1
P U T U S A N NOMOR 23/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: Nama lengkap
: HENDRIKUS GAMAS anak dari Y.RINGAU.T;
Tempat lahir
: Galeo Baru;
Umur/tanggal lahir
: 36 Tahun/18 oktober 1976;
Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Kampung Barong Tongkok RT VI Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau Jl. A.W. Syahranie Gang 17 RT 11 Nomor 50 Blok E, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama
: Katolik;
Pekerjaan
: Swasta;
Pendidikan
: SLTA;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan: - Penahanan Penyidik Polri sejak tanggal 6 Desember 2011 s.d. 25 Desember 2011 di Rutan; - Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 s.d. 3 Februari 2012 di Rutan; - Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 4 Februari 2012 s.d. 4 Maret 2012 di Rutan; - Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 5 Maret 2012 s.d. 3 April 2012 di Rutan; - Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2012; - Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sendawar tidak melakukan penahanan; - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak melakukan penahanan;
2 Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum: Aloysius Tukan, S.H., M.Hum., Justina Lucky, S.H., Joseph Pieter Padaama Tukan, S.H., Sukarman, S.H, S. Ferdinandus Tukan, S.H., Kardiansyah Kaleb, S.H., M.A., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakumadin), beralamat di Jl. Pemuda I No.14, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18.U1/278/ HK.02.1/IX/2012 tanggal 28 September 2012; Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca: I.
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 23/Pid.Tipikor/ 2013/PT.KT.Smda tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 23/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;
II. Berkas perkara Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDS-02/SDWR/09/2012 tanggal 7 September 2012, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa HENDRIKUS GAMAS Anak dari Y. RINGAU T. pada tanggal 21 Juli 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -
Bahwa awalnya terdakwa berniat pinjam bendera (pinjam badan hukum perusahaan untuk mengambil proyek) CV Jangin Putratama yang direkturnya adalah Maria Dewi dan nomor rekening perusahaan adalah 0111505829 dengan speciment atas nama Viktorius Hendri untuk mengikuti lelang dalam proyek pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 dengan memberikan kompensasi sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada CV Jangin Putratama.
-
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Khusus No. 045/Srt.KK – PT/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008, Maria Dewi selaku Direktur CV Jangin Putratama memberikan kuasa kepada terdakwa untuk bertindak atas nama CV Jangin Putratama dalam hal menandatangai
surat-surat,
menerima/menyelesaikan administrasi keuangan dan
3 pencairan dana kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. -
Bahwa atas dasar Surat Keterangan Kuasa Khusus tersebut, terdakwa mewakili CV Jangin Putratama mengikuti prakualifikasi proyek pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 dengan memasukkan dokumen seperti Akte Pendirian, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, SITU, keterangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan formulir isian CV Jangin Putratama lalu terdakwa memasukkan dokumen penawaran.
-
Bahwa setelah melalui tahapan lelang, akhirnya CV Jangin Putratama dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan jasa pengadaan barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2008 dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan satu unit kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dengan nilai sebesar Rp.288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 440.449.2/ 07/GN.APBD/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.
-
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440.449.02/07/SPMK.APBD/ VII/2008 dan Kontrak/Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Tahun 2008 Nomor: 440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008, CV Jangin Putratama mendapat perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat selaku Pengguna Anggaran untuk mengadakan 1 (satu) unit mobil operasional Dinas Kesehatan tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp 288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari.
-
Bahwa atas dasar SPMK tersebut kemudian pihak CV Jangin Putratama mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30% melalui surat Nomor: 031/JPT-DINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan cara transfer ke rekening nomor: 0112074970 atas nama terdakwa bukan ke rekening perusahaan Norek. 0111505829 dengan speciment atas nama Viktorius Hendri.
-
Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengajukan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk diterbitkan SP2D No. 02812/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga sejumlah dana tersebut masuk ke rekening Nomor: 0112074970 atas nama terdakwa.
