PTA.Mks

PUTUSAN Nomor 25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara : PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di --------------------Kabupaten Barru, sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan

1

TERBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan ---------------------- Kabupaten Barru, sebagai Tergugat I/ Terbanding I;

2

TERBANDING atau dikenal dengan nama Andi Abu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di --------------------, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat II/ Terbanding II;

3

TERBANDING, dahulu bertempat tinggal di Jalan -----------------------, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

4

TERBANDING, dahulu bertempat tinggal, di ---------------Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;

Hal.1 dari 21 hal.Put No.25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

5

TERBANDING, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Bungi, Jalan ----------------------Kabupaten Pinrang, sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III ;

6

TERBANDING, umur 52 tahun, bertempat tinggal di Jalan----------------------Kabupaten Barru, sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;

7

TERBANDING, dahulu bertempat tinggal di Jl. -----------Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamat

secara

Indonesia,

jelas

sebagai

dalam Turut

wilayah

Republik

Tergugat

V/Turut

Terbanding V; 8

TERBANDING, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan -------------------- Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;

9

TERBANDING, dahulu bertempat tinggal di Takkalalla, Jalan ----------------- Soppeng ke Bone, sekarang tidak diketahui alamat secara jelas dalam wilayah

Republik

Indonesia,

sebagai

Turut

Tergugat VII/Turut Terbanding VII ; 10 TERBANDING, dahulu bertempat tinggal di Jalan ------------------- Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui

alamat

secara

Republik

Indonesia,

jelas

sebagai

dalam Turut

wilayah Tergugat

VIII/Turut Terbanding VIII; 11 TERBANDING, umur 40 tahun, bertempat tinggal di ----------------------- Kabupaten Gowa, sebagai Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX; 12 TERBANDING, umur 28 tahun, bertempat tinggal di ---------------------------

Kabupaten

Gowa,

sebagai

Turut Tergugat X/Turut Terbanding X ; 13 TERBANDING, bertempat tinggal di -----------------Makassar,

sebagai

Turut

Tergugat

XI/Turut


Terbanding XI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru, Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Br., tanggal 20 Oktober 2014 Masehi., yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak petitum point 2 dan 4 gugatan Penggugat. 2. Tidak menerima selain dan selebihnya. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah. Rp. 1.131.000,00 ( satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 30 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 10 Nopember 2014 dan diberitahukan pula kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, dan Turut Terbanding XI ; Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 3 Nopember 2014, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru, pada tanggal 5 Nopember 2014, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 10 Nopember 2014, serta di sampaikan pula kepada para Turut Terbanding; dan sehubungan dengan itu Terbanding I, dan Terbanding II menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera pada tanggal 18 Nopember 2014, dan Turut Terbanding IV menyerahkan Kontra memori banding kepada Panitera pada Tanggal 1 Desember 2014, Turut Hal.3 dari 21 hal.Put No.25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Terbanding VI, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X menyerahkan Kontra memori bandingnya kepada Panitera pada tanggal 2 Desember 2014, dan salinan semua Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2014 dan tanggal 5 Desember 2014 ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II serta para Turut Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding IX dan Turut Terbanding X telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sedangkan Turut Terbanding lainnya tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Keterangan Panitera, Nomor 98/Pdt.G/2014/PA Br., tanggal

9 Desember 2014, 10

Desember 2014, 30 Desember 2014, dan 7 Januari 2015; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan

perundang - undangan

yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Keberatan Pertama − Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah keliru atau salah dalam menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004; − Majelis Hakim Pengadilan Agama belum memeriksa secara keseluruhan dan memberikan alasan hukum yang jelas ( Regel van het objecktive right ) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan 184 HIR. Adanya kemungkinan terjadi


penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan etika pada judex factie, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai justifikasi memeriksa kembali perkara a quo; − Law enforcement is a part of whole legal system, the material recht will become “een papiren muur” without the law enforcement. Therefore we need a accountable legal system to support the effort of law enforcement thus, a legal system must be independent and be supported by professional lawyers. − Kedua belah pihak harus diperlakukan sama tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004), dikenal dengan asas “Audi et alteram partem” atau “eines mennes ride is keines mannes ride man sole sie horen allebeide”; − Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama terbukti yang dipertimbangkan hanya dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sebaliknya dalil bantahan/sangkaan Tergugat I dan II/Terbanding sama sekali tidak dipertimbangkan, begitu pula dalil pengakuan dari para Turut Tergugat V, VI, IX dan Turut Tergugat X tidak dipertimbangkan, begitu pula ketidak hadirnya para Turut Tergugat (in casu Turut Tergugat I,II,III,V,VII,VIII,XI ) yang tidak menyuruh wakilnya yang sah, bukan saja dianggap tidak menggunakan atau melepaskan haknya, dari persoalan hukum acara perdata, tidak memberikan jawaban atas gugatan berarti mengakui secara diam-diam atas gugatan, hal ini berpotensi untuk dipertimbangkan . Keberatan Kedua − Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menolak point 2 dan 4 gugatan Penggugat dan tidak menerima selain dan selebihnya dalam pertimbangan hukumnya telah lalai dalam mengoreksi kontruksi yuridis dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah melanggar Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo., Undang udang Nomor 3 Tahun 2009, terhadap cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara. Fakta hukum di persidangan terbukti: − Bahwa dalam proses pemeriksaan Tergugat I dan II/ Terbanding diberi kesempatan yang seluas luasnya, waktu yang lama dan sampai 2 minggu Hal.5 dari 21 hal.Put No.25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

menghadirkan saksi, sedangkan Penggugat/Pembanding hanya 2 hari. Ini menunjukkan seolah-olah Majellis Hakim ada kepentingan (private interest) dalam perkara ini. − Bahwa pertimbangan tentang kesaksian A. Makkasaude bin A. Aman ipar dari Penggugat/Pembanding, atau suami dari Turut Tergugat IV, yang diterima sebagai saksi dan telah disumpah, namun dalam pertimbangan hukumnya tersebut merujuk Pasal 172 RBg padahal penafsian Pasal 172 RBg dibolehkan menjadi saksi dalam sengketa mengenai kedudukan perkara perdata pihak-pihak, karena substansinya adalah harta peninggalan ayah kandung Penggugat , Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat. Selain itu Tergugat I, Tergugat II, dan para Turut Tergugat IV, VI, IX dan XI tidak keberatan. Kejanggalan-kejanggalan ini berpotensi Majelis Hakim Tinggi untuk dipertimbangkan, oleh karena menyelesaikan persoalan harta waris menurut kaidah hukum atas dasar asas kepatutan dan keadilan; Keberatan Ketiga − Bahwa

sangat

memprihatinkan

tentang

pemahaman

Majelis

Hakim

Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan “bukti-bukti surat P-1,P-2,P3,P-4,P-5,P-6 dan P-7, sangat keliru atau salah, padahal bukti-bukti tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dan para Turut Tergugat/Terbanding. Dengan tidak disangkalnya isi bukti surat tersebut yang diajukan oleh kedua belah pihak, judex factie tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusan harus dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1962, Nomor 50 K/Sip/1962), disini pertimbangan tersebut salah fatal dan terjebak pada kesimpulan yang salah. − Terlepas dari alasan tersebut perlu dipertimbangkan tentang bukti P.2, Majelis Hakim sangat keliru dengan berlindung pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disini untuk menilai adanya atau keabsahan pernikahan ibu Penggugat yang bernama ---------- dengan --------------, yang terjadi pada tahun 1965 adalah tidak dapat dinilai dengan Undang - undang


Nomor 1 Tahun 1974 jo., Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melainkan harus dinilai berdasar peraturan hukum yang pada saat perkawinan itu dilangsungkan (Vide Putusan Nomor 359/Pdt/1985/PT.DKI, tanggal 31 Oktober 1985 ) khususnya dalam kacamata hukum adat di Sulawesi Selatan yang pada saat itu kondisi sosial tidak normal/tidak kondusif, karena gerombolan

DI/TII Kahar Muzakkar masih berkecamuk,

selain itu gugatan Penggugat tentang warisan bukan persoalan gono gini; − Selain itu bukti P.2 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Imam Sumpang

Binangae

(----------------.)

tertanggal

5

Juli

2014,

yang

menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara -------------dengan ------− Bahwa Imam Sumpangn BinangaE tersebut adalah pejabat publik yang menyelenggarakan pemerintahan bidang syari’at dan muamalah yang keberadaannya adalah sah secara hukum, sehingga bukti P.2 adalah sah dan mengikat secara hukum (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Juli 2011, Nomor 213/Pdt/2011/PT Mks.); − “Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 yang menyatakan bahwa ----------- dinikahi oleh ------------ masih terikat perkawinan dengan isteri-isteri sebelumnya”. Siapa nama isteri yang terikat perkawinan ketika ibu Penggugat (----------) dinikah oleh---------, hal ini tidak ditemukan sebagai fakta hukum di persidangan, sedang ibu Penggugat adalah isteri ke 12 dst. − Bahwa bantahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak benar, tidak ada bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dijadikan landasan yuridis, untuk membenarkan bantahannya sebagai fakta hukum, bantahan tersebut hanya bersifat karangan belaka tidak punya daya nalar pembuktian yang sempurna; − Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut jelas telah melanggar hukum, khilaf dan melakukan kekeliruan nyata, menurut doktrin hukum Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia,


halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997, menyatakan: “Bahwa dalam Acara Pedata kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil berlainan dengan dalam Acara Pidana dimana Hakim mencerai kebenaran materiil”; − Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia judex factie dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi harus didasari oleh alasanalasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan judex factie sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1974, yang menyatakan: dengan tidak/kurang memberi pertimbangan/alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian

dapat

dipandang

sebagai

suatu

kelalaian

dalam

acara

(normverzium) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan; − Bahwa selain itu Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiverol ) terhadap menolaknya petitum point 2 dan 4 gugatan Penggugat dan tidak menerima yang selebihnya adalah dapat dikategorikan suatu kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim seperti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Tergugat I dan Tergugat II sebagai fakta hukum. Keberatan Keempat − Bahwa saksi-saksi Penggugat/Pembanding telah menerangkan dengan jelas keberadaan harta peninggalan Almarhum------------, mengetahui peristiwa dan bukti surat Penggugat/Pembanding di dukung dengan keterangan surat surat yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain; − Bahwa bukti P-4 adalah surat keterangan objek 1c dan 1d atas nama Suibe Tjiro,

yang

sudah

dimiliki

oleh

Almarhum

-------------bertahun-tahun

mengambil dan menikmati hasilnya sebagai Bezetter karena perolehannya dari -------------- sampai akhir hayat Almarhum, sampai objek tersebut menjadi harta warisan dan tidak ada pihak -----------mengintervensi atau mengklaim, karenanya obyek tersebut sebagai harta warisan dari almarhum dalam


penguasaan Tergugat II/Terbanding, maka beralasan hukum dalil gugatan Penggugat terbukti; − Bahwa bukti P.6 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim halaman 29 adalah keliru dan sangat kaku. Bukti P.6 yaitu Surat keterangan dari Lurah Mangempang, Kecamatan Barru, nomor 50/KLM/SKT-BR/VIII/2014, yang menerangkan

bahwa

Tergugat

I

dan

Tergugat

II/Terbanding

yang

mempunyai dan menguasai sawah di Kelurahan Mangempang berasal dari warisan Almarhum------------; − Bahwa Lurah adalah pejabat publik, sebagai penyelenggara pemerintahan di Kelurahan yang keberadaannya sah secara hukum sebagai pejabat publik Lurah berhak dan bahkan wajib untuk mengetahui dan menerangkan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya. Keterangan yang diberikan atas nama jabatan resmi dalam bentuk tertulis/surat dinas maka surat tersebut adalah sah sebagai bukti dan mengikat secara hukum bagi setiap orang; − Bahwa bukti surat Penggugat/Pembanding (P.6), Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan untuk melumpuhkan bukti P.6. Tergugat I dan Tergugat II hanya berdalil bantahan belaka, padahal seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (BW 1865 dan Pasal 283 RBg). − Bahwa bukti P.7 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah ibu kandung Penggugat / Pembanding memberi petunjuk bahwa (----------) ibu kandung Penggugat pernah dinikahi oleh ---------------Al marhum karena identitasnya jelas adalah Janda. Keberatan Kelima − Bahwa pertimbangan halaman 32 Majelis Hakim tentang keberadaan saksisaksi Penggugat/Pembanding harus disikapi secara profesional, karena saksi mengetahui keberadaan harta peninggalan Almarhum -----------dalam konteks ini terbukti Pengugat/Pembanding, Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dan para Turut Tergugat adalah anak kandung Almarhum ------


------- yang pantas mewarisi harta peninggalan almarhum berdasarkan Pasal 174 (1) huruf a Bab II Ahli Waris Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.. − Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah menerangkan di persidangan kalau ---------------dalam cara mengawini/menikahi

perempuan lain masih

terikat dengan empat orang isteri. Keterangan ini dimanipulasi oleh Majellis Hakim, pertimbangan ini keliru atau salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 14 tahun 1984 jo. UU No. 5 tahun 2004.

