PT-MDN

PUTUSAN NOMOR : 78 / PDT / 2015 / PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------1. TIMBANG INDRA SIAGIAN, jenis kelamin : Laki-Laki, umur : 42 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum

Bakti

Indah Blok B No.1 Kelurahan Tangkerang

Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, Dalam hal ini

bertindak untuk diri sendiri

masih

dibawah

umur,

yakni

dan

mewakili adiknya yang

RICARD JOHAN IMMANUEL

SIAGIAN, Jenis kelamin,Laki-laki, Umur 14 Tahun Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. T. Bongkar VI No. 25, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai,Kota Medan;-------------------------------2. RUTH IMELDA SIAGIAN, jenis kelamin : Perempuan, umur : 39 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan :Dokter beralamat di Jalan Gereja No.42, Kelurahan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar;-----------Keduanya

dalam

hal

ini

memberikan

kuasa

kepada

JOHANSEN

SIMANIHURUK, SH., MH, HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, JENNI SIBORO, SH, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, dan JEKSON HUTASOIT, SH, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “Jo.Simanihuruk & Rekan”, berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan - 20223, Telp / Fax. (061) 7342480, E-mail :

jo_simanihuruk @yahoo.com dalam hal ini

bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa, tanggal 01 Nopember 2013;--Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula disebut sebagai Para Penggugat;---------------------------------------------------------------------------------------

Lawan: 1.

T. NURHAIDA S., Umur 71 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bromo No. 10, Kel.Tegal Sari, Kec. Medan Area, Kota Medan, disebut sebagai Terbanding-I semula disebut sebagai Tergugat – I;

2.

KHAIRANI, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat

di Jl.

Tangguk Bongkar IX No. 2, Kel.Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai,…

2

Denai, Kota Medan, disebut sebagai Terbanding-II semula disebut sebagai Tergugat – II;------------------------------------------------------------3.

BADRUN ALI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

Jl. Tangguk

Bongkar IX Nomor 2-C, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan

Medan

Denai,

Kota

Medan,

disebut

sebagai

Terbanding-III semula disebut sebagai Tergugat – III;------------------DAN 1.

RIDWAN KELIAT, Laki-laki, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jl. Tangguk

Bongkar IX No. 2-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, disebut

sebagai Turut Terbanding-I

semula disebut sebagi Turut Tergugat – I;----------------------------------2.

SUJONO, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tangguk Bongkar IX No. 2-A, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan

Medan

Denai, Kota Medan, disebut sebagai Turut Terbanding-II semula disebut sebagai Turut Tergugat – II;------------------------------------------3.

SYAMSUL

BAHRI,

Jl.Tanjung Deli

Laki-laki,

Pekerjaan

Wiraswasta,

beralamat,

di

Balai, Dusun III, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab.

Serdang, disebut sebagai Turut Terbanding-III semula disebut

sebagai Turut Tergugat – III;----------------------------------------------------4.

MAULIDDIN SHATI, SH, Notaris/PPAT Kota Medan, beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 48-C Medan, disebut sebagai Turut Terbanding-IV semula disebut sebagai Turut Tergugat – IV;-------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; -------------------------------------------------------Telah membaca :------------------------------------------------------------------------------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Maret 2015 No. 78/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----------------------------------2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2013 dalam Register Nomor 651/Pdt.G/ 2013/ PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-------------1. Bahwa…

3

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013 di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan tempat tinggalnya terakhir dan Alm. TIARMA PANJAITAN yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2011 dan semasa perkawinannya

mempunyai keturunan/anak

sebanyak 3 (tiga) orang

sebagai Ahliwaris yakni Para Penggugat tersebut diatas, -satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam

“SURAT KETERANGAN AHLIWARIS”

tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II dibawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;---2. Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang diatasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan

Akta “PELEPASAN HAK

ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut TergugatIV dibawah Nomor: 811/ LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:--------------------------- Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ……….... ± 17 M  Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran ………………..… ± 17 M  Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran ……….....± 37,5 M  Barat dengan Gang Iman, ukuran … …………………………± 36,5 M 3. Bahwa sejak orangtua Para Penggugat (Alm. PANTAS SIAGIAN) membeli tanah/rumah tersebut, sepengetahuan Para Penggugat tanah/rumah tersebut telah dikuasai oleh Alm. PANTAS SIAGIAN;------------------------------4. Bahwa oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal dunia, maka secara hukum tanah/rumah peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN tersebut jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Para Penggugat;---------------------5. Bahwa setelah Alm. PANTAS SIAGIAN meninggal dunia, maka Para Penggugat selaku Ahliwaris hendak menguasai objek perkara, akan tetapi Para Penggugat telah mendapati 4 (empat) pintu rumah yang berada diatas tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain, sebagai berikut :------------------ 1 (satu)…

4

 1(satu) pintu rumah, ukuran + 4 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-I dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-I (selanjutnya disebut objek perkara “a”);-------------------------------------------------------- 1(satu) pintu rumah (panggung), ukuran + 7 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-II dengan cara menempati (selanjutnya disebut objek perkara “b”);--------------------------------------------------------------------------- 1(satu) pintu rumah ukuran + 4 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-III dengan cara menyewakannya kepada Turut Tergugat-II (selanjutnya disebut objek perkara “c”);-------------------------------------------------------- 1(satu) pintu rumah ukuran + 6 x 15 M dikuasai oleh Tergugat-III dengan cara menempati (selanjutnya disebut objek perkara “d”);------ Sedangkan 1 (satu) pintu lagi dikuasai oleh Para Penggugat;----------6. Bahwa Tergugat-I telah menguasai objek perkara “a” tersebut dengan cara melakukan pengrusakan pagar batu yang mengelilingi tanah tersebut kemudian

Tergugat-I

langsung

menguasainya

dan

selanjutnya

menyewakannya kepada orang lain (ic. Turut Tergugat-I), padahal sebelumnya Tergugat-I tidak pernah tinggal menetap dirumah tersebut;------7. Bahwa Para Penggugat sudah berulangkali mengingatkan Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa masing-masing objek perkara yang dikuasai mereka adalah milik Para Penggugat dan telah berulang kali pula meminta supaya mereka mengosongkan secara sukarela objek perkara tersebut,

akan tetapi hingga Gugatan aquo didaftarkan, Tergugat-I,

Tergugat-II dan Tergugat-III tidak memperdulikannya dan masih tetap menguasai masing-masing objek perkara;--------------------------------------------8. Bahwa melihat tindak-tanduk Tergugat I yang menguasai dengan cara menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I, dan perbuatan Tergugat-II yang menguasai dengan cara menempati objek perkara “b” serta perbuatan Tergugat-III yang menguasai dengan cara menyewakan objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II kemudian menguasai dengan cara menempati objek perkara “d”, tanpa izin dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;--------------------------------------------------------------9.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim menyatakan segala tindakan dalam bentuk sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Turut Tergugat-I dan Tergugat-III kepada Turut Tergugat-II terhadap masing-masing objek perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;--------------------------------10. bahwa…

5

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III

sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyerahkan masing-masing objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-alat kekuasaan Negara;--------------------------------------------------------------------------11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dengan cara menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat II yang menguasai dengan cara menempati objek perkara “b” dan perbuatan Tergugat III yang menguasai dengan cara menyewakan objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II dan menguasai dengan cara menempati objek perkara “d” telah mengalami kerugian Materil bagi Para Penggugat, yakni hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati hasil dari masingmasing objek perkara tersebut, terhitung sejak tahun 2011 hingga gugatan aquo didaftarkan, dengan rincian sebagai berikut :---------------------------------- Jika objek perkara “a” yang dikuasai Tergugat-I disewakan, maka uang sewa per-bulannya adalah sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan

= Rp. 12.000.000,-

 Jika objek Perkara “b” yang dikuasai Tergugat-II disewakan, maka uang sewa per-bulannya adalah sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan  Jika

= Rp. 12.000.000,-

objek Perkara “c” dan “d” yang dikuasai

Tergugat-III disewakan, maka uang sewa perbulannya adalah sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan = Rp. 24.000.000,jumlah uang mana wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh masingmasing Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III kepada Para

Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengalami kerugian Immateril, dimana Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini Para Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, maka ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan TergugatIII masing-masing membayar sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas;-------13. Bahwa…

6

13. Bahwa kebutuhan Para Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing membayar sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);-------------------------14. Bahwa guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Para Tergugat;-------------------------------------------------------------15. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);---------------Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan cukup

alasan

demikian

bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke

Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sesuai dengan “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegalsari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013

tanggal 15 Mei 2013 dan Camat

Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 yang dilegalisasi Turut Tergugat-IV adalah sah dan berkekuatan hukum;--4. Menyatakan oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal dunia, maka secara hukum objek perkara adalah merupakan harta peninggalan…

7

peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Para Penggugat;--------------------------------------------------------------------5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari

sebidang tanah

seluas + 601 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, sempat dikenal Jl. Tangguk Bongkar IX, sesuai dengan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------- Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ………….±17 M  Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………………± 17 M  Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran …………± 37,5 M  Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………..± 36,5 M 6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II

dan Tergugat III yang

menguasai tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;----------------------------------------------------------------------------------------7. Memerintahkan Tergugat-I untuk menyerahkan objek perkara “a”, Tergugat- II menyerahkan objek perkara “b” dan Tergugat-III menyerahkan objek perkara “c” dan “d” kepada Para Penggugat dalam keadaaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasan Negara;---------------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk menggantikerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, masingmasing dengan rincian :------------------------------------------------------------------ Tergugat-I sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-- Tergugat-II sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-- Tergugat-III sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan

= Rp.

24.000.000,------------------------------------------------------------------------9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;---------------------------------------------------------------10. Menyatakan lagi perbuatan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat-III yang menyewakan objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum,…

8

hukum, yang mengakibatkan masing-masing sewa-menyewa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;----------------------------------------------------11. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;------12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; -----------Atau : Jika

Pengadilan

berpendapat lain, mohon

putusan

yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono). ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat-I t memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----------------------------------DALAM EKSEPSI A.

Tentang Kualitas Diri Penggugat Kabur (Disqualificatoir Exceptie) 1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat I akui dengan tegas di dalam Eksepsi dan Jawaban pada persidangan ini;------------------------------------------------2. Bahwa di dalam fundamentum petendi gugatannya pada halaman 2 poin 1, Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013 di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan dan Alm. TIARMA PANJAITAN yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2011, sebagaimana diuraikan dalam “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013

dan

Camat

Medai

Denai

di

bawah

Reg.

Nomor:

400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;-------------------------------------3. Bahwa jika Para Penggugat di dalam perkara a quo bertindak sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN, maka Penggugat haruslah memenuhi persyaratan dan memiliki kualifikasi hukum untuk bertindak atas nama ahli waris;-----------4. Bahwa…

9

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata disebutkan secara limitatif bahwa “Penetapan Ahli Waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri”, sedangkan Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan Para Ahli Waris, sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----------------------------------5. Bahwa akan tetapi di dalam perkara a quo, Para Penggugat yang mengaku seolah-olah sebagai ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN tidak berdasarkan pada Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi hanya berdasarkan pada “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013, artinya “Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata”;-----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa dengan demikian “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor : 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat oleh Para Penggugat seolah-olah sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN adalah “tidak sah dan cacat hukum” karena tidak dibuat oleh Pengadilan Negeri (vide: Pasal 833 KUHPerdata);-------------------------------------------------------7. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan a quo bertindak sebagai ahli waris “tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri” dan “Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata”, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Para

Penggugat

tidak

mempunyai

kewenangan

(tidak

berkualitas) mengajukan gugatan a quo untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (process party persona stand in judicio);----------------------8. Bahwa selain itu, di dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan “semasa perkawinannya Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN…

10

PANJAITAN mempunyai keturunan/anak sebanyak 3 (tiga) orang sebagai ahli waris yakni Para Penggugat tersebut di atas”, yaitu 1). TIMBANG INDRA SIAGIAN, laki-laki, umur 42 tahun, agama Kristen, beralamat di Perum Bakti Indah Blok B No. 1, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekan Baru, 2). RUTH IMELDA SIAGIAN, perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. Gereja No. 42, Kel. Siantar Selatan, Kota Pem. Siantar, 3). RICARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN, laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. T. Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;-------------------------------------------------9. Bahwa di dalam gugatan a quo terlihat secara jelas pada halaman pertama, Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adiknya yang masih di bawah umur, yakni RICARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN, laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. T. Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan;-------------------------------------------------10. Bahwa menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, Penggugat RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN tidak cakap berbuat hukum (onbekwaan) karena belum cukup umur (belum dewasa) dan apabila Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili adiknya sebagai ahli waris dan para pihak di dalam perkara perdata (Penggugat) harus ada Penetapan Wali yang dibuat oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dari TIMBANG INDRA SIAGIAAN;--------------------------------------------------11. Bahwa oleh karena Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN yang belum cukup umur (belum dewasa) tanpa Penetapan Pengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Indonesia “perwakilan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum”, dengan demikian Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN tidak berwenang dan tidak berkualitas mewakili RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN sebagai Penggugat dalam perkara a quo; 12. Bahwa selain itu, Para Penggugat yang mengaku seolah-olah sebagai anak dan ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Para Penggugat tidak berkualitas bertindak sebagai ahli waris dan tidak berkualitas bertindak sebagai Para Penggugat…

11

Penggugat dalam perkara a quo, apalagi mengaku-ngaku seolah-olah sebagai pemilik objek perkara, yaitu sebidang tanah seluas + 601 M2 yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX, Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan; -----------13. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah jelas diatur bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum dan bukan oleh orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atas objek gugatannya;-------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa sebagai perbandingan, Yurisprudensi tetap MARI menganut pendapat yang sama sesuai dengan Putusan Reg. No. 294.K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dan pada pokok amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.-----------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas kiranya bahwa di dalam mengajukan gugatan a quo Para Penggugat

tidak

mempunyai

kewenangan

(tidak

berkualitas)

mengatasnamakan dirinya sebagai Ahli Waris tanpa Penetapan Ahli Waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dan tidak berhak untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara (process party persona stand in judicio), oleh karena itu dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).---------------------------------------------------------------------------------B. Tentang Kumulasi Objektif Gugatan 16. Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan (kumulasi objektif), hal ini jelas mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;--17. Bahwa kumulasi objektif gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas di dalam posita dan petitum gugatannya, yaitu :---------------------------------17.1. Para…

12

17.1.Para Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai Ahliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (vide: Petitum Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 2);-----------------------------------------17.2.Para Penggugat menuntut tentang harta peninggalan (warisan) dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (vide: Petitum Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 4);-----------------------------------------17.3.Para Penggugat menuntut tentang penguasaan (bezit) 4 (empat) pintu rumah; -----------------------------------------------------------------------17.4.Para Penggugat menuntut tentang hak kepemilikan (eigendom) dari sebidang tanah seluas + 601 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX; ------18. Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut, jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Hukum Acara, karena telah menggabungkan beberapa gugatan/tuntutan di dalam surat gugatannya, karena tuntutan lainnya tersebut, yaitu Penetapan Waris dan Pembagian Waris diajukan berdasarkan Permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri (vide: Pasal 833 KUHPerdata jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);----19. Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah menggabungkan tuntutan untuk pengusaan suatu benda (bezit), yaitu 4 (empat) pintu rumah bersama-sama dengan tuntutan tentang hak kepemilikan (eigendom) atas sebidang tanah seluas + 601 M2 dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut mengandung kumulasi objektif suatu gugatan, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Pasal 103 Rv); -----------------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA”, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Liberty, 1993, Hal. 56, menyatakan secara tegas :

“Ada

tiga hal kumulasi obyektif tidak

dibolehkan : -------------------------------------------------------------------------------1. Kalau…

13

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan; ---------------------2. Hakim tidak berwenang (secara relative) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.--3. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (bezit) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (eigendom) dalam suatu gugatan (Pasal 103 Rv). ----------------------------------------------------21. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut di atas, jelas-jelas Para Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan obyektif yang tidak dibolehkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-------------C. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) 22. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya karena 1). tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2). tidak jelasnya alas hak objek sengketa, 3). petitum gugatan tidak jelas, dan 3). tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, hal mana jelas telah mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);--------------------------------------------------------------23. Bahwa berikut ini Tergugat I akan menguraikan dan membuktikan bahwa benar gugatan Penggugat tertanggal 19 Nopember 2013 yang terdaftar dengan Reg. No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), sebagai berikut di bawah ini :-----------------------------------B.1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat 24. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya yang terdiri dari 6 halaman tersebut, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dari undang-undang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat I, artinya gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; -----------------------------------25. Bahwa…

14

25. Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, atau ketentuan pasal dari undang-undang apakah yang dilanggar, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); ---------------------------------26. Bahwa selain itu, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut akan mempersulit para hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, bahkan suatu putusan yang tidak memuat dasar hukum akan mengakibatkan Putusan tersebut menjadi cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut diatur secara limitative dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:-----------------------------------------------------“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. --------------------------------------------------27. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 195 R.Bg/184 HIR ayat (2), yang menyatakan : “ Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan Undang-undang maka peraturan itu harus disebutkan”; ---------------------------------------------------28. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat tanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar dengan Reg.No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tertanggal 19 Nopember 2013 tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dari undang-undang, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”; -----------------------------------------------------------B.2. Tidak Disebutnya Letak Dan Batas-Batas Objek Perkara 29. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013, dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan dan yang dijadikan sebagai “objek perkara” oleh Para Penggugat adalah “4 (empat) pintu rumah…

15

rumah yang berada di atas tanah seluas 601 M2 yang telah dikuasai oleh pihak lain”(vide: Gugatan Penggugat pada halaman 3 point 5); ----30. Bahwa akan tetapi, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, tidak ada menyebutkan dan menjelaskan mengenai letak dan batas-batas objek perkara tersebut; -----------------------------------------31. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di negara Republik Indonesia, suatu Gugatan yang tidak menyebut letak dan batas-batas objek perkara dinyatakan obscuur libel, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------32. Bahwa uraian tersebut di atas, sesuai dengan Putusan MARI No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima” ; --------------------------33. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menyebutkan luas dan batas-batas objek perkara,

dengan

demikian

gugatan

Penggugat

tersebut

harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). -----------B.3. Tidak Disebutnya Alas Hak Objek Sengketa 34. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat kabur (obscuur), karena tidak ada menyebutkan dan menjelaskan baik dalam posita maupun petitum gugatannya alas hak objek tanah sengketa yang diakui oleh Para Penggugat seolah-olah tanah warisan dari Alm. PANTAS SIAGIAN;----------------------------------------------------------------------------------35. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di negara Republik Indonesia, suatu Gugatan yang tidak menyebut alas hak dan dari siapakah objek sengketa diperoleh dinyatakan obscuur libel, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-------------------36. Bahwa apabila diteliti secara cermat dan seksama gugatan Para Penggugat baik dalam posita gugatannya maupun petitum gugatannya, Para Penggugat tidak ada menyebutkan alas hak dari objek tanah sengketa atas sebidang tanah seluas + 601 M2 601 M2 yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX, Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II,…

16

Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dan milik siapakah serta atas nama siapakah awalnya objek tanah sengketa tersebut; ------37. Bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 2 hanya menjelaskan :----------------------------------------------------------------------------“…Bahwa

semasa

hidup

Alm.

Drs.

PANTAS

SIAGIAN

mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, tanah/rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALI SASI/IX/ 2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------- Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran…… +

17 M

 Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………

17 M

+

 Timur dengan tanah Amat Kasdi/S.Umar, ukuran …… + 37,5 M  Barat dengan Gang Iman, ukuran ……………………… + 36,5 M 38. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, alas hak dari objek tanah sengketa yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX tersebut adalah “SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”;-----------------------------------------------------------39. Bahwa objek tanah sengketa beserta alas hak objek tanah tersebut, yaitu “SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”, “sejak tanggal 15 April 2004 berada di bawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang”, sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, yang telah diserahkan Ahli Waris Radjali Ali, yaitu Alm. Aswani (ic. Istri Alm. Radjali Ali) yang diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya (ahli waris lain);--------------------------------------------------------------------------------40. Bahwa akan tetapi, tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas, tibatiba saja Para Penggugat mengaku-ngaku seolah-olah objek tanah sengketa…

17

sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya (ic. Drs. PANTAS SIAGIAAN), berdasarkan

Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH

DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/ LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, akan tetapi tidak menyebutkan alas haknya sehingga terbit Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/I X/2011 tertanggal 13 September 2011;-------------------------------------------41. Bahwa selanjutnya, pada halaman 2 poin 2 di dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan : “…Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III…”;------------------------------------------------------------------42. Bahwa Turut Tergugat III, yaitu SYAMSUL BAHRI

adalah salah

seorang dari Ahli Waris Alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, artinya masih ada ahli waris yang lain, jadi bagaimana mungkin dapat dilakukan proses jual beli antara Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan SYAMSUL BAHRI tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, dan atas dasar apakah jual beli atau ganti rugi tanggal 13 September 2011 tersebut ?, sementara alas hak atas objek tanah sengketa tersebut berada pada Tergugat I sejak tanggal 15 April 2004 yang telah diserahkan oleh Alm. Aswani dan Ahli Warisnya termasuk juga SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III);---------------------------------------43. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel),

dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);---44. Bahwa selain itu, di dalam posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan dari siapakah diperoleh objek sengketa dan tidak menyebutkan siapakah yang membuat atau melegalisasi “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2011” tersebut;-------------------------------------------------------45. Bahwa…

18

45. Bahwa di dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2, Para Penggugat hanya menyebutkan : “…Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/ rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III“, tidak menyebutkan siapakah nama dari Turut Tergugat-III tersebut?..., dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);------------------------46. Bahwa selanjutnya, di dalam posita gugatannya pada halaman 2 poin 2 dan petitum gugatannya pada poin 3, Para Penggugat hanya menyebutkan “Akta PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/ LEGALISASI/IX/2011

tertanggal

13

September

2011”,

tidak

menyebutkan siapakah nama dari Turut Tergugat-IV dan tidak menyebutkan

siapakah

nama

Notaris/PPAT

yang

membuat/melegasisasi Akta tersebut?..., dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);---------------------------------------------------------------------------47. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menyebutkan alas hak objek sengekta, tidak menyebutkan dari siapakah objek sengketa diperoleh dan tidak menyebutkan siapakah yang membuat atau melegalisasi “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2011, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).----------------------------------B.3. Tidak Terdapat Kesesuaian Antara Posita Dan Petitum Gugatan 48. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013 tidak jelas (obscuur) dan tidak terdapatnya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-------------------------------------------------------------49. Bahwa…

19

49. Bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 2, Penggugat

menyebutkan

“Menyatakan

Para

Penggugat

adalah

ahliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAAN sesuai dengan “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS“ tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013, tanggal 31 Mei 2013”, akan tetapi di dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada menjelaskan dan memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai A-hliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN;-----------------------50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata tidak terdapatnya kesesuaian antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 point 2, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----------51. Bahwa di dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada T. NURHAIDA S sebagai Tergugat I, KHAIRANI sebagai Tergugat II, BADRUN ALI sebagai Tergugat III, RIDWAN KELIAT sebagai Turut Tergugat I, SUJONO sebagai Turut Tergugat II, SYAMSUL BAHRI sebagai Turut Tergugat III dan MAULIDDIN SHATI, SH., Notaris/PPAT Kota Medan sebagai Turut Tergugat

IV,

kemudian

dalam

petitum

gugatannya

Penggugat

mengatakan “Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini”, akan tetapi di dalam posita dan petitum gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----------------------------------------------------------------------------------52. Bahwa selanjutnya, terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), dimana di dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak ada menguraikan tentang “Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2”, akan tetapi di dalam petitumnya Para Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai “pemilik sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2”, sebagaimana terlihat jelas pada halaman 5 poin 6 petitum gugatannya, dengan…

20

dengan demikian gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----------------------------------------------------------------------------------53. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat sangat kabur (obscuur) dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum gugatan, hal ini terlihat jelas pada posita gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 14 dengan petitum gugatannya pada halaman 6 poin 12 tentang sita jaminan;-----------------------------------------------------------------------------------54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka secara jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu petitum gugatannya tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut (obscuur), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-----------55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), untuk itu dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) (bandingkan dengan Putusan MARI No. 492.K/ Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970).----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas Eksepsi yang diajukan Tergugat I di atas, maka Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas Tergugat I akui di persidangan ini;--------------------------------------------------------

2.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis, Tergugat I mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;-------------------------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 1, yang menyebutkan Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2013 di Jl. Tangguk Bongkar VI No. 25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan dan Alm. TIARMA PANJAITAN yang lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal…

21

tanggal 08 Nopember 2011, sebagaimana diuraikan dalam “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;------------------------------------------4.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan secara limitatif bahwa : “Penetapan Ahli Waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri”, sedangkan Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan Para Ahli Waris, sebagaimana diatur secara limitative dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.------------------------------------------------------------------

5.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan “Menolak petitum poin 2 gugatan Penggugat”, dan menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;-----------------------------

6.

Bahwa seandainya benar (quod non), Para Penggugat ingin dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, maka Para Penggugat harus mengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Negeri, bukan mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I (vide: Pasal 833 KUHPerdata);-----------------------------------------------------------------------------

7.

Bahwa dengan demikian “SURAT KETERANGAN AHLI WARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegal Sari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013, tanggal 15 Mei 2013 dan Camat Medai Denai di bawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013, yang dibuat oleh Para Penggugat seolah-olah sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dan Alm. TIARMA PANJAITAN adalah “tidak sah dan cacat hukum” karena tidak dibuat oleh Pengadilan Negeri (vide: Pasal 833 KUHPerdata);-----------------------------------------------------------------------------------

8.

Bahwa selain itu, Tergugat I menolak kapasitas (kedudukan) TIMBANG INDRA SIAGIAN yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adiknya yang masih di bawah umur, yakni RICARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN, laki-laki, umur 14 tahun, agama Kristen, beralamat di Jl. T. Bongkar VI No. 25 Lingk…

22

25 Lingk. 06 Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, tanpa

adanya

“Penetapan

Wali

dari

Pengadilan

Negeri”,

karena

berdasarkan Ketentuan Hukum Perdata Indonesia, Penggugat RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN tidak cakap berbuat hukum (onbekwaan) dan untuk mewakili kepentingannya melakukan perbuatan hukum atau bertindak sebagai para pihak dalam suatu perkara harus diwakili oleh walinya berdasarkan “Penetapan Wali yang dibuat oleh Pengadilan Negeri”;----------9.

Bahwa oleh karena Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN mewakili RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN yang belum cukup umur (belum dewasa) tanpa Penetapan Pengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Indonesia “perwakilan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum”, dengan demikian Penggugat TIMBANG INDRA SIAGIAAN tidak berwenang dan tidak berkualitas mewakili RICHARD JOHAN IMMANUEL SIAGIAN sebagai Penggugat dalam perkara a quo;--------------------------------

10. Bahwa selain itu, Para Penggugat yang mengaku seolah-olah sebagai anak dan ahli waris dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN

dan Alm. TIARMA

PANJAITAN tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 27

Undang-Undang

No.

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;------------------------------------------------------------11. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 2, yang menyebutkan :-----------------------------------------“…Bahwa semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, -tanah/rumah mana diperolehnya secara ganti-rugi dari Turut Tergugat-III, berdasarkan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh Turut Tergugat-IV dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:------------ Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran…………. +

17 M

 Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………………

17 M

+

 Timur dengan tanah Amat Kasdi/S.Umar, ukuran …………. + 37,5 M  Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………… + 36,5 M 12. Bahwa…

23

12. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 2 tersebut, karena sebidang tanah seluas + 601 M2 yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen adalah tercatat atas nama Alm. RADJALI ALI, sesuai dengan SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”;--------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa seandainya benar (quod non), semasa hidup Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas + 601 M2 yang diperolehnya secara ganti rugi dari Turut Tergugat IV, berdasarkan “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut Tergugat-IV) dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011”, sudah jelas proses ganti rugi atau jual beli tersebut “tidak benar dan cacat hukum” begitu juga halnya dengan “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal 13 September 2011” “cacat hukum”, karena ganti rugi/jual beli tersebut tidak dilakukan oleh seluruh Ahli Waris dari Alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, dan selain itu jual beli/ganti rugi tersebut dilakukan tanpa ada dan tidak diperlihatkan “SURAT ASLI DARI ALAS HAK TANAH” tersebut;-------------------------------------------------------------14. Bahwa objek tanah sengketa beserta alas hak objek tanah tersebut, yaitu “SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”, “sejak tanggal 15 April 2004 berada di bawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang” yang diserahkan oleh Almh. ASWANI (istri Alm. RADJALI ALI) dan diketahui/disetujui oleh seluruh Ahli Waris, sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 dan kemudian tanah/rumah aquo sudah menjadi milik Tergugat-I ;-------------------------------------------------------------------15. Bahwa dengan demikian jual beli/ganti rugi yang telah dilakukan antara Turut Tergugat III sendiri (ic. SYAMSUL BAHRI) dengan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN adalah cacat hukum, demikian juga halnya dengan “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut TergugatIV) dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011”,…

24

2011”, adalah cacat hukum karena ganti rugi atau jual beli tersebut dibuat tanpa ada alas hak dari objek tanah tersebut;----------------------------------------16. Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN bukanlah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, setempat dikenal dengan Jl. Tangguk Bongkar IX, karena ganti rugi/jual beli tersebut tidak benar dan -tanah/rumah mana diperolehnya

secara

ganti-rugi

dari

Turut

Tergugat-III

dan

AKTA

PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal 13 September 2011” telah dibuat secara cacat hukum;--------------------------------17. Bahwa oleh karena, sebidang tanah seluas + 601 M2, yang di atasnya berdiri 5 (lima) pintu rumah semi permanen bukanlah milik dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Para Penggugat menuntut dan menyatakan sebagai pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas + 601 M2, dengan demikian petitum poin 5 gugatan Para Penggugat harus ditolak;------------------------------------------------------------18. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum “AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT

di

Medan

(ic.Turut

Tergugat-IV)

dibawah

Nomor:

811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dan menolak petitum poin 3 gugatan Para Penggugat;----------------------------------------------19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 3 dan 4, yang menyatakan tanah/rumah tersebut telah dikuasai oleh Alm. PANTAS SIAGIAN, dan merupakan peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada karena tanah dan Surat Tanah tersebut telah berada di bawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang yang telah diserahkan oleh Ahli Waris Alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, dengan demikian tanah/rumah tersebut bukan milik atau peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, dengan demikian tidaklah berdasarkan hukum apabila tanah/rumah yang bukan merupakan milik Drs. PANTAS SIAGIAN menjadi milik Para Penggugat;-----20. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 5, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan mengada-…

25

mengada-ngada, bagaimana mungkin Para Penggugat hendak menguasai objek perkara yang bukan merupakan milik orang tua Para Penggugat, dan mengaku-ngaku seolah sebagai pemilik objek tanah perkara berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, tertanggal 13 September 2011, yang cacat hukum;-----------------------------------------------21. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 6, yang mengatakan “Tergugat I telah melakukan pengrusakan pagar batu yang mengelilingi tanah tersebut”, akan tetapi yang benar adalah penguasaan Tergugat-I atas tanah/rumah aquo adalah berdasarkan hukum atau penyerahan secara sah ;-------------------------------------------------------------22. Bahwa tidaklah logis terhadap Tergugat I yang sudah berusia lanjut dapat melakukan perbuatan pengrusakan, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar dan terlalu mengada-ngada, oleh karena itu dalil pada halaman 3 poin 6 tersebut harus diabaikan dan ditolak;--------------23. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 poin 7, karena hingga sampai saat ini Tergugat I tidak pernah mendapat peringatan dan bagaimana mungkin Para Penggugat yang sama sekali bukan sebagai pemilik atas objek tanah sengketa mengingatkan Tergugat I, dan seharusnya Tergugat I yang pantas dan wajar memberi peringatan kepada Para Penggugat karena telah melakukan jual beli objek tanah a quo tanpa alas hak, sementara alas hak dari objek tanah tersebut berada di tangan Tergugat I jauh sebelum jual beli antara orang tua Para Penggugat lakukan dengan Turut Tergugat III;---------24. Bahwa sekaitan transaksi ganti rugi yang diperbuat (didalihkan) antara Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI) dengan orang tua para Penggugat (Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN) atas tanah/rumah aquo, Tergugat-I telah melaporkan peristiwanya secara pidana kepada pihak Kepolisian RI untuk dilakukan penyelidikan/penyidikannya, karena ternyata ganti rugi incasu didasarkan kepada keterangan-keterangan yang tidak benar yakni bermula dengan membuat laporan hilang/tercecer kepada pihak Kepolisian RI atas asli SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974 padahal diketahui bahwa asli surat tanah ada pada Tergugat-I ;-----------------------------------------------------------------------------25. Bahwa hingga meninggalnya orang tua Para Penggugat Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, tidak pernah menempati atau menguasai tanah dan rumah yang menjadi…

26

menjadi objek sengketa a quo, karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mengetahui secara pasti alas hak objek tanah sengketa berada di tangan Tergugat I, dan hingga sampai saat ini belum ada penyerahan (levering) jual beli/ganti rugi yang dilakukan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III) atas objek bidang tanah seluas + 601 M2, dan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN tidak akan mungkin berani menempati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut karena

Drs.

PANTAS SIAGIAN mengetahui jual beli yang mereka (ic. Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan SYAMSUL BAHRI) lakukan tidak benar dan cacat hukum, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 7 tidak benar dan harus diabaikan;---------------------------------------------------------26. Bahwa lagi pula ganti rugi yang dilakukan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN dengan SYAMSUL BAHRI (ic. Turut Tergugat III) atas objek bidang tanah seluas + 601 M2 incasu dari aspek hukum perdata dan hukum adat adalah tidak sah, karena tidak dilakukan secara riel dan kontan, riel dalam artian karena ganti rugi tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat berwenang (Pemerintah diwilayah administrasi letak tanah), kontan dalam artian karena ganti rugi tersebut tidak diikuti dengan penyerahan fisik objek ganti rugi (tanah dan rumah) ;--------------------------------------------------------------------------Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 memberikan kaedah hukum : “Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH.Perdata atau hukum adat ic. Jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara rieel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung” (Ex. Mahkamah Agung RI, Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, halaman 117 - 118) ;------------Bahwa oleh karena ganti rugi antara Turut Tergugat III dengan Penggugat incasu ternyata tidak dilakukan secara riel dan kontan, maka harus dinyatakan tidak sah ;---------------------------------------------------------------27. Bahwa dengan melihat kepada keadaan-keadaan yang menyertai proses ganti rugi incasu, maka cukup menunjukkan bahwa ganti rugi antara Turut Tergugat III dengan orang tua para Penggugat adalah dilakukan secara TIDAK WAJAR atau DIDAHULUI HAL-HAL YANG TIDAK WAJAR dan IKTIKAD TIDAK BAIK (Niet Kwarder Trou), terhadap transaksi yang demikian (incasu AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, yang dilegalisir oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris/PPAT di Medan (ic.Turut Tergugat-IV) dibawah Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal…

27

tertanggal 13 September 2011) adalah tidak sah sehingga surat ganti rugi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian hukum atau tidak mempunyai kekuatan berlaku ;-----------------------------------------------------------------------------------------Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyebutkan : “JUAL BELI HARUS DINYATKAN BATAL KARENA DIDAHULUI DAN DISERTAI HAL-HAL YANG TIDAK WAJAR ATAU ITIKAD ITIKAD YANG TIDAK JUJUR” (Ex. Mahkamah Agung RI, Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, 1993, halaman 119) ;------------------------------------------------------------------------Tentang Dalil Para Penggugat Yang Mengatakan Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.---------------------------------------------------------------------28. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat

I

telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum sehingga

menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Para Penggugat, karena Tergugat III telah menguasai, merusak dan menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat I;----------------------------------------------------29. Bahwa justru Para Penggugat dan Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan tanpa alas hak, dan Turut Tergugat III mendasarkan transaksi ganti rugi ic. dengan terlebih dahulu membuat laporan tidak benar ke Polresta Medan, yaitu melaporkan bahwa Alas hak atas objek tanah sengketa seluas + 601 M2, yaitu “SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974”, telah hilang dan tercecer, padahal Para Penggugat dan Turut Tergugat III telah mengetahui sejak tanggal 15 April 2004 objek tanah sengketa seluas 601 M2

dan

alas

haknya,

yaitu

SURAT

KETERANGAN

TANAH

No.

347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974“ berada dibawah penguasaan Tergugat I sebagai jaminan hutang Almh. ASWANI (semasa hidup) (ic. Istri Alm. RADJALI ALI) yang diserahkan oleh Almh. ASWANI (istri Alm. RADJALI ALI) dan diketahui/disetujui oleh seluruh Ahli Waris Alm. RADJALI ALI, sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Kwitansi…

28

Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004, dan kemudian tanah/rumah aquo sudah menjadi milik Tergugat-I ;--------------------------------30. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004, Alm. ASWANI (ic. Istri Alm. RADJALI ALI) yang merupakan ibu kandung dari Tergugat II (ic. KHAIRIAH), Tergugat III (ic. BADRUN ALI) dan TURUT TERGUGAT III (ic. SYAMSUL BAHRI) dan diketahui serta disetujui oleh seluruh Ahli Waris telah berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 200.650.000,- ( Dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ), dan secara jelas ada diterangkan dalam Surat Perjanjian tersebut tentang ketentuan jangka waktu dari pengembalian uang/pinjaman tersebut yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2004, dan sebagai Jaminan atas pengembalian pinjam-meminjam uang ataupun jaminan dari uang titipan yang telah diterima oleh Almh. ASWANI (ic. Isteri Alm. RADJALI ALI) yang merupakan orang tua dari Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI), Tergugat II (IC. KHAIRIAH), dan Tergugat III (ic. BADRUN ALI) telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tanah No : 347i4/A/IV/18 tertanggal 11 Februari 1974 An. RADJALI ALI kepada Tergugat I (T. NURHAIDA S alias ANA BR NAGA), dan apabila tidak dapat membayar pada tanggal 15 Oktober 2004, maka “Sebidang tanah garapan seluas + 601 M² yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama atas 5 ( lima ) pintu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut baik itu bangunan semi permanen maupun bangunan rumah permanen”, sebagaimana tersebut dalam Asli Surat Keterangan Tanah No : 347i4/A/IV/18 tertanggal 11 Februari 1974 yang merupakan alas hak dari objek bidang tanah seluas + 601 M² berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut menjadi milik Tergugat I (ic. T. NURHAIDAH S) ;------------------------------------------------------31. Bahwa oleh karena perjanjian pinjam meminjam uang ataupun perjanjian hutang yang terjadi antara Alm. ASWANI beserta seluruh Ahli Waris alm. RADJALI ALI dengan Tergugat I adalah didasarkan pada kesepakatan ( persetujuan kehendak ) antara kedua belah, sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004 dan Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Surat Perjanjian tanggal 15 April 2004, Kwitansi Tanda Terima Uang 20 Juni 2004…

29

2004 dan Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum ;------------------------------------------------------------------32. Bahwa akan tetapi, ternyata Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm. RADJALI ALI selaku pihak yang berhutang ataupun pihak yang menerima uang titipan dari Tergugat I sama sekali tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan objek tanah dan bangunan rumah yang merupakan jaminan atas hutangnya dimaksud kepada Tergugat-I dalam keadaan kosong, baik dan aman; -------33. Bahwa Tergugat I telah berulang kali memperingatkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm. RADJALI ALI agar segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No.2, Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut kepada Tergugat I, dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa ada suatu beban apapun lagi ;------------------------------------------------------------34. Bahwa sekitar awal tahun 2006, Tergugat I juga ada mendatangi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm. RADJALI ALI di tempat kediaman mereka di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, dengan maksud agar Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III serta Ahli Waris yang lain dari Almh. ASWANI dan Alm. RADJALI ALI segera menyelesaikan kewajibannya dengan mengosongkan objek tanah seluas + 601 M2 beserta dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Tergugat I dalam keadaan kosong, baik dan aman serta tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, hal mana sesuai dengan isi dari surat perjanjian tertanggal 15 April 2004, Jo. Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 20 Juni 2004, Jo. Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 14 Agustus 2004 ;-------------------------35. Bahwa akan tetapi, tanpa dasar hukum dan alas hak yang asli dari objek tanah sengketa tersebut, Turut Tergugat III (ic. SYAMSUL BAHRI) telah melakukan jual Beli kepada Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN (ic. Orang tua Para Penggugat) dan dibuat dalam suatu AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013, sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat…

30

Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 2, hal ini jelas terbukti bahwa Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan AKTA PELEPASAN

HAK

ATAS

TANAH

DENGAN

GANTI

RUGI,

yang

dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALI SASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013 adalah cacat hukum, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;------------------------36. Bahwa jual beli atau ganti rugi dan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan dengan Nomor : 811/LEGALISASI/IX/2011, tertanggal 13 September 2013 mengandung cacat juridis dan bertentangan dengan undang-undang, yaitu Pasal 1457 KUHPