PTA.Bdg

SALINAN

P

U

T

U

S

A

N

Nomor : 118/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: NY. MARSIAH binti JUREMI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cireuma RT. 006 RW. 003 Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, semula Tergugat, sekarang Pembanding; . melawan: ANTORO bin SUWADI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cireuma RT. 006 RW. 003, Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, semula Penggugat, sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan

dan

menerima

keadaan-keadaan

mengenai

duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal

17 Muharram 1433 Hijriyah yang amarnya

sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat (Antoro bin Suwadi) dengan Tergugat (Ny. Marsiah binti Juremi) adalah sebagai berikut: 2.1.

Sebidang tanah darat yang terletak Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

di Desa Kertamukti,

Ciamis, tercatat

dalam

Hal 1 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

SPPT/DHKP No. 26-0076, eks SK.5521, luas lebih kurang 1.785 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Nasim. K

Sebelah Timut

: Tanah milik Tolib

Sebelah Selatan : Tanah milik Aan Sebelah Barat

: Tanah milik jalan/Koman

Setelah verifikasi, batas-batas tanah tersebut menjadi sebagai berikut: Sebelah Utara

: Tanah milik Sapta/Marsiah

Sebelah Timur

: Tanah milik Sarno

Sebelah Selatan : Tanah milik Sarno Sebelah Barat

: Tanah milik jalan/Sapta

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsiah, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Aan/Edah; 2.2.

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 26-0067, eks 521, luas lebih kurang 2.330 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik jalan/Holid

Sebelah Timur

: Tanah milik Koman

Sebelah Selatan : Tanah milik Nasim/Sapta Sebelah Barat

: Tanah milik Karyo/Holid


: Tanah milik Endang

Sebelah Timur

: Tanah milik Rusminah

Sebelah Selatan : Jalan Desa Sebelah Barat

: Tanah milik Yati Sumyati

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsiah, yang telah dibeli

oleh Penggugatdari Nenjem; 2.3.

Sebidang tanah darat terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 07-0075, eks SK 521, luas kurang lebih 36.456 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Nano

Sebelah Timur

: Tanah milik Wasum

Sebelah Selatan: Tanah milik Endin

Sebelah Barat

: Tanah milik Jumhadi


: Tanah milik Nano, Sarijo, dan Wardiman

Sebelah Timur

: Tanah milik Warsum dan Sarijo

Sebelah Selatan : Tanah milik Endin Sebelah Barat

: Tanah milik Juhadi

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsiyah, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Endin Adis. S; 2.4.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 08-0159, eks SK 521 luas kurang lebih 4.181 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Satim

Sebelah Timur

: Tanah milik Desa/ Wasum

Sebelah Selatan: Tanah milik Sakimun/Sariem Sebelah Barat

: Tanah milik Martasura


: Tanah milik Suratman Hal 3 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Sebelah Timur

: Tanah milik Sitam/Sakimun

Sebelah Selatan: Tanah milik Kardi Sebelah Barat

: Sungai Cikelir

Tanah tersebut tercatat atas nama Ludiyah, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Sudirman; 2.5.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 08-0159, eks SK 521, luas lebih kurang 4.181 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Krama

Sebelah Timur

: Tanah milik Sudirman

Sebelah Selatan : Tanah milik Sakimun/Sariem Sebelab Barat

: Tanah milik Madtanom


: Tanah milik Suratman

Sebelah Timur

: Tanah milik Sitam/Sakimun

Sebelah Selatan: Tanah milik Kardi Sebelah Barat

: Sungai Cikelir

Tanah tersebut tercatat atas nama Ludiyah, yang telah dibeli oleh Penggugat dari bapak Sura; 2.6.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 09-0081 eks SK 521, luas lebih kurang 7.925 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Hopidin

Sebelah Timur

: Tanah milik Satum

Sebelah Selatan: tanah milik Endang Nedi. S

Sebelah Barat

: Tanah milik Karyo/Sarijan;


