PTA.Mks

PUTUSAN Nomor 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PEMBANDING I, umur ….. tahun, agama Islam, pekerjaan ………………, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat I dan sekarang sebagai Pembanding I ; 2. PEMBANDING II, umur …… tahun, agama Islam, pekerjaan …………………., tempat tinggal dahulu di Jakarta Selatan, sekarang, di Kota Depok, dahulu sebagai Tergugat III dan sekarang sebagai Pembanding II ; 3. PEMBANDING III, umur …… tahun, agama Islam, pekerjaan …………, bertempat tinggal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Tergugat IV dan sekarang sebagai Pembanding III ; 4. PEMBANDING IV, umur ….. tahun, agama Islam, pekerjaan ………………., bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai Turut Tergugat dan sekarang sebagai Pembanding IV ; Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV memberikan kuasa kepada Mursalim Rauf, SH. dan M. Thahir Abdullah, SH. keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Minasa Upa Blok AB 14 Nomor 1 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini ( Jalan Letjen Hertasning Baru / Aroeppala ), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2012 dan tanggal 02 Juli 2012, yang terdaftar dalam buku register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 45/SK/VII/ 2012, tanggal 05 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ; melawan

hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

1. TERBANDING, umur …… tahun, agama Islam, pekerjaan ……………, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat I dan sekarang sebagai Terbanding I ; 2. TERBANDING II, umur ……. tahun, agama Islam, pekerjaan ………….., bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat II dan sekarang sebagai Terbanding II ; dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II diwakili oleh Kahar, S.H, M.H pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Empang, Nomor 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2012 yang terdaftar dalam buku register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor

16/SK/III/2012

tanggal 5 Maret 2012 ; 3. TERBANDING III, umur ……. tahun, agama Islam, pekerjaan ………………, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat II dan sekarang sebagai Terbanding III ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 0231/Pdt.G/2011/PA.Pol. tanggal 25 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam eksepsi. Menolak seluruh eksepsi para tergugat I, III, IV dan turut tergugat; Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian dan menolak selebihnya ; 2. Menetapkan sebagai berikut : 1) drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo sebagai istri ( tergugat I); 2) Titin Surtini binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (penggugat I); 3) Fajriani binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (penggugat II); 4) Yuyun Yundini binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (tergugat I);


5) Laksmi

Oktavia

binti

Husni

Djamaluddin

sebagai

anak

perempuan

(tergugat II); 6) Leony Augusti binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (tergugat III); Adalah ahli waris almarhum Husni Djamaluddin yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2004 ; 3. Menetapkan harta / obyek sengketa sebagai berikut : 3.1. Obyek sengketa poin 6.1. berupa

tanah persawahan seluas kurang lebih

10.878,49.M2 (1 ha lebih ) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara batas dengan

: Sawah milik Hj. Hawarah;

-

Sebelah Timur batas dengan

: Sawah milik H. Suaib;

-

Sebelah Selatan batas dengan

: Sawah milik H. Bintang;

-

Sebelah Barat batas dengan

: Sawah milik H. Karim;

3.2. Obyek sengketa poin 6.2. berupa tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah kayu yang luasnya kurang lebih 608,58 M2 yang terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan

: Jalanan;

- Sebelah Timur batas dengan

: Tanah milik H. Ali;

- Sebelah Selatan batas dengan

: Jalan Raya;

- Sebelah Barat batas dengan

: Tanah milik Mama Amran;

3.3. Obyek sengketa poin 6.4. berupa tanah pekarangan luasnya kurang lebih 3.603,6 M2 yang terletak di Desa Campurjo (Kuningan), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan

: Jalan Provinsi,;


: Milik Prof. Dr. H. Arief Djamaluddin,;


: Jalanan;


: Jalanan;

Adalah harta warisan almarhum Husni Djamaluddin yang bersumber sebagai harta bawaan ; 4. Menetapkan harta/obyek sengketa sebagai berikut: hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

4.1. Obyek sengketa poin 12.1 berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat, luasnya kurang lebih 11x 34,50 meter yang terletak di Jalan Haji Bau/Jalan Lasinrang Nomor 48 Makassar, di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Rumah No 46 milik Paulina Santosa;


: Jalan Raya/Jalan Lasinrang;


: Jalan Raya/Jalan H. Bau;


: Rumah No. 21 milik Kasim Pitoyo;

4.2. Obyek sengketa poin 12.2. berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 10 x 12 meter yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan

: No 2 milik Hj. Hadina;