− Apabila putusan judex factie memakai pembuktian yang berlaku dan penerapan hukum dalam perkara ini maka putusan tersebut akan dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, karena substansi persoalan adalah harta peninggalan untuk dibagi kepada ahli waris sesuai hukum Islam, sehingga tercipta suasana kerukunan dan tidak terjadi pendzaliman karena keserakahan Tergugat I dan Tergugat II. Keberatan Keenam − Bahwa dengan tidak mempertimbangkan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding,

dimana

bukti

surat

tersebut

tidak

mendukung

dalil

bantahannya, dan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan bukti surat nikah dari perkawinan --------------- dengan ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding, apakah terpenuhi syarat-syarat perawinannya atau tidak adanya keraguan tentag sah atau tidaknya salah satu perkawinan tidak jelas kualitas dan kapasitasnya (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam) Sedangkan ibu Tergugat II bernama Isa Daeng Rennu ketika dinikahi oleh almarhum Abd. Rauf termasuk isteri yang ke lima berarti masih terikat dalam perkawinan dengan empat orang isteri (Pasal 42 KHI). Isteri pertama-------, isteri kedua------, isteri ketiga-----, dan isteri keempat bernama------. Ketika terjadi perkawinan dengan almarhum ------dengan ibu kandung Tergugat II, tahun 1959, sehingga perlu juga ada pembuktian dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi faktanya tidak ada.


− Bahwa alasan tersebut berlaku Pasal 42 KHI dan surat An Nisa 3 dan hadits Nabi seperti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim, halaman 33, tetapi faktanya tidak dipertimbangkan; − Bahwa berbeda dengan bukti Penggugat (P.2) dikeluarkan oleh pajabat resmi dalam persoalan hukum syariat berwenang dan berkewajiban mengetahui persoalan perkawinan dalam tugasnya. − Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II sebagai fakta hukum juga para saksi, Majelis Hakim Pengadilan Agama melanggar yurisprudensi Mahkamah Agung RI no 313K/Sip/1973 dan 30K/Pdt/1975, yang menyebutkan: − “Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukum tidak lengkap tidak tepat atau berat sebelah perlu dibatalkan. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal”. − Bahwa begitu pula saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding tidak mengetahui asal usul warisan Almarhum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

dan

dan keterangan saksi ini tidak keterangan saksi tidak sesuai

dengan fakta persidangan, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim kehendak sendiri (meeting of mind) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van amstandigheiden). − Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Hakim tersebut dalam putusannya melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu ; a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 903K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974, yang menyebutkan” Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan ; b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 313K/Sip/1973, tanggal 29 April 1977 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 30K/Pdt/1995, tanggal 9 Pebruari 1998 yang menyebutkan bahwa “Putusan Majelis hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak


lengkap/tidak tepat atau berat sebelah, perlu dibatalkan” hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal; − Dalam kasus ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mencerminkan

keadilan, sehinga tidak perlu dipertahankan dan

beralasan untuk dibatalkan, karena tidak mencerminkan kaidah hukum yang didasarkan pada asas kepatutan dan asas keadilan. Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Tergugat I/Terbanding I secara tegas menolak keseluruhan alasan/ keberatan pemohon banding sebagaimana tersebut dalam memori banding, kecuali yang diakui secara tegas dan maupun diam-diam yang merupakan pengakuan hukum bila hal itu menguntungkan para Termohon Banding ; 1. Bahwa yudex factie Pengadilan Agama Barru dalam memeriksa,mengadili serta memutus perkara masih dalam kewenangannya ( Competensi Absolut ) tidak bisa di periksa oleh Badan Pengadilan lain dan objek

sengketa

kewarisan (Pasal 118 ayat (3) HIR, 142 ayat (5) R.Bg.); 2. Bahwa penerapan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sudah tepat dan benar serta memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang - undangan, baik mengenai duduk perkaranya, alasan alasan yang dijadikan dasar untuk memutus, maupun isi putusan itu sendiri ; 3. Bahwa keberatan pemohon banding dalam memori banding adalah ulangan keberatan belaka, karena Pengadilan Agama Barru dalam Putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar, dan keberatan ini tidak dapat

dipercaya atau dibenarkan sebagaimana yurisprodensi Mahkamah

Agung RI., tanggal 13 Juli 1955, nomor 6 K/Sip/1955 dan Pasal 18 Undang Undang Mahkamah Agung memfatwakan bahwa “ Keberatan yang hanya mengulangi saja

bantahan dalam tingkat

pertama

dengan disertai

keterangan-keterangan pihak ketiga jadi semacam penawaran penambahan


pembuktian tidak diperkenan diajukan baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi “. Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX, dan Turut Tergugat X/Turut Terbanding X mengajukan kontra memori banding, yang isinya sama pada pokoknya sebagai berikut; 1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Barru tersebut terdapat kejanggalan, kekeliruan serius dalam pengertian umum teori dan praktek yaitu ; − Tidak sempurna pertimbangan (in complete judgement) dan menyimpang dari

ketentuan

yang

semestinya

(any

deviation),

serta

ringkas

pertimbangan (short coming), sehingga dianggap tidak cermat dan menyeluruh

dikualifikasikan

sebagai

putusan

yang

mengandung

kekhilafan atau kekeliruan ; − Kurang cermat dan kurang hati - hati dalam mempertimbangkan semua factor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dianggap mengabaikan fungsi mengadili atau memutus perkara ; − Dibawah prinsip umum pertanggung jawaban mengadili ( under general liability principle of judiaciary ), maka khilaf adalah pelanggaran azas implementasi hukum, maka sangatlah keliru mengadili perkara kewarisan ini sama sekali tidak dilakukan sebagaimana mestinya ; 2. Bahwa dipersidangan Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil dalilnya, baik dengan surat maupun saksi-saksi, dan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding

tidak

membantahnya

serta

para

Turut

Tergugat/Turut

Terbanding juga tidak mengajukan bantahan bahwa objek tanah warisan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding adalah benar harta peninggalan orang tua Penggugat/Pembanding, ayah Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dan ayah kandung dari para Turut Tergugat /Turut Terbanding, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding yang menguasai dan menikmati hasil tanah warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bentuk penzhaliman yang tercela menurut syariat Islam;


3. Bahwa Majelis Hakim tidak menilai dengan sempurna terhadap peristiwa hukum dan pembuktiannya, maka Majelis Hakim Tingkat banding dimohon untuk memeriksa kembali persoalan hukum harta kewarisan ( the master of law ) terutama yang menyangkut kesalahan penerapan hukum, tidak membingkai dengan sempurna tentang alat bukti yang diajukan para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding dan melanggar yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2064 K/ Pdt/1991 bertanggal 28 Pebruari 1994, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, maka putusannya dinilai cacat hukum 4. Bahwa dipersidangan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding lewat dan jawaban dan dupliknya sama sekali tidak dapat dibuktikan secara formal baik surat, maupun saksi-saksi ( vide Pasal 283 R.Bg.), karena hal tersebut dinilai melanggar Undang-undang dan Hukum Acara Perdata serta melanggar azas vormverzium, maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan gejala hukum pada perkara ini dengan kecermatan dan kearifan. Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barru, Nomor 98/Pdt.G/2014/PA Br., tanggal 20 Oktober 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah, serta memperhatikan pula keberatankeberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, serta memperhatikan pula Kontra Memori Banding para Terbanding dan Turut Terbanding, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Majelis hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut; Menimbang,

bahwa

lebih

dulu

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

memandang perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2014, sebagai berikut:


Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai anak laki-laki dan ahli waris almarhum ------------dengan----------, pula ----------- telah beberapa kali melangsungkan perkawinan dan telah mempunyai beberapa orang anak dan menjadi ahlo waris, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat; Menimbang bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam posita gugatannya tentang para isteri -------------lainnya, yang menjadi ibu Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas hubungan keahliwarisan Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat dengan-------------, apakah mereka dilahirkan dari satu orang istri-------- atau dilahirkan oleh isteri-isterinya yang lain, yang masing-masing mempunyai ibu yang berbeda-beda; pula Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya, siapa

saja dari isteri Almarhum -----------yang sudah

dicerai

dan

kapan

dicerainya, dan siapa saja yang sudah meninggal dunia dan kapan meninggalnya, serta siapa yang masih menjadi istrinya ketika amarhum-------meninggal dunia pada tahun 1965; Menimbang bahwa dalam gugatan sengketa keahliwarisan perkara a quo ternyata tidak dijelaskan secara kronologis perkawinan dan perceraian almarhum --------------dengan isteri-isteri yang pernah dinikahinya, sehingga tidak dapat diketahui apakah perkawinannya dengan istri-istrinya

tersebut

merupakan perkawinan serial atau perkawinan poligami, demikian pula ternyata tidak dijelaskan keturunan/anak yang diperoleh dari setiap perkawinan tersebut. Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya secara kronologis perkawinan

------------dengan

isteri-isterinya

dan

anak-anak-anak

yang

dilahirkan oleh masing-masing isterinya tersebut, serta apakah isteri-isterinya tersebut telah dicerai atau meninggal dunia, maka gugatan Penggugat dipandang tidak memuat fakta peristiwa (feitelijke ground) yang cukup, dan kurang lengkap penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum (rechtelijke ground), berkaitan dengan hubungan keahliwarisan para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan almarhum----------------; karena perkawinan, perceraian dan kematian isteri-isteri tersebut dalam hubungannya dengan ------Hal.15 dari 21 hal.Put No.25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

-------, adalah suatu peristiwa hukum yang berdampak pada implikasi hukum terhadap status keahliwarisan, kedudukan harta dan pembagian harta warisannya; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dasar gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna, karena tidak jelasnya hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, dan para Turut Tergugat dengan almarhum ---------- sebagai akibat tidak dijelaskannya ibu-ibu kandung pihak-pihak tersebut dan perkawinannya dengan almarhum; halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa: “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”; Menimbang bahwa telah ternyata para pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI dalam surat gugatan tidak tertulis agama yang bersangkutan apakah beragama Islam atau tidak, dan Turut Tergugat XI tidak tertulis umurnya, apakah sudah dewasa secara hukum atau belum, padahal sistem hukum kewarisan dalam Islam menganut asas personalitas keislaman, baik pewaris maupun ahli waris; halmana didasarkan pada kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan, bersumber Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

kfBUã=Yäbeãvp =Yäbeã kfBUã (=}v artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam“. pula sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi

Hukum

Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris,

beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;


Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya halaman 5, posita angka 1, disebutkan bahwa “sebagian dari tanah kering tersebut (pada butir nomor 1a dan 1b dan 3) juga dikuasai oleh Turut Tergugat IV, sedangkan bangunan rumah batu tersebut dibangun sendiri oleh Turut Tergugat IV (bukan harta warisan)”; pula pada bagian lain halaman 5 tersebut, posita angka 2 disebutkan “Bahwa tindakan sepihak dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat IV dalam menguasai harta warisan dari almarhum Andi Abd. Rauf Petta Kilo tersebut merupakan tindakan yang bertentangan syariat Islam oleh karena sangat merugikan Penggugat dan Para Tergugat lainnya”; Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Turut Tergugat IV (--------------) adalah pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan hukum secara langsung dengan obyek sengketa, yang didalilkan telah menguasai sebagian obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga perbuatannya tersebut didalilkan telah merugikan hak dan kepentingan ahli waris lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum acara perdata, bahwa tergugat adalah orang yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum dan mempunyai hubungan langsung (primair) dengan objek sengketa; adapun turut tergugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum secara langsung, tetapi mempunyai hubungan tidak langsung (secondair) dengan objek sengketa dan ia hanya tunduk dan ikut mematuhi putusan yang dijatuhkan; akan tetapi dalam perkara a quo ---------yang didalilkan sebagai ahli waris dan mempunyai hak atas obyek sengketa serta telah menguasai sebagian dari obyek sengketa tersebut, hanya didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat IV, hal tersebut dipandang tidak tepat karena mendudukkan sebagai pihak yang tidak sesuai dengan hak dan kepentingan hukumnya (gemis aanhoedanig heid) dalam perkara a quo; halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 437K/Sip/1973, dimana Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan: “Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I- pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya


gugatan ditujukan terhadap tergugat I-pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I-pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” . Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal berkenaan dengan pokok perkara, gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formal karena tidak sempurna dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Barru, Nomor 98/Pdt.G/2014/PA Br., tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., dan oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara a quo di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini . MENGADILI -

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Agama -----, Nomor : 98/ Pdt.G/ 2014/ PA.Br, tanggal 20 Oktober 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 H ; DENGAN MENGADILI SENDIRI

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard ).

-

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya Hal.18 dari 21 hal.Put No.25/Pdt.G/2015/PTA.Mks

perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) . -

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat

Banding

sejumlah

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu

rupiah). Demikian diputuskan

dalam

sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil

Akhir 1436 Hijriyah., yang

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.,sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 25/Pdt.G/ 2015/ PTA Mks., tanggal 11 Pebruari 2015, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H. Panitera Pengganti

ttd


Dra. Hj. Hasmawati, HF., M.H.

Perincian Biaya : Redaksi

: Rp.

5.000,-

Meterai

: Rp.

6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Jumlah

: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.


PTA.Mks

Recommend Documents