PTA.Smd

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh: Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan wiraswasta (peternak ikan), Kabupaten

Berau,

STM,

pekerjaan

bertempat tinggal di Jalan Xxxx selanjutnya

disebut

sebagai

Tergugat;/Pembanding; Melawan Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan

pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 17 November 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat,

Pembanding

terhadap

Penggugat, Terbanding; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Smd

1

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dihitung sebesar

yang hingga kini

Rp. 461.000.00 ( empat ratus enam puluh satu ribu

rupiah); Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai akta permohonan banding Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 22 November 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 November 2016; Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 15 Desember 2016,

dan telah diberitahukan

kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2016,

dimana

Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; 1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam Perkara

No.

291/Pdt.G/2016/PA.TR Tanggal 10 Nopember 2016 telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa telah

berusaha

dengan

sungguh-sungguh

mendamaikan

Penggugat/

Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak benar, karena proses mediasi hanya secara formalitas dalam suatu gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang terkesan bersifat sepihak saja karena tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding dalam upaya damai; 2. Bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat/Terbanding dan mendengarkan keterangan Penggugat/Terbanding serta mendengar jawaban Tergugat/Pembanding di persidangan, yang pada pokoknya mengakui


2

sebagian

dan

membantah

sebagian

dalil-dalil

gugatan

Penggugat/

Terbanding, dijadikan dasar hukum terjadinya perselisihan dan pertengkar an, padahal dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas hanya pertengkaran biasa saja yang terjadi dalam rumah tangga akibat kesalah pahaman,dan

seharusnya tidak dapat dijadikan dasar hukum terjadinya

perceraian, karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding masih bisa diperbaiki sehingga tidak perlu terjadi perceraian; 3. Bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding itu terjadi pada bulan Agustus 2016 tetapi tidak secara terus menerus, karena permasalahan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hanya masalah sepele, yakni masalah harga barang dagangan yang tidak dicatat oleh Penggugat/Terbanding sehingga Tergugat/Pembanding mengingatkan Penggugat/Terbanding, bahwa jika mengambil uang secukupnya saja agar dagangan bisa berkelanjutan; 4. Bahwa

perselisihan

yang

terjadi

antara

Penggugat/Terbanding

dan

Tergugat/Pembanding itu tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya beberapa waktu saja dan masih memungkinkan Tergugat/Pembanding untuk upaya memperbaiki dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi; Bahwa

Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori

banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 22 Desember

2016,

dimana Penggugat/Terbanding memberikan tanggapan terhadap memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis perdamaian

Hakim dalam pertimbangannya telah mengupayakan

secara serius dan sungguh-sungguh baik dalam setiap kali

persidangan, maupun melalui mediator, maka oleh karena itu apa yang dilakukan Majelis Hakim sudah benar secara hukum; 2. Bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat/Terbanding dan mendengarkan

keterangan


serta

mendengar

jawaban Tergugat/Pembanding di persidangan, yang pada pokoknya mengakui

sebagian


dan

membantah

sebagian

dalil-dalil

gugatan

3

Penggugat/Terbanding dijadikan dasar hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/ Pembanding seakan akan lupa sebab musabab terjadinya perselisihan dan petengkaran yang dimulai sejak bulan Maret 2015 dan mencapai

puncaknya

11

Agustus

2016,

karena

Tergugat

sering

mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak mengakui anak kembar yang dilahirkan Pengggugat/Terbanding, maka oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim adalah sudah benar secara hukum; 3. Bahwa yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding ternyata tidak dapat dibuktikan di persidangan kerena tidak adanya saksi dan fakta-fakta yang membenarkan bantahan tersebut, maka oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar secara hukum; 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi bukan saja karena kesalah pahaman tetapi juga karena Tergugat/Pembanding sering mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak mengakui anak kembar yang dilahirkan Pengggugat/Terbanding,

sehingga

sejak

bulan

Maret

2015

terjadi

pertengkaran secara terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi pada tangggal 11 Agustus 2016, namun sebelum perkara masuk ke Pegadilan Agama, para saksi telah dua kali berusaha mendamaikan yang di fasilitasi oleh ketua RT., dan Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,

namun ternyata Tergugat masih saja berkata kasar,

sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah hal yang benar dan sesuai dengan hukum; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 23 Desember 2016 untuk Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, dan berdasarkan Akta membaca/ mempelajari/ memeriksa Berkas Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 4 Januari 2017, Penggugat/Terbanding