: Jalan Raya/Jalan Kelapa;


: Rumah No 6 milik Tjio Tjian Lai;


: Rumah milik Ir. Jhon Lande;

4.3. Obyek sengketa poin 12.3. berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 8 x 12 meter, yang terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan

: Jalan Yosef Latumahina;


: Jalan Rambutan;


: Rumah No. 2 Milik Hj. Chasiani Tanjung,

SH.; - Sebelah Barat batas dengan

: Rumah dinas PLN;

adalah harta bersama alamarhum Husni Djamaluddin dengan kedua orang istrinya bernama drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo dan Hj. Hadjarah binti Abdau; 5. Menetapkan 1/3 dari harta bersama tersebut adalah bahagian tergugat I (istri), 1/3 bahagian untuk Husni Djamaluddin dan 1/3 bahagian untuk Hj. Hadjarah (istri) yang


akan diwarisi oleh masing-masing ahli waris almarhum Husni Djamaluddin dan almarhumah Hj. Hadjarah; 6. Menetapkan obyek sengketa pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3 ditambah 1/3 bahagian dari harta bersama pada poin 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah harta warisan almarhum Husni Djamaluddin; 7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: 1. drg Hj Rachmary

= 15/120 bagian atau (12,5%);

2. Titin Surtini

= 21/120 bagian atau (17,5%);

3. Fajriani

= 21/120 bagian atau (17,5%);

4. Yuyun Yundini

= 21/120 bagian atau (17,5%);

5. Laksmi Oktavia

= 21/120 bagian atau (17,5%);

6. Leoni Augusti

= 21/120 bagian atau (17,5%).

8. Menghukum para penggugat dan para tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bahagiannya yang telah ditetapkan pada poin 7 di atas, dan apabila obyek-obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang kemudian harganya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai dengan hak bahagiannya masing-masing; 9. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Polewali sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 05 Juli 2012 ; Bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 27 Agustus 2012 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali ; Bahwa permohonan banding beserta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasa hukumnya tanggal 11 September 2012, demikian pula permohonan banding beserta memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;


Bahwa Terbanding I dan Terbanding II melalui kuasanya telah memberikan dan menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 September 2012 kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 20 September 2012. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor W20-A22/1193/Hk.05/X/2010 tanggal 10 Oktober 2012. PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 231/Pdt.G/2011/PA.Pol. tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1433 H. serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut : 1. Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu tentang jenis / sifat amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :


-

Menimbang, bahwa Para Pembanding ( dahulu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ) dalam jawabannya tanggal 26 Januari 2012 yang kemudian diperjelas lagi dalam memori bandingnya tertanggal 27 Agustus 2012 menyatakan bahwa perkara a quo adalah nebis in idem dengan alasan bahwa perkara tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. ;

-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan asas nebis in idem dalam perkara yang telah pernah diputus oleh pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat diterapkannya asas tersebut harus terpenuhi tiga syarat, yaitu : subyek hukumnya sama, obyek hukumnya sama, dan putusan yang telah ada berbentuk / bersifat positif ( mengabulkan atau menolak ), namun apabila putusannya bersifat negative ( NO / tidak diterima ), atau bahkan belum dipertimbangkan dan belum diberikan putusan, maka perkara tersebut tidak dapat diterapkan asas ne bis in idem meskipun subyek dan obyeknya sama. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 878 k/ Sip/ 1977 yang didalamnya disebutkan sebagai

berikut : “antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi nebis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima” ; -

Menimbang, bahwa atas dasar yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu meneliti dan memeriksa secara seksama putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 30 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H. putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, kemudian membandingkan dengan perkara

yang

diputus

oleh

Pengadilan

Agama

Polewali

Nomor

231/Pdt.G/2011/PA.Pol. tanggal 25 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya’ban 1433 H. putusan mana saat ini sedang dalam proses banding ; -

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap dua putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut : a. Bahwa dari segi subyek hukumnya, ada banyak kesamaan namun ada juga perbedaannya, yaitu : Para Penggugatnya sama, Para Tergugatnya sama, namun dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. tidak ada pihak


Turut Tergugat ( Abdul Muin bin Kumbing ) sementara dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Pol. ada tambahan Turut Tergugat

( Abdul

Muin bin Kumbing ) ; b. Bahwa dari segi obyek hukumnya, ada beberapa yang sama namun ada juga yang berbeda, yaitu : 1) Tanah persawahan seluas kurang lebih 10.878 M2 ( 1 ha lebih ) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar

(

obyek

sengketa

angka

6.1.

dalam

perkara

Nomor

231/Pdt.G/2011/PA Pol.). Obyek sengketa ini tidak ada dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks., ini berarti obyek sengketa tersebut belum pernah digugat dan belum pernah diputus oleh pengadilan manapun ;

2) Tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah kayu yang luasnya kurang lebih 807,6 M2 yang terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ( obyek sengketa angka 6.2. dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Pol.). Obyek sengketa ini tidak ada ( tidak termasuk yang digugat ) dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks. Adapun yang digugat dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Masakassar Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks. adalah sebidang tanah seluas + 400 M2 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ( obyek sengketa angka 4.I.2 dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks.).;

3) Tanah persawahan seluas kurang lebih 24.287 M2 ( 2 ha lebih ) yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar ( obyek sengketa angka 6.3. dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/ PA.Pol.). Obyek sengketa ini ada ( telah digugat oleh Para Penggugat dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks.) namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tidak konsisten. Pada halaman 29 alinea terakhir dan bersambung ke halaman 30 disebutkan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : - “Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui almarhum Husni Djamaluddin meninggalkan harta warisan yang berada di Polman, yaitu

1) sebidang tanah sawah, 2) sebidang tanah dan bangunan hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

diatasnya, 3) sebidang tanah dan bangunan diatasnya, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas, harta tersebut diperoleh almarhum

Husni

Djamaluddin

dengan

istri

pertama

yaitu

Hj. Hadjarah binti Abdau, saksi juga mengetahui obyek yang terletak di jalan Kelapa, di Jalan rambutan,dan di jalan H. Bau, kalau itu adalah harta dari almarhum H. Husni Djamaluddin, oleh karena almarhum Husni Djamaluddin semasa hidupnya pernah tinggal obyek sengketa tersebut,

namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya,

nomor rumah dan nomor kohirnya serta tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut” - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada point ke tiga dan ke empat harus dinyatakan ditolak” . Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak tepat, seharusnya terhadap obyek sengketa yang tidak jelas diputus dengan amar tidak dapat diterima ( di NO ) bukan dinyatakan ditolak. Dengan demikian obyek sengketa tersebut masih bisa digugat dalam perkara baru ; 4) Tanah pekarangan luasnya kurang lebih 3.638,5 M2 yang terletak di Desa Campurjo (Kuningan), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

(

obyek

sengketa

angka

6.4.

dalam

perkara

Nomor

231/Pdt.G/2011/PA.Pol.). Obyek sengketa ini ada ( telah digugat oleh Para Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ) dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. Namun apabila diperhatikan ternyata pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten sebagaimana diuraikan diatas. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak tepat, seharusnya terhadap obyek sengketa yang tidak jelas diputus dengan amar tidak dapat diterima ( di NO ) bukan dinyatakan ditolak. Dengan demikian obyek sengketa tersebut masih bisa digugat dalam perkara baru ;

5) Tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat, luasnya kurang lebih 12 x 30 Meter yang terletak di Jalan Haji Bau/Jalan


Lasinrang Nomor 48 Makassar, di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar ( obyek sengketa angka 12.1. dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Pol.). Obyek sengketa ini ada ( telah digugat oleh para Penggugat serta telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks ) ;

6) Tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 10 x 12 Meter yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar ( obyek sengketa angka 12.2. dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Pol.). Obyek sengketa ini ada ( telah digugat oleh para Penggugat serta telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks.);

7) Tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 8 x 12 meter, yang terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar ( obyek sengketa angka 12.3. dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Pol.). Obyek sengketa ini ada ( telah digugat oleh para Penggugat serta telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/

PA.Mks.). Namun

apabila diperhatikan ternyata pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten sebagaimana diuraikan diatas. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak tepat, seharusnya terhadap obyek sengketa yang tidak jelas diputus dengan amar tidak dapat diterima ( di NO ) bukan dinyatakan ditolak. Dengan demikian obyek sengketa tersebut masih bisa digugat dalam perkara baru ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan atas apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat pada saat memberikan jawaban dalam perkara Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks. ( vide putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks. halaman 30 – 31 ) dimana pada saat itu Para Tergugat menyampaikan ada beberapa harta peninggalan almarhum Husni Djamaluddin yang statusnya sebagai harta bawaan dan belum dibagi kepada ahli warisnya, antara lain : (a). Sebidang tanah sawah luas 2.054 M2 terletak di desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar …… dst ; (b). Sebidang tanah perumahan luas 872 M2 terletak di desa Benua Baru, hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, ….. dst. ; (c). Sebidang tanah luas 7.277 M2 terletak di Kelurahan Sumberjo Pandang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, …. dst. ; (d). Tanah sawah luas 10.000 M2 terletak di Desa Battu

Dakka, Kecamatan Tapang, Kabupaten polewali Mandar, …. dst;

Selanjutnya dalam putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/ PA.Mks., Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan atas harta peninggalan tersebut dengan alasan harta harta tersebut tidak termasuk obyek yang disengketakan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2011/ PA.Pol. tidak semuanya dapat diterapkan asas ne bis in idem ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat yang selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut menyangkut dengan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ; Menimbang,

bahwa

dengan

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut dimuka, maka eksepsi para tergugat/pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

2. Dalam Pokok perkara : Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim Tingkat Banding dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, maka konsekwensi logisnya adalah dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menggunakan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri meliputi tiga hal yang harus dibuktikan, yaitu : (1) adanya al-muwarrits

yaitu orang yang mewariskan

harta dan telah meninggal dunia, (2) adanya al-waarits mempunyai sehingga mauruuts

dia

hubungan berhak

penyebab

kewarisan

memperoleh bagian

dengan

yaitu orang yang mayit

(al-muwarrits)

harta warisan, dan (3) adanya al-

yaitu harta yang diwariskan / harta yang ditinggalkan oleh

mayyit ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tiga hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam persidangan ;


Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat / Para Terbanding telah menghadirkan 7 ( tujuh ) orang saksi ; Menimbang, bahwa keterangan saks-saksi Para Penggugat / Para Terbanding telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg jo. pasal 1909 KUH Perdata, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sd. T.12 dan seorang saksi ; Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.11 dan T.12 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, demikian pula saksi Para Tergugat / Para Pembanding hanya satu orang saja, maka tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat ( PS ) pada tanggal 26 April 2012 dan terhadap hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut Para Penggugat melalui kuasnya dan Tergugat I, III, IV serta Turut Tergugat melalui kuasnya tidak ada yang keberatan atas data-data yang ditemukan oleh Majelis Hakim mengenai obyek sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, keterangan saksi pertama dan saksi ketiga dari Para Penggugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seorang laki-laki bernama Husni Djamaluddin alias Husni Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2004 atau setidak tidaknya pada tahun 2004, hal ini juga sesuai dengan bukti T.1 dan T.5 dari Para Tergugat / Para Pembanding ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Para Penggugat, yaitu saksi pertama ( Abdul Mutholib bin Aco ), saksi kedua ( Murhani binti Dulu ), saksi ketiga (Hj. Ida Nur binti Muh Nur ), saksi keempat ( Hj. Nurhasanah binti Husen ), saksi kelima ( Agus Yahya bin Yahya ), saksi keenam ( Jerim bin Bikka ), saksi ketujuh ( H.Abdul Waris Rahman bin Abd. Rahman ), telah terbukti bahwa almarhum Husni Djamaluddin semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Hj. Hajarah dan yang kedua dengan drg. Rachmary. Dari istri pertama hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

mempunyai anak 3 orang namun seorang telah meninggal dunia saat masih kecil sehingga saat ini tinggal dua orang, yaitu Titin Surtini ( Penggugat I ) dan Fajriani ( Penggugat II ), sedang dari istri kedua mempunyai anak 3 orang masing-masing Yuyun Yundini ( Tergugat II ), Laksmi Oktavia ( Tergugat III ) dan Leony Augusti ( Tergugat IV ) ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Para Penggugat juga telah terbukti bahwa istri pertama almarhum Husni Djamaluddin dan kedua orang tua almarhum Husni Djamaluddin telah meninggal dunia sebelum almarhum Husni Djamaluddin meninggal dunia ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, lagi pula bersesuaian dengan bukti Para Tergugat ( T.1 , T.3, T.7, ) maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Husni Djamaluddin alias Husni Jamaluddin meninggalkan 6 ( enam ) orang ahli waris (al-waarits ), masing-masing adalah : 1.

Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo ( istri kedua / janda / Tergugat I ) ;

2.

Titin Surtini binti Husni Djamaluddin( anak perempuan kandung/Penggugat I );

3.

Fajriani binti Husni Djamaluddin( anak perempuan kandung / Penggugat II ) ;

4.

Yuyun Yundini binti Husni Djamaluddin ( anak perempuan kandung / Tergugat II ) ;

5.

