PT-MDN

PUTUSAN NOMOR : 68/PDT/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------------------------------------------------------------------------

N A Kabupaten Nias Barat, semula disebut sebagai PENGGUGAT / D sekarang sebagai PEMBANDING ; ------------------------------------E Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Adi Mansar, S.H. M.Hum, 2.Guntur Rambey, S.H. M.H,, 3. Fajaruddin, S.H., M.H., 4.M Oktober Siahaan, S.H. I Adi Mansar, Guntut dan Deni Nirwansyah Pelis, SH. Para Advokad dari Kantor Rambey & Partner” Attorney, Solicitor, Legal Consultant, G Legal Drafter, Election Consultant, berkantor di Jln. Mayjend. Sutoyo GSiswomihardjo No. 123-125 Lt. III, Kewasan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus N I 2013 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri T 2013 Nomor : 94/SK/2013/PN.GS ; --------Gunungsitoli pada tanggal 19 Agustus N A L a w a n: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat, IL berkedudukan D berkantor di Desa Siana’a, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. ADalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1.Torosokni Halawa, SH., Tarigan,SH., 3.Sehati Halawa, SH.,M.H Advokad dari Kantor G2.Herlinawati BANTUAN HUKUM KARYA BHAKTI NUSANTARA, berkantor di N BIRO Jalan Pelud Binaka Km. 6 desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota 1.

YAMOTUHO GULO, S.E, Umur 39 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, alamat Desa Zuzundrao, Kecamatan Mandrehe,

E

P

Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Septepember 2013 No. 4/SK/BBH-KBN /IX/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 September 2013 Nomor : 105/SK/ 2013/PN.GS,

semula

disebut sebagai TERGUGAT-I / sekarang sebagai

TERBANDING-I ; -----------------------------------------------------------------------

2.

Bupati Nias Barat, yang berkantor di Jalan Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Duhumanjai …..….

2

1.Duhumanjai Halawa, SH.,MH., 2.Lena Juliana Waruwu,SH., 3.Adeili Hulu, SH., berkantor di Jalan Onolimbu-Lahomi Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Septepember 2013 No. 180/669/Hk/2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 September 2013 Nomor : 104/SK/2013/PN.GS, semula disebut sebagai TERGUGAT-II / sekarang sebagai TERBANDING-II ;-3.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat yang beralamat di Jalan Sukarno Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. semula disebut sebagai

N A Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Kabupaten Nias Barat, berkantor dan D berkedudukan di Kabupaten Nias Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa E kepada 1.Torosokhi Halawa, SH., 2.Herlinawati Tarigan,SH., 3.Sehati Halawa, MKARYA BHAKTI SH.,M.H Advokad dari Kantor BIRO BANTUAN HUKUM I6 desa Fodo Kecamatan NUSANTARA, berkantor di Jalan Pelud Binaka Km. G Surat Kuasa Khusus Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan tertanggal 9 September 2013 No. 4/SK/BBH-KBN /IX/2013 yang telah G didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 N I 2013/PN.GS, semula disebut sebagai September 2013 Nomor : 105/SK/ T TERGUGAT-IV / sekarang disebut sebagai TERBANDING-IV ; --------------N APENGADILAN TINGGI TERSEBUT IL ----- Telah membaca D berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------A G TENTANG DUDUK PERKARA N TERGUGAT-III / sekarang disebut sebagai TERBANDING-III ; ------------------

4.

P

E

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat dari Partai Demokrasi Pembaruan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dari daerah Pemilihan Kabupaten Nias Barat untuk masa bakti tahun 2009 – 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat sebagai kader Partai masih ingin terus mengabdikan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum tahun 2014, akan tetapi partai asal Penggugat tidak ikut lagi sebagai Peserta PEMILU tahun 2014, karena Partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum ; 3. Bahwa dalam …….

