PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA.Btn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Indonesia, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : Ahmad Kennedy, S.H. dan Zaenah Aloahiit, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Kennedy & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Sumatera No. 8 RT. 04/02, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dahulu Pemohon sekarang Pembanding ; Melawan : TERBANDING, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : Diarson Lubis, S.H. dan Budi Setiawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Diarson Lubis & Patners, yang beralamat di Jalan Senopati No. 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dahulu Termohon sekarang Terbanding ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama
Tigaraksa,
Nomor
0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs,
tanggal
15 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O);
2.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membaca akta permohonan banding yang di hadapan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Oktober 2012 ; Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Sedangkan Termohon/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 15 Maret 2013 ternyata sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dan dengan memperhatikan keberatankeberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : Menimbang, mengenai keberatan Pemohon/Pembanding yang menyatakan bahwa perkara ini baru dua kali sidang dan belum di mediasi tetapi langsung diputus setelah permohonan Pemohon dibacakan dan Termohon belum menyampaikan jawaban, keberatan ini tidak dapat diterima karena : 1. Dari surat permohonan Pemohon telah tergambar bahwa antara kedua pihak berperkara sudah tidak ada hubungan hukum lagi dalam hal perkawinan karena keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, tanggal 27 Januari 2011; 2. Dalam perkara yang menyangkut legalitas hukum termasuk diantaranya adalah perkara pembatalan nikah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak wajib mediasi; 3. Jawaban Termohon merupakan hak bukan kewajiban karena itu terserah kepada Termohon apakah akan mempergunakan haknya tersebut ataukah tidak dan ternyata Termohon tidak mempergunakan haknya bahkan Termohon tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam tingkat banding terbukti dengan tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, mengenai keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah, keberatan inipun tidak dapat diterima dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;
Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya angka 7 ternyata bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama WALI KAKAK yang berwakil kepada ORANG LAIN sedangkan ayah kandung Termohon saat itu masih hidup; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) kakak kandung adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kedua sedangkan ayah kandung termasuk dalam kelompok pertama, karena itu ayah kandung yang paling berhak menjadi wali nikah namun dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak,
urutannya tidak memenuhi syarat sebagai
wali
nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya artinya dalam hal wali nikah yang paling berhak dalam perkara a quo adalah ayah kandung Termohon berhalangan, maka wali nikah dapat bergeser kepada wali nasab kelompok berikutnya yaitu kakak kandung Termohon; Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya pada angka 4 dan angka 5 ternyata bahwa Termohon telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan gugatan cerai tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 27 Januari 2011; Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dikenal azas yang menyatakan bahwa tidak ada perceraian kalau tidak ada perkawinan, oleh karena itu Pengadilan sebelum mengabulkan suatu gugatan cerai harus terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua pihak berperkara dan karena Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tersebut di atas telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Termohon berarti Pengadilan Agama tersebut telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa perkawinan kedua belah pihak berperkara telah sah menurut hukum; Menimbang, bahwa apabila Pemohon yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs yang mengabulkan gugatan cerai Termohon
selaku Penggugat dalam perkara
tersebut keberatan atas pertimbangan dan pendapat Pengadilan yang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon secara hukum maka seharusnya Pemohon selaku Tergugat mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
:
0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tersebut
dijatuhkan dan karena dari surat permohonan Pemohon tergambar bahwa Pemohon
selaku Tergugat dalam putusan tersebut tidak mengajukan banding maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hak untuk mengajukan pembatalan nikah oleh suami istri hanya pada saat yang bersangkutan masih terikat tali perkawinan, sedang dalam kasus a quo Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat oleh ikatan perkawinan/sudah bercerai berdasarkan
putusan
cerai
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2010/PA Tgrs; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dan karenanya keberatankeberatan lainnya dari Pembanding harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI: -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/ PA.Tgrs, tanggal 15 Oktober 2012;
-
Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Drs. H. A. Ahmad As’ad, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H dan Drs. H. Musfizal, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Ttd. 1. Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. Ttd. Ttd.
Drs. H. A. Ahmad As’ad, S.H.
2. Drs. H. Musfizal Musa., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd. Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi
: Rp
5.000
2. Materai
: Rp
6.000
3. Biaya Proses
: Rp 139.000
Jumlah
: Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