Laksmi Oktavia binti Husni Djamaluddin( anak perempuan kandung / Tergugat III ) ;

6.

Leoni Augusti binti Husni Djamaluddin ( anak perempuan kandung / Tergugat IV ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi telah

terbukti bahwa almahum Husni Djamaluddin dan para ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara almarhum Husni Djamaluddin dengan para ahli warisnya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, diperoleh fakta bahwa Abdul Muin alias Abd. Muin memperoleh kuasa dari drg. Hj. Rachmary untuk mengelola obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang memasukkan Abdul Mu’in sebagai Turut Tergugat adalah sudah tepat dan sangat beralasan, hal ini untuk menjaga agar putusan a-quo mengikat dan ditaati oleh Turut Tergugat meskipun yang bersangkutan bukan ahli waris ;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat / Para Terbanding serta berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dan tanggal 6 Juni 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, telah diperoleh fakta bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Husni Djamaluddin alias Husni Jamaluddin juga meninggalkan harta peninggalan ( harta waris ) yang terdiri dari : 1.

Harta bawaan almarhum Husmi Djamaluddin, berupa : 1.1. Sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 10.878,49 M2 ( 1 Ha. lebih ) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan : Sawah milik Hj. Hawarah; - Sebelah Timur batas dengan : Sawah milik H. Suaib; - Sebelah Selatan batas dengan : Sawah milik H. Bintang; - Sebelah Barat batas dengan : Sawah milik H. Karim; (obyek sengketa No. 6.1 dalam gugatan) 1.2. Sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan rumah kayu yang ada diatasnya, luas tanah + 608,58 M2 , terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Jalanan;

- Sebelah Timur batas dengan : Tanah milik H. Ali; - Sebelah Selatan batas dengan : Jalan Raya,; - Sebelah Barat batas dengan


( obyek sengketa No. 6.2 dalam gugatan) 1.3. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas + 3.603,6 M2 , terletak di Desa Campurjo ( Kuningan ), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Jalan Provinsi poros polewali-majene;

- Sebelah Timur batas dengan : Milik Arief Djamaluddin; - Sebelah Selatan batas dengan : Jalanan; - Sebelah Barat batas dengan

: Jalanan ;

( obyek sengketa No. 6.4 dalam gugatan).


2. Harta bersama yang diperoleh almarhum Husmi Djamaluddin bersama istri keduanya ( drg. Hj. Rachmary ), berupa : 2.1. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan luas tanah + 379 M2 ( 11 x 34,50 M2 ), terletak di Jalan Haji Bau / Jalan Lasinrang Nomor 48 Makassar,

di

Kelurahan

Mangkura,

Kecamatan

Ujung

Pandang,

Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan : Rumah No 46 milik Paulina Santosa; - Sebelah Timur batas dengan : Jalan Raya/Jalan Lasinrang; - Sebelah Selatan batas dengan : Jalan Raya/Jalan H. Bau; - Sebelah Barat batas dengan

: Rumah No. 21 milik Kasim Pitoyo;

( obyek sengketa No. 12.1 dalam gugatan ) . 2.2. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut dengan ukuran luas tanah + 120 M2 ( 10 x 12 M2 ) , terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan : No 2 milik Hj. Hadina bukan Hj Hadna; - Sebelah Timur batas dengan : Jalan Raya/Jalan Kelapa; - Sebelah Selatan batas dengan : Rumah No 6 milik Tjio Tjian Lai; - Sebelah Barat batas dengan

: Rumah milik Ir. Jhon Lande;

( obyek sengketa No. 12.2 dalam gugatan) 2.3. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan ukuran luas tanah + 96 M2 ( 8 x 12 M2 ), yang terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan



: Jalan Rambutan;

- Sebelah Selatan batas dengan : Rumah milik Hj. Chasiani Tanjung,SH. - Sebelah Barat batas dengan

: Rumah dinas PLN;

( obyek sengketa No. 12.3 dalam gugatan ). Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan luas tanah + 379 M2 ( 11 x 34,50 M2 ), terletak di Jalan Haji


