SALINAN P U T U S A N Nomor : 004/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : “PEMBANDING”, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : HANIFAH LATIF NASUTION SH LLM., ARIE HARDANU SH., HANANTA YUDHA SH. dan USMAN SUWARDI SH. Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur No : 54 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2010,
Jakarta Pusat, semula sebagai
“TERGUGAT” sekarang sebagai “PEMBANDING” ; M E L A W A N “TERBANDING”, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat
tinggal, diKota Depok, semula sebagai “PENGGUGAT“
sekarang
sebagai “TERBANDING”. -
PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
-
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor: 851/Pdt.G.2009./PA.Dpk. tanggal 3 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi; Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat.
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
1
4. Menyatakan gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima ; 5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ; Membaca
Akta
Permohonan
Banding
yang
dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Depok Nomor: 851/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 09 Juni 2010 yang pemberitahuan isi putusannya telah diterima Pembanding pada tanggal 7 Juni 2010 yang
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum
banding atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 851/Pdt.G.2009./PA.Dpk. tanggal 3 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir
1431
Hijriyah, dan atas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juni 2010. Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2010 dan diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Juni 2010 dan ternyata atas memori banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra memori banding, sebagai mana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera pada tanggal 15 Juli 2010 ; Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera tertanggal 11 Oktober 2010 TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, serta memori banding tertanggal 17 Juni 2010.
Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding
perlu
sendiri sebagai berikut . 2
menambahkan pertimbangannya
Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena dinilai bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat obscur libel karena ternyata petitum gugatan tidak didukung dengan posita. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga atas dasar tersebut Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat patut ditolak. Dalam Pokok Perkara : Menimbang,
bahwa
Pembanding
dalam
memori
bandingnya
juga
menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan. Menimbang, bahwa pada
pokoknya
gugatan perceraian yang diajukan
Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yun Fathiya Sholeh bin Sholeh Attamimi dan Sri Rejeki binti Sumitra yang pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2010 keduanya menerangkan bahwa benar saksi melihat dan mendengar adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga apa yang telah didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 163 HIR . Menimbang bahwa sekalipun dalam jawaban dan atau duplik serta kesimpulan telah disampaikan keberatan-keberatan
Pembanding, namun tidak
berarti kesemuanya dapat meluluhkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali buktibukti tertulis
dan atau keterangan saksi-saksi
dan ternyata sekalipun dalam
persidangan tanggal 01 Maret 2010 Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi, Tergugat keberatan dengan
3
alasan tertentu, bahkan bukan hanya sebatas itu Tergugat juga sempat menyatakan “Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat” Menimbang bahwa, selain dari itu apabila diperhatikan dalam jawaban, replik dan duplik nampak adanya perselisihan batin antara penggugat dengan tergugat dengan saling menuduh adanya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, yang berakibat saling menyalahkan sehingga menimbulkan ketersinggungan, karenanya cukup beralasan apabila Majelis Tingkat Banding mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan. Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 . Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987. ; Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana telah diutarakan diatas bahwa Penggugat telah
dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan
perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal Perundang-undangan : pasal 39 (2) UU. No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975, jo pasal 70 UU.No. 7 tahun 1989, jo pasal 116 (2) Kompilsi Hukum Islam, atas dasar tersebut keberatan Pembanding harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap keberadaan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang bahwa apabila dilihat dari acara penyelesaian perkara antara gugatan cerai dengan harta bersama sangatlah berbeda, penyelesaian gugatan cerai talak harus dilaksanakan dalam sidang tertutup seperti dinyatakan dalam pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 “sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup” sementara mengenai pemeriksaan perkara lainnya termasuk harta bersama harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. ( vide pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang
4
Peradilan Agama,
jo pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menimbang bahwa, selain dari itu sekalipun gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, tidak berarti secara serta merta telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada upaya hukum lain hingga putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu tidaklah mungkin hal-hal yang berhubungan dengan harta bersama atau pemeliharaan anak termasuk biaya hidup anak dapat diselesaikan bersamaan gugatan perceraian , maka atas dasar Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 17/TUADAAG/IX/2009. Tanggal 26 September 2009. seyogyanya penyelesaian harta bersama dan biaya pemeliharaan anak harus dipisahkan dan atas dasar tersebut maka gugatan tentang harta bersama dan biaya hidup anak harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke verklaard) Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 851/Pdt.G/2009/PA.Dpk. tanggal 3 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah patut untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; M E N G A D I L I 1. Menyatakan,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding formal dapat diterima. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 851/Pdt.G/2009/ PA.Dpk. tanggal 3 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah; 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding seluruhnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul 5
Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.R. MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis Drs. H SYAMSUDDIN SH dan H.M. SURURY, YS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. AHMAD SUMITRO S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;
KETUA MAJELIS, ttd Drs. H.R. MUHAMMAD HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd
ttd
Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.
H.M. SURURY, YS. SH. MH.
PANITERA PENGGANTI ttd H. ACHMAD SUMITRO S.Ag Perincian biaya proses: 1. Materai -----------------------2. Redaksi -----------------------3. Biaya ATK pemberkasan dll Jumlah
Rp 6.000.-. Rp 5.000.Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA,
ttd H. TRI HARYONO, SH 6
7
