PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H. Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamin Ginting & Patners, beralamat di Jl. Fiordini 3 No. 19, Komplek Illago, Gading Serpong, Tangerang,
selanjutnya
disebut
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BSD TANGERANG SELATAN, selanjutnya
disebut
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2013/PA. Tgrs tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Termohon;
II.
DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2.
Memfasakh Perkawinan antara Pemohon (TERBANDING) dan Termohon (PEMBANDING);
3.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
untuk
menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat dan ditempat Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4.
Menolak tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) b. Nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I P&T (L) lahir tanggal 13 Januari 2009. dan ANAK II P&T (P) lahir tanggal 9 Juli 2011; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau bisa mandiri; 5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 pihak Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 17 April 2014; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 21 April 2014 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2014 yang menyatakan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; I. DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai eksepsi sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten. Namun Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambah pertimbangan serta alasan-alasan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini : Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara pada Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman. Dengan demikian semua sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal- hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan Pengadilan Agama termasuk juga sengketa dibidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun salah satu (suami atau istri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari Agama Islam; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding semula beragama Islam dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang Kebupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pindah agama menjadi Kristen, sehingga sengketa perkawinan antara keduanya menjadi wewenang Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama adalah Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun oleh karena Pemohon Konvensi/Terbanding selaku suami keluar dari Agama Islam (murtad), maka hak Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Pembanding menjadi gugur, dan perceraian dapat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, dan talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama dalam hal Pemohon Konvensi/Terbanding selaku suami murtad adalah fasakh; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menolak eksepsi Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan, dan keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dalam eksepsi tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam pokok perkara dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambah pertimbangan dan alasan alasan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini : Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi/Terbanding pada pokoknya bahwa sejak tiga tahun terakhir sampai sekarang antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding banyak sekali terdapat ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, yang disebabkan latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing amat berbeda yang sulit untuk dapat dipertemukan. Ketidak cocokan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding semakin hari semakin memuncak, sehingga tidak terdapat lagi kerukunan dalam hidup berumah tangga; Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Termohon Konvensi/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dan menyatakan bahwa
Termohon Konvensi/Pembanding masih sangat berharap untuk hidup rukun bersama Pemohon Konvensi/Terbanding; Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa Pemohon Konvensi/Terbanding, telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dan Termohon Konvensi/Pembanding juga mengajukan bukti dua orang saksi; Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang mereka sudah pisah rumah, pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Sedangkan dua orang saksi Termohon Konvesi/Pembanding memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding awalnya baik-baik saja, kemudian terjadi percekcokan, dan sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa alasan Pemohon Konvensi/ Terbanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975;
Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat sudah cukup dengan pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga tidak mempertimbangkan lagi secara khusus dalam putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l975, sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding telah keluar dari Agama Islam (murtad) maka hak Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Pembanding menjadi gugur dan perceraian dapat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal Pemohon Konvensi/Terbanding selaku suami murtad adalah fasakh; Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan pemohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar menetapkan hak pengasuhan dan atau perwalian anak-anak yang bernama Billian Jeremy dan Jeaniver Adora Mendrofa pada Pemohon Konvensi/Terbanding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Foto Copy Kutipan Akta kelahiran
anak
Pemohon
Konvensi/Terbanding
dengan
Termohon
Konvensi/
Pembanding yang bernama ANAK I P&T lahir pada tanggal 13 Januari 2009, dan bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding yang bernama ANAK II P&T lahir pada tanggal 9 Juli 2011; Menimbang bahwa anak anak Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding yang bernama ANAK I P&T dan ANAK II P&T, masih belum
mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan anak anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Pembanding selaku ibunya, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya. Oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding agar anak yang bernama ANAK II P&T dan ANAK II P&T berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Konvensi/Terbanding dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorrad) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan serta merta (uit voorbaar bij voorrad) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya Permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Konvensi harus dikuatkan; II. DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dan dapat menyetujui kecuali masalah besarnya biaya pemeliharaan anak dan besarnya biaya mut’ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama : ANAK I P&T dan ANAK II P&T berada di bawah pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam hal penguasaan dan pemeliharaan anak yang harus di kedepankan adalah demi kepentingan anak, demi masa depan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) menyebutkan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu, bapak berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak tersebut. Rasionya karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak di usia tersebut menghendaki demikian yaitu berada pada ibunya; Menimbang, bahwa secara kasuistis apabila kepentingan terbaik untuk anak menghendaki lain, maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan penyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam semata mata demi kepentingan anak akan tetapi dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak menemukan alasan yang dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas demi kepentingan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Billian Jeremy dan Jeaniver Adoria Mendrofa dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karennya pengadilan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anaknya tersebut. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memberi pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi /Terbanding yang bernama Billian Jeremy dan Jeaniver Adoria Mendrofa diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun l974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi/Terbanding
berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah disesuaikan dengan kemampuannya sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan disesuaikan pula dengan kebutuhan anak tersebut; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PERUSAHAAN MINYAK dengan jabatan Asset Development berdasarkan bukti T.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama SAKSI gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding diperkirakan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau Rp 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) karena saksi pernah bekerja di PERUSAHAAN MINYAK tidak mempunyai jabatan dengan gaji Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahkan karena jabatannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding pernah mendapatkan bea siswa untuk melanjutkan pendidikan S3. Terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantah dan tidak mengajukan bukti penghasilannya, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) perbulan; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu besar, kalau dihubungkan dengan kebutuhan 2 (dua) orang anak yang masih kecil sedangkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum sesuai dengan kebutuhan anak dan kewajaran saat ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan anak saat ini Tergugat Rekonvensi wajib membayar biaya pemeliharaan dua orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/bisa hidup mandiri. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya ditolak, dan keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding angka 2 dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kiswah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mut’ah
sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa kecuali besarnya mut’ah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa mut’ah yang layak, nafkah, dan kiswah merupakan kewajiban mantan suami kepada mantan isterinya sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 241; Menimbang, bahwa kiswah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya adalah pakaian yang layak yang diperlukan mantan isteri selama masa iddah, sedangkan nafkah iddah adalah keperluan makan sehari-hari bagi mantan isteri selama masa iddah (3 bulan); Menimbang,
bahwa
besarnya
kiswah
yang
dituntut
oleh
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sangat berlebihan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggabungkan antara kiswah dengan nafkah, karena keduanya diberikan selama masa iddah; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dalam Rekonvensi angka 1 huruf (a) dan (b) tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
besarnya
mut’ah
yang
dituntut
oleh
Penggugat
Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu besar, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menetapkan mut’ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terlalu kecil kalau dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan sesuai dengan penghasilan Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
dan kewajaran.
Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan besarnya mut’ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya dalam Rekonvensi angka 1 huruf c, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menganggap cukup dipertimbangkan dengan pertimbangan tersebut di atas dan tidak dipertimbangkan lagi secara khusus; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; III. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima; - Memperbaiki
amar
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 25 Maret 2014 M sehingga berbunyi sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI : 1. Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Pemohon Konvensi/Terbanding; 2. Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sebagian : 2. Menfasakh
perkawinan
(TERBANDING)
antara
dengan
Pemohon Termohon
Konvensi/Terbanding Konvensi/Pembanding
(PEMBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Sukabumi Jawa
Barat dan di tempat Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding selain dan selebihnya;. II. DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian. 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh terhadap dua anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK I P&T (laki-laki) lahir tanggal 13 Januari 2009 dan ANAK II P&T (perempuan) lahir tanggal 9 Juli 2011; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau bisa hidup mandiri; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa: a. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). b. Nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya. III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Membebankan
kepada
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak Bachtiar., S.H., M.H. dan H. Asril Nasution., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Asmawi H. Rawi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Ketua Majelis,
Drs. H. Zulkifli., S.H., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs. H. Abd. Razak Bachtiar., S.H., M.H.
H. Asril Nasution., S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
Drs. Asmawi H. Rawi
Perincian Biaya Perkara
:
1. Materai
: Rp.
6.000,-
2. Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
JUMLAH
: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
