1
P U T U S A N Nomor : 96 /Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 34 tahun, bertempat
tinggal
Agama Islam, pekerjaan di
Kota
Sukabumi,
Wiraswasta,
semula
sebagai
“TERGUGAT/PELAWAN” sekarang sebagai “PEMBANDING”; M E L A W A N TERBANDING;, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai “PENGGUGAT/TERLAWAN“sekarang sebagai TERBANDING; - PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; - Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 159/Pdt.G.2010/PA.Cbd. tanggal 25 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi; 1. Menyatakan
Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap kepersidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat () terhadap Penggugat (); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sukabumi dan PPN/KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar
Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah); Memperhatikan Surat perlawanan Pelawan tertanggal 01 Juli 2010 dalam perkara aquo yang telah diputus pada tanggal 1 Pebruari 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi: DLAM VERZET/PERLAWANAN: 1. Menerima perlawanan Pelawan; 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar; DALAM PERKARA ASAL; 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3.
Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir pada 01 Agustus 2006 hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
4.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan PPN/KUA Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
DALAM VERZET/PERLAWANAN: -
Menghukum
Pelawan
untuk membayar
biaya
perkara
ini
sebesar
Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 159/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 1 Maret 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Maret 2011; Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 7 Maret 2011, yang
telah
diterima oleh Panitera Muda Hukum pada tanggal 9 Maret 2011, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada pihak Terbanding pada tanggal 18 Maret 2011, dan ternyata atas Memori Banding tersebut Terbanding
3
telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 02 Mei 2011; Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 02 Mei 2011; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu membuat pertimbangannya sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo baik dalam pertimbangan maupun amar putusan, karena telah tidak beracara dengan benar; Menimbang bahwa kekeliruan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dilihat dari cara pemeriksaan perkara verzet, dengan membuka langsung perkara asal tanpa terlebih dahulu membatalkan putusan perkara verstek, dan pembebanan biaya perkara verzet pada Tergugat/Pelawan/Pembanding; Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar hanya didasarkan pada pertimbangan niat baik Pelawan untuk hadir dalam persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perlawanan Pelawan tertanggal 1 Juli 2010,
4
dan tidak didasarkan pada dalil-dalil bantahan Pelawan yang mampu mematahkan dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa alasan verzet yang hanya didasarkan pada alasan ketidakhadiran Pelawan tidaklah relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu telah dilampaui, sehingga dalam pemeriksaan verzet hal itu tidak lagi diperlukan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena bukan merupakan syarat formal; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam amar putusan perkara verzet dinyatakan bahwa “Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar” seyogyanya dengan sendirinya putusan verstek dibatalkan, sehingga putusan itu mutlak lenyap, yang muncul yang menjadi dasar penyelesaian perkara adalah putusan perlawanan atau putusan verzet; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara verzet harus berpegang pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) HIR, yang berbunyi “Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata”; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Persidangan Jawaban tertanggal 25 Oktober 2010, dan Replik tertanggal 06 Nopember 2010, serta Duplik tertanggal 22 Nopember 2010 berikut bukti-bukti lainnya, serta keterangan-keterangan saksi Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan telah terjadi keretakan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor-factor yang berbeda yang sulit untuk bisa didamaikan kembali; Menimbang,
bahwa
mengkonstatir ketentuan
dengan
demikian
tidaklah
keliru
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
apabila
Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan; Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok
5
yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28-11987; Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terlawan /Terbanding telah
dapat membuktikan adanya alasan untuk melakukan perceraian,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilsai Hukum Islam, dan ternyata perlawanan Pelawan tidak cukup bukti untuk melumpuhkan dalil-dalil
Terlawan sehingga Pengadilan Tingkat Banding
beralasan untuk menolak perlawanan Pelawan dan memiliki dasar
untuk
mempertahankan putusan verstek; Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam Jawaban tertanggal 25 Oktober 2010 pada angka (14-15 dan 16) mengisyaratkan akan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, asalkan Penggugat siap mengembalikan sebagaimana hal-hal yang dikemukakan dalam angka (14-15 dan16) Jawaban tertanggal 25 Oktober 2010; Menimbang, bahwa sekalipun HIR tidak secara tegas mengatur tentang syarat gugatan rekonvensi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 330 K/Pdt. tanggal 14 Mei 1987 agar gugatan itu dianggap ada, dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, yang diajukan dalam jawaban, agar pihak lawan mengerti adanya gugatan rekonpensi, dan apabila ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam syarat formil tidak ada, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil dalam gugatan rekonvensi antara lain : Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi, dan merumuskan dengan jelas posita serta menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensi;
6
Menimbang, bahwa selain dari itu syarat lain dari gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132
b ayat (1) HIR yang berbunyi “Tergugat wajib
memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan”; Menimbang bahwa, ternyata dalam Jawaban
Tergugat tertanggal 25
Oktober 2010, serta Duplik Tergugat tertanggal 22 Nopember 2010
sangat
abivalensi dan tidak jelas sebagai dinyatakan “Bahwa seandainya Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ………..dst…………..” karenannya menurut Pengadilan Tingkat Banding dalam Jawaban maupun Duplik tidak mengcerminkan adanya gugatan rekonvesi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan rekonvensi, maka atas dasar Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, gugatan rekonvensi dianggap tidak ada dan oleh karenannya tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak pula meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak yang belum mumayyiz, kecuali hanya sebatas dalam kesimpulan sangatlah tidak mendasar, apabila hal itu dipertimbangkan karena proses pemeriksaan verzet diselesaikan dengan acara biasa, sebagimana dinyatakan dalam Pasal 129 ayat (3) atas dasar itu penentuan hak hadhanah atas Penggugat dinilai Pengadilan Tingkat Banding putusan perkara a quo telah melampaui ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, karenanya harus dinyatakan cacat (invalid), meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest), atas dasar tersebut maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 159/Pdt.G.Vrzt/2010/PA.Cbd. Tanggal
01 Pebruari 2011 bertepatan dengan
tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyah, patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan, dan bukan merupakan perkara baru, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 307/K/Sip/1975 tanggal 2 September 1976, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
7
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; M E N G A D I L I 1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima; 2. Membatalkan
putusan Pengadilan Agama Cibadak
Nomor: 159/Pdt.G.
Vrzt/2010/PA Cbd. Tanggal 01 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H.; Dan dengan mengadili sendiri : 1.
Menyatakan
Pelawan
sebagai
Pelawan yang tidak benar (kwaad
opposant); 2.
Menolak perlawanan (verzet) Pelawan;
3.
Menguatkan Putusan Verstek Nomor: 159/Pdt.G/2010/PA.Cbd. tanggal 25 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniyah 1431 H.;
4.
Menghukum Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara (verzet) pada tingkat pertama
sebesar Rp.241.000,-(dua ratus
empat puluh satu ribu rupiah); 5. Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputus dalam sidang
permusyawaratan
Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami : DRS. H.R. MUHAMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS. H. SYAMSUDDIN, SH. dan H.M. SURURY YS, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
8
oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh DEDE SURYADI, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; KETUA MAJELIS,
ttd
DRS. H.R. MUHAMAD HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
ttd
ttd
DRS. H. SYAMSUDDIN, SH.
H.M. SURURY YS, SH. MH.
PANITERA PENGGANTI ttd DEDE SURYADI, BA. Perincian biaya proses: 1. Materai ------------------------------ Rp 6.000.-. 2. Redaksi ----------------------------- Rp 5.000.3. Biaya ATK pemberkasan dll------ Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
