P U T U S A N NOMOR 10/Pdt.G/2007/PTA.Btn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan
putusan
atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 32 tahun,agama Islam, pekerjaan karyawati, tempat tinggal di
KABUPATEN
TANGERANG,
dalam
perkara
ini
telah
memberikan Kuasa Khusus kepada Andi Kurniawan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kurniawan, Pindo & Partners, beralamat di Gedung Sasendo (SWP), Lantai 2, Blok B-7, Jalan Tebet Barat IV, Nomor 20 Jakarta (12810), berdasarkan surat kuasa khusus (yang diperbaharui) tertanggal 21 Februari 2006, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ; melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI KEDUTAAN BESAR DI JAKARTA, tempat tinggal di JAKARTA SELATAN, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada M.Iqbal Hadromi,S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hadromi & Partners Law Firm, beralamat di Setiabudi Atrium, Lantai 2, Suite 209A, Jalan H.R.Rasuna Said Kav.62, Jakarta Selatan (12920), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2005, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Januari 2006 M. bertepatan dengan
tanggal 3 Zulhijah 1426 H. Nomor
422/Pdt.G/2005/PA.Tgrs. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut M E N G A D I L I DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Memberi izin keoada Pemohon , TERBANDING, untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, PEMBANDING, di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada waktu yang akan ditentukan kemudian; DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian’ 2. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat perbulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, setelah ikrar talak diucapkan; 3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah ikrar diucapkan; 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya maskan selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, setelah ikrar talak diucapkan; 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya kiswah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, setelah ikrar talak diucapkan; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung, sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 422/Pdt.G/2005/PA.Tgrs. tanggal 27 Februari 2006 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2006, pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengagdilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan
2
banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 31 Juli 2006; Membaca dan memperhatikan isi memori banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tertanggal 14 Juni 2006 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, 14 Juni 2006 dan seterusnya disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 2006, sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak menyerahkan kontramemori banding; Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Januari 2007 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sekalipun kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 422/Pdt.G/2005/ PA.Tgrs tanggal 2 Januari 2007 kepada Pembanding dan surat yang sama tanggal 14 Desember 2006 kepada Terbanding. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena
permohonan banding
Pembanding
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syaratsyarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;
Dalam Konvensi Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan
sebagaimana
ternyata
dalam
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa, Hakim Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkenaan dengan permohonan izin cerai talak oleh Pemohon, tetapi keliru dalam merumuskan amar putusan; Menimbang, bahwa karena segala pertimbangan Hakim Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka
Hakim Banding dapat menyetujui segala
pertimbangan Hakim Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan Hakim Banding sendiri dengan perbaikan amar putusan; Menimbang, bahwa namun demikian, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya, memerintahkan kepada Panitera 3
Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagimana dimaksud oleh pasal tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana ternyata pada amar putusan; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan
sebagaimana
ternyata
dalam
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa, maka Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan
Hakim
Pertama
tersebut,
sehingga
Hakim
Banding
perlu
memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah nafkah iddah (biaya hidup selama masa iddah), maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) wajib diberikan atau gugur kewajiban tersebut bagi seorang isteri yang ditalak oleh suaminya, tergantung dengan keadaan isteri tersebut apakah terbukti dia seorang yang tamkin (tetap melaksanakaan kewajibannya sebagai seorang isteri) atau seorang yang bertindak nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai seorang isteri); Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 30 Agustus 2005, dalam jawabannya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah keluarga karena diusir oleh Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat tidak perlu lagi membuktikan bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, sebab hal tersebut telah diakui Tergugat sendiri, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan terbukti telah meninggalkan tempat kediaman bersama; Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama telah terbukti, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena Tergugat telah mengusir Penggugat sebelumnya; Menimbang, bahwa
dalam persidangan tanggal 13 September 2005,
Tergugat dalam refliknya menolak dalil pengusiran oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, “Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan”, in casu pihak Penggugat;
4
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, ternyata Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama bukan karena diusir dan harus pula dinyatakan bahwa tindakan Penggugat in casu sebagai tindakan nusyuz; Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz, maka segala gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah iddah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah harus dinyatakan ditolak; Menimbang,
bahwa
gugatan
Penggugat
mengenai
mut’ah
dapat
dibenarkan, karena mut’ah terkait dengan percerain atas kehendak suami dan pihak Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan, oleh karena itu kepada Tergugat dibebani untuk memberi mut’ah kepada Penggugat setelah ikrar cerai talak diucapkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan :
ــهـ و ـ ـهـ ا ـ.1 “ Maka, berikanlah mut’ah kepada mereka (bekas isteri) dan lepaslah mereka secara baik”. (Q. Surah al-Ahzab (33) :49,
"! او ر# وﺕ ا ة.2 “ Diwajibkan (atas bekas suami) memberi mut’ah kepada (bekas) isteri yang sudah digauli yang ditalak bain atau talak raj’i”. [Bughyatul Mustarsyidin, h.214],
3. Pasal 149 a. Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat diwajibkan memberi mut’ah yang layak terhadap Penggugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pegawai pada KEDUTAAN BESAR DI JAKARTA yang memperoleh penghasilan tetap, sudah sepantasnya dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Pertama yang tidak dipertimbangkan lagi dan tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Banding, dapat diambil alih dan disetujui sebagai pertimbangan Hakim Banding sendiri; 5
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pertama harus dibatalkan dan dengan demikian Hakim Banding akan memberikan putusan sebagaimana ternyata dalam amar berikut ini; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon pada pengadilan tingkat pertama dan kepada Pembanding pada pengadilan tingkat banding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalildalil syariah yang berkenaan dengan perkara ini; M E N G A D I L I 1.
Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
422/Pdt.G/2005/PA.Tgrs tanggal 3 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1426 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi a. Mengabulkan permohonan Pemohon; b. Memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING, untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon, PEMBANDING, di depan sidang
Pengadilan Agama Tigaraksa; c. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
422/Pdt.G/2005 tanggal 3 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1426 H yang dimohonkan banding;
6
Dan dengan mengadili sendiri: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; b. Menetapkan bahwa mut’ah yang harus diberikan Tegugat kepada Penggugat dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut’ah sebesar Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; d. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); 3.
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1428 H. dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M. Tarsi Hawi, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H. dan Drs.H.R.Manshur, para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding
dengan penetapan Nomor 10/Pdt.G./2007/
PTA.Btn. tanggal 13 Maret 2007 dibantu oleh Dra.Hj. Fauziah Sy. Anasi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Ttd.
Ttd.
Drs. H. Sam’un Abduh, S.Q., M.H.
Drs. H.M. Tarsi Hawi, S.H.
7
Hakim Anggota, Ttd. Drs.H.R.Manshur
Panitera Pengganti, Ttd. Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi
Rincian biaya perkara : 1. Biaya Administrasi …………..………. Rp 75.000,00 2. Biaya Meterai ………………… …….. Rp 6.000,00 3. Biaya Pemberkasan………………….. Rp 46.000,00 J u m l a h …………………………. .. Rp 127.000,00
8
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh : Panitera, Ttd. Drs. Agus Zainal Mutaqien
9