Bau / Jalan Lasinrang Nomor 48 Makassar, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, telah terbukti sebagai harta peninggalan ( harta bersama dan harta warisan ) dari almarhum Husni Djamaluddin, namun karena adanya putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. yang telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalamnya telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa obyek sengketa tersebut milik Leony Augusti binti Husni Djamaluddin berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 85 Tahun 1978 dan Sertpikat Hak Milik Nomor 20142 Tahun 2008, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menerima putusan tersebut demi menegakkan kepastian hukum dan menghindari dua putusan yang berbeda dalam memutus obyek sengketa yang sama, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan / tuntutan Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara a quo ( putusan PA Polewali Nomor 231/Pdt.G/ 2011/PA.Pol. ) khusus mengenai obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena

nebis in

idem ; Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut dengan ukuran luas tanah + 120 M2 ( 10 x 12 M2 ) , terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, telah dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan ( harta bersama dan harta warisan ) dari almarhum Husni Djamaluddin, namun karena adanya putusan PA Makassar Nomor 149/Pdt.G/2010/PA.Mks. yang telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalamnya telah dipertimbangkan dan ditetapkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Laksmi Oktavia binti Husni Djamaluddin alias Laksmi Oktovi Husni berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 / Maloku Tahun 1980, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menerima putusan tersebut demi menegakkan kepastian hukum dan menghindari dua putusan yang berbeda dalam memutus obyek sengketa yang sama, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan / tuntutan Para Penggugat / Para Terbanding dalam perkara a quo ( putusan PA Polewali Nomor 231/Pdt.G/ 2011/PA.Pol.) khusus mengenai obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem; Menimbang, bahwa oleh karena yang dinyatakan nebis in idem ( dinyatakan tidak dapat diterima ) hanya dua obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka selebihnya dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta peninggalan baik yang berupa harta bawaan maupun berupa harta bersama, selanjutnya harta harta tersebut dibagikan kepada pihak pihak yang berhak menerima, yaitu janda almarhum ( Tergugat I ) berhak


menerima bagian harta bersama dan bagian waris, sedangkan anak-anak almarhum ( Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ) berhak menerima bagian waris ; Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum Husni Djamaluddin yang berupa harta bersama, sebelum dibagi waris harus dibagi terlebih dahulu kepada istri – istrinya sesuai ketentuan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa oleh karena istri pertama almarhum Husni Djamaluddin yang bernama Hj. Hadjarah telah meninggal sebelum meninggalnya almarhum Husni Djamaluddin, maka tidak perlu diberi bagian harta bersama tersebut, hanya istri kedua yang masih hidup yang diberi bagian harta bersama. Dengan demikian harta peninggalan yang berupa harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua ( 50 % ) menjadi bagian janda almarhum ( istri kedua yang bernama Drg. Hj. Rachmary binti Tirta Atmaja ) dan seperdua ( 50 % ) sisanya menjadi harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan ( harta warisan ) almarhum Husni Djamaluddin yang hingga saat ini masih ada dan dapat dibagi kepada para ahli warisnya adalah : 1. Sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 10.878,49 M2 ( 1 Ha. lebih ) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan


- Sebelah Timur batas dengan : Sawah milik H. Suaib; - Sebelah Selatan batas dengan : Sawah milik H. Bintang; - Sebelah Barat batas dengan


2. Sebidang tanah pekarangan beserta sebuah bangunan rumah kayu yang ada diatasnya, luas tanah + 608,58 M2 , terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Jalanan;



- Sebelah Selatan batas dengan : Jalan Raya,; - Sebelah Barat batas dengan


3. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas + 3.603,6 M2 , terletak di Desa Campurjo ( Kuningan ), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

- Sebelah Utara batas dengan

: Jl. Provinsi poros polewali-majene;


: Milik Arief Djamaluddin;

- Sebelah Selatan batas dengan : Jalanan; - Sebelah Barat batas dengan

: Jalanan ;

4. Seperdua ( 50 % ) dari harta bersama yang diperoleh almarhum Husni Djamaluddin bersama istri keduanya ( drg. Hj. Rachmary ) yang berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan ukuran luas tanah + 96 M2 ( 8 x 12 M2 ), terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan


- Sebelah Timur batas dengan : Jalan Rambutan; - Sebelah Selatan batas dengan : Rumah milik Hj. Chasiani Tanjung,SH. - Sebelah Barat batas dengan

: Rumah dinas PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat / Para Pembanding telah dipertimbangkan dan telah dijawab oleh Majelis Hakim, yaitu dikabulkan sebagian dan ditolak sebagaian lainnya ; Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya bagian waris bagi masing-masing ahli waris almarhum Husni Djamaluddin, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada ketentuan pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan nash AlQur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

( x8ts? $tΒ $sVè=èO £⎯ßγn=sù È⎦÷⎫tGt⊥øO$# s−öθsù [™!$|¡ÎΣ £⎯ä. βÎ*sù Artinya : ”....... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan” ( An-Nisa’ : 11 );

Λä⎢ò2ts? $£ϑÏΒ ß⎯ßϑ›V9$# £⎯ßγn=sù Ó$s!uρ öΝà6s9 tβ$Ÿ2 βÎ*sù 4 Ó‰s9uρ öΝä3©9 ⎯à6tƒ öΝ©9 βÎ) óΟçFø.ts? $£ϑÏΒ ßìç/”9$# ∅ßγs9uρ 4 Artinya : ”...... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para Isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan” ( An-Nisa’ : 12 ) ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat I yang berkedudukan sebagai istri / janda almarhum, disamping memperoleh setengah bagian ( 50 % ) dari harta bersama, juga memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhum Husni Djamaluddin sebesar 1/8 atau 15/120 bagian ( 12,5 % ), sedangkan ahli waris lainnya yang terdiri dari lima orang anak perempuan yaitu :


Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama memperoleh bagian waris dari harta peninggalan almarhum Husni Djamaluddin sebesar 2/3 atau 80/120 bagian ( 66,6 % ) dari harta peninggalan ; Menimbang, bahwa dari hasil pembagian tersebut ternyata masih ada sisa atau dikenal dengan istilah ” radd” yaitu sebesar 25/120 bagian atau 20, 83 %; Menimbang, bahwa menurut salah satu konsep Fiqhi bahwa bagian yang tersisa tersebut diserahkan kepada ” Baitul Mal” akan tetapi karena kondisi saat ini ” Baitul Mal”

yang sesuai dengan konsepsi

Hukum Islam belum terbentuk, maka bagian

warisan yang tersisa tersebut diberikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan perinsip ” radd”; Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan ” radd”, maka menurut ” Jumhur Ulama” dan ” para ahli Ushul Fiqhi mutaakhirin” berpendapat bahwa sisa harta warisan ( radd) dikembalikan kepada ahli waris ” zawil- Furudh” selain suami/duda dan isteri/janda. Hal ini sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2010 hal. 169 dan dalil dari Kitab Mugnil- Muhtaj Juz III halaman 7 berbunyi :

G-p?eãRU L=Zeã gsã 2Q8=eäæ däUã #~æ=iü kÏ&n} Tã:ü lp=5ý&Uã û&YØp Artinya: Dan para ahli Fiqhi Mutaakhirin berpendapat bahwa jika baitul mal belum teratur ( dilembagakan dengan resmi), maka sisa harta warisan dibagi dengan radd kepada ahlul- Furudh selain suami dan isteri; Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan doktrin tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dalam perkara a quo sisa ( radd ) tersebut akan dikembalikan kepada ke 5 ( lima) orang anak almarhum Husni Djamaluddin tersebut, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut: Aslul- Masalah = 3 x 8 x 5 = 120 1. Tergugat I ( Drg. Hj Rachmary ) memperoleh bagian 1/8 atau 15/120 (12,5%) dari seluruh harta peninggalan ; 2. Penggugat I ( Titin Surtini ) memperoleh bagian 21/120 ( 17,5 %) dari seluruh harta peninggalan ; 3. Penggugat II ( Fajriani ) memperoleh bagian 21/120 ( 17, 5 %) dari seluruh harta peninggalan ;


4. Tergugat II ( Yuyun Yundini ) memperoleh bagian 21/120 ( 17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; 5. Tergugat III ( Laksmi Oktavia ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; 6. Tergugat IV ( Leoni Augusti ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; Menimbang, bahwa apabila dalam melaksanakan pembagian obyek sengketa / harta peninggalan baik yang berupa harta bawaan maupun harta bersama tersebut mengalami kesulitan tehnis sehingga tidak dapat dibagi secara natura / riil, maka pelaksanaan pembagian harus melalui pelelangan dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan ketentuan besaran bahagiannya sebagaimana ketentuan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa putusan ini mengikat kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang oleh Para Penggugat telah didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan pasal 192 R.Bg. Para tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renten; Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 231/Pdt.G/ 2011/PA Pol. tanggal 25 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H. baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dengan mengadili sendiri : Dalam eksepsi. -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk sebagian ;

-

Menyatakan nebis in idem yaitu : 1.

Obyek sengketa Nomor 12.1 dalam gugatan yaitu berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, luas tanah ± 379 M2 (11 x 34,50 M2 ) terletak hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

di Jalan H. Bau/Jalan Lasinrang No. 48 Makassar, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Makassar. 2.

Obyek sengketa Nomor 12.2 dalam gugatan yaitu berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, luas tanah ± 120 m2 ( 10 x 12 m2), terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Makassar.

- Menolak selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara 1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

2.

Menyatakan seorang laki-laki bernama Husni Djamaluddin alias Husni Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2004 atau setidak tidaknya pada tahun 2004 ;

3.

Menetapkan ahli waris yang ditinggalkan almarhum Husni Djamaluddin pada saat meninggal dunia dan berhak menerima bagian harta waris adalah sebagai berikut : 3.1. drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo sebagai istri / janda ( Tergugat I ); 3.2. Titin

Surtini

binti

Husni

Djamaluddin

sebagai

anak

perempuan

( Penggugat I ); 3.3. Fajriani binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan ( Penggugat II ); 3.4. Yuyun Yundini binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan ( Tergugat II ); 3.5. Laksmi Oktavia binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan ( Tergugat III); 3.6. Leony Augusti binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan ( Tergugat IV ); 4. Menetapkan harta / obyek sengketa nomor 12.3 dalam gugatan berupa sebidang tanah perumahan beserta sebuah bangunan rumah permanen dua tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, dengan ukuran luas tanah + 96 M2 ( 8 x 12 M2 ), terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara batas dengan


-

Sebelah Timur batas dengan

: Jalan Rambutan;

-

Sebelah Selatan batas dengan

: Rumah milik Hj. Chasiani Tanjung,SH.

-

Sebelah Barat batas dengan

: Rumah dinas PLN;


Adalah harta bersama milik almarhum Husni Djamaluddin dan istri keduanya nama drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo ; 5.

Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut diatas dibagi dua, setengah bagian ( 50 % ) diberikan kepada drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo selaku janda almarhum Husni djamaluddin, sedangkan

setengah bagian ( 50 % )

lainnya menjadi harta waris yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing ; 6. Menetapkan harta /obyek sengketa sebagai berikut : 6.1. Obyek sengketa nomor 6.1. dalam gugatan yaitu sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 10.878,49 M2 ( 1 Ha. lebih ) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan



: Sawah milik H. Suaib;


: Sawah milik H. Bintang;



6.2. Obyek sengketa nomor 6.2 dalam gugatan

yaitu sebidang tanah

pekarangan beserta sebuah bangunan rumah kayu yang ada diatasnya, luas tanah + 608,58 M2 , terletak di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Jalanan;



- Sebelah Selatan batas dengan : Jalan Raya,; - Sebelah Barat batas dengan


6.3. Obyek sengketa nomor 6.4 dalam gugatan

yaitu sebidang tanah

pekarangan dengan ukuran luas + 3.603,6 M2 , terletak di Desa Campurjo ( Kuningan ), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan

: Jalan Provinsi poros polewali-majene;


: Milik Arief Djamaluddin;

- Sebelah Selatan batas dengan : Jalanan; - Sebelah Barat batas dengan

: Jalanan ;

adalah harta peninggalan ( harta warisan ) almarhum Husni Djamaluddin yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;


7.

Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut : Ashlul Masalah = 3 x 8 x 5 = 120 7.1. Tergugat I ( Drg. Hj Rachmary ) memperoleh bagian 1/8 atau 15/120 ( 12.5 %) dari seluruh harta peninggalan ; 7.2. Penggugat I ( Titin Surtini ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; 7.3. Penggugat II ( Fajriani ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; 7.4. Tergugat II ( Yuyun Yundini ) memperoleh bagian 21/120 ( 17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ; 7.5. Tergugat III ( Laksmi Oktavia ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 %) dari seluruh harta peninggalan ; 7.6. Tergugat IV ( Leoni Augusti ) memperoleh bagian 21/120 (17,5 % ) dari seluruh harta peninggalan ;

8.

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta waris sebagaimana dictum angka 4 dan angka 6.1, 6.2 dan 6.3. tersebut diatas, untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bahagiannya yang telah ditetapkan pada poin 7.1. sd 7.6 tersebut di atas, dan apabila obyek-obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang kemudian harganya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing ;

9. Menghukum turut tergugat untuk mentaati putusan ini 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.308.000,- ( empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah ) secara tanggung renten. -

Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 12 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs H. Abdul Hakim, M.HI. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Februari 2013 dengan dibantu oleh hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 151/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Dra. Hj. Bungaliah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bungaliah

Perincian Biaya : Redaksi

: Rp. 5.000,-

Meterai

: Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Jumlah

: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak.


PTA.Mks

Recommend Documents