PT-MDN

PUTUSAN Nomor : 187/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALMON SIMANJUNTAK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan HM. Said

Simpang

Sigambal

(Wartel

Patrik)

Kelurahan

Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; LAWAN

1.

EDWARD SITORUS, 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;

2.

LAMRIA HUTASOIT, 52 Tahun, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ;

3.

MARUBAH BONI SORITUA SITORUS, 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal

di

Dusun

1B

Desa

Pangkatan

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu ; 4.

SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS, 24 Tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; DAN

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, beralamat di Jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERBANDING

semula

TURUT

TERGUGAT ;

Putusan Nomor.187/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 1 dari 60 Hal

2

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2015, nomor : 187/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas

perkara

tanggal

20

Nopember

2014

nomor

:

26/Pdt.G/2014/PN.Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa para Penggugat/ para Terbanding dalam surat gugatannya

tertanggal

15 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 09 Juni 2014 dibawah nomor register : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap telah mengajukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat memiliki 8 bidang tanah yang semuanya dengan status Sertifikat Hak Milik, yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 19.996 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan surat ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 ; Adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 19.996 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan surat ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, dengan luas 19.997 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan surat ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ;


Halaman 2 dari 60 hal

3

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, dengan luas 19.997 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan surat ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus, dengan luas 19.993 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan surat ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, dengan luas 19.994 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan surat ukur No. 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013, adapun tandatanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 7. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, dengan luas 16.264 M2 (enam belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan surat ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 8. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, dengan luas 18.252 M2 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) dan surat ukur No. 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang

di

sudut-sudut

batas

memenuhi

yang

dimaksud

dalam

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 ; 2. Bahwa kesemua lahan tanah tersebut terletak dalam satu bidang hamparan seluas 150.489 M2 terletak di dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara factual dengan parit beko ; 3. Bahwa semula Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi yang dibuat pada tanggal 12 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat



4

Syarifuddin Pasaribu dengan Nomor 593/…../1990 dan diketahui oleh Camat Kampung Rakyat Abdul Chattab Nasution, BA diatas tanah seluas 100.000 M2 (atau 10 Ha) yang terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Pardi, terukur 500 M ; Sebelah Timur berbatasan dengan Matrian Yutni, terukur 200 M ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Trisno, terukur 500 M ; Sebelah Barat berbatasan dengan Salimin, terukur 200 M ; 4. Bahwa selain surat keterangan tanah atas nama Nuratmi tersebut Penggugat juga memiliki memperoleh tanah terperkara berdasarkan beberapa surat ganti rugi antara lain : a.

Surat ganti kerugian tanggal 25 Nopember 2012 yang antara Kasmidi kepada Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu diatas tanah seluas 19.999 M2 yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batasbatas dan berukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmin, terukur 114 M; Sebelah Timur berbatasan dengan Parit, terukur 145 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara, terukur 110 M; Sebelah Barat berbatasan dengan Dewi, terukur 145 M;

b.

Surat Penyerahan/ Hak ganti rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan Nomor 593/89/15/2003 diatas tanah seluas 19.982 M2 yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan

Kampung

Rakyat

Kabupaten

Labuhan

Batu

Propinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Simanjuntak, terukur 206 M; Sebelah Timur berbatasan dengan Turnip, terukur 97 M; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusliman Ritonga, terukur 206 M; Sebelah Barat berbatasan dengan Lamria Hutasoit, terukur 97 M; 5. Bahwa pada tahun 1996 para Penggugat telah melakukan pengimasan diatas tanah tersebut dengan membersihkan semak-semak dan rumput yang ada diatas tanah tersebut selama dua hari akan tetapi pada hari ketiga Penggugat melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba Tergugat bersama beberapa orang suruhannya dating melakukan intimidasi dan menyerang Penggugat dengan



5

membawa parang dan golok dan benda-benda lain untuk mengusir Penggugat dari lahan tersebut, karena Penggugat tidak mau terpancing keributan dan akhirnya Penggugat pergi dari lahan terseut dan mempertanyakan lahan tersebut dengan para pemilik sebelumnya ; 6. Penggugat dengan memiliki kelengkapan surat dan asal muasal tanah tersebut merasa haknya telah dirampas oleh Tergugat yang mana Tergugat tanpa mau melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pemilik hak atas tanah terperkara tiba-tiba menyuruh orang suruhannya menanami lahan tersebut dengan pohon kelapa sawit, tanpa sedikitpun merasakan adanya hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut ; 7. Bahwa diatas tanah terpekara tersebut saat ini telah berdiri pohon kelapa sawit yang sebagian merupakan pohon kelapa sawit dari Penggugat yang diperoleh secara ganti kerugian dari pemilik sebelumnya yaitu Nuratmi, Kastari dan Kasmadi dan sebagian lagi merupakan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat ; 8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kejelasan tanah terperkara tersebut dan meminta diselesaikan secara damai kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui surat akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan permintaan Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah dan benar dihadapan hukum; 9. Bahwa Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu yang saat ini merupakan anak dari Syahruddin Pasaribu yang menjabat Kepala Desa Tanjung Selamat pada tahun 1990 dan yang menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Nuratmi yang telah diganti rugi oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan secara arogan Tergugat dan anaknya bernama David Simanjuntak

menyatakan

(mempermalukan

dihadapan

public)

akan

memidanakan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu) apabila tanah terperkara terlepas kepada Penggugat ; 10. Bahwa akhirnya Penggugat lelah dan meminta bantuan hukum Penasihat Hukum dan melalui kuasa hukumnya Penggugat telah melayangkan surat undangan kepada Tergugat untuk membicarakan penyelesaian tanah terperkara secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi pada waktu yang ditentukan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengurus kuasanya ; 11. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong akan tetapi



6

juga Tergugat tidak menggubrisnya dan juga tidak mengutus kuasanya atau wakilnya untuk pada waktu yang ditentukan dalam somasi ; 12. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas jelas talah merupakan perbuatan melawan hukum atau onrecht matigedaads melanggar pasal 1365 KUHPerdata dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; 13. Bahwa untuk menindak somasi, selanjutnya Penggugat atas nama Edward Sitorus dengan berat hati terpaksa melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas penguasaan lahan Penggugat selaku korban tanpa ijin dari Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/511/IV/2014/SU/RESLBH tanggal 14 April 2014 ; 14. Bahwa tanah objek terperkara pun juga telah menjadi berita yang luas dihalaman pers sebagaimana dimuat di harian batak pos tanggal 09 Mei 2014 halaman 5 dengan berita “kuasai 15 hektar lahan tanpa ijin Opung Eben Simanjuntak Dipolisikan” hal berita mana menjadi pembicaraan khalayak ramai, bagaimana penegakan dan kewibaan hukum saat sekarang di negeri ini apabila masih ada perbuatan sebagaimana diperlihatkan Tergugat semenamena menguasai dan menginjak-injak hak atas milik dari para Penggugat dengan sikap arogan dan mengintimidasi para Penggugat dengan menyuruh beberapa orang suruhannya berlagak seperti premanisme dengan membawa golok ketika Penggugat dan pihak pertanahan serta pihak kepolisian melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas sertifikat ; 15. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 tanah/ lahan yang menjadi objek terperkara telah dilakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas sesuai sertifikat hak milik atas nama para Penggugat atas (SHM) No. 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan SHM No. 275/ Ds. Tanjung Selamat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu selaku saksi ahli dalam perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/511/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 14 April 2014 ; 16. Bahwa pada saat pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah objek terperkara tersebut juga dihadiri oleh pihak penyidik yang sekaligus melakukan cek lokasi tanah terperkara dan juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; 17. Bahwa pada saat pengukuran dan penunjukan batas-batas tersebut pihak kepolisian telah melihat langsung dan mendengar langsung keterangan Turut Tergugat selaku pemegang otoritas tertinggi yang ditunjuk Negara untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273



7

dan SHM No. 275/ Ds. Tanjung Selamat milik dan atas nama Penggugat tersebut sehingga sangat jelas bahwa produk dari Turut Tergugat sudah sepatutnya dianggap benar dan sah sehingga harus dipertimbangkan sebagai bukti hak kepemilikan yang sah juga sebagai pemilik lahan objek terperkara dan harus dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan ; 18. Bahwa apabila Tergugat berdalih memiliki surat-surat atas tanah namun ketika kehadiran dari Turut Tergugat melakukan pengukuran dan penunjukan batasbatas pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat tidak benari memperlihatkannya maka sudah barang tentu surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum ; 19. Bahwa perbuatan Tergugat yang menanami kelapa sawit dan menguasai serta mengusahai tanah terperkara yang senyatanya merupakan milik sah dari Penggugat sebagaimana disebutkan dalam alas hak para Penggugat berupa status Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan SHM No. 275/ Ds. Tanjung Selamat yang sebelumnya diperoleh secara sah secara ganti rugi dari pemilik sebelumnya yaitu Nuratmi, Kastari dan Kasmadi, jelas telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, kerugian mana dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial ; 20. Bahwa apabila dihitung, maka kerugian material Penggugat telah mencapai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp 350.000.000,(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk nilai harga pembelian tanah dan pembuatan 8 (delapan) buah surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan SHM No. 275/ Ds. Tanjung Selamat dan kerugian Penggugat sejak tahun 1990 hingga saat ini mencapai Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) meliputi biaya pengimasan, biaya operasional Penggugat dan keluarganya, serta biaya menghadirkan fee pengacara ; 21. Bahwa selain Penggugat menderita kerugian material juga Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa harga atau nilai jual tanah terperkara saat ini telah mencapai Rp 100.000.000,.- (seratus juta rupiah) per hektar sehingga apabila dikalikan 15 hektar milik Penggugat maka kerugian immaterial Penggugat telah mencapai Rp 1.500.000.000,- (satu millyar lima ratus juta rupiah) ; 22. Bahwa Penggugat sangatlah keberatan atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah objek teperkara tersebut tanpa persetujuan



8

Penggugat, dimana perbuatan Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang sangat merugikan Penggugat ; 23. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping ada pula kekhawatiran tanah objek terperkara tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan mohon diletakkan Sita Penjagaan (Rivindicatoir Beslag) atas tanah terperkara; 24. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, kuat dan autentik, maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraads) ; 25. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara apabila lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ; Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Penjagaan (Rivindicatoir Beslag); 3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama para Penggugat tersebut atas tanah objek terperkara seluas 150.489 M2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara factual sebelah utara, selatan, timur dan barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat a quo; 5. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum;



9

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat material sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewwijsde); 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perbaikan/ perobahan gugatan yaitu sebagai berikut : Pada halaman 1 gugatan tertulis 1.

Sangkot Pandapotan Sitorus, 24 Tahun, Wiraswasta, yang semuanya bertempat tinggal (sama dengan kuasa utama yakni) di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa Januari 2014, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut ... Para Penggugat, diperbaiki menjadi : Sangkot Pandapotan Sitorus, 24 Tahun, Wiraswasta, yang semuanya bertempat tinggal di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa Januari 2014, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut ... Para Penggugat ;

2.

Pada halaman 1 gugatan tertulis dengan ini mengajukan gugatan terhadap 1.

Esin Simanjuntak, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Simpang Sigambal (wartel patrik) Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat, diubah menjadi :

1.

Salmon Simanjuntak, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Lingk. Pekan 1 Sigambal Kelurahan Sigambal



10

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan

Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensinya tertanggal 24

September 2014, yaitu sebagai berikut : Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensi Tergugat : DALAM KONPENSI I.

TENTANG EKSEPSI. 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). − Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dasar kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik No. 249 atas nama Lamria Hutasoit, No. 272 atas nama Lamria Hutasoit, No. 250 atas nama Edward Sitorus, No. 274 atas nama Edward Sitorus, No. 251 atas nama Marubah Boni Soritua, No. 252 atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, No. 273 atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, seharusnya Penggugat dalam perkara ini hanya Penggugat saja, akan tetapi harus mengikutsertakan : 1. Lamria Hutasoit, 2. Marubah Bon Saritua dan 3. Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai pihak dalam gugatannya, oleh karena itu orang-orang tersebut telah dapat bertindak melakukan perbuatan hukum atas dasar dirinya masing-masing, dengan kata lain bahwa Penggugat bukanlah wali dari pada orang-orang tersebut; − Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar, maka oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; − Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat memperoleh hak atas tanah Penggugat berdasarkan pada jual beli atau ganti rugi dari Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi maka menurut hukum atau dalam praktek peradilan di Indonesia bahwa Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena asal usul atau cikal bakal hak atas tanah Penggugat adalah berasal dari Nuratmi dan Kastari serta Kasmadi tersebut; − Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sangat fatal dan gugatan demikian tidak layak menurut hukum, oleh karenanya eksepsi ini sudah seharusnya diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



11

− Bahwa adapun dalil yang terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 2471/K/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan “Adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, adalah tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, oleh karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Mahkamah Agung mendalilkan demikian; − Dengan demikian sangat nyata dan jelas gugatan Penggugat salah pihak dan salah objek, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaarrd); II.

TENTANG POKOK PERKARA. 1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah atau menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat; 2. Bahwa Tergugat dengan hormat menunjuk segala hal yang telah disebut dalam Eksepsi dianggap telah diulang dalam pokok perkara; 3. Bahwa gugatan Penggugat dalam point 3 sampai dengan point 7 adalah suatu dalil yang mengada-ada, oleh karena Tergugat mulai dari mengerjakan tanah terperkara sejak tahun 1992, mulai menebang kayu sampai dengan memanen sawit sampai dengan sekarang tidak ada gangguan dari pihak manapun dan tanah terperkara tersebut Tergugat yang menguasai secara terus menerus sampai sekarang, sehingga Tergugat mempertanyakan kapasitas Penggugat sebagai pembeli atau yang mengganti rugi dari Nuratmi, Kastari dan Kasmadi; 4. Bahwa menurut hukum Pembeli yang beritikat baik adalah pembeli hak atas tanah didasarkan pada pengguasaan data fisik dan yuridis dari penjual dalam perkara a quo bahwa Nuratmi, Kastari dan Kasmadi tidak ada menguasai secara fisik tanah terperkara, oleh karena sejak tanah tersebut dibuka sampai dengan sekarang Tergugatlah yang menguasai dan mengusahainya secara terus menerus; 5. Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Lamria Hutasoit, Maruba Boni Saritua Sitorus, Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama orang-orang tersebut adalah tidak benar, hal ini telah dinyatakan sendiri oleh mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan membuat catatan dengan tulisan tangan sendiri serta distempel sendiri oleh



12

mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dibelakang fotocopy surat pernyataan pengusaan fisik tersebut, dan surat ganti rugi juga tidak ada ditandatangani oleh mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu tersebut, akan tetapi tandatangan tersebut seolah-oleh tanda tangan mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu; 6. Bahwa berdasarkan pengamatan Tergugat secara seksama dan teliti dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu bahwa stempel pada dokumen pengurusan sertifikat hak milik Penggugat dan kawan-kawan adalah tidak identik dengan stempel sah pemerintah Desa Tanjung Selamat yang sekarang dan stempel yang digunakan

oleh

Penggugat

dan

kawan-kawan

adalah

stempel

pemerintahan desa Tanjung Selamat sebelum pemekaran Labuhan Batu serta tanda tangan mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu pada seluruh dokumen pengurusan sertifikat hak milik Penggugat dan kawan-kawan bukanlah tandatangan mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu; 7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat telah melaporkan Edward Sitorus (Penggugat) ke pihak Polri atas dugaan pemalsuan surat atau membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu kedalam akta autentihc dengan cara memalsukan stempel dan tanda tangan mantan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu tersebut sebagaimana laporan Polisi Nomor : 969/VII/2014/SU/RES-LB tanggal 11 Juli 2014, oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dirugikan dalam hal ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Penggugat dan kawan-kawan atau siapa saja

yang terlibat

dalam

proses pembuatan

surat

palsu atau

memalsukan surat atau mengunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 263 KUHPidana akan mempertanggujawabkan perbuatannya dihadapan hukum; 8. Bahwa atas terbitnya sertifikat hak milik Penggugat dan kawan-kawan tersebut, Tergugat juga telah mengajukan gugatan ke PTUN di Medan agar Turut Tergugat membatalkan sertifikat hak milik Penggugat dan kawan-kawan tersebut dalam perkara No. 40/G/2014/PTUN-MDN; 9. Bahwa Turut Tergugat dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut tidak mencerminkan asas-asas



13

umum pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian, oleh karena prinsip permohonan hak atas tanah harus didasarkan pada pengusaan data yuridis dan data fisik, hal ini diketahui dari tandatangan sepadan atau orang yang berbatas langsung dari tanah yang dimohonkan sertifikat hak atas tanah tersebut, berdasarkan sertifikat-sertifikat Penggugat dan kawan-kawan mendalilkan bahwa tanah tersebut sebagian berbatas langsung dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah dimintakan tanda tangan sebagai pihak berbatasan langsung dengan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dan kawan-kawan, maka dengan demikian apabila ada ditemukan ada pihak lain turut serta melakukan atau menyuruh melakukan oknum pegawai Turut Tergugat atas pengembangan tindak pidana dugaan memalsukan surat yang dilaporkan Tergugat, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan pengadilan; 10. Bahwa dalil Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 8 dan 9 yang meminta tanah Penggugat secara damai kepada Tergugat, adalah tindakan yang tidak lazim, kalau Penggugat merasa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah diperoleh dengan cara yang berdasarkan hukum, maka upaya yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan cara-cara berdasarkan hukum pula, dan Penasihat Hukum Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepada Tergugat agar diadakan mediasi di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, padahal perkara gugatan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tindakan Penasihat Hukum Penggugat tersebut mengelabui Tergugat, perbuatan demikian dapat Tergugat laporkan ke organisasi advokat untuk diadakan investigasi tentang pelanggaran kode etik advokat; 11. Bahwa tindakan Tergugat dan anaknya adalah suatu tindakan wajar dan sesuai dengan hukum untuk mempertahankan haknya dari serangan orang-orang yang akan menyerobot haknya; 12. Bahwa dalil Penggugat dalam point 11 sampai dengan 12 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Teergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUPerdata, Penggugat atau kuasanya belum memahami defenisi atau pengertian secara luas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan melawan hukum pada prinsipnya adalah adanya hubungan kausalitas antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan kausalitas tersebut harus dibuktikan secara hukum pula;



14

13. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 sampai dengan point 19 sama sekali tidak benar dan mengada-ada, bahwa laporan Penggugat ke pihak polri tidak berdasar oleh karena ruang lingkup perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan hak atas tanah, sehingga laporan ke pihak Polri adalah perbuatan premature disebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam ruang lingkup keperdataan; 14. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 adalah tindakan yang dilakukan oleh yang tidak mengerti hukum dimana point tersebut ada berita dimuat dimedia cetak, Kuasa Penggugat mencoba membentuk opini bahwa Tergugat adalah menguasai terperkara secara tidak sah, kuasa Penggugat tidak dapat membedakan bahwa hukum harus berdasarkan bukti dan bukan berdasarkan opini sehingga tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum; 15. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 adalah tidak berdasar, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata diisyaratkan harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang dimaksud serta kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah hayalan Penggugat/ kuasa Penggugat belaka oleh karena angka yang disebutkan oleh Penggugat baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial tiba-tiba muncul tanpa uraian secara lengkap dan konkret, sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut sepatutnya ditolak; 16.Bahwa dalil Penggugat pada point 21 sampai dengan point 25 tidak beralasan hukum oleh karena Penggugat tidak memahami makna sita jaminan dan putusan serta merta serta uang paksa (dwangsoom), dalildalil Penggugat tersebut terkesan hanya memenuhi formal suatu gugatan, bahwa ketiga aspek tersebut harus dicantumkan dalam suatu gugatan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mengerti tujuan ketiga aspek dimaksud; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI −

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

−

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



15

II. DALAM KONPENSI  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 September 2014, yaitu sebagai berikut : Jawaban Turut Tergugat : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/ Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan yuridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria; b. Undang-undang Nomor 56/Prp/ tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian; c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;



16

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; i.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

j.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; l.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu; n. Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian; 2. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Edward Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 251/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Maruba Boni Soritua Sitorus dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 252/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599-602/HM/BPN.02.12/2013; 3. Bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/ Desa



17

Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Edward Sitorus dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162-165/HM/BPN.02.12/2013; 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Lamria Hutasoit seluas 19.996 M2, dengan surat ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/90/TS/2003;

b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Lamria Hutasoit, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lamria Hutasoit;

d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/37/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Lamria Hutasoit; e.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, letak objek Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

f.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Lamria Hutasoit;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Edward Sitorus seluas 19.997 M2, dengan surat ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :



18

a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003;

b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Edward Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edward Sitorus;

d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/36/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Edward Sitorus; e.


f.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Edward Sitorus;

6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 251/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Maruba Boni Soritua Sitorus, seluas 19.993 M2, dengan surat ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Maruba Boni Soritua Sitorus, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto dan diketahui oleh Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

dengan

Registrasi

Nomor

:

593/91/TS/2003; b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Maruba Boni Soritua Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maruba Boni Soritua Sitorus;

d.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 No. SPPT (NOP) : 12.25.022.008.000-0262.7, letak objek Desa



19

Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan; e.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 252/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 19.994 M2, dengan surat ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Ganti Kerugian tanggal 25 Nopember 2003 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Sangkot Pandapotan Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangkot Pandapotan Sitorus;

d.


e.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Lamria Hutasoit seluas 19.996 M2, dengan surat ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/93/TS/2003;

b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Lamria Hutasoit, disaksikan 2



20

(dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat; c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lamria Hutasoit;

d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/37/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Lamria Hutasoit; e.


f.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Lamria Hutasoit;

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 16.264 M2, dengan surat ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

b.


c.


d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/39/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Sangkot Pandapotan Sitorus; e.


f.




21

10. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Lamria Hutasoit seluas 19.997 M2, dengan surat ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Kasmadi, 2. Luster Tindaon, 3. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat dengan Registrasi Nomor : 593/89/TS/2003;

b.

Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat oleh dan ditandatangani Edward Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muklis Nst, 2. Jonggara, diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

c.

Surat Pernyataan tanggal 04 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edward Sitorus;

d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/36/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Edward Sitorus; e.


f.

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama Edward Sitorus;

11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 18.252 M2, dengan surat ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : a.

Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Luster Tindaon, 2. Sunarto dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat;

b.




22

c.


d.

Surat

Keterangan

Kepala

Desa

Tanjung

Selamat

Nom

593.3/39/I/TS/2013 tanggal 07 Januari 2013 mengenai Resi KTP An. Sangkot Pandapotan Sitorus; e.


f.


12. Bahwa proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Edward Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 251/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Maruba Boni Soritua Sitorus dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 252/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 An. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (Larasita) sebagai berikut : a. Permohon Pengukuran

an. dan

Lamria

Hutasoit

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11727/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 21 Mei 2013 dari Lamria Hutasoit;



23

b. Permohon Pengukuran

an.

Edward

dan

Sitorus

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Edward Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11728/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Edward Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 21 Mei 2013 dari Edward Sitorus; c. Permohon

an.

Maruba Boni Soritua Sitorus mengajukan surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11729/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 21 Mei 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus; d. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 11730/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;



24

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 21 Mei 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus; e. Terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara Kadastral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu; f. Hasil pengukuran dilapangan dituangkan dalam gambar ukur Nomor : 3311 s/d 3314 Tahun 2013; g. Dituangkan dalam peta bidang tanah No. PBT : 1374 s/d 1377/ 2013 tanggal 19 Juni 22013 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama pemohon-pemohon 1. Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus, 3. Boni Sori Tua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus; h. Kemudian diperiksa ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 3660-3663/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”; i.

Dilakukan Pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan data (RPD) No. 752/2013 tanggal 23 Juli 2013;

j.

Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 599602/HM/BPN.02.12/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lamria Hutasoit, dkk 4 (empat) bidang tanah terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

k. Dilengkapi dengan surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama wajib pajak 1. Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus. 3. Maruba Boni Tua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus, terhadap letak tanah Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan;



25

l.

Permohon Pengukuran

an.

Lamria

dan

Hutasoit

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21846/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari Lamria Hutasoit pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; m. Permohon Pengukuran

an.

Eduard

dan

Sitorus

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21847/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari Eduard Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; n. Permohon

an.

Maruba Boni Soritua Sitorus mengajukan surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21848/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah;



26

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari Maruba Boni Soritua Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; o. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 21849/2013 tanggal 01 Oktober 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 Oktober 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; p. Kemudian diterbitkan 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Lamria Hutasoit, seluas 19.996 M2, dengan surat ukur Nomor : 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Eduard Sitorus, seluas 19.997 M2, dengan surat ukur Nomor : 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013; 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 251/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Maruba Boni Soritua Sitorus, seluas 19.993 M2, dengan surat ukur Nomor : 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013; 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 252/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 19.994 M2, dengan surat ukur Nomor : 100/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013;



27

yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas segala persyaratan, proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 249/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Eduard Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 251/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Maruba

Boni Soritua

Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 252/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013 an. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara tersebut telah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Bahwa proses penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Eduard Sitorus dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 An. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, dilakukan proses secara kolektif (Larasita) sebagai berikut : a. Permohon Pengukuran

an. dan

Lamria

Hutasoit

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 26156/2014 tanggal 18 Desember 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan KadastralSporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26156/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;



28

3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Desember 2013 dari Lamria Hutasoit; b. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26157/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus; c. Permohon Pengukuran

an. dan

Eduard

Sitorus

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan KadastralSporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26158/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Desember 2013 dari Eduard Sitorus; d. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot



29

Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang); 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 26159/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporadik (Peta Bidang) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Desember 2013 dari Sangkot Pandapotan Sitorus; e. Terhadap tanah-tanah yang dimohonkan tersebut terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, secara kolektif dilakukan pengukuran tanah secara Kadastral oleh Petugas Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu; f. Hasil pengukuran dilapangan dituangkan dalam gambar ukur Nomor : 8006 s/d 8009 Tahun 2013; g. Dituangkan dalam peta bidang tanah No. PBT : 7 s/d 10/ 2014 tanggal 13 Januari 2014 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama pemohon-pemohon 1. Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus, 3. Boni Sori Tua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus; h. Kemudian diperiksa ternyata tanah-tanah yang dimohonkan dikuasai pemohon-pemohon secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana dalam hasil pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 8790/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” termasuk ditandatangani dan distempel Kepala Desa Tanjung Selamat selaku anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”; i.

Dilakukan Pengolahan data yang dituangkan dalam Risalah Pengolahan data (RPD) No. 69/2014 tanggal 13 Februari 2014;

j.

Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 162165/HM/BPN.02.12/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lamria Hutasoit, dkk 4 (empat) bidang tanah terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

k. Dilengkapi dengan surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) Nihil atas nama wajib pajak 1. Lamria Hutasoit, 2.



30

Eduard Sitorus. 3. Maruba Boni Tua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus, terhadap letak tanah Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan; l.

Permohon Pengukuran

an. dan

Lamria

Hutasoit

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 01 April 2014 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4969/2014 tanggal 01 April 2014 dari Lamria Hutasoit dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari Lamria Hutasoit pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; m. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4970/2014 tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; n. Permohon Pengukuran

an. dan

Eduard

Sitorus

Pemetaan

mengajukan

dengan

surat

penyerahan

permohonan

dokumen

dan

pembayaran sebagai berikut :



31

1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 01 April 2014 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4971/2014 tanggal 01 April 2014 dari Eduard Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari Eduard Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; o. Permohon

an.

Sangkot

Pandapotan

Sitorus

mengajukan

surat

permohonan Pengukuran dan Pemetaan dengan penyerahan dokumen dan pembayaran sebagai berikut : 1. Penerimaan dokumen dengan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK; 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 4972/2014 tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; 3. Tanda Pembayaran untuk Pembayaran Kegiatan Pendaftaran Hak berdasarkan SK Hak tanggal 01 April 2014 dari Sangkot Pandapotan Sitorus pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak atas Tanah; p. Kemudian diterbitkan 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Lamria Hutasoit, seluas 19.996 M2, dengan surat ukur Nomor : 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 16.264 M2, dengan surat ukur Nomor : 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014; 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Eduard Sitorus, seluas 19.997 M2, dengan surat ukur Nomor : 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014;



32

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 18.252 M2, dengan surat ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2016 tanggal 13 Januari 2014; yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas segala persyaratan, proses dan penerbitan 4 (empat) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 272/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Lamria Hutasoit, Sertifikat Hak Milik Nomor : 273/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Eduard Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 01 April 2014 an. Sangkot Pandapotan Sitorus yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara tersebut telah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. Bahwa berdasarkan gambar ukur Nomor : 3311 s/d 3314/ Tahun 2013 dan gambar ukur Nomor : 8006 s/d 8009/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah dilapangan oleh petugas ukur kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, atas tanah-tanah yang dimohonkan oleh : Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus, 3. Sangkot Pandapotan Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus yang terletak di Desa Sipare-pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh petugas ukur kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, Pemohon, para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat; −

Bukti ini menunjukkan tanah yang dimohonkan hak milik tersebut pada saat dimohonkan dan dilakukan pengukuran adalah dikuasai oleh Eduard Sitorus, dkk, dan;

−

Disetujui batas tanahnya oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan

−

Diketahui Kepala Desa Tanjung Selamat sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Desa Tanjung Selamat;



33

−

Bahwa kemudian berdasarkan gambar ukur Nomor : 3311 s/d 3314/ Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah dilapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 1374 s/d 1377/2013 tanggal 19 Juni 2013 Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) 00221 s/d 00224 atas nama Pemohon-pemohon 1. Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus, 3. Sangkot Pandapotan Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus;

−

Bahwa kemudian berdasarkan gambar ukur Nomor : 8006 s/d 8009/ Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah dilapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 7 s/d 10/2013 tanggal 13 Januari 2014 Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) 00245 s/d 00248 atas nama Pemohon-pemohon 1. Lamria Hutasoit, 2. Eduard Sitorus, 3. Sangkot Pandapotan Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus;

−

Faktanya pada saat dilakukan pengukuran tanah dilapangan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain dan

−

Fisik tanahnya secara nyata dikuasai oleh Eduard Sitorus, dkk;

Data fisik dan data teknis terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, 275/ Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997; 15. Bahwa sejak permohonan hak atas tanah dari Eduard Sitorus, dkk dan dilakukan pengukuran fisik tanah dilapangan sampai seterusnya diterbitkan 8 (delapan) objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, 275/ Desa Tanjung Selamat yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tidak pernah menerima pengaduan dan tidak pernah menerima keberatan-keberatan dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis terhadap sebelum maupun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut diatas sampai dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek 8 (delapan) sertifikat Hak Milik yang disebutkan diatas dan surat permintaan dari Polres Labuhan Batu untuk cek TKP dan ahli data untuk 8 SHM tersebut dalam laporan pidana; Putusan Nomor.187/PDT/2015/PT.MDN


34

16. Bahwa sepanjang Tergugat tidak pernah melakukan jual beli, ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah terhadap tanah 8 (delapan) objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, 275/ Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara atas nama Lamria Hutasoit, Eduard Sitorus, Maruba Boni Soritua Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus maka secara hukum adalah Lamria Hutasoit, Eduard Sitorus, Maruba Boni Soritua Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus mempunyai hak dan kekuatan hukum terhadap kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertifikat Hak Milik seperti objek gugatan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Undang-undang Nomor 56/Prp/ tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan



35

Pendaftaran Tanah Tertentu, Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian; 17. Bahwa Turut Tergugat telah memperhatikan telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik bersifat Prosedural/ Formal maupun yang bersifat materiil/ Substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat; Bahwa penerbitan 8 (delapan) objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, 275/ Desa Tanjung Selamat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) yang terletak di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah dengan alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan Turut Tergugat diatas serta mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh sertifikat hak milik objek gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaaad) ; 3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut atas tanah objek terperkara seluas 150.489 M2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara faktual sebelah Utara, Selatan, Timur dan barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas



36

memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat aquo ; 4. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada ditangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum ; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat ; 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini ; 7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1. 009.300,- (Satu juta Sembilan ribu tiga ratus rupiah) ; Membaca : 1. Risalah

pernyataan

permohonan

No.26/Pdt.G/2014/PN.Rap Megawati

Simbolon,SH

menerangkan

bahwa

banding

berdasarkan

Akta

Banding

tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera

Tergugat/

Pengadilan

Negeri

Rantau

Pembanding

melalui

Kuasanya

Prapat telah

mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014 No.26/Pdt.G/2014/PN.Rap. ; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah diberitahukan kepada kepada Penggugat/ Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2014, kepada Penggugat/ Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2014, kepada Penggugat/ Terbanding III pada tanggal 11 Desember 2014, kepada Penggugat/ Terbanding IV pada tanggal 11 Desember 2014 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 09 Desember 2014 ;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 26 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding I pada tanggal 27 Maret 2015,



37

kepada Penggugat/ Terbanding II pada tanggal 27 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding III pada tanggal 27 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding IV pada tanggal 27 Maret 2015 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 14 April 2015 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 17 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 April 2015, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding I pada tanggal 17 April 2015, kepada Penggugat/ Terbanding II pada tanggal 17 April 2015, kepada Penggugat/ Terbanding III pada tanggal 17 April 2015, kepada Penggugat/ Terbanding IV pada tanggal 17 April 2015 dan kepada Tergugat/ Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 21 April 2015 ;

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 April 2015, Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para Tergugat/ para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 27 April 2015 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 30 April 2015 ; 6. Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 27 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Mei 2015, tambahan memori banding mana telah diberitahukan

kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui

Kuasanya pada tanggal 28 Mei 2015 ; 7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa kepada para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 25 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding I pada tanggal 26 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding II pada tanggal 26 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding III pada tanggal 26 Maret 2015, kepada Penggugat/ Terbanding IV pada tanggal 26 Maret 2015 dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 14 April 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



38

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan

banding

dari Pembanding semula

Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya

mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Maret 2015, terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014

No.26/Pdt.G/2014/PN.Rap,

Pembanding

semula Tergugat

mengajukan keberatan sebagai berikut : Yudex Factie (Pengadilan Negeri Rantauprapat) dalam Pertimbangan putusannya No.26/Pdt.G/2014/PN-Rap tanggal 20 Nopember 2014 tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding : -

Bahwa, jika diteliti secara cermat bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang diajukan Tergugat/Pembanding di depan persidangan serta saksi-saksi dan sidang lapangan yang telah dilakukan tertanggal 14 Nopember

2014 telah

menunjukkan suatu fakta hukum bahwa Tergugat/Pembanding adalah orang yang menguasai dan mengusahai tanaman kelapa sawit, yang telah Tergugat/Pembanding tanam sejak Tergugat/Pembanding mengganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 07 Januari 1995. -

Bahwa, didalam Pertimbangan hukumnya pada hal 57 alinea 3 yang menyatakan “bahwa kekuatan pembuktian sertifikat diatur dalam Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah................dst………harus diterima sebagai data yang benar.” Yudex Factie didalam mengambil suatu keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti

yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding,

sedangkan Tergugat/Pembanding telah menguasai dan mengusahai objek terperkara sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Ganti Rugi,

setelah

Tergugat/Pembanding mengganti rugikan tanah/objek terperkara tidak ada satu orangpun yang mengklaim tanah/objek perkara ada yang menguasai baik oleh Penggugat/Terbanding ataupun orang lain. Sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan

bukti

P-1

s/d

P-8

yang

diajukan

didepan

persidangan

membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding baru mengklaim objek terperkara sebagai milik Penggugat/Terbanding sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2014 dan Putusan Nomor.187/PDT/2015/PT.MDN


39

Penggugat/Terbanding juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Penggugat/Terbanding

yang

secara

terus

menerus

menguasai

objek

terperkara. -

Bahwa, didalam Pertimbangan hukumnya pada hal 57 alinea 4 yang menyatakan “sedangkan bukti surat Tergugat yang bertanda T-1 s/d T-4 bukanlah sertifikat hak atas tanah ....................dst...................pihak Tergugat sehingga kualitas pembuktian surat-surat bukti Penggugat adalah lemah. Yudex Factie didalam mengambil suatu keputusan tidak cermat dan teliti dan terkesan terburu-buru sehingga tidak meneliti dan mengkoreksi isi keputusan dan akhirnya akan merugikan ataupun menguntungkan para pihak yang akan mencari keadilan.

-

Bahwa didalam Pertimbangan hukumnya pada hal 57 alinea 5 yang menyatakan “bahwa saksi-saksi Tergugat pada pokoknya......................... dst ...............asal-asul perolehan objek sengketa dari Tergugat”. Bahwa

Yudex Factie

mempertimbangkan

didalam

mengambil

keterangan

keputusan

saksi-saksi

yang

sedikitpun

tidak

diajukan

oleh

Tergugat/Pembanding, bahwa Tergugat/Pembandinglah yang telah menanam kelapa sawit diatas tanah/lahan objek terperkara walaupun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dari mana asal usul perolehan hak atas tanah objek terperkara akan tetapi saksi-saksi yang Tergugat/Pembanding ajukan jelasjelas berbatasan dengan Tergugat/Pembanding dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa Tergugat/Pembanding yang menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara sejak tahun 1995, bukan berarti dengan tidak dihadirkannya orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya di akte tersebut tidak seharusnya Yudex Factie langsung mengambil kesimpulan dan keputusan

bahwa

objek

tanah

terperkara

tersebut

bukanlah

milik

Tergugat/Pembanding, sedangkan secara fakta yang terlihat dan terdapat di lapangan sampai dengan saat ini objek tanah terperkara tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat/Pembanding.. -

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dilakukan sidang lapangan dan telah diperoleh suatu fakta hukum bahwa letak dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding bersesuaian dengan letak dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding. Jadi jelas disini bahwa apa yang didalilkan Penggugat/Terbanding setentang letak dan batas-batas objek tanah terperkara adalah yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding sejak tahun 1995.



40

-

Bahwa Penggugat/Terbanding baru menguasai objek tanah terperkara sejak bulan Oktober 2003 sedangkan Tergugat/Pembanding menguasai dan mengusahai

tanah

objek

terperkara

sejak

tahun

1995

dan

Tergugat/Pembanding secara terus menerus mengusahainya dan hal tersebut telah diterangkan oleh saksi-saksi yang keterangannya telah didengarkan didepan persidangan. Bahwa Tergugat/Pembanding setelah mengganti rugi tanah/objek terperkara

sebagai

warga

Negara

yang

taat

akan

kewajibannya

Tergugat/Pembanding selalu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas lahan/tanah objek terperkara dengan adanya pembayaran PBB yang di bayarkan Tergugat/Pembanding kepada Negara menunjukkan bahwa Tergugat benar telah menguasai dan mengusahai tanah/lahan objek terperkara. -

Bahwa, seluruh berkas yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam perkara

a quo adalah bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu

kesatuan dengan memori banding Tergugat/Pembanding dan mohon kepada Yth.

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Sumatera

Utara

untuk

mempertimbangkannya dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

No.26/Pdt.G/2014/PN-Rap tanggal 20 Nopember 2014. 3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas ke 4 (empat) Surat Ganti Rugi tanah

yang terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat

Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu : -

Surat Ganti Rugi tanah antara Efendi Siregar dengan H.Silitonga seluas lebih kurang 9,9

-

Surat Ganti Rugi tanah antara Irwansyah dengan S.Simanjuntak seluas lebih kurang 9,9

-

Ha tertanggal 7 Januari 1995.

Surat Ganti Rugi tanah antara Kaman dengan D.Marudut Simanjuntak seluas lebih kurang 9,3

-



Surat Ganti Rugi tanah antara Jainal Arifin dengan L.Caronika seluas lebih kurang 9

Ha tertanggal 5 Maret 1995.

4. Menyatakan Tergugat/Pembanding adalah sebagai pemilik yang sah atas lahan seluas 150.489 M2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.



41

5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa

Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui

Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 17 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 April 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Dalam seharusnya waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan banding diterima, baik dengan memori / kontra memori banding maupun tanpa memori / kontra memori banding sudah harus dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Bahwa berdasarkan

fakta

hukum

Pembanding

mengajukan Banding tertanggal

03 Desember 2014, sedangkan setelah 1 (satu) bulan bahkan telah lewat 3 (tiga) bulan lebih sejak permohonan banding Pembanding ternyata Pembanding mengajukan Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Maret 2015. Oleh karena itu segala dalil Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Maret 2015 mohon ditolak karena telah lewat waktu mengajukan Memori Banding dalam perkara aquo. 2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Maret 2015 pada halaman 1 menyebutkan bahwa Kuasa dari Pemohon Kasasi yaitu NURSRIANI,SH, Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office NURSRIANI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan S.Parman Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK....... Bahwa

pada

Perkara

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

:

26/Pdt.G/2014/PN-RAP (perkara aquo dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri

Rantauprapat),

ternyata

Kuasa

dari

Pemohon

Kasasi

yaitu

NURSRIANI,SH, Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office NURSRIANI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan S.Parman Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 bertindak untuk dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK...



42

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dan diberikan dalam perkara Banding ini adalah tertanggal mundur dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013 yang dipergunakan bertindak untuk dan atas nama

SALMON

SIMANJUNTAK

dalam

Perkara

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP yang merupakan perkara terdahulu yang telah diputus dari perkara Banding aquo, maka secara juridis formil adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 adalah cacat hukum, direkayasa, tidak memenuhi syarat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Adalah janggal kuasa untuk beracara dalam perkara Banding diberikan terlebih dahulu daripada kuasa untuk beracara dalam perkara gugatan tingkat pertama

di

Perkara

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

Nomor

:

26/Pdt.G/2014/PN-RAP. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 untuk beracara dalam perkara Banding ini tidak ada diserahkan dan dilampirkan dalam perkara Banding ini sebagai syarat sah mengajukan Banding dan Memori Banding secara mewakili atau sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK. Oleh karena itu NURSRIANI,SH, Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office NURSRIANI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan S.Parman Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam mengajukan Banding dan Memori Banding mewakili atau sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK. Oleh karena itu, maka Memori Banding tanggal 26 Maret 2015 yang diajukan NURSRIANI,SH, Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office NURSRIANI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan S.Parman Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 yang tidak sah dan tidak ada kuasa yang bertindak untuk dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK adalah berakibat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan mohon Banding Pembanding dalam perkara aquo untuk ditolak. Sebagaimana berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut : -

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.



43

-

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pasal 57 ayat (1) ”Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa”, ayat (2) ”Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di Pengadilan”,

-

Pasal 43 dan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara oleh seorang kuasa HARUS SECARA KHUSUS dikuasakan untuk melakukan pekerjaan itu”.

-

Pemberian kuasa (lastgeving) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdata itu mengandung unsur : 

persetujuan;



memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan; dan



atas nama pemberi kuasa.

-

Unsur persetujuan ini

harus

memenuhi

syarat-syarat persetujuan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata : 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



suatu hal tertentu; dan



suatu sebab yang halal.

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas. Unsur atas nama pemberi kuasa berari bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Sedangkan Memori Banding tanggal 26 Maret 2015 diajukan NURSRIANI,SH, Advocat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office NURSRIANI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan S.Parman Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 yang tidak sah dan tidak ada kuasa untuk bertindak dan atas nama SALMON SIMANJUNTAK dalam perkara Banding aquo ini adalah berakibat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan mohon Banding Pembanding ditolak.



44

3. Bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat membantah seluruh dalil Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Maret 2015 pada halaman 2 s/d 5 dengan alasan-alasan

hukum, fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum

sebagai berikut : a. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 20 Nopember 2014 telah tepat

memberikan pertimbangan hukum, penilaian pembuktian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dalam menarik kesimpulan dan memberikan Putusan dalam perkara tersebut. b. Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 26 Maret 2015 tentang Putusan tidak mempertimbangkan : -

Bukti T-1 s/d T-4, saksi-saksi dan sidang lapangan pada tanggal 14 Nopember 2014 yang membuktikan tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Pembanding dahulu Tergugat.

-

Pembanding dahulu Tergugat menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1995.

-

Berdasarkan Bukti P-1 s/d P-8 Terbanding dahulu Penggugat baru mengklaim objek perkara sebagai milik Penggugat/Terbanding sejak tahun 2013 s/d 2014.

-

Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Terbanding dahulu Penggugat yang secara terus menerus menguasai objek terperkara.

-

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 20 Nopember 2014 yang menyatakan ”sedangkan surat Tergugat yang bertanda T-1 s/d T-4 bukanlah sertifikat hak atas tanah...dst... pihak Tergugat sehingga kualitas pembuktian surat-surat bukti Tergugat adalah lemah.

-

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dilakukan sidang lapangan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa letak dan batas-batas tanah

yang

dimaksud

dalam

gugatan

Penggugat/Terbanding

bersesuaian dengan letak dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding. -

Penggugat/Terbanding baru menguasai objek tanah terperkara sejak bulan oktober 2003, sedangkan Tergugat/Pembanding menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1995.

-

Tergugat/Pembanding

selalu

membayar

PBB

(Pajak

Bumi

dan

Bangunan) atas tanah objek perkara dengan adanya pembayaran PBB



45

menunjukkan Tergugat benar telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara. Adalah DIBANTAH SELURUHNYA kecuali secara tegas diakui oleh Turut Terbanding. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 20

Nopember

2014

telah tepat

memberikan pertimbangan hukum, penilaian pembuktian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, dalam menarik kesimpulan dan memberikan Putusan dalam perkara tersebut. Bahwa Para Penggugat/Terbanding menyampaikan bantahan dan menunjukkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum sebagai berikut : -

Bahwa Bukti T-1 s/d T-4, saksi-saksi dan sidang lapangan pada tanggal 14 Nopember 2014 yang membuktikan tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Pembanding dahulu Tergugat adalah bertentangan dengan Bukti TT-1 s/d TT-24 dan Bukti P-1 s/d P-9 serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Terbanding yaitu 1. Kasmadi dan 2. Supendi yang menunjukkan adanya hak dari Para Penggugat atas objek sengketa, sebagai pemilik tanah yang sah, Para Penggugat menguasai tanah

objek

perkara.

Penggugat/Terbanding

Oleh

lebih

kuat

karena dan

itu

pembuktian

beralasan

hukum

Para yang

menunjukkan Para Penggugat/Terbanding sebagai pemilik tanah yang sah. Sedangkan Pembanding dahulu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mengusahai tanah objek perkara milik Para Penggugat/Terbanding. -

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat mendalilkan menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1995 dan menyimpulkan sendiri berdasarkan Bukti P-1 s/d P-8 Terbanding dahulu Penggugat baru mengklaim objek perkara sebagai milik Penggugat/Terbanding sejak tahun 2013 s/d 2014. Padahal Judex Facti Para Penggugat/Terbanding semula dengan pemilik asal tanah telah terlebih dahulu menguasai dan mengusahai sejak tahun 1990 sebagaimana alas hak dengan Bukti P-9, dan sejak tahun 1994 sebagai keterangan saksi Kasmadi selaku pemilik asal tanah dengan alas hak dengan Bukti TT-1, TT-10 dan TT-22. Terbanding dahulu Penggugat dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Terbanding dahulu Penggugat yang secara terus menerus menguasai objek terperkara yaitu dengan Bukti Bukti TT-1 s/d TT-24 dan Bukti P-1 s/d P-9 serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat/ Terbanding yaitu



46

1. Kasmadi dan 2. Supendi. Sedangkan Pembanding dahulu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mengusahai tanah objek perkara milik Para Penggugat/Terbanding. -

Bahwa mendalilkan Tergugat/Pembanding selalu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah objek perkara dengan adanya pembayaran PBB menunjukkan Tergugat benar telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, padahal Para Penggugat/Terbanding melakukan pembayaran PBB atas tanah objek perkara dengan Bukti P13 yang menerangkan Para Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo telah melakukan pembayaran PBB dan sesuai dengan Jawaban Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dalam perkara aquo. Yang menjadi pertanyaan Tergugat/Pembanding melakukan pembayaran PBB di lokasi tanah yang mana. Jelas bukan berada di lokasi objek perkara. Apalagi dalil Tergugat/Pembanding selalu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

atas

tanah

objek

perkara

tidak

pernah

dibuktikan

Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo. -

Bahwa berdasarkan hukum yaitu Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria menyebutkan bahwa “Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang berlaku secara turun temurun yang dapat dipunyai orang atas tanah

dengan

Membuktikan

mengingat fungsi sosial dari tanah tersebut”.

Hak Kepemilikan Para Penggugat/Terbanding dengan 8

(delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Para Penggugat/Terbanding (Bukti P-1 s/d P-8) adalah terkuat dan terpenuh serta merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang dikuatkan dan diberikan oleh Pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum, serta didukung dengan asal usul penguasaan/kepemilikan tanah dari

pemilik-pemilik

tanah

sebelumnya.

Sedangkan

bukti

Tergugat/Pembanding dengan Bukti T-1 s/d T-4 adalah surat di bawah tangan yang berdiri sendiri, tidak jelas asal usulnya tetapi mendadak adanya

ganti

menguatkan

rugi

dan

kepada

juga

tanpa

Tergugat/Pembanding, didukung

bukti

tidak

lainnya,

saling

sehingga

merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat menjadi pedoman dalam pembuktian kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum.



47

Bahwa Para Penggugat/Terbanding mempunyai hak dan kekuatan hukum

dalam

memperoleh

kepastian

hukum

dan

jaminan

perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanahnya serta dalam mendaftarkan hak atas kepemilikan tanahnya dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik seperti objek gugatan perkara aquo. -

Bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dilakukan sidang lapangan dan telah diperoleh fakta hukum bahwa letak dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding bersesuaian dengan letak dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Pembanding adalah fakta yang keliru. Judex Facti Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu Para Penggugat/ Terbanding.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pembanding / Tergugat yaitu : 1. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 (Bukti T-1), 2. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 (Bukti T-2), 3. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 (Bukti T-3), dan 4. Surat Ganti Kerugian tertanggal 7 Januari 1995 (Bukti T-4) adalah bidang-bidang tanah yang tidak terletak pada satu hamparan yang sambung menyambung sebagaimana dalil Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo, tetapi merupakan bidang-bidang tanah yang terpisah masingmasing. Memperhatikan pada Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4 yaitu : 1. nama-nama pemilik tanah yang berbatasan, 2. ukuran tanah yaitu ukuran panjang dan lebar tanah, 3. bentuk bidang tanah masing-masing dari Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4. adalah berbeda dibandingkan dengan 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan alas-alas hak sebagai dasar penerbitannya yaitu : 1. nama-nama pemilik tanah yang berbatasan, 2. ukuran tanah yaitu ukuran panjang dan lebar tanah, 3. bentuk bidang tanah masing-masing dari 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat. Dengan Terbukti

terdapat perbedaan nama-nama pemilik tanah yang



48

berbatasan, perbedaan ukuran tanah yaitu ukuran panjang dan lebar tanah, perbedaan bentuk bidang tanah dan perbedaan letak lokasi. Juga sekaligus membuktikan perbedaan letak lokasi masing-masing bidang-bidang tanah dari alas-alas hak Tergugat/Pembanding tersebut yaitu Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4 adalah TERBUKTI TIDAK TERLETAK DI BIDANG-BIDANG TANAH dari 8 (delapan) objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat yang merupakan milik Terbanding/Para Penggugat. Selain itu membuktikan letak lokasi masing-masing bidang-bidang tanah dari Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4 terhadap 8 (delapan) objek sengketa perkara aquo sebagaimana dalil Tergugat/Pembanding dalam perkara aquo adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) lokasi posisi tanahnya. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat untuk menyatakan banding Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 20 Nopember 2014. Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum faktafakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 20 Nopember 2014. 3. Membebankan Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa

para Terbanding semula para Penggugat melalui

Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 20 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 April 2014, terhadap Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa secara umum Para Terbanding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 November 2014 No.26 /Pdt.G/2014/ PN-RAP tersebut sudah tepat dan benar karena telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta



49

hukum baik bukti-bukti maupun saksi-saksi baik dari aspek juridis formal maupun juridis materiel ; 1.

Tentang keberatan Pembanding:

Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 2, Pembanding mengeberatkan atas amar pertimbangan Putusan pada halaman 57 alinea ke 3 sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie pada halaman 57 Putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN-RAP, alinea kedua

adalah yang benar berbunyi sebagai

berikut : “Menimbang bahwa sesuai Pasal 20 jo Pasal 6 UU No. 5 tahun 1960 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Agraria telah disebutkan bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang berlaku secara turun temurun yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial dari tanah tersebut” sedangkan dalam Memori Bandingnya Tergugat/ Pembanding mengeberatkan sebagai berikut: “bahwa yudex factie di dalam mengambil suatu keputusan tidak mempertimbangkan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat /Pembanding sedangkan Tergugat / Pembanding telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Ganti Rugi,

setelah Tergugat

/Pembanding mengganti rugikan tanah /objek terperkara tidak ada satu orang pun yang mengklaim tanah/objek perkara ada yang menguasai baik Penggugat /Terbanding ataupun orang lain. Sedangkan Penggugat /Terbanding berdasarkan bukti P-1 s/d P-8 yang diajukan di depan persidangan membuktikan bahwa Penggugat /Terbanding baru mengklaim objek terperkara sebagai milik Penggugat /Terbanding sejak tanah 2013 s/d tahun 2014 bahwa Penggugat juga tidak dapat menun jukkan bukti-bukti bahwa Penggugat /Terbanding yang secara terus menerus menguasai objek terperkara” Bahwa jelas yudex factie sudah mempertimbangkan bukti Tergugat /Pembanding sebagaimbana pertimbangan yudex factie pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut : “ Menimbang bahwa sedangkan bukti surat Tergugat /Terbanding bertanda T-1 s/d T-4 bukanlah sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu namun hanya sebuah akte di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya digantungkan pada pengakuan orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya di akte tersebut namun di persidangan orangorang tersebut tidak dijadikan saksi oleh Pihak Tergugat /Terbanding sehingga kualitas pembuktiannya adalah lemah” adalah sudah merupakan pertimbangan yang arif dan bijaksana serta akurat tepat pada sasarannya karena Penggugat



50

/Terbanding meskipun tidak menguasai tanah terperkara saat ini dan sebaliknya Tergugat /Terbanding menguasai tanah terperkara saat ini bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan yang ditentukan oleh Ketentuan undang-undang. Bahwa selain tidak benar Tergugat /Pembanding telah menguasai tanah objek terperkara sejak tahun 1995 juga karena dibuktikan tanaman kelapa sawit saat sidang lapangan (Plaatz oderzook) dilaksanakan akhir 14 November 2014, terlihat usia tanaman kelapa sawit di atas tanah terperkara masih berumur sekitar 5 tahun s/d 6 tahun ; Bahwa lagipula penguasaan atas tanah terperkara yang didalilkan oleh Tergugat /Terbanding tidak benar dan tidak patut karena tidak didasarkan atas hak yang benar, sah

apalagi tidak berkekuatan secara hukum melainkan penguasaan

Tergugat /Pembanding adalah berdasarkan intimidasi dan premanisme karena setiap kali Penggugat /Terbanding hendak mengerjakan tanah miliknya tersebut sebagaimana kejadian pada tahun 2003 dan tahun 2008,

Para Penggugat

/Terbanding diusir paksa oleh segerombolan sekitar 30-an orang pemuda (preman bayaran) dengan penuh intimidasi dengan cara membawa dipunggungnya di balik bajunya sekonyong-konyong seperti golok-golok panjang, sehingga Penggugat /Pembanding

lari

mengutamakan

keselamatan

dan

akhirnya

mengurus

pendaftaran hak Sertipikat ke Kantor Pertanahanan setempat yang dikabulkan dan kemudian diterbitkan sertipikatnya pada tahun sekitar 2013 dan 2014. Bahwa perlu dicatat bahwa Tergugat /Terbanding juga mengajukan Sertipikat atas tanah terperkara ke kantor pertanahan namun ditolak atas alasan tidak memenuhi alasan juridis dan materiel, lagipula Tergugat /Terbanding bukannya pemilik tanah terperkara sekalipun Tergugat /Terbanding mengaku menguasai sekitar 150 Ha kebun kelapa sawit ; Bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan berbunyi sebagai berikut : “ Bahwa jika dicermati

bukti T1, T2, T3 dan T4, yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding di

depan persidangan serta saksi-saksi dan sidang lapangan yang dilakukan pada tanggal 14 November 2014 telah menunjukkan suatu fakta hukum bahwa Tergugat /Pembanding adalah orang yang menguasai tanaman kelapa sawit yang telah tergugat /Pembanding tanam sejak Tergugat /Pembanding mengganti rugi berdasarkan surat ganti kerugian tanggal 07 Januari 1995” ; Bahwa Penggugat /Terbanding membantah dalil Tergugat /Pembanding atas hasil Sidang lapangan (Plaats onderzoek) yang dilakukan tanggal 14 November 2014 sama sekali tidak ada benar hasil sidang lapangan tersebut menunjukkan fakta penguasaan tanah terperkara yang didalilkan oleh

Tergugat

Pembanding



51

berdasarkan bukti T1, T2, T3 dan T4, karena selain dalil Kuasa Tergugat yang notabene mendalilkan dalam memori bandingnya tidak benar dan tidak ada korelasinya juga kuasa Tergugat /Pembanding justru tidak hadir pada saat pelaksanaan sidang lapangan tanggal 14 November 2014 tersebut . Sehingga adalah sangat aneh dan ngawur apabila dalam memori banding, Tergugat /Pembanding

mendalilkan suatu fakta pengguasaan tanah terperkara. Justru

dalam sidang lapangan Penggugat /Terbanding dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak benar menguasai tanah terperkara berdasarkan bukti T1, T2, T3 dan T4 tersebut yang diterbitkan sebagai ganti rugi tahun 1995. Bahwa apabila dilihat usia tanaman sawit yang ada di atas tanah poerkara baru berusia 5 tahun s/d 6 tahun sedangkan usia penguasaan tanah yang didalilkan oleh Tergugat /Pembanding berupa surat ganti kerugian harusnya tanaman sawit sudah berumur hampir 20 tahunan yakni sejak 07 Januari 1995 s/d 14 November 2014. Bahwa selanjutnya apabila dicermati bukti T1, T2, T3 dan bukti T4 adalah berupa surat ganti kerugian dari kepala desa Tanjung Selamat masing – masing atas nama orang David Simanjuntak, Salmon Simanjuntak, bukti L. Cronika Simanjuntak dan satu bukti atas nama L Harianja adalah masing-masing tertera dengan luas 10 Ha atau seluruhnya total 40 Ha, anehnya bahwa terungkap dalam persidangan lapangan bahwa batas-batas atas tanah terperkara sama sekali tidak sesuai dengan bukti T1, T2, T3 dan T4 yang totalnya sekitar 40 Ha. Akan tetapi dalam sidang lapangan justru batas-batas atas tanah Penggugat /Terbanding jelas sesuai berbatasan diantara

8 (delapan) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249,

250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat/Terbanding tersebut yang total luas atas tanah Penggugat /Terbanding yang menjadi objek terperkara seluas 150,489 M2 (15 Ha). Bahwa terbukti bahwa batas akhir dari delapan Sertipikat tersebut adalah parit bekoaan, sehingga adalah aneh dimanakah tanah 40 Ha yang didalilkan oleh Tergugat /Pembanding dalam bukti T1, T2, T3 dan T4 tersebut. Oleh karena itu patut diduga bahwa bukti T1, T2, T3 dan T4 adalah merupakan bukti fiktif yang dapat dibuat oleh siapa saja tanpa ada jaminan kekuatan

hukum alias tidak sah, sedangkan bukti yang diajukan

oleh Penggugat adalah sah dan berkekuatan yang harus dipertimbangkan oleh judex factie tentunya apalagi terlebih Penggugat adalah sebagai pembeli /dengan ganti rugi yang beritiked baik ; Bahwa dalam Memori Bandingnya halaman 3 alinea ke 3 Tergugat /Pembanding mendalilkan sebagai berikut, berbunyi : “Bahwa di dalam Pertimbangan hukumnya halaman 57 alinea ke 4 yang menyatakan “sedangkan bukti surat yang bertanda



52

T1 s/d T-4 bukanlah sertipikathak atas tanah ........................dst...........pihak Tergugat sehingga kualitas Pembuktian surat – surat bukti Penggugat adalah lemah. Bahwa tidak benar dalil Tergugat /Pembanding sebagaimana dikeberatkannya tersebut karena bunyi pertimbangan judex facti halam 57 alinea ke 4 selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut : “Menimbang bahwa sedangkan bukti surat Tergugat yang bertanda T-1 s/d T-4 bukanlah Sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun hanya sebuah akte di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya digantungkan pada pengakuan orang-orang yang membubuhkan tanda tangannya di akte tersebut namun

di

persidangan orang-orang tersebut tidak dijadikan saksi oleh pihak Tergugat sehingga kualitas pembuktian surat-surat bukti penggugat adalah lemah” Bahwa atas kekeliruan tersebut Kuasa Penggugat telah mengkonfirmasi dan mengatakan sudah

dikoreksi sebagaimana

dinyatakan

oleh

Ketua

Majelisnya

karena

seharusnya tertulis Tergugat . Bahwa oleh karena judex factie sudah melakukan koreksi dan merupakan kesalahan teknis yang manusiawi dari 63 halaman Putusan , sehingga jelas lah koreksi tersebut patut diterima dan bukan malah dijadikan bahan ‘ejekan seolah –olah telah menguntungkan pihak yang tidak berhak ; Bahwa

dalam

memori

bandingnya

halaman

3

Tergugat

mengeberatkan

pertimbangan hukum halaman 57 alinea 5 yang menyatakan bahwa saksi-saksi Tergugat pada pokoknya .......dst..............asal –usul perolehan objek sengketa dari Tergugat”; Bahwa

Penggugat

/Terbanding

sependapat

dengan

yudex

factie

atas

pertimbangan tersebut yang dikeberatkan oleh Tergugat /Pembanding karena saksi-saksi yang dihadirkan

oleh Tergugat /Pembanding adalah upahan dan

suruhan dari Tergugat dan keterangan-keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan justru tidak membuktikan bahwa surat bukti ganti kerugian tanah tahun 1995

T1 s/d T4 yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding tidak ada

korelasinya melihat usia tanaman sawit yang didalilkan oleh Tergugat ditanam baru tahun sekitar 2008

atau baru berumur sekitar 5 tahun s/d 6 tahunan.

Lagipula dengan saksi Jamenson Purba yang dihadirkan Tergugat /Pembanding berbatasan langsung justru membuktikan bahwa surat ganti rugi tanah Tergugat dalam T1 s/d T4 belum dikuasai pada tahun 2004 dan masih kosong sehingga tidak benar Tergugat /Pembanding menguasai sejak tahun 1995. Bahwa demikian juga dengan batas-batas tanah karena seharusnya batas tanah tersebut haruslah



53

tanah milik Tergugat /Pembanding karena luas tanah yang didalilkan oleh Tergugat /Pembanding seluas mencapai seluas

36 Ha lebih totalnya sedangkan tanah

yang diukur dan batas-batasnya jelas hanya sekitar 15 Ha diatas tanah 8 (delapan) buah sertipikat Hak Milik milik Penggugat /Terbanding dimana batas terluar dari keseluruhan tanah milik Penggugat /Terbanding atas 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik tersebut adalah bekoan parit. Bahwa selain itu tentu judex factie sudah melihat dalam sidang lapangan bahwa Penggugat /Terbanding lah yang pertama sekali menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat /Terbanding tersebut yang kemudian dirusak oleh Tergugat /Pembanding namun tidak semua tanaman tersebut dirusak buktinya ada tanaman beberapa pokok kelapa sawit berusia sekitar 11 sebelas

tahunan (notabene) sejak tahun 2003 yang mana

tanaman yang ditanam oleh Penggugat berbeda dengan keseluruhan tanaman yang menurut saksi Penggugat /Terbanding selaku Penjual /pemilik sebelumnya atau yang menerima ganti rugi yaitu Sdr. Kasmadi di dalam sidang persidangan Pengadilan dan sidang lapangan menyatakan bahwa “itulah bekas tanaman saya (Kasmadi) bersama abang saya Kastari dan Nuratmi” yang mana nama tersebut adalah merupakan pemilik sebelum Penggugat dan sehingga dengan demikian jelas bukanlah Tergugat /Pembanding yang semula menguasai tanah terperkara lagipula seandainya benar dalil Tergugat /Pembanding (quod non) yang membuat surat ganti kerugian tersebut seharusnya dapat dihadirkan dalam persidangan namun kenyataanya juga tidak dapat dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat /Pembanding ; Bahwa Tergugat /Pembanding dalam memori Bandingnya halaman 4 mendalilkan sebagai berikut “Bahwa Penggugat /Terbanding baru menguasai objek tanah terperkara sejak bulan Oktober 2003 sedangkan Tergugat /Pembanding menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara sejak tahun 1995 dan Tergugat /Pembanding secara terus menerus mengusahainya dan hal tersebut telah diterangkan oleh saksi-saksi yang kerterangannya telah di dengarkan di depan persidangan. Bahwa Tergugat /Pembanding setelah mengganti rugi tanah/objek terperkara sebagai warga negara yang taat akan kewajibannya Tergugat /Pembanding selalu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan ) atas lahan /tanah objek terperkara dengan adanya pembayaran PBB yang dibayarkan Tergugat /Pembanding kepada Negara menunjukkan bahwa Tergugat benar telah menguasai dengan mengusahai tanah/lahan objek terperkara”¸ adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan bukti di dalam persidangan justru Penggugat lah yang mengajukan bukti pembayaran PBB vide bukti P-13 sedangkan Tergugat tidak ada



54

menyerahkan bukti PBB di persidangan baik dalam Perkara Perdata maupun dalam perkara Tata Usaha Negara No. 40/G/2014/PTUN-MDN , lagipula seandainya pun benar (quod non) Tergugat /Pembanding membayar pajak namun pembayaran Pajak PBB jelas bukanlah bukti hak kepemilikan jelas disebut tertulis dalam PBB tersebut : Bahwa berdasarkan atas seluruh berkas, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding dalam perkara a quo adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding ini dan oleh karena itu kami selaku Penggugat /Terbanding memohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berkenan untuk memeriksa dan mempertimbangkannya, selanjutnya memberikan Putusan agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan amar Putusan Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

No.

26/Pdt.G/2014/PN-RAP

tanggal

20

November 2014 yang berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Eksepsi -

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan perbuatan Terugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad); 3. Menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut atas tanah objek terperkara seluas 150,489 M2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas secara factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah Parit bekoan dan tanda tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut –sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertipikat aquo ; 4. Menyatakan surat surat tanah yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada di tangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;



55

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini ; 7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.009.300,- (satu juta sembilan ribu tiga ratus rupiah) Dalam peradilan yang baik, apabila Yang mulia Majelis hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa

Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya

mengajukan Tambahan Memori Banding, tertanggal 27 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Mei 2015, terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014

No.26/Pdt.G/2014/PN.Rap,

Pembanding

semula Tergugat

mengajukan tambahan meori banding sebagai berikut : Pada Halaman 2 (dua) Memori Banding tertanggal 26 Maret 2015, sebelum alinea terakhir dibawah : Terhadap Putusan tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut: Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) -

Bahwa tanah yang didalilkan Terbanding/Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, Sertipikat Hak Milik No.250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, Sertipilat Hak Milik No.251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus, Sertipikat Hak Milik No.252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertipikat Hak Milik No.272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, Sertipikat Hak Milik No.273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertipikat Hak Milik No.274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, Sertipikat Hak Milik No.275/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, sesungguhnya keseluruhan tanah tersebut adalah tanah milik atas nama : 1. H. Silitonga, tertulis juga Horas Silitonga, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah antara Efendi Siregar dengan H. Silitonga, tanggal 15 Januari 1995 (Bukti T-l);



56

2. Salmon Simanjuntak, tertulis juga S. Simanjuntak, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah antara Irwansyah dengan S. Simanjuntak, tanggal 07 Januari 1995 (Bukti T-2); 3. D.Marudut Simanjuntak, tertulis juga David Marudut Simanjuntak, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah antara Kaman dengan D. Marudut Simanjuntak, tanggal 4 Januari 1995 (Bukti T-3); 4. Lidia Chronika Simanjuntak, tertulis juga L. Chronika, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah antara Jainal Aripin dengan L. Chronika, tanggal 5 Maret 1995 (Bukti T-4); Bahwa keseluruhan tanah pada poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas telah di

-

kuasai sejak tahun 1995 dan ditanami sawit oleh Salmon Simanjuntak (Pembanding/Tergugat) selaku orang tua kandung dari David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak, dan mertua kandung dari Horas Silitonga; Bahwa dalil Penggugat menyatakan memperoleh tanah berdasarkan jual beli

-

dari Nuratmi, Kastari serta Kasmadi,

maka menurut hukum harus

diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo; Bahwa oleh karena tidak diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak

-

Tergugat : David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak, dan Horas Silitonga, selaku pemilik dan yang menguasai tanah sejak tahun 1995 sampai saat ini, serta Nuratmi, Kastari serta Kasmadi yang menjual kepada Penggugat / Terbanding, menyebabkan Oleh karena itu

gugatan Penggugat kurang pihak.

beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak atau setidak-tidaknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut dan mengadili sendiri dan : menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Pada halaman 2 (dua) setelah alinea terakhir ditambahkan : -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat salah dalam menerapkan hukum Pembuktian, dimana Bukti T-l, T-2, T-3 dan T-4 tidak dipertimbangkan secara cermat dan seksama sesuai hukum pembuktian, dimana

bukti

tersebut

menunjukkan

bahwa

tanah

yang

digugat

Penggugat/Terbanding bukan hanya tanah milik dari Salmon Simanjuntak, tetapi juga milik dari David Marudut Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak, dan Horas Silitonga. Oleh karena itu Pertimbangan hukum Putusan perkara aquo pada halaman 51 bersambung sampai alinea ketiga halaman 52 adalah pertimbangan



57

yang tidak berdasar hukum; -

Bahwa Pertimbangan hukum Putusan perkara aquo pada alinea kedua halaman 55 pada pokonya menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat (T-l, T-2, T-3, dan T-4) tidak cukup untuk membuktikan hak kepemilikan dari Tergugat terhadap tanah objek sengketa. Pertimbangan tersebut sangat dangkal dan tidak cermat, sebab tanah tersebut telah diganti

rugi dan dikuasai sejak tahun 1995 oleh Salmon

Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak,

Lidia Chronika Simanjuntak,

dan Horas Silitonga hingga sampai saat ini, Salmon Simanjuntak telah menanami sawit di atas tanah tersebut. Lagi pula alas hak kepemilikan tanah dari Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak; Lidia Chronika Simanjuntak, dan Horas Silitonga jauh lebih tua dari alas hak yang dimiliki Penggugat. Oleh karena itu sudah menjadi asas hukum yang berlaku umum bahwa surat kepemilikan atas tanah yang lebih tua (lebih dahulu terbit) harus lebih diutamakan dan dihargai dari pada surat kepemilikan atas tanah yang beiakangan terbit yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu Surat Penyerahan/Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 (Bukti TT-1, Bukti TT-7, Bukti TT-13, TT-19), Surat Ganti Kerugian tanggal 25 Nopember 2012 (Bukti TT-10, Bukti TT-16, Bukti TT-22,), kesemuanya bukti tersebut dijadikan Penggugat untuk permohonan hak milik kepada Turut Tergugat; -

Bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Rantauprapat

tidak

mempertimbangan keterangan. saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yaitu saksi T. Harianja pada pokoknya menerangkan bahwa Salmon Simanjuntak memiliki lahan seluas 100 ha, saksi pernah bekerja dilahan tersebut sejak tahun 2004 s/d 2008, tidak pernah ada orang lain keberatan atas penguasaan tanah tersebut, sudah ditanami sawit, sekeliling tanah sudah dibeko untuk parit, bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di daerah tersebut. Saksi Jamenso Purba pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki lahan 2 ha yang berbatasan langsung dengan Salmon Simanjuntak, lahan sudah ditanami sawit oleh Salmon Simanjuntak, saksi tidak

pernah bertemu Edward Sitorus. Saksi Edi menerangkan bahwa

tanah pada tahun 2004

masih kosong, tanah saksi berbatasan langsung

dengan lahan Salmon Simanjuntak, sudah ditanami sawit, tidak pernah bertemu Edward Sitorus, tidak pernah ada yang keberatan

lahan

dikuasai Salmon Simanjuntak. Saksi Riswansyah menerangkan bahwa



58

saksi pernah Kepala Desa di Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat periode tahun 2003 s/d 2014, Salmon Simanjuntak memiliki tanah 120 ha di Desa Tanjung Selamat, Saksi membantah tanda tangan dalam bukti TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23, saksi tidak mau ikut pengukuran oleh BPN Labuhanbatu karena tanah tersebut tanah milik Salmon Simanjuntak, Edward Sitorus tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Kasmadi, saksi tidak kenal Kasmadi dan bukan penduduk setempat ;

Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

setelah

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 Maret 2015 dan tambahan memori banding tertanggal 27 Mei 2015, ternyata tidak ada memuat halhal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat semula Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 17 April 2015 dan dari Para Terbanding semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 April 2015, oleh karena mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca meneliti dan mempelajari dengan serta memeriksa secara seksama Berita Acara sidang,

beserta surat-surat

yang

tersebut dalam berkas perkara Nomor

26/Pdt.G/2014/PN.Rap, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, tanggal 20 Nopember 2014 dan setelah pula membaca dan memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasanya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Penggugat melalui Kuasanya dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan



59

dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanna berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

tanggal 20 Nopember

2014 No. 26/Pdt.G/2014/PN.Rap, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang

kalah maka

dibebankan

membayar

biaya

perkara dikedua

tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap. yang dimohonkan banding tersebut ; ----- Menghukum

Pembanding

semula Tergugat

untuk membayar

biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah I Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2015 dan musyawarah ke II pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK,SH.MH dan DAHLIA BRAHMANA,SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan



60

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

tanggal

26

Mei

2015

nomor

:

187/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd ttd ttd Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH

ttd DAHLIA BRAHMANA,SH.MH PANITERA PENGGANTI,

ttd td FARIDA MALEM, SH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



PT-MDN

Recommend Documents