SALINAN
PUTUSAN Nomor : 129/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bogor, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. SRI HARTINI, SH.,MH binti M.N. WAGINO. 2. DWI ARSIWENDO, SH. Bin BAMBANG SUKAMTO Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sukamulya Bawah No. 101 Sukasari Bogor Jl. Sudirman No. H. 61 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding; M E L A W A N: TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 744/Pdt.G/2010/PA.Bgr. tanggal 25 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1432 H. Yang amarnya berbunyi: DALAM EKSEPSI. Menolak eksepsi Termohon; DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan thalaq satu Raj’i terhadap
Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bogor ) 1
DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak serta tidak menerima untuk selebihnya; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,selama masa iddah dan mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,-; 3. Menghukum
Tergugat
untuk
membayar Nafkah 2 orang anak
sebesar
Rp.1.500.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ); Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bogor Nomor : 744/Pdt.G/2010/PA. Bgr tanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 10-5-2011; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtanggal 26 Mei 2011 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 26 Mei 2011 yang telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27-052011; Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juni 2011 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 13 Juni 2011 yang telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27-6-2011; Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 25-5-2011 untuk Terbanding dan tanggal 265-2011 untuk Pembanding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bogortanggal 20 Juni 2011 yang meneran gkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan ( 14 hari) yang bersangkutan tidak melaksanakan inzage;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa putusan aquo dijatuhkan pada tanggal 25 April 2011 dihadapan Pemohon dan Termohon dan kemudian permohonan banding Pembanding 2
diajukan pada tanggal 5 Mei 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah dengan seksama membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, keterangan saksi-saksi, putusan Pengadilan Agama Bogor, memori banding dan kontra memori banding. Kemudian didalam memori bandingnya Termohon/Pembanding mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Agama Bogor, sedangkan menurut Pemohon/Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyatakan telah tepat dan benar pertimbangan hukum dan Amar Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bogor; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai eksepsi sudah tepat dan benar , sehingga diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri, lagi pula surat gugatan atau surat permohonan in casu adalah bukan dekumen sebagaimana dimaksud
Pasal
2
Undang-undang
Nomor
13
Tahun
1985
Tentang
Bea
Meterai,demikian pula mengenai eksepsi yang lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan dalam eksepsi yang menolak eksepsi tersebut dapat dikuatkan; DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Termohon/Pembanding mendalilkan
bahwa
permohonan
izin
ikrar
talak
yang
dimohonkan
Pemohon/Terbanding tidak ada kesalahan atau perbuatan Termohon/Pembanding yang dapat dijadikan alasan dikabulkannya permohonan izin ikrar
talak, dan dalam
persidangan sama sekali Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan kesalahan dari Termohon/Pembanding; Menimbang, bahwa saksi Pemohon/Terbanding (saksi H. Mista bin Kasim) menerangkan antara lain Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak hari Raya 2010, kemudian saksi Nur Misria binti Abdul Azis menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2009 pisah rumah dan saksi pernah menasehati mereka, selanjutnya saksi Termohon/Pembanding (saksi Budara bin Sanusi Wirakarta Kusumah) 3
Aris Ahmad
menerangkan bahwa Pemohon dengan
Termohon pisah sejak bulan April 2010 dan saksi pernah mendengar bertengkar, jadi saksi
mengetahui
sendiri
pertengkaran
mereka
dan
menurut
saksi
Termohon/Pembanding (saksi Irwan Lakani bin Hamzah Lakani) menerangkan antara lain, sebelumnya saksi sudah tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah, karena saksi diisukan ada hubungan dengan Termohon, padahal saksi dengan Termohon hanya sebatas teman kuliah saja; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai dalam setiap kali persidangan, serta antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak, dimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkannya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar untuk itu;
4
Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam konvensi
dapat
dikuatkan, dengan menambahkan amar putusan; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding didalam jawabannya dan memori bandingnya menggugat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar biaya hidup kedua puterinya yang tidak diberikan selama 14 bulan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di dalam repliknya
menyatakan sanggup memberikan biayanya untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masa yang akan datang, oleh
karena
itu
terhadap
terhadap
tuntutan
Termohon
Konpensi/Penggugat
Rekonpensi/Pembanding yang tidak diterimakan selama 14 bulan, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai ukuran minimal untuk dua orang anak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga untuk kedua orang anaknya tersebut adalah 14 X Rp. 1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- yang merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk dibayarkan kepada kedua anaknya tersebut melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena dituntut oleh ibunya sehingga menjadi hutang bagi bapaknya yang harus dilunasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (b) jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya dan memori bandingnya menggugat untuk membayar biaya hidup kedua putra putrinya, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya terhitung bulan Januari 2011 sampai setelah menyelesaikan Perguruan Tinggi.
Terhadap
gugatan
tersebut
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding di dalam repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sanggup membiayai pendidikan putra putrinya dengan rincian sebagai berikut: a. Memberikan biayanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak kami tersebut selama bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD); b. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 5
c. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) nantinya perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dan kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukumkan kepadanya untuk melaksanakan kesanggupannya tersebut, dimana kesanggupannya tersebut merupakan ukuran minimal khusus biaya pendidikan dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,
bahwa
mengenai
tuntutan
uang
masa
iddah
sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang mut’ah sebesar Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah), sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sekarang ini sedang tidak bekerja lagi yang tetap, akan tetapi menurut pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam persidangan, mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah layak dan patut telah menentukan besarnya nafkah iddah dan uang mut’ah seb agaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dalam rekonvensi haruslah dibatalkan dan
dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam rekonvensi ,sebagaimana amar putusan di bawah ini;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama, maka biaya yan g timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
MENGADILI 6
-
Menyatakan
bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima; DALAM EKSEPSI -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 744/Pdt.G/2010/PA.Bgr tanggal 25 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1432 H. Yang dimohonkan banding;
DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI 1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 744/Pdt.G/2010/PA.Bgr tanggal 25 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1432 H yang dimohonkan banding; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor
Nomor 744/Pdt.G/2010/PA.Bgr
tanggal 25 Appril 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1432 H. Yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri : 1. Menghukum
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
untuk
membayar nafkah anak yang telah lewat untuk dua orang anaknya melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah ); 2. Menghukum
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
untuk
memberikan biaya pendidikan terhadap dua orang anaknya tersebut, sekurangkurangnya: a. Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD); b. Sebesar Rp.3.500.000 ,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP); c. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA); 7
3. Menghukum
Pemohon
memberikan kepada
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
untuk
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding,
berupa: a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); b. Uang mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 1. Menghukum
Pemohon
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 2. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM S., SH dan Drs. H. NIKMAT HADI, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. NAFI’AH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
Ketua Majelis
Ttd.
Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.,
Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. BARHAKIM S., SH
Drs. H. NIKMAT HADI, SH 8
Panitera Penggant Ttd. Dra. NAFI’AH
Rincian Biaya Proses : 1. Biaya Materai ………………………………… Rp. 6.000,2. Redaksi …………………………………………... Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan/ATK ………………………… Rp 139.000,J u m l a h ………………………………………… Rp.150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyina oleh PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
H. TRI HARYONO, S.H.
9
