PUTUSAN Nomor : 378/PDT/2014/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
MARTUA SIMANJUNTAK, SH, Laki-laki, Pensiunan Pegawai PT. BANK NEGARA
INDONESIA
(
Persero
)
Tbk,
bertempat tinggal di Jalan Kemiri II Tanjung Bunga III No. 28 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MARUDUT SIMANJUNTAK, SH, MH,
MBA
Keduanya
Dan
DEBY
Advocad
DAMAYANTI,
pada
Kantor
SH.,
Hukum
Simanjuntak – Martono dan Rekan, beralamat dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan,
Berdasarkan
tertanggal
26
disebut
Surat
November
sebagai
Kuasa
2012,
Khusus
selanjutnya
PEMBANDING
semula
PENGGUGAT; Lawan
1. BADAN
PENGURUS
KOPERASI
SWADHARMA
MEDAN,
berkedudukan dan berkantor Jl.Pemuda No.12 Medan Gedung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Lantai I - Medan, selanjutnya disebut
sebagai
TERBANDING
I
semula
TERGUGAT I;
2. BAJATULO LAIA, Laki-laki, Lahir di Balohili Gomo, Tanggal 10 Desember
1971,
Dahulu
beralamat
dan
bertempat tinggal di Medan Kel. Paya Pasir Gg. Pinang 03 Kec. Medan Marelan, Pemegang Kartu
Tanda
Penduduk
nomor
:
-2-
127112121710005, saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca, surat gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan di bawah Nomor 696/Pdt.G/
2012/PN.Mdn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah pensiunan pegawai PT.Bank Negera Indonesia selanjutnya disingkat dengan BNI pada tahun 2002, dan saat ini Penggugat berprofesi sebagai Notaris/PPAT di kota Medan ;
2. Bahwa Penggugat sebagai seorang yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT banyak mengenal dan dikenal orang sebagai rekanan Penggugat. salah satu dari rekanan Penggugat adalah Tergugat-2;
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2009 Tergugat-2 datang ke kantor Penggugat memohon bantuan kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat membantu Tergugat-2
mencarikan
sumber dana
sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan diperuntukan untuk kegiatan usaha Property dari Tergugat-2 ;
4. Bahwa atas dasar permintaan dari Tergugat-2 kepada Penggugat maka Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat-2 tentang jaminan hutang dan tanggung jawab pembayaran jika ada pihak ketiga yang bersedia memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat-2, atas dasar pertanyaan dari Penggugat kepada Tergugat-2, maka Tergugat-2 menyatakan memiliki jaminan hutang berupa surat tanah Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.32 tanggal 18 Juni 2009, yang saat itu sedang dalan pengurusan peningkatan hak menjadi hak milik pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan oleh Penggugat sebagai Notaris/PPAT, sedangkan terhadap pembayaran hutang tersebut Tergugat-2 berjanji akan melakukan pembayaran hutang hingga lunas ;
5. Bahwa atas penjelasan Tergugat-2 kepada Penggugat, maka Penggugat menghubungi pengurus Koperasi karyawan dan pensiunan PT.BNI karena
-3-
Penggugat adalah merupakan anggota salah satu unsur anggota koperasi karyawan/pensiunan PT.BNI yang bernama Koperasi Swadharma Medan;
6. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan maksud dan tujuan dari Penggugat kepada Tergugat-1, maka Tergugat-1 bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat-2 atas nama Penggugat dengan jaminan surat tanah Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.32 tanggal 18 Juni 2009 atas nama Tergugat-2 dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan secara bersama-sama kelokasi yang akan dibiayai pinjaman tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2009 antara Penggugat dan Tergugat-1 melakukan perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit nomor : KSM/09/KRD/2009 dan pada tanggal 17 Maret 2010 dilakukan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat-1 sebagaimana dimaksud perjanjian kredit nomor : KSM/15/KRD/2010
8. Bahwa terhadap pinjaman kredit atas nama Penggugat diserahkan jaminan berupa surat tanah atas nama Tergugat-2 berupa Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.32 tanggal 18 Juni 2009 ;
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010 antara Tergugat-1 dan Terugat-2 telah melakukan pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta No.96 dan Akta Surat Kuasa No.97 dari Tergugat-2 kepada Tergugat-1 untuk menjual dan menyerahkan hak atas sebidang tanah seluas 1.111 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau;
10. Bahwa setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau atas nama Tergugat-2, maka pada tanggal 27 Januari 2010 Penggugat menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau atas nama Tergugat-2 kepada Tergugat-1 sebagai jaminan hutang atas nama Penggugat karena yang mempergunakan seluruh pinjaman atau kredit tersebut adalah Tergugat-2 dan diketahui oleh Tergugat-1;
11. Bahwa terhadap hutang Tergugat-2 terhadap Tergugat-1, Tergugat-2 pada tanggal 6 September 2009 bersama-sama dengan istri Tergugat-2 atas nama Yaniaty Laia membuat surat pernyataan dihadapan Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Tergugat-2 mempergunakan seluruh uang pinjaman dari Tergugat-1 walaupun perjanjian kredit atas nama Penggugat, dan Tergugat-2 bersedia serta tidak keberatan jaminan hutang untuk dijual dan hasilnya seluruhnya untuk melunasi hutang atas nama Penggugat yang ada pada Tergugat-1 ;
-4-
12. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2010 tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, Tergugat-1 menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau
kepada Tergugat-2 yang dipergunakan sebagai jaminan hutang
Tergugat-2 dengan maksud agar dilakukannya pemecahan atas Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau , hal ini diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat-2 memohon bantuan Penggugat agar melakukan pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
13. Bahwa Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat-2 mengapa jaminan hutang Tergugat-2 dapat diserahkan Tergugat-1 kepada Tergugat-2 tanpa seijin Penggugat, atas hal tersebut Tergugat-2 menyatakan telah memberikan jaminan pengganti kepada Tergugat-1 ;
14. Bahwa oleh karena pemecahan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau tidak dapat dilanjutkan karena alasan teknis maka Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau dikembalikan langsung oleh Pihak BPN (Petugas yang mengurusnya) kepada Tergugat-2 pada tanggal 28 April 2010 dan meminta kepada Tergugat-2 agar segera mengembalikan Asli Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau kepada Tergugat-1 ;
15. Bahwa Tergugat-2 hanya pernah satu kali melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada Tergugat-1 sedangkan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau tidak pernah diserahkan oleh Tergugat-2 kepada Tergugat-1, hal ini diketahui oleh Penggugat dari Tergugat-1 berdasarkan informasi dan keterangan lisan yang disampaikan Tergugat-1 kepada Penggugat ;
16. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2011 diadakan pertemuan antara pengurus Koperasi Swadharma Medan dengan dihadiri Ketua Pengawas berkesimpulan beberapa point salah satunya adalah meminta agar Penggugat membicarakan perihal hutang Tergugat-2 dan Penggugat meminta agar Sertifikat Hak Milik atas nama Bajatulo Laia yang telah diserahkan kepada Koperasi Swadharma Medan sebagai jaminan agar dikembalikan kepada Penggugat sebagai sumber/dasar mencari dana dari pihak ketiga untuk melunasi hutang kepada Koperasi Swadharma ;
17. Bahwa tanpa ijin ataupun kuasa dari Penggugat Tergugat-1 telah melakukan pendebetan terhadap rekening Penggugat Nomor Rekening 0153641881 atas nama Penggugat sejak Agustus 2012 hingga saat gugatan ini yang masingmasing setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
-5-
18. Bahwa terhadap tindakan Tergugat-1 dengan melakukan pendebetan atas rekening
Penggugat
nomor
rekening
0153641881,
Penggugat
mempertanyakan kepada Tergugat-1 alasan pendebetan tersebut, dan oleh Tergugat-1 memberikan alasan dilakukannya pendebetan atas rekening Penggugat adalah sebagai pembayaran hutang atas nama Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang belum dibayaran oleh Penggugat kepada Tergugat-1 ;
19. Bahwa adanya perbuatan Tergugat-1 melakukan pendebetan rekening Penggugat setiap bulannya sejak
bulan Agustus 2012 dan penyerahan
Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau atas nama Tergugat-2 kepada Tergugat-2 sebagai jaminan hutang atas nama Penggugat kepada Tergugat-2 dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
20. Bahwa untuk menguatkan kepemilikan sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau oleh Tergugat-1, maka Tergugat-1 juga telah diberikan Akta Surat Kuasa No.97 oleh Tergugat-2 untuk menjaminkan/mengagunkan,
menjual,
memecahkan sertifikat,
menerima
uang,
mengurus,
memindahkan atau mengalihkan hak dan balik nama bagi dirinya sendiri maupun pihak lain yang di tunjuk atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.5686/Rengas pulau atas nama Tergugat-2 ;
21. Bahwa berdasarkan kedua Akta tersebut ( Akta No.96 dan Akta No.97) maka Tergugat-1 diberikan hak serta kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum atas tanah bersertifikat Hak Milik No.5686/Rengas pulau baik untuk menjual maupun memindahkan ataupun mengalihkan hak dan membalik namakan atas nama dirinya sendiri;
22. Bahwa oleh karena Tergugat-1 telah diberikan hak berdasarkan Akta 96 dan Akta No.97 maka perbuatan Tergugat-1 melakukan pendebetan atas rekening Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 4 unsur yaitu : a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku b. Adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain c. Melanggar kaidah tata susila d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;
-6-
24. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.96 tanggal 26 Januari 2010 Tergugat-1 merupakan pemilik yang berhak atas sebidang tanah seluas 1.111 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5686/Rengas Pulau yang tercatat atas nama Tergugat-2 ;
25. Bahwa perbuatan Tergugat-1 dalam melakukan pendebetan atas rekening Penggugat haruslah dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Tergugat-1 akan tetapi pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat-1 atas rekening Penggugat tidak didasarkan pada surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat ;
26. Bahwa Tergugat-1 sebagai pemegang hak jaminan hutang berupa Sertifikat Hak milik No.5686/Rengas Pulau atas nama Tergugat-2 yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat-1, Tergugat-1 berkewajiban menjaga jaminan hutang tersebut dan tidak meyerahkannya kepada pihak lain termasuk Tergugat-2 sebelum hutang dapat dilunasi oleh Tergugat-2 akan tetapi tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat Tergugat-1 menyerahkan jaminan hutang tersebut kepada Tergugat-2 ;
27. Bahwa perbuatan Tergugat-2 yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat-1 adalah bentuk perbuatan melawan hukum sebab berdasarkan surat pernyataan yang diperbuat oleh Tergugat-2 dihadapan Penggugat
tanggal
8
September
2009
Tergugat-2
adalah
yang
mempergunakan uang pinjaman dari Tergugat-1 sehingga oleh karenanya Tergugat-2 berkewajiban secara hukum melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat-1 ;
28. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, Penggugat telah mengalami kerugian materil yang saat ini diperhitungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian inmateril yang tidak dapat dinilai dengan uang karena sebagai seorang Notaris/PPAT, Penggugat telah kehilangan nama baik terutama dalam lingkungan PT.BANK NEGARA INDONESIA dimana Penggugat dipercayakan sebagai rekanan Notaris pada bank tersebut, oleh karena itu agar gugatan ini memiliki nilai materil maka kerugian akibat perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah)
29. Bahwa pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat-1 atas rekening Penggugat terhadap gaji pensiun yang diterima Penggugat sebagai pensiunan pegawai PT.BNI adalah tidak manusiawi sehingga oleh karenanya pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat-1 haruslah dihentikan ;
-7-
Berdasarkan urian – uraian sebagai mana tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Tergugat-1 dan Tergugat-2 dalam persidangan dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : I.
DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi penggugat; 2. Memerintahkan Tergugat-1 untuk menghentikan pendebetan rekening 0153641881 atas nama Penggugat pada Bank BNI terhadap gaji pensiun penggugat walaupun ada upaya hukum dari Tergugat-1 maupun Tergugat2;
II.
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengikatan Jual Beli No.96 dan Akta Surat Kuasa No.97 masing masing tanggal 26 Januari 2010 yang diperbuat dihadapan Martua Simanjuntak,SH Notaris di Medan; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 melakukan pendebetan atas rekening nomor 0153641881 atas nama Penggugat terhadap gaji pensiun Penggugat serta
perbuatan
Tergugat-1
menyerahkan
Setifikat
Hak
Milik
No.5686/Rengas Pulau kepada Tergugat-2 adalah Perbuatan Melawan Hukum; 4. Memerintahakan Tergugat-1 untuk melaksanakan Akta Pengikatan Jual Beli No.96 dan Akta Surat Kuasa No. 97 untuk pelunasan hutang Tergugat-2 atas nama Penggugat; 5. Menghukum Tergugat-1 membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah); 7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).
Membaca jawaban dari Tergugat I sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Gugatan Penggugat Obscuur Libel : -
bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu tentang dasar-dasar/hal-hal apa yang didalilkannya (Een
-8-
Duidelijk En Bepaalde Conclusie), dan pada gilirannya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gelap, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel). Secara hukum gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring) ; -
bahwa selanjutnya posita dan petitum gugatan tentang tuntutan kerugian materil dan immaterial sangat tidak jelas asal muasal dan perinciannya, angka-angka atau jumlah uang yang tertera dalam gugatan muncul seperti disulap dan terjelma begitu saja (Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983), dengan demikian gugatan Penggugat Obscuur Libel;
-
bahwa demikian pula tentang alamat Tergugat II ternyata telah keliru dalam gugatan, karena alamat Tergugat II saat ini yang benar adalah di Jl. Titi Pahlawan No. 10 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, hal ini sudah disampaikan secara resmi oleh Tergugat I di Persidangan, padahal kehadiran Tergugat II sangat urgen dalam perkara ini guna membuat jelas tentang kedudukan perkaranya ;
-
bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya (Obscuur Libel) gugatan Penggugat, pada gilirannya akan merugikan Tergugat I dalam hal pembelaan diri maupun pembuktian serta melanggar ketertiban & kepentingan beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), sehingga gugatan yang demikian sebagai katagori gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring) ; Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, ternyata gugatan
Penggugat tidak memenuhi syarat formil & materil atau telah bertentangan dengan ketertiban & kepentingan beracara, sehingga gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan : “Gugatan Yang Tidak Sempurna Menurut Ketentuan Hukum Acara Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima” ; I.
DALAM POKOK PERKARA : Bahwa segala apa yang Tergugat I paparkan dalam uraian eksepsi tersebut
di atas, sepanjang relevan mendukung dalil jawaban pokok perkara, mohon kiranya --- Mutatis Mutandis --- dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian di bawah ini :
-9-
1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali halhal yang secara tegas sebagaimana terurai di berikut ini ; 2. Bahwa Penggugat (Debitur) ada berhutang/meminjam sejumlah uang secara kredit kepada Tergugat I (Kreditur) sebagaimana dapat dibuktikan dari Perjanjian Kredit yang diperbuat antara Penggugat dengan Tergugat I : a. Nomor : KSM/09/KRD/2009 tanggal 09 September 2009 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan s/d tanggal 09 Nopember 2009 ; b. Nomor : KSM/10/KRD/2009 tanggal 15 September 2009 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan s/d tanggal 15 Nopember 2009 ; c. Nomor : KSM/15/KRD/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan s/d tanggal 17 Maret 2010 ; 3. Bahwa sebagai jaminan Penggugat dalam membayar lunas hutangnya kepada Tergugat I, Penggugat dengan persetujuan Tergugat II telah menyerahkan jaminan berupa tanah sebagaimana terurai dalam akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 tanggal 18 Juni 2009 yang selanjutnya disebut “tanah Sertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau” tercatat atas nama BAJATULO LAIA (Tergugat II), sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat-lah selaku pihak yang berhutang dan bertanggung jawab kepada Tergugat I ; 4. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Tergugat I, sehingga sesungguhnya Penggugat-lah yang justru telah mencederai/ingkar terhadap apa-apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dimaksud ; 5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang diperbuat/ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal 29 Maret 2010, Tergugat II telah menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat II telah disuruh oleh Penggugat untuk meminjam “Sertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau” dari AMIRUDDIN KARSONO (oknum Bendahara Koperasi Swadharma Medan) dengan alasan untuk diajukan oleh Penggugat cek bersih & pemecahan Sertifikat menjadi 11 (sebelas) Sertifikat kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, dan Tergugat II telah menyerahkan “Sertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau” kepada Penggugat sesuai dengan bukti Tanda Terima Dokumen dari Penggugat tertanggal 01 April 2010, bahkan lebih dari itu justru
- 10 -
Penggugat juga sangat mengetahui bahwa dalam konteks ini tidak ada jaminan pengganti yang diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I, dan kenyataannya pula pemecahan Sertifikat tersebut tidak jadi, dengan demikian Penggugat dalam hal ini mengetahui dan menyetujui proses peminjaman Sertifikat dari AMIRUDDIN KARSONO (oknum Bendahara Koperasi Swadharma Medan) kepada Tergugat II ; 6. Bahwa kemudian tanpa seizin/persetujuan Tergugat I, “Sertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau” incasu diserahkan Tergugat II (dengan bersamasama/peran-serta Penggugat) kepada Bank Bukopin Jl. S. Parman – Medan sebagai jaminan hutang/kredit Tergugat II, sehingga dengan uraian fakta-fakta
tersebut
menjadi
tampak
jelas
dan
terang
benderang
bahwasanya Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II menjadi iktikad tidak baik (Niet Kwarder Trou) yang pada gilirannya telah merugikan Tergugat
I,
bahkan
peristiwanya
cenderung
berdimensi
pidana
“Penggelapan Dokumen Jaminan” disamping “Onrechtmatigedaad & Wanprestasi” ; 7. Bahwa pendebetan yang dilaksanakan Tergugat I terhadap rekening Penggugat Nomor 0153641881 adalah berdasarkan hak & kewenangan yang diberikan/dilahirkan dari Perjanjian Kredit serta dokumen kredit lainnya yang masih berkaitan dengan hutang/kredit Penggugat kepada Tergugat I karena telah tampak jelas bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam membayar hutangnya sehingga pada gilirannya telah merugikan Tergugat I ; 8. Bahwa akta Pengikatan Jual Beli No. 96 dan akta Surat Kuasa No. 97 incasu ternyata juga merupakan bagian dokumen kredit yang dipinjam Penggugat & Tergugat II bersamaan dengan peminjaman Sertifikat Hak Milik No. 5686/Rengas Pulau tersebut di atas yang hingga saat ini keseluruhan dokumen tersebut belum dikembalikan Penggugat & Tergugat II kepada Tergugat I, dan lagi pula dengan akta Pengikatan Jual Beli No. 96 dan akta Surat Kuasa No. 97 saja tidaklah lantas secara serta-merta dapat menghilangkan hak & kewenangan Tergugat I untuk mendebet rekening Penggugat, oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini belum melunasi hutangnya kepada Tergugat I padahal Penggugat telah menikmati uang pinjaman kreditnya, bahkan lebih dari itu Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II mempunyai iktikad tidak baik terhadap jaminan kredit incasu, sehingga dengan demikian tindakan mendebet rekening Penggugat tersebut adalah sah secara hukum ;
- 11 -
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi jelas bahwasanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, bahkan justru sebaliknya Wanprestasi
Penggugat serta
bersama-sama melakukan
Tergugat
Perbuatan
II-lah
yang
Melawan
telah hukum
(Onrechtmatigedaad) terhadap Tergugat I sehingga Tergugat I telah mengalami kerugian, oleh karenanya gugatan Penggugat setentan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) harus ditolah atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring) ; 10. Bahwa pada azasnya “Seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (Obligation) dalam perjanjian” (Non Adimpleti Contractus), sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus digugurkan/disingkirkan atau ditolah atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring), dengan alasan karena justru Penggugat-lah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumNya atas Perjanjian Kredit incasu ; 11. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang kerugian materil dan immaterial tidak jelas asal-muasal serta tidak ada pula dasar hukumnya, atau dengan kata lain oleh karena gugatan Penggugat incasu terlalu mengada-ada (Absurd), sehingga tuntutan sejumlah uang tersebut harus ditolah seluruhnya ;
Membaca,
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI ; 1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA ; 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos-omgkos yang timbul didalam perkara ini sejumlah Rp. 1.676.000,- ( satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );
Membaca, Akte Banding nomor : 205/2013 yang dibuat oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
- 12 -
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Januari 2014; Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 3 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Januari 2014; Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 Februari 2014, tanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 17 Februari 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013 dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Putusan judex factie tidak memuat dasar alasan hukum yang jelas dan rinci.
- 13 -
-
Bahwa setiap putusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sesuatu perkara haruslah menganut azas yang ditegaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 sebagai perubahan atas pasal 18 UU No. 14 tahun 1970, yang pada pokoknya mewajibkan Majelis Hakim memuat dasar alasan yang jelas dan rinci yang bertitik tolak pada pasal pasal tertentu peraturan perundangundangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum;
-
Bahwa alasan Majelis Hakim yang menyatakan, pelaksanaan atas akta otentik No. 96 dan No. 97 adalah wewenang dari Tergugat I, adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar pada hukum, sebab dari fakta hukum, atas objek jaminan hutang Terbanding II/ Tergugat II dituangkan dan ditegaskan dalam akta pengikatan jual beli No. 96 dan akta surat kuasa No. 97, yang memberikan wewenang penuh bagi Terbanding I/ Tergugat I untuk menjual, mengalihkan, menggadaikan maupun segala perbuatan hukum yang sah atas objek jaminan hutang Terbanding II/ Tergugat II berupa sertifikat hak milik No. 5686/renggas pulau, masalahnya adalah : Terbanding I/ Tergugat I tidak melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya, sehingga untuk itu sangat beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terbanding I/ Tergugat I melaksanakan isi akta pengikatan jual beli No. 96 maupun akta surat kuasa No. 97 sebgai bentuk pelunasan hutang Terbanding II/ Tergugat II;
-
Bahwa oleh karena itu, jika perikatan dengan dasar jaminan (borgtoch) maka jikalau kewajiban tidak dilaksanakan (wan prestasi), maka pemegang hak jaminan berhak melaksanakan segala perbuatan hukum atas jaminan tersebut, baik menjual, mengalihkan maupun menggadaikannya serta membalik namakan atas nama pemengang jaminan, hal ini pulalah yang telah ditegaskan dan dituangkan dalam akta pengikatan jual beli No. 96 dan akta kuasa No. 97 antara Terbanding I/ Tergugat I dengan Terbanding II/ Tergugat II;
2. Putusan judex factie tidak mengedepankan rasa keadilan -
bahwa Majelis Hakim aquo dalam putusannya halaman 24 alinea ke-3 telah mempertimbangkan,
tindakan
Tergugat
I/
Terbanding
I
melakukan
pendebetan atas rekening Penggugat yang ada di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sepanjang untuk memenuhi perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 14 -
-
Bahwa jika memperhatikan perbuatan Terbanding I/ Tergugat I melakukan pendebetan atas rekening Pembanding pada BNI, atas rekening nomor : 0153641881 sejak Agustus 2012, sebesar Rp.1.000.000,- / bulan, sepanjang untuk pelunasan kerdit atas nama Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka diperlukan masa waktu selama 500 bulan atau 41 tahun 6 bulan lamanya, agar hutang atas nama Penggugat dinyatakan lunas;
-
Bahwa Majelis Hakim aquo melihat secara jelas fakta-fakta hukum, bahwa disamping jaminan berupa gaji pokok, Penggugat juga telah menyerahkan sertifikat hak milik No. 5686/renggas pulau atas nama Terbanding II/ Tergugat II kepada Terbanding I/ Tergugat I sebagai jaminan hutang, sebagaimana telah diakui oleh Terbanding I/ Tergugat I dalam bukti Tergugat I/ Terbanding I, (T-I-5);
-
Bahwa disamping itu, besarnya jumlah potongan pendapatan atau penghasilan perbulan dari seseorang yang berhutang haruslah tidak melebihi dari 35 % (tiga puluh lima persen) dari pendapatan atau penghasilan setiap bulannya, (perhitungan pembayaran kredit Bank Indonesia). Sebab dasar pemikiran perhitungan ini adalah, agar sisa pendapatan seseorang setiap bulan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dapat dipergunakan untuk keperluan hidupnya;
-
Bahwa ternyata, pemotongan (pendebetan) atas pendapatan/ penghasilan gaji pensiun Pembanding/ Penggugat setiap bulannya sebesar 66,5 % (enam puluh enam koma lima persen) dilakukan oleh Terbanding (Tergugat I, atau dengan perkataan lain, pemotongan (pendebetan) atas gaji pensiun Pembanding/ Penggugat telah melebihi standard Bank Indonesia, sehingga pemotongan (pendebetan) teresbut telah mencederai rasa keadilan;
3. Tentang pendebetan rekening Pembanding/ Penggugat; -
Bahwa pendebetan (pemotongan) gaji pokokPembanding/ Penggugat oleh Terbanding I/ Tergugat I, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, halaman 23 alinea ke-3, mempertimbangan “bahwa dari ketiga perjanjian kredit dimaksud ada tercantum persyaratan antara lain : memberikan kuasa kepada koperasi swadharma Medan untuk memotong dan mengambil hak saya untuk melunasi seluruh perjanjian yang tersisa, apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan saya berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai Bank Negara Indonesia”;
- 15 -
-
Bahwa kuasa yang diberikan oleh Pembanding/ Penggugat adalah kuasa yang bersifat umum, bukan kuasa khusus, sebab dalam perjanjian kredit yang menjadi acuan dasar pertimbangan Majelis Hakim, tidak menegaskan berapa jumlah potongan (pendebetan) yang diijinkan dilakukan oleh Terbandng I/ Tergugat I, akan tetapi tanpa ijin dari Pembanding/ Penggugat, Terbanding I/ Tergugat I, akan tetapi tanpa ijin dari Pembanding/ Pengguat, Terbanding I/ Tergugat I melakukan pendebetan/ pemotongan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- satu jula perbulan sedangkan berdasarkan bukti T.I.5 sampai dengan bukti T.I.7 tidak; Ada ditegaskan jumlah besaran potongan gaji perbulan atas gaji dari Pembanding/Penggugat; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari
dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor :
696/Pdt.G/2012/PN.Mdn,
salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Medan nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut : 1. Dalam Provisi : Menimbang, bahwa didalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan provisi yang meminta agar Terbanding I semula Tergugat I menghentikan pendebetan rekening atas nama Penggugat pada Bank BNI; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 20, telah menolak gugatan provisi tersebut dengan alasan bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut merupakan pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dan diputuskan pada putusan akhir; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan tentang provisi tersebut tidak dicantumkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mencantumkan tentang provisi dalam amar putusan dibawah ini;
- 16 -
2. Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang telah menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dengan alasan akan diuraikan dalam pokok perkara, oleh karenanya putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan; 3. Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa tindakan Terbanding I semula Tergugat I melakukan pendebetan atas rekening Pembanding semula Penggugat yang ada di PT. Bank Negara Indonesia sepanjang untuk memenuhi perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan permohonan Pembanding semula Penggugat agar Terbanding I semula Tergugat I melaksanakan bunyi akta 96 dan 97 sebagaimana bukti P6 dan P7 adalah sesuatu hal yang tidak beralasan hukum, dan sepenuhnya hal tersebut adalah wewenang dari Terbanding I semula Tergugat I bukan atas kehendak pihak lain dalam hal ini Pembanding semula Penggugat; -
Bawah karena pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan pada bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat dan dari Terbanding I semula Tergugat I, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, memori banding Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat alasan hukum yang jelas dan rinci, tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan secara jelas dan rinci dasar-dasar hukum putusannya antara lain menguraikan pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1354
- 17 -
KUHPerdata, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, sehingga harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013, harus diperbaiki dengan menambah amar tentang provisi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
-
Memperbaiki
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
696/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2013, yang dimohonkan banding, dengan menambah amar tentang provisi, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut : Dalam Provisi: -
Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;
Dalam Eksepsi: -
Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara: -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh Kami BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan Hj. WAGIAH ASTUTI,
- 18 -
SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2014 nomor : 378/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
TTD.
TTD.
ttd
ttd
1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
BANTU GINTING, SH.
TTD. ttd 2. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
PANITERA PENGGANTI,
TTD. ttd ZAINAL POHAN, SH.MH. Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000, Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.
