P U T U S A N Nomor : 13/Pdt.G/2014/PTA.Smd
ّ ا
ّ ا ا
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai gugat antara ; PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager PT Panca Karya, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH., Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Adul Wahab Syahrani RT. 27 Ruko No. 59 Lantai D 2, Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 12 November 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ; Melawan TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, yang diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH, MH. Pekerjaan Advokat
dan
kandidat
Advokat
pada
Kantor
Hukum
MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH, & REKAN beralamat di jalan Manunggal Gang 12 / Amuntai IV RT.77 No. 116 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan sungai Konjang Kota Samarinda selanjutnya disebut PENGGUGAT / TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putus-
an yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriyah nomor 980/Pdt.G/2013/PA.Smd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan
ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah
tempat
dilangsungkannya
pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
tersebut,
permohonan banding mana telah diberirtahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 ; Telah
membaca
dan
memperhatikan
Surat
Keterangan
Panitera
Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Desember 2013 yang menyatakan Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding ; Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 20
Desember 2013 yang menyatakan Penggugat / Terbanding tidak
mengajukan kontra memori banding ; Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera pengadilan Agama Samarinda tanggal
27 Desember 2013 yang menyatakan Tergugat / Pembanding dan
Penggugat / Terbanding tidak melaksanakan pembacaan berkas ( inzage ) ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding, dimana dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding menyatakan keberatannya atas putusan
Pengadilan Agama Samarinda tersebut dengan
alasan anatar lain ; Dua orang saksi dari Penggugat diperiksa secara bersamaan ;
-
Kuasa Tergugat / Pembanding tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi ; -
Kedua saksi tidak menerangkan jika Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering bertengkar, dan penyebab Penggugat / Terbanding pergi meningalkan rumah, akan tetapi dalam putusan direkayasa
antara
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan Tergugat / Pembanding melakukan pemukulan; -
Pembacaan putusan dilakukan dalam ruang sidang tertutup dan tidak ada orang lain yang dapat masuk mendengarkan pembacaan putusan ;
Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan memeriksa dengan seksama atas salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 980/Pdt.G/2013/PA.Smd, tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram tahun 1435 Hijriyyah, beserta berita acara persidangan tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya menerima
dasar yang dijadikan pertimbangan dalam putusan
Pengadilan tingkat pertama tersebut, untuk itu Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki / menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat adalah poin 4, 5, 6 dan 7 dalam gugatannya yaitu : - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pengguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab utamanya Tergugat suka marah-marah, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti goblok dan selainnya dan Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 karena sudah tidak tahan, maka Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak saat tersebut sampai saat sekarang Pengugat dan Tergugat sudah tidak kumpul ; Menimbang,
bahwa
terhadap
dalil
gugatan
Penggugat/Terbanding
tentang alasan perceraian tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengakui jika pada bulan Oktober 2012 Penggugat/Terbanding
telah pergi meninggalkan
rumah, sedangkan tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta penyebab terjadinya pertengkaran dibantah oleh Tergugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan pasal 311 dan 313 R.Bg. ; Menimbang,
bahwa
Penggugat/Terbanding
telah
meneguhkan
dalil
gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga alat bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat/Terbanding
mengetahuinya
karena
dan
Tergugat/Pembanding
mendengarkan
pengaduan
para
saksi
Penggugat/Terbanding,
keterangan Saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil. Sedangkan terjadinya pisah tempat tinggal saksi pertama menerangkan sejak bulan Oktober 2012 Penggugat /Terbanding pergi meninggalkan rumah, sedangkan saksi kedua menerangkan 8 bulan yang lalu Penggugat/Terbanding
pergi meninggalkan
rumah, dengan demikian maka dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 ; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan dan keterangan dua orang saksi tersebut maka telah terbukti dan telah terjadi fakta dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding 2012 Penggugat/Terbanding Penggugat/Terbanding
sejak bulan Oktober
telah pergi meninggalkan rumah, sehingga
dan Tergugat/Pembanding
telah pisah tempat tinggal
selama 8 bulan sampai saat gugatan ini diajukan atau selama 1 tahun lebih sampai diputus perkara ini ; Menimbang,
bahwa,
selama
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat/Terbanding
dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada hubungan lahir batin dan sebagai suami istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing ; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pisah tempat tinggal selama
kurang
lebih
8
(
delapan
)
bulan,
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding
selama
waktu
tersebut
sudah tidak ada hubungan
lahir batin, dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, Penggugat/Terbanding selaku istri bersikeras untuk cerai, berbagai upaya telah diusahakan baik perdamaian lewat mediasi maupun perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, sementara Tergugat/Pembanding tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian, dapat disimpulkan rumah tanggga yang demikian telah terjadi pertengkaran dan perselisiahan dan rumah tangga tersebut sudah tidak
mungkin untuk dipertahankan lagi. Dapat
