PT-MDN

P U T U S A N Nomor :19 /PIDSUS.K/2012/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA --------- PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ------------------------------Nama

: ADILIASTA SEMBIRING.-

Tempat lahir

: Selakkar

Umur/Tgl Lahir

: 26 Januari 1970 / 41 Tahun

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Desa Selakkar.

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Kepala Desa Selakkar

----- Terdakwa tidak ditahan : -------------------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; ----------------------------------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------1 . Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2011 Nomor. Reg. Perkara : PDS - 01/KABAN.1/12/2011 yang berbunyi sebagai berikut : DAKWAAN : PRIMAIR : Bahwa ia terdakwa ADILIASTA SEMBIRING, selaku Kepala Desa Selakkar Kecamatan Munte Kabupaten Karo, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Selakkar Kecamatan Munte Kabupaten Karo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : …..…………….….

-2-

Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada bulan Nopember 2010 bendahara umum daerah Kabupaten Karo telah membayarkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa selakkar dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa Selakkar Kecamatan Munte dengan nomor rekening 250.02.03.000966-1 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp 58.964.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan kemudian terdakwa bersama bendahara pergi ke Bank Sumut di Kabanjahe mengambil uang Alokasi Dana Desa (ADD) Selakkar sebesar Rp 58.964.000,- ( lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tersebut, dan dana tersebut ditambah dengan dana pendapatan desa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk digunakan belanja langsung sebesar Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan belanja Modal sebesar Rp 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta belanja tidak langsung sebesar Rp 33.964.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ), akan tetapi dalam penggunaan belanja tidak langsung sebesar Rp 33.964.000,- ( tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tersebut untuk belanja honor

tetap

Kepala

Desa,

Perangkat

Desa

dan

honor

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), yang rinciannya adalah : •

Kepala Desa (12 bln x Rp. 650.000,-)

: Rp.

7.800.000,-

•

Bendahara Desa (12 bln x Rp. 207.333,-)

: Rp.

2.488.000,-

•

Kaur Pemdes (3 org x 12 bln x Rp. 300.000,-)

: Rp. 10.800.000,-

•

Ketua BPD (1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-)

: Rp.

3.600.000,-

•

Wakil Ketua (1 org x 12 bln x Rp. 275.000,-)

: Rp

3.300.000,-

•

Sek BPD ( 1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-)

: Rp.

2.400.000,-

•

Anggota BPD ( 2 org x 12 bln x Rp.144.000,-)

: Rp.

3.576.000,-

JUMLAH

: Rp. 33.964.000,dan tidak …………….….

-3-

dan tidak seluruhnya honor perangkat desa dan BPD Selakkar dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan dana tersebut telah terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan berdasarkan perhitungan saksi Ahli Darwin Napitupulu dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sumatera Utara di Medan yaitu dari jumlah Anggaran honor Tetap Kades, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 33.964.000,00 jumlah honor yang diterima oleh Kades dan Perangkat Desa sebesar Rp 17.488.000,00 yaitu masing-masing : -


: Rp. 3.600.000,00

-


: Rp. 3.600.000,00

-


: Rp. 3.300.000,00

-

Sek BPD (1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-)

: Rp. 2.400.000,00

-

Anggota BPD (2 org x 12 bln x Rp. 144.000,-)

: Rp. 3.576.000,00

Jumlah

Rp. 16.476.000,00

Sedangkan 1 (satu) orang Kaur Pemerintah Desa dan 5 (lima) orang anggota BPD tidak pernah menerima honor dari terdakwa ADILIASTA SEMBIRING selaku Kepala Desa Selakkar, sehingga jumlah yang tidak dibayarkan kepada/diterima oleh 1 (satu ) orang Kaur Pemerintah Desa dan 5 (lima) orang anggota BPD yaitu sebesar Rp. 16.476.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 16.476.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDIAIR : Bahwa ia terdakwa ADILIASTA SEMBIRING, selaku Kepala Desa Selakkar Kecamatan Munte Kabupaten Karo, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Selakkar Kecamatan Munte Kabupaten Karo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46……….……….….

-4-

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada bulan Nopember 2010 bendahara umum daerah Kabupaten Karo telah membayarkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa selakkar dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas

Desa

Selakkar

Kecamatan

Munte

dengan

nomor

rekening

250.02.03.000966-1 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp 58.964.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan kemudian terdakwa bersama bendahara pergi ke Bank Sumut di Kabanjahe mengambil uang Alokasi Dana Desa (ADD) Selakkar sebesar Rp 58.964.000,- ( lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tersebut, dan dana tersebut ditambah dengan dana pendapatan desa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk digunakan belanja langsung sebesar Rp 9.750.000,- ( Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan belanja Modal sebesar Rp 16.250.000,- ( enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) serta belanja tidak langsung sebesar Rp 33.964.000,- ( tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ), akan tetapi dalam penggunaan belanja tidak langsung sebesar Rp 33.964.000,- ( tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah ) tersebut untuk belanja honor

tetap

Kepala

Desa,

Perangkat

Desa

dan

honor

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), yang rinciannya adalah : •

Kepala Desa (12 bln x Rp. 650.000,-)

: Rp.

7.800.000,-

•

Bendahara Desa (12 bln x Rp. 207.333,-)

: Rp.

2.488.000,-

•


: Rp. 10.800.000,-

•


: Rp.

3.600.000,-

•


: Rp

3.300.000,-

Sek BPD….…………….….

-5-

•

Sek BPD ( 1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-)

: Rp.

2.400.000,-

•

Anggota BPD ( 2 org x 12 bln x Rp.144.000,-)

: Rp.

3.576.000,-

JUMLAH

: Rp. 33.964.000,-

dan tidak seluruhnya honor perangkat desa dan BPD Selakkar dibayarkan oleh terdakwa dikarenakan dana tersebut telah terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan berdasarkan perhitungan saksi Ahli Darwin Napitupulu dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Sumatera Utara di Medan yaitu dari jumlah Anggaran honor Tetap Kades, Perangkat Desa dan BPD sebesar Rp 33.964.000,00 jumlah honor yang diterima oleh Kades dan Perangkat Desa sebesar Rp 17.488.000,00 yaitu masing-masing : -


: Rp. 3.600.000,00

-


: Rp. 3.600.000,00

-


: Rp. 3.300.000,00

-

Sek BPD (1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-)

: Rp. 2.400.000,00

-

Anggota BPD (2 org x 12 bln x Rp. 144.000,-)

: Rp. 3.576.000,00

Jumlah

Rp. 16.476.000,00

Sedangkan 1 (satu) orang Kaur Pemerintah Desa dan 5 (lima) orang anggota BPD tidak pernah menerima honor dari terdakwa ADILIASTA SEMBIRING selaku Kepala Desa Selakkar, sehingga jumlah yang tidak dibayarkan kepada/diterima oleh 1 (satu ) orang Kaur Pemerintah Desa dan 5 (lima) orang anggota BPD yaitu sebesar Rp. 16.476.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 16.476.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan………….….

-6-

1. Menyatakan Terdakwa ADILIASTA SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat Dakwaan Subsidiair tersebut ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADILIASTA SEMBIRING berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.476.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : a.

Fotocopy SK Bupati Karo No. 141/149/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang

Pengesahan

Keputusan

BPD

Kecamatan

Munte

Kabupaten Karo tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa ; b.

Fotocopy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Kas Desa Selakkar tanggal 25 November 2010 ;

c.

Fotocopy Kwitansi tanggal 22 November 2010 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ;

d.

Fotocopy SPM (Surat Perintah Membayar) T.A. 2010 sebesar Rp. 58.964.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 November 2010 ;

e.

Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 286/SPP-LSBTL/DPP KAD/2010 tanggal 22 November 2010 ; f. Fotocopy…………….….

-7-

f.

Fotocopy

Surat

Pernyataan

Pengajuan

SPP-LS

No.

900/6300/DPPKAD/2010 tanggal 22 November 2010 ; g.

Fotocopy

Surat

Keterangan

Pengajuan

SPP

No.

900/6301/DPPKAD/2010 tanggal 22 November 2010 ; h.

Fotocopy

Surat

Pernyataan

Tanggung

Jawab

No.

900/6302/DPPKAD/2010 tanggal 22 November 2010 ; i.

Fotocopy APBD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karro ;

j.

Fotocopy

Persetujuan

Pemindah

Bukuan

SP2D

NO.

0332/BUD/November/2010 tanggal 26 Novemberr 2010 ; k.

Fotocopy Rekening Koran Tabungan Kas Desa Selakkar ;

l.

Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukan Bank No. 900/65/XI/2010 tanggal 18 November 2010 ;

m.

Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa No. 900/66/2010 tanggal 18 November 2010 ;

n.

Fotocopy Surat Pernyataan Camat No. 412.6/742/XI/2010 tanggal 18 November 2010 ;

o.

Fotocopy SK Kepala Desa Selakkar No. 205/AS/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Selakkar ;

p.

Fotocopy Perdes Selakkar No. 1 Tahun 2010 ;

q.

Buku

tabungan

kas

Desa

Selakkar

Nomor

Rek.250.02.03.000966-1 ; r.

Buku Kas Kantor Desa Selakkar periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 ;

s.

Kwitansi pembayaran honor tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Selakkar untuk bulan Januari s/d Desember 2010 sebesar Rp. 33.964.000,-.

Tetap dilampirkan di dalam berkas tersebut ; 4. Menetapkan agar Terdakwa ADILIASTA SEMBIRING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah ) ; 3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 April

2012

No. 44/

Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menyatakan………….….

-8-

−

Menyatakan Terdakwa ADILIASTA SEMBIRING tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

−

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

−

Menyatakan Terdakwa ADILIASTA SEMBIRING tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI ” ;

−

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

tersebut dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50. 000. 000 ,(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; −

Menjatuhkan

pidana

tambahan

terhadap

Terdakwa

berupa

pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 16. 476. 000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; −

Memerintahkan barang bukti berupa : 1.

