P U T U S A N Nomor :17 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA --------- PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara - perkara Tindak
Pidana
Korupsi
dalam
peradilan
tingkat
banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ------------Nama Lengkap
:
YANTINI SYAFRIANI , SH.-
Tempat lahir
:
Medan
U m u r/tanggal lahir
:
44 tahun / 28 Mei 1968
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Kebangsaan
:
Indonesia
Tempat Tinggal
:
Jl.MT. Haryono No.310, Kota Binjai
A g a m a
:
Islam
Pekerjaan
:
PNS
Pendidikan
:
Sarjana (S-1)
----- Terdakwa pernah ditahan oleh : ------------------------------------------------1.
Penyidik tidak ditahan ; ----------------------------------------------------------
2.
Penuntut Umum tidak ditahan ; -----------------------------------------------
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Nopember 2012 ;----4. Perpanjangan penahanan WKPN Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d 01 Januari 2013 ;------------------------5. Pengalihan
penahanan dari Penahanan rumah tahanan Negara
menjadi penahanan Kota , sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013 ;-------------------------------------------------------Terdakwa sekarang ini tidak ditahan ; -----------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; ----------------------------------------------------Telah membaca : -------------------------------------------------------------------------
Surat…………….
-2-
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Agustus 2012 Nomor : Reg. Perkara : PDS - 04/N.2.25/Ft.1/08/2012 yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : ------PRIMAIR : Bahwa Ia Terdakwa YANTINI
SYAFRIANI,SH.-
selaku Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sejak tahun 2004 s/d Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.990-14/SK/2008, tanggal 28 Pebruari 2012 bersama-sama dengan saksi JUNAIDI,S.Sos selaku
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan
Setdakab Langkat sejak tahun 2007 s/d 2008 berdasarkan SK Bupati Nomor
:990-18ISKl2007,
tanggal
3
April
2007
(masing-masing
penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Pebruari 2008 s/d bulan Maret 2008 bertempat di Kantor Pemkab Langkat Jl.T.Amir Hamzah No.1 Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011,sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 499.955.000,(empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 ada dianggarkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dana sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) mata anggaran 1.20.03.05.05 dan Dana Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) mata anggaran 1.20.03.06.06. Bahwa kedua anggaran ini merupakan anggaran di Bagian Keuangan dan jumlah keseluruhan untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Bahwa…………….
-3-
Bahwa sesuai dengan PERDA No. 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Langkat T.A. 2008, ada sebelas (11) item kegiatan pada Pos Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Langkat yang terdiri dari : 1.
Revisi RKA dan DPA SKPD SPD No.543/29-02-08, SPM No.115/29-0208, SP2D No.387/04-03-08, sebesar Rp.125.000.000.-
2.
Penyusunan Neraca Awal SPD No. 544/29-02-08, SPM No. 106/2902-08, SP2D No. 388/04-03-08, sebesar Rp. 375.000.000.-
3.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SPD No.545/29-02-08, SPM
No.114/29-02-08,
SP2D
No.389/04-03-08,
sebesar
Rp.374.720.575.4.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.546/29-02-08, SPM No. 113/29-02-08, SP2D No.390/04-03-08, sebesar Rp.167.045.000.5.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.547/29-02-08, SPM No. 112/29-02-08, SP2D No.391/04-03-08, sebesar Rp.136.390.000.-
6.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Bintek penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007) SPD No. 548/29-02-08, SPM No. 108/29-02-08, SP2D No. 392/04-03-08, sebesar Rp. 124.955.000.-
7.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dhi: Belanja Modal pengadaan printer 1 unit SPD No.551/29-02-08, SPM No.111/29-02-08, SP2D No.393/04-03-08, sebesar Rp.4.000.000.-
8.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor SPD No.551/29-02-08, SPM No.110/29-02-08, SP2D No.394/04-03-08, sebesar Rp.15.000.000.-
9.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah SPD No.552/2902-08, SPM No.105/29-02-08, SP2D No.395/04-03-08
10. Penyediaan alat tulis kantor SPD No.553/29-02-08, SPM No.109/29-0208, SP2D No.396/04-03-08, sebesar Rp.25.000.000.11. Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pendidikan Pelatihan Staf Bagian Keuangan) SPD No.550/29-02-08, SPM No.107/29-02-08, SP2D No.397/04-03-08, sebesar Rp.30.000.000.-
Total…………….
-4-
Total
dana
dari
sebelas
(11)
item
tersebut
adalah
sebesar
Rp.1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan kedua kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam sebelas (11) item tersebut diatas (poin 2 dan poin 6). Adapun mekanisme pengajuan pencairan dana anggaran yang tertuang dalam DPA sejak dari awal sampai pada Sekdakab Langkat yang diterima berbentuk uang dan yang berperan dalam pengajuan pencairan tersebut masing-masing, yaitu: Pertama sekali, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Kab.Langkat (Saksi Junaidi,S.Sos) menyampaikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai mata anggaran yang tertampung dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni saksi Drs. H. Taufik. Kemudian berkas SPP diajukan kepada Sub Bagian Anggaran atau ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni saksi Drs H. Taufik. Setelah terbit SPD Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Kab.Langkat menyampaikan SPP dan SPD kepada Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat (terdakwa Yantini Syafriani) untuk usulan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Drs. H. Surya Djahisa, M.Si. Setelah SPM terbit maka seluruh berkas (SPP,SPD dan SPM) disampaikan kepada
Subbag
Perbendaharaan
untuk
penerbitan
SP2D
yang
ditandatangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) yakni saksi Drs.H.Taufik. Setelah SP2D terbit maka SP2D tersebut diserahkan kepada Kuasa BUD (saksi Buyung Ritonga) untuk diterbitkan Giro oleh Kuasa BUD yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat No. Rekening 311.01.03.000091-5. Setelah selesai dipindahbukukan selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat (Terdakwa Yantini Syafriani) melaporkan kepada Sekda Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) bahwa
untuk…………….
-5-
untuk kegiatan 11 (sebelas) item sesuai dengan SPM yang telah ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) sudah dipindahbukukan ke rekening Sekretariat Pemkab Langkat dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Kemudian terdakwa menuliskan cek tunai sebesar Rp. Rp.1.527.110.575.(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk ditandatangani oleh Pengguna Angagaran (PA),sebelum cek ditandatangani Terdakwa menunjukkan rekapitulasi anggaran yang akan dibayarkan. Setelah Pengguna Anggaran (PA) menandatangani cek tersebut selanjutnya terdakwa juga menandatangani cek tersebut
yang selanjutnya terdakwa
serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan sebagai pelaksana teknis kegiatan untuk sebelas (11) item kegiatan tersebut. Dan kewajiban sebagai pelaksanan teknis kegiatan bendahara pengeluaran pembantu bagian keuangan (saksi Junaidi, S.Sos) melaporkan seluruh sebelas (11) item kegiatan tersebut dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan untuk menguangkan cek tunai tersebut adalah merupakan kewenangan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan (saksi Junaidi, S,Sos) ke Bank Sumut Cabang Stabat. - Bahwa selanjutnya saksi Junaidi,S.Sos diperintahkan oleh saksi Drs. H. TAUFIK untuk menjumpai Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, selanjutnya saksi Junaidi menjumpai Terdakwa YANTINI SYAFRIANI di ruangannya dan saksi Junaidi disuruh menandatangani cek tunai di lembaran belakang sebanyak dua (2) kali. Setelah cek tunai tersebut saksi tandatangani selanjutnya Cek Tunai tersebut dibawa oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI ke Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi kemudian menyusul dan kami berjumpa/ bertemu di Bank Sumut Cabang Stabat. Setelah sampai di Bank Sumut Cabang Stabat saksi Junaidi bersama Terdakwa YANTINI SYAFRIANI bertemu dengan Pak Alfian selaku Kasi Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Stabat untuk mencairkan cek tunai tersebut. Kemudian oleh Pak Alfian terima cek tunai yang sebesar Rp. 1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) di mana cek tunai tersebut diberikan oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI dan
selanjutnya…………….
-6-
selanjutnya cek tunai tersebut dibawa oleh Pak ALFIAN kepada Pegawai Teller. Kemudian dibawalah uang tunai oleh pegawai teller (Saksi YUYUN YUANA) sudah dalam bentuk blok-blok kepada kami (terdakwa YANTINI SYAFRIANI, saksi Junaidi dan pak ALFIAN) sebanyak Rp. 1.027.000.000.(satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi Junaidi tanyakan kepada terdakwa Yantini Syafriani ”kenapa uang tersebut cuma segitu (Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah)?” lalu dijawab oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI ”Segitu dulu uang yang ada”.Kemudian pada saat itu juga, dari uang yang sebesar Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) sekitar Rp. 800.000.000.- saksi Junaidi setor dengan bukti slip penyetoran ke rekening Bagian Keuangan Pemkab Langkat atas perintah saksi Drs. H. Taufik dan sisanya uang sekitar Rp. 200.000.000.saksi bawa ke kantor Pemkab Langkat dengan plastik kresek. Selanjutnya di kantor saksi Junaidi menjumpai Pak Taufik tentang jumlah uang yang saksi terima di Bank Sumut Cabang Stabat dari Terdakwa Yantini Syafriani, saksi katakan ”Pak, uangnya cuma Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh bu Yantini Syafriani” kata pak TAUFIK ”Lho, kenapa begitu?” lalu saksi Junaidi jawab ”sebegitu dulu uangnya yang ada kata terdakwa Yantini Syafriani” selanjutnya dijawab oleh pak Taufik ”ya udah, nanti diminta lagi kekurangannya sama bu YANTINI”. Berdasarkan keterangan saksi Junaidi,S.Sos, saksi Drs.H.Taufik dan keterangan terdakwa Yantini Syafriani tersebut diatas ternyata bahwa uang yang dicairkan oleh saksi Junaidi,S.Sos dengan cek tunai Nomor cek: CH.264589 sebesar Rp. 1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ada diketiga orang tersebut diatas sehingga mengakibatkan dana untuk kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008
sebesar Rp.
499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak jelas keberadaannya sehingga kedua kegiatan tersebut
tidak
terlaksana
dan
sampai
sekarang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. - Bahwa setelah Dana dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan, dana itu seharusnya diperuntukkan untuk Kedua kegiatan tersebut. Namun dari hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI Perwakilan
Sumatera…………….
-7-
Sumatera Utara ternyata kedua kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan penggunaan uang sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Bahwa untuk kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008 sudah terealisasi Anggaran sebesar Rp. 499.955.000,(empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun tidak sesuai peruntukannya. - Bahwa untuk masing-masing kegiatan tersebut di atas, tidak ada pertanggungjawaban/ laporan dari Terdakwa Yantini Syafriani kepada Sekda Kab.Langkat selaku Pengguna Anggaran perihal penggunaannya, baik secara tertulis maupun lisan. - Bahwa setelah Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, Saksi JUNAIDI dan Saksi P. TAMBUNAN, dipanggil di ruang kerja Sekda dan juga tanyakan dalam sidang Majelis TP-TGR (Tuntutan Ganti Rugi), mereka mengatakan: 1. Saksi P. TAMBUNAN ada mengaku menerima/ mengambil uang dari terdakwa Yantini Syafriani atas perintah H. TAUFIK, namun jumlahnya ia tidak tahu, karena sudah di dalam amplop, tetapi menurut catatan Terdakwa
YANTINI
SYAFRIANI
uang
tersebut
berjumlah
Rp.
260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan diperintahkan oleh saksi Drs. H. TAUFIK untuk diserahkan kepada Bupati Langkat Bpk. H. SYAMSUL ARIFIN, melalui Saksi TUKIMAN. 2. Saksi JUNAIDI berdasarkan perintah Drs. H. TAUFIK mengaku ada mengambil uang dari Terdakwa YANTINI SYAFRIANI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut diserahkan kepada saksi Drs. H. TAUFIK. 3. Sisa uang sebesar Rp. 89.955.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ada di tangan terdakwa Yantini Syafriani. Bahwa Sekda selaku Pengguna Anggaran tidak pernah memerintahkan secara lisan untuk kas Bon (panjar) sebesar Rp. 260.000.000,dan Rp. 240.000.000 kepada Saksi Drs. H. TAUFIK yang kemudian diambil oleh
Saksi…………….
-8-
Saksi P. TAMBUNAN dan Saksi JUNAIDI, dan kas Bon tersebut tidak dibenarkan. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat di dalam berbagai kesempatan berulang kali mengingatkan mereka agar uang tersebut segera dikembalikan, juga melalui sidang Majelis TP-TGR saksi juga sudah tiga kali menyidangkan mereka agar dana tersebut supaya dikembalikan ke Kas Daerah. Bahwa Neraca Awal diperlukan untuk mendapatkan penilaian Asset Pemkab. Langkat. Sedangkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) untuk acuanacuan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kronologisnya adalah : Adanya usulan yang diajukan oleh Bagian Keuangan agar ditampung dalam RAPBD Tahun 2008. Usulan ini dibahas bersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD-Kab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari 2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut : 1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp.
75.000.000
2. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur
Rp. 145.500.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor
Rp.
3.385.000
4. Belanja Penggandaan
Rp.
17.625.000
5. Belanja Penjilidan
Rp.
11.750.000
6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Rp.
37.800.000
7. Belanja Sewa Komputer dan Printer
Rp.
19.200.000
8. Makanan dan Minuman Rapat
Rp.
4.500.000
9. Makanan dan Minuman Kegiatan
Rp.
11.240.000
10. Belanja Modal Software
Rp. 49.000.000
Jumlah
Rp. 375.000.000
Sedangkan untuk keperluan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) T.A 2008 sbb:
1. Honorarium……………
-9-
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp. 31.500.000
2. Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber
Rp. 45.000.000
3. Honorarium Pegawai honorer tidak tetap
Rp. 16.920.000
4. Belanja ATK
Rp. 2.815.000
5. Belanja alat perlengkapan lainnya
Rp. 10.575.000
6. Belanja Penggandaan
Rp. 6.495.000
7. Belanja Dokumentasl
Rp. 1.200.000
8. Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
Rp. 1.500.000
9. Belanja Sewa Sound System dan & Elektronik lainnya
Rp. 1.600.000
10. Belania Makanan dan Minuman Kegiatan
Rp. 7.000.000
11. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Rp.
