PTA.Mks

PUTUSAN Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara: 1

PEMBANDING,umur 66 tahun, agama Islam,

pendidikan

terakhir

S

2,

pekerjaan

pensiunan PNS., bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat I/Pembanding I; 2

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Pemkot Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat II/Pembanding II;

3

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan PDAM Kota Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat II/Pembanding III; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014, Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat II/Pembanding IIII diwakili oleh para kuasanya bernama Jaswadi, SH, Muh. Israq Mahmud, SHI, dan Andi Abd. Gaffar AP, SH., para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Topaz Raya I Blok C/24, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; Melawan

1

TERBANDING,umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Penggugat I/Terbanding I; Hal. 1 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

2

TERBANDING,umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II/ Terbanding II;

3

TERBANDING,umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III/Terbanding III;

4

TERBANDING,umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai Penggugat IV/Terbanding IV;

5

TERBANDING,

umur

22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta

Timur,

sebagai

Penggugat

V/Terbanding V; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2013, diwakili oleh para kuasanya bernama Husnah Husain, S.H. dan P. Zamhari Shar, SH, para Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L, No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; 6

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

7

TERBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir.S 1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding II; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Hal. 2 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian dalam Putusan

Pengadilan Agama

Makassar, Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung sebagai pewaris. 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung adalah H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali, Rafiuddin Hamarung bin Hamarung dan

Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin

Hamarung. 4. Menetapkan sebidang tanah 300 M2 yang terletak di Jl. Tupai Nomor 37, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Utara

: Lorong 13

-

Timur

: Panti Asuhan Binaan Basse

-

Selatan

: Rumah Bungkia

-

Barat

: Jalan Tupai adalah harta warisan H. Hamarung

Karaeng tinggi dan istrinya Karaeng lebong. 5. Menetapkan bagian masing-masing: -

Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung mendapat

-

Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung mendapat 8/28 bagian

4/28 bagian

Hal. 3 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

-

Rafiuddin Hamarung bin Hamarung mendapat

8/28 bagian

-

Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung mendapat

8/28 bagian Jumlah: 28/28 bagian

6. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Hj Nursiah Hamarung bin Hamarung jatuh kepada ahli warisnya dengan pembagian: -

H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali mendapat

-

Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung mendapat 1/28 bagian

-

Rafiuddin Hamarung bin Hamarung mendapat

2/28 bagian

1/28 bagian Jumlah : 4/28 bagian

7. Menetapkan bagian Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung jatuh kepada ahli waris dengan pembagian: -Miko

M Zaki Libriandono bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat

2/28

bagian -Donny M Reza Ariando bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat

2/28

bagian -Rinno M. Alim Gemiando bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat

2/28

bagian -Luudy M. Jafar Zein Viriando bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat 2/28 bagian Jumlah : 8/28 bagian

8. Menetapkan obyek berupa bangunan rumah yang berada di atas tanah seluas 300 M2 yang terletak

di Jl. Tupai Nomor 37, Kelurahan

Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

dengan

batas-batas sebagai berikut: -

Utara

: Lorong 13

-

Timur


-

Selatan : Rumah Bungkia


-

Barat

: Jalan Tupai adalah harta bersama antara H. Syamsuddin

Manggasali bin Manggasali dan

Hj. Nursiah Hamarung binti

Hamarung. 9.

Menyatakan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada point 4 di atas adalah milik Penggugat I dan ½ (seperdua) bagian adalah milik almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung.

10. Menyatakan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama milik almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung adalah warisan yang akan dibagi kepada seluruh ahli warisnya. 11. Menetapkan bagian masing-masing terhadap obyek sengketa point 8 di atas, yaitu: -

H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali mendapat

6/8 bagian

-

Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung mendapat

1/8 bagian

-

Rafiuddin Hamarung bin Hamarung mendapat mendapat

1/8 bagian

Jumlah: 8/8 bagian 12. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, seluruh obyek sengketa tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. 13.

Menghukum para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp. 4.622.000,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

14. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya. Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 10 Nopember 2014, yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan

Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan pernyataan banding

tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan masing-masing pada tanggal 1 Desember 2014. Hal. 5 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Membaca memori banding tertanggal 27 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal yang sama, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing

pada

tanggal 9 Desember 2014. Membaca kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak para Pembanding melalui Lurah; Membaca relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada para pihak Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 2 Desember 2014 dan 4 Desember 2014, ternyata sampai dengan dikirimkannya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, para pihak tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan oleh karena itu secara formal

perundang-undangan

permohonan

banding

yang tersebut

berlaku, harus

dinyatakan dapat diterima. Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar yang dimohonkan banding

dalam perkara a quo

sepanjang penolakan atas

obyek

sengketa pada point II (b, c, dan e) adalah sudah tepat dan benar, namun yang menjadi titik tolak keberatan pada memori banding a quo, adalah Pertimbangan/Amar putusan Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan obyek sengketa

pada point

(11a) berupa tanah dan

bangunan rumah di atasnya di mana Hakim

Pertama telah

mempertimbangkan

harta

sebagai

harta

bersama

dan

warisan


Penggugat

I/Terbanding

I selaku mantan suami Almarhumah Hj.