3

3. Bahwa dalam kondisi dan situasi yang demikian, Penggugat tetap mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) ; ------------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa pada saat pendaftaran, Penggugat harus menanda tangani surat pernyataan Pengunduran Diri (BB-5) dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Barat, sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon DPRD pada Pemilu tahun 2014, karena Penggugat berpindah Partai Politik, hal ini dilakukan oleh Pengugat karena Partai asal Penggugat tidak lagi sebagai peserta PEMILU tahun 2014, dan juga untuk

N A Tergugat III, telah diuji secara hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia DUndang(MKRI), hal mana BB-5 tersebut sebagai penjabaran Pasal 16 ayat (3) E undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ; ----------------------------------------6. Bahwa MKRI melalui putusannya No. 39/PUU-XI/2013 Mtelah menyatakan CONDISIONAL CONSTITUSION terhadap Pasal 16 I (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud. Artinya Gadalah ketentuan Pasal 16 (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tidak dapat diberlakukan G terhadap Para Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota, yang Partai Politik nya tidak sebagai Peserta Pemilu pada Tahun 2014 ; ----------------------------IN 7. Bahwa namun, dengan adanya T Surat Pernyataan Model BB5 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dalam berkas pencalonan, telah dijadikan oleh Para N Tergugat untuk menjadi dasar Pemberhentian terhadap Penggugat ; ------------------A 8. Bahwa adapun uraian sistematis yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat adalah IL sebagai berikut D : -------------------------------------------------------------------------------08.1 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Tergugat I telah mengirim surat resmi A Pimpinan Partai Politik se - Kabupaten Nias Barat bernomor G kepada 170/1785/DPRD/2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota N DPRD karena menjadi Anggota Partai Politik lain atau karena melengkapi pencalonan Daftar Calon Sementara (DCS) ; --------------------------------

5. Bahwa penanda tanganan BB-5 yang harus ada pada saat mendaftar di kantor

P

E

mengundurkan diri, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat ; --------------------------------------------------------------------------08.2 Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 Juni 2013 Tergugat I juga telah mengirim surat kepada Tergugat III bernomor 170/1790/DPRD/2013, perihal Permintaan nama-nama anggota DPRD Kab. Nias Barat yang telah pindah partai dan telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat ; -------------------------------------------08.3 Bahwa ………

4

08.3 Bahwa sesuai dengan surat Tergugat I Nomor: 170/1914/DPRD/2013 bertanggal 10 Juli 2013, perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten Nias Barat yang Pindah Partai Politik atau Mengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara ; --------------------08.4 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I kembali mengeluarkan surat bernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)

N A meninjau Kembali SK Nomor 188.44/472/KPTS/2013, tentang Peresmian D Daerah Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat E Kabupaten Kabupaten Nias Barat, yang ditandatanani Wakil Ketua DPRD Nias Barat ; --------------------------------------------------------------------------M 08.5 Bahwa atas keaktifan Tergugat I untuk memproses Pemberhentian I Penggugat yang tanpa dasar dan melanggar hukum telah menunjukkan dan G terjadi mall praktek administrasi tentang surat menyurat, hal mana proses G penerbitan surat oleh Tergugat I terdapat ketidak sinkronan penomoran surat dan tidak terdaftar dalam buku besar surat keluar resmi sekretaris IN DPRD Kabupaten NiasT Barat, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan N sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Nias Barat, bahwa Keputusan A Pimpinan DPRD untuk mengeluarkan surat menyurat tentang proses pemberhentian IL Anggota DPRD harus diketahui oleh Pimpinan DPRD yang lain, bukan hanya ketua DPRD ; -------------------------------------------------D 08.6 Bahwa terhadap tindakan individu Tergugat I mengatas namakan Ketua A anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang salah satunya adalah Penggugat, yang pada intinya menyebutkan agar Gubemur Sumatera Utara

N

P

E

G

DPRD Nias Barat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa dasar dan sangat tendensius,

hal mana proses Pemberhentian Penggugat telah sejak lama diupayakan oleh Tergugat I, padahal sejak tanggal 15 Maret 2013 Penggugat secara erga omnes sedang berupaya untuk melawan tentang adanya persyaratan pengunduran diri sesuai dengan BB.5 (PKPU Nomor 7 Tahun 2013) yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, seyogianya Tergugat I tidak melakukan upaya apapun terhadap Upaya pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebelum adanya putusan hukum terhadap Pengujian Undang Undang No. 2 tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi RI ; --------------------------------9. Bahwa ………….