: Tanah milik Desa

Sebelah Timur

: Tanah milik Satum

Sebelah Selatan: Jalan Perkebunan Sebelah Barat

: Tanah milik Uka B. Juhadi;

Tanah tersebut tercatat atas nama Nasum Suherli alias Herli Wijaya alm., yang telah dibeli oleh Penggugat dari ibu Eruk (selaku isteri Nasum Suherli); 2.7.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam


: Tanah milik Herli Wijaya

Sebelah Timur

: Tanah milik Miskan

Sebelah Selatan: Tanah milik Udin Sebelah Barat

: Tanah milik Nardi/Irin


: Jalan Desa

Sebelah Timur

: Tanah milik Mijan Sukarjo

Sebelah Selatan: Tanah sawah Rusin Sebelah Barat

: Tanah milik Miskan;

Tanah tersebut tercatat atas nama Nasum Suherli alias Herli Wijaya alm., yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Endang Nedi. S; 2.8.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam



: Tanah milik Endang Nedi. S

Sebelah Timur


Sebelah Selatan: Tanah sawah Suhadi Sebelah Barat

: Tanah milik Uka



Sebelah Timur


Sebelah Selatan: Tanah sawah Suhadi Sebelah Barat

: Tanah milik Isah Kusmana;

Tanah tersebut tercatat atas nama Udin Ikah/Mk, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Udin; 2.9.


Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam


: Tanah milik Satum

Sebelah Timur

: Tanah milik Ahmad

Sebelah Selatan: Tanah milik Rosin Sebelah Barat

: Tanah milik Endang Nedi. S;


: Jalan Perkebunan

Sebelah Timur


Sebelah Selatan: Tanah sawah Udin/Isah Sebelah Barat

: Tanah milik Desa;

Tanah tersebut tercatat atas nama Miskan/Mk yang telah dibeli

oleh Penggugatdari Bapak Miskan; 2.10. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 09-0109, eks SK 521, luas kurang lebih 10.000 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Emed

Sebelah Timur

: Tanah milik Wajin

Sebelah Selatan: Tanah milik Uka Sebelah Barat

: Tanah milik Sarno;


: Jalan Perkebunan

Sebelah Timur

: Tanah milik Irin B. Salud

Sebelah Selatan: Tanah milik Lasim, Lasikin, Wajin Sebelah Barat


Tanah tersebut tercatat atas nama Rijan, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Naryo (yang berasal dari Emed); 2.11. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kartamukti, Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 09-0109, eks. SK 521, luas lebih kurang 10.000 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Emed

Sebelah Timur

: Tanah milik Wajin

Sebelah Selatan: Tanah milik Uka Sebelag Barat



: Tanah milik Emad Hal 7 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Sebelah Timur

: Tanah milik Irin B. Salud

Sebelah Selatan: Tanah milik, Lasim, Lasikin, Wajin Sebelah Barat

: Tanah milik Sarno/Tamin;

Tanah tersebut tercatat atas nama Rijan, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Naryo (yang berasal dari Sdri. Yayah binti Sarno); 2.12. Sebidang tanah darat yang terletak di Dea Kertamukti, Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam


: Tanah milik Munjari

Sebelah Timur

: Tanah milik Gosriah

Sebelah Selatan: Tanah milik Dimah Sebelah Barat

: Tanah milik Desa;



Sebelah Timur

: Jalan Desa

Sebelah Selatan: Tanah milik Marsiah Sebelah Barat

: Tanah milik Desa;

Tanah tersebut tercatat atas nama Endang H/Marsih, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Naryo (yang berasal dari Endang Hidayat); 2.13. Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan

Cimerak,

Kabupaten

Ciamis,

tercatat

dalam

SPPT/DHKP No. 26-0002, eks. SK 521, luas lebih kurang 4.525 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Tanah milik Gosriah

Sebelah Selatan: Tanah milik Dimah

Sebelah Barat

: Tanah milik Desa;


: Tanah milik Endang H/Marsih

Sebelah Timur

: Jalan Desa

Sebelah Selatan: Tanah milik Koman Sebelah Barat

: Tanah milik Desa;

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsih, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Naryo (yang berasal dari Sdri. Hadimah); 2.14

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/ DHKP No. 26-0076, eks. SK 521, luas lebih kurang 1.785 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi: Sebelah Utara

: Tanah milik Nasim K

Sebelah Timur

: Tanah milik Tolib

Sebelah Selatan: Tanah milik Aan Sebelah Barat

: Tanah milik Jalan/Koman;

Setelah Verifikasi, batas-batas tanah tersebut menjadi sebagai berikut: Sebelah Utara

: Jalan

Sebelah Timur

: Tanah milik Santamin

Sebelah Selatan: Tanah milik Marsiah Sebelah Barat

: Tanah milik Sapta;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing separoh bagian; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek terperkara yang merupakan bagian Penggugat dalam keadaan kosong yang terbebas dari segala beban; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap semua obyek terperkara; 6. Menolak selain dan selebihnya; 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Hal 9 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, Pembanding pada tanggal 27 Desember 2011 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 13 Desember 2011. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2012. Menimbang, bahwa

Pembanding

telah

menyerahkan

Memori

Banding tertanggal 6 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 9 Januari 2012. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2012; Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis; Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 13 Maret 2012, sedangkan Terbanding sesuai surat Keterangan

Tidak

Memeriksa

(inzage)

Berkas

Perkara

Nomor

1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 13 Desember 2011, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat

pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Disamping itu Pembanding dalam

memori

bandingnya

keberatan

terhadap

putusan

tersebut

berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa setelah bercerai, Pembanding pergi bekerja ke Singapura, sepulangnya dari Singapura Pembanding dan Terbanding hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan membeli beberapa bidang tanah;

-

Bahwa

Pembanding kemudian pergi bekerja ke Hongkong pada

tahun 1997, pulang dari Hongkong tahun 2001, Pembanding dan Terbanding hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan membeli beberapa bidang tanah; -

Bahwa selama Pembanding bekerja di Hongkong,Terbanding minta dikirimi uang untuk membeli beberapa bidang tanah;

-

Bahwa selama kurun waktu sampai tahun 2008, tanah-tanah tersebut

dikuasai

oleh

Terbanding,

kemudian

diambil

oleh

Pembanding dan sampai sekarang dalam penguasaan Pembanding; -

Bahwa semua bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding di persidangan menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut bukan gonogini, dibeli setelah perceraian;

-

Bahwa saksi Terbanding yang bernama Totong Suryana bin Ujud (Kepala Desa Kertamukti) dan Odang bin Darmin (sekretaris Desa Kertamukti) tidak mendengar, melihat, dan mengetahui adanya transaksi pembelian tanah antara pemilik tanah dengan Terbanding maupun dengan Pembanding;

-

Bahwa pemilik tanah belum pernah dihadirkan sebagai saksi untuk didengar kepada siapa mereka menjual tanah-tanah tersebut;

-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama memutuskan sebagai berikut:

-

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut;


-

Menyatakan tanah-tanah tersebut milik Tergugat/Pembanding;

-

Mencabut sita jaminan atas tanah-tanah tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari apa yang telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini. Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2011, yang menjadi pokok perkara adalah gugatan

harta bersama dengan obyek sengketa

sebagaimana terurai dalam surat gugatan butir 3 (3.1 dan 3.2) dan gugatan harta pembelian Penggugat setelah cerai

dengan obyek sengketa

sebagaimana terurai dalam surat gugatan butir 4 (4.1 sampai dengan 4.12) yaitu: Harta Bersama: -

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 260076, eks SK 5521, luas lebih kurang 1.785 m2, dengan batas-batas sebelum verifikasi:

Sebelah Utara

: tanah milik Nasim

Sebelah Timur

: tanah milik Tolib

Sebelah Selatan : tanah milik Aan Sebelah Barat

: tanah milik jalan/Koman;