Nursiah Hamarung binti Hamarung . Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan obyek sengketa pada point (11a) posita gugatan adalah jelas pertimbangan hukum yang keliru/tidak benar, oleh karena

di

samping tidak didasarkan pada alat bukti yang ada juga kedudukan hukum

dari obyek sengketa

a quo adalah

merupakan harta

peninggalan orang tua Tergugat 1 dan kakek dari Tergugat II dan Turut Tergugat II dan seterusnya

orang tua dari almarhumah Hj. Nursiah

Hamarung binti Hamarung in casu mertua dari Penggugat 1/Terbanding I, dan karenanya tidak

dapat dikualifikasi

sebagai harta bersama

menurut ketentuan hukum yang berlaku . 2. Bahwa riwayat obyek sengketa pada point (11a) posita gugatan pada mulanya merupakan

asset Pemerintah

Kota Makassar,

yang telah

dikuasai/ditempati oleh H. Hamarung Dg Tinggi sejak tahun 1940-an dan kemudian pada tahun 1983, Pemerintah Kota Makassar selaku pemilik asset telah melepaskan haknya kepada H. Hamarung Dg. Tinggi dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah), hal tersebut telah dibuktikan pada bukti surat T1. Bahwa bukti surat T1 berupa surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.593.3-192 Tentang Pengesahan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota

Madya Daerah Tk II Ujung Pandang

tanggal 26 April 1983, adalah merupakan bukti otentik di mana obyek yang dilepaskan oleh pemerintah kepada Almarhum H. Hamarung Dg. Tinggi adalah tanah dengan luas 300 m2 dan bangunan rumah di atasnya, di mana bangunan rumah termaksud sudah ada sejak tahun 1940-an sampai saat sekarang ini belum pernah berubah bentuk/tidak pernah terganti bangunannya dan bahkan tidak ada bukti pernah ada pembangunan ulang.


3. bahwa bukti surat T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII dan T.VIII yang telah membuktikan bahwa di samping H, Hamarung Dg. Tinggi selaku pemilik berdasarkan bukti surat T.I termaksud di atas, juga adalah pihak yang menguasai objek sengketa pada poin (11a), di mana dari bukti-bukti surat a quo sama sekali tidak ada yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama antara Penggugat I/Terbanding I dengan istri yang bernama Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, oleh karenanya Pertimbangan dan Amar Putusan Pengadilan Agama Makassar yang menilai objek sengketa a quo sebagai harta bersama dan warisan dengan alasan pernah dilakukan pembongkaran dan pembangunan ulang pada tahun 1994 adalah tanpa dasar hukum/tidak ada alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan. 4. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan objek sangketa (11a) posita gugatan, sebagai harta bersama dan harta warisan Penggugat I/Terbanding I ternyata hanya berdasarkan pada keterangan saksi Penggugat I/Terbanding yaitu ’’Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut terungkap fakta-fakta : - Rumah objek sangketa dirobohkan dan dibangun ulang pada tahun 1994 dan selesai 1995 - Bahwa yang membiayai

pembangunan rumah adalah H.

Syamsudin Manggasali dengan Almarhumah Hj, Nursiah Hamarung binti Hamarung; - Bahwa biayanya berasal dari penjualan rumah

H, Syamsuddin

Manggasali dengan almarhumah Hj, Nursiah Hamarung binti Hamarung di Cempaka Putih Jakarta - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pembangunan rumah tersebut; (vide Putusan halaman 30) Bahwa tehadap Pertimbangan Hakim Pertama perihal fakta-fakta termaksud, Hal. 8 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

adalah keliru/ tidak benar adanya dengan alasan: a. Bahwa sepanjang keterangan saksi-saksi Penggugat I/Terbanding I sama sekali tidak ada keterangan yang diberikan di sidang Pengadilan bahwa Rumah objek sengketa

dirobohkan/dibongkar dan dibangun

ulang pada tahun 1994 dan selesai 1995, sehingga Hakim Pengadilan Agama telah nyata melakukan rekayasa fakta karena mengfaktakan sesuatu hal yang sesungguhnya saksi tidak pernah memberi keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar a quo adalah menyesatkan, b. bahwa perihal mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa pembiayaan pembangunan rumah yang dimaksud, yang disebutkan berasal dari penjualan rumah Penggugat I/Terbanding I di Cempaka Putih Jakarta adalah tidak benar oleh karena keterangan saksi bukan diperoleh

dari

pengetahuan

dan

pengalamannya

sendiri,

tetapi

berdasarkan pemberitahuan/penyampaian Penggugat I/Terbanding I, sehingga keterangannya bersifat de auditu. Bahwa demikian juga hasil pemeriksaan setempat atas rumah objek sangketa faktanya, bahwa rumah objek sangketa a quo adalah bangunan tua/model lama yang tidak ada tanda-tanda pernah dibongkar/ dirobohkan, kemudian dibangun kembali pada tahun 1994-1995, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama. c.

bahwa demikian pula jika dilihat dari alat bukti tertulis yang dimajukan Penggugat I/Terbanding I, sama sekali tidak ada dokumen baik dokumen bangunan (IMB), maupun dokumen lainnya berupa gambar maupun Rencana Anggaran Belanja padahal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bangunan baru harus didasarkan pada dokumen-dokumen hukum sebagaimana termaksud. Bahwa dengan tidak adanya alat bukti berupa izin mendirikan bangunan (IMB)

gambar

dan

Rencana

Anggaran

Bangunan

(RAB)

telah

menunjukan/membuktikan bahwa Penggugat I/Terbanding I, tidak Hal. 9 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

pernah merobohkan serta membangun kembali rumah objek sengketa pada tahun 1994, sehingga putusan Hakim Pertama yang mengabulkan rumah objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat I/Terbanding I dengan istrinya almarhumah Hj, Nursiah Hamarung binti Hamarung adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan/tanpa dasar pembuktian; 5. bahwa mengenai Pertimbangan Hakim Pertama perihal objek tanah dengan luas 300 m2, (vide posita gugatan poin 11a), yang di pertimbangkan oleh

hakim pertama sebagai harta peninggalan

Almarhum H. Hamarung Dg, Tinggi dengan ini Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/para Pembanding

sependapat dengan putusan Hakim

Pertama, oleh karena berdasarkan alat bukti yang sah (vide bukti surat TI s/d TVII) adalah terbukti milik H. Hamarung Dg. Tinggi. Bahwa namun yang menjadi keberatan atas Putusan Hakim Pertama masih memandang

Penggugat I/Terbanding I sebagai ahli waris

Almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung,

sehingga masih

berhak memperoleh hak waris sebesar 2/28 (dua per dua puluh delapan) bagian adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum kewarisan dengan alasan: a. Bahwa Penggugat I/Terbanding I selaku, mantan suami Almarhumah Hj. Nursiah Hamarung Binti Hamarung, tentu dari segi hukum kewarisan pasti mempunyai batas waktu yaitu sampai

dengan

Penggugat I/Terbanding I menikah lagi dengan wanita lain ; b. Bahwa Penggugat I/Terbanding I

selaku duda almarhumah

Hj.

Nursiah Hamarung binti Hamarung, terbukti sudah menikah dengan perempuan yang bernama DR. Zaenab Djafar, sebelum mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini ; c. Bahwa dengan adanya kenyataan di mana Penggugat I/Pembanding I terbukti telah menikah dengan perempuan yang bernama DR. Zaenab Djafar termaksud, adalah menjadi bukti terputusnya hubungan Hal. 10 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

kewarisan antara Penggugat I/Terbanding I dengan almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung ; Sehingga dengan demikian Putusan Hakim Pertama yang menyatakan Penggugat I/Terbanding I sebagi ahli waris

Almarhumah Hj. Nursiah

Hamarung binti Hamarung dan mendapat hak waris 2/28 (dua per dua puluh delapan) bagian adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah hukum kewarisan, sehingga harus dibatalkan ; Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut: Terhadap keberatan Pertama Bahwa Majelis Hakim

dalam memutus perkara

ini sudah sesuai

dengan pertimbangan hukumnya, di mana majelis hakim telah memutuskan bagian yang menjadi harta

bersama, sehingga dengan demikian

Terbanding/Para Penggugat

menerima seluruh pertimbangan

para hukum

keputusan a quo, Para Pembanding seharusnya membaca dengan baik isi putusan a quo dengan cermat, teliti dan seksama, karena dalam amar putusannya, majelis hakim telah menetapkan dengan bijak tentang ; 1.

Sebidang tanah yaitu objek sengketa point 11a adalah harta warisan H. Hamarung Karaeng Tinggi dan isterinya Karaeng Lebong yang harus dibagikan kepada anaknya yang masing-masing bernama : Hj.Nursiah

Hamarung

binti

Hamarung,

Rafiuddin

Hamarung

bin

Hamarung, Drs. Arifuddin Hamarung, M.Si. bin Hamarung dan Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung . Mengingat bahwa Hj. Nursiah meninggal dunia

maka bagiannya jatuh

Syamsuddin Manggasali Muhiddin

Hamarung binti Hamarung

bagiannya jatuh

dengan Ir.

telah meninggal dunia maka

kepada ahli warisnya

bernama: Miko M. Zaki

kepada suaminya H.

(Terbanding I), begitu juga

Hamarung bin Hamarung

telah

yaitu anak-anaknya

yang

Libriandono bin Ir. Muhiddin Hamarung Hal. 11 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

(Terbanding II), Donny M. Reza

Ariando bin Ir. Muhiddin Hamarung

(Tergugat III), Rino M. Alim Gerniandi bin Ir. Muhiddin Hamarung (Tertgugat IV) dan Luudy M. Jafar Zein Viriando bin Ir. Muhiddin Hamarung (Tergugat V), Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

dunia

mempunyai

hubungan

darah

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam karena hukum untuk menjadi

atau

hubungan

dan tidak terhalang

ahli waris“, dengan demikian

Para

Terbanding berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut ; 2. Bangunan rumah, yang berdiri di atas tanah objek sengketa point 11a adalah harta bersama

antara H. Syamsuddin Manggasali bin

Manggasali dan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, hal itu sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama “ dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “. Mengingat bangunan atau rumah permanen tersebut dibangun pada saat Terbanding I dan isterinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung masih hidup dan terikat perkawinan, sehingga sangat patut dan wajar apabila harta bersama tersebut

dibagi dua, seperdua untuk H. Syamsuddin Manggasali bin

Manggasali dan seperdua untuk Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung . Terhadap keberatan ke Dua Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim, tentang riwayat objek sengketa point 11a yang didalilkan oleh para Pembanding merupakan asset Pemerintah Kota Makassar

dan kemudian dilepas

kompensasi kepada H. Hamarung Karaeng Tinggi

disertai dengan

yaitu orang tua dari

pada Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, sudah betul. Yang menjadi pertanyaan

adalah siapa ahli waris

almarhum H. Hamarung Karaeng

Tinggi?, bukankah yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anaknya yaitu, Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, Rafiuddin Hamarung bin Hal. 12 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Hamarung, Drs. Arifuddin Hamarung, M.Si. bin Hamarung dan Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung. Bahwa karena Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung telah meninggal dunia maka sangatlah wajar apabila suaminya menjadi ahli warisnya yaitu Terbanding I, begitu juga dengan Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung karena telah meninggal dunia, maka sangat pantas apabila ahli warisnya jatuh kepada anak-anaknya yaitu Terbanding I, III, IV dan V ; Mengenai bangunan yang berdiri di atas objek sengketa tersebut dan didalilkan para Pembanding bahwa tidak pernah berubah bentuk sejak dari tahun 1990-an, adalah sangat ironi sekali. Karena fakta dan kenyataan di persidangan bahwa bangunan tersebut telah dirobohkan dan dibangun ulang pada pada tahun 1994 oleh Terbanding I dan isterinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung dengan biaya dari hasil penjualan rumahnya yang terletak di Cempaka Putih Jakarta, di mana saat pembangunan rumah tersebut, para Pembanding tidak melakukan protes atau keberatan, sampai bangunan tersebut selesai dan ditempati oleh Terbanding I dan isterinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung ;


Terhadap keberatan ke Tiga Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam hal ini sangat jelas, kiranya para Pembanding menelaah persoalan ini dengan baik, sehingga apa yang didalilkan

oleh para Pembanding tidak perlu terjadi. Sekali lagi para

Tebanding

katakan, bahwa tanah yang ada

pada objek sengketa 11a

adalah benar tanah milik H. Hamarung Karaeng Tinggi, karena almarhum H. Hamarung Karaeng Tinggi

sudah meninggal dunia

maka jatuh ke ahli

warisnya yaitu, Hj, Nursiah Hamarung binti Hamarung (istri Terbanding I), Pembanding I, Turut Terbanding III dan Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung (orang tua Pembanding II, III, IV dan V). sebagaimana termaksud dalam

yang

Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Duda

mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperempat bagian” . Bahwa karena bangunan yang berdiri di atasnya telah dirobohkan dan dibangun kembali oleh Terbanding I dan istrinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, maka bangunan tersebut merupakan harta bersama

antara

Terbanding I dan isterinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung ; Terhadap keberatan ke Empat Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim dalam amar putusannya vide putusan halaman 30 yang didalilkan oleh para Pembanding keliru dan tidak benar adanya, adalah sangat tidak beralasan, karena : a. Bahwa saksi Para Pembanding yaitu Drs. Abdullah bin K.H. Busra telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa, pada dasarnya tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Tupai No. 37 Makassar, sudah ada sebelum H. Syamsuddin dan almarhum Hj. Nursiah

menikah, namun bangunan lama dirobohkan lalu dibangun

kembali dengan bangunan baru

dan waktu itu tidak ada pihak yang

keberatan (vide putusan halaman 19) dan Sudirman bin Amir Hamsah memberikan keterangan bahwa saksi mulai membangun rumah itu sejak


tahun 1994 dan selesai tahun 1995 karena rumah cukup besar

dan

proses pengerjaannya cukup lama (vide putusan halaman 20) . b. Bahwa keterangan saksi Drs. Abdullah bin K.H. Busra tentang hasil penjualan rumah Terbanding I di Cempaka Putih Jakarta, yang dipakai membangun rumah yang menjadi objek sengketa point 11a, adalah berdasarkan dengan apa yang dilihat dan diketahui oleh saksi, karena saksi kenal baik dan sering cerita dengan Terbanding I, serta saksi juga sering ke rumah Terbanding I yang di Cempaka Putih Jakarta. Adapun mengenai keadaan rumah obyek sengketa poin 11a waktu dilakukan pemeriksaan setempat, telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Terbanding, karena sangat jelas bangunan yang berdiri itu bukan bangunan

tahun 1940-an

sebagaimana yang didalilkan

oleh Para

Pembanding; c.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam hal ini tentang keharusan IMB, Gambar dan RAB sebagai alat bukti surat pembuktian di persidangan

untuk bisa membuktikan

agar

dalam gugatan

tersebut bisa dikabulkan, adalah sangat tidak beralasan. Karena dalam persidangan Para Terbanding telah mendalilkan bahwa bangunan atau rumah objek sengketa telah dibangun oleh Terbanding I bersama isterinya Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi, namun Para Pembanding tidak melakukan bantahan atas dalil tersebut dengan mengajukan bukti surat akan adanya IMB atas nama para Pembanding ; Terhadap keberatan ke Lima Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang keberadaan Terbanding I sebagai ahli waris dari isterinya Hj. Nursiah Hamarung Binti Hamarung dan mendapat bagian dari warisan

tersebut, sudah betul. Adapun keberatan

Para Pembanding sangat tidak beralasan, dengan dalil sebagai berikut : a. Bahwa Terbanding I

menikah dengan Hj. Nursiah Hamarung binti

Hamarung pada tanggal 5 Mei 1974 dan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2006 karena sakit, Hal. 15 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

selama Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung masih hidup, dia tidak pernah bercerai dengan Terbanding I, sehingga status keduanya masih suami isteri, bukan sebagai mantan isteri. Adapun tentang adanya batasan waktu untuk menjadi ahli waris seperti yang didalilkan oleh Para Pembanding adalah

keliru.

kedudukannya sebagai ahli waris

Malah Terbanding I

diperkuat

sesuai dengan Pasal 174 ayat (1)

huruf b Kompilasi Hukum Islam ; b. Bahwa adapun Terbanding I telah menikah dengan perempuan lain yang bernama dr. Zaenab Djafar pada bulan Maret 2008, yaitu dua tahun setelah meninggalnya

istri pertama

Terbanding I yang bernama Hj.

Nursiah Hamarung Binti Hamarung

tidak memutuskan hubungan

Terbanding

Hamarung

I

dengan

Hj.

Nursiah

Binti

Hamarung,

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding ; c.

Bahwa pernikahan antara Terbanding I dengan perempuan lain yang bernama dr. Zaenab Djafar tidak bisa dikatakan otomatis menjadikan hubungan kewarisan

antara Terbanding I

dengan Hj. Nursiah

Hamarung Binti Hamarung terputus, karena tidak sesuai dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

Memori Banding dan

Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memandang

perlu

mempertimbangkan

tentang

pencantuman

kelurahan dan kecamatan terkait dengan identitas/tempat tinggal

nama

Tergugat

I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks. tersebut sebagai berikut: Hal. 16 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Menimbang bahwa dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 3 Januari 2014 dan perbaikan gugatan tanggal 25 Maret 2014, nama kelurahan dan kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut tercantum Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Ujung Pandang; oleh karena ternyata dalam jawabannya atas gugatan tersebut para Tergugat/Turut Tergugat tidak membantah tentang nama kelurahan dan kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya, maka nama kelurahan dan kecamatan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang; Menimbang bahwa demikian pula pencantuman nama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Turut Tergugat III, yakni dalam surat gugatan para Penggugat dan perbaikannya tersebut adalah Kecamatan Mariso, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut tercantum Kecamatan Ujung Pandang, oleh karena ternyata dalam jawabannya atas gugatan tersebut Turut Tergugat III tidak membantah tentang nama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya, maka kecamatan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi Kecamatan Mariso; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Juni 2014, yang amarnya pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya; sehubungan dengan Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah: Hal. 17 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

- Berkaitan dengan subyek gugatan, yakni ditempatkannya anak dari Tergugat I adalah keliru/tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat error in persona; - Berkaitan dengan obyek gugatan, yakni tidak disebutkannya kapan perolehan obyek sengketa 11a berupa tanah 300 m2, sehingga gugatan obscuur libel, dan tentang obyek sengketa 11b dan 11c tanpa disebutkan siapakah pembelinya, serta obyek sengketa 11 d telah dibeli oleh Hajrah Dg Ratu tetapi yang bersangkutan tidak ditempatkan sebagai Tergugat., dan terakhir tentang obyek sengketa 11e hanya berdasarkan asumsi bukan fakta; Menimbang bahwa dalil eksepsi tersebut bertujuan agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (eksepsi prosesuil) dan bukan bertujuan untuk menyatakan bahwa hakim tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg tentang eksepsi tersebut seharusnya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan hal-hal yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, amar Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 3 Juni 2014 dan amar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014, harus diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam Putusan a quo. DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa tentang gugatan para Penggugat terkait dengan susunan keahliwarisan almarhum Hamarung Karaeng Tinggi, almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, serta almarhum Ir. Muhiddin Hamarung

bin

Hamarung,

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

telah

mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan Hal. 18 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan H. Syamsuddin Manggasali (Penggugat I) yang telah dipertimbangkan sebagai salah satu ahli waris almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut: - bahwa berdasarkan Pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, dan hal ini adalah implementasi dari ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al Qur’an Surah An Nisa ayat 11: - bahwa ketentuan duda sebagai ahli waris tidak gugur meskipun yang bersangkutan kemudian kawin lagi dengan perempuan lain, karena hukum kewarisan Islam adalah berdasarkan pada asas ijbari, yakni pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya yang mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan langsung dengan almarhum/almarhumah dengan sendirinya menjadi ahli waris, dan tidak ada hak bagi kerabat ahli waris tersebut untuk menolak sebagai ahli waris, baik pembagian harta warisan dilakukan segera setelah meninggalnya pewaris atau di kemudian hari; kedudukan sebagai ahli waris bisa gugur apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam; - bahwa oleh karena tidak ternyata H. Syamsuddin Manggasali telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka kedudukannya sebagai ahli waris Hj. Nursiah Hamarung dalam perkara a quo bisa ditetapkan, meskipun belakangan ternyata yang bersangkutan menikah lagi; Menimbang bahwa berkaitan dengan obyek sengketa pada posita gugatan para Penggugat angka 11 a berupa sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Tupai No. 37, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang,

