PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, tinggal di sebagai
pekerjaan Wiraswasta, bertempat
KOTA TANGERANG SELATAN, semula Termohon
sekarang
Pembanding,
untuk
selanjutnya disebut sebagai Pembanding; melawan TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA Tgrs tanggal 7 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut’ah sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA Tgrs, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, Termohon sekarang Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 secara sempurna; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa diberi tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 Maret 2014 dan diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 April 2014; Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding dari Terbanding dengan tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dan diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 April 2014; Membaca dan memperhatikan pula relaas pemberitahuan untuk membaca berkas (inzage) kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 dan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, namun demikian Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) tersebut sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama tertanggal 5 Mei 2014;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara sempurna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding a quo secara formal dapat diterima;
Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti putusan beserta berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sependapat
dengan
pertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
yang
mengetengahkan terjemahan qaidah fiqhiyyah "menghilangkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan", namun alangkah lebih baiknya apabila dilengkapi dengan aslinya qaidah fiqhiyyah tersebut, yakni dengan mencantumkan kalimat qaidah fiqhiyyah :
د رء اﻟﻤﻔﺎ ﺳﺪ ﻣﻘﺪ م ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎ ﻟﺢ dengan demikian pertimbangan tersebut telah menjadi lengkap; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengetengahkan dalil syar'i dari Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :
ً َﻤ َ ﺘ ﱢﻌ ُﻮھ ُﻦو ﱠ َ ﺳ َ ﺮ ﱢ ﺣ ُﻮھ ُﻦ ﱠﺳ َﺮ َ اﺣﺟ ًَﺎﻤ ِﯿﻼ.... ﻓ Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding potongan ayat tersebut tidak relevan dengan kasus yang terjadi dalam perkara a quo, karena dari pangkal ayat tersebut menguraikan tentang "thalak seorang suami terhadap istrinya yang qabla dukhul (belum pernah dicampuri) tidak ada iddah baginya, lalu berikanlah mut'ahnya dan lepaskanlah ia secara baik-baik", sedangkan dalam kasus Pembanding dengan Terbanding a quo tidaklah demikian, oleh karenanya akan lebih tepat apabila dalam pertimbangannya mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah/suatu pemberian menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa" Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menentukan bahwa Pemohon (sekarang Terbanding) dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) kepada Termohon (sekarang Pembanding) Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
meskipun Termohon/Pembanding tidak menuntutnya di Pengadilan Tingkat Pertama melainkan diputus karena secara ex officio hakim. Oleh karena Termohon/Pembanding menyatakan tetap tidak mau diceraikan dan apabila Pemohon/Terbanding tetap akan menceraikannya juga, Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2013 s/d bulan Maret 2014 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Termohon/Pembanding tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah di Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judex factie akan memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak didasarkan pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 sebagaimana tersebut di atas, Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yakni diberikan secara ma'ruf dan atau secara layak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah cukup lama dan telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sangat minim (hanya dengan 5 kg beras selama dalam perkawinan) sementara Pembanding sebagai istri dalam keadaan taslim maka sangat layak apabila pemberian mut'ah tersebut nominalnya ditambah dari yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bahkan dari tuntutan Pembanding sendiri dalam memori bandingnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex factie akan menentukan sendiri mengenai kewajiban Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding tersebut sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah selama iddah bagi Pembanding sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang layak untuk ukuran biaya hidup sendiri di wilayah kota Tangerang Selatan, oleh karenanya besaran untuk nafkah iddah tersebut perlu ditambah dan dipandang cukup seperti besaran yang diminta Pembanding dalam memori bandingnya, dengan demikian kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama iddah kepada Pembanding tersebut besarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lahir/madhiyah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seperti tercantum dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai rekonvensi, Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
melainkan diajukan di Pengadilan Tingkat Banding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, lagi pula tuntutan nafkah madhiyah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori ex officio hakim, dengan demikian tuntutan nafkah madhiyah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA Tgrs tanggal 07 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1435 H harus dikuatkan dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan perubahan-perubahan pada amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pembanding; Mengingat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan;
MENGADILI 1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA Tgrs tanggal 07 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1435 H yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar yang tercantum mengenai besaran mut'ah dan nafkah iddah yang semula berbunyi : "Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)";
..... diperbaiki sehingga berbunyi .....
"Menghukum Pemohon untuk memberikan sejumlah uang kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang terdiri dari `: a. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); 3. Tidak menerima gugatan Pembanding yang lain dan untuk selebihnya; 4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 26 Juni Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 H dengan Drs.H. Imamuddin., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Ma'mur., M.H. dan Drs.H. Endang Muchlish., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 022/Pdt.G/2014/PTA.Btn.
Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Ketua Majelis, Ttd. Drs.H. Imamuddin., S.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs.H. Ma'mur., M.H.
Drs.H. Endang Muchlish., S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd. Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.
Perincian Biaya Perkara 1. Biaya Proses 2. Redaksi 3. Materai JUMLAH
: : : :
Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PTA Btn
