PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengdilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara
tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten
Pandeglang,
selanjutnya
disebut
Tergugat/Pembanding; MELAWAN TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Kabupaten
Pandeglang,
selanjutnya
disebut
Penggugat/Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA. Pdlg. tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu ; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25-11-2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26-11-2014; Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 01 Desember 2014 yang diterima Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 02 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tangal 4-12-2014; Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama pandeglang tanggal 24 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun yang bersangkutan telah diberikan waktu yang cukup sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 16 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, sebagai bahan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Banding; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Halaman 2 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
berkas perkara a quo tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa
apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada pokoknya telah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada pokoknya merupakan pengulangan saja sebagaimana yang diutarakan Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut di tingkat banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan setiap kali sidang sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula dilakukan Mediasi melalui Hakim Mediator Drs. H.A. Suyuti sesuai maksud pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT selaku Ibu Kandung Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT selaku bibi Penggugat bahwa kedua saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 76 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memenuhi syarat formil menerangkan pada pokoknya bahwa: - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak
1 (satu) orang dan semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis; - Sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar bahwa Pengguggat dan Tergugat ribut hampir setiap hari; Halaman 3 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
- Saksi pernah melihat pada waktu Penggugat dan Terugat bertengkar Penggugat menjerit karena baju kaos yang dipakai Penggugat ditarik oleh Tergugat; - Saksi mendengar Tergugat kalau berbicara dengan Penggugat suka kasar dan menghina Penggugat kemudian Tergugat kalau bertengkar suka pergi sambil membawa pakaian; - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak Romadhon 2014 hingga sekarang berpisah tempat tinggal (tinggal di rumah yang berbeda dalam satu alamat); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (posita angka 4) harus dinyatakan terbukti (Pasal 163 HIR); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu SAKSI I TERGUGAT , sebagai teman Tergugat sejak kecil dan saksi SAKSI II TERGUGAT sebagai kenalan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah sejak 1 (satu) tahun lalu berpisah rumah karena Penggugat tinggal di rumah depan sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda yang ada di belakangnya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa. Adapun penyebabnya berpisah saksi tidak menegtahuinya. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dianggap dapat memperkuat keterangan saksi di atas. Adapun keterangan saksi SAKSI II TERGUGAT keterangannya tidak dapat dipertimbangkan karena saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hal ini bertentangan dengan keterangan para saksi di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah pecah terlepas dari siapa dan apa penyebabnya hal ini sesuai dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 AK/Ag/1990 tanggal 31 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) telah pecah maka terpenuhilah unsur yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Halaman 4 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab ghoyatul murom lis syarhil majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :
م ر و و ضى
Artinya : Apabila ketidak senangan isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menceraikan/mejatuhkan thalak suaminya dengan satu talak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang harus dikuatkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) UndangUundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Memperhatikan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Pandeglang
Nomor
0000/Pdt.G/2014/PA.Pdlg Tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. yang dimohonkan banding; -
Membebankan biaya perkara di tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Usman MS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam Halaman 5 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Ketua Majelis, ttd.
Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd.
ttd.
Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.
Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd. Drs. Usman MS, S.H. Perincian Biaya Perkara
:
1. Materai
: Rp.
6.000,-
2. Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya
: Rp. 139.000,-
JUMLAH
: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya Panitera,
Dra. Hj. Siti Maryam
Halaman 6 dari 6 hal. Put. No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