5

9. Bahwa dari rangkain pengeluaran surat yang dilakukan oleh Tergugat I, menunjukkan Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses Pergantian/pemberhentian anggota DPRD, hal ini disebabkan bertentangan dengan mekanisme Pemberhentian/Pergantian anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ; --------------------------------------------------------------------------------

N A politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai D politik lain;, E atau d. Melanggar AD/ART ; ----------------------------------------------------------------11. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011M tentang Partai Politik khususnya Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas seharusnya I yang lebih aktif tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Politik dilakukan G oleh Partai Politik yang bersangkutan, bukan oleh Tergugat I ; ------------------------------------------------------G 12. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinya IN menentukan pemberhentian/Pergantian T Anggota DPRD dikembalikan pada Partai Politiknya, bukan oleh Tergugat I hal sejalan dengan Surat Kementerian Dalam N Negeri Republik Indonesia Nomor: 170/2810/OTDA, bertanggal 25 April 2013 A Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten diusulkan oleh Pimpinan Partai L Kabupaten (Vide Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Politik kepada IDPRD Nomor 16 DTahun 2010) ; ---------------------------------------------------------------------13. Bahwa Aatas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, kemudian pada tanggal 02 Agustus 2013, Penggugat membuat surat G bernomor 1/Srt.Ext/PKK-PDP.NB/VIII/2013, yang ditujukan kepada N keberatan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan di Jakarta ; ----------------10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku i.c Undang-undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menentukan aanggota partai

P

E

14. Bahwa atas surat Penggugat tersebut di atas, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan telah mengirim surat kepada Tergugat I bernomor 2.572/Srt.Ext/PKN-PDP/VIII/2013 yang pada intinya memohon kepada Tergugat I agar menunda Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat ; ---------------------------15. Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan surat dari Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, hal ini terbukti pada tanggal 13 Agustus 2013 Tergugat I telah mengirim surat

kepada Tergugat III bernomor

170/2179/DPRD/2013 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu Sdra. Yamatuho……..…….

6

Yamotuho Gulo, SE karena mengundurkan diri /Pindah dari Politik Lain ; ----------16. Bahwa dari fakta dan uraian hukum di atas, tindakan Tergugat I yang telah melakukan tindakan sistematis untuk melakukan PAW terhadap Penggugat merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum. (onrehtmatige daads) ; -----------17. Bahwa terhadap Tergugat II, melalui beberapa suratnya telah melakukan kerja sama secara sistematis dengan Tergugat III, hal ini dapat terbukti dengan suratnya bernomor 161/3300/TAPEM tanggal 5 Juli 2013 perihal Permintaan nama-nama Anggota DPRD Kab. Nias Barat yang menjadi Anggota Partai lain atau karena

N A

mengundurkan diri, kemudian pada tanggal 11 Juli 2013 Tergugat II kembali mengirim surat bernomor 161/3389/Tapem perihal Susulan I dan terakhir bernomor

D E melakukan Netral, akan tetapi fakta dan kenyataannya telah bekerja sama untuk proses pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggotaM DPRD, dengan cara mengeluarkan data yang bersifat pribadi bagi calon anggota I DPRD ; -----------------19. Bahwa fakta menunjukan berdasarkan berita acara Gyang dibuat oleh Tergugat II bernomor 36/BA/KPU.K-NB/V/2013 bertanggang 23 Mei 2013, tentang G Pembocoran Berkas yang dilakukan Oleh Oknum Sekretariat KPU Kabupaten Nias Barat ; -------------------------------------------------------------------------------------------IN 20. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat T II dan Tergugat III yang telah melakukan tindakan tersistematis untuk melakukan proses Pemberhentian terhadap Penggugat N sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan A Melawan Hukum (onrechmatigedad); -----------------------------------------------------21. Bahwa adapun ILPerbuatan Tergugat IV yaitu telah mengeluarkan surat No. 001/PKK-PDP/NB/VII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal usulan PAW anggota D DPRD AKabupaten Nias Barat dari Partai Demokrasi Pembaruan atas nama Penggugat (ic. Yamotuho Gulo) kepada Pdt. Talibudi Lahagu, S.Th untuk masa G 2013-2014, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; ---------------N22. bakti Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlaku lagi bagi 161/3449/Tapem tanggal 15 Juli 2013 perihal Susulan II ; --

