PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris dan Pembatalan Hibah antara : PEMBANDING I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, dan selaku
wali dari anaknya : - M.Jaenal Dista bin Jamaluddin,Islam, umur 15 tahun ; - M.Jamil Rahul bin Jamaluddin,Islam, umur 12 tahun (keduanya belum dewasa), masing masing bertempat tinggal di Kotamadya Makassar, semula disebut Tergugat I selanjutnya disebut Pembanding I; PEMBANDING II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kotamadya Makassar, semula disebut Tergugat II selanjutnya disebut Pembanding II melawan TERBANDING
I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kotamadya Makassar semula disebut Penggugat I, selanjutnya disebut Terbanding I ;
TERBANDING II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Makassar, semula disebut Penggugat II selanjutnya disebut Terbanding II; TERBANDING III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No. 73, Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat III selanjutnya disebut Terbanding III; TERBANDING IV, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Maros,
semula
disebut
Penggugat IV selanjutnya disebut Terbanding IV; Hal 1 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
TERBANDING V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Maros, semula disebut Penggugat V selanjutnya disebut Terbanding V; Dalam hal ini para penggugat/Terbanding memberi kuasa kepada
H.M. Darwis Pasa, S.H. dan Zaldy Adam Wardanha,
S.H., M.H , Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Monginsidi Baru AB 7/Nomor 6 - 7, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2014, terdaftar dalam register Pengadilan Agama Makassar, nomor 58/SK/PA.Mks. tanggal 28
Januari
2014
selanjutnya
disebut
para
Penggugat/
Terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Membatalkan hibah yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1992 antara (pemberi hibah) dengan (penerima hibah) terhadap tanah dan bangunan rumah yang ada di Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: a.Tanah. - Sebelah Utara
: 5,35 m + 3,49 m = 8,84 m.
- Sebelah Timur
: 17,85 m.
- Sebelah Selatan : 6,36 m. - Sebelah Barat
: 12,96 m.
b. Bangunan rumah. - Sebelah Utara
: 6,58 m.
- Sebelah Timur
: 7,88 m + 6,64 m = 14,52 m.
- Sebelah Selatan : 6, 36 m. Hal 2 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
- Sebelah Barat
: 12,96 m.
dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah. - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah. - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Menetapkan tidak mengikat menurut hukum surat keterangan hibah tertanggal 5 Mei 1992 antara (pemberi hibah) dengan. (penerima Hibah) terhadap obyek sebagaimana yang tersebut pada poin 2 amar putusan ini. 3. Menyatakan bahwa ahli waris almarhum adalah : 4.1. (isteri) 4.2. (anak kandung perempuan) 4.3 (anak kandung laki-laki) 4.4. (anak kandung perempuan) 4.5 (anak kandung laki-laki) 4. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti almarhum adalah : 5.1.Ratnawati binti Rusli. 5.2. Mirna binti Rusli . 6. Menyatakan bahwa ahli waris almarhum adalah: 6.1. (ibu kandung); 6.2. Leo (isteri); 6.3 (anak kandung perempuan); 6.4. (anak kandung laki-laki); 6.5. (anak kandung laki-laki). 7. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bayam Nomor 22, RT.002, RW.002, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut: a.Tanah. - Sebelah Utara
: 5,35 m + 3,49 m = 8,84 m.
- Sebelah Timur
: 17,85 m.
- Sebelah Selatan : 6,36 m. - Sebelah Barat
: 12,96 m. Hal 3 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
b. Bangunan rumah. - Sebelah Utara
: 6,58 m.
- Sebelah Timur
: 7,88 m + 6,64 m = 14,52 m.
- Sebelah Selatan : 6, 36 m. - Sebelah Barat
: 12,96 m.
dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah adalah harta bersama antara . (penggugat I), masing-masing mendapat
½ (seperdua) bagian.
8. Menetapkan bahwa ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) amar putusan ini adalah harta warisan dari almarhum Muh. Saleh Dg. Sila. 9. Menetapkan bahwa bagian dari harta sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) amar putusan ini adalah sebagai berikut: 9.1. mendapat 4460/7680 atau 58,0729 % 9.2 mendapat 420/7680 atau 5,4687 % 9.3. mendapat 840/7680 atau 10,9375% 9.4. mendapat 420/7680 atau 5,4687 % 9.5. 420/7680 atau 5,4687 % 9.6. mendapat
420
/7680 atau 5,4687 %
9.7. mendapat 105/7680 atau 1,3671% 9.8. mendapat 119/7680 atau 1,5494 % 9.9. mendapat 238/7680 atau 3,0989% 9.10. mendapat 238/7680 atau 3,0989 % 10. Menghukum
para
penggugat,
tergugat
I
dan
tergugat
II
untuk
mengosongkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) amar putusan ini dan menyerahkan bagian para penggugat, tergugat I, Tergugat II dan ahli waris yang besarnya sebagaimana tersebut pada poin 9 (Sembilan) amar putusan ini dari obyek atau harta sebagaimana tersebut Hal 4 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
pada poin 7 (tujuh) amar putusan ini, dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para penggugat, tergugat I, Terguagat II dan ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. 11. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 12. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnyaUntuk Bahwa, mengajukan
terhadap
putusan
tersebut,
permohonan banding ke
melalui Pengadilan
Agama
Makassar
pembanding
tidak
puas
dan
Pengadilan Tinggi Agama
Makassar
sesuai akta permohonan
banding
nomor 167 / Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 24 Nopember 2014 dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2014 ; Bahwa, para pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan
memori
banding,
dan
para
Terbanding
tidak
menyampaikan
kontra memori banding ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada
para Pembanding dan para Terbanding telah diberi
kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 18 Desember 2014 untuk Pembanding dan tanggal 18 Desember 2014 untuk Terbanding, dan berdasarkan surat keterangan Panitera nomor 167/Pdt.G/2014/PA mks. Tanggal 5 Januari 2015, pembanding dan terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas inzage . PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam
para
tenggang waktu dan dengan
car-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
Hal 5 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Menimbang bahwa para pembanding tidak menyampaikan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui keberatan-keberatan pembanding atas diajukan permohonan banding ini ; Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 167/Pdt.G/2014/PA Mks Tanggal 3 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Majelis hakim
Tingkat
Banding
menyatakan
sependapat
dan
dapat
menyetujui
pertimbangan tersebut, dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
hukum Islam bahwa ada
beberapa syarat tentang pelakasanaan hibah, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, adanya barang atau sesuatu yang dihibahkan dan adanya ijab Kabul, dan terkait dengan barang yang dihibahkan adalah (milkut tam) atau milik sempurna pemberi hibah, bukan harta yang masih dalam sengketa, bukan harta yang masih terkait kepemilikannya dengan pihak ketiga dan bukan harta bersama suami isteri ; Menimbang, bahwa meskipun ada tanda tangan atau cap jempol atas nama Dg.Rannu (Penggugat I/Terbanding I)
sebagai saksi dalam surat
keterangan hibah tertanggal 5 Mei 1992 tetapi tanda tangan atau cap jempol tersebut diingkari oleh Penggugat I/Terbanding I (Hj.Atikah Dg.Rannu) sebagai tanda tangan atau cap jempolnya, lagi pula Tergugat/Pembanding tidak pernah membuktikan didalam persidangan bahwa tanda tangan atau cap jempol yang diingkari tersebut adalah tanda tangan atau cap jempol Penggugat I/Terbanding I sebagaimana yang dimaksud Pasal 1877 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanda tangan atau cap jempol atas nama Penggugat I/Terbanding I yang tertera didalam surat keterangan hibah tertanggal 5 Mei 1992 tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya persetujuan pemberian obyek sengketa yang masih berstatus harta bersama antara dengan Dg.Rannu (PenggugatI I/Terbanding I) dari kepada anaknya nama Drs.Djamaluddin Hal 6 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang ada di dalamnya terletak di Jalan Bayam No.22, Rt. 002. RW.002, Kelurahan
Wajo
Baru,
Kecamatan
Bontoala,
Kota
Makassar
kembali
kedudukannya sebagai harta bersama Muh.Saleh Dg.Sila dengan Hj.Atikah Dg.Rannu (Penggugat I/Terbanding I) yang harus dibagi dua antara Muh.Saleh Dg.Sila dengan (Penggugat I/Terbanding I masing-masing mendapat ½ bagian dan oleh karena telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2006, maka ½ dari harta tersebut menjadi tirkah atau warisan yang ditinggalkan oleh almarhum yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan ½ nya menjadi bagian Penggugat I/Terbanding I Menimbang, bahwa ternyata objek yang dihibahkan oleh pemberi hibah almarhum adalah objek yang I/Terbanding I
menjadi
harta bersama
antara Penggugat
dengan almarhum maka dengan demikian bahwa hibah yang
terjadi sebagaimana akta hibah dibawah tangan tertanggal 5 Mei 1992 dianggap tidak memenuhi syarat, karena barang yang dihibahkan oleh almarhun Muh Saleh Dg Sila kepada Drs Djamaluddin termasuk harta bersama yang menjadi hak Penggugat I/Terbanding I (Hj.Atikah Dg.Rannu) dan hibah tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan Penggugat I/Terbanding I sebagaimana kaidah hukum yang tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan “ suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “ Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pendapat
hukum
oleh
Prof.DR.H.Zainuddin Ali,M.A. dalam bukunya Hukum Perdata Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa “
Harta atau
barang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat (hibah umra) atau hasil suatu barang dapat dihibahkan, dan juga hibah itu mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu ; - Barang itu nilainya jelas; - Barang itu ada sewaktu terjadi hibah ; - Barang itu berharga menurut ajaran agama Islam ; - Barang itu dapat diserah terimakan ; - Barang yang dihibahkan dimiliki sempurna oleh pemberi hibah. Hal 7 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
Menimbang, bahwa hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang lain, dalam hal demikian, maka perlu ada batas-batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta yang dimiliki seseorang, dan hal ini sejalan dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan kalau melebihi dari sepertiga, maka hibah atau wasiat dapat dibatalkan. Menimbang bahwa Tergugat didalam persidangan tanggal 25 September 2014
menerangkan
(dua) orang
bahwa dalam
perkawinan dengan telah memperoleh 2
anak yang bernama Ratnawati dan Mirna dan berdasarkan
pengakuan tergugat didalam persidangan serta keterangan 3 orang saksi Penggugat dipersidangan yang menyatakan bahwa perkawinan dengan telah memperoleh anak 2 orang yang bernama Ratnawati dan Mirna dan kesemuanya masih hidup dan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Ratnawati dan Mirna sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum skarena Rusli telah meninggal lebih dahulu dari; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
mempertimbangkan terhadap kedudukan Mirna sebagai pihak didalam
tidak perkara
a quo, apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Tergugat, akan tetapi faktanya
didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Mirna
adalah pihak yang mendapat bagian sebagai ahli waris Pengganti, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berkut ; Menimbang, bahwa apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris lain, maka seluruh ahli waris ikut menjadi pihak, apakah sebagai pihak penggugat ataukah sebagai pihak tergugat, hal ini dianggap sebagai penerapan hukum yang sempit dan merugikan pihak penggugat yang menggugat tanah dan rumah yang di tinggalkan pewaris, sebab tidak mudah bagi penggugat untuk mengetahui berapa jumlah ahli waris,dan tempat tinggal ahli waris yang menyebar dan berjauhan, sehingga menyulitkan bagi penggugat untuk mengetahuinya, maka oleh karena itu dengan tidak masuknya Mirna binti Rusli didalam gugatan sebagai pihak, dianggap gugatan tidak berakibat mengandung cacat plurium litis consortium hal Hal 8 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
ini sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut didalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan “
tidak diharuskan semua
ahli waris ditarik sebagai tergugat “.maka oleh itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Mirna binti Rusli mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, walaupun tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo. Menimbang, tersebut
bahwa
diatas, maka
berdasarkan
putusan
pertimbangan - pertimbangan
Pengadilan
Agama
Makassar nomor
167/Pdt.G/ 2014/PAMks, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah dapat dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang di kalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada para Tergugat/pembanding dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini . MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat /Pembanding dapat diterima ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 167/Pdt.G /2014/ PA.Mks, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal
10 Muharram 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding ; -
Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sejumlah Rp 150,000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. M. Amin Abbas sebagai Ketua Majelis, H.Helminizami,S.H.,M.H.dan Drs.Tata Sutayuga, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Januari 2015 dengan dibantu oleh
Hj. Nahirah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar , tanpa dihadiri Hal 9 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd, H. Helminizami, S.H., M.H.
ttd, Drs. M. Amin Abbas
Hakim Anggota ttd, Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. Panitera Pengganti
ttd, Hj. Nahirah, S.H. Perincian Biaya : Redaksi
: Rp.
5.000,-
Meterai
: Rp.
6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Jumlah
: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.H.Ach.Jufri , S.H., M.H.
Hal 10 dari 11 hal.Put.No. 17/Pdt.G/2015/PTA.Mks.