: tanah milik Sapta/Marsiah

Sebelah Timur

: tanah milik Sarno

Sebelah Selatan : tanah milik Sarno Sebelah Barat

: tanah milik jalan/Sapta;

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsiah, yang telah dibeli oleh Penggugat dari Bapak Aan/Edah; -

Sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, tercatat dalam SPPT/DHKP No. 260067, eks SK 521, luas lebih kurang 2.330 M2, dengan batas-batas sebelum verifikasi:

Sebelah Utara

: tanah milik jalan/Holid

Sebelah Timur

: tanah milik Koman

Sebelah Selatan : tanah milik Nasim/Sapta Sebelah Barat

: tanah milik Karyo/Holid


: tanah milik Endang

Sebelah Timur

: tanah milik Rusminah

Sebelah Selatan : jalan desa Sebelah Barat

: tanah milik Yati Sumiyati;

Tanah tersebut tercatat atas nama Marsiah, yang telah dibeli oleh Penggugat/Terbanding dari Nenjem; Harta Pembelian Penggugat Setelah Cerai -

Tanah darat yang terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding setelah cerai sebagaimana terurai dalam posita gugatan butir 4 (4.1 sampai Hal 13 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

dengan 4.12). Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Karena itu pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Terbanding adalah adanya hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding yang didasarkan atas perkawinan yang sah.

Berdasarkan bukti P.15 berupa Putusan Pengadilan Agama

Purbalingga Nomor: 77/Pdt.G/1994/PA.Pbg. tanggal 12 Juli 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan terbukti bahwa semula Terbanding dan Pembanding suami isteri atas dasar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal di Purbalingga pada tanggal 10 Agustus 1988 dengan Akta Nikah Nomor: 244/35/VIII/1988 tanggal 10 Agustus 1988, kemudian terjadi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga atas gugatan dari Pembanding. Demikian pula berdasarkan bukti T.1 yang diajukan oleh Pembanding berupa Foto copy Akta Cerai Nomor: 646/AC/1994/PA.Pbg. tanggal 1 Agustus 1994 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang ternyata

sesuai aslinya dan

bermeterai cukup, harus dinyatakan terbukti perceraian antara Pembanding dengan Terbanding terjadi sejak tanggal 1 Agustus 1994. Dengan demikian sejak tanggal 1 Agustus 1994 sudah tidak ada hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding. Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama yang diperoleh Terbanding dan Pembanding selama perkawinan, sekarang dikuasai oleh Pembanding. Pembanding baik dalam kesimpulan pada pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam memori banding menyangkal sebagai harta bersama karena obyek sengketa tersebut dan obyek sengketa lainnya dibeli sesudah Pembanding dan Terbanding bercerai dari uang hasil Pembanding bekerja di Singgapura dan Hongkong. Oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh Pemanding, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR. Terbanding harus dibebani pembuktian. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terhadap obyek sengketa butir 3.1, Terbanding mengajukan bukti surat P.14-A, P.14B, dan P.14-C. Bukti P.14-A berupa Surat Keterangan tanpa tanggal hanya disebut tahun 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tolib sebagai Pihak I (Penjual) tanah di Blok Gandol seluas 140 bata seharga Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terbanding selaku Pihak

II (Pembeli) tanah tersebut. Bukti surat P.14-A akta di bawah tangan yang hanya mengikat bagi mereka yang membuat, tidak mengikat pihak ketiga, lebih-lebih surat tersebut dibuat tahun 2002 yang berarti Terbanding telah bercerai dengan Pembanding karena perceraian terjadi sejak 1 Agustus 1994. Seandainya benar

Terbanding membeli tanah tersebut, maka

pembelian terjadi setelah perceraian. Bukti P.14-B sama dengan bukti P.14-C surat di bawah tangan berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kertamukti, bukti P.14-B dibuat tanggal 21 Maret 2011 dan bukti P.14-C dibuat tanggal 15 Juli 2011 yang isinya menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam SPPT/DHKP No. 260076 Eks SK 521 seluas 1.785 M2 tercatat atas nama Marsiah adalah tanah milik Sdr. Antoro (Terbanding) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Antoro dengan Sdr. Tolib. kekuatan pembuktiannya terserah penilaian hakim. Seandainya riwayat itu benar, maka pembeliannyapun sesudah terjadi perceraian. Dari bukti P.14-A, P.14-B, dan P.14-C yang diajukan oleh Terbanding tersebut, ternyata Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.2, Terbanding mengajukan bukti P.2-A, P.2-B, P.2-C, dan P.18-A. Bukti P.2-A akta di bawah tangan berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Sakim selaku Pihak I (Penjual) dan Terbanding selaku Pihak II (Pembeli)

pada bulan Mei 2006 atas tanah di Blok Gandol

Kertamukti Cimerak seluas 350 bata seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan bukti tersebut meskipun di dalam isi surat disisipkan tulisan tangan bahwa jual beli terjadi pada tanggal 5 Januari 1994, akan tetapi surat perjanjian jual beli tanah ditandatangani pada bulan Mei 2006, sehingga sejak perjanjian ditandatangai itulah terjadinya jual beli. Bukti P.2-B dan P.2-C surat di bawah tangan berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kertamukti, bukti P.2-B dibuat tanggal 21 Maret 2011 dan bukti P.2-C dibuat tanggal 15 Juli 2011, isinya sama menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam SPPT/DHKP No. 26-0067. Eks SK 521 seluas 2.330 M2 tercatat atas nama Marsiah, adalah tanah milik Antoro (Terbanding) berdasarkan pada surat perjanjian jual beli antara Antoro dengan Sdr. Nenjem, dalam Surat Perjanjian Jual Beli disebutkan antara Sakim dengan Antoro. Bukti P.18-A surat di bawah tangan berupa Daftar Himpunan Obyek Hal 15 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Pajak (DHOP) Desa Kertamukti, pada daftar urut ke 25 tertera obyek Pajak No. 067 atas tanah luas 2.330 atas nama Marsih/Jahidi. Jika bukti P.2-B, P.2-C, dan P.18-A dihubungkan dengan bukti P.2-A, maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Terbanding sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (bukti P.2-A). Seandainya benar terjadi jual beli tanah tersebut, maka sesuai perjanjian, tanah obyek sengketa dibeli pada bulan Mei 2006, sedangkan perceraian terjadi sejak tanggal 1 Agustus 1994 yang berarti pembelian tanah sesudah Terbanding dan Pembanding bercerai. Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 3.2 diperoleh sesudah Terbanding dan Pembanding bercerai, maka bukan merupakan harta bersama. Dengan demikian Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding bernama Totong Suryana bin Ajud dan Odang bin Damirin, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi 1: Totong bin Ajud: -

Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kertamukti, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang disengketakan;

-

Bahwa

sepengetahuan

saksi

tanah

tersebut

milik

Antoro

(Terbanding); -

Bahwa saksi tahu dari penjual tanah tersebut (Nasim S Wijaya) dan Antoro (Terbanding) serta dari Map Book Desa, namun DHKP tanah tersebut atas nama Tergugat (Marsiah) dan saksi melihat perjanjian;

Saksi 2: Odang bin Damirin: -

Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Kertamukti, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa

sepengetahuan

saksi

tanah

tersebut

milik

Antoro

(Terbanding); -

Bahwa saksi tahu dari penjual tanah tersebut (Nasim S Wijaya) dan Antoro (terbanding) serta dari Map Book Desa Kertamukti, namun DHKP tanah tersebut atas nama Tergugat (Marsiah);