dipastikan rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah ; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilsai Hukum Islam tidak dapat terwujud. Mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tersebut bukanlah sikap yang bijaksana sebaliknya
akan
menyengsarakan
bagi
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ; Menimbang, keberatan
bahwa
cerai
dengan
Penggugat/Terbanding pertengkaran
dan
walaupun
dengan
perselishan,
Tergugat/Pembanding
Penggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding pertengkaran
menyatakan
karena tidak
tersebut
pernah terjadi
antara ada antara
Tergugat/Pembanding dengan pengendara sepeda motor yang menyerempet mobil Tergugat/Pembanding, akan tetapi kenyataannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sampai perkara ini diajukan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka terbukti rumah tangga tersebut sudak retak dan telah pecah serta telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor
589 K/AG/1985 tanggal 28
Mei 1985 yang menyatakan berlakunya ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah akan tetapi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya; Meimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana batin keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram ; Menimbang,
bahwa
ditinjau
aspek
religius,
perkawinan
antara
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur’an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya : Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur’an surat An Nisa’ ayat 34 yang berbunyi : ãΑ%y`Ìh9$# šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅āÒsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ !$yϑÎ/uρ (#θà)x Ρr& ôÏa öΝÎγÏ9≡uθøΒr& 4 ∩⊂⊆∪ Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka; Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qur’an surat Al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi : £èδ Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 £ßγ©9 3∩⊇∇∠∪ Artinya : Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka; Menimbang,
bahwa
ditinjau
dari
aspek
yuridis,
meskipun
antara
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hkum Islam tidak dapat dipenuhi;
Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
perkawinan
antara
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab
Madza Khurriyatu Zaujaini fi al Thalaqi juz I
halaman 83 yang berbunyi :
ngan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :
Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang
serta
dianggap
sudah
tidak
bermanfaat
lagi
nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.” Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dalam 3 (tiga) kali persidangan, yaitu sidang tanggal 16 September 2013, 23 September 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti kecuali hanya alat bukti surat yang sama diajukan juga oleh Penggugat/Terbanding
sebagaimana
bukti P. Bahkan pada sidang tanggal 23 September 2013 dan tanggal 07 Oktober 2013 Tergugat/Pembanding atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding dan juga tidak dapat mendengarkan keterangan keluarga Tergugat/Pembanding , karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tingkat pertama mencukupkan keterangan keluarga dari Penggugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka
dalil
gugatan
Penggugat/Terbanding
telah
cukup
alasan
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) huruf ( f ) Undang-
Undang nomor 1 Tahun l974 Jis Pasal 19 huruf ( f ) Perasturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan ; Menimbang,
bahwa
dengan
menambah
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan tingkat pertama dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang dua orang saksi yang diperiksa secara bersama-sama dipertimbangkan bahwa telah ternyata dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan dua orang
saksi yang diajukan
Terbanding/Penggugat
sehingga
dilakukan
secara
terpisah,
keberatan
Pembanding / Tergugat dalam masalah ini harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang tidak diberi kesempatan bertanya kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dimana
saksi
itu
diperlukan
untuk
kepentingan
Penggugat/Terbanding,
menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga yang diberi kesempatan untuk menambah pertanyaan jika dipandang masih kurang dalam keterangan para saksi adalah
Penggugat/Terbanding
atau
kuasa
hukumnya,
sedangkan
Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya mempunyai hak untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi tersebut, namun kenyataannya sebagaimana
berita
acara
sidang
tanggal
09
September
2013
Tergugat/Pembanding atau kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapan atas keterangan dua orang saksi dari Penggugat/Terbanding tersebut, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding dalam masalah ini harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai alasan banding tentang sidang pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dipertimbangkan bahwa dalam berita acara sidang tanggal 11 november 2013 diputuskan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding untuk ini harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1)Undang-undang nomor :7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;
Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriyah Nomor 0980/Pdt.G/2013/PA.Smd. yang dimohonkan banding ; 3. Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan Majlis pada hari Kamis tanggal 06 Maret tahun 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. AMAR KOMARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHUDI HS, SH. MH. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA.Smd. tanggal 12 Februari
2014, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. IBRAHIM
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang
beperkara.
KETUA MAJELIS
Ttd
Drs. H. AMAR KOMARUDDIN, SH.
HAKIM ANGGOTA
Ttd
Drs.H MASYHUDI HS, SH. MH.
HAKIM ANGGOTA
Ttd
Drs. H. NOOR KHOLIL, MH.
PANITERA PENGGANTI
Ttd
Drs. H. IBRAHIM.
Perincian biaya perkara banding: 1.
Biaya proses
: Rp. 139.000,00
2.
Redaksi
: Rp.
5.000,00
3.
Meterai
: Rp
6.000,00
Jumlah
: Rp. 150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah)
Samarinda,13 Maret 2014 Disalin sesuai aslinya Wakil Panitera,
Drs. Kurthubi, M.H.