-
Bahwa dari dana sebesar Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk pembayaran uang muka kendaraan Mitsubishi Triton Double
4 Cabin GLX warna merah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. -
Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 17 Nopember 2008, terdakwa yang mewakili CV Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan tidak memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
-
Bahwa agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak kembali ke kas daerah dan adanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Nomor: 025/CV.JPT/ XII/2008 dari terdakwa mewakili CV Jangin Putratama yang isinya kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai 100% paling lambat 23 Desember 2008, atas inisiatif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dibuat dokumen atau surat-surat sebagai syarat pencairan dana sebesar 70% dari nilai kontrak Rp.288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di antaranya surat perihal pembayaran langsung 70% Nomor:
/CV.JPT/KB/XII/2008 dari CV Jangin
Putratama, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 440.027/ /PAN-TU/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 440.027/ /Dinkes-TU/ XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat seolah-olah 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitshubishi double cabin 4 x 4 sudah ada dan telah diserahterimakan dari CV Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. -
Bahwa dengan adanya permintaan pembayaran sebesar 70% dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2D No. 07684/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaan pekerjaan secara fisik terealisasi 100% berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat nomor : 440.449.2/3463/PPK/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Melak.
-
Bahwa sampai tanggal 23 Desember 2008, terdakwa yang mewakili CV Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tidak juga memenuhi kewajibannya menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
-
Bahwa selanjutnya Maria Dewi selaku Direktur CV Jangin Putratama, Viktorius Hendri, dan Eka Padmasari yang mengetahui bahwa 70% dana proyek pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sudah ada SP2D-nya lalu mendatangi Nafiar Idadi pegawai Bank BPD cabang Melak yang bertugas sebagai bagian pelayanan kas daerah
5 untuk meminta agar dana sebesar Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke rekening perusahaan norek. 0111505829 bukan ke rekening 0112074970 atas nama terdakwa yang tertera dalam SP2D tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai wakil CV. Jangin Putratama, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008 dana sebesar Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipindahbukukan dari kas daerah ke rekening perusahaan Norek. 0111505829. -
Bahwa setelah dana masuk ke rekening 0111505829, melalui Cek Nomor GG 049279 yang ditandatangani oleh Viktorius Hendri, dana sebesar Rp.441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang termasuk didalamnya dana 70% dari nilai kontrak pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sebesar Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil dari rekening 0111505829 oleh Eka Padmasari kemudian digunakan oleh Viktorius Hendri untuk membiayai proyek pengadaan sapi di Dinas Pertanian tahun 2008.
-
Bahwa karena dana pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sudah cair 100% padahal belum ada secara fisik kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: R-557/IPW 17.2/5/2011 tanggal 9 Nopember 2011, keuangan negara/daerah dirugikan dengan perincian: - Jumlah uang yang telah dicairkan Rp.
288.855.000,-
dari kas daerah
-
- PPN 10%
Rp.
26.259.545,-
- Nilai fisik barang kendaraan
Rp.
262.595.455,-
- Nilai fisik barang di lapangan
Rp.
0,-
- Nilai kerugian negara
Rp.
262.595.455,-
Bahwa dari nilai kerugian negara total yaitu sebesar Rp.262.595.455,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa yang telah mendapat pencairan tahap pertama sebesar 30% dan dikurangi biaya uang muka kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kekayaannya bertambah kurang lebih sebesar Rp.68.778.636,5 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima rupiah).
6 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDS-02/SDWR/09/2012 tanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1.
Menyatakan terdakwa HENDRIKUS GAMAS anak dari Y. RINGAU T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah
dengan UU RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2.
Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratrus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3.
Menyatakan barang bukti berupa: - 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional; - 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor : 440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008, tanggal 21 Juli 2008; - 1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); -
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa;
- 1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008;
7 - 1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); -
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010; - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010; - Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor: 356/017/ kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011; Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Victorius Hendri, S.Hut. Anak dari James Sainang; 4.
Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Samarinda telah memutus perkara Nomor: 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tersebut pada tanggal 7 Maret 2013, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1.
Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS GAMAS anak dari Y. Ringau T. dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ”KORUPSI”;
2.
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIKUS GAMAS anak dari Y. Ringau T. selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3.