(Vide: Berita Acara Persidangan tanggal 13 September 2011). Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak didasarkan atas peristiwa yang dialami sendiri sebagaimana dimaksud pasal 171 ayat (1) HIR. melainkan mendengar dari orang lain sehingga merupakan kesaksian testimonium de auditu. Kesaksian testimonium de auditu bukan alat bukti, selain itu yang diterangkan oleh saksi obyek sengketa yang mana, tidak jelas. Karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Terbanding telah gagal untuk membuktikan dalilnya mengenai obyek sengketa butir 3.1 dan 3.2 sebagai harta bersama. Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Terbanding

tidak

mampu

membuktikan bahwa obyek sengketa butir 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding, maka gugatannya harus ditolak dan seluruh tuntutan berkaitan dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa gugatan terhadap obyek sengketa butir 4.1 sampai dengan 4.12 Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Terbanding setelah perceraian dengan Pembanding. Dengan kata lain obyek sengketa tersebut milik Terbanding yang sekarang dikuasai oleh Pembanding. Oleh karena itu Terbanding dalam petitum gugatannya butir 7 mohon agar Pengadilan Agama menyatakan tanah obyek sengketa point 4 bukanlah tanah-tanah yang diperoleh dari hasil gono gini antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding). Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding sejak terjadinya perceraian tanggal 1 Agustus 1994 sudah tidak terikat adanya hubungan hukum lagi. Karena itu gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa butir Hal 17 dari 17 hal Put.No.118/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

4.1 sampai dengan 4.12 yang didalilkan sebagai miliknya yang sekarang dikuasai oleh Pembanding sudah masuk ranah sengketa kepemilikan yang tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, melainkan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa butir 4.1 sampai dengan 4.12, dan segala tuntutan serta alat-alat bukti yang diajukan berkenaan dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding terhadap obyek sengketa butir 3.1 dan 3.2 ditolak serta gugatan terhadap obyek sengketa butir 4.1 sampai 4.12 Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor: 1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 9 Nopember 2011 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan kepada Pengadilan Agama Ciamis diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut. Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding petitum nomor 2 yang isinya mohon agar Pengadilan Agama Ciamis memutuskan, “Menyatakan Hermayanti Muzi Utomo dan Hermayanto Andri Wibowo adalah merupakan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat”,

dikumulasikan dengan gugatan harta bersama, karena itu

sebelum Majelis mempetimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang dapat tidaknya kumulasi tersebut. Menimbang,

bahwa

menurut

yurisprudensi,

dimungkinkan

penggabungan gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972 tanggal 3 Desember 1972). Selain itu Raad van Justitie (kamar ketiga) Jakarta dalam putusannya tanggal 20 Juni 1939 (T. 150, hal. 192) mengatakan, bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (“innerlijke samenhang”) atau “connexiteit” (vide: Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., Hukum Acara Pengadilan Negeri, hal. 28). Dalam perkara ini, menurut

Majelis tidak ada hubungan batin yang erat (connexiteit) antara penetapan masalah anak dengan sengketa harta bersama, lagi pula masalah anak tersebut sama sekali tidak ada sengketa baik mengenai status maupun penguasaannya antara kedua belah pihak. Penggabungan seperti ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara, karena itu gugatannya tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis a quo harus dibatalkan dan Pengadilan

Tinggi

Agama

akan

mengadili

sendiri

yang

bunyinya

sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kedua dan kedua denganUndang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding. Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. . MENGADILI: Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Agama

Ciamis

Nomor

1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyah; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili

gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek

sengketa butir 4 (4.1 sampai dengan 4.12); 2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa sebagaimana tertera dalam Berita

Acara

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

Nomor:


1321/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 9 Nopember 2011; 4. Memerintahkan Pengadilan Agama Ciamis untuk mengangkat sita tersebut; 5. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); 6. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Shaleh, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Undang Efendi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS, Ttd. Drs. H. Muhtadin, S.H., HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Drs. H. Syamsudin, S.H.,

PANITERA PENGGANTI, Ttd. Undang Efendi, S.Ag., Perincian biaya perkara: 1. ATK, Pemberkasan dll 2. Redaksi 3. Meterai Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.


PTA.Bdg

Recommend Documents