4

telah

datang

untuk

membaca

berkas

perkara

(inzage),

sedangkan

Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaaan Berkas dari Panitera Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 9 Januari 2017; Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Smd, tanggal 20 Januari 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/136/Hk.05/I/2017, tanggal 20 Januari 2017; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena

itu

berdasarkan Pasal 199 ayat ( 1 ) RBg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang sudah diubah

dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara

sebagaimana menurut Pasal 199 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 17 November 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertim bangkan dengan benar

tentang dalil dan pembuktian

gugatan cerai

Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding,


5

namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian terungkap fakta hukum di persidangan,

bahwa rumah tangga Pengugat/Terbanding

dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Maret 2015 hingga gugatan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2016; dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat/Pembanding sering berkata kasar, Tergugat/ Pembanding tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat/Terbanding dan masalah keuangan, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Agustus 2016 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali, dan selama persidangan dilangsungkan Penggugat/Terbanding menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi kembali kepada Tergugat/ Pembanding, dan selama berpisah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak saling menghiraukan lagi, para saksi dan pihak keluarga telah berusaha maksimal merukunkan dan mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 11 Agustus 2016 sampai dengan sekarang serta

tidak adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun

dengan Tergugat/Pembanding untuk membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat/ Terbanding

telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Tergugat/

Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, ternyata telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak


6

rukun dan telah berpisah tempat tingal sebagai suami-istri serta tidak saling menghiraukan lagi; Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak-anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II hal. 249-250: yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi

mempertahankan

rumah

tangganya,

serta

hakim

tidak

mampu

mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami” ; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada persidangan di Tingkat Pertama telah mengakui adanya permalasahan dalam rumah


tangga

7

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak awal tahun 2016, yaitu masalah barang dagangan, karena Tergugat/Pembanding menginginkan agar Penggugat/Terbanding menuliskan harga-harga barang, sehingga pada saat


tidak

ada,

menjualnya, akan tetapi masalah tersebut Penggugat/Terbanding

dan

Tergugat/Pembanding

mudah

tidak diakui sebagai penyebab

Tergugat/Pembanding

bertengkar,

dan

Tergugat/Pembanding mengakui adanya pertengkaran yang terjadi pada tanggal 11

Agustus

2016

disebabkan

masalah

uang

yang

diambil

oleh

Penggugat/Terbanding dari kios sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima

puluh

ribu

rupiah),

namun

Tergugat/Pembanding

mengingatkan

Penggugat/Terbanding agar mengambil uang secukupnya saja agar uang tidak hilang, dan dalam persidangan Tergugat/Pembanding mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat/Terbanding sejak tanggal 11 Agustus 2016, dan Tergugat/Pembanding mengakui pernah dirukunkan oleh pihak RT., dan pihak keluarga; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding ter sebut diatas,

maka sesuai kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI. Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pendapat dan pertimbangannya, “dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding dianggap terbukti”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan

Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan,

maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan

gugatan


untuk

bercerai

dengan

Tergugat/Pembanding berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar serta dapat dipertahankan;


8

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar, sehingga

Amar

Putusan

Pengadilan

Agama

Tanjung

Redeb

Nomor

291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 17 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah, dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, bahwa biaya yang timbul dalam

perkara a quo di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini. MENGADILI - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima; - Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Agama

Tanjung

291/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 17 November 2016

Redeb

Nomor

Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriah; - Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian

diputuskan

dalam sidang

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H. Daruni, S.H.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H., dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA Smd, tanggal 20 Januari 2017, dengan dibantu oleh Drs. Sudarno,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama


9

Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi,S.H.,M.H.

Drs.H. Daruni, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd H. Helminizami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd Drs. Sudarno,S.H.,M.H. Perincian Biaya : Redaksi

: Rp.

5.000,-

Meterai

: Rp.

6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Ju mlah

: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya, Samarinda, 10 Februari 2017. Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.


10

PTA.Smd

Recommend Documents