PTA.Bdg

P

U

T

U

S

A

N

NOMOR; 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan mengadili

Tinggi

Agama

perkara-perkara

Bandung

tertentu

pada

yang

memeriksa

dan

tingkat

banding

telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 diwakili oleh kuasa hukumnya: M. RIHANUDIN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Kadungora No. 84 Garut, semula Tergugat sekarang Pembanding; . melawan: Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

tinggal

di

Kabupaten

Majalengka,

semula

Penggugat sekarang Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan

dan

menerima

keadaan-keadaan

mengenai

duduk perkaranya seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal

23 Muharram 1433 Hijriyah

yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding Pembanding. Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Memerintahkan Pengadilan Agama Majalengka agar membuka kembali persidangan

guna

memberi

kesempatan

kepada

Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dimaksud di atas. Dan kepada Penggugat/Terbanding juga diberi

Hal 1 dari 8 hal Put.No. 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

kesempatan yang sama untuk mengajukan tambahan alat-alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya. Selanjutnya, agar berita acara persidangan perkara tersebut segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang,

bahwa

menurut

Berita

Acara

Persidangan

Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 812/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 6 Pebruari 2012 dan tanggal 12 Maret 2012

perintah untuk melakukan

pemeriksaan tambahan telah dipenuhi yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara tersebut. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengenai hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung

akan

memberikan

pertimbangan-pertimbangan

mengenai pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini. DALAM KONVENSI: Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut: bahwa alasan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak jelas sebagaimana dimaksud pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatannya harus ditolak; bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan September 2010, tak seorang saksipun yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; bahwa Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak sepenuhnya karena ada perubahan prilaku Penggugat, yaitu selingkuh, pergi berduaan dengan laki-laki lain; bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat karena

Penggugat menjauhi Tergugat; bahwa mengenai judi tidak jelas. Menimbang, bawa Pembanding meskipun oleh Pengadilan Tinggi Agama

dengan

putusan

sela

telah

diberi

kesempatan

untuk

menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat untuk didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan

sehingga

dalil

bantahannya

mengenai

penyebab

perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya di dalam persidangan dari pengakuan Pembanding, keterangan Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang bernama Dede Hendriyana bin Sarjan (keluarga Penggugat/Terbanding) Ely Nurlaeli

binti

Mangun

Sudabyo

(orang

dekat

sebagai

fans

Penggugat/Terbanding di Radio Angkasa), telah terungkap adanya faktafakta sebagai berikut: bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pembanding merupakan perselisihan dan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga; bahwa Pembanding menyangka Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain dengan cara SMS di kamar mandi yang isinya terdapat kata-kata “sayang”, dalam memori bandingnya ditambahkan oleh Pembanding bahwa Terbanding pergi berduaan dengan laki-laki lain; bahwa Terbanding tidak memberi kesempatan kepada Pembanding untuk berhubungan seksual, bahkan menolak; bahwa Pembanding benar bermain judi, tetapi menurutnya sudah berhenti sejak tahun 2008; bahwa Terbanding selaku isteri sudah memusuhi Pembanding;. bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Pembanding pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Pembanding tidak datang lagi ke rumah Terbanding karena Terbanding sudah tidak mau dengan Pembanding dan melarang

Hal 3 dari 8 hal Put.No. 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Pembanding datang ke rumah Terbanding; bahwa sejak Pembanding menganggap Terbanding selingkuh, tetap memberi nafkah tetapi tidak sepenuhnya; Menimbang, bahwa tidaklah mungkin dalam sutu rumah tangga yang masih rukun dan harmonis terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2011 yang berakibat pecahnya rumah tangga, Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi seperti sebelumnya. Dengan demikian telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding; Menimbang, tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terungkap adanya fakta fakta sebagai berikut: bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding melalui mediasi, ternyata tidak berhasil; bahwa

Terbanding selalu menghindar dan menolak untuk diajak

berhubungan

seksual,

padahal

hubungan

seksual

merupakan

kebutuhan biologis bagi kedua belah pihak yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Dengan adanya penolakan itu menunjukkan bahwa Terbanding benar-benar sudah tidak mau rukun dengan Pembanding; bahwa Terbanding melarang Pembanding untuk datang ke rumah Terbanding; bahwa sikap Terbanding sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding; bahwa Pembanding minta khulu’ sebesar Rp 50.000.000,00 jika sampai terjadi perceraian atas putusan pengadilan. Menimbang, bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12

April 2011 saat

Pembanding menginap di rumah Terbanding, tidaklah cukup sebagai alasan bagi Pembanding bahwa rumah tangga masih dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi karena Terbanding merasa dipaksa untuk melayani

Pembanding. Faktanya meskipun malamnya berhubungan seksual, paginya di persidangan Terbanding tetap saja tidak mau rukun lagi dengan Pembanding. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ikatan lahir, akan tetapi ikatan lahir batin. Faktanya dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding ikatan batin itu sudah tidak ada lagi. Meskipun Pembanding masih sangat menyintai Terbanding dan tetap ingin membina rumah tangga dengannya, akan tetapi

Terbanding

bersikap

sebaliknya,

sudah

tidak

menyintai

Pembanding lagi dan bersikukuh untuk bercerai. Karena ikatan batin dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada, maka perkawinan itu sudah kehilangan ruh sehingga tidak ada gunanya untuk dipertahankan dan sudah seharusnya diakhiri dengan perceraian Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Majalengka a quo telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan. DALAM REKONVENSI: Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai khulu’. Penggugat Rekonvensi/Pembanding

mendalilkan, “bahwa kalaupun

terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majalengka, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan talak tebus sebesar Rp 50.000.000,00.” Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar Pengadilan Agama Majalengka menjatuhkan putusan:

Hal 5 dari 8 hal Put.No. 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonvensi; Menghukum Termohon untuk memberikan dan membayar uang talak tebus sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan pertimbangan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak akan mampu untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai talak tebus karena untuk makan saja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih kesulitan. Menurut Majelis pertimbangan tersebut tidak tepat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini. Menimbang, bahwa khulu’ atau talak tebus menurut Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam adalah “perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya.”

Demikian pula pengertian khulu’ sebagaimana tersebut

dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 dan Hadits Nabi yang artinya seperti tersebut di bawah ini: Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 229: “. . . Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” Hadits Nabi: Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Bahwa isteri Tsabit bin Qais bin Syimas menghadap

Rasulullah

saw.

seraya

berkata,

“Ya

Rasulallah

sesungguhnya saya tidak mencela suami saya tentang akhlak dan agamanya tetapi saya takut melanggar hukum Allah dalam rumah tangga.” Maka Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun kurma kepadanya.” Isteri Tsabit menjawab, “Ya

bersedia.” Maka Rasulullah saw. memerintahkan kepada Tsabit bin qois untuk menerima kebun tadi dan memerintahkan pula untuk mentalak isterinya dengan talak satu khul’i.” (H.R. Bukhori dan Nasa’i , Nailul Authar, VII, hal. 34). Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi sejak awal bukan gugatan cerai khulu’, melainkan cerai karena perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dikatagorikan sebagai perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan yang tajam). Tuntutan yang diajukan adalah agar Hakim menceraikan ikatan

perkawinan,

bukan

minta

agar

Penggugat

Rekonvensi

menjatuhkan talaknya dengan talak tebus (khulu’). Karena itu gugatan rekonvensi

dari

Penggugat

Rekonvensi

agar

Tergugat

Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar khulu’ sebesar Rp 50.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidaklah beralasan sehingga gugatannya harus ditolak. Merdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh amar putusan Pengadilan Agama Majalengka a quo, telah tepat dan benar sehingga putusannya harus dikuatkan. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat /Pembanding; Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 812/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya’ban 1432 Hijriyah.

Hal 7 dari 8 hal Put.No. 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian

diputuskan

dalam

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Muhtadin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dede Suryadi, B.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS, ttd Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI, ttd DEDE SURYADI, B.A., Perincian biaya perkara: 1. ATK, Pemberkasan dll 2. Redaksi 3. Meterai Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Hal 9 dari 8 hal Put.No. 210/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.