Fotocopy SK Bupati Karo No. 141/149/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang

Pengesahan

Keputusan

BPD

Kecamatan

Munte

Kabupaten Karo tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa ; 2.

Fotocopy SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) Kas Desa Selakkar tanggal 25 November 2010 ;

3.

Fotocopy Kwitansi tanggal 22 November 2010 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ;

4.

Fotocopy SPM (Surat Perinttah Membayar) T.A. 2010 sebesar Rp. 58.964.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 November 2010 ;

5. Fotocopy…………….….

-9-

5.

Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 286/SPP-LSBTL/DPP KAD/2010 tanggal 22 November 2010 ;

6.

Fotocopy

Surat

Pernyataan

Pengajuan

SPP-LS

No.

900/6300/DPPKAD/2010 tanggal 22 November 2010 ; 7.

Fotocopy

Surat

Keterangan

Pengajuan

SPP

No.


Fotocopy

Surat

Pernyataan

Tanggung

Jawab

No.


Fotocopy APBD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karro ;

10. Fotocopy

Persetujuan

Pemindah

Bukuan

SP2D

No.

0332/BUD/November/2010 tanggal 26 November 2010 ; 11. Fotocopy Rekening Koran Tabungan Kas Desa Selakkar ; 12. Fotocopy SK Kepala Desa tentang Penunjukan Bank No. 900/65/XI/2010 tanggal 18 November 2010 ; 13. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa No. 900/66/2010 tanggal 18 November 2010 ; 14. Fotocopy Surat Pernyataan Camat No. 412.6/742/XI/2010 tanggal 18 November 2010 ; 15. Fotocopy SK Kepala Desa Selakkar No. 205/AS/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Selakkar ; 16. Fotocopy Perdes Selakkar No. 1 Tahun 2010 ; 17. Buku

tabungan

kas

Desa

Selakkar

Nomor

Rek.250.02.03.000966-1 ; 18. Buku Kas Kantor Desa Selakkar periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 ; 19. Kwitansi pembayaran honor tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Selakkar untuk bulan Januari s/d Desember 2010 sebesar Rp. 33.964.000,- ; tetap terlampir dalam berkas perkara ; −

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

4. Akta………………….….

- 10 -

4. Akta Permintaan Banding dari Pid.Sus.K/ 2012 / PN – Mdn.-

Terdakwa Nomor :

25 / Akta.

yang dibuat dan ditandatangani oleh

BILLIATER SITEPU, SH, MH.- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa

pada tanggal 19 April 2012,

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2012 ; ---------------------5. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 28/ Akta.Pid.Sus.K/ 2012 / PN – Mdn.-

yang dibuat dan ditandatangani

oleh BILLIATER SITEPU, SH , MH.- Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2012, Jaksa Penuntut Umum

telah mengajukan permintaan banding terhadap

Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2012 ; ---------------------------6. Surat

Pemberitahuan

untuk

Mempelajari

berkas

Perkara,

bertanggal 24 April 2012 Nomor W2.U1 /722/Pid.Sus.K.01.10 /IV/ 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu sejak tanggal 25 April 2012, selama 7 (tujuh) hari kerja ; ---------------------------------------------- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum

terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat

yang

ditentukan

oleh

Undang-undang,

maka

kedua

permintaan banding tersebut dapat diterima ;----------------------------------------------Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ; -----------------------------------------------------------------------------

Menimbang…………….….

- 11 -

------ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 April

2012 Nomor : 44/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.-

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “KORUPSI” dan

pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

19

April

2012

Nomor

:

44/PID.SUS.K/2011/PN-MDN.- yang dimintakan banding tersebut ; --------------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya

dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -------------------------------------------------------------------------------------- Mengingat, ketentuan pasal 3

jo pasal 18 U.U.R.I No.31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U.R.I No : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas U.U.R.I

No.31 tahun 1999 ,serta peraturan peraturan

lain

yang

bersangkutan dengan perkara ini ; ----------------------------------------------------

M E N G A D I L I : -

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ---------------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan

putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Medan

tanggal

Tindak Pidana Korupsi pada 19 April 2012 Nomor

:

44/Pid.Sus.K/2011/PN.MDN.-yang dimintakan banding tersebut ; ------

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah) ; --------------------------------------------DEMIKIANLAH………….….

- 12 -

------ DEMIKIANLAH

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan

Tinggi Medan pada hari SENIN, Tanggal 11 Juni 2012, oleh kami R.NOHANTORO ,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASAMANURUNG,SH.MKN, dan ROSMALINA SITORUS,SH.MH.- masing – masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada

Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 77 / PID.SUS.K / 2012 / PT.MDN tanggal 03 Mei 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari JUMA’T tanggal 22 Juni 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan SUSILA WARDHANI, SH Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. --------------------------------------

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn

HAKIM KETUA MAJELIS,

R.NOHANTORO , SH.-

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUSILA - WARDHANI, SH.-

PT-MDN

Recommend Documents