PTA.Btn

PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2013/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak : PEMBANDING, umur – tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di TANGERANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 485/Kuasa/1840/2012/PA Tgrs, tanggal 21 November 2012 memberikan Kuasa kepada

Husin Helmi,SH. dan

Mukhlis M. Sutan,SH., keduanya Advokat yang beralamat di Harmoni Plaza Blok K No. 14, Suryopronoto Nomor 2, Jakarta Pusat 10160, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ; Melawan TERBANDING, umur – tahun, agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di TANGERANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 384/Kuasa/1840/2012/PA Tgrs, tanggal 19 September 2012 memberikan Kuasa kepada Roney Sagala,SH. MH.,MM; dan Hutur M. Sagala,SH., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “RONEY SAGALA & REKAN”, beralamat di Jalan Lapan No. 29 Pekayon Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang berkaitan; DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 17 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING ); 3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK I, lahir 17 Oktober 2005 dan ANAK II, lahir 01 Februari 2007 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sampai dengan kedua orang anak tersebut mampu menentukan pilihannya sendiri dan hak-hak serta kewajiban yang melekat pada Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut tetap terjaga dan terpelihara ; 4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengasuhan kedua orang anak tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua nak tersebut ; 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau kepada PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan mencatatnya dalam buku register yang disediakan untuk itu ; 6. Menolak untuk selain dan selebihnya ; 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2013; Bahwa,

untuk

permohonan

banding

tersebut,

Pembanding

tidak

mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 1 Juli 2013 ; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 1 Juli 2013 yang menerangkan bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage), walaupun kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Relaas pemberitahuan tertanggal 5 Juni 2013, dan kepada Terbanding tertanggal 14 Juni 2013 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan peraturan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara, dan setelah menela’ah putusan yang dijatuhkannya atas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedang sebagian lainnya perlu diperbaiki dan disempurnakan, baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sebagaimana akan diuraikan berikut di bawah ini: Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa karena eksepsi Tergugat bukan berkenaan dengan eksepsi relatif dan eksepsi absolut atau bukan berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa, melainkan berkenaan dengan cacat formil karena tidak adanya izin atasan, dan karena dengan Surat Izin dimaksud maka eksepsi tersebut tidak terbukti, karenanya harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan aturan tersebut, sehingga perlu disempurnakan ; Menimbang, bahwa izin perceraian dari Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara, melainkan merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tanpa izin Pejabat pun tidak berakibat terhentinya proses perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya, yang didalilkannya gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) karena didasarkan pada dua Kutipan Akta Nikah, dan Penggugat telah menciptakan kekeliruan hukum, majelis hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa eksepsi mengenai hal tersebut telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa atas dasar jawaban Tergugat dengan diperkuat buktibukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai adanya 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah (KAN) tidak menyebabkan kekeliruan hukum atas status suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tesebut dan tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). Kedua buku Kutipan Akta Nikah (KAN) tersebut adalah

legal dan sah karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang pencatatan nikah yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

menilai

pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian seperti diuraikan dalam putusannya halaman 51-55 dan tentang hadhanah anak seperti diuraikan dalam putusannya halaman 55 – 57 adalah benar dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum, baik hukum formil maupun hukum materil terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam perkara a quo dengan menghubungkannya perundang-undangan,

terhadap oleh

fakta-fakta

karenanya

hukum

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

peraturan tersebut

diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ; Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum pada halaman 57 alinea terakhir yang menekankan supaya Tergugat dan atau siapa saja yang berkaitan untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut tidak tepat, mengingat kedua orang anak tersebut hingga saat ini masih tetap berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dihilangkan, termasuk amar yang merupakan akibat pertimbangan tersebut juga harus dihilangkan; Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai tuntutan nafkah anak seperti diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 58 perlu diperbaiki, yakni bahwa sebenarnya bukanlah Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutannya tentang gaji/penghasilan Tergugat, karena Tergugat sendiri mengakui bahwa ia mempunyai penghasilan meskipun tidak tetap, hanya saja besaran penghasilannya tidak terungkap, baik Penggugat maupun Tergugat sendiri tidak mengemukakan tentang besaran penghasilan Tergugat tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang keharusan Tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari gajinya tidak mungkin untuk ditetapkan, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa meskipun nafkah untuk kedua orang anak tersebut tidak ditetapkan dalam putusan ini, namun bukan berarti Tergugat selaku ayah terlepas dari kewajiban memberikan nafkah dan biaya-biaya hadhanah lainnya, melainkan ia tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya-biaya hadhanah lainnya menurut kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan yang diatur

dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,

bahwa di samping Tergugat

mempunyai kewajiban

sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Tergugat juga mempunyai hak untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut, membawanya jalan-jalan (rekreasi) dan lain sebagainya demi kepentingan perkembangan fisik dan mental anak dan mengantar kembali kepada Penggugat (ibunya) selaku pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, oleh karena itu Penggugat selaku ibu hendaknya memberikan peluang kepada kedua anak tersebut untuk halhal sebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Panitera sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perlu diperbaiki sebagai berikut: “…maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

(PPN KUA Kec. Serpong, Kab.

Tangerang) dan PPN KUA Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan/dicatatkan (PPN KUA Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang dan PPN KUA Kec. Tebet, Jakarta Selatan) untuk kepentingan pencatatan tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA Tgrs tanggal 17 April 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa

oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkaitan; MENGADILI -

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

-

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Tigaraksa

Nomor

0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 17 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi: - Tidak menerima eksepsi Tergugat tersebut; Dalam Pokok Perkara - Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); - Menetapkan, Penggugat selaku ibu kandung kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I (lahir 17 Oktober 2005) dan ANAK II (lahir 01 Februari 2007) sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) atas kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut mampu menentukan pilihanya sendiri; - Menetapkan, Tergugat selaku ayah kedua anak tersebut di atas berhak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, membawanya jalan-jalan (rekreasi)

dan lain sebagainya

semata-mata demi kepentingan

perkembangan anak, dan berkewajiban menyerahkannya kembali kepada Penggugat (ibunya) secara baik-baik apabila urusan-urusan tersebut telah selesai dilakukan; - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat (KUA Kec. Serpong, Kab. Tangerang) dan PPN KUA Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan/dicatatkan (KUA Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang dan KUA Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan); - Gugatan selain dan atau selebihnya tidak dapat diterima ; - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, dengan Drs. H.M.Yusuf Was Syarief., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Mochammad Chanif., S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Muchlish., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2013/PTA.Btn tanggal 9 Juli 2013. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Ttd. Drs.H.M. Yusuf Was Syarief., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.Mohammad Chanif, S.H., M.H Drs.H. Endang Muchlish., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, Ttd. Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Proses 2. Biaya Redaksi 3 Biaya Materai Jumlah

Rp. 139.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 150.000,00