PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA.Btn BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding; L a w a n TERBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : Fahri AW. S.H., M.H. dan rekan advokat dan konsultan hukum Artha Winata & Rekan yang beralamat di Jalan Rempoa Raya nomor 12 A-1 Ciputat Timur Tangerang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa
Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 19 Maret 2012
M.
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E NG AD I L I Dalam Konpensi : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan, yaitu dari tanggal 11-11-1992 s/d 29-03-2011, sebagai berikut; 1). Tanah seluas 180 m2 berikut rumah permanen dua lantai di atasnya, yang terletak di TANGERANG Blok ---- No.-----; 2). Satu unit kendaraan roda empat merek ------ tahun 1995 no. Pol. ------; 3). Satu sepeda motor --------- No.Pol -------------; 4). Satu sepeda motor ------------- No.Pol -------------------; 3. Menetapakan bagian masing-masing dari seluruh
harta bersama tersebut,
Penggugat berhak mendapat ½ (setengah) dan Tergugat berhak mendapat ½ (setengah); 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masingmasing yaitu ½ dari seluruh harta bersama; 5. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi; 2. Menyatakan sisa cicilan hutang di Bank Jabar Banten Cabang Tangerang merupakan hutang bersama, Dalam Konpensi dan Rekonpensi 1.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara,
yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 2. 341.000;- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 4 April 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa; Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 April 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2012;
Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Mei 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Mei 2012; Bahwa sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 10 Mei 2012 Pembanding dan Terbanding walaupun telah disampaikan pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (inzage); TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa setelah hakim banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, memori banding serta kontra memori banding, hakim banding berpendapat bahwa apa yang dinyatakan dalam perkara a-quo sebagai harta bersama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama sehingga hakim banding perlu membuat pertimbangannya sendiri sebagai berikut. Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo karena ternyata Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sita yang diajukan, sementara sita bertujuan agar gugatan Penggugat tidak illusoir. Selain bahwa sebagian gugatan penggugat ditolak
padahal Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan
berbagai alat bukti, dan bahkan minta kepada majelis untuk dilakukan sumpah pemutus. Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan dinyatakan dalam putusannya tidak dapat diterima (vide putusan a quo halaman 55), hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut hakim banding berpendapat bahwa, pada dasarnya setiap permohonan sita yang dimintakan para pihak tidak dikenal istilah tidak dapat diterima kecuali hanya dua hal dikabulkan atau ditolak dan oleh karena itu dalam pertimbangan hakim tingkat pertama menyatakan tidak dapat diterima seharusnya ditolak. Dan atas dasar Pasal 197
Ayat (1) HIR jo. Pasal 227 Ayat (1) HIR, pengadilan tingkat banding tidak lagi berwenang untuk memerintahkan ketua pengadilan tingkat pertama
untuk
melakukan sita karena penolakan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama merupakan
putusan
final.
Atas
dasar
tersebut
permohonan
sita
Penggugat/Pembanding patut ditolak. Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat/Pembanding agar dilakukan sumpah yang menentukan (decissoireed) tidaklah cukup alasan untuk dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil sumpah yang menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1930 Ayat (2) dan Pasal 1941 KUH Perdata jo Pasal 156 Ayat (1) HIR karena baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding keduanya telah menyampaikan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi. Maka atas dasar tersebut permohonan Pembanding patut ditolak. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah seluas 270 m2 dan bangunan permanen yang berada di TANGERANG Blok ------------- dan ----------- KABUPATEN TANGERANG, akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap obyek terperkara ternyata Penggugat tidak dapat
menyampaikan
bukti
kepemilikan
kecuali
hanya
sebatas
Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (P.2 dan P.3), namun demikian karena ternyata Tergugat/Terbanding telah menyampaikan pengakuan baik dalam jawaban tertanggal 22 Agustus 2011, duplik tertanggal 03 Oktober 2011 serta kesimpulan tertanggal Februari 2011 dan ternyata pengakuan mana dibuktikan dengan adanya bukti (T.1 - T.2 – T.3 dan T.4) tentang harta bersama yang berada di Blok B.14 Nomor 42 dan 44 atas dasar tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa tanah berikut bangunan yang berada di TANGERANG Blok ------ Nomor ------ dan ----- KABUPATEN TANGERANG, adalah sebagai harta bersama. Menimbang, bahwa terhadap obyek terperkara yang berada di TANGERANG Blok ------ Nomor ------ KABUPATEN TANGERANG, Tergugat/Terbanding telah menyampaikan keberatannya dan atas keberatan Tergugat/Terbanding, ternyata Penggugat/ Pembanding tidak dapat menyampaikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 kecuali hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (P.4), sementara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 (P.4), bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas dasar tersebut maka gugatan penggugat tidak terbukti maka patut ditolak.
Menimbang, bahwa terhadap obyek terperkara atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 yang terletak di Perumahan KECAMATAN TIGA RAKSA, dengan Khohir Nomor ----- Persil Nomor ------- Blok --- yang dinyatakan dalam berita acara sidang ditempat tertanggal 30 Desember 2011 tidak diketemukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan penetapan hari sidang descente tertanggal 30 November 2011 serta surat pemberitahuan sidang ditempat tertanggal 21 Desember 2011 masing-masing ditujukan kepada Kepala Desa Munjul dan Tapos. Menimbang, bahwa adalah wajar apabila dalam berita acara sidang tertanggal 30 Desember 2011 obyek terperkara atas sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 yang terletak di Perumahan KECAMATAN TIGA RAKSA, dengan Khohir Nomor ----- Persil Nomor ------ Blok ----- tidak diketemukan karena obyek tersebut tidak berada pada wilayah kedua desa yang dilakukan descente melainkan berada pada Desa Kutruk, Kecamatan Tigaraksa. Menimbang, bahwa didasarkan pada pengakuan Tergugat/Terbanding baik dalam jawaban tertanggal 22 Agustus 2011, duplik tertanggal 03 Oktober 2011 serta kesimpulan Tergugat/Terbanding tertanggal Februari 2011 bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 yang terletak di Perumahan KECAMATAN TIGA RAKSA, dengan Khohir Nomor ------- Persil Nomor ------Blok ----- adalah sebagai harta bersama maka atas dasar Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan pihak didepan sidang merupakan alat bukti yang cukup dan karena itu patut dinyatakan bahwa obyek terperkara tersebut diatas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.5) yang berupa Akta Jual Beli Nomor ------/Tigaraksa/1997 tanggal 24 September 1997 dengan Khohir Nomor ----, Persil Nomor ------- Blok ----- yang berasal dari ORANG LAIN yang berlokasi di DESA yang dijadikan dasar majelis tingkat pertama menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Tapos hingga berakibat dinyatakan dalam berita acara sidang ditempat tidak ditemukan. Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ternyata bukti (T.5) yang berupa Akta Jual Beli Nomor -------/Tigaraksa/1997 tanggal 24 September 1997 dengan Khohir Nomor --------, Persil Nomor ------ Blok ----- yang berasal dari ORANG LAIN
yang
berlokasi
di
DESA
adalah
sama
dengan
pengakuan
Tergugat/Terbanding baik dalam jawaban tertanggal 22 Agustus 2011, duplik tertanggal 03 Oktober 2011 serta kesimpulan Tergugat/Terbanding tertanggal Februari 2011 yang menyebutkan bahwa obyek terperkara tersebut berada di DESA LAIN.
Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan ditempat merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan namun ternyata berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Desember 2011 tidaklah secara jelas bahwa obyek terperkara atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Kutruk atau Tapos ditemukan atau tidak sehingga fakta yang ditemukan dalam sidang tersebut semakin tidak jelas dan oleh karena itu patut dikesampingkan dan atas dasar Pasal 174 HIR bahwa pengakuan pihak di depan sidang merupakan alat bukti yang cukup dan karena itu patut dinyatakan bahwa obyek terperkara tersebut diatas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding Menimbang, bahwa gugatan terhadap sebuah
kendaraan roda empat
merek --------- jenis -------- tahun 1995 dengan Nomor Polisi -----------, dua buah kendaraan roda dua masing-masing ------------ warna silver Nomor Rangka -------------------------------------- Nomor Mesin ------------------- dan Nomor Polisi --------- serta ------------- Nomor Rangka --------------------- dan Nomor mesin --------------------- dengan
Nomor Polisi --------------------, selain dari apa yang telah
dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama
yang diambil alih sebagai
pertimbangan majelis tingkat banding juga didasarkan pada pengakuan Tergugat/Terbanding baik dalam jawaban tertanggal 22 Agustus 2011, duplik tertanggal 03 Oktober 2011 serta kesimpulan Tergugat/Terbanding tertanggal Februari 2011 maka atas dasar Pasal 174 HIR patut dinyatakan bahwa obyek terperkara diatas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Menimbang, bahwa terhadap obyek terperkara selain dan selebihnya majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan majelis tingkat pertama yang dijadikan pertimbangan majelis tingkat banding dan oleh karena itu terhadap obyek tersebut patut dinyatakan ditolak Menimbang, bahwa sekalipun Pasal 180 HIR memberikan kemungkinan untuk dilakukan menjalankan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) namun majelis tingkat banding memandang bahwa permohonan Penggugat/ Pembanding tidak cukup alasan untuk dapat dipenuhi dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, maka permohonan menjalankan putusan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) itu patut ditolak. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan rekonvensi mengenai hutang bersama kredit multi guna bukti Nomor 0000000/KRD-Tgr/2010 di BANK CABANG sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan
pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak memerinci berapa utang tersebut yang telah dibayar dan berapa sisa yang belum dibayar dan tidak mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kehendak Penggugat dalam gugatan tersebut dianggap mengandung cacat formal dan karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai harta bersama, namun termasuk dalam rangkaian sengketa perkawinan dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I 1. Menerima Permohonan banding Pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1433 H. DENGAN MENGADILI SENDIRI Dalam Konvensi. 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.
Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut; 2.1. Tanah seluas 90 m.2 berikut rumah permanen dua lantai di atasnya, yang terletak di PERUMAHAN Blok ------ Nomor ------ dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ------- dan Surat Ukur Nomor -----------------; 2.2. Tanah seluas 90 m2 berikut rumah permanen dua lantai di atasnya, yang terletak di PERUMAHAN Blok ----- Nomor ----- dengan Akta Jual Beli Nomor ----------/Cisoka/1998; 2.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 yang terletak di PERUMAHAN, dengan Khohir Nomor ------- Persil Nomor 67 DII Blok 05 Akta Jual Beli Nomor 1406/Tigaraksa/1997; 2.4. Satu unit kendaraan roda empat merk ------------- tahun 1995 Nomor Pol. ------------------;
2.5. Satu sepeda motor --------------- Nomor Pol. ------------------; 2.6. Satu sepeda motor -------------------Nomor Pol. -----------------------; adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat; 3.
Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh
harta bersama tersebut,
Penggugat/Pembanding berhak mendapat ½ (setengah) dan Tergugat/ Terbanding berhak mendapat ½ (setengah); 4.
Menghukum
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding
untuk
menyerahkan bagian masing-masing yaitu ½ dari seluruh harta bersama, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura agar dilelang dikantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua. 5.
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi : 1.
Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.341.000;- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1433 H. oleh Muhammad H. A. Rahman, S.H. Hakim Ketua, Drs. H. Helmy Thohir dan H. M. Surury YS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Achmad Sofwan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding; Hakim Ketua ttd Muhammad H. A. Rahman, S.H.
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
ttd
ttd
Drs. H. Helmy Thohir
H. M. Surury YS, S.H. Panitera Pengganti ttd
Achmad Sofwan, S.H.
Rincian biaya perkara 1. Biaya Proses... . ................................................... Rp 139.000,00 2. Redaksi .............................................................. Rp
5.000,00
3. Materai ............................................................... Rp
6.000,00
J u m l a h .......................................................... Rp 150.000,00