18. Bahwa terhadap Tergugat III sebagai penyelenggara PEMILU seharusnya bersikap

P

E

Penggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat di karenakan : -------------------------------------------------------------------------------------22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistusi No. 39/PUU-XI/013 tertanggal 31 Juli 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-undang No. 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----------------------------------------------------------22.2. Adanya Surat Edaran KPU No. 554/KPU/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal penjelasan terkait putusan Mahkahmah Kontstitusi No. 39/PUU-XI…….…….

7

39/PUU-XI/2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/Kota ; -----------------------------------------------------------------------23. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan adanya Surat Edaran KPU No. 554/KPU/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal penjelasan terkait putusan Mahkamah Kontstitusi No. 39/PUU-XU2413 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota ; ----------------------------24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Immateril : ---------------------------

N ARp 15.000.000, (lima beltas juta rupiah) setiap bulan x 15 bulan= D 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----------------------E nama baik 24.2. Kerugian Immateril berupa harga diri dan tercemarnya ditengah masyarakat khususnya simpatisan dan Mkonstituen Partai Demokrasi Pembaruan, karena Penggugat I tidak dapat lagi memperjuangkan dan mewujudkan G kepentingan simpatisan dan konstituen sesuai dengan sumpah jabatan Penggugat sebagai anggota G DPRD Kabupaten Nias Barat. Dan hal terburuk adalah kehilangan kepercayaan dari simpatisan INdan konstituen dan juga termasuk kehilangan kesempatan Tuntuk pengabdian bagi masyarakat. hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yang mendekati kepatutan sebesar Rp N 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; ----------------------------------------A Maka Total kerugian materil dan Immateril Penggugat berjumlah Rp 1.225.000.000,IL (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----25. Bahwa di Ddalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) danA (2) mengisyaratkan tentang adanya Mahkamah Partai Politik, namun Mahkamah Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan UU ini belum terbentuk, G persoalan perselihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat N maka dapat diselesaikan di Pengadilan umum (ic. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) ; ----24.1.

Kerugian Materil yakni Penggugat tidak dapat lagi menikmati gaji/honor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat setiap bulannya Rp ,

P

E

26. Bahwa perkara -aquo- didasarkan pada bukti yang sah secara hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara -aquo- untuk menjalankannya secara serta merta (uitvoerbaar bij vorrad), kendatipun ada perlawanan, banding, atau Kasasi.; ---------------------------------------------------------Bahwa perkara -aquo- diajukan karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo- untuk menjatuhkan putusan Provisional dalam perkara ini ; --------------------------

- Mengutip ………….

8

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 35/PDT.G/2013/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; --------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------

N A

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 481.000,(dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----------------------------------

D diberitahukan secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri EGunungsitoli melalui Staf Tergugat –III, berhubung Tergugat –III tidak berada ditempat ; -------------M I tanggal 22 Januari ----- Membaca Akte Banding No.01/Bdg/Akta.Pdt/2014/PN-GS, G Pengadilan Negeri Gunug 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Sitoli, yang menerangkan bahwa Penggugat, telah Gmengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri N Gungungsitoli tertanggal 16 Januari 2014 I banding tersebut telah diberitahukan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN-GS, dan permohonan T oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Gunugsitoli dengan sempurna kepada Tergugat-I, II, II dan IV / N Terbanding atau Kuasa Hukum mereka masing-masing tertanggal 03 Februari 2014 ; --------------------------------------------------------------------APenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat-I, -IV ----- Menimbang, bahwa L I /Terbanding-I, IV dan Tergugat-II/Terbanding-II masing-masing telah mengajukan D dan Kontra Memori Banding mereka, yang diterima di Kepaniteraan Memori Banding ANegeri Gunungsitoli masing-masing tertanggal 28 Januari 2014 dan tanggal Pengadilan 20G Februari 2014, Memori dan Kontra Memori tersebut masing-masing telah Ndiberitahukan secara sah dan patut kepada kedua belah pihak yang berperkara ; ------------- Membaca relas pemberitahuan Putusan diluar hadirnya Tergugat-III, yang telah

