SALINAN P U T U S A N Nomor 260/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasuwasta, bertempat tinggal
di Kota Bogor, semula sebagai TERGUGAT sekarang
sebagai PEMBANDING; M E L A W A N TERBANDING,
umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga,
bertempat tinggal, di Kota Bogor, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING. -
PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
-
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bogor Nomor: 493/Pdt.G/2010/PABgr, tanggal 13 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa’dah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat asli) kepada Penggugat (Penggugat asli); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan satu eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Madya Jakarta. 4. Menghukum
Penggugat untuk membayar
biaya perkara
Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
1
sebesar
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor
Nomor. 493/Pdt.G/2010/PA.Bgr, tanggal 25 Oktober 2010 yang
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Nopember 2010. Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Petugas Meja III Pengadilan Agama Bogor tertanggal 10 Nopember 2010 dan ternyata Terbanding telah tidak
mengajukan Kontra memori
banding sebagaimana Surat Keterangan
Panitera tertanggal 10 Desember 2010. Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 10 Desember 2010. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undangundang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama,
Majelis
Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara aquo karena dinilai tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi bahkan cenderung melakukan distorsi atas bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.
2
Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tentang kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat sebagai saksi yang testimonium de auditu atau yang biasa disebut de auditu tidak syah, tidaklah benar NY. RETNOWULAN SUSANTIO SH. dan ISKANDAR OERIP KARTAWINATA SH. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI dan PRAKTEK Penerbit MANDAR MAJU (1989) BANDUNG halaman 67 menyatakan bahwa “...pendapat bahwa saksi de auditu sama sekali tidak berati adalah keliru, Kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan” dan pendapat ini dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Menimbang bahwa dengan
keterangan saksi bernama
YULIANI binti
MUSBAR yang termuat dalam berita acara persidangan tanggal 31 Agustus 2010 yang menyatakan :”....sering melihat sikap Penggugat dalam keadaan tertekan serta pernah melihat tangan Penggugat memar dan biru-biru”, dan dengan
telah
berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya dua bulan adalah merupakan sumber persangkaan-persangkaan bahwa benar Penggugat mampu membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta yang bersangkutan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. ( pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 16 PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 70 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas dasar 163 HIR tersebut keberatan Pembanding harus ditolak. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang tidak diterimanya bukti (T2) yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2010 telah tepat dan benar karena sulit bagi anak-anak untuk menentukan sikap dalam kondisi orang tua yang sedang tidak menentu, satunya jalan mereka hanya berharap agar kedua orang tuanya dapat rukun kembali. Menimbang, bahwa namun demikian karena bukti (T-2) yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2010 tidak membuktikan pokok perkara kecuali hanya sebatas harapan anak-anak maka bukti tersebut patut dikesampingkan dan keberatan Pembanding patut ditolak. Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh 3
kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan; Menimbang, bahwa atas dasar penambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bogor sepenuhnya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
untuk biaya perkara
pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini; M E N G A D I L I I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima; II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 493/Pdt.G/2010 /PABgr. tanggal 13 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa’dah 1431 Hijriyah dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat asli) kepada Penggugat (Penggugat asli); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
4
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.R MUHAMMAD
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN SH. dan H.M. SURURY YS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. ACHMAD SUMITRO S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;
KETUA MAJELIS, Ttd. Drs. H.R MUHAMMAD
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Ttd.
Drs. SYAMSUDDIN SH
H.M SURURY YS, SH. MH,
PANITERA PENGGANTI Ttd. H. ACHMAD SUMITRO S.Ag Perincian biaya proses: 1. Biaya ATK pemberkasan dll-----2. Materai -----------------------------3. Redaksi ----------------------------Jumlah
Rp. 139.000,Rp 6.000.-. Rp 5.000.- + Rp. 150.000,-
Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh: PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA, Ttd.
H. TRI HARYONO, SH
5
