SALINAN
P U T U S A N Nomor : 240/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Depok Jawa Barat, dalam ini hal berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 September 2011 : Nomor 016/SKRP/Prdt/KUA/I/11, dikuasakan kepada: DWI RIA LATIFA, SH, SUTRA DEWI, SH. dan ADE YOPPY HARTATY, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Law Office Rialatifa & Partners, berlamat di Ki. S Mangunsarkoro No. 4 Menteng, Jakarta Pusat semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING; M E L A W A N Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Depok Jawa Barat, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2011 dikuasakan kepada : PANJI PRASETYO, SH., LL.M, CORNEL B JUNIARTO, SH, SYAHRIL PARLINDUNGAN MARBUN, SH. HENGKI m. SIBUEA, SH, RINALDI HAIRLAMBANG, SH, BINSAR HALOMOAN PARAPAT, SH, BOBBY C, MANURUNG, SH. dan SUMARDI SH.
Advokat dari Kantor Hukum HERAWAN PRASETYO &
JUNIARTO, yang berlamat Kantor di Prudential Tower, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman kav 79 Jakarta, semula sebagai PEMOHON, sekarang TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari putusan serta memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA. Dpk. tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal `15 Syawal 1432 H, dalam perkara antara pihak- pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj’i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok; 1
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 306/ Pdt.G/2011/PA Dpk, tanggal 29 September 2011, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2011; Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Nopember 2011 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 21 Nopember 2011 dan atas memori banding Pembanding
tersebut
Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 30 Nopember 2011 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 9 Desember 2011; Menimbang bahwa kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok No. 0306/Pdt.G/2011/PA Dpk, tanggal 16 Nopember 2011, dan Surat Keterangan No.0306/Pdt.G/PA.Dpk. tanggal 7 Desember 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mencermati dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA. Dpk. tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriah, berita acara serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon serta memori banding, dan Kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa dari posita dan petitum Pemohon, jawaban dan petitum Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; - Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 27 November 1991 tercatat di KUA Kecamatan Sukma jaya Depok, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak masing-masing : 1). Himawan Adiatmaja, lk, lahir tanggal 02 Desember 1992, 2). Frida Khaerani, pr, lahir tanggal 19 Desember 1993, dan 3). Fajrina Khairiza, pr, lahir tanggal 19 Pebruari 1999.( Bukti T.3.a,b,c Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Termohon ). 2
- Bahwa rumah tangga yang semula rukun damai, namun sekarang telah terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus, maka pada tanggal 14 September 2010 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara lisan sewaktu berlibur di Bangkok- Thailand, dan sesampainya di Jakarta Termohon pada tanggal 18 September telah mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Kemudian oleh Pemohon disusul dengan memberikan talak melalui Sms tanggal 14 Oktober 2010 dan terakhir memberikan talak secara tertulis yang diterima oleh Termohon ( Bukti surat cerai dari Pemohon P2). - Bahwa untuk terjadinya perceraian ini antar Pemohon dengan Termohon telah saling menyetujui terbukti telah ditandatanganinya surat Kesepakan Bersama antara pemohon dengan Termohon tanggal 8 Maret 2011 akan bercerai dengan segala akibat hukumnya sekaligus dan menyeluruh mengenai pembagian harta bersama,hak pengasuhan anak-anak, biaya kehidupan anak-anak, mengatur mengenai pemberian hadlonah dan penyelesaian beban hutang serta pembayarannya (Bukti P.3, Kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya tanggal 8 Maret 2011). -
Bahwa Termohon telah mengakui fakta-fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pernyataan talak yang telah dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut dalam surat jawabannya serta Termohon dalam petitumnya juga mohon agar permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i agar dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
- Bahwa dalam duplik Termohon pada akhirnya berharap perpisahan tidak menyebabkan putus tali silaturrahim dan saling mendo’akan kehidupan yang baik bagi keduanya. - Bahwa usaha untuk mendamaikan dari pihak saksi keluarga dari Pihak Termohon masingmasing saksi Saleha binti Nizam Burhan dan saksi Junaedi bin H. Nipan telah diberi kesempatan untuk mendamaikan yang pada akhirnya dalam laporanya tanggal 14 Juli 2011 keduanya menyatakan sudah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dan mengembalikannya kepada Majelis Hakim untuk mana jalan yang terbaik bagi keduanya. - Bahwa Termohon telah menerima uang mut’ah sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diperjanjikan Pemohon dalam perjanjian Kesepakatan Bersama tentang cerai pada poin 3 huruf b sesuai dengan bukti tanda terima uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pemohon kepada Termohon tanggal 8 Maret 2011 (bukti P 7) . - Bahwa.sesuai dengan bukti Pemohon angka 8 Surat Keterangan lunas tanggal 28 Maret 2011 dari PT Toyota Astra Financial Services atas mobil Toyota Astra nomor Polisi B.1128 UG atas nama Liza Herawati dan bukti Pemohon angka 9 berupa pernyataan lunas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) TBK. tanggal 28 Maret 2011; - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama 1). Untung Santoso bin Harjo, 2). Iwan Indrasyah bin Syahrial, dan 3). Rini Mariani binti Andi Nursalim yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon 3
