PTA.AB

PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Gugatan Cerai antara: PEMBANDING, tempat tanggal lahir Ambon 1 Juli 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, PNS, bertempat tinggal di KOTA

dahulu

AMBON,

sebagai

Tergugat

sekarang

Pembanding; melawan TERBANDING, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 April 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, PNS, bertempat tinggal di KOTA AMBON, dahulu sebagai Penggugat sekarang

Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2.

Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Imran Picalouhatta bin Muhammad Picalouhatta) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 14 hlm Put. No. 1/Pdt.G/2017/PTA. AB

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lakilaki, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah Picalouhatta, laki-laki, umur 7 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun); 6.

Menetapkan harta benda berupa sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m yang dibangun di atas tanah selas 7,5 m x 12,5 m yang terletah di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas : -

Sebelah Utara dengan tanah negara ;

-

Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky;

-

Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ;

-

Sebelah Barat dengan jalan setapak ;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat; 7.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat ;

8. Membebankan

kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2016;


Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Desember 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pembanding menyatakan perkara a quo diputus tanggal 28 Nopember 2016 (didalam salinan putusan yang diterima tertulis tanggal 14 Nopember 2016), pernyataan banding tanggal 9 Desember 2016 artinya pernyataan banding diajukan masih sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku. 2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum halaman 1828 dan amar putusan butir 4,5 dan 7

karena tidak mempertimbangkan

secara adil dan bijak, sebab anak laki-laki pertama Muhammad Rafael Picalounhatta yang sudah nyata-nyata ikut bersama Pembanding secara damai dan aman seharusnya tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Pembanding. 3. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan ini, karena Terbanding telah meninggalkan rumah (nusyuz), tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri dengan baik, menuntut kebutuhan yang bermacam-macam yang tidak bisa Pembanding penuhi. Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuka sidang kembali untuk memeriksa bukti surat dan saksi tambahan Pembanding yang tidak dapat diajukan pada Pengadilan tingkat pertama. 4. Bahwa Pembanding tetap bertanggung jawab terhadap kedua anak Pembanding

dan

Terbanding,

namun

Pembanding

tidak

sanggup

membayar sebagaimana putusan sebab Pembanding hanya PNS Gol II.b dengan gaji pokok Rp 2.973.900,- dan setelah dipotong untuk kridit bank hanya tersisa Rp 772.700,-(tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus) saja. 5. Bahwa tidak benar mediator atas pilihan Pembanding dan Terbanding, mengenai saksi Terbanding Santi binti Ya’kub memberikan keterangan tidak dihadapan Pembanding sehingga Pembanding tidak tahu apa yang disampaikan oleh saksi tersebut, tentang saksi Terbanding Djumain binti La Karumbu tidak ada Pembanding mengusir Terbanding namun hal ini


muncul didalam putusan begitu juga keterangan saksi mengenai penyebab perselisihan tidak ada saksi menerangkan seperti demikian, mengenai anak saksi “mengambil” anak karena akan pergi mengaji bukan seperti yang diterangkan. Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding

mohon Pengadilan Tingkat

Banding: 1. Menerima permohonan Banding Pembanding. 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Agama

Ambon

Nomor

205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 dengan mengadili sendiri dan menolak gugatan Terbanding dan atau 3. Memperbaiki

Putusan

Pengadilan

Agama

205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016

Ambon

Nomor

sepanjang amar

butir 4,5,6 dan 7. 4. Biaya sesuai hukum yang berlaku. Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 3 Januari 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017 yang pokok isinya adalah: semua yang dipertimbangkan dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ambon sudah tepat dan benar

oleh karena itu mohon permohonan banding Pembanding ditolak dan

menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016; Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, tanggal 9 Januari 2017; Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 11 Januari 2017 dengan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA. AB, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan


Terbanding dengan surat Nomor W24-A/146/HK.05/I/2017, tanggal 12 Januari 2017; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal tanggal 9 Desember 2016 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon yakni tanggal 28 Nopember 2016 Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dimana menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebelum diadakan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengurus “surat izin” dan “surat keterangan” dari pejabat, namun majelis hakim tingkat pertama belum memberikan kesempatan sebagaimana ketentuan yang berlaku hingga pada saat pemeriksaan gugatan dimulai baik Penggugat maupun Tergugat belum memperoleh surat dimaksud kecuali Penggugat pada saat sidang terakhir tanggal 28 Nopember 2016 meneyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko administrasi atau akibat hukum lain sehubungan dengan perceraiannya dengan Tergugat; Menimbang, bahwa tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim terlebih dahulu kepada para pihak untuk mengurus surat dimaksud adalah merupakan suatu keniscayaan walaupun tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun penyerahan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat berarti Penggugat telah dengan sengaja tidak mentaati ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, begitu juga dari pihak Tergugat yang tidak kunjung mengurus surat keterangan sampai perkaranya diputus berarti juga tidak mentaati ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, kesemuanya adalah merupakan pelanggaran. Oleh karena pelanggaran yang


dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah administratif kepegawaian maka pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sepenuhnya; Menimbang,

bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan

mengadili materi perkara; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai peradilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memeriksa ulang pokok perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Ambon sebagai peradilan tingkat pertama

antara

Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1438

Hijriyah dan setelah pula

memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo sebagaimana akan diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah : 1. Penggugat/Terbanding menggugat cerai Tergugat/Pembanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekcokan sejak awal tahun 2011 dikarenakan Tergugat sering mencaci maki Penggugat, sering mengancam Penggugat ditengah malam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan akibat dari perselisihan dan percekcokan tersebut

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak tanggal 16 Pebruari 2016 atau sudah 5 (lima) bulan lamanya;

2. Penggugat/Terbanding mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap kedua anak mereka yang bernama ANAK I, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah Picalouhatta, umur 7 bulan;

3. Penggugat menggugat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa sebuah rumah permanen ukuran 6 m x 12 m dibangun di atas tanah seluas 7,5 m


x 12,5 m yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.002/RW.08 agar dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh Majelis hakim tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/58/III/2010 tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sirimau Kota Ambon (bukti-P.1), Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 21 Maret 2010; 2. Bahwa berdasarkan posita Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 7 bulan ;

3.

Bahwa menurut Penggugat, rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat sering mengancam Penggugat Tengah malam dan tidak menafkahi Penggugat;

4.

Bahwa menurut Tergugat, penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak ada mencaci maki dan tidak pula mengancam Penggugat, selama ini Tergugat tetap menafkahi Pengggugat dan anak-anak. Tergugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan karena keterlibatan Ibu Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dikarenakan Penggugat tidak bersedia membantu merawat ibu angkat Tergugat;

5.

Bahwa Penggugat tetap bermaksud untuk bercerai sedangkan menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina lagi dengan baik demi anak-anak karena mereka masih membutuhkan bimbingan, perhatian dan kasih sayang orang tuanya; Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon dijatuhkan talak

satu Tergugat atas Penggugat, sehubungan dengan itu menurut hakim tingkat banding untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf(f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :


a. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus dan bagaimana bentuknya; b. Apa

penyebab

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut

dan

harus

dipertimbangkan apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri; c. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut : 1. bahwa terjadinya perselisihan pada tanggal 13 Pebruari 2016 sampai Tergugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama; 2. bahwa sejak keluar dari tempat kediaman tersebut sampai saat diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Ambon tanggal 21 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga mereka hidup berpisah dan tidak ada lagi sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, serta pernyataan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak bersedia kembali lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan dari Penggugat dan Tergugat yang tidak konsisten menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan


tujuan membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga, melakukan perbuatan yang membuat ketidak nyamanan antara satu dan lainnya sama dengan menodai perkawinan yang berdampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah “broken mariage”. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Penggugat dengan Tergugat; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang butir ini telah cukup beralasan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum


Islam, maka putusan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat patut dikuatkan; Menimbang, bahwa tentang permohonan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar sesuai ketentuan hukum formil dan materil, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai ;

-

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak pertama ANAK I berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat memohon agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat “ditetapkan” dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai permohonan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

-

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan di atas, ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal, anak yang kedua diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan pada Pengggugat tidak terdapat adanya bukti anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan batin dalam arti kebutuhan pemeliharaan secara fisik dan mental dapat terpenuhi secara baik dan tidak terdapat

cela atau cacat pada diri Penggugat

sehingga tidak dapat dikategorikan Penggugat sebagai ibu yang tidak layak memegang hak hadanah; -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, dan kedua anak tersebut, yaitu ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK II, laki-laki, umur 7 bulan keduanya berusia dibawah 12 tahun (belum mumayyiz), begitu pula Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak terhalang untuk memegang hak hadanah tersebut,


maka hak hadanah kedua anak tersebut patut untuk ditetapkan kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis tingkat pertama yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut sampai mereka mumayyiz (berusia 12 tahun). Adapun setelah anak tersebut mumayyiz maka mekasisme hak hadanah dilakukan setelah mendengar keterangan dari anak tersebut apakah ia akan memilih ikut bersama ayah atau ibunya sebagaimana ketentuan pasal Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian putusan tingkat pertama sepanjang butir ini patut diperbaiki; Menimbang, bahwa mengenai putusan hakim tingkat pertama yang membebankan biaya hadhanah kepada Tergugat secara ex officio, Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; 1. Penggugat didalam posita tidak ada menguraikan apa-apa saja dan berapa kebutuhan riil dari kedua anak itu sehingga tidak diketahui berapa besaran kebutuhan kedua anak tersebut perbulannya; 2. Penggugat juga tidak ada menuntut dalam petitum tentang pembebanan biaya hadanah tersebut; Menimbang, bahwa nafkah anak tidak dituntut oleh Penggugat sementara Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan yang tidak dituntut, sedangkan tuntutan nafkah anak tidak termasuk dalam wilayah ex officio. Sementara Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Pengadilan Tinggi Agama Ambon menilai Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan putusan yang bersifat ultra petita, dengan demikian amar yang menyangkut nafkah anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam uraian putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa


pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada butir ini dianggap sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan sepanjang mengenai harta bersama menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut, esensi dari memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding sudah terakomodir dalam pertimbangan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil Syar’i yang ada kaitannya dengan perkara ini; MENGADILI I. II.

Menyatakankan permohonan banding Pembanding dapat diterima. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;


3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menetapkan anak bernama ANAK I bin Imran Picalouhatta, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah Picalouhatta bin Imran Picalouhatta, umur 7 bulan, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz); 5. Menetapkan sebuah rumah permanen berukuran 6 m x 12 m di atas tanah seluas 7,5 m x 12,5 m yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT.02/RW.08, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas : - Sebelah Utara dengan tanah negara ; - Sebelah Timur dengan tanah milik Hasan Sanaky; - Sebelah Selatan dengan milik Baris Lakyu ; - Sebelah Barat dengan jalan setapak ; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 6. Membagi harta bersama pada butir 5 diatas seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat; 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat pada butir 5 dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lagi kepada Tergugat ; 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh kami Dra.Hj.Aminah Akil,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA. dan Drs. H. Thamzil, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA AB.,


tanggal 12 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ismail Sangaji, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTF

Drs. Sulem Ahmad,SH.,MA.

Dra. Hj. Aminah Akil,SH.,MH.

Hakim Anggota,

TTD Drs. H. Thamzil, SH. Panitera Pengganti,

TTD Drs.Ismail Sangaji

Perincian biaya : 1. 2. 3.

Proses Administrasi Redaksi Meterai Jumlah

Rp Rp Rp Rp

139.000,00 5.000,00 6.000,00 150.000,00


PTA.AB

Recommend Documents