PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: PEMBANDING , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, saat ini bertempat tinggal di MAKASSAR, semula disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding; melawan TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Bank, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi,
sekarang
sebagai
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs., tanggal 30 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi .
2.
Memberi izin kepada
Pemohon Konvensi
(TERBANDING)
untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang PengadilanAgama Tigaraksa; Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian .
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut : 2.1. Nafkah Madhiyah (nafkah lalu) Terhitung sejak April 2012 sampai Mei 2013 sejumlah Rp. 14. 000.000, (empat belas juta rupiah); 2.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2.3. Nafkah selama idah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 3.
Menyatakan bahwa : 3.1. Tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 156 M2 terletak di KOTA TANGERANG SELATAN dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara dengan Rumah A; - Selatan dengan Rumah B; - Barat dengan Tanah Kosong; - Timur dengan JALAN; 3.2. Uang hasil penjualan Tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cireundeu Blok XY Rt. 001 Rw. 06 Nomor 00 KOTA TANGERANG SELATAN, sejumlah Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4.
Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut (amar Nomor 3)
masing-masing ½ bagian untuk
Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan cara dijual (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua, masing-masing mendapat setengah bagian; 5.
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
secara tanggung renteng
sejumlah Rp. 1. 441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA. Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2013, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 20 Juni 2013; Membaca memori banding Pembanding tertanggal 27 Juni 2013 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
Saksi diperiksa tanpa hadir Termohon;
2.
Anak yang belum kawin sekalipun telah lebih 21 tahun tetap harus diberi nafkah;
3.
Uang hasil jual rumah telah habis di pakai biaya ANAK I, ANAK II dan ANAK III; Membaca kontra memori Terbanding tertanggal 5 Juni 2013 yang diterima
oleh Panitera tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagi kerikut: 1.
Pemeriksaan saksi dan bukti dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
2.
Anak yang bernama ANAK I umur 36 tahun dan ANAK III umur 32 tahun sudah dewasa dan telah bekerja;
3.
Rumah di Komplek Bukit Cireundeu Blok XY No.00 RT.001 RW. 16 KOTA TANGERANG SELATAN, telah dijual tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah dibelikan tanah dan rumah di Makassar dan sebuah rusun di Jakarta dan Pembanding telah berjanji tidak akan menggangu gugat rumah yang sekarang ditempati oleh Terbanding;
4.
Nafkah madliyah/terhutang sesuai kemampuan terbanding adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) x 9 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5.
Mut’ah sesuai kemampuan Terbanding adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6.
Nafkah iddah Terbanding keberatan karena Pembanding telah nusyuz; Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 Juli
2013 yang menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage); TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara banding ini berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih menjadi menjadi pertimbangan dalam putusan majelis hakim tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, kecuali berdasarkan pada keterangan saksi-saksi juga sangat ditentukan apakah suami isteri itu masih dapat
bergaul/membina rumah tangga dengan baik (muasyaroh bil ma’fuf), kalau tidak maka justru itu yang menjadi masalah; Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ternyata keduanya telah tidak ada hubungan komunikasi dan pisah ranjang sejak bulan Agustus 2012, dan ini berarti muasyaroh bil ma’ruf dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah sulit dirukunkan, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian berupa kekejaman mental (mental cruelty), tidak hanya terhadap Pembanding juga dapat berakibat buruk bagi Terbanding dan keluarga yang terkait, ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi; Menimbang,
bahwa
majelis
hakim
tingkat
banding
berpendapat
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian yang didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, aturan ini sangat normatif tidak aplikatif, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 543/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, memahami pasal tersebut dengan indikator sebagai berikut: 1. Terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, pisik atau tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri; 2. Suami isteri sudah pisah meja atau ranjang (pisah tempat tinggal); 3. Suami isteri sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon yang mengetahui percekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sudah pisah sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang, keluarga telah mengupayakan damai, hakim setiap dalam persidangan maupun mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan bathin yang tajam dan terus menerus. Oleh karenya permohonan cerai Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan latar belakang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang bersipat pribadi yang sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkannya cerai talak, sepanjang semua unsur yang diuraikan sebelumnya telah terbukti; Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan luwes dan bijak. Oleh karena itu, keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo akan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam putusan ini; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dalam masalah rekonvensi/gugat balik sepanjang mengenai nafkah madliyah, muta’h dan nafkah iddah serta harta bersama, majelis tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya dengan pertimbangan bahwa Pemohon sekalipun sudah pensiun/purnabhakti dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.874.262 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), namun Pemohon juga telah ternyata memiliki perusahaan dengan nama PT. A, berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pemohon dalam berkas perkara a quo; Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah pihak
yang
berniat
untuk
menceraikan
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding, maka memberikan mut’ah adalah kewajiban suami sesuai Alquran Surat Al-Baqarah ayat 241;
وﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎ ت ﻣﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah suami memberi mut’ah menurut yang ma’ruf; Menimbang bahwa kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya selain memberikan mut’ah juga wajib memberikan nafkah iddah sebagimana dalam kitab Al Muhazdab juz II halaman 176 yang diambil menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding berbunyi sebagai berikut:
اذا طﻠﻖ اﻣﺮاﺗﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل طﻠﻖ رﺟﻌﯿﺎ وﺟﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﺴﻜﻨﻰ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺪة Artinya: Apabila suami menceraikan istrinya sesudah duhul dengan talak roj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama iddah;
Menimbang bahwa kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah besar kecilnya nominal mut’ah dan nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami sebagimana dalam alquran surat albaqoroh ayat 286:
ﻻ ﯾﻜﻠﻒ ﷲ ﻧﻔﺴﺎ اﻻ وﺳﻌﮭﺎ Artinya : Bahwa Allah tidak membebani seorang manusia kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama yang telah diperoleh semasa perkawinan dalam amar yang ditetapkan sebagai harta bersama telah disertai dengan bukti-bukti autentik juga pengakuan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon dan Termohon akan membawa konsekuensi hukum dalam arti tidak berhasil mendapatkan harta-harta dimaksud apabila tidak ada atau tidak dalam kepemilikan yang sempurna. Oleh karena itu, pengakuan secara murni dari Pemohon dan Termohon cukup dijadikan bukti akan keberadaan dan kepemilikan secara sempurna dari harta tersebut, dengan demikian amar putusan tentang harta bersama patut untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangankan secara bijak dan luwes oleh majelis hakim tingkat pertama. Oleh karena itu, keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA. Tgrs. tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H., dapat dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini: Dalam konvensi dan rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang bersangkutan; MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2012/PA. Tgrs., tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H., dengan perbaikan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2.
Memberi izin kepada menjatuhkan
talak
Pemohon Konvensi satu
raj’i
terhadap
(TERBANDING) Termohon
untuk
Konvensi
(PEMBANDING) dihadapan sidang PengadilanAgama Tigaraksa; 3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut;
Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2.
Menyatakan bahwa: 2.1. Tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 156 M2 terletak di Perumahan Bukit Cireundeu Blok XY Rt. 001 Rw. 16
KOTA
TANGERANG SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara dengan Rumah A; - Selatan dengan Rumah B; - Barat dengan Tanah Kosong; - Timur dengan JALAN; 2.2. Uang hasil penjualan Tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Bukit Cireundeu
Blok XY Rt. 001 Rw. 06 Nomor 00
KOTA TANGERANG SELATAN sejumlah Rp. 575.000.000,- ( lima ratus tujuh Puluh lima juta Rupiah); Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; 3.
Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut (amar nomor 2) masing-masing ½ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan cara dijual (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua, masingmasing mendapat setengah bagian;
4.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut : 4.1. Nafkah Madhiyah (nafkah lalu) terhitung sejak April 2012 sampai Mei 2013 sejumlah Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta rupiah); 4.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 4.3. Nafkah selama idah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5.
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
dan
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1. 441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp .150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hidayat, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
Ketua Majelis ttd Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.
ttd Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. Panitera Pengganti ttd Hidayat, S.H.
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp. 139.000,00 2. Redaksi ............................................................... Rp. 5.000,00 3. Materai ............................................................... Rp. 6.000,00 J u m l a h .......................................................... Rp. 150.000,00
