SALINAN
PUTUSAN Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu Tergugat sekarang Pembanding. Melawan: Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi dahulu Penggugat sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan. TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut; A. DALAM KONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi; 2. Menetapkan Harta berupa : 2.1.Sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah type 21 seluas 65 m2 atas nama Tergugat Konpensi yang terletak di Perumahan Harapan Jaya Jl. Bengawan Solo Blok A.146 Blok F 149 Rt.008/019, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Timur
: Rumah Bapak Purwanto;
-
Sebelah Selatan
: Rumah Bapak Syahrum;
-
Sebelah Barat
: Rumah Bapak Subarum;
-
Sebelah Utara
: dengan Jl. Bengawan Solo;
2.2.Sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah seluas 127 m2 atas nama Tergugat yang terletak di Perumahan Harapan Jaya Jl. Antara jaya Blok A 46 Rumah tangga 010/010, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Timur
: Rumah Kontrakan Hj.Titik;
-
Sebelah Selatan
: Rumah Bapak Hasanudin;
-
Sebelah Barat
: Rumah Bapak Sogul Sugiarto;
-
Sebelah Utara
: dengan Jl. Antara Raya; Hal 1 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
2.3.1 (satu) Motor merk Pulsar Bajaj 200 Cc Tahun 2009 No.Polisi B 6529 KNO warna Hitam; Adalah harta bersama antara Penggugat Konpensi
dengan Tergugat
Konpensi yang diperoleh selama dalam perkawinan; 3. Menetapkan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas; 4. Menghukum
Penggugat
Konpensi
dan
Tergugat
Konpensi
untuk
menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang memalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat
Konpensi dan Tergugat Konpensi masing-masing
mendapat bagian sebagaiamana tersebut di atas; B. DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah/biaya hidup seorang anak sampai anak tersebut mandiri menimal Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah); 3. Menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya; C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -
Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Bekasi Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 17 Oktober 2011, bahwa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2011; Menimbang bahwa Tergugat/ Pembanding telah
mengajukan memori
bandingnya tertanggal 13 Nopember 2011 sedang Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 21 Nopember 2011; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Hal 2 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara,
salinan
resmi
putusan
Pengadilan
Agama
Bekasi
Nomor
0342/Pdt.G/2011/PA Bks., tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut; Dalam Konpensi: Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Konpensi/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Terbanding tersebut; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat Konpensi/ Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya itu; Menimbang, bahwa keberatan pokok dari Tergugat Konpensi/ Pembanding antara lain bahwa karena sebagian harta sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama tersebut sebenarnya merupakan hak mutlak (milik) Tergugat Konpensi/ Pembanding; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakan Tergugat Konpensi/ Pembanding tersebut, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan; Dalam Rekonpensi: Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, bahwa oleh karena dalam jawabannya saat sidang dalam peradilan tingkat pertama, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak mengemukakan secara tegas bahwa jawabannya tersebut dimaksudkan sebagai suatu gugatan rekonpensi maka perlu ditegaskan terlebih dahulu sejauh mana jawaban Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang bisa dikatagorikan sebagai suatu gugatan rekonpensi; Menimbang, Rekonpensi/
bahwa
Pembanding
selain telah
dalam
jawabannya
mengemukakan
tersebut
beberapa
Penggugat
tuntutan
yang
sebagiannya mengenai obyek sengketa yang telah digugat oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dalam perkara konpensi, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonpensi/ Pembanding juga mengajukan lagi tuntutannya
yakni
sebagai berikut: 1. Rumah yang berada di Perumahan Harapan Jaya Jl. Bengawan Solo Blok F No.149 RT.08/ RW.19 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, adalah
Hal 3 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
hak mutlak milik Pengguat Rekonpensi/ Pembanding, maka Tergugat Rekonpensi/ Terbanding supaya segera mengosongkan rumah tersebut; 2. Tergugat Rekonpensi/ Terbading supaya mengembalikan mobil yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, yakni mobil Kijang Rover tahun 1995 dan mobil Suzuki Karimun tahun 2004; 3. Tergugat Rekonpensi/ Terbanding supaya mengembalikan hutang yang dipinjam dari kantor Penggugat Rekonpensi/ Pembanding di Universitas Trisaksi sebesar Rp.30.000.000,-; 4. Tergugat Rekonpensi/ Terbanding supaya memberikan nafkah selama 5 tahun sebesar Rp.120.000.000,-; Menimbang, bahwa dalam
hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi
Agama bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang telah disampaikan dalam jawabannya di persidangan dalam peradilan tingkat pertama yang berkaitan dengan obyek sengketa yang telah digugat oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dalam perkara konpensi, harus dianggap sebagai jawaban atas gugatan konpensi, sedang tuntutan/ gugatan yang tidak mengenai obyek sengketa yang telah digugat dalam perkara konpensi dapat dianggap sebagai gugatan rekonpensi; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka segala tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, baik yang mengenai obyek sengketa yang berupa rumah yang berada di Perumahan Harapan Jaya Jl. Bengawan Solo Blok F No.149 RT.08/ RW.19 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, maupun yang mengenai hal-hal lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa yang telah digugat dalam perkara konpensi, harus dianggap sebagai jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara konpensi, dan oleh karena tentang hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konpensi, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara rekonpensi; Menimbang, bahwa kemudian
tentang
dalil Penggugat
Rekonpensi/
Pembanding mengenai harta yang berupa mobil Kijang Rover tahun 1995 dan mobil Suzuki Karimun tahun 2004 serta hutang Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dari kantor Penggugat Rekonpensi/ Pembanding
di Universitas Trisakti sebesar Rp.
30.000.000,- oleh karena dalil yang dikemukakan tersebut dalam jawabannya saat sidang dalam peradilan tingkat pertama tidak dicantumkan sebagai suatu petitum (tuntutan), dan baru dijadikan sebagai petitum dalam memori bandingnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 132 b (1) HIR yang menyatakan bahwa Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun lisan. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk mengajukan gugatan mengenai hal tersebut
dalam perkara tersendiri, tuntutan tersebut tidak perlu
dipertimbangkan; Hal 4 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding yang berkaitan dengan
nafkah lampau selama 5 tahun, bahwa
Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap gugatan tersebut tidak jelas, karenanya dengan tidak mengurangi hak Penggugat Rekopensi/ Pembanding untuk mengajukannya dalam perkara tersendiri, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan mengenai hal tersebut tidak dapat diterima haruslah dipertahankan; Menimbang, bahwa
kemudian
tentang gugatan Penggugat Rekonpensi/
Pembanding yang meminta agar Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dibebani biaya hadhanah untuk anaknya, bahwa dalam hal ini perlu diperhatikan
ketentuan
sebagaimana tersebut dalam pasal 41 (b) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak kedua pihak tersebut kini tinggal dan diasuh oleh bapaknya yakni
Tergugat Rekonpensi/ Terbanding,
sedangkan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sendiri tidak pernah mengemukakan permasalahan mengenai biaya hadhanah anaknya itu, sehingga dapat dikatakan bahwa mengenai biaya hadlanah sebenarnya tidak ada persoalan, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menganggap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan a quo haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini; Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding; Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima; Hal 5 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
Dalam Konpensi: - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H. Dalam Rekonpensi: - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0342/Pdt.G/2011/PA Bks. tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432 H Mengadili sendiri: - Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi: - Membebankan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - Membebankan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabul Tsani 1433 H. dalam sidang permusyawaratan Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari Drs.H.MOH.MUNAWAR sebagai
Ketua Majlis, Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,
SH.MH dan Drs.H.SYAMSUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta UNDANG EFENDI, S.Ag .sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding. Hakim Ketua Ttd. Drs.H.MOH.MUNAWAR
HAKIM ANGGOTA ,
HAKIM ANGGOTA ,
Ttd.
Ttd.
Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA, SH.MH
Drs.H.SYAMSUDIN, SH
Panitera Pengganti; Ttd. UNDANG EFENDI, S.Ag
Hal 6 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
Perincian biaya perkara: 1. ATK, Pemberkasan dll
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA, H. TRI HARYONO, SH.
Hal 7 dari 7 hal PTS No.04/Pdt.G/2012/PT Bdg