P

E

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding dan para Tergugat-I, II, III dan IV / Terbanding-I, II, III dan IV masing-masing tertanggal 24 Februari 2014 dan tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunugnsitoli, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

(empat belas)

hari telah diberi

kesempatan kepada Pembanding dan para Terbanding atau Para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No.35/Pdt.G/2013/PN-GS, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; --------------------------------------TENTANG ………. …………

9

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan : ----------------------

N A

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kopetensi Absolut para Tergugat/Para Terbanding tersebut ;

D E mengadili perkara Perdata yang terdaftar dalam perkara Nomor : M 35/Pdt.G/2013/PN-GS ; I membuka dan mengadili 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk G perkara tersebut ; 3. Menghukum para Terbanding/para Tergugat G untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.2.481.000,(Dua juta empat ratus delapanpuluh N I biaya perkara yang timbul dalam tingkat satu ribu rupiah) dan untuk membayar T banding ; ----- Menimbang, bahwa Kuasa NHukum Terbanding-I dan IV semula Tergugat-I dan IV serta Terbanding-II semula Tergugat-II, masing-masing telah mengajukan Kontra A Memori Banding mereka tanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan :-L I yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ; - Menolak banding D Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 16 Januai 2014 - Menguatkan A :35/Pdt.G/2013/PN-Gs yang dimohonkan banding tersebut ; Nomor - Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat G N peradilan ; Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan

P

E

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang di ajukan Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan Hukum yang dapat membatalkan putusan

Pengadilan

Negeri

Gunungsitoli

tanggal

16

Januari

2014

Nomor

:35/Pdt.G/2013/PN-GS, oleh karena itu harus di kesampingkan ; ------------------------------- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 16 Januari 2014 Nomor :35/Pdt.G/2013/PN-GS dan telah pula membaca ……… …...……… ……….

10

pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontara Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam Memori Banding tersebut, ternyata tidak ada alasanalasan Hukum yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah tepat dan benar, dan memuat serta menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

N ----- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama A telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat di setujui dan diambil alih Dmenjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di E peradilan tingkat Banding ; --------------------------------------------------------------------------------------------M I Hukum Hakim Tingkat ----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri GunungsitoliG tanggal 16 Januari 2014 Nomor :35/Pdt.G/2013/PN-GS dapat dipertahankan dalam Gperadilan Tingkat Banding, oleh karena itu haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------IN ----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding T semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, N maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----A L160 RBg, serta Pasal Pasal lain dari Perundang-undangan yang ----- Mengingat Pasal I bersangkutan ; --------------------------------------------------------------------------------------D A MENGADILI G N----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ------------dalam putusannya ; ----------------------------------------------------------------------------------

P

E

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gungusitoli tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN-GS, yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; ---------------------

Demikian …...……..

11

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SENIN tanggal 21 April 2014, oleh Kami SAUT H. PASARIBU, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH dan JANNES ARITONAG,SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara

tingkat banding berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 24 Maret 2014, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk

N SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri olehA kedua D belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya. E Hakim- Hakim Anggota, Hakim MKetua Majelis, TTD I TTD G SAMA RAJA MARPAUNG,SH SAUT H. PASARIBU, SH G TTD N I JANNES ARITONANG, SH.MH T NPanitera Pengganti, A TTD IL K H A I R U L, SH. MH D A : Ongkos-Ongkos 1. M e t e r a i .................... Rp. 6.000.G 2. R e d a k s i .................... Rp. 5.000................... Rp. 139.000.N3. Pemberkasan J u m l a h……………… Rp.150.000,umum pada hari SENIN tanggal 28 April 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh K H A I R U L,

P

E