1
P U T U S A N NOMOR : 79/PID/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Terdakwa pernah ditahan ;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : I. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.162/Pid.B/2005/PN.Sgt tanggal 15 Pebruari 2006 dalam perkara tersebut; II. Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Jaksa /Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2005, Nomor. Reg.Perk: PDM-154/SGT/10/ 2005 sebagai berikut: DAKWAAN : -------- Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Bin MATNAHU dan SYAHRANI (DPO), secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 11 September 2005, sekira jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2005, bertempat diareal Indominco Sangatta, Kec. Sangatta Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan
2 perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : - pada awalnya terdakwa membeli kayu Syahrani dengan jenis kayu ulin ukuran 6x15x400 Cm = 49 potong, kayu blambangan jenis meranti 7 potong, jumlah keseluruhan + 2,5 (dua koma lima meter kubik) dengan harga Rp.3.000.000,perM3 tetapi terdakwa baru membayar persekot sebesar Rp.200.000,- dengan alat angkut mobil truk Mitsubishi PR dengan Nomor Pol. KT-8523-P; - bahwa ketika menjalankan kendaraannya menuju Bontang yang bermuatan kayu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kutim karena tidak
dapat
menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang; ---------- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 UU. RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; III. Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-140/SGT/10/ 2005, tanggal 14 Desember 2005 Terdakwa dituntut sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Sulaiman bin Matnahu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU.No.41 tahun 1999 sesuai dengan dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi NoPol. KT-8523-P; - kayu ulin ukuran 6x15x400 Cm = 49 potong, kayu blambangan jenis meranti 7 potong, jumlah keseluruhan + 2,5 (dua koma lima meter kubik); dirampas untuk Negara; 4.
Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta anggal 15 Pebruari 2006 No. 162/Pid.B/2004/PN.Sgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Sulaiman bin Matnahu terbutki secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
“Mengangkut,
Menguasai atau memiliki Hasil Hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ;
3 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalanai oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan; 4. Memerintahkan barang bukti berupa : - kayu ulin ukuran 6x15x400 Cm = 49 potong, kayu blambangan jenis meranti 7 potong, jumlah keseluruhan + 2,5 (dua koma lima meter kubik); dirampas untuk Negara; - 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi NoPol. KT-8523-P; Dikembalikan kepada pihak ketiga MATNAHU; 5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,(seribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 15 Pebruari 2006 sebagaimana tersebut akta banding
No.162/Pid.B/2005/PN.Sgt dan permintaan Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga
telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Pebruari 2006 sebagaimana tersebut akta banding No.162/Pid.B/2005/PN.Sgt; Menimbang, bahwa Jaksa /Penuntut Umum maupun terdakwa, tidak mengajukan memori banding, sehingga menurut pendapat Hakim Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima baik putusan Hakim tingkat pertama; Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Sangatta
Pengadilan Negeri
tanggal 16 Mei 2012 Nomor: W.18.U7/32/PID.01.04/V/2012 masing-masing kepada
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undangundang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;
4
Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal
15 Pebruari 2006
Nomor:
162/Pid.B/20005/PN.Sgt, Hakim banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa alasan Hakim banding tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama yaitu : - bahwa Hakim tingkat pertama ternyata salah menerapkan hukum terhadap perkara ini, tidak sebagaimana mestinya, antara lain “bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak memuat uraian Dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) sub.C KUHAP”; Menimbang, bahwa atas kenyataan ini, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan Hakim tingkat pertama harus dinyatakan “batal demi hukum”; Menimbang, bahwa menghadapi kasus ini, cara penyelesaiannya Hakim Banding berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No.1895 K/Pid/1997 tanggal 29 Januari 1988, (vide putusan MARI tersebut dimuat di Kompilasi Abstrak Hukum, putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, cetakan kedua, Agustus 2000); Menimbang, bahwa batalnya putusan Hakim tingkat pertama mengandung arti bahwa yang batal itu adalah putusannya, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sangatta adalah tidak ikut dibatalkan dan tetap sah adanya; Menimbang, bahwa Hakim banding dalam mengadili sendiri berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri tersebut yang telah ada; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Pebruari 2006 No. 162/Pid.B/2004/PN.Sgt tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan; Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan, pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
5 M EN G A D I L I -
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
-
Menyatakan “batal demi hukum” putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Pebruari 2006 Nomor: 162/Pid.B/2005/PN.Sgt yang dimintakan banding; MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan terdakwa Sulaiman bin Matnahu terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” ; - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan; - Memerintahkan barang bukti berupa : - kayu ulin ukuran 6x15x400 Cm = 49 potong, kayu blambangan jenis meranti 7 potong, jumlah keseluruhan + 2,5 (dua koma lima meter kubik); dirampas untuk Negara; - 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi dengan NoPol. KT-8523-P; Dikembalikan kepada pihak ketiga MATNAHU; -
Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : SELASA tanggal Agustus 2012,
07
oleh kami : WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, HJ. ENDANG IPSIANI, SH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH. masing-masing yang
ditunjuk
untuk
memeriksa
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 2012
Nomor
Hakim Anggota,
dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan
Kalimantan Timur
di
Samarinda
tanggal
02 Juli
: 79/PID/2012 /PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri
6 oleh
Hakim-Hakim
Anggota,
serta dibantu oleh ABDUL HADI, SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum.
KETUA MAJELIS
WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.
HAKIM - HAKIM ANGGOTA
HJ. ENDANG IPSIANI, SH.
NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH,MH.
PANITERA PENGGANTI
ABDUL HADI, SH.
7