Menetapkan barang bukti berupa: -
3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional;
-
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor: 440.449.2/07/KK-APBD/ IX/2008, tanggal 21 Juli 2008;
-
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat;
8 -
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat;
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp.86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp.202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/ VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa;
-
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor: 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008;
-
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat;
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp.86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010;
-
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010;
-
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor: 356/017/ kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, Terdakwa dan
9 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda, sedangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 032/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda; Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/ PN.Smda; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2013, yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. Setelah Akta Permintaan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diteliti, ternyata permintaan-permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2013. Memori banding tersebut pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,00, karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yakni 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.200.000.000,00 mengingat tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana mestinya, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding No. 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 8 April 2013, yang dibuat oleh Sukadi juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;
10 Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2013. Memori banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Bahwa Surat Dakwaan prematur dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak memperhatikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak No.790/01/Inspektorat/IX/2011 tanggal 12 September 2011. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut, Terdakwa telah menyelesaikan pengembalian dana kerugian sebesar Rp.288.855.000,00 melalui Kas Daerah sesuai dengan Surat Tanda Bukti Setor No.440.900./2746/Keu/2011 tanggal 28 Desember 2011 (Model Ben 17); 2. Bahwa Dinas Kesehatan Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keterangan No.440.030/ 292/Sekretariat/2012 tanggal 2 Februari 2012, yang angka 2 dan 3 menerangkan: - Dinas Kesehatan Kutai Barat menyetorkan dana tersebut pada poin 1 ke Kasa Daerah sesuai dengan Surat Tanda Bukti Setor No.440.900./2746/Keu/2011 tanggal 28 Desember 2011; - Dengan dapat disampaikan bahwa dengan adanya penyetoran dana tersebut, maka kerugian daerah telah dipulihkan; Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan mengadili sendiri dengan memutuskan: - Membebaskan Terdakwa Hendrikus Gamas anak dari Y. Rinau T. dari segala tuntutan; - Memulihkan/merehabilitir nama baik Terdakwa Hendrikus Gamas anak dari Y. Rinau T.; - Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sebagaimana mestinya, sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding No.32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 7 Mei 2013, yang dibuat oleh Etmi Susilowati juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Mei 2013. Kontra memori banding tersebut pada intinya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan relas pemberitahuan dan
11 penyerahan risalah kontra memori banding No. 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 20 Mei 2013, yang dibuat oleh Etmi Susilowati juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Agustus 2013; Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan permintaan-permintaan banding tersebut dengan bertitik tolak dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini, berita acara persidangan dan berdasarkan penilaian fakta maupun pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda; Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berita acara persidangan dan berkas perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 7 Maret 2013, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1.
Bahwa pada tahun 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat mengadakan Program dan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan/Mobil Dinas Operasional Satu Unit Mitsubishi Triton Double Cabin, dengan anggaran sebesar Rp.288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat;
2.
Bahwa Terdakwa mengikuti lelang pengadaan kendaraan operasional tersebut dengan memakai CV Jangin Putratama (Direkturnya adalah saksi MARIA DEWI) dan lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa. Terdakwa memakai CV Jangin Putratama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2008;
3.
Bahwa saksi MARIA DEWI memberikan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2008 kepada Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa semua penandatanganan suratsurat, menerima dan menyelesaikan administrasi keuangan dan pencairan dana untuk pengadaan mobil kendaraan oprasional Dinas Kesehatan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dalam penggunaan CV Jangin Putratama tersebut, Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi Maria Dewi sebesar 2,5% dari nilai proyek setelah dipotong pajak;
4.
Bahwa setelah dilakukan pelelangan, dibuat Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 440.449.2/ 07/KK-APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
12 Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sebagai Pihak Pertama dan Direktur CV Jangin Putratama sebagai Pihak Kedua. Jenis pekerjaan adalah Pengadaan Mobil Jenis/Merk Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4 x 4 dengan harga jual beli Rp.288.855.000,00 termasuk PPn 10% dan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian; 5.
Bahwa Terdakwa yang bertindak atas nama CV Jangin Putratama telah mencairkan dana tahap pertama (uang muka) sebesar 30% = Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) termasuk PPn sebesar Rp.7.877.864,00 sesuai dengan SP2D No. 02812/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dan masuk ke rekening Nomor 0112074970. Namun, setelah memperoleh dana sebesar Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), Terdakwa hanya membayarkan uang muka kepada pihak dealer mobil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
6.
Bahwa CV Jangin Putratama menerima pembayaran uang muka sebesar 30% dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan proses sebagai berikut: - Pengajuan ringkasan Kontrak, Surat pemohonan CV Jangin Putratama; - SPP No. 0011/SPP-LS/DINKES/2008 Rp.86.656.500,00
tanggal
28
Agustus
2008
sebesar
- SPM No.0011/SPM-LS/DINKES/2008 Rp.86.656.500,00
tanggal
28
Agustus
2008
sebesar
- SP2D No.02812/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp.86.656.500,00 - Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran uang muka 7.
Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak yaitu tanggal 17 November 2008, Terdakwa yang mewakili CV Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX , warna merah, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat;
8.
Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan Mobil Jenis/Merk Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4 x 4 adalah Terdakwa belum menerima dana sebesar 70% = Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari Dinas Kesehatan, melainkan dana tersebut diterima oleh saksi VIKTORIUS HENDRI anak dari saksi MARIA DEWI, Direktur CV Jangin Putratama;
9.
Bahwa CV Jangin Putratama menerima pembayaran 70% dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan proses sebagai berikut: - ringkasan Kontrak, Surat Permohonan dari CV Jangin Putratama, Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 440.027/ /PAN-TU/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008,
13 Berita Acara Penerimaan Barang No. 440.027/ /PAN-TU/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008; - SPP No. 1042/SPP-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp.202.198.500,00; - SPM No. 1042/SPM-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp.202.198.500,00; - SP2D No. 07684/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp.202.198.500,00 (termasuk PPn sebesar Rp.18.381.682); Pembayaran langsung 70% = Rp.202.198.500,00 ditransfer ke Rekening Nomor 0111505829 BPD Kaltim Cabang Melak a.n. CV Jangin Putratama/Victorius Hendri; 10. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ternyata telah mencairkan 100% dana pekerjaan pengadaan kendaraan operasional tahun 2008, pada hal pengadaan kendaraan yang diperjanjikan belum diserahkan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat selaku Pengguna Barang; 11. Bahwa saksi Victorius Hendri menerima pencairan dana tahap ke dua sebesar 70% = Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), didasari surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Nomor 025/ CV.JPT/XII/2008 dari Terdakwa mewakili CV Jangin Putratama yang isinya sanggup menyelesaikan pekerjaan 100% paling lambat 23 Desember 2008. Oleh karena ada surat pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan pada Panitia Pemeriksa Barang untuk membuat berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang yang dibuat seolah-olah barang sudah diserahkan (pada hal tidak) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat; 12. Bahwa atas dasar berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang tersebut dana tahap ke dua sebesar 70% = Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dicairkan, tetapi dimasukkan ke Rekening CV Jangin Putratama Norek. 0111505829 atas perintah/suruhan saksi VIKTORIUS HENDRI sebagai pemegang specimen tanda tangan rekening CV Jangin Putratama dengan Cek Nomor GG 049279; 13. Bahwa dana yang diterima oleh saksi VIKTORIUS HENDRI sebesar Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk pengadaan sapi di Dinas Pertanian. Ternyata pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2008 tidak terlaksana sampai sekarang pada hal pembayaran kepada CV Jangin Putratama sebagai penyedia jasa telah dilakukan 100%;
14 14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Victorius Hendri menerima dana pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 secara keseluruhan (100%), pada hal kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin tidak diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan telah menimbulkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan keterangan ahli Bambang Sudjarwo Herdiyanto, S.E dan Naftali Tandisalla, S.T anak dari Semuel Saka, serta Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: R-557/ IPW 17.2/5/2011 tanggal 9 November 2011, keuangan negara/daerah dirugikan sebesar Rp.262.595.455,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian: -
Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rp. 288.855.000,00 kas daerah
-
PPN 10%
Rp.
-
Nilai fisik barang kendaraan
Rp. 262.595.455,00
-
Nilai fisik barang di lapangan
Rp.
-
Nilai kerugian negara/daerah
Rp. 262.595.455,00
26.259.545,00 0,00
15. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan penyidik tanggal 28 Desember 2011, Terdakwa/ pihak CV Jangin Putratama telah mengembalikan uang sebesar Rp.288.855.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Surat Tanda Bukti Setor No.440.900./2746/Keu/2011 tanggal 28 Desember 2011; Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan Penuntut Umum tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,00 masih terlampau ringan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan alasan/keberatan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut: - bahwa Terdakwa/CV Jangin Putratama telah mengembalikan uang/membayar ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pembayaram tersebut bahkan telah melampaui jumlah kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Barat menurut Laporan Hasil
Audit
BPKP
Perwakilan Provinsi
Kalimantan Timur
sebesar
Rp.262.595.455,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima empat ratus lima puluh lima rupiah); - bahwa Terdakwa pun telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
15 - bahwa sehubungan hal-hal di atas, tidak tepat dan tidak adil bilamana pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa diperberat lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak berharga untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Oleh karena itu, alasan/ keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada ad 1) dan ad 2) di atas, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, alasanalasan/keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah terbukti menerima pembayaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat 100% = Rp.288.855.000 ,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada hal Terdakwa sebagai penyedia barang sama sekali belum menyerahkan kendaraan operasional tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008; - Bahwa walaupun Terdakwa/CV Jangin Putratama telah mengembalikan uang/membayar kerugian keuangan daerah tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.288.855.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa tetap dapat dituntut dan dipidana. Oleh karena itu, penuntutan dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; - Bahwa telah ditegaskan pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”. Oleh karena itu, pengembalian uang sebesar Rp.288.855.000,00 tersebut tidak menghapuskan pidana kepada Terdakwa; - Bahwa pengembalian uang/pembayaran ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk melunasi kerugian keuangan daerah di atas, tidak dapat menghilangkan sifat melawan
16
hukum dari perbuatan Terdakwa dan pengembalian tersebut bukan merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa/CV Jangin Putratama telah mengembalikan uang/membayar ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.288.855.000,00, Terdakwa tetap dijatuhi pidana denda karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengharuskan 2 (dua) jenis pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak berharga untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Oleh karena itu, alasan/keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan
berkas
perkara ini dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukum di bawah ini dan memperbaiki amar putusan; Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengembalian/pelunasan pembayaran kerugian keuangan daerah oleh Terdakwa, maka pidana minimal yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu selama 4 (empat) tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sudah layak dan adil;
17
Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menghubungkan dakwaannya dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena Terdakwa telah melunasi pembayaran kerugian keuangan daerah tersebut; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Terdakwa ditahan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2012 dan Penuntut Umum sendiri tidak melakukan penahanan, serta Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak cukup alasan untuk itu maka kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Terdakwa sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 7 Maret 2013, yang dimintakan banding harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sekedar mengenai masa penahanan Terdakwa, yang belum ditetapkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan di Rutan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;
18 Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; MENGADILI - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 7 Maret 2013, dengan memperbaiki redaksi dan amarnya sekedar mengenai masa penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.
Menyatakan Terdakwa Hendrikus Gamas anak dari Y. Ringau T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2.
Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3.
Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan barang bukti berupa: - 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) T.A. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional; - 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor: 440.449.2/07/KK-APBD/ IX/2008 tanggal 21 Juli 2008; - 1 (satu) berkas fotokopi Ringkasan Kontrak 30% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas fotokopi Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas fotokopi SP2D ( surat perintah pencairan dana) tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
19 -
1 (satu) berkas fotokopi SP2D ( surat perintah pencairan dana) tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp.202.198.500,00 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/ VI/2008 tanggal 2 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa;
- 1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan nomor: 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008; - 1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70% Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat; - 1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana) tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp.86.656.500,00 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); -
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana) tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp.202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 5 April 2010; - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI tanggal 23 Juni 2010; - Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor: 356/017/ kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 5. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MULYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam
20 sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HALIFAH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
HAKIM KETUA MAJELIS
RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H
HAKIM ANGGOTA
H. MULYANTO, S.H., M.H.
ANDREAS LUMME, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI
HALIFAH, S.H.