telah terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah jelas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak tanggal 18 September 2010 sampai sekarang serta tidak ada lagi saling komunikasi antara yang satu dengan yang lain, salah satu pihak sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan pihak lain, maka dengan demikian adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian yang sesuai hukum serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan ikatan lahir bathin keduanya sudah putus, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan cara tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yakni dilakukan diluar persidangan Pengadilan sebagaimana terungkap dalam posita, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan” Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”, maka perceraian dengan cara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak mendatangkan adanya kepastian hukum bagi para pihak baik Pemohon maupun Termohon, oleh karenanya perceraian tersebut harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan melalui prosedur, dan terbukti Pemohon telah menempuh prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama Depok sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; Menimbang bahwa tentang akibat perceraian ini bagi Termohon , ternyata antara pemohon dengan Termohon telah saling mengadakan kesepakan yang berkaitan dengan akibat cerai, baik nafkah iddah dan mut’ah bagi Termohon yang setelah terjadinya perceraian ini ia harus menjalanai masa Iddah, nafkah Mut’ah serta nafkah anak-anak serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam bukti P 3, maka hendaknya hal itu ditaati dan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan baik, karena setiap janji itu pasti di minta pertanggung jawabannya; 4
Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah saling mangadakan perjanjian akibat perceraian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena surat perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Maret 2011 tersebut tidak didukung dengan adanya alat bukti tertulis yang berkaitan dengan benda tetap berupa tanah dan rumah misalnya, serta benda bergerak antara lain bukti kepemilikan mobil, dan tidak ada permintaan dari para pihak untuk menguatkan perjanjian tersebut dalam putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan dan mentaati isi perjanjian kesepakatan bersama tersebut, oleh karena hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya, maka terhadap hal yang demikian harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dari bukti P.7 telah terbukti Termohon telah menerima uang Mut’ah dari Pemohon sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sementara perceraian antara Pemohon dengan Termohon belum terjadi, karena Pemohon belum menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Depok berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka status uang Mut’ah yang telah diterima oleh Termohon tersebut adalah merupakan uang titipan dari Pemohon kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon belum terjadi Perceraian, dan baru efektif berlaku sebagai uang Mut’ah dihitung sampai dengan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok; Menimbang bahwa karena tidak adanya permohonan Pemohon lainnya yang ditolak oleh Majelis Hakim, maka amar putusan pada angka 1 tersebut, harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang disampaikan melalui Kuasanya tanggal 3 November 2010 telah mengemukakan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Dupliknya serta keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan dan pernyataan seperti itu tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya Termohon/ Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam Dupliknya ternyata dalam Petitumnya sama-sama mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, maka dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar keberatan pembanding tersebut pada pokoknya harus ditolak karena bertentangan dengan kehendaknya atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya , dan senyatanya Pemohon hanya memohon kepada Pengadilan Agama agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon, maka amar putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagian sebagaimana seperti telah disampaikan baik dalan jawaban 5
maupun dalam Dupliknya, yang mohon agar permohonan pemohon dikabulkan, atas pernyataan Terbanding/Pemohon tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa ternyata Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 306/ Pdt.G/ PA.Dpk. tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H belum memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu sepenuhnya dapat disetujui dan di ambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Ea Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Uindang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada ditingkat banding sepenuhnya di bebankan kepada Pembanding/Termohon; Mengingat, segala pasal-pasal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hukum syara’ serta hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; M E N G A D I L I -
Menyatakan, Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal 15 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 4 - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 6
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Robiul awal 1433 H. oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagai Ketua Majelis. Drs.H. NOORUDDIN ZAKARIA.SH .MH. dan Drs.H.NIKMAT HADI, SH, masing-masing sebagai HakimHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADE SUPARMAN, S.Ag SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara. KETUA MAJELIS, Ttd. Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH. MH HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Ttd.
Drs .H. NOORUDDIN ZAKARIA.SH,MH
Drs.H.NIKMAT HADI, SH.
PANITERA PENGGANTI, Ttd. ADE SUPARMAN, S.Ag SH. Perincian biaya proses: 1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll 2. Redaksi --------------------------3. Materai ---------------------------Jumlah
Rp 139.000.-. Rp 5.000.Rp. 6.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, PANITERA
H. TRI HARYONO, SH. 7
