PUTUSAN Nomor :19/PID.SUS/2011/PT-Mdn. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ---- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ------------------------------------------------------------------------N a m a
: HARIS SYAHPUTRA NASUTION
Tempat lahir
: Binjai
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 17 April 1970 Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Alamat
: Jalan Gugus Depan-I No. 15 Kel.Berngam Kota Binjai
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Wiraswasta
Pendidikan
: SMA
---- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh : -- -------------------------------------------------------------------1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d 4 April 2011; 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 05 April 2011 s/d 14 Mei 2011; 3. Penuntut umum sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d 22 Mei 2011 ; 4. Perpanjangan Penahanan di Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 21 Juni 2011; 5. Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 sejak tanggal 10 Juni 2011 S/d 9 Juli 2011; 6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d 07 September 2011; 7. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 08 September 2011 S/d 07 Oktober 2011; 8. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Sejak tanggal 08 Oktober 2011 s/d 6 Nopember 2011; 9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 oktober 2011 s/d 02 Nopember 2011 ;
10. Perpanjangan....... saksi………….............
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 01 Januari 2012 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----------------------------------------------------------------------------------------1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REGISTER PERKARA : PDS-02/ BNJEI /Ft.1/05/ 2011 tanggal 07 Juni 2011 : ----------------------------------------------Dakwaan : Primair ----- Bahwa Terdakwa Haris Syahputra Nasution selaku direktur CV.Lancang Kuning pada bulan Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ( TARUKIM ) Kota Binjai ataupun setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wilayah Sumatera Utara di Medan,baik bertindak untuk diri sendiri,maupun secara bersama-sama dengan H.SENTOT PRAWIRA DIRJA yang perkaranya disidangkan dengan berkas terpisah,sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pada tahun 2000 saksi Terdakwa mendirikan Perusahaan CV.Lancang Kuning dan mengangkat dirinya sebagai Direktur pada Perusahaan tersebut,kemudian sekitar tahun 2001 oleh Terdakwa menyerahkan Dokumen Perusahaan CV.Lancang Kuning kepada H.SENTOT PRAWIRA DIRJA dengan tujuan agar CV.Lancang Kuning dijalankan oleh saksi dan apabila ada proyek di Pemerintahan Kota Binjai agar Perusahaan CV.Lancang Kuning diikutkan dalam proses tender / pelelangan sehingga mendapatkan pekerjaan / proyek dari Pemko Binjai,atas tawaran tersebut maka oleh terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya mengurus segala surat-surat yang diperlukan dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV.Lancang Kuning dengan persetujuan Terdakwa agar perusahaan tersebut dapat mengikuti proses tender pangadaan barang/jasa,dan sejak Perusahaan CV.Lancang Kuning diserahkan Terdakwa kepada saksi H.SENTOT PRAWIRA DIRJA,oleh saksi telah beberapa kali mengikutkan CV.Lancang Kuning didalam proses pelelangan/tender proyek di Pemko Binjai dan oleh saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan atas diikutkannya Perusahaan ................ saksi………….............
Perusahaan CV.Lancang Kuning didalam proses tender dan memalsukan tanda tangan Terdakwa. - Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ( TARUKIM ) Kota Binjai melalui kantor Dinas PU Kota Binjai melakukan pelelangan pengadaan barang / jasa proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan dengan nilai pagu anggaran yang ditampung didalam APBD Kota Binjai tahun 2009 sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) untuk proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan, dan pada tanggal 12 Januari 2009 Pejabat Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas tata Ruang dan pemukiman Kota Binjai mengangkat Ir.Zainal Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan mengangkat Panitia Pengadaan / pelelangan pada proyek tersebut,kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Panitia Pengadaan / Pelelangan proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan mengumumkan proyek tersebut melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, sehingga oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja yang telah bekerjasama dengan terdakwa untuk menjalankan CV.Lancang Kuning memasukkan pendaftaran terhadap perusahaan tersebut maka oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja menemui saksi Ir.Zainal Arifin untuk membuatkan anggaran Biaya terhadap proyek Fasiitasi Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan, atas permintaantersebut oleh saksi Ir.Zainal Arifin menyetujui serta membuatkan anggaran biaya terhadap proyek tersebut sebesar Rp.851.300.000,(delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah ). - Bahwa setelah Anggaran Biaya untuk kedua proyek tersebut dibuat saksi Ir.Zainal Arifin,maka oleh saksi H.SENTOT PRAWIRA DIRJA memasukkan harga penawaran terhadap kedua proyek tersebut sesuai dengan Anggaran Biaya yang telah dibuat oleh saksi Ir.Zainal Arifin dan berdasarkan Surat Keputusan Ir.Zainal Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Nomor : 050-62/SK/PPK/APBD/TARUKIM/2009,tanggal 24 Maret 2009 telah menetapkan CV.Prawira Jaya sebagai penyedia barang/jasa pada proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara serta Surat Keputusan PPK Nomor : 05061/SK/PPK/APBD...... ..........
61/SK/PPK/APBD/TARUKIM/2009, tanggal 24 Maret 2009 menetapkan CV.Lancang Kuning sebagai penyedia barang / jasa pada proyek fasilitasi pembangungan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan, kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 oleh saksi Ir.Zainal Arifin selaku PPK membuat surat perjanjian pekerjaan dengan terdakwa selaku Direktur CV.Prawira Jaya untuk proyek fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Haris Syahputra Nasution selaku Direktur CV.Lancang Kuning untuk proyek fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan, dan ketika Surat Perjanjian Nomor : 602.1-31/SP/PPK/APBD/TARUKIM 2009 untuk proyek fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan akan ditanda tangani masing-masing direkturnya,oleh saksi I.Zainal Arifin memanggil terdakwa dan menyerahkan kedua surat perjanjian tersebut,dan oleh terdakwa menanda tangani surat perjanjian untuk CV.Prawira Jaya,sedangkan surat perjanjian untuk CV.Lancang Kuning dengan direkturnya Haris Syahputra Nasution ditanda tangani terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Haris Syahputra Nasution,dan setelah itu menyerahkan kembali kedua surat Perjanjian tersebut kepada Ir.Zainal Arifin. - Bahwa setelah surat perjanjian ditanda tangani maka pada tanggal 25 Maret 2009 itu juga oleh saksi Ir.Zainal Arifin menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) terhadap kedua proyek tersebut sehingga atas dasar SPMK tersebut maka pada tanggal 30 Maret 2009 oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja mengajukan permohonan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai proyek dan pada tanggal 3 April 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku kuasa bendaharawan Umum Pemko Binjai membayarkan uang muka untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.255.390.000,- kepada CV.Lancang Kuning dan terhadap uang muka tersebut diambil oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja. Bahwa setelah saksi H.Sentot Prawira Dirja menerima uang muka dari proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan,oleh terdakwa maupun saksi H.Sentot Prawira Dirja tidak mengerjakan kedua proyek tersebut serta tidak pernah melakukan pemeriksaan serta pengukuran ulang dilokasi proyek tersebut, seta tidak ada menanda tangani Berita Acara keadaan lapangan/ serah terima lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32........... saksi………….............
dalam pasal 32 ayat (1) dari Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2008,malah sekitar bulan mei 2009 ketika proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan sedang dikerjakan oleh saksi Zainal Harun selaku tukang yang mendapat perintah dari Jumali (belum ditemukan keberadaannya) untuk mengerjakan proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan,oleh terdakwa menemui saksi Ir.Zainal Arifin selaku PPK proyek tersebut dan menanyakan kepadanya apakah sudah dapat dilakukan pembayaran termin terhadap kedua proyek tersebut.Setelah terdakwa mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Ir.Zainal Arifin,maka oleh saksi Ir.Zainal Arifin mempersiapkan segala administrasi untuk pengajuan termin terhadap kedua proyek tersebut termasuk pembuatan surat permohonan pembayaran termin yang seharusnya dibuat oleh CV.Prawira Jaya dan CV.Lancang Kuning,setelah seluruh administrasi selesai diproses oleh Bagian Keuangan pemko Binjai maka pada tanggal 29 Mei 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Pemko Binjai melakukan pembayaran termin I sampai termin ke III (70%) untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.374.660.000,- dan Binjai Selatan Rp.374.572.000,- kepada terdakwa,demikian pula pada tanggal 15 Juni 2009 terdakwa kembali menemui saksi Ir.Zainal Arifin
untuk menanyakan apakah sudah bisa
dilakukan pembayaran termin ke-IV (95%) terhadap proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.178.815.000,- serta pada tanggal 30 Juni 2009 dilakukan pembayaran termin ke-IV terhadap proyek Fasilitai Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman
Berbasis
Masyarakat
untuk
kecamatan
Binjai
Selatan
sebesar
Rp.178.773.000,- dan yang terakhir pada tanggal 17 Juli 2009 terdakwa mengajukan permintann pembayaran termin ke-V (100%) kepada saksi Ir.Zainal Arifin untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan dan oleh saksi Ir.Zainal Arifin memproses permintaan pembayaran tersebut sehingga pada tanggal 4 September 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku Kuasa Bendaharawan
Umum Daerah Kota Binjai
melakukan pembayaran termin ke-VI (100%) kepada terdakwa untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.42.575.000,- dan untuk Binjai Selatan Rp. 42.565.000,- ........ saksi………….............
Rp.42.565.000,- tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh pekerjaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dikerjakan 100%, hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Bab-II Bagian D huruf (h) yang menyebutkan : butir 1 “Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi Teknis, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang” sehingga seluruh dana proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.851.500.000,- dan Binjai Selatan sebesar Rp.851.300.000,- telah diterima terdakwa meskipun pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak/bestek sebagaimana yang tertuang didalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LHAI-4136/PW02/5/2010,tanggal : 26 Agustus 2010 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemko Binjai sebesar Rp.235.461.754,64,- dengan perincian untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.174.198.304,66 dan untuk kecamtan Binjai Selatan sebesar Rp.61.263.449,98,- ; ----- PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) jo PASAL 18 AYAT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana ; ---------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIAIR : ----- Bahwa Terdakwa Haris Syahputra Nasution selaku direktur CV.Lancang Kuning pada bulan Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ( TARUKIM ) Kota Binjai ataupun setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wilayah Sumatera Utara di Medan,baik bertindak untuk diri sendiri,maupun secara bersama-sama dengan H.SENTOT PRAWIRA DIRJA yang perkaranya disidangkan dengan berkas terpisah,sebagai orang yang melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, ....................... saksi………….............
Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pada tahun 2000 saksi Terdakwa mendirikan Perusahaan CV.Lancang Kuning dan mengangkat dirinya sebagai Direktur pada Perusahaan tersebut,kemudian sekitar tahun 2001 oleh Terdakwa menyerahkan Dokumen Perusahaan CV.Lancang Kuning kepada H.SENTOT PRAWIRA DIRJA dengan tujuan agar CV.Lancang Kuning dijalankan oleh saksi dan apabila ada proyek di Pemerintahan Kota Binjai agar Perusahaan CV.Lancang Kuning diikutkan dalam proses tender / pelelangan sehingga mendapatkan pekerjaan / proyek dari Pemko Binjai,atas tawaran tersebut maka oleh terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya mengurus segala surat-surat yang diperlukan dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV.Lancang Kuning dengan persetujuan Terdakwa agar perusahaan tersebut dapat mengikuti proses tender pangadaan barang/jasa,dan sejak Perusahaan CV.Lancang Kuning diserahkan Terdakwa kepada saksi H.SENTOT PRAWIRA DIRJA,oleh saksi telah beberapa kali mengikutkan CV.Lancang Kuning didalam proses pelelangan/tender proyek di Pemko Binjai dan oleh saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan atas diikutkannya Perusahaan CV.Lancang Kuning didalam proses tender dan memalsukan tanda tangan Terdakwa. - Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman ( TARUKIM ) Kota Binjai melalui kantor Dinas PU Kota Binjai melakukan pelelangan pengadaan barang / jasa proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan dengan nilai pagu anggaran yang ditampung didalam APBD Kota Binjai tahun 2009 sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) untuk proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan, dan pada tanggal 12 Januari 2009 Pejabat Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas tata Ruang dan pemukiman Kota Binjai mengangkat Ir.Zainal Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan mengangkat Panitia Pengadaan / pelelangan pada proyek tersebut,kemudian pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Panitia Pengadaan / Pelelangan proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan mengumumkan proyek tersebut melalui media cetak dan papan pengumuman resmi,
sehingga oleh saksi .... saksi………….............
sehingga oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja yang telah bekerjasama dengan terdakwa untuk menjalankan CV.Lancang Kuning memasukkan pendaftaran terhadap perusahaan tersebut maka oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja menemui saksi Ir.Zainal Arifin untuk membuatkan anggaran Biaya terhadap proyek Fasiitasi Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan, atas permintaantersebut oleh saksi Ir.Zainal Arifin menyetujui serta membuatkan anggaran biaya terhadap proyek tersebut sebesar Rp.851.300.000,(delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah ). - Bahwa setelah Anggaran Biaya untuk kedua proyek tersebut dibuat saksi Ir.Zainal Arifin,maka oleh saksi H.SENTOT PRAWIRA DIRJA memasukkan harga penawaran terhadap kedua proyek tersebut sesuai dengan Anggaran Biaya yang telah dibuat oleh saksi Ir.Zainal Arifin dan berdasarkan Surat Keputusan Ir.Zainal Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Nomor : 050-62/SK/PPK/APBD/TARUKIM/2009,tanggal 24 Maret 2009 telah menetapkan CV.Prawira Jaya sebagai penyedia barang/jasa pada proyek Fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara serta Surat Keputusan PPK Nomor : 05061/SK/PPK/APBD/TARUKIM/2009, tanggal 24 Maret 2009 menetapkan CV.Lancang Kuning sebagai penyedia barang / jasa pada proyek fasilitasi pembangungan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan, kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 oleh saksi Ir.Zainal Arifin selaku PPK membuat surat perjanjian pekerjaan dengan terdakwa selaku Direktur CV.Prawira Jaya untuk proyek fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Haris Syahputra Nasution selaku Direktur CV.Lancang Kuning untuk proyek fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan, dan ketika Surat Perjanjian Nomor : 602.1-31/SP/PPK/APBD/TARUKIM 2009 untuk proyek fasilitasi pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Selatan akan ditanda tangani masing-masing direkturnya,oleh saksi I.Zainal Arifin memanggil terdakwa dan menyerahkan kedua surat perjanjian tersebut,dan oleh terdakwa menanda tangani surat perjanjian untuk CV.Prawira Jaya,sedangkan surat perjanjian untuk CV.Lancang Kuning dengan direkturnya Haris Syahputra Nasution ditanda tangani terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Haris Syahputra Nasution,dan setelah itu menyerahkan kembali kedua surat Perjanjian tersebut kepada Ir.Zainal Arifin.
- Bahwa setelah .......... saksi………….............
- Bahwa setelah surat perjanjian ditanda tangani maka pada tanggal 25 Maret 2009 itu juga oleh saksi Ir.Zainal Arifin menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) terhadap kedua proyek tersebut sehingga atas dasar SPMK tersebut maka pada tanggal 30 Maret 2009 oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja mengajukan permohonan permintaan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai proyek dan pada tanggal 3 April 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku kuasa bendaharawan Umum Pemko Binjai membayarkan uang muka untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.255.390.000,- kepada CV.Lancang Kuning dan terhadap uang muka tersebut diambil oleh saksi H.Sentot Prawira Dirja. - Bahwa setelah saksi H.Sentot Prawira Dirja menerima uang muka dari proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan,oleh terdakwa maupun saksi H.Sentot Prawira Dirja tidak mengerjakan kedua proyek tersebut serta tidak pernah melakukan pemeriksaan serta pengukuran ulang dilokasi proyek tersebut, seta tidak ada menanda tangani Berita Acara keadaan lapangan/ serah terima lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dari Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2008,malah sekitar bulan mei 2009 ketika proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan sedang dikerjakan oleh saksi Zainal Harun selaku tukang yang mendapat perintah dari Jumali (belum ditemukan keberadaannya) untuk mengerjakan proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan,oleh terdakwa menemui saksi Ir.Zainal Arifin selaku PPK proyek tersebut dan menanyakan kepadanya apakah sudah dapat dilakukan pembayaran termin terhadap kedua proyek tersebut.Setelah terdakwa mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Ir.Zainal Arifin,maka oleh saksi Ir.Zainal Arifin mempersiapkan segala administrasi untuk pengajuan termin terhadap kedua proyek tersebut termasuk pembuatan surat permohonan pembayaran termin yang seharusnya dibuat oleh CV.Prawira Jaya dan CV.Lancang Kuning,setelah seluruh administrasi selesai diproses oleh Bagian Keuangan pemko Binjai maka pada tanggal 29 Mei 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Pemko Binjai melakukan pembayaran termin I sampai termin ke III (70%) untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.374.660.000,- dan Binjai Selatan Rp. 374.572.000,- ...... saksi………….............
Rp.374.572.000,- kepada terdakwa,demikian pula pada tanggal 15 Juni 2009 terdakwa kembali menemui saksi Ir.Zainal Arifin
untuk menanyakan apakah sudah bisa
dilakukan pembayaran termin ke-IV (95%) terhadap proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.178.815.000,- serta pada tanggal 30 Juni 2009 dilakukan pembayaran termin ke-IV terhadap proyek Fasilitai Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman
Berbasis
Masyarakat
untuk
kecamatan
Binjai
Selatan
sebesar
Rp.178.773.000,- dan yang terakhir pada tanggal 17 Juli 2009 terdakwa mengajukan permintann pembayaran termin ke-V (100%) kepada saksi Ir.Zainal Arifin untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara dan Binjai Selatan dan oleh saksi Ir.Zainal Arifin memproses permintaan pembayaran tersebut sehingga pada tanggal 4 September 2009 oleh saksi Irwan Efendi selaku Kuasa Bendaharawan
Umum Daerah Kota Binjai
melakukan pembayaran termin ke-VI (100%) kepada terdakwa untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.42.575.000,- dan untuk Binjai Selatan Rp.42.565.000,- tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh pekerjaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dikerjakan 100%, hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 Bab-II Bagian D huruf (h) yang menyebutkan : butir 1 “Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi Teknis, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang” sehingga seluruh dana proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.851.500.000,- dan Binjai Selatan
sebesar
Rp.851.300.000,- telah diterima terdakwa meskipun pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak/bestek sebagaimana yang tertuang didalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Sumatera Utara Nomor : LHAI-4136/PW02/5/2010,tanggal : 26 Agustus 2010 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemko Binjai sebesar Rp.235.461.754,64,- dengan perincian untuk proyek Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar pemukiman Berbasis Masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara sebesar Rp.174.198.304,66 dan untuk kecamtan Binjai Selatan sebesar Rp.61.263.449,98,- . ----- PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAI MANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 3
jo PASAL 18
UNDANG-UNDANG REPUBLIK ................ saksi………….............
REPUBLIK INDONESIA DIRUBAH
DAN
NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH
DITAMBAH
DENGAN
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana ; --------------------------2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 September 2011, Nomor Register Perkara : PDS-01/BNJEI/Ft.1/09/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersama-sama melakukan
perbuatan
menyalahgunakan
Kewenangan
dengan
Tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara” sebagaimana diatur dimaksud dalam pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana ; ---------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara. ; ---------------------------3. Menyatakan Barang bukti : -----------------------------------------------------------------1. Kontrak (1set) Nomor : 602.1-31/SP/PPK/APBD/TARUKIM/2009 tgl.25 Maret 2009 ( Penyedia Barang / Jasa CV.Lancang Kuning ). 2. Kontrak ( 1 set ) Nomor : 602.1-30/SP/PPK/APBD/TARUKIM/2009 tanggal 25 Maret 2009 ( Penyedia Barang / Jasa CV.Prawira Jaya ). 3. 1(satu) set berkas administrasi/penawaran CV. Perwira jaya. 4. 1(satu) set berkas administrasi/penawaran CV. Lancing Kuning. 5. Harga Perkiraan sendiri (daftar harga bahan dan upah Dinas Tata Ruang dan pemukiman Kota binjai TA-2009. 6. 2(dua) set Buku Laporan Harian proyak fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Dikembalikan kepada Dinas Tarukim Pemko Binjai. 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD : 105 105.02 21 40 5 2) Tanggal 05 Januari 2009. 2. Jaminan uang muka Asuransi Puri Asih Nomor : 011040, tanggal 24 Maret 2009.
3. Surat Kuasa Haris Syahputra Nasution kepada Sentot Prawira Dirja tanggal 30 Maret 2009. 4. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.002428 TA-2009 4. Surat Penyediaan.... Tanggal 02 April 2009. saksi…………............. 5. Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00163/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009. 6. Surat Perintah Membayar (SPM) No.000119/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009. 7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000213 tanggal 06 April 2009. 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000213 tanggal 06 April 2009. 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000213 tanggal 06 April 2009. 10. Mohon pembayaran uang muka (30%) dari pekerjaan Borongan No.01/CV.LK/09, tanggal 30 Maret 2009. 11. Mohon pembayaran uang muka (30%) An.CV Lancang Kuning No.90017 tanggal 01 April 2009. 12. Berita Acara Pembayaran No.050-26/APBD/2009 ,tanggal 01 April 2009. 13. Tanda terima Rp.225.390.000,- untuk pembayaran uang muka dari pekerja Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 03 April 2009. 14. Surat Pencairan Dana (SP2D) No.002442/LS-BJ/2009,tanggal 28 Mei 2009. 15. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.003382 tanggal 07 Mei 2009. 16. Surat Perintah Membayar (SPM) No.000191 /LS-BJ/2009, tanggal13 Mei 2009. 17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000470 tanggal 13 mei 2009. 18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000470 tanggal 13 mei 2009. 19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000470 tanggal 13 mei 2009. 20. Mohon pembayaran Termin I-III (70%) dari pekerjaan Borongan No.02/CV.lk/2009, tanggal 04 Mei 2009. 21. Mohon Pembayaran Termin I-III(70%)An.Lancang Kuning No.900-57 tanggal 14 Mei 2009. 22. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.050-103/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009. 23. Berita acara pembayaran No.050-104/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009. 24. Tanda terima Rp.374.527.000,- untuk Pembayaran Termin I-III (70%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 29 Mei 2009.
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.003056/LS-BJ/2009 tanggal 30 Juni 2009. 26. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.004149 tanggal 29 26.Surat Penyediaan… Juni 2009. 27. Surat Perintah Membayar (SPM) No.000216/LS-BJ/2009 tanggal 30 Juni 2009. 28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000504 tanggal 30 Juni 2009. 29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000504 tanggal 30 Juni 2009. 30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000504 tanggal 30 Juni 2009. 31. Mohon Pembayaran termin I – IV No.08/CK.LK/2009 tanggal 25 Juni 2009.
(95%)
dari
Borongan
32. Mohon Pembayaran termin I – IV (95%) An.Lancang Kuning No.900/77, tanggal 30 Juni 2009. 33. Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan No.050-150/APBD/2009 tanggal 30 Juni 2009. 34. Berita Acara Pembayaran No.050-151/APBD/2009 tanggal 30 Juni 2009. 35. Berita Acara serah terima Pertama Pekerjaan No050-152/APBD/2009, tanggal 30 Juni 2009. 36. Tanda terima Rp.178.773.000,- untuk pembayaran Termin I – IV (95%) dari Pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 30 Juni 2009. 37. Surat Perintah pencairan Dana No.004225/LS-BJ/2009 tanggal 31 Agustus 2009. 38. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.004846 tanggal 05 Agustus 2009. 39. Surat Perintah Membayar (SPM) No.000256/LS-BJ) tanggal 10 Agustus 2009. 40. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000543 tanggal 10 Januari 2009. 41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000543 tanggal 10 Januari 2009. 42. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000543 tanggal 10 Januari 2009. 43. Mohon pembayaran termin V (5%) No.09/CV.LK/07/09 tanggal 17 Juli 2009
dari
pekerjaan
borongan
44. Mohon Pembayaran termin V (5%) An.CV.Lancang Kuning No.900-107 tanggal 20 Juli 2009.
45. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.050-240/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009. 46. Berita acara serah terima pekerjaan selesai No.050-242/APBD/2009 46. Berita Acara ......... tanggal 20 Juli 2009. saksi…………............. 47. Berita acara serah terima pekerjaan selesai No.050-242/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009. 48. Tanda terima Rp.42.565.000,- untuk Pembayaran Termin-V (5%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 04 September 2009. 49. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Puro Asih No.076281 tanggal 30 Mei 2009. 50. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) No.DPA SKPD : 1.05 105.02 21 39 5 2 tanggal 05 Januari 2009. 51. Jaminan uang muka Asuransi Puri Asih No.01 1040 tanggal 24 Maret 2009. 52. Mohon pembayaran uang muka (30%) dari pekerjaan borongan Nomor :01/CV.PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009. 53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.001630/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009. 54. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.002421 tanggal 02 April 2009. 55. Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2009 Nomor SPM :000118/LSBJ/2009 Tanggal 03 April 2009. 56. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009 57. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009 58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009 59. Mohon pembayaran uang muka (30%) An.CV.PRAWIRA JAYA nomor : 900-18 tanggal 01 April 2009. 60. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-27/APBD/2009 tanggal 01 April 2009. 61. Tanda terima uang muka Rp.255.450.000,- dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 03 April 2009. 62. Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No.002443/LS-BJ/2009 tanggal 28 Mei 2009. 63. Surat Penyedia Anggaran Belanja Daerah Nomor : 003348, tanggal 07 Mei 2009.
64. Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2009 No.SPM : 000192/LS-BJ/2009 tanggal 13 Mei 2009. 65. Surat Permintaan pembayaran (SPP-1) No.000471 tanggal 13 Mei 2009 65. Surat Permintaan.. 66. Surat Permintaan pembayaran (SPP-2) No.000471 tanggal 13 Mei 2009 67. Surat Permintaan pembayaran (SPP-3) No.000471 tanggal 13 Mei 2009 68. Tanda terima untuk pembayaran termin I – II (70%) Rp.374.666.000,- dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 29 Mei 2009. 69. Surat mohon Pembayaran Termin No.02/CV-PJ/2009 tanggal 04 Mei 2009. 70. Permohonan Pembayaran Termin I – III (70%) An.CV.Prawira Jaya Nomor : 900-85 tanggal 14 Mei 2009. 71. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Mei 2009.
Nomor : 050/105/APBD/2009
72. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-106/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009. 73. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002996/LS-BJ/2009, tanggal 25 Juni 2009. 74. Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 004060 tanggal 25 Juni 2009. 75. Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 000214/LS-BJ/2009 tanggal 25 Juni 2009. 76. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000502 tanggal 25 Juni 2009 77. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000502 tanggal 25 Juni 2009 78. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000502 tanggal 25 Juni 2009 79. Mohon Pembayaran Termin I- IV(95%) Nomor :04/CV.PJ/2009 tanggal 15 Juni 2009. 80. Mohon Pembayaran Termin I- IV(95%) an.CV.Prawira Jaya Nomor : 90076 tanggal 25 Juni 2009. 81. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-148/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009. 82. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050-147/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009. 83. Berita Acara Serah terima Pertama 149/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009.
Pekerjaan
Nomor
:
050-
84. Tanda terima Perintah Kota Binjai Termin I – IV (95%) Rp.178.815.000 tanggal 25 Juni 2009.
85. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004237/LS-BJ/2009 tanggal 31 Aguatus 2009. 86. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 004845 tanggal 05 Agustus 2009. 86. Surat Penyediaan... saksi…………............. 87. Surat Perintah membayar (SPM ) Nomor : 000255/LS-BJ/2009 tanggal 10 Agustus 2009. 88. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 1) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009. 89. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 2) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009. 90. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 3) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009. 91. Mohon pembayaran termin V (5%) dari pekerjaan Borongan Nomor : 18/CV.PJ/07/09,tanggal 17 Juli 2009. 92. Mohon pembayaran Termin V (5%) An.CV,Prawira Jaya Nomor : 900-110 tanggal 20 Juni 2009. 93. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050-249/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009. 94. Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan Nomor : 050-250/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009. 95. Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan Nomor : 050-251/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009. 96. Tanda terima Kota Binjai Rp.42.575.000,- untuk Pembayaran Termin V (5%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 4 September 2009. 97. Jaminan Pemeliharaan Asuransi Puri Asih Nomor :076279 tanggal 30 Mei 2009. Dikembalikan kepada Dinas Aset dan Keuangan Daerah Pemko Binjai. 4. Menetapkan jika ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---------3. Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2011 Nomor : 06/Pid.SUS-K/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan ............ saksi………….............
3. Menyatakan Terdakwa HARIS SYAHPUTRA NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama “; 4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 7. Menyatakan barang bukti berupa : 1. Kontrak (1set) Nomor : 602.1-31/SP/PPK/APBD/TARUKIM/2009 tgl.25 Maret 2009 ( Penyedia Barang / Jasa CV.Lancang Kuning ). 2.
Kontrak ( 1 set ) Nomor : 602.1-30/SP/PPK/APBD/TARUKIM/2009 tanggal 25 Maret 2009 ( Penyedia Barang / Jasa CV.Prawira Jaya ).
3.
1(satu) set berkas administrasi/penawaran CV. Perwira jaya.
4.
1(satu) set berkas administrasi/penawaran CV. Lancing Kuning.
5.
Harga Perkiraan sendiri (daftar harga bahan dan upah Dinas Tata Ruang dan pemukiman Kota binjai TA-2009.
6.
2(dua) set Buku Laporan Harian proyak fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis masyarakat untuk kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.
Dikembalikan kepada Dinas Tarukim Binjai, sedangkan foto copy barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. 1.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD : 105 105.02 21 40 5 2) Tanggal 05 Januari 2009.
2.
Jaminan uang muka Asuransi Puri Asih Nomor : 011040, tanggal 24 Maret 2009.
3.
Surat Kuasa Haris Syahputra Nasution kepada Sentot Prawira Dirja tanggal 30 Maret 2009.
4.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.002428 TA-2009 Tanggal 02 April 2009.
5. Surat Pencairan ...... saksi………….............
5.
Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00163/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009.
6.
Surat Perintah Membayar (SPM) No.000119/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009.
7.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000213 tanggal 06 April 2009.
8.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000213 tanggal 06 April 2009.
9.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000213 tanggal 06 April 2009.
10.
Mohon pembayaran uang muka (30%) dari pekerjaan Borongan No.01/CV.LK/09, tanggal 30 Maret 2009.
11.
Mohon pembayaran uang muka (30%) An.CV Lancang Kuning No.90017 tanggal 01 April 2009.
12.
Berita Acara Pembayaran No.050-26/APBD/2009 ,tanggal 01 April 2009.
13.
Tanda terima Rp.225.390.000,- untuk pembayaran uang muka dari pekerja Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 03 April 2009.
14.
Surat Pencairan Dana (SP2D) No.002442/LS-BJ/2009,tanggal 28 Mei 2009.
15.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.003382 tanggal 07 Mei 2009.
16.
Surat Perintah Membayar (SPM) No.000191 /LS-BJ/2009, tanggal13 Mei 2009.
17.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000470 tanggal 13 mei 2009.
18.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000470 tanggal 13 mei 2009.
19.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000470 tanggal 13 mei 2009.
20.
Mohon pembayaran Termin I-III (70%) dari pekerjaan Borongan No.02/CV.lk/2009, tanggal 04 Mei 2009.
21.
Mohon Pembayaran Termin I-III(70%)An.Lancang Kuning No.900-57 tanggal 14 Mei 2009.
22.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.050-103/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009.
23.
Berita acara pembayaran No.050-104/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009.
24.
Tanda terima Rp.374.527.000,- untuk Pembayaran Termin I-III (70%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 29 Mei 2009.
25.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.003056/LS-BJ/2009 tanggal 30 Juni 2009.
26.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.004149 tanggal 29 Juni 2009. 27. Surat Perintah ....... saksi………….............
27.
Surat Perintah Membayar (SPM) No.000216/LS-BJ/2009 tanggal 30 Juni 2009.
28.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000504 tanggal 30 Juni 2009.
29.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000504 tanggal 30 Juni 2009.
30.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000504 tanggal 30 Juni 2009.
31.
Mohon Pembayaran termin I – IV No.08/CK.LK/2009 tanggal 25 Juni 2009.
32.
Mohon Pembayaran termin I – IV (95%) An.Lancang Kuning No.900/77, tanggal 30 Juni 2009.
33.
Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan No.050-150/APBD/2009 tanggal 30 Juni 2009.
34.
Berita Acara Pembayaran No.050-151/APBD/2009 tanggal 30 Juni 2009.
35.
Berita Acara serah terima Pertama Pekerjaan No050-152/APBD/2009, tanggal 30 Juni 2009.
36.
Tanda terima Rp.178.773.000,- untuk pembayaran Termin I – IV (95%) dari Pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 30 Juni 2009.
37.
Surat Perintah pencairan Dana No.004225/LS-BJ/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
38.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.004846 tanggal 05 Agustus 2009.
39.
Surat Perintah Membayar (SPM) No.000256/LS-BJ) tanggal 10 Agustus 2009.
40.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000543 tanggal 10 Januari 2009.
41.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000543 tanggal 10 Januari 2009.
42.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000543 tanggal 10 Januari 2009.
43.
Mohon pembayaran termin V (5%) No.09/CV.LK/07/09 tanggal 17 Juli 2009
44.
Mohon Pembayaran termin V (5%) An.CV.Lancang Kuning No.900-107 tanggal 20 Juli 2009.
45.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.050-240/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
46.
Berita acara serah terima pekerjaan selesai No.050-242/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
(95%)
dari
dari
pekerjaan
Borongan
borongan
47. Berita Acara ......... saksi………….............
47.
Berita acara serah terima pekerjaan selesai No.050-242/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
48.
Tanda terima Rp.42.565.000,- untuk Pembayaran Termin-V (5%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Selatan tanggal 04 September 2009.
49.
Jaminan Pemeliharaan Asuransi Puro Asih No.076281 tanggal 30 Mei 2009.
50.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) No.DPA SKPD : 1.05 105.02 21 39 5 2 tanggal 05 Januari 2009.
51.
Jaminan uang muka Asuransi Puri Asih No.01 1040 tanggal 24 Maret 2009.
52.
Mohon pembayaran uang muka (30%) dari pekerjaan borongan Nomor :01/CV.PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009.
53.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.001630/LS-BJ/2009 tanggal 03 April 2009.
54.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No.002421 tanggal 02 April 2009.
55.
Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2009 Nomor SPM :000118/LSBJ/2009 Tanggal 03 April 2009.
56.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009
57.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009
58.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor : 000212 tanggal 06 April 2009
59.
Mohon pembayaran uang muka (30%) An.CV.PRAWIRA JAYA nomor : 900-18 tanggal 01 April 2009.
60.
Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-27/APBD/2009 tanggal 01 April 2009.
61.
Tanda terima uang muka Rp.255.450.000,- dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 03 April 2009.
62.
Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No.002443/LS-BJ/2009 tanggal 28 Mei 2009.
63.
Surat Penyedia Anggaran Belanja Daerah Nomor : 003348, tanggal 07 Mei 2009.
64.
Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2009 No.SPM : 000192/LS-BJ/2009 tanggal 13 Mei 2009.
65.
Surat Permintaan pembayaran (SPP-1) No.000471 tanggal 13 Mei 2009
66. Surat Permintaan... saksi………….............
66.
Surat Permintaan pembayaran (SPP-2) No.000471 tanggal 13 Mei 2009
67.
Surat Permintaan pembayaran (SPP-3) No.000471 tanggal 13 Mei 2009
68.
Tanda terima untuk pembayaran termin I – II (70%) Rp.374.666.000,- dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 29 Mei 2009.
69.
Surat mohon Pembayaran Termin No.02/CV-PJ/2009 tanggal 04 Mei 2009.
70.
Permohonan Pembayaran Termin I – III (70%) An.CV.Prawira Jaya Nomor : 900-85 tanggal 14 Mei 2009.
71.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 14 Mei 2009.
72.
Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-106/APBD/2009 tanggal 14 Mei 2009.
73.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 002996/LS-BJ/2009, tanggal 25 Juni 2009.
74.
Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 004060 tanggal 25 Juni 2009.
75.
Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 000214/LS-BJ/2009 tanggal 25 Juni 2009.
76.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.000502 tanggal 25 Juni 2009
77.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.000502 tanggal 25 Juni 2009
78.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.000502 tanggal 25 Juni 2009
79.
Mohon Pembayaran Termin I- IV(95%) Nomor :04/CV.PJ/2009 tanggal 15 Juni 2009.
80.
Mohon Pembayaran Termin I- IV(95%) an.CV.Prawira Jaya Nomor : 90076 tanggal 25 Juni 2009.
81.
Berita Acara Pembayaran Nomor : 050-148/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009.
82.
Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050-147/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009.
83.
Berita Acara Serah terima Pertama 149/APBD/2009 tanggal 25 Juni 2009.
84.
Tanda terima Perintah Kota Binjai Termin I – IV (95%) Rp.178.815.000 tanggal 25 Juni 2009.
85.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004237/LS-BJ/2009 tanggal 31 Aguatus 2009.
86.
Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 004845 tanggal 05 Agustus 2009.
Nomor : 050/105/APBD/2009
Pekerjaan
Nomor
:
050-
87. Surat Perintah ....... saksi………….............
87.
Surat Perintah membayar (SPM ) Nomor : 000255/LS-BJ/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
88.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP 1) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009.
89.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP 2) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009.
90.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP 3) Nomor : 000542 tanggal 10 Agustus 2009.
91.
Mohon pembayaran termin V (5%) dari pekerjaan Borongan Nomor : 18/CV.PJ/07/09,tanggal 17 Juli 2009.
92.
Mohon pembayaran Termin V (5%) An.CV,Prawira Jaya Nomor : 900-110 tanggal 20 Juni 2009.
93.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050-249/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
94.
Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan Nomor : 050-250/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
95.
Berita Acara Serah Terima kedua pekerjaan Nomor : 050-251/APBD/2009 tanggal 20 Juli 2009.
96.
Tanda terima Kota Binjai Rp.42.575.000,- untuk Pembayaran Termin V (5%) dari pekerjaan Fasilitas Prasarana dan sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat untuk Kecamatan Binjai Utara tanggal 4 September 2009.
97.
Jaminan Pemeliharaan Asuransi Puri Asih Nomor :076279 tanggal 30 Mei 2009.
Dikembalikan kepada Pemerintahan Kota
Binjai, sedangkan foto copy
barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. 8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tipikor (PN-Medan) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 04 Oktober 2011, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2011; ------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2011, Nomor : W2.U1/14.158/Pid.Sus.K.01.10/X/2011 ; --------------------------------------------------
-- Menimbang, ............ Permintaan
----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 September 2011 Nomor : 06/Pid.SUS.K/2011/PN.MDN, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; --------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditingkat Banding (pada Pengadilan Tinggi Medan) memeriksa dan meneliti, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama (Pengadilan Negeri Medan), oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama sudah lengkap sehingga kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan, apa lagi Terdakwa sebagai Direktur CV. Lancang Kuningpelaksanaan Perusahaan CV. Lancang Kuning dipercayakan kepada Sentot Prawira Dirja bahkan tanda tangan Terdakwa dipalsukan oleh Sentot Prawira Dirja, Terdakwa tidak Protes, sehingga perbuatan Sentot Prawira Dirja disetujui oleh Terdakwa, Selain itu Terdakwa selaku Direktur CV. Lancang Kuning yang memenangkan tender tidak pernah melihat proyek, seharusnya Terdakwa mengetahui jalannya proyek, apakah sudah sesuai dengan Bestek atau tidak, tindakan Terdakwa demikian tidak dapat dibenarkan menurut Hukum ; ------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali penyebutan hukuman pengganti denda perlu dirubah dari penjara menjadi kurungan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal
tertanggal 27 September 2011 Nomor : 06/Pid.Sus.K/2011/PN-MDN, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sebatas tentang penyebutan hukuman pengganti denda, dan menguatkan putusan selebihnya ; ------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; ------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; ----------------------------------------------------------- Mengingat terutama Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang N0 : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----------------------------------MENGADILI ----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -------------------- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Tanggal 27 September 2011, Nomor : 06/Pid.Sus.K/ 2011/PNMDN, yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai penyebutan hukuman pengganti denda dari penjara menjadi kurungan dan menguatkan putusan selebihnya ; --------------------------------------------------------------------------------------- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah ) ; --------------------------------------------------------------------------------------Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : S E L A S A tanggal 29 Nopember 2011 oleh kami : DJOKO SEDIONO, SH. MH Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, dan ROSMALINA SITORUS, SH. MH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 19/PID.SUS/2011/PT.MDN, masing-masing Hakim Tipikor (Ad Hoc) pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis
Serta
serta K H A I R U L, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-
HAKIM HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn
DJOKO SEDIONO, SH. MH
TTD
ROSMALINA SITORUS, SH. MH PANITERA PENGGANTI, TTD K H A I R U L, SH
Untuk salinan sesuai dengan aslinya WAKIL PANITERA
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 19610901 198303 1 004.-
