PT-MDN

PUTUSAN NOMOR: 35/PID.SUS.K/2014/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap

: Drs. H. HASNIL, MM.

Tempat lahir

: Batu Sangkar

Umur /tanggal lahir

: 60 Tahun / 24 Pebruari 1954

N A

D E Tempat Tinggal : Jl. Komplek Mabad 60 No. D – 47, RT.002/05 Desa Rempoa, M Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Banten ; I Agama : Islam Pekerjaan : Pimpinan Kantor Akuntan G Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan ; Pendidikan :S-2 G Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / N I Penetapan Penahanan : T 1. Penyidik, tanggal 02 Maret 2011 No. Print -03/N.2.25/Fd. 1/03/2011, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai denganN 21 Maret 2011 ; 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Maret 2011 Nomor PRINTAsejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 03.N.2.25/Fd.1/03/2011 L I 2011; D Negeri Stabat No. 01/Pid/Pra.Per/2011.PN.Stb, tanggal 30 Maret 3. Putusan Pengadilan 2011,A membebaskan terdakwa dari Rutan Tanjung Pura. 4. G Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ; N

P

E

Jenis Kelamin

: Laki – laki

Kebangsaan

: Indonesia

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca dan memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04-1/ Stbt/04/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibacakan pada tanggal 29 Mei 2013 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : PRIMAIR : Bahwa terdakwa Drs. H. Hasnil. MM bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si. (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada

2

waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut

serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri

N AJendral Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur DPerubahan Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-49/A/2002 tentang Epegawai negeri tarif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, sipil dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan M kepada keuangan negara atau keuangan daerah disesuaikan dengan Undang-Undang I Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang GNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyetoran G PPh pasal 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya N Undang-Undang Nomor 17 TahunI2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak T Penghasilan agar diselesaikan melalui mekanisme restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. N Pada tanggal 18 Nopember 2002 terdakwa Drs. H. Hasnil. MM melalui Kantor A Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan mengajukan Surat Penawaran Kompensasi/Resitusi IL atas kelebihan PPH pasal 21 dengan melalui surat Nomor : 049/Pro-Tax/Y/I/02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dengan honorarium untuk D penyusunan dan penyampaian SPT sebesar 35 % dari kompensasi pajak yang A

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1.

2.

N

P

E

ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 Gdiserahkan Januari 2003 terdakwa Drs. H. Hasnil. MM memperbarui kembali surat penawaran tersebut dengan surat No. 020/Pro-Tax/Y/I/03 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dimana didalam surat penawaran disebutkan tugas dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan yaitu : a. Menyusun perubahan tarif PPH pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemkab Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru. b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT sehingga kelebihan pembayaran PPH pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dapat ditarik kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara kompensasi.

3

Di dalam penawaran tersebut juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar honorarium 20% dari kompensasi pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. 3. Bahwa Surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPH Pasal 21 tersebut dibawa langsung oleh terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan, yang kemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama oleh Drs.

N Asebagai penawaran yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. Hasnil, MM Ddan ditanda Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui E tangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE. Pada tanggal 17 Januari 2003 Drs. Surya Djahisa M.Si membuat M dan menerbitkan surat yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten I Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor : 012/Keu/I/2003 Tentang Penunjukan G Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk G melaksanakan pekerjaan kompensasi/Restitusi atas kelebihan pembayaran PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002, INdengan jangka waktu penyusunan dan penyampaian SPT paling lama T 6 (enam) bulan kerja terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani. N Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 012/Keu/I/2003 yang A menunjuk langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M, Yasin & Rekan untuk melaksanakan IL pekerjaan kompensasi / restitusi, bertentangan dengan ketentuan D Pasal 17 ayat (4) Keppres No. 18 Tahun 2000 yang menentukan Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya A Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Langkat tentang

hasil pembahasan terhadap surat penawaran tersebut, dimana selanjutnya surat

4.

5.

N

P

E

olek Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pemimpin Gditentukan proyek/pejabat yang disamakan/ ditunjuk dan diterapkan untuk :

proyek/bagian

a) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b) Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; c) Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Direksi BUMN/ BUMD; d) Penyedia jasa tunggal.

4

6. Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja No. 01/SKPS/ 2003 antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan dan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut antara lain memuat mengenai : a. Tugas/ pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT

N A tarif pensiunan untuk tahun fiskal Tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan DAnggaran baru menjadi 5 % berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal E Departeman Keuangan RI No. 49./A/2002 tanggal 5 April 2002. b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan Mkerja. c. Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesarI 20 % dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan pasal 21 untuk GTahun 2001 dan 2002. d. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan setelah Surat G Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak. Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut tidak disebutkan : IN a. Rincian anggaran biaya baik Tbiaya personil maupun biaya non personil b. Jumlah personil dan nama-nama personil N c. Volume dan jumlah jam kerja A d. Kerangka Acuan Kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan tersebut. Bahwa pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat, APBD tahun anggaran IL 2003D Kabupaten Langkat belum disetujui/ disahkan oleh DPRD Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan A Gdilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain : atas PPh pasal 21 untuk Tahun 2001 dan Tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para

N

P

E

a. Tidak melalui Pelelangan Umum/Terbatas/Pemilihan Langsung. b. Tidak ada Panitia Pengadaan Barang/Jasa. c. Tidak ada pengumumam kepada masyarakat penyedia barang/jasa. Sebagaimana diatur dalam Keppres no. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. 7. Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20% dalam pengembalian PPh Pasal 21 sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama No. 01/SKPS/2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si bertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang

5

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu. 8. Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD Atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten

N (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten LangkatA Nomor : D adanya 020/Pro-Tax/Y/I/03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahui E M. Yasin & Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SKPS/2003 antara KAP Hasnil Rekan (ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), Mdengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan I Drs. Surya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul GArifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/SPKS/2003 tanggal G 3 Juli 2003 dari pihak pertama Pemerintah Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan pihak kedua atas nama terdakwa INDrs. H. Hasnil, MM. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa tidak ada Tdan tidak pernah membuat/memberikan Surat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan konsultan Pajak N kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melakukan A penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan pasal 21 PNS Tahun 2001 dan 2002, L sehingga I hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri DNomor 29 Tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”, A Langkat Tahun 2001 dan 2002, dimana yang bersangkutan menyebutkan bahwa Ia

tidak pernah menerima dan melihat Surat Penawaran dari Kantor Akuntan Publik

N

P

E

sesuai ketentuannya: Gdimana a. Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

b. Pasal 38 ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya. c. Pasal 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup. 9. Setelah Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran, mengusulkan dan memasukkan/

6

merencanakan anggaran untuk jasa konsultan pajak sebesar Rp. 400.000.000,00, (empat ratus juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 2/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 404.108.105. 925,00. Dimana dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hal

N Ayang Keuangan Daerah, khususnya Pasal 25 yang menyebutkan “Tindakan Dditetapkan mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dilakukan sebelum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam E Lembaran Daerah” 10. Pada bulan Pebruari 2003 terdakwa Drs. Hasnil. AK dari Kantor Akuntan Publik M Hasnil, M.Jasin & Rekan mulai melaksanakan pekerjaannya I dengan mendatangi Bagian Keuangan Pemkab. Langkat dan oleh Drs. GSurya Djahisa, M.Si selanjutnya memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian Keuangan G Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk meng-input data gaji PNS IN Pemkab Langkat yang berjumlah T kurang lebih 10.000-orang, yang selanjutnya hasil input data tersebut dibawa ke Jakarta untuk dikerjakan dengan menggunakan N program khusus guna membuat dan menyusun perubahan SPT Pajak Penghasilan A pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 yang baru sesuai dengan tarif baru berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam Surat IL Edaran Ddari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI tersebut. 11. A Setelah selesai melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan dan penyampaikan SPT pajak penghasilan Pasal 21 PNS Pemkab Langkat Tahun 2001 dan 2002 Gatas tertanggal 31 Maret 2003, terdakwa Drs. H. Hasnil. MM dari Kantor Akuntan ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

N

P

E

Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga (selaku Bendahara Kas Daerah Pemkab Langkat) untuk menanda-tangani hasil print-out SPT Tahunan Pasal 21 tersebut dan selanjutnya diiserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan surat

Nomor : PHP-21/WPJ.01/KP.0406/2003 dan

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2002 dengan surat Nomor : PHP22/WPJ.01/KP.046/2003,

yang

menyebutkan

adanya

kesalahan

dalam

7

penghitungan penghasilan netto PPh pasal 21 yang disampaikan oleh Pemkab Langkat. 12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, didalamnya memuat kompensasi PPh pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPH pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada Tahun 2001 dan Tahun 2002 sejumlah Rp. 5.967.874.380,00, ke tahun yang akan datang sebagai berikut : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00075/201/01/119/03 tanggal 3 Juli

N A3 Juli b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00004/201/02/119/03 tanggal Dyang akan 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi ke tahun E datang sebesar Rp. 3.682.943.624,00. 13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten LangkatM bersama terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) I Hasnil M. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan GNomor : 01/ SPKS/2003 yang menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) G Hasnil M. Yasin & Rekan telah menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 IN kepada Pemerintah Kabupaten TLangkat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan N Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 21 Nomor : 0075/201/119/03 dan A 0004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor L PelayananI Pajak Binjai. Dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dengan nilai D kompensasi ketahun yang akan datang sebesar Rp. 5.967.874.380,00, terdakwa Drs. H. HASNIL. MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. A & Rekan sesuai surat perjanjian memperoleh honorium sebesar 20 % dari GYasin Rp. 5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp. 1.193.574.876,00. 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp. 2.284.930.756,00.

N

P

E

14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00,- dan pada tanggal 22 Juli 2003 Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R/1556/n/Perb/2003 sebesar Rp. 400.000. 000,00 atas nama terdakwa Drs. H. Hasnil, MM pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran pengurusan restitusi/kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun pajak 2001 dan 2002, yang kemudian pada tanggal 28 Juli 2003 terdakwa

8

Drs. H. Hasnil, MM menerima pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dari Sdr. Buyung Ritongan selaku Pemegang Kas Daerah Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah sebesar Rp. 400.000.000,00,-. 15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 terdakwa Drs. H. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & rekan menanda tangani kuitansi tanda terima No. 030/PJR/VIII/03 untuk sisa pembayaran Pengurusan

N Abiaya Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk pembayaran sisa D di APBD pengurusan restitusi/ kompensasi PPh pasal 21 tersebut belum tersedia Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003, dan kemudian E oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan kembali anggarannya pada Perubahan M APBD Tahun Anggaran 2003. I 16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat Gmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903-28/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor G 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah N (PAPBD) kabupaten LangkatI Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 411.407.250.600,00. Dari jumlah Ttersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 bertambah Rp. 800.000. 000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. N 1.200.000.000,00, dan pada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat A menerbitkan Surat Keputusan Nomor : R/935/Keu/2003 Tentang Otorisasi L Anggaran I Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00,-. 17. PadaD tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Saksi Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk Biaya A PPh pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. GPengurusan 793.574.876,00 yang disetujui oleh atasan langsung Bendahara, Kepala Bagian Restitusi/Kompensasi Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan 2002

sebesar Rp. 793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Langkat (H.

N

P

E

Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk diajukan kepada Bagian Keungan Pemkab Langkat, dan pada tanggal 3 Desember 2003 Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 8 (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan Restitusi/kompensasi Pajak Penghasilan PPh pasal 21 Tahun pajak 2001 dan 2002 sejumlah Rp. 793.574.876,00 atas nama Yantini Syafriani Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian sebagai berikut :

9

No.

Nomor & Tanggal SPMU

Jumlah (RP)

1.

R.2714/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

2.

R.2715/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

3.

R.2716/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

4.

R.2717/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

5.

R.2718/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

6.

R.2719/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

7.

R.2720/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

8.

R.2721/Perb/2003/03-12-2003

93.574.876,00

Jumlah

N A

D E

793.574.876,00

M

18. Bahwa dalam realitasnya SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00

I

tersebut tidak dibayarkan kepada Yantini syafriani selaku Bendahara Pengeluaran

G

Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas permintaan Drs. Surya Djahisa, M.Si

G

selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat langsung kepada Sdr. Buyung

N I tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 dan tahap kedua (satu minggu T kemudian) sisanya sebesar Rp. 293.574.876,00. sehingga dari jumlah SPMU N yang terdiri dari SPMU Beban Tetap sebesar Rp. sebesar Rp. 1.193.574.876,00 400.000. 000,00 A dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00, hanya LTetap sebesar Rp. 400.000.000,00 yang dibayarkan kepada terdakwa SPMU Beban I Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. D Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574. 876,00 diterima A langsung oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si. Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah, maka uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Buyung Ritonga kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2 (dua) tahap, dimana

N

P

E

G 19. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dan

Drs. Surya

Djahisa, M.Si dalam proses Penunjukan Langsung terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPh Pasal 21) tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang direkayasa tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah memperkaya diri Drs. Surya Djahisa, M.Si sebesar Rp. 793. 574.876,00 dan atau setidak-tidaknya orang lain yaitu terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Jasin &

10

Rekan sebesar Rp. 400.000.000,00, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.193.574.876,00 (Satu milyard seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 baik beban tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 dan beban sementara sebesar Rp. 793.574.876,00 untuk pengurusan kompensasi PPh pasal 21 Tahun 2001 dan Tahun 2002 tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh

N A Jasa Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan D 2003 Akuntan Publik pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran E oleh BPKP. Nomor : SR-1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat Perbuatan terdakwa Drs. H. HASNIL. MM sebagaimana M diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 IUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana G Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas G Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. IN T SUBSIDIAIR : N Bahwa terdakwa Drs. H. HASNIL.MM bersama-sama dengan A terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) IL pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember D 2003, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi A Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau setidakGKecamatan tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 46 tahun Ahli Drs. Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian

N

P

E

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

11

1. Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-49/A/2002 tentang Perubahan tarif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyetoran PPh pasal 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya

N A

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar diselesaikan melalui mekanisme

D ESurat Penawaran Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan mengajukan Kompensasi/Resitusi atas kelebihan PPh pasal 21 dengan melalui surat Nomor : M 049/Pro-Tax/Y/I/02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, I dengan honorarium untuk penyusunan dan penyampaian SPT sebesar 35 G% dari kompensasi pajak yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 G Januari 2003 terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari KAP Hasnil M. Yasin & Rekan memperbarui kembali surat penawaran IN tersebut dengan surat No. 020/ProTax/Y/I/03 kepada Bupati Kabupaten T Langkat, dimana didalam surat penawaran disebutkan tugas dari Kantor Akuntan Publik yaitu : N a. Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemkab A Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan ILuntuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru. b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT sehingga D Akelebihan pembayaran PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dapat ditarik restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

2. Pada tanggal 18 Nopember 2002 terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor

N

P

E

G

kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara kompensasi.

Di dalam penawaran tersebut juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar honorium 20% dari kompensasi pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat.

3. Bahwa Surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 tersebut dibawa langsung oleh terdakwa Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil. M. Yasin & Rekan, yang kemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Langkat tentang hasil pembahasan terhadap surat penawaran tersebut, dimana

12

selanjutnya surat penawaran yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa

Drs. H.

Hasnil, MM sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE. 4. Pada tanggal 17 Januari 2003 Drs. Surya Djahisa M.Si membuat dan menerbitkan surat yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor : 012/Keu/I/2003 Tentang Penunjukan Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk

N ASurat penyampaian SPT paling lama 6 (enam) bulan kerja terhitung sejak D Perjanjian Kerja ditanda tangani. E 2003 yang Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 012/Keu/I/ menunjuk langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, MM, Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi, I bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Keppres No. 18 GTahun 2000 yang menentukan Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya G ditentukan olek Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk INdan diterapkan untuk : a. Pengadaan Jasa Konsultasi Tdengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); N b. Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 A (satu) peserta yang memenuhi syarat; c. Pengadaan ILyang bersifat mendesak/khusus setelah mendapatkan persetujuan dari DMenteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/ AWalikota/direksi BUMN/BUMD; melaksanakan pekerjaan kompensasi/Restitusi atas kelebihan pembayaran PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002, dengan jangka waktu penyusunan dan

5.

N

P

E

d. Penyedia jasa tunggal. G 6. Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja No. 01/SKPS/ 2003 antara terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut antara lain memuat mengenai : a. Tugas / pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT atas PPh pasal 21 untuk Tahun 2001 dan Tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para

13

pensiunan untuk tahun fiskal Tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5 % berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman Keuangan RI No. 49./A/2002 tanggal 5 April 2002. b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja. c. Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 20 % dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan pasal 21 untuk Tahun 2001 dan 2002. d. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak. Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut tidak disebutkan :

N A

a. Rincian anggaran biaya baik biaya personil maupun biaya non personil

D E tersebut. d. Kerangka Acuan Kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan Bahwa pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat,M APBD tahun anggaran 2003 Kabupaten Langkat belum disetujui / disahkan I oleh DPRD Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan terdakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan G Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan G yang berlaku antara lain : N I a. Tidak melalui Pelelangan Umum/Terbatas/Pemilihan Langsung. T b. Tidak ada Panitia Pengadaan Barang/Jasa. c. Tidak ada pengumumam N kepada masyarakat penyedia barang/jasa. Sebagaimana diatur A dalam Keppres no. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan L Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah. I 7. Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20% dalam pengembalian PPh Pasal D 21 sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjsama No. A 01/SKPS/2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si Gbertentangan dengan Pasal 28 ayat (7) Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang b. Jumlah personil dan nama-nama personil c. Volume dan jumlah jam kerja

N

P

E

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu. 8. Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD Atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002, dimana yang bersangkutan menyebutkan bahwa Ia

14

tidak pernah menerima dan melihat Surat Penawaran Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor : 020/ Pro-Tax/Y/I/03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/SKPS/2003 antara Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani terdakwa Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :

N Apernah Hasnil, MM. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak Dmelakukan membuat/ memberikan Surat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk EMM dari Kantor penunjukan konsultan Pajak atas nama terdakwa Drs. H. Hasnil, Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk M melakukan penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan pasal 21 PNS Tahun I 2001 dan 2002, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan KeputusanG Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan G Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”, dimana sesuai ketentuannya: IN a. Pasal 38 ayat (1) disebutkan TKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran. N b. Pasal 38 ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib A penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya. L c. Pasal I 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak D Atersedia atau dananya tidak cukup. 01S/PKS/2003 tanggal 3 juli 2003 dari pihak pertama Pemerintah Kabupaten

Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan pihak kedua atas nama terdakwa Drs. H.

N

P

E

9. Setelah Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Drs. Surya G Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan Pemkab Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran, mengusulkan dan memasukkan/

merencanakan anggaran untuk jasa konsultan pajak sebesar Rp. 400.000.000,00, yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 2/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 404.108.105.925,00. Dimana dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebesar Rp. 400.000.000,00. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan

15

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya Pasal 25 yang menyebutkan “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” 10. Pada bulan Pebruari 2003 pihak terdakwa Drs. H. Hasnil, MM

dari Kantor

Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan mulai melaksanakan pekerjaannya dengan mendatangi Bagian Keuangan Pemkab. Langkat dan oleh Drs. Surya

N Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan untuk meng-input A data gaji D yang PNS Pemkab Langkat yang berjumlah kurang lebih 10.000-orang, selanjutnya hasil input data tersebut dibawa ke Jakarta untuk E dikerjakan dengan menggunakan program khusus guna membuat dan menyusun Mperubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 yang baru I sesuai dengan tarif baru berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun G 2000 sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI tersebut. G 11. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan dan penyampaikan SPT N atas pajak penghasilan Pasal 21 I PNS Pemkab Langkat Tahun 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003, terdakwa T Drs. H. Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga N (selaku Bendahara Kas Daerah Pemkab Langkat) untuk menanda-tangani hasil A print-out SPT Tahunan Pasal 21 tersebut dan selanjutnya diiserahkan ke Kantor L PelayananI Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor DPelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan surat Nomor : PHP-21/WPJ.01/KP.0406/2003 dan A Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2002 dengan surat Nomor : PHPGPemberitahuan 22/WP J.01/KP.046/2003, yang menyebutkan adanya kesalahan dalam Djahisa, M.Si memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian

Keuangan Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari

N

P

E

penghitungan penghasilan netto PPh pasal 21 yang disampaikan oleh Pemkab Langkat. 12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, didalamnya memuat kompensasi PPh pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPH pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada Tahun 2001 dan Tahun 2002 sejumlah Rp. 5.967.874.380,00, ke tahun yang akan datang sebagai berikut :

16

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00075/201/01/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp. 2.284.930.756,00. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi ke tahun yang akan datang sebesar Rp. 3.682.943.624,00. 13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten Langkat bersama terakwa Drs. H. Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan

N APajak menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT DKabupaten Penghasilan pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 kepada Pemerintah Ehasil pekerjaan Langkat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan MPajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 21 Nomor : 0075/201/119/03 dan I0004/201/02/119/03 tanggal 3 Juli 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak/Kantor GPelayanan Pajak Binjai. Dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dengan nilai kompensasi ketahun yang G akan datang sebesar Rp. 5.967.874.380,00, Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil N M. Yasin & Rekan sesuai surat I perjanjian memperoleh honorium sebesar 20 % dari Rp. 5.967.874.380,00 yaitu Tsebesar Rp. 1.193.574. 876,00. 14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : N R/645/Keu/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 A sebesar Rp. 400.000.000,00,- dan pada tanggal 22 Juli 2003 Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku ILKepala Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan D Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R/1556/n/Perb/2003 sebesar Rp. 400.000. 000,00 atas nama terdakwa Drs. H. A MM pimpinan KAP Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran GHasnil, pengurusan restitusi/ kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun pajak 2001 membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/SPKS/2003 yang

menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan telah

N

P

E

dan 2002, yang kemudian pada tanggal 28 Juli 2003 terdakwa Drs. H. Hasnil, MM menerima pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dari Saksi Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah sebesar Rp. 400.000.000,00,-. 15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 terdakwa Drs. H. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & rekan menanda tangani kuitansi tanda terima No. 030/PJR/VIII/03 untuk sisa pembayaran Pengurusan

17

Restitusi/Kompensasi Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp. 793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk pembayaran sisa biaya pengurusan restitusi/ kompensasi PPh pasal 21 tersebut belum tersedia di APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003, dan kemudian oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan kembali anggarannya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003. 16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan

N A 250. (PAPBD) kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 411.407. 600,00. Dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan D PPh pasal 21 bertambah Rp. 800. 000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.E 1.200.000.000,00, dan pada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan M Surat Keputusan Nomor : R/935/Keu/2003 Tentang Otorisasi Anggaran I Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00,-. G 17. Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah G Kabupaten Langkat Sdri. Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 793.574. IN 876,00 yang disetujui oleh atasan T langsung Bendahara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk diajukan kepada N Bagian Keungan Pemkab Langkat, dan pada tanggal 3 Desember 2003 Kepala A Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M.Si menerbitkan Surat Perintah L MembayarIUang (SPMU) sebanyak 8 (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan D Restitusi/kompensasi Pajak Penghasilan PPh pasal 21 Tahun pajak 2001 dan 2002 sejumlah Rp. 793.574.876,00 atas nama Yantini Syafriani A UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian GBendaharawan sebagai berikut : Nomor : 903-28/SK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

14 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

N

P

E

No.

Nomor & Tanggal SPMU

Jumlah (RP)

1.

R.2714/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

2.

R.2715/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

3.

R.2716/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

4.

R.2717/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

5.

R.2718/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

18

6.

R.2719/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

7.

R.2720/Perb/2003/03-12-2003

100.000.000,00

8.

R.2721/Perb/2003/03-12-2003

93.574.876,00

Jumlah

793.574.876,00

18. Bahwa dalam realitasnya SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00 tersebut tidak dibayarkan kepada saksi Yantini syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas permintaan Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat langsung kepada

N Akedua (dua) tahap, dimana tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 dan tahap Ddari jumlah (satu minggu kemudian) sisanya sebesar Rp. 293.574.876,00. sehingga E Tetap sebesar SPMU sebesar Rp. 1.193.574.876,00 yang terdiri dari SPMU Beban Rp. 400.000.000,00 dan SPMU Beban Sementara sebesar MRp. 793.574.876,00, hanya SPMU Beban Tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 I yang dibayarkan kepada terdakwa Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan GKantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. G 793.574.876,00 diterima langsung oleh Drs. Surya Djahisa, M.Si. INDrs. Hasnil, MM dan Drs. Surya Djahisa, 19. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa TLangsung terhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.Si dalam proses Penunjukan M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Penghitungan kelebihan N pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPh Pasal 21) tahun 2001 A dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang direkayasa tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Keputusan Presiden Nomor IL 18 Tahun D 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah memperkaya diri terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si sebesar Rp. 793.574. A G876,00 dan atau setidak-tidaknya orang lain yaitu terdakwa Drs. H. Hasnil, MM saksi Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah, maka uang tersebut

diserahkan oleh saksi Buyung Ritonga kepada Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2

N

P

E

selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan sebesar Rp. 400.000.000,00, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.

1.193.574.876,00 (Satu milyard seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 baik beban tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 dan beban sementara sebesar Rp. 793.574.876,00 untuk pengurusan kompensasi PPh pasal 21 Tahun 2001 dan Tahun 2002 tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Drs. Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

19

(BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Jasa Akuntan Publik pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 Nomor : SR-1574/PW02/5/2011 tanggal 15 Maret 2011. Perbuatan terdakwa Drs. H. HASNIL. MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

N A

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

D E: Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL, MM telah terbukti terbukti secara sah dan M meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanaIdiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu: Perbuatan Terdakwa G sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 G Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah N diubah dengan Undang-Undang RIINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun T 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. N 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. HASNIL, MM dengan pidana A penjara selama 8 (delapan) Tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam L tahanan danImembayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair Ddenda selama 3 (tiga) bulan kurungan. A terdakwa Drs. H. HASNIL, MM membayar uang penganti sebesar Rp. 3. Menyatakan G1.193.574.876,00 (Satu milyard seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30

N

P

E

tujuh puluh empat ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang penganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. 4. Barang bukti : 1.

1 (satu) rangkap Kas bon dari kas daerah Kab. Langkat sebesar Rp. 400. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Drs. Hasnil

20

2.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 1994 sejumlah Rp 1.798.567.165 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan September 2003 tertanggal 02 September 2003

3.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2208 sejumlah Rp 1.794.282.333 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Oktober 2003 tertanggal 02 September 2003

4.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2352 sejumlah Rp

N A 5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 2666 sejumlah Rp D 1.796.857.285,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan E Desember 2003 tertanggal 02 November 2003 M 6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban I Tetap No. 103 sejumlah Rp 1.807.814.290-, untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan G Januari 2003 tertanggal Januari 2004 G 7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) N Beban Tetap No. 208 sejumlah Rp I 1.815.970.151,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan T Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 N Uang (SPMU) Beban Tetap No. 209 sejumlah Rp 8. Surat Perintah Membayar A pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan 63.480.910,- untuk pembangunan ILkeluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal D 03 Februari 2004 9. A Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No.R/3069 sejumlah Rp G 2.947.413,- untuk pembayaran potongan gaji susulan PNS Kabupaten Langkat 1.797.254.400,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat November 2003 tertanggal 02 November 2003

N

P

E

bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003 10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No.313 sejumlah Rp 1.819.826.600,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 314 sejumlah Rp 32.185.914,- untuk pemotongan gaji pagawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004

21

12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 418 sejumlah Rp 1.813.553.914,- untuk pemotongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan April 2004 13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 418 sejumlah Rp 32.213.556,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan April 2004 14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 561 sejumlah Rp

N A 15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 562 sejumlah Rp D 32.226.947,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan E pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Mei 2004 M 16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bebat I Tetap No 560 sejumlah Rp.4.760.726,- untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, G uang gaji, kekurangan gaji) PNS Kab. Langkat bulan Mei 2004 tanggal 04 Mei G 2004 N I 17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 849 sejumlah Rp T 1.821.149.358,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kab. Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni N2004 18. Surat Perintah A Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 895 sejumlah Rp L 31.853.587,I untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan D keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 A G 19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 896 untuk pemotongan 1.811.783.467,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004

N

P

E

gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, kekurangan gaji) PNS Kab. Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp.23.191.632,- tanggal 07 Juni 2004 20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten Langkat bulan juni 2004 sejumlah Rp. 380.087.443,- tertanggal 07 Juni 2004 21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 898 sejumlah Rp 6.583.014,- untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas aegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni

22

2004 22. Surat Perintah Membayar (SPM) No.929 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Kab. Langkat bulan Juli 2004 sebesar Rp 1.824.614.681,- tertanggal 01 Juli 2004 23. SPM No.930 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kab. Langkat bulan Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp 1.823.389.399,24. SPM Beban Tetap No.1468 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Langkat

bulan

Agustus

Rp.1.823.389.339,-

2004

tertanggal 11

Agustus

2004

N A Sejumlah

D PKS Kab. Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 03 AgustusE 2004 sejumlah Rp. 32.009.846,M I potongan gaji (susulan) 26. SPM Beban Tetap 1550 untuk keperluan pembayaran G Rp.1.649.374,- tertanggal 20 PNS Kab. Langkat bulan Agustus 2004 sebesar G Agustus 2004 27. SPM Beban Tetap 1973 untuk keperluan IN pembayaran potongan gaji dinas KB dan PKS bulan September 2004T sejumlah Rp. 32.037.574,- tertanggal 02 September 2004 N 28. SPM Beban Tetap 1972 untuk keperluan pembayaran potongan gaji Kab. Langkat A bulan September 2004 tertanggal 2004 Sejumlah Rp.1.821.421.300,- tertanggal L I 2004 16 September D 29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi hasil pungutan pajak PPH ps 21 bagi PNS Kab. A G Langkat tahun anggaran 2003. 25. SPM Beban Tetap No.1469 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan

N

P

E

30. Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KAP. Hasnil, M.Yasin dan Rekan- Divisi Konsulen Pajak Nomor : 01/ SPKS/2003 Tertanggal 18 Januari 2003. 31. Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor : 012/KEU/I/2003 tentang Penunjukan langsungdari Konpensasi/ Restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 tanggal 17 Januari 2003. 32. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2001 tertanggal 31 Maret

23

2002. 33. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2002 tertanggal 31 Maret 2003. 34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003. 35. 1 (satu) lembar Kwintansi No : 0031/PJK/VIII/03/tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian pengurusan restitusi/ kompensasi jasa konsultan dalam hal

N A

pajak penghasilan PPh pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

D E

36. Keputusan Bupati Langkat Nomor : R-645/KEU/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA- 2003 tertanggal 18 Juli 2003. 37. Surat

Perintah

Membayar

Uang

I

(SPMU)

M

Beban

Tetap

No.R-

G

1556/Perb/2003/tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

G

IN Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 Tsebesar Rp. 793.574.876,-. 39. Keputusan Bupati Langkat N No.R/935/KEU/2003 tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003. A L 40. 2 (dua) I rangkap UUDP rutin untuk biaya pelunasan pengurusan restitusi/ kompensasi D pajak pengahasilan PPh Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 800.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2003. A G 41. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2714/ 38. Kwitansi No: 030/PJK/VIII/2003/ tertanggal 12 Agustus 2003 untuk pembayaran

Pelunasan pembayaran pengurus restitusi/kompensasi Pajak Penghasilan PPH

N

P

E

Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2714 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 42. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2715/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2715 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran

24

Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2716/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2716 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003.

N Asurat Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta DNo.R 2717 permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan E Anggaran tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar M Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 DesemberI2003. 45 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)G Beban sementara No.R 2718/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 G sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 N Desember, Nota Dinas dengan No.R 2718 I tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran T Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDPN Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 46 Surat PerintahA Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2719/ L Perb/2003 I tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan D UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran A tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana G Rutin/Pembangunan Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 44 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2717/

N

P

E

47 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2720/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2720 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 48 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2721/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 93.574.876,- beserta surat permintaan

25

UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2721 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 49 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor VI 50 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor XIII DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMKAB. LANGKAT.

N A

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu

D E 3. Bahwa Terdakwa / Penasihat hukumnya tidak menggunakan hak pembelaannya M (pledoi) dalam perkara ini, kemudian sejak persidangan pada tingkat pertama tanggal I 07 Nopember 2013 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya walaupun telah G dipanggil secara patut ; G 4. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak NPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I Medan tanggal 8 Mei 2014 No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi T sebagai berikut :  Menyatakan bahwa Terdakwa N Drs. Hasnil, MM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah A melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” IL ; D  Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 A (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan Gketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 N (enam) bulan ; rupiah).

P

E

 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 1.193.574.876,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

26

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang djatuhkan ;  Memerintahkan barang bukti berupa : 1.

1 (satu) rangkap Kas bon dari kas daerah Kab. Langkat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Drs. Hasnil

2.

N A

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 1994 sejumlah Rp

1.798.567.165 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan

D ELangkat bulan 1.794.282.333 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Oktober 2003 tertanggal 02 September 2003 M 4. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap I No. R. 2352 sejumlah Rp 1.797.254.400,- untuk pembayaran potongan Ggaji PNS Kabupaten Langkat November 2003 tertanggal 02 November 2003 G 5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 2666 sejumlah Rp IN 1.796.857.285,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan TNovember 2003 Desember 2003 tertanggal 02 6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 103 sejumlah Rp N 1.807.814.290-, untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan A Januari 2003 tertanggal Januari 2004 7. Surat Perintah IL Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 208 sejumlah Rp 1.815.970.151,D untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 A 8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 209 sejumlah Rp G September 2003 tertanggal 02 September 2003

3.

N

63.480.910,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan

E

P

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2208 sejumlah Rp

pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004 9.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No.R/3069 sejumlah Rp 2.947.413,- untuk pembayaran potongan gaji susulan PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003

10. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No.313 sejumlah Rp 1.819.826.600,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004

27

11. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 314 sejumlah Rp 32.185.914,- untuk pemotongan gaji pagawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004 12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 418 sejumlah Rp 1.813.553.914,- untuk pemotongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan April 2004 13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 418 sejumlah Rp

N A Rp 14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 561 sejumlah D bulan 1.811.783.467,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat E Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004 15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban TetapM No. 562 sejumlah Rp 32.226.947,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas I keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. LangkatG bulan Mei 2004 16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bebat Tetap No 560 sejumlah G Rp.4.760.726,- untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, N uang gaji, kekurangan gaji) PNSIKab. Langkat bulan Mei 2004 tanggal 04 Mei 2004 T 17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 849 sejumlah Rp N 1.821.149.358,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kab. Langkat bulan Juni A 2004 tertanggal 07 Juni 2004 18. Surat Perintah IL Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 895 sejumlah Rp 31.853.587,D untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni A 2004 G 19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 896 untuk pemotongan 32.213.556,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kab. Langkat bulan April 2004

N

P

E

gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, kekurangan gaji) PNS Kab. Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp.23.191.632,- tanggal 07 Juni 2004 20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten Langkat bulan juni 2004 sejumlah Rp. 380.087.443,- tertanggal 07 Juni 2004 21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No 898 sejumlah Rp 6.583.014,- untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas aegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni

28

2004 22. Surat Perintah Membayar (SPM) No.929 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Kab. Langkat bulan Juli 2004 sebesar Rp 1.824.614.681,- tertanggal 01 Juli 2004 23. SPM No.930 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kab. Langkat bulan Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp 1.823.389.399,24. SPM Beban Tetap No.1468 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Langkat

bulan

Agustus

2004

tertanggal 11

Agustus

2004

Sejumlah

N A Rp. PKS Kab. Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 03 Agustus 2004 sejumlah D 32.009.846,E gaji (susulan) 26. SPM Beban Tetap 1550 untuk keperluan pembayaran potongan PNS Kab. Langkat bulan Agustus 2004 sebesar Rp.1.649.374,M tertanggal 20 Agustus 2004 I 27. SPM Beban Tetap 1973 untuk keperluan pembayaran G potongan gaji dinas KB dan PKS bulan September 2004 sejumlah Rp. 32.037.574,- tertanggal 02 September G 2004 28. SPM Beban Tetap 1972 untuk keperluan IN pembayaran potongan gaji Kab. Langkat bulan September 2004 tertanggal T 2004 Sejumlah Rp.1.821.421.300,- tertanggal 16 September 2004 N 29. 1 (satu) lembar Rekapitulasi hasil pungutan pajak PPH ps 21 bagi PNS Kab. A Langkat tahun anggaran 2003. 30. Surat Perjanjian IL Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KAP. Hasnil, DM.Yasin dan Rekan- Divisi Konsulen Pajak Nomor : 01/ SPKS/ 2003 Tertanggal 18 Januari 2003. A 31. Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor : 012/KEU/I/2003 tentang G Penunjukan langsungdari Konpensasi/ Restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 Rp.1.823.389.339,-

25. SPM Beban Tetap No.1469 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan

N

P

E

tanggal 17 Januari 2003. 32. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2001 tertanggal 31 Maret 2002. 33. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2002 tertanggal 31 Maret 2003. 34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 01/SPKS/2003 tanggal 03 Juli 2003.

29

35. 1 (satu) lembar Kwintansi No : 0031/PJK/VIII/03/tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian pengurusan restitusi/ kompensasi jasa konsultan dalam hal pajak penghasilan PPh pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). 36. Keputusan Bupati Langkat Nomor : R-645/KEU/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA- 2003 tertanggal 18 Juli 2003. 37. Surat

Perintah

Membayar

Uang

(SPMU)

Beban

Tetap

No.R-

1556/Perb/2003/tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

N APPH Pelunasan pembayaran pengurus restitusi/kompensasi Pajak Penghasilan D Pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp. 793.574.876,-. ENopember 2003 39. Keputusan Bupati Langkat No.R/935/KEU/2003 tertanggal 10 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003. M 40. 2 (dua) rangkap UUDP rutin untuk biaya I pelunasan pengurusan restitusi/kompensasi pajak pengahasilan PPhG Pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 800.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2003. G 41. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2714/Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan IN UUDP tertanggal 01 Desember, T Nota Dinas dengan No.R 2714 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan N tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan A UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 42. Surat Perintah ILMembayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2715/Perb/2003 tanggal D03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2715 tertanggal 03 A 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan G Desember tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan rupiah).

38. Kwitansi No: 030/PJK/VIII/2003/ tertanggal 12 Agustus 2003 untuk pembayaran

N

P

E

UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2716/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2716 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 44. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2717/ Perb/

30

2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2717 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 45. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2718/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2718

N A

tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana

D E beserta surat Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp 100.000.000,permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas Mdengan No.R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan I Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 Gdan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. G 47 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2720/ Perb/2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar INRp 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, T Nota Dinas dengan No.R 2720 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan N tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP A Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 48 Surat Perintah ILMembayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2721/ Perb/2003 tanggal D03 Desember 2003 sebesar Rp 93.574.876,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan No.R 2721 tertanggal 03 A 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/Pembangunan G Desember tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003.

46. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara No.R 2719/

N

E

P

Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 49 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor VI 50 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor XIII DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PEMKAB. LANGKAT.



Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberitahukan isi putusan tersebut diatas kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri

31

Tangerang, dan Pengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas kepada Terdakwa melalui Kelurahan Rempoa pada tanggal 08 Mei 2014 ; Bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, pada tanggal 14 Mei

2014

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

permintaan

banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta No.36/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni 2014 ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa

N A

tidak mengajukan Memori Banding dalam

D EMedan dengan Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri suratnya tanggal 03 Juni 2014 No. W2.U1/8188 /Pid.Sus.K.01.10/VI/2014 telah M memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan I Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.62/Pid.Sus.K/2013/ PN-Mdn di G Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 09 Juni 2014 G s/d tanggal 16 Juni 2014 ; IN Menimbang, bahwa permintaan Tuntuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara N serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu A permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; IL Menimbang, D bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan A memeriksa dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri G Medan tanggal 8 Mei 2014 No. 62/Pid.Sus.K/2013 /PN-Mdn, beserta Berita Acara NPersidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perkara ini ;

P

E

Tindak Pidana Korupsi ditingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan

Tinggi Medan tidak mengetahui alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Medan No.

62/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 8 Mei 2014 yang dimohonkan banding ini, karena yang bersangkutan tidak mengajukan Memori Bandingnya ;

32

Menimbang, bahwa

pertimbangan hukum putusan Hakim Tindak Pidana

Korupsi pada tingkat pertama, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Mei 2014 No. 62/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn dapat dikuatkan ;

N A Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, D; yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan E Mengingat dan Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal M18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan I Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun G2001, Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, G jo.Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; IN M E NT GADILI : --- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; N --- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan A Negeri Medan tanggal 8 Mei 2014 No. 62/ Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang di mohonkan banding IL; --- Membebankan D biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yangA untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; GDEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim NPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Selasa Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka

P

E

tanggal 08 Juli 2014 oleh Kami : H. LEXSY MAMONTO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH. MH, Dr. MANGASA. M. SH.M.Kn, ROSMALINA . SITORUS. SH.MH dan SAZILI, SH. M.Si, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat

Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 208/Pen.Pid.Sus.K /2014/PT-Mdn tanggal 26 Juni 2014, dan putusan ini

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim –Hakim Anggota

tersebut

dengan

dibantu oleh MUSALLIM SIREGAR,SH., Panitera

33

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a, ttd

ttd KAREL TUPPU, SH. MH.,

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH,-

N A

ttd Dr. MANGASA. MANURUNG. SH.M.Kn,

D E

ttd

ROSMALINA .SITORUS. SH.MH ttd

I

G

S A Z I L I, SH. M.SI,

IL

D

A

N

P

E

G

M

GPanitera Pengganti, ttd

N A

IN T MUSALLIM SIREGAR, SH.