Kota

Makassar,

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

telah


mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks yang menyatakan menolak gugatan obyek sengketa tersebut dapat dikuatkan; Menimbang bahwa tentang obyek sengketa angka 11 a berupa sebidang tanah seluas 300 M2 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mempertimbangkan dengan benar bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum H. Hamarung Karaeng Tinggi dan istrinya bernama Karaeng Lebong dan kemudian dipertimbangkan pula pembagiannya kepada para ahli warisnya, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa meskipun dalam petitum (primair) para Penggugat tidak menggugat pembagian harta peninggalan almarhum H. Hamarung Karaeng Tinggi dan almarhumah Karaeng Lebong, namun karena di dalam harta peninggalan tersebut terdapat bagian Hj. Nursiah Hamarung yang dalam perkara a quo digugat oleh para Penggugat, maka dengan mengacu pada petitum subsidair gugatan para Penggugat, adalah dipandang lebih adil dan bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa harta warisan tersebut secara tuntas dengan menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan H. Hamarung Karaeng Tinggi dan almarhumah Karaeng Lebong, serta menetapkan pembagiannya kepada para ahli warisnya. Menimbang bahwa tentang obyek sengketa angka 11 a berupa bangunan rumah di atas tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Tupai No. 37 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa angka 11 a tersebut bukan harta bersama Penggugat I dengan Hj. Nursiah Hamarung,


karena harta tersebut telah ada sebelum Penggugat I menikah dengan Hj. Nursiah Hamarung, dan sehubungan dengan jawaban tersebut para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya adalah milik orangtua Hj. Nursiah Hamarung, akan tetapi telah diberikan kepada Hj. Nursdiah Hamarung yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual beli secara lisan, atas dasar itu bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan oleh Penggugat I dan dibangun rumah baru pada tahun 1995; dan sehubungan dengan hal tersebut dalam dupliknya para Tergugat telah membantahnya; Menimbang bahwa tidak ternyata para Penggugat mempunyai cukup bukti tentang kesepakatan jual beli secara lisan obyek sengketa tersebut dari H. Hamarung Dg Tinggi kepada Hj. Nursiah Hamarung, oleh karena itu dalil para Penggugat tentang kesepakatan jual beli secara lisan tersebut tidak terbukti; Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 11/Pdt.G/ 2014/PA Mks. Tanggal 10 Juni 2014, sehubungan dengan bangunan rumah di Jalan Tupai No. 37 tersebut, Saksi Drs. Abdullah bin KH Busra menerangkan bahwa telah ada bangunan rumah tersebut sebelum Penggugat I menikah dengan Hj. Nursiah Hamarung, kemudian bangunan tersebut diruntuhkan selanjutnya keduanya mendirikan bangunan baru; keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman bin Amir Hamzah yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan renovasi rumah sekitar 97% perombakan bangunan yang mulai dibangun tahun 1994 selesai tahun 1995; dan dari keterangan para Saksi Penggugat I yang saling bersesuaian telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa semula ada bangunan rumah lama di Jalan Tupai No. 37 tersebut; - Bahwa bangunan rumah lama tersebut dirobohkan lalu direnovasi oleh Penggugat I setelah menikah dengan Hj. Nursiah Hamarung; Menimbang bahwa dalam jawab menjawab tidak ternyata para Hal. 21 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Tergugat menyatakan keberatan terhadap pembangunan/renovasi rumah tersebut, pula tidak terdapat cukup bukti bahwa pembangunan tersebut menggunakan dana dari para Tergugat dan Turut Tergugat; oleh karena pembangunannya dilakukan pada masa ketika bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat I dan Hj. Nursiah Hamarung yang terikat dalam pernikahan yang sah, dan tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka dapatlah ditarik persangkaan bahwa Penggugat I dan Hj. Nursiah Hamarunglah yang membiayai pembangunan renovasi rumah tersebut, dan oleh karena itu bangunan rumah obyek sengketa pada posita gugatan angka 11 a tersebut adalah harta bersama Penggugat I dengan Hj. Nursiah Hamarung; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 yang menetapkan bahwa bangunan rumah di atas tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Tupai No. 37 tersebut adalah harta bersama Penggugat I dengan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung dapat dikuatkan; Menimbang bahwa mengenai gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa pada posita angka 11b, 11c, dan 11d, Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah

mempertimbangkan

dengan

benar,

oleh

karena

itu

pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majellis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan para Penggugat atas obyek sengketa pada posita gugatan angka 11 b, 11, c dan 11 d, para Penggugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berkut: - bahwa obyek sengketa poin 11 b bukan harta bersama, karena diperoleh orangtua Hj. Nursiah Hamarung dari orang tuanya sebagai warisan; - bahwa obyek sengketa poin 11 c tidak jelas obyeknya dan milik siapa, yang jelas Tergugat I tidak mengetahui obyek termaksud;


- bahwa obyek sengketa poin 11 d adalah tidak benar adanya, tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak berada dalam penguasaan Tergugat; Menimbang

bahwa

oleh

karena

adanya

bantahan

dari

para

Tergugat/Turut Tergugat tersebut, maka disamping para Penggugat harus membuktikannya, juga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut dan kesesuaian identitas obyek sengketa antara yang tercantum dalam posita gugatan dengan kenyataan yang sebenarnya; Menimbang bahwa oleh karena ternyata pihak Penggugat tidak membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan setempat yang dimaksud, maka keberadaan obyek sengketa tersebut dan kesesuaian identitasnya menjadi tidak jelas, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian amar Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 berkaitan dengan obyek sengketa angka 11 b, 11 c, dan 11 d yang dinyatakan tidak dapat diterima, dapat dikuatkan; Menimbang bahwa mengenai gugatan para Penggugat pada posita angka 11 e berupa penghasilan sawah pada posita gugatan angka 11b, 11 c, dan 11 d, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 berkaitan dengan obyek sengketa angka 11 e yang dinyatakan tidak dapat diterima, dapat dikuatkan; Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah ternyata obyek sengketa harta warisan dalam perkara a quo sebagian adalah harta bersama yang menjadi hak Penggugat I dan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung, dan sebagian lainnya ternyata merupakan harta warisan Hamarung Karaeng Tinggi dan Karaeng Lebong yang menjadi hak ahli warisnya, oleh karena dua orang ahli waris di antaranya telah meninggal dunia sehingga bagiannya diwaris oleh Hal. 23 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

ahli warisnya masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menghitung bagian-bagian ahli waris tersebut sebagai berikut: A. Harta warisan Hj. Nursiah Hamarung berupa ½ (seperdua) dari bangunan rumah yang terletak di Jalan Tupai no. 37, Kota Makassar, dibagi kepada ahli warisnya dengan bagian-bagian sebagai berikut: 1) H. Syamsuddin Manggasali (duda), karena tidak mempunyai anak, sesuai Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapat ½ (seperdua) atau 2/4 bagian; 2) Sisanya ½ (seperdua) bagian, untuk dua orang saudara laki-laki se ayah se ibu, (Drs. Arifuddin Hamarung dan Rafiuddin Hamarung) masing-masing mendapat ¼ (seperempat) bagian. B. Harta warisan Hamarung Karaeng Tinggi dan Karaeng Lebong berupa sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di Jalan Tupai No. 37, dengan batas-batas: -

Sebelah utara

: Lorong 13

-

Sebelah timur


-

Sebelah Selatan : Rumah Bungkia

-

Sebelah Barat

: Jalan Tupai;

dibagi kepada para ahli warisnya yang terdiri dari seorang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki, sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, maka perbandingannya adalah 1 : 2 : 2 : 2, jumlah perbandingan 7, sehingga bagian masing-masing: 1) Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung mendapat 1/7 bagian; 2) Drs. Arifudin Hamarung bin Hamarung mendapat 2/7 bagian;


3) Rafiuddin Hamarung bin Hamarung mendapat 2/7 bagian; 4) Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung mendapat 2/7 bagian; C. Harta warisan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung yang diperoleh dari pembagian harta warisan Hamarung Karaeng Tinggi dan Karaeng Lebong sebesar 1/7 atau 4/28 bagian, dibagi kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagaimana tercantum pada huruf A, yakni: 1) H. Syamsuddin Manggasali (duda), karena tidak mempunyai anak, mendapat ½ x 1/7 = 1/14 (seperempat belas) atau 2/28 bagian; 2) Sisanya ½ x 1/7 = 1/14 (seperempat belas) atau 2/28 bagian, untuk dua orang saudara laki-laki se ayah se ibu, (Drs. Arifuddin Hamarung dan Rafiuddin Hamarung) masing-masing mendapat 1/28 (seperdua puluh delapan) bagian. D. Harta warisan Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung yang diperoleh dari pembagian harta warisan Hamarung Karaeng Tinggi dan Karaeng Lebong sebesar 2/7 atau 8/28 bagian, dibagi kepada ahli warisnya yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki, dengan bagian yang sama, yakni: 1) Miko M Zaki Libriandono bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat ¼ x 2/7 = 2/28 (dua perdua puluh delapan) bagian 2) Donny M Reza Ariando bin Ir. Muhiddin Hamarung ¼ x 2/7 = 2/28 (dua perdua puluh delapan) bagian 3) Rinno M. Alim Gemiando bin Ir. Muhiddin Hamarung ¼ x 2/7 = 2/28 (dua perdua puluh delapan) bagian 4) Luudy M. Jafar Zein Viriando bin Ir. Muhiddin Hamarung ¼ x 2/7 = 2/28 (dua perdua puluh delapan) bagian. Menimbang bahwa dalam hal pembagian harta warisan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara langsung dan harus dijual lelang, maka berdasarkan Pasal 216 ayat (1) RBg. penjualan lelang dilakukan dengan bantuan kantor lelang negara, dalam hal ini sesuai dengan Vendu Reglemen Hal. 25 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Ordonantie, Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Staatsblad 1941:3, dan beberapa peraturan perundangundangan dari Menteri Keuangan berkaitan dengan lelang dan petunjuk pelaksanaannya, maka Kantor Lelang Negeri yang berwenang melakukan lelang terkait dengan eksekusi putusan pengadilan, sejak

tahun 2006

berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tercantum dalam Putusan a quo; Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat Pertama dibebankan kepada para Tergugat/para Turut Tergugat, dan biaya di tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II/ Pembanding. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berlaku; MENGADILI - Menyatakan I/Pembanding

permohonan I,

banding

Tergugat

yang

II/Pembanding

diajukan II

dan

oleh

Tergugat

Turut

Tergugat

II/Pembanding III, dapat diterima. - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/ 2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II; Hal. 26 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung adalah : 2.1. H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali (duda/Penggugat I), 2.2. Rafiuddin Hamarung bin Hamarung (saudara laki-laki se ayah se ibu/Turut Tergugat III), 2.3. Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung (saudara laki-laki se ayah se ibu/Tergugat I). 3. Menetapkan obyek berupa bangunan rumah yang berada di atas tanah seluas 300 M2 yang terletak

di Jl. Tupai Nomor 37, Kelurahan

Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

dengan

batas-batas: - Sebelah utara

: Lorong 13

- Sebelah timur


- Sebelah Selatan

: Rumah Bungkia

- Sebelah Barat

: Jalan Tupai;

adalah

harta

bersama antara

H. Syamsuddin

Manggasali bin

Manggasali (Penggugat I) dan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung. 4. Menyatakan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 3 di atas adalah milik H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali (Penggugat

I) dan ½ (seperdua) bagian adalah milik

almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung.