Jumlah
350.000
Rp. 124.955.000
- Bahwa setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Drs. H. TAUFIK, maka dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwa Yantini Syafriani untuk diserahkan kepada Saksi JUNAIDI, S.Sos, selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian
Keuangan Pemkab Langkat. - Bahwa pengambilan dan Pengeluaran Dana tersebut tidak ada atas perintah Sekretaris Daerah, tetapi sesuai dengan mekanisme yang harus diterima oleh Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat
(terdakwa
Yantini Syafriani). - Bahwa
setelah
dicairkan
uang
tersebut
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. - Bahwa melalui Sidang Tuntutan Majelis TPTGR bahwa sudah 3 (tiga) kali Tim Majelis TP-TGR mengingatkan kepada terdakwa Yantini Syafriani, dkk agar mereka segera mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Langkat, namun sampai sekarang ini tidak ada upaya untuk mengembalikan. Saksi tidak mengetahui alasannya dan sampai saat ini mereka belum mengembalikan, walaupun saksi berupaya secara maksimal baik dalam Sidang maupun dalam pertemuan lain, malahan saksi menyarankan agar mereka meminjamkan uang di Bank Sumut untuk mencicil. Bahwa……………………
- 10 -
- Bahwa dasar pelaksanaan 2 (dua) kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2008 di Daerah Kabupaten Langkat, berdasarkan usulan dari Bagian Keuangan agar kedua kegiatan ini dapat ditampung dalam APBD Kabupaten Langkat, dan mendapat persetujuan Dewan. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk Panitia Penyelenggara atau Panitia Kegiatan, namun sampai dengan berakhimya anggaran sepengetahuan kami Panitia belum dibentuk dan setelah di Audit BPK Perwakilan Sumatera Utara belum juga dibentuk. - Bahwa
Kepanitiaan
Penyelenggaran
kedua
kegiatan
seharusnya
dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat saksi Drs. H. TAUFIK. - Bahwa alasan sehingga tidak dibentuk Panitia Penyelenggara kedua kegiatan tersebut, karena pembentukan kedua Panitia kegiatan ini merupakan kewenangan Kepala Bagian Keuangan, maka saksi tidak memahami mengenai Panitia sampai saat berakhirnya anggaran tidak terbentuk. - Bahwa dalam pencairan dana beban sementara atau SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan) itu adanya permintaan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Terdakwa Yantini Syafriani dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bagian Keuangan saksi Drs. H. Taufik, dengan menggunakan lampiran sebagaimana ketentuan dalam proses pencairan dana. - Bahwa yang mengajukan Proses Pencairan Dana untuk ke-2 (kedua) kegiatan tersebut adalah Terdakwa YANTINI SYAFRIANI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Bagian Keuangan yakni saksi Drs. H. TAUFIK. - Bahwa
yang
membuat
dokumen-dokumen
pembayaran,
adalah
Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat Terdakwa Yantini Syafriani dan
menandatanganinya
yang
diketahui
oleh
Kuasa
Pengguna
Anggaran Kepala Bagian Keuangan Saksi. Drs. H. TAUFIK, selanjutnya setelah SPP-UP, maka Saksi. Drs.H. TAUFIK sebagai PPKD dan selaku BUD menandatangani SKO atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat. Selanjutnya…………….
- 11 -
Selanjutnya diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Langkat ( saksi Drs.H. SURYA JAHISA), baru selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah ( saksi Drs. H. TAUFIK). - Bahwa Kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2008 tidak dibentuk Kepanitiaan dan proses pencairan dana telah dicairkan sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pencairan dana dari kedua kegiatan tersebut merupakan Beban Sementara atau uang persediaan, yang berarti uang tersebut digunakan dahulu baru dipertanggungjawabkan, sedangkan pencairan dana ini prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sudah diterbitkannya SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Permintaan Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). - Bahwa TP-TGR adalah Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti, yang tugas dan fungsinya bagi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara adalah: 1. Membantu Kepala Daerah di dalam menyelesaikan kerugian daerah. 2. Mengupayakan pengembalian atas kerugian Kas Daerah. 3. Untuk di luar uang, maka ybs mengganti barang dengan bentuk nilai uang. Adapun susunan Sidang Rapat Majelis TPTGR yaitu: •
Ketua
:Bpk.H.Drs.H.SURYA DJAHISA MSi
•
Wakil Ketua I
:Bpk.SEDAR SEMBIRING,SH.
•
Wakil Ketua II
: Bpk. Drs. SURA Ukur.
•
Wakil Ketua III
: Bpk. Dr. H. INDRA SALAHUDDIN, M. Kes, MM.
•
Wakil Ketua IV
: Bpk. Drs. H. ASTAMAN.
•
Sekretaris
: Bpk. H. SYAHRIZAL, SE.
•
Anggota
: Bpk. AMRIL, S.Sos, M.Ap.
•
Anggota
: Bpk. ALDERS SYAM SIAHAAN, SH.
•
Anggota
: Bpk. Drs. H. BINAWAN.
Bahwa……………
- 12 -
- Bahwa Sidang TPTGR sudah membahas masalah kegiatan Pengelolaan Penyusunan
Neraca
Awal
dan
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa Yantini Syafriani, sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun hasil di dalam rapat Majelis Sidang TPTGR terhadap Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, Saksi JUNAIDI, S.Sos dan Saksi.PANISEAN TAMBUNAN berkaitan dengan pengeluaran dana untuk kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2008 dengan Dana Anggaran sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). - Bahwa berdasarkan bukti surat TANDA PENERIMAAN dari Bank Sumut Cabang Stabat dengan kode rekening: 1.20.03.06.06 dengan uang sejumlah Rp. 103.050.000.- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan kode rekening: 1.20.03.05.03 dengan uang sejumlah Rp. 124.955.000.(seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang ditujukan ke rekening: 311.01.02.000003.7 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 20 Januari 2012, diperoleh fakta: 1) Bahwa TANDA PENERIMAAN yang dimaksud adalah bukti pengembalian uang dari kedua kegiatan yakni Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) pada tahun 2008 yang tidak terlaksana. 2) Adapun uang tersebut berasal dari saksi JUNAIDI sebesar Rp. 98.000.000.- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), PANISEAN TAMBUNAN sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tujuannya untuk menutupi dana dari kedua kegiatan yang tidak terlaksana tersebut. 3) Adapun alasan mengapa baru pada tanggal 20 Januari 2012 uang tersebut disetor ke Kas Daerah Pemkab Langkat, karena baru tanggal
20 Januari…………….
- 13 -
20 Januari 2012 uang kami ada. Bahwa yang menyetor uang tersebut ke Bank Sumut Cabang Stabat adalah saksi JUNAIDI. - Bahwa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 184 ayat (2) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan
dan/atau
pengeluaran
atas
pelaksanaan
APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Pasal 220 ayat (1) berbunyi: “Bendahara pengeluaran
secara
administratif
wajib
mempertanggungjawabkan
penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”. Pasal 220 ayat (2) berbunyi: “Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); dan e. register penutupan kas”. Pasal 220 ayat (10) berbunyi: “Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung
jawabnya
dengan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”, Pasal 220 ayat (11) berbunyi: “Penyampaian pertanggungjawaban
bendahara
pengeluaran
secara
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran”
- Bahwa…………….
- 14 -
- Bahwa perbuatan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI baik secara sendiri maupun secara bersama sama dengan saksi JUNAIDI,S.Sos sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu : a.Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2008 dengan Dana Anggaran sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sesuai dengan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 68/S/XVIII.MDN/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal : Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kab.Langkat Tahun Anggaran 2008. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; SUBSIDAIR : Bahwa
Ia
Terdakwa
YANTINI
SYAFRIANI,SH
selaku
Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sejak tahun 2004 s/d Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.990-14/SK/2008, tanggal 28 Pebruari 2012bersama-sama dengan saksi JUNAIDI,S.Sos selaku
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan Setdakab
Langkatsejak tahun 2007 s/d 2008 berdasarkan SK Bupati Nomor :99018ISKl2007, tanggal 3 April 2007 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Pebruari 2008 s/d bulan Maret 2008 bertempat di Kantor Pemkab Langkat Jl.T.Amir Hamzah No.1 Stabat Kab. Langkat…………….
- 15 -
Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu
yang
masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011,sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau
suatu
korporasi,
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang
dapat
merugikan
keuangan
negara
atau
perekonomian negarasebesar sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 ada dianggarkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dana sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) mata anggaran 1.20.03.05.05 dan Dana Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) mata anggaran 1.20.03.06.06. - Bahwa kedua anggaran ini merupakan anggaran di Bagian Keuangan dan jumlah
keseluruhan
untuk
kegiatan
ini
dianggarkan
sebesar
Rp.
499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). - Bahwa sesuai dengan PERDA No. 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Langkat T.A. 2008, ada sebelas (11) item kegiatan pada Pos Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Langkat yang terdiri dari : 1. Revisi RKA dan DPA SKPD SPD No.543/29-02-08, SPM No.115/29-0208, SP2D No.387/04-03-08, sebesar Rp.125.000.000.2. Penyusunan Neraca Awal SPD No. 544/29-02-08, SPM No. 106/29-0208, SP2D No. 388/04-03-08, sebesar Rp. 375.000.000.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SPD No.545/29-02-08, SPM
No.114/29-02-08,
SP2D
No.389/04-03-08,
sebesar
Rp.374.720.575.4. Penyusunan…………….
- 16 -
4. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.546/29-02-08, SPM No. 113/29-02-08, SP2D No.390/04-03-08, sebesar Rp.167.045.000.5. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.547/29-02-08, SPM No. 112/29-02-08, SP2D No.391/04-03-08, sebesar Rp.136.390.000.6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Bintek penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007) SPD No. 548/2902-08, SPM No. 108/29-02-08, SP2D No. 392/04-03-08, sebesar Rp. 124.955.000.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dhi: Belanja Modal pengadaan printer 1 unit SPD No.551/29-02-08, SPM No.111/29-02-08, SP2D No.393/04-03-08, sebesar Rp.4.000.000.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor SPD No.551/29-02-08, SPM No.110/29-02-08, SP2D No.394/04-03-08, sebesar Rp.15.000.000.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah SPD No.552/29-0208, SPM No.105/29-02-08, SP2D No.395/04-03-08 10. Penyediaan alat tulis kantor SPD No.553/29-02-08, SPM No.109/29-0208, SP2D No.396/04-03-08, sebesar Rp.25.000.000.11. Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pendidikan Pelatihan Staf Bagian Keuangan) SPD No.550/29-02-08, SPM No.107/29-02-08, SP2D No.397/04-03-08, sebesar Rp.30.000.000.Total dana dari sebelas (11) item tersebut adalah sebesar Rp.1.527.110.575.(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan kedua kegiatan tersebut sudah termasuk ke dalam sebelas (11) item tersebut diatas (poin 2 dan poin 6). Adapun mekanisme pengajuan pencairan dana anggaran yang tertuang dalam DPA sejak dari awal sampai pada Sekdakab Langkat yang diterima berbentuk uang dan yang berperan dalam pengajuan pencairan tersebut masingmasing, yaitu: Pertama sekali, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Kab.Langkat (Saksi Junaidi,S.Sos) menyampaikan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai mata anggaran yang tertampung dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) yang ditandatangani oleh
Kabag…………….
- 17 -
Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni saksi Drs. H. Taufik. Kemudian berkas SPP diajukan kepada Sub Bagian Anggaran atau ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni saksi Drs H. Taufik. Setelah terbit SPD Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Kab.Langkat menyampaikan SPP dan SPD kepada Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat (Terdakwa Yantini Syafriani) untuk usulan penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Drs. H. Surya Djahisa, M.Si. Setelah SPM terbit maka seluruh berkas (SPP,SPD dan SPM) disampaikan kepada Subbag Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) yakni saksi Drs.H.Taufik. Setelah SP2D terbit maka SP2D tersebut diserahkan kepada Kuasa BUD (saksi Buyung Ritonga) untuk diterbitkan Giro oleh Kuasa BUD yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat No. Rekening 311.01.03.000091-5. Setelah selesai dipindahbukukan selanjutnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat (Terdakwa Yantini Syafriani) melaporkan kepada Sekda Kaupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) bahwa untuk kegiatan 11 (sebelas) item sesuai dengan SPM yang telah ditandatangani oleh PA (Pengguna Anggaran) sudah dipindahbukukan ke rekening Sekretariat Pemkab Langkat dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Kemudian
terdakwa
menuliskan
cek
tunai
sebesar
Rp.
Rp.1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk ditandatangani
oleh
Pengguna
Angagaran
(PA),sebelum
cek
ditandatangani Terdakwa menunjukkan rekapitulasi anggaran yang akan dibayarkan. - Setelah…………….
- 18 -
Setelah Pengguna Anggaran (PA) menandatangani cek tersebut selanjutnya terdakwa juga menandatangani cek tersebut
yang
selanjutnya terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan sebagai pelaksana teknis kegiatan untuk sebelas (11) item kegiatan tersebut. Dan kewajiban sebagai pelaksanan teknis kegiatan bendahara pengeluaran pembantu bagian keuangan (saksi Junaidi, S.Sos) melaporkan seluruh sebelas (11) item kegiatan tersebut dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan untuk menguangkan cek tunai tersebut adalah merupakan kewenangan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan (saksi Junaidi, S,Sos) ke Bank Sumut Cabang Stabat. - Bahwa selanjutnya saksi Junaidi,S.Sos diperintahkan oleh saksi Drs. H. TAUFIK untuk menjumpai Terdakwa Yantini Syafriani, selanjutnya saksi Junaidi menjumpai Terdakwa YANTINI SYAFRIANI di ruangannya dan saksi Junaidi disuruh menandatangani cek tunai di lembaran belakang sebanyak dua (2) kali. Setelah cek tunai tersebut saksi tandatangani selanjutnya Cek Tunai tersebut dibawa oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI ke Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi kemudian menyusul dan kami berjumpa/ bertemu di Bank Sumut Cabang Stabat. Setelah sampai di Bank Sumut Cabang Stabat saksi Junaidi bersama Terdakwa YANTINI SYAFRIANI bertemu dengan Pak Alfian selaku Kasi Pelayanan Nasabah Bank Sumut Cabang Stabat untuk mencairkan cek tunai tersebut. Kemudian oleh Pak Alfian terima cek tunai yang sebesar
Rp.
1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) di mana cek tunai tersebut diberikan oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI dan selanjutnya cek tunai tersebut dibawa oleh Pak ALFIAN kepada Pegawai Teller. Kemudian dibawalah uang tunai oleh pegawai teller (Saksi YUYUN YUANA) sudah dalam bentuk blok-blok kepada kami (Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, saksi Junaidi dan pak ALFIAN) sebanyak Rp. 1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi Junaidi tanyakan kepada terdakwa Yantini Syafriani ”kenapa uang tersebut cuma segitu Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah)?” lalu dijawab oleh Terdakwa YANTINI SYAFRIANI ”Segitu dulu uang yang ada”.Kemudian pada saat itu juga, dari uang yang sebesar Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) sekitar Rp. 800.000.000.- saksi Junaidi setor dengan bukti…………….
- 19 -
bukti slip penyetoran ke rekening Bagian Keuangan Pemkab Langkat atas perintah saksi Drs. H. Taufik dan sisanya uang sekitar Rp. 200.000.000.- saksi bahwa ke kantor Pemkab Langkat dengan plastik kresek. Selanjutnya di kantor saksi Junaidi menjumpai Pak Taufik tentang jumlah uang yang saksi terima di Bank Sumut Cabang Stabat dari Terdakwa Yantini Syafriani, saksi katakan ”Pak, uangnya cuma Rp.1.027.000.000.- (satu milyar dua puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh bu Yantini Syafriani” kata pak TAUFIK ”Lho, kenapa begitu?” lalu saksi Junaidi jawab ”sebegitu dulu uangnya yang ada kata Terdakwa Yantini Syafriani” selanjutnya dijawab oleh pak Taufik ”ya udah, nanti diminta lagi kekurangannya
sama
bu
YANTINI”.
Berdasarkan
keterangan
saksi
Junaidi,S.Sos, saksi Drs.H.Taufik dan keterangan terdakwa Yantini Syafriani tersebut diatas ternyata bahwa uang yang dicairkan oleh saksi Junaidi,S.Sos dengan cek tunai Nomor cek: CH.264589 sebesar Rp. 1.527.110.575.- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ada diketiga orang tersebut diatas sehingga mengakibatkan dana untuk kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008 sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak jelas keberadaannya sehingga kedua kegiatan tersebut tidak terlaksana dan sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Bahwa setelah Dana dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan, dana itu seharusnya diperuntukkan untuk Kedua kegiatan tersebut. Namun dari hasil Pemeriksaan Inspektorat dan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara temyata kedua kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan penggunaan uang sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan. - Bahwa untuk kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008 sudah terealisasi Anggaran sebesar Rp. 499.955.000,(empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun tidak sesuai peruntukannya. - Bahwa untuk masing-masing kegiatan tersebut di atas, tidak ada pertanggungjawaban/ laporan dari Terdakwa Yantini Syafriani kepada Sekda
Kab. Langkat…………….
- 20 -
Kab.Langkat selaku Pengguna Anggaran perihal penggunaannya, baik secara tertulis maupun lisan. - Bahwa setelah Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, Saksi
JUNAIDI dan
Saksi P. TAMBUNAN, dipanggil di ruang kerja Sekda dan juga tanyakan dalam
sidang
Majelis
TP-TGR
(Tuntutan
Ganti
Rugi),
mereka
mengatakan: 1. Saksi P. TAMBUNAN ada mengaku menerima/ mengambil uang dari terdakwa Yantini Syafriani atas perintah H. TAUFIK, namun jumlahnya ia tidak tahu, karena sudah di dalam amplop, tetapi menurut catatan Terdakwa
YANTINI
SYAFRIANI
uang
tersebut
berjumlah
Rp.
260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan diperintahkan oleh saksi Drs. H. TAUFIK untuk diserahkan kepada Bupati Langkat Bpk. H. SYAMSUL ARIFIN, melalui Saksi TUKIMAN. 2. Saksi JUNAIDI berdasarkan perintah Drs. H. TAUFIK mengaku ada mengambil uang dari Terdakwa YANTINI SYAFRIANI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang uang tersebut diserahkan kepada saksi Drs. H. TAUFIK. 3. Sisa uang sebesar Rp. 89.955.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ada di tangan Terdakwa Yantini Syafriani. Bahwa Sekda selaku Pengguna Anggaran tidak pemah memerintahkan secara lisan untuk kas Bon (panjar) sebesar Rp. 260.000.000,dan Rp. 240.000.000 kepada Saksi Drs. H. TAUFIK yang kemudian diambil oleh Saksi P. TAMBUNAN dan Saksi JUNAIDI, dan kas Bon tersebut tidak dibenarkan. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat di dalam berbagai kesempatan berulang kali mengingatkan mereka agar uang tersebut segera dikembalikan, juga melalui sidang Majelis TP-TGR saksi juga sudah tiga kali menyidangkan mereka agar dana tersebut supaya dikembalikan ke Kas Daerah. Bahwa Neraca Awal diperlukan untuk mendapatkan penilaian Asset Pemkab. Langkat. Sedangkan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) untuk acuan-acuan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kronologisnya……………
- 21 -
Kronologisnya adalah : Adanya usulan yang diajukan oleh Bagian Keuangan agar ditampung dalam RAPBD Tahun 2008. Usulan ini dibahas bersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD-Kab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008 tentang APBD Tahun 2008. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari 2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut: 1.
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp.
75.000.000
2.
Honorarium Tenaga Ahli Instruktur
Rp.
145.500.000
3.
Belanja Alat Tulis Kantor
Rp.
3.385.000
4.
Belanja Penggandaan
Rp.
17.625.000
5.
Belanja Penjilidan
Rp.
11.750.000
6.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Rp.
37.800.000
7.
Belanja Sewa Komputer dan Printer
Rp.
19.200.000
8.
Makanan dan Minuman Rapat
Rp.
4.500.000
9.
Makanan dan Minuman Kegiatan
Rp.
11.240.000
Rp.
49.000.000
Rp.
375.000.000
10. Belanja Modal Software Jumlah Sedangkan
untuk
keperluan
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2007 sbb: 1.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp.
31.500.000
2.
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber
Rp.
45.000.000
3.
Honorarium Pegawai honorer tidak tetap
Rp.
16.920.000
4.
Belanja ATK
Rp.
2.815.000
5.
Belanja alat perlengkapan lainnya
Rp.
10.575.000
6.
Belanja Penggandaan
Rp.
6.495.000
7.
Belanja Dokumentasl
Rp.
1.200.000
8.
Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat
Rp.
1.500.000
9.
Belanja Sewa Sound System dan & Elektronik Rp.
1.600.000
10. Belania Makanan dan Minuman Kegiatan
Rp.
7.000.000
11. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
Rp.
350.000
Rp.
124.955.000
lainnya
Jumlah
Bahwa……………….
- 22 -
Bahwa setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Drs. H. TAUFIK, maka dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwa Yantini Syafriani untuk diserahkan kepada Saksi JUNAIDI, S.Sos, selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan Pemkab Langkat. Bahwa pengambilan dan Pengeluaran Dana tersebut tidak ada atas perintah Sekretaris Daerah, tetapi sesuai dengan mekanisme yang harus diterima oleh Bendahara Pengeluaran Sekdakab Langkat
(Terdakwa Yantini
Syafriani). Bahwa
setelah
dicairkan
uang
tersebut
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan. Bahwa melalui Sidang Tuntutan Majelis TPTGR bahwa sudah 3 (tiga) kali Tim Majelis TP-TGR mengingatkan kepada Terdakwa Yantini Syafriani, dkk agar mereka segera mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Langkat, namun sampai sekarang ini tidak ada upaya untuk mengembalikan. Saksi tidak mengetahui alasannya dan sampai saat ini mereka belum mengembalikan, walaupun saksi berupaya secara maksimal baik dalam Sidang maupun dalam pertemuan lain, malahan saksi menyarankan agar mereka meminjamkan uang di Bank Sumut untuk mencicil. Bahwa dasar pelaksanaan 2 (dua) kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2008 di Daerah Kabupaten Langkat, berdasarkan usulan dari Bagian Keuangan agar kedua kegiatan ini dapat ditampung dalam APBD Kabupaten Langkat, dan mendapat persetujuan Dewan. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk Panitia Penyelenggara atau Panitia Kegiatan, namun sampai dengan berakhimya anggaran sepengetahuan kami Panitia belum dibentuk dan setelah di Audit BPK Perwakilan Sumatera Utara belum juga dibentuk. Bahwa Kepanitiaan Penyelenggaran kedua kegiatan seharusnya dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat saksi Drs. H. TAUFIK. Bahwa alasan sehingga tidak dibentuk Panitia Penyelenggara kedua kegiatan tersebut, karena pembentukan kedua Panitia kegiatan ini merupakan kewenangan Kepala Bagian Keuangan, maka saksi tidak memahami mengenai Panitia sampai saat berakhirnya anggaran tidak terbentuk.
Bahwa………………
- 23 -
Bahwa dalam pencairan dana beban sementara atau SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan) itu adanya permintaan yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Terdakwa Yantini Syafriani dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bagian Keuangan saksi Drs. H. Taufik, dengan menggunakan lampiran sebagaimana ketentuan dalam proses pencairan dana. Bahwa yang mengajukan Proses Pencairan Dana untuk ke-2 (kedua) kegiatan tersebut adalah Terdakwa YANTINI SYAFRIANI selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Bagian Keuangan yakni saksi Drs. H. TAUFIK. Bahwa yang membuat dokumen-dokumen pembayaran, adalah Bendahara Pengeluaran
Sekdakab
Langkat
Terdakwa
Yantini
Syafriani
dan
menandatanganinya yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Bagian Keuangan Saksi. Drs. H. TAUFIK, selanjutnya setelah SPP-UP, maka Saksi. Drs.H. TAUFIK sebagai PPKD dan selaku BUD menandatangani SKO atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat. Selanjutnya diterbitkannya SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Langkat ( saksi Drs.H. SURYA JAHISA), baru selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah ( saksi Drs. H. TAUFIK). Bahwa Kegiatan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) T.A 2008 tidak dibentuk Kepanitiaan dan proses pencairan dana telah dicairkan sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pencairan dana dari kedua kegiatan tersebut merupakan Beban Sementara atau uang persediaan, yang berarti uang tersebut digunakan dahulu baru dipertanggungjawabkan, sedangkan pencairan dana ini prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sudah diterbitkannya SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Permintaan Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Bahwa TP-TGR adalah Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti, yang tugas dan fungsinya bagi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara adalah: 1. Membantu Kepala Daerah di dalam menyelesaikan kerugian daerah. 2. Mengupayakan pengembalian atas kerugian Kas Daerah.
3. untuk………………
- 24 -
3. Untuk di luar uang, maka ybs mengganti barang dengan bentuk nilai uang.
adapun susunan Sidang Rapat Majelis TPTGR yaitu: Ketua
:
Bpk. H. Drs. H. SURYA DJAHISA MSi
Wakil Ketua I
:
Bpk. SEDAR SEMBIRING, SH.
Wakil Ketua II
:
Bpk. Drs. SURA UKUR.
Wakil Ketua III
:
Bpk. Dr. H. INDRA SALAHUDDIN, M. Kes,
MM. Wakil Ketua IV
:
Bpk. Drs. H. ASTAMAN.
Sekretaris
:
Bpk. H. SYAHRIZAL, SE.
Anggota
:
Bpk. AMRIL, S.Sos, M.Ap.
Anggota
:
Bpk. ALDERS SYAM SIAHAAN, SH.
Anggota
:
Bpk. Drs. H. BINAWAN.
bahwa Sidang TPTGR sudah membahas masalah kegiatan Pengelolaan Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri No. 59 Tahun 2008) untuk T.A 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa Yantini Syafriani, sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun hasil di dalam rapat Majelis Sidang TPTGR terhadap terdakwa YANTINI SYAFRIANI, Saksi.JUNAIDI, S.Sos dan Saksi PANISEAN TAMBUNAN berkaitan dengan pengeluaran dana untuk kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2008 dengan Dana Anggaran sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan bukti surat TANDA PENERIMAAN dari Bank Sumut Cabang Stabat dengan kode rekening: 1.20.03.06.06 dengan uang sejumlah Rp. 103.050.000.- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan kode rekening: 1.20.03.05.03 dengan uang sejumlah Rp. 124.955.000.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditujukan ke rekening: 311.01.02.000003.7 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 20 Januari 2012, diperoleh fakta:
Bahwa……………
- 25 -
Bahwa
TANDA
PENERIMAAN
yang
dimaksud
adalah
bukti
pengembalian uang dari kedua kegiatan yakni Penyusunan Neraca Awal dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) pada tahun 2008 yang tidak terlaksana. Adapun uang tersebut berasal dari saksi JUNAIDI sebesar Rp. 98.000.000.- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), PANISEAN TAMBUNAN sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tujuannya untuk menutupi dana dari kedua kegiatan yang tidak terlaksana tersebut. Adapun alasan mengapa baru pada tanggal 20 Januari 2012 uang tersebut disetor ke Kas Daerah Pemkab Langkat, karena baru tanggal 20 Januari 2012 uang kami ada. Bahwa yang menyetor uang tersebut ke Bank Sumut Cabang Stabat adalah saksi JUNAIDI. - Bahwa berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 184 ayat (2) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
penerimaan
dan/atau
pengeluaran
atas
pelaksanaan
APBD
bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Pasal 220 ayat (1) berbunyi: “Bendahara pengeluaran
secara
administratif
wajib
mempertanggungjawabkan
penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”. Pasal 220 ayat (2) berbunyi: “Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
c. surat……………
- 26 -
c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); dan e. register penutupan kas”. Pasal 220 ayat (10) berbunyi: “Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung
jawabnya
dengan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”, Pasal 220 ayat (11) berbunyi: “Penyampaian pertanggungjawaban
bendahara
pengeluaran
secara
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran” - Bahwa perbuatan Terdakwa Yantini Syafriani baik secara sendiri maupun
secara
bersama
sama
dengan
Saksi
Junaidi,S.Sos
sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 499.955.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu : a. Penyusunan Neraca Awal sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri No. 59 Tahun 2008 dengan Dana Anggaran sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sesuai dengan perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 68/S/XVIII.MDN/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal : Penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kab.Langkat Tahun Anggaran 2008. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang……………
- 27 -
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ; 2. Surat
Tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar
terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : 1. MenyatakanTerdakwa YANTINI SYAFRIANI, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal
18
Undang-Undang
RI
No.31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ; 2. Menyatakan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, SH.- telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :Subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun
2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; 3. . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, SH.dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 bulan kurungan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1) Asli Peraturan Bupati Langkat Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
2) a. Asli……………
- 28 -
2) a. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) T.A.2008, Nomor DPA-SKPD : 1.20.1.20.3.06.06.001.5.2, kegiatan Penyusunan Neraca Awal, jumlah dana Rp.375.000.000.b. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 100/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 c. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 100/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008. d. Asli surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 544 Tahun 2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 PPKD Selaku BUD, tanggal 29 Pebruari 2008 e. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor :106/SP.SKR/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 f. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 29 Pebruari 2008 g. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 106/SPP-LS/2008 h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/I/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 i. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 106/SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 j. Asli Nota Dinas No.SP2D :388 tanggal 4 Maret 2008 k. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :388, tanggal 4 Maret 2008 3) a. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) T.A. 2008, Nomor DPA-SKPD :1.20.1.20.03.05.03.001.5.2, kegiatan BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (PERMENDAGRI NO. 59 Tahun 2008) jumlah dana Rp.124.995.000.b. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 107/SRKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 c. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008. d. Asli Lampiran SPD Nomor : 548/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 e. Asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 548 Tahun 2008 tentang Surat Penyediaan Dana……………
- 29 -
Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 PPK’D Selaku BUD, tanggal 29 Pebruari 2008 f.
Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 108/SRKR/2008
g. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor :108/SP.SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 h. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 29 Pebruari 2008 i.
Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 108/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008
j.
Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 108/I/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008
k. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 108/SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 l.
Asli Nota Dinas No.SP2D :392 tanggal 4 Maret 2008
m. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392, tanggal 4 Maret 2008. 4) a. Asli Revisi RKA dan DPA SKPD SPD No.543/29-02-08, SPM No.115/2902-08, SP2D No.387/04-03-08, sebesar Rp.125.000.000.b. Asli Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SPD No.545/29-0208,
SPM
No.114/29-02-08,
SP2D
No.389/04-03-08,
sebesar
Rp.374.720.575.c. Asli Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.546/29-02-08, SPM No.113/29-02-08, SP2D No.390/04-03-08, sebesar Rp.167.045.000.d. Asli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.547/29-02-08, SPM No.112/29-02-08, SP2D No.391/04-03-08, sebesar Rp.136.390.000.e. Asli Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dhi: Belanja Modal pengadaan printer 1 unit SPD No.551/29-02-08, SPM No.111/29-02-08, SP2D No.393/04-03-08, sebesar Rp.4.000.000.f.
Asli Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor SPD No.551/29-02-08, SPM
No.110/29-02-08,
SP2D
No.394/04-03-08,
sebesar
Rp.15.000.000.g. Asli Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah SPD No.552/29-02-08, SPM No.105/29-02-08, SP2D No.395/04-03-08
h. Asli……………
- 30 -
h. Asli Penyediaan alat tulis kantor SPD No.553/29-02-08, SPM No.109/29-02-08, SP2D No.396/04-03-08, sebesar Rp.25.000.000.i.
Asli Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pendidikan Pelatihan Staf Bagian Keuangan) SPD No.550/29-02-08, SPM No.107/29-02-08, SP2D No.397/04-03-08, sebesar Rp.30.000.000.-
5) Asli Kutipan Notulen Sidang Majelis TP-TGR Pemerintah Kabupaten Langkat, Materi: Sidang atas LHP BPK RI No.46B/XVIII.MDN/08/2009 tanggal 3 Agustus 2009 an.Hj.Yantini Syafriani,SH,Dkk. 6) Asli Tanda Penerimaan untuk rekening 311.01.02.000003.7, atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), telah diterima uang Rp. 124.955.000.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pengembalian Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) tahun anggaran 2008 kode rekening 1.20.03.05.03, tanggal 20 Januari 2012 7) Asli Tanda Penerimaan untuk rekening 311.01.02.000003.7, atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), telah diterima uang Rp. 103.050.000.- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah), Pengembalian kegiatan Penyusunan Neraca Awal tahun anggaran 2008 kode rekening 1.20.03.06.06, tanggal 20 Januari 2012. 8) Asli Rekening koran giro periode 20 Januari 2012 s/d 20 Januari 2012 untuk rekening 311.01.02.000003.7 9) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir cek Bank Sumut No. CH264589 sebesar Rp. 1.527.110.575,- tanggal 5 Maret 2008. dan Slip Setoran Tabungan Bank SUmut tanggal 23 April 2008 ke Bagian Keuangan sebesar Rp. 817.110.575,10) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir cek Bank Sumut No. GC 617763 sebesar Rp. 1.527.110.575,- tanggal 4 Maret 2008. dan surat Setoran Tabungan Bank SUmut tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 817.110.575,11) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro periode 20 Januari 2012 s/d 20 Januari 2012 An. Rekening Kas Umum Daerah Langkat tanggal 28 Februari 2012. 12) Uang sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Pengembalian Biaya
Bimbingan……………
- 31 -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan TA. 2008 Kode Rekening 1.20.03.05.03. 13) Uang sebesar Rp. 103.050.000,- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengembalian Kegiatan Penyusunan Neraca Awal TA. 2008 kode rekening 1.20.03.06.06. Barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Pemkab Langkat. 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 3.
Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 28
No.53/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.-
Pebruari
2013
yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -
Menyatakan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, SH.- tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
-
Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
-
Menyatakan Terdakwa YANTINI SYAFRIANI, SH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama ”
-
Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa
pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
tersebut dengan dan
pidana denda
sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
-
Memerintahkan barang bukti berupa :
1) Asli Peraturan Bupati Langkat Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ; 2) a. Asli……………
- 32 -
2) a. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) T.A.2008, Nomor DPA-SKPD : 1.20.1.20.3.06.06.001.5.2, kegiatan Penyusunan Neraca Awal, jumlah dana Rp.375.000.000.- ; b. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 100/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 ; c. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 100/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 ; d. Asli surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 544 Tahun 2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 PPKD Selaku BUD, tanggal 29 Pebruari 2008 ; e. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor :106/SP.SKR/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 ; f. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 29 Pebruari 2008 ; g. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 106/SPP-LS/2008 ; h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/I/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; i. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 106/SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; j. Asli Nota Dinas No.SP2D :388 tanggal 4 Maret 2008 ; k. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :388, tanggal 4 Maret 2008 ; 3) a. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA– SKPD) T.A. 2008, Nomor DPA-SKPD :1.20.1.20.03.05.03.001.5.2, kegiatan BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERMENDAGRI NO. 59 Tahun 2008) jumlah dana Rp.124.995.000.- ; b. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 107/SRKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008; c. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107/SKR/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 ; d. Asli Lampiran SPD Nomor : 548/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; e. Asli Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 548 Tahun 2008 tentang Surat Penyediaan
Dana……………
- 33 -
Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 PPK’D Selaku BUD, tanggal 29 Pebruari 2008 ; f. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 108/SRKR/2008 ; g. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP Nomor :108/SP.SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; h. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 29 Pebruari 2008 ; i. Asli Lampiran SPP UP (SPD) Nomor : 108/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 108/I/SPP-LS/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; k. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 108/SKR/2008, tanggal 29 Pebruari 2008 ; l. Asli Nota Dinas No.SP2D :392 tanggal 4 Maret 2008 ; m. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :392, tanggal 4 Maret 2008 ; 4) a.Asli Revisi RKA dan DPA SKPD SPD No.543/29-02-08, SPM No.115/2902-08, SP2D No.387/04-03-08, sebesar Rp.125.000.000.- ; b. Asli Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SPD No.545/29-0208, SPM No.114/29-02-08, SP2D No.389/04-03-08, sebesar Rp.374.720.575.- ; c. Asli Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.546/29-02-08, SPM No.113/29-02-08, SP2D No.390/04-03-08, sebesar Rp.167.045.000.- ; d. Asli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SPD No.547/29-02-08, SPM No.112/29-02-08, SP2D No.391/04-03-08, sebesar Rp.136.390.000.- ; e. Asli Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dhi: Belanja Modal pengadaan printer 1 unit SPD No.551/29-02-08, SPM No.111/29-02-08, SP2D No.393/04-03-08, sebesar Rp.4.000.000.- ; f. Asli Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor SPD No.551/29-02-08, SPM No.110/29-02-08, SP2D No.394/04-03-08, sebesar Rp.15.000.000.- ; g. Asli Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah SPD No.552/29-02-08, SPM No.105/29-02-08, SP2D No.395/04-03-08 ;
h. Asli……………
- 34 -
h. Asli Penyediaan alat tulis kantor SPD No.553/29-02-08, SPM No.109/2902-08, SP2D No.396/04-03-08, sebesar Rp.25.000.000.- ; i. Asli Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pendidikan Pelatihan Staf Bagian Keuangan) SPD No.550/29-02-08, SPM No.107/29-02-08, SP2D No.397/04-03-08, sebesar Rp.30.000.000.- ; 5) Asli Kutipan Notulen Sidang Majelis TP-TGR Pemerintah Kabupaten Langkat, Materi: Sidang atas LHP BPK RI No.46B/XVIII.MDN/08/2009 tanggal 3 Agustus 2009 an.Hj.Yantini Syafriani,SH,Dkk ; 6)
Asli Tanda Penerimaan untuk rekening 311.01.02.000003.7, atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), telah diterima uang Rp. 124.955.000.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pengembalian Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Permendagri Nomor 59 Tahun 2008) tahun anggaran 2008 kode rekening 1.20.03.05.03, tanggal 20 Januari 2012 ;
7) Asli Tanda Penerimaan untuk rekening 311.01.02.000003.7, atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), telah diterima uang Rp. 103.050.000.- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah), Pengembalian kegiatan Penyusunan Neraca Awal tahun anggaran 2008 kode rekening 1.20.03.06.06, tanggal 20 Januari 2012 ; 8) Asli Rekening koran giro periode 20 Januari 2012 s/d 20 Januari 2012 untuk rekening 311.01.02.000003.7 ; 9) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir cek Bank Sumut No. CH264589 sebesar Rp. 1.527.110.575,- tanggal 5 Maret 2008. dan Slip Setoran Tabungan Bank SUmut tanggal 23 April 2008 ke Bagian Keuangan sebesar Rp. 817.110.575,- ; a. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir cek Bank Sumut No. GC 617763 sebesar Rp. 1.527.110.575,- tanggal 4 Maret 2008. dan surat Setoran Tabungan Bank SUmut tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp. 817.110.575,- ; b. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro periode 20 Januari 2012 s/d 20 Januari 2012 An. Rekening Kas Umum Daerah Langkat tanggal 28 Februari 2012 ; c. Tanda penerimaan uang sebesar Rp. 124.955.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari Pengembalian……………
- 35 -
Pengembalian Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan TA. 2008 Kode Rekening 1.20.03.05.03 ; d. Tanda penerimaan uang sebesar Rp. 103.050.000,- (seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pengembalian Kegiatan Penyusunan Neraca Awal TA. 2008 kode rekening 1.20.03.06.06 ; Dikembalikan kepada Pemkab Langkat ; -
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
4. Akta Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Nomor : 14/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.-
dan dari Jaksa Penuntut Umum
Nomor : 17/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.ditandatangani
oleh
yang
H.BASTARIAL,SH,M.H.-Panitera
dibuat dan Pengadilan
Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan tanggal 05 Maret 2013, Kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 ; -----------------------------------------------5. Surat
Pemberitahuan
untuk
Mempelajari
berkas
Perkara,
bertanggal 05 Maret 2013 Nomor W2.U1 /2776/Pid. Sus.K.01.10 /III/ 2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu - sejak tanggal 06 Maret 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding
oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum
terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka kedua permintaan banding tersebut dapat diterima ;---------------------------------------
Menimbang……………
- 36 -
--------Menimbang, bahwa baik KuasaTerdakwa maupun Jaksa Penuntut tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ; ---------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 53/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn.Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA tingkat pertama diambil alih dan
dan pertimbangan Hakim
dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
28
Pebruari
2013
Nomor
:
53/PID.SUS.K/2012/PN-MDN.- yang dimintakan banding tersebut ; -------------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -------------------------------------------------------------------------------------- Mengingat, ketentuan pasal 3
jo pasal 18 U.U.R.I No.31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U.R.I No : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas U.U.R.I
No.31 tahun 1999, serta peraturan peraturan
lain
yang
bersangkutan dengan perkara ini ; ---------------------------------------------------M E N G A D I L I : ------ Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----------------------------------------------------------------
- Menguatkan……………
- 37 -
------ Menguatkan
putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Medan
tanggal
Tindak Pidana Korupsi
pada
28 Pebruari 2013 Nomor
:
53/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.- yang dimintakan banding tersebut ; -------------- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------- DEMIKIANLAH
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, oleh kami DR. NARDIMAN ,SH. MH.- Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis,
ROSMALINA
SITORUS,SH.MH.- Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SAUT H. PASARIBU.S.H.-
Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi
Medan Nomor : 133/Pen. PID.SUS.K / 20123/ PT.MDN tanggal 28 Maret 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari
Selasa
tanggal 14 Mei 2013 diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut dan SUSILA
WARDHANI, SH Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. ------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM – HAKIM ANGGOTA, ttd ROSMALINA SITORUS, SH.MH.ttd SAUT. H . PASARIBU, SH.-
HAKIM KETUA MAJELIS, ttd DR. NARDIMAN , SH.MH.-
