------------21-
--------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor. 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”tindak pidana” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai ”Kualifikasi Tindak pidana dan lamanya pidana penjara” yang dijatuhkan ; -------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai Kualifikasi tindak pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih tepat ”Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP menyimpulkan bahwa dari rangkaian fakta-fakta, Terdakwa, saksi Panahatan Sihombing, Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuti, Drs. Paian Siagian dan Ir Albert Nainggolan, telah ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatannya dan ada hubungan yang erat antara perbuatan terdakwa dengan perbuatan Panahatan Sihombing, Lomo Gultom, Dr. Andi Rangkuti, Drs. Paian Siagian dan Ir Albert Nainggolan yaitu mengajukan ”Nota Dinas Panjar Kerja”, melakukan ”Proses Pengajuan Nota Dinas”, melakukan ”Pembayaran Dana Panjar Kerja”, dan ”Tidak Dapat Mempertanggung Jawabkan Penggunaan Dana Panjar Kerja” tersebut, sedangkan diketahuinya dan patut diketahui Terdakwa bahwa Pengajuan Nota Dinas Panjar Kerja, tidak dapat dibenarkan sebelum APBD tahun Anggaran 2005 disahkan dan dicatat dalam Lembaran Daerah sehingga demikian adanya unsur dilakukan secara bersama-sama
telah
terpenuhi ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masih terlalu ringan, selain memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut : ---------------------1. Bahwa Terdakwa belum lama menjabat sebagai pejabat pelaksana Walikota pematang Siantar namun telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga menghambat pembangunan ; -------------------------------------------------------------22-
2. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Walikota berperilaku sebagai panutan bagi bawahannya dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih (Clean Goverment) ; ----------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Januari 2012 Nomor. 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, haruslah dikuatkan kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -------------------------------------------- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; ------------------------------------------------------------------------------------- Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; ------------
MENGADILI ------- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Penasehat Hukum Terdakwa ; ------------------------------------------------------------------------------------- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
5
Januari
2012
Nomor.
16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn sepanjang mengenai ”kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH”, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------o Menyatakan Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ; -----------------------o Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----------------
-23-
o Menyatakan Terdakwa Ir. H. KURNIA R. SARAGIH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan Secara Bersama-sama” ; --------------------o Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; ----------------------------o Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 378.069.081.- ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut, maka harus diganti dengan
pidana penjara
selama 1 (satu) tahun ; -------------------------------------------------------------o Menetapkan
masa
penahanan
yang
telah
dijalani
Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --------------------o Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; ----------------o Memerintahkan barang bukti berupa : -----------------------------------------•
23 (dua puluh tiga) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2005, Nomor SPM masing - masing Nomor : 110 / BT /2005, 146 / BT / 2005, 251 / BT / 2005, 253 / BT / 2005, 330 / BT / 2005, 332 / BT / 2005, 333 / BT / 2005, 344 / BT / 2005, 345 / BT / 2005, 586 / BT / 2005, 587 / BT / 2005, 588 / BT / 2005, 589 / BT / 2005, 590 / BT / 2005, 701 / BT / 2005, 702 / BT / 2005, 703 / BT / 2005, 891 / BT / 2005, 905 / BT / 2005, 917 / BT / 2005, 1088 / BT / 2005, 1190 / BT / 2005, 1434 / BT / 2005, yang merupakan administrasi pertanggung jawaban kegiatan Panjar Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2005 ; -
•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor
SPM : 44 / PK / 2006, yang merupakan administrasi -24-
pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005 Badan Kepegawaian Daerah ; ---------------------------------------------------------•
1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2006, Nomor SPM : 373 / BT / 2006, yang merupakan administrasi pertanggung jawaban Kegiatan Panjar Kerja TA 2005, kegiatan HUT Kota Pematang Siantar ; --------------------------------------------------------
•
8 (delapan) lembar Nota Dinas permohonan pembayaran dana panjar kerja masing - masing dari Kabag. Umum dan Perlengkapan Sekda Kota yang ditanda tangani oleh Drs. H. Zainal Arifin Sinaga, Kadis Kesehatan Dr. H. Andi Rangkuti, Kadis PUK Ir. Albert Nainggolan, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Drs. Paian Siagian ; -----------------------------------------------------------------------------
•
7 (tujuh) lembar bukti kwitansi masing - masing tanggal 6 April 2005, tanggal 20 Mei 2005, tanggal 4 April 2005, tanggal 6 April 2005, tanggal 2 Mei 2005, tanggal 5 April 2005 dan tanggal 6 April 2005, yang keseluruhannya masing - masing atas nama Panahatan Sihombing selaku Pemegang Kas Daerah TA 2005 ; -------------------
•
15 (lima belas) lembar kwitansi bukti pembayaran pengelolaan dana panjar kerja Bagian Umum dan Perlengkapan TA 2005 untuk kegiatan Perawatan Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota serta kegiatan lainnya yang dikelola oleh Kasubbag
Rumah
Tangga ; ----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar ;---------------------- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------
------- Demikianlah dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012
oleh kami KRESNA MENON, SH. MHum. sebagai
Hakim Ketua Majelis, serta Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn.
dan
ROSMALINA SITORUS, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk -25-
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2012 No. 07/PID.SUS.K/2012/ PT.MDN putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ; -----------------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ;
Ttd
Ttd
Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn.
KRESNA MENON, SH.MHum.
Ttd
ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
Panitera Pengganti; Ttd
MARTHIN A.P. SINAGA, SH
untuk Salinan Sesuai Aslinya Panitera
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP : 196109011983031004.TJATUR WAHJOE B.SP,SH.MHum NIP. 196305171991031003-
-26-