5. Menyatakan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung pada amar angka 4 adalah harta Hal. 27 dari 31 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2015/PTA.Mks

warisan yang akan dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang tercantum pada amar angka 2.

6. Menetapkan pembagian harta warisan almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung pada amar angka 5 tersebut kepada ahli warisnya sebagai berikut: 6.1. H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali

(Penggugat I)

mendapat 2/4 bagian; 6.2. Rafiuddin Hamarung bin Hamarung (Turut Tergugat III) mendapat ¼ bagian; 6.3. Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung (Tergugat I) mendapat ¼ bagian;

7. Menetapkan ahli waris Hamarung Karaeng Tinggi dan Karaeng Lebong adalah: 7.1. Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung (anak perempuan). 7.2. Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung (anak laki-laki). 7.3. Rafiuddin Hamarung bin Hamarung (anak laki-laki). 7.4. Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung (anak laki-laki). 8. Menetapkan sebidang tanah 300 M2 yang terletak di Jl. Tupai Nomor 37, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan batas-batas: -

Sebelah utara

: Lorong 13

-

Sebelah timur


-

Sebelah selatan : Rumah Bungkia

-

Sebelah barat

: Jalan Tupai;


adalah harta warisan H. Hamarung Karaeng Tinggi dan istrinya Karaeng Lebong. 9. Menetapkan pembagian harta warisan H. Hamarung Karaeng Tinggi dan istrinya Karaeng Lebong kepada para ahli warisnya sebagai berikut: 9.1. Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung mendapat 1/7 bagian 9.2. Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung mendapat 2/7 bagian 9.3. Rafiuddin Hamarung bin Hamarung mendapat 2/7 bagian 9.4. Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung mendapat 2/7 bagian 10. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung dari harta warisan yang tercantum pada amar angka 9.1 (1/7 atau 4/28 bagian) sebagai berikut: 10.1. H. Syamsuddin Manggasali bin Manggasali (Penggugat I) mendapat 2/28 bagian; 10.2. Rafiuddin

Hamarung bin Hamarung (Turut Tergugat III)

mendapat 1/28 bagian; 10.3. Drs. Arifuddin Hamarung M.Si bin Hamarung (Tergugat I) mendapat 1/28 bagian;

11. Menetapkan ahli waris Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung adalah: 11.1. Miko M Zaki Libriandono bin Ir. Muhiddin Hamarung (anak lakilaki/Penggugat II) 11.2 Donny M Reza Ariando bin Ir. Muhiddin Hamarung (anak lakilaki/Penggugat III) 11.3 Rinno M. Alim Gemiando bin Ir. Muhiddin Hamarung (anak lakilaki/Penggugat IV)


11.4 Luudy M. Jafar Zein Viriando bin Ir. Muhiddin Hamarung (anak laki-laki/Penggugat V).

12. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Ir. Muhiddin Hamarung bin Hamarung dari harta warisan yang tercantum pada amar angka 9.4 (2/7 atau 8/28 bagian) sebagai berikut: 12.1. Miko M Zaki Libriandono bin Ir. Muhiddin Hamarung mendapat 2/28 bagian 12.2. Donny M Reza Ariando bin Ir. Muhiddin Hamarung 2/28 bagian 12.3. Rinno M. Alim Gemiando bin Ir. Muhiddin Hamarung 2/28 bagian 12.4. Luudy M. Jafar Zein Viriando bin Ir. Muhiddin Hamarung 2/28 bagian

13. Menghukum para Tergugat, para Turut Tergugat dan Penggugat I untuk membagi harta warisan Hj. Nursiah Hamarung binti Hamarung yang tercantum pada amar angka 5 dan angka 9.1 dan menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing yang tercantum pada amar angka 6 dan 10, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkosongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 14. Menghukum para Tergugat, para Turut Tergugat dan Penggugat I untuk membagi harta warisan almarhum Hamarung Karaeng Tinggi dan almarhumah Karaeng Lebong yang tercantum pada amar angka 8, dan menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masingmasing yang tercantum pada amar angka 9 dan 11, apabila tidak dapat dibagi secara natura,

maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan


Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 15. Menyatakan gugatan para Penggugat yang tercantum pada petitum gugatan angka 4.b, 4.c, 4.d, dan 4.e tidak dapat diterima; 16. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya. 17.

Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo di tingkat Pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.622.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

-

Menghukum Tergugat I/ Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Turut Tergugat II/Pembanding III

untuk membayar biaya perkara di

tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum’at tanggal 20 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir,S. S.H. dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim

Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada

Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Oktober 2014, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra.Hj. Salmah Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,


ttd

ttd

Drs. H. Abd. Munir, S.S.H.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd H. Cholidul Azhar, S.H, M.Hum. Panitera Pengganti,

ttd Dra. Hj. Salmah Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp

6.000,00

2. Redaksi

Rp

5.000,00

3. Biaya Proses

Rp 139.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi gama Makassar

Drs.H.Ach. jufri, S.H.,M.H.


PTA.Mks

Recommend Documents