1
P U T U S A N NOMOR : 24/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : ------------------------------------------------Nama lengkap
:
VICTORIUS HENDRI, S.HUT, anak dari James Sainang ; ----------------------------------------------------------
Tempat lahir
:
Melak ; ---------------------------------------------------------------
Umur/Tgl. Lahir :
35 Tahun / 29 Juni 1977 ; --------------------------------------
Jenis kelamin
:
Laki-laki ; ------------------------------------------------------------
Kebangsaan
:
Indonesia ; ----------------------------------------------------------
Tempat tinggal :
Kp.Ngenyan Asa Rt.03 Kec.Barong Tongkok , Kab.Kutai Barat;; --------------------------------------------------
Agama
:
Kristen ; --------------------------------------------------------------
Pekerjaan
:
PNS Bappeda Kab.Kutai Barat ; ------------------------------
Pendidikan
:
Strata 1 ( S.1 ) ; ----------------------------------------------------
Terdakwa
dalam perkara ini
ditahan
berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan : ----------------------------------------------------------------------------------------1. Penyidik dengan Tahanan Rutan Polres sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ; ----------------------------------------2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan Polres sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2012 ; ----------------3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Tahanan Rutan Polres sejak tanggal 04 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ; -------------------------------------------------------------------------------------------4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Tahanan Rutan Polres sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;; 5. Dialihkan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 03 April 2012 ; ---Terdakwa memberikan kuasa kepada : Muhammad Aidiansyah, SH ; 2. Erwin, SH.MH, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Aidiansyah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Manunggal Gang 12 No.2 Loa Bakung Samarinda, berdasar surat kuasa khusus banding tanggal 21 Februari 2013 ; --------------------------------------------------------------------------------
2 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; ---------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ; ------------------------------------Telah membaca : ---------------------------------------------------------------------------------I.
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 24/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ; ---------------------------------------------------------------
II.
a. Akta Permintaan Banding Nomor: 33/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Februari 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar mengajukan permintaan banding pula pada tanggal 28 Februari 2013 ; ---------------b. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 33/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2013 ; -----------------------------------------
III.
a. Memori Banding Penasihat Hukum/Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal. 8 Maret 2013, dan tanggal 22 April 2013, serta Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013 ;------------------------------------------b. Pemberitahuan pernyataan banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2013, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 15 Mei 2013
dan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 24 Juli 2013 ; ---------------------------------------IV.
Surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Samarinda
tertanggal
W18UI/251/PID.TIPIKOR.01.6/VIII/2013,
21
Agustus
2013,
No:
yang memberitahukan bahwa
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -------------------------------------------------------------
3 V.
Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.
Reg. Perk.: PDS-03/SDWR/09/2012 tanggal. 07 September 2012, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan TUNGGAL sebagai berikut :: DAKWAAN ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa ia terdakwa VIKTORIUS HENDRI, S. Hut Anak dari JAMES SAINANG pada tanggal 31 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di BPD Kaltim cabang Melak Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ------------
Bahwa awalnya Hendrikus Gamas berniat pinjam bendera (pinjam badan hukum perusahaan untuk mengambil proyek) CV. Jangin Putratama yang direkturnya adalah Maria Dewi dan nomor rekening perusahaan adalah 0111505829 dengan speciment atas nama terdakwa untuk mengikuti lelang dalam proyek pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 dengan memberikan kompensasi sebesar 2,5 % dari nilai kontrak kepada CV. Jangin Putratama ; ------------------------------------------
-
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Khusus No. 045/Srt.KK – PT/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008, Maria Dewi selaku Direktur CV. Jangin Putratama memberikan kuasa kepada Hendrikus Gamas untuk bertindak atas nama CV. Jangin Putratama dalam hal menandatangai surat-surat, menerima/menyelesaikan administrasi keuangan dan pencairan dana kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ; -----------------------------------------------------
-
Bahwa atas dasar Surat Keterangan Kuasa Khusus tersebut, Hendrikus Gamas mewakili CV. Jangin Putratama mengikuti pra kualifikasi proyek pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 dengan memasukkan dokumen seperti Akte Pendirian, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, SITU, keterangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan formulir isian CV. Jangin Putratama lalu Hendrikus Gamas memasukkan dokumen penawaran ; ----------------------------------------------------
-
Bahwa setelah melalui tahapan lelang, akhirnya CV. Jangin Putratama dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan jasa pengadaan barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2008
4 dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan satu unit kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan nilai sebesar Rp Rp 288.855.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 440.449.2/07/GN.APBD/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 ; ---------------------------
Bahwa
berdasarkan
Surat
Perintah
440.449.02/07/SPMK.APBD/VII/2008 Melaksanakan
Pekerjaan
Tahun
Mulai
dan 2008
Kerja
Kontrak/Surat Nomor
:
Nomor
:
Perjanjian
440.449.2/07/KK-
APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008, CV. Jangin Putratama mendapat perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat selaku Pengguna Anggaran untuk mengadakan 1 (satu) unit mobil operasional Dinas Kesehatan tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp 288.855.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari ; ---------------------------------------------------
Bahwa atas dasar SPMK tersebut kemudian pihak CV. Jangin Putratama mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % melalui surat nomor : 031/JPT-DINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan cara transfer ke rekening nomor : 0112074970 atas nama Hendrikus Gamas bukan ke rekening perusahaan norek. 0111505829 dengan speciment atas nama terdakwa ; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengajukan permintaan
pembayaran
ke
Kabupaten
Kutai
untuk
Barat
Bagian
Keuangan
diterbitkan
SP2D
Sekretariat No.
Daerah
02812/SP2D-
LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 86.656.500,(delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga sejumlah dana tersebut masuk ke rekening nomor : 0112074970 atas nama Hendrikus Gamas ; ------------------------------------------
Bahwa dari dana sebesar Rp 86.656.500,- (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke rekening Hendrikus Gamas tersebut, oleh Hendrikus Gamas digunakan untuk pembayaran uang muka kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Hendrikus Gamas ; -----------------
-
Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 17 Nopember 2008, Hendrikus Gamas yang mewakili CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan tidak memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ; -----------------------------------------------------
5 -
Bahwa agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak kembali ke kas daerah dan adanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan nomor : 025/CV.JPT/XII/2008 dari Hendrikus Gamas mewakili CV. Jangin Putratama yang isinya kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % paling lambat 23 Desember 2008, atas inisiatif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dibuat dokumen atau surat-surat sebagai syarat pencairan dana sebesar 70 % dari nilai kontrak Rp 288.855.000,(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) diantaranya surat perihal pembayaran langsung 70 % Nomor : /CV.JPT/KB/XII/2008 dari CV. Jangin Putratama, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 440.027/
/PAN-TU/XII/2008 tanggal 9 Desember
2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 440.027/
/Dinkes-
TU/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat seolah-olah 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitshubishi double cabin 4x4 sudah ada dan telah diserahterimakan dari CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ; ----
Bahwa dengan adanya permintaan pembayaran sebesar 70 % dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten
Kutai
Barat,
maka
terbitlah
SP2D
No.
07684/SP2D-
LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp 202.198.500,(dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaan pekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten
Kutai
Barat
melalui
surat
nomor
:
440.449.2/3463/PPK/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Melak ; -----------------------------------------------------------------
Bahwa sampai tanggal 23 Desember 2008, Hendrikus Gamas yang mewakili CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tidak juga memenuhi kewajibannya menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ; ----------------
-
Bahwa selanjutnya Maria Dewi selaku Direktur CV. Jangin Putratama, terdakwa, dan Eka Padmasari yang mengetahui bahwa 70 % dana proyek pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sudah ada SP2D-nya lalu mendatangi Nafiar Idadi pegawai Bank BPD Kaltim cabang Melak yang bertugas sebagai bagian pelayanan kas daerah untuk meminta agar dana sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke rekening perusahaan
6 norek. 0111505829 bukan ke rekening 0112074970 atas nama Hendrikus Gamas yang tertera dalam SP2D tanpa sepengetahuan Hendrikus Gamas sebagai wakil CV. Jangin Putratama, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008 dana sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipindahbukukan dari kas daerah ke rekening perusahaan norek. 0111505829 ; --------------------------------------------
Bahwa setelah dana masuk ke rekening 0111505829, melalui Cek Nomor GG 049279 yang ditandatangani oleh terdakwa, dana sebesar Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang termasuk didalamnya dana 70 % dari nilai kontrak pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil dari rekening 0111505829 oleh Eka Padmasari kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membiayai proyek pengadaan sapi di Dinas Pertanian tahun 2008 ; ----------------------------------------------------
-
Bahwa karena dana pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sudah cair 100 % padahal belum ada secara
fisik
kendaraan
Mitsubishi
Triton
Double
Cabin
sehingga
berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : R-557/IPW 17.2/5/2011 tanggal 9 Nopember 2011, keuangan negara/daerah dirugikan dengan perincian : -----
Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas Rp
288.855.000,-
daerah
-
-
PPN 10 %
Rp
26.259.545,-
-
Nilai fisik barang kendaraan
Rp
262.595.455,-
-
Nilai fisik barang di lapangan
Rp
0,-
-
Nilai kerugian negara
Rp
262.595.455,-
Bahwa dari nilai kerugian negara total yaitu sebesar Rp 262.595.455,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa yang telah mendapat pencairan tahap pertama sebesar 70 % sehingga kekayaannya bertambah kurang lebih sebesar Rp 183.816.818,5 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas koma lima rupiah) ; ------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; ------------------------------------
7 Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / PenuntutUmum,
seperti
termaktub
dalam
Requisitoir
Reg.Perk:
PDS-
03/SDWR/09/2012, tanggal 10.Januari 2013, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa VICTORIUS HENDRI,S.Hut, anak dari James Sainang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 ; -------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICTORIUS HENDRI,S.Hut, ANAK DARI James Sainang dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dengan perintah Terdakwa supaya ditahan dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; ----------------------3. Menyatakan barang bukti berupa : -------------------------------------------------------- 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(DPA
SKPD)
Ta.
2008
Kegiatan
Pengadaan
Kendaraaan/Operasional ; --------------------------------------------------------------- 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional
Dinas
Kesehatan
Kab.
Kutai
Barat
dengan
nomor
:440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; ------------------------ 1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ---------------------------------- 1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ---------------------------------- 1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; ------------------------
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KKJPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ; ---
- 1
(satu)
berkas
(asli)
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Kendaraan
Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; -----------------------------
8 - 1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ---------------------------------- 1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; ------------------------------------1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10
-
Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; ----------------------------------- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ; ------------------------------------------------ 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ; ------------------------------------------------- Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011. ; --------Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ; ------------------------------------4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 21 Februari 2013, amarnya berbunyi sebagai berikut: ---------------------------------1. Menyatakan Terdakwa VIKTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari James Sainang dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”KORUPSI” ; -----------------2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap
Terdakwa VIKTORIUS HENDRI,
S.Hut, anak dari James Sainang, selama 4 ( empat ) tahun
dan pidana
denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ; ----------------------------------------------------3. Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------------
3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional ; -------------------------------------------------------------
-
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor :440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; ----------------------
-
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ----------------
9 -
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ----------------
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; ---------------------
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; ----------------
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KKJPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ; -
-
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; ---------------------------
-
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; --------------------------------
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; ---------------------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ; ----------------------------------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ; -----------------------------------------------
-
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ; -------
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; ---------------------------------------------------4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda diucapkan pada tanggal 21 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Selanjutnya, Penasihat
Hukum
/Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Pebruari 2013, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Fberuari 2013 ;
10 Dengan demikian, permintaan banding kedua pihak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang No.8.Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga permintaan banding tersebut secara formal memenuhi syrat untuk dapat diterima; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta Pernyataan Banding tanggal 22 Februari 2013 yang diajukan oleh Penasihat Hukum /Terdakwa dan penyerahan Memori Bandingnya tanggal 22 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda; pernyataan banding dan memori banding telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar; sedangkan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar
menyatakan banding terhadap Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda aquo,tanggal 28 Fberuari 2013, serta menyerahkan Memori/Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2013 dan 15 Mei 2013 ; --------------------------Menimbang, serta mengingat pula keduanya baik penasihat hukum / terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi hak dan kesempatan yang sama guna mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal : 21 Agustus 2013,No:W18UI/251/PID.TIPIKOR.01.6/VIII/2013 ;---Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan–keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Memori bandingnya 8 Maret 2013, dan tanggal 22 April 2013 sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------- Bahwa alasan pada point 1,2,dan 3 merupakan keberatan yang tidak memiliki nilai yuridis (not value) sebab bersifat pengulangan,karena faktual baik berdasar keterangan saksi dan bukti surat, pemenang Lelang adalah CV.Jangin Putratama dengan pelaksanan kontrak Hendrikus Gamas, dan specimen rekening giro pada perseroan komanditer (CV.Jangin Putratama),
masih dimiliki dan melekat pada
diri terdakwa incassu sehingga terjadinya mutasi kerekening terdakwa No.0112074970 didalilkan di luar pengetahuan terdakwa karena tidak terdapat hubungan hukum irrelevan dan bertentangan dengan akal sehat (common sense), karenanya secara hukum keberatan tersebut patut dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------- Bahwa demikian pula dengan keberatan point 4,5,6,7,8 dan 9. yang menyatakan Terdakwa bukan pelaku yang melawan hukum, melainkan
11 Hendrikus Gamas, bersifat contradictio interminis, karena pengakuan terdakwa bahwa adanya surat kuasa khusus No.045/Srt.KK-PT/VI2008 tanggal 02 Juni 2008 dari CV.Jangin Putratama kepada Hendrikus Gamas, dan berdasarkan keterangan, PPTK dan Kepala Dinas Kesehatan, serta fakta adanya pembayaran untuk pelunasan 70% senilai Rp.288.855.000,00 atas penerimaan barang secara fiktif berupa pengadaan 1(satu) unit kendaraan operasional Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Barat Merek Mitsubishi Roda 4 Double Cabin 4x4 Starda Triton, serta keterangan saksi Nafar Idadi (Karyawan Bank BPD Kaltim Cabang Melak), “merupakan satu rangkaian bukti, senyatanya telah dikuasai oleh terdakwa incassu, meskipun adanya pembayaran yang bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara diprakarsai oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Kubar”, dan adanya “pelanggaran azas prudential banking” oleh karyawan Bank BPD Kaltim Cabang Melak (Nafar Idadi) dimana peran terdakwa terkait dan/atau dengan Maria Dewi, mutatis mutandis tidak melepaskan tanggung jawab yuridis sebagai pelaku yang menikmati pembayaran 70% dari nilai kontrak yang bersumber pada anggaran Negara/Daerah Pemkab kubar, sehingga dalil atau kaidah “Unus Testis Nullus Testis”, secara sistematis pembuktian tidak kontesktual guna dapat diterima, maka secara hukum keberatan-kebetaran aquo harus dikesampingkan pula ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa demikian pula alasan keberatan point.10,11,dan13, sekitar pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda incassu, yang beranggapan unsur dengan sengaja memperkaya diri sendiri,atau orang lain,atau korporasi, tidak terbukti dilakukan terdakwa, adalah merupakan alasan yang tidak faktual (fakta-fakta yang tidak terbantahkan), mengingat dalam fakta persidangan terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannya selaku pemilik specimen Rek.Giro No.0111505829 pada CV Jangin Putratama, sebagai perbuatan tanpa kesengajaan; oleh sebab jika Terdakwa sudah keluar dari CV Jangin Putratama baik sebagai pengurus atau pesero komanditer(pesero diam), mengapa specimen regening giro perusahaan masih dimiliki oleh terdakwa? sehingga secara
logika
hukum
terdapatnya
hubungan
kausaliteit
antara
perbuatan terdakwa di satu pihak dengan Hendrikus Gamas, Nafiar Idadi, Maria Dewi, dan bukti surat menunjukkan
pertimbangan dan
konstruksi hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
12 Negeri
Samarinda
sudah
memenuhi
ketentuan
pembuktian
sebagaimana dimaksud eks.pasal 184 yo 185 KUHAP; oleh karenanya alasan tentang eks.Pasal 372 KUHP (Penggelapan) sebagaimana dalil Terdakwa yang harus diterapkan inkokrito, menurut Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, irrelevan atau out of contec, disebabkan perbuatan Terdakwa bukan dalam kaitan tindak pidana perbankan atau pengelapan biasa, melainkan berkaitan dan berdampak merugikan terhadap dengan Keungan Negara/Daerah Pemkab dalam rangka pembayaran pengadaan barang dan jasa milik pemerintah yang bersumber dari APBD Pemkab KUBAR, bukan perbuatan antara nasabah biasa dalam transaksi bisnis perbankan murni; sehingga menurut hukum segala keberatan pada pointer-pointer termaksud di atas, patut pula ditolak ; ------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya tentang keberatan point.14,15,dan 16 tentang tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak adanya hubungan kausal antara Terdakwa sebagai PNS(Pegawai Negeri Sipil) dengan Hendrikus Gamas,dan CV. Jangin Putratama, faktual tidak dapat dipertimbangkan mengingat senyatanya terdakwa menikmati sisa pembayaran 70% dalam Rekening Giro No.0111505829 dengan specimen
tetap
melekat
pada
diri
Terdakwa
incassu,
sudah
mengandung “actus reus” dan “mens-rea” dari rangkaian fakta-fakta dan perbuatan terdakwa, hal mana sudah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, terlepas dakwaan penuntut umum yang tidak menyertakan pelaku lainnya dalkam satu formulasi dakwaan; akan tetapi berdasarkan azas dominis
litis
hal
tersebut
adalah
kewenangan
Jaksa/Penuntut
Umum,secara ratio legis bukan berarti terkait terbukti tidaknya suatu dakwaan, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi harus menolak keberatan dan alasan dalam memori banding aquo ; --Menimbang, bahwa mengenai Memori / Kontra memori banding Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 15 Mei 2013 dimana pada pokoknya “ Tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yudex factie tingkat pertama” oleh karena strafmaat yang tidak menggambarkan fungsi: preventif (pencegahan), represif (penindakan), tanpa
mampu
melakukan
analisis
dan
konstruksi
hukum secara
komperehensif yang cukup meyakinkan; melainkan mengacu kepada standar yang abstrak dimana bermuara kepada penjeraan semata tanpa landasan filosofis secara kasuistis yang cukup memadai, sementara di
13 sisi lain mengabaikan tugas dan fungsi peradilan yang bersandar kepada pemidanaan yang berkepastian hukum dan berkeadilan, fakta mana telah dipertimbangkan
oleh
Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
Tingkat
Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda incassu, maka secara hukum argumen baku dari penuntut umum seperti ini, harus dikesampingkan oleh karena dasar filosofis dalam penegakan hukum bagi peradilan adalah, “The Court of justice but not The court of Punishment”, maka dari segi fakta dan hukum, keberatan semacam ini
patut dikesampingkan,
terlebih lagi Kerugian KeuanganNegara Daerah in litis Pemkab Kubar telah dipulihkan seluruhnya dengan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah oleh para Terdakwa ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas daripada keberatankeberatan memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipaparkan di atas, selaku YUDEX FACTIE Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa, (Victorius Hendri S,Hut Anak dari James Sainang), khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Tunggal ; Menimbang bahwa, Dakwaan Tunggal telah diperiksa dan diadili berdasarkan azas dominis litis sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, secara tertib seperti adanya (is-as) dan tidak diterapkan atau ditafsirkan sebagai bentuk Dakwaan Lainnya, ( Vide,Rumusan Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung R.I, Tahun 2012) maka dalam hal ini metode pertimbangan dan konstruksi fakta sebagai demikian, formil dapat diterima/disetujui Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi; -------------Menimbang , bahwa tidak terdapat fakta-fakta dan alasan yuridis yang dapat membatalkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama in cassu, maka pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding ini, kecuali sekadar perbaikan frasa kata dalam amar yudex factie yang seharusnya menambahkan tentang pengurangan hukuman terdakwa mengingat terdakwa pernah ditahan di tingkat penyidikan . ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pemidanaan dalam tingkat banding ini, serta tidak terdapat pula alasan pemaaf pada dirinya dan/atau alasan pembenar pada perbuatannya, maka selain penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa akan dibebani pula membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pada amar putusan ; -------------------------------------
14 Menimbang, pula bahwa terdakwa sementara berada di luar RUTAN ( tidak ditahan) serta tidak terdapat alasan hukum yang urgen dan mendesak untuk menempatkan terdakwa harus berada di dalam RUTAN, maka terdakwa tetaplah dinyatakan berada di luar RUTAN (Rumah Tahanan Negara) sampai ditetapkan lain di kemudian hari; -------------------------------------------------------------Mengingat, Pasal.2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor,dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;-----------------------MENGADILI - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penuntut Umum tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 33/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 21 Februari 2013 atas nama (Victorius Hendri, S.Hut. Anak dari James Sainang), dengan
memperbaiki
amar
putusan
mengenai
masa
pengurangan
pemidanaan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----------------------------1. Menyatakan Terdakwa VIKTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari James Sainang dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”KORUPSI” ; --------------2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VIKTORIUS HENDRI, S.Hut, anak dari James Sainang, selama 4 ( empat ) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ; ---------------------------------------3. Menyatakan bahwa hukuman mana akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ; ---------------------4. Menetapkan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------
3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional ; ----------------------------------------------------------
-
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor :440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; -------------------
15 -
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ------------
-
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; -------------
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; ---------
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -------------
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ; ----------------------------------------------------------------------
-
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ; -----------------------
-
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ; ----------------------------
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ; -------------------------------------------
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ; -------------------------------------------
-
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ; --
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----------------------------------------------
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). --------------------------------------------------------------------------------------
16 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH., MH, Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MULYANTO, SH. MH. dan MOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa; ------------
HAKIM ANGGOTA,
H. MULYANTO, SH. MH.
HAKIM KETUA MAJELIS,
NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.
MOCHAMAD ILYAS, SH., MH PANITERA PENGGANTI
DRS. GUSTI TAUFIK, S.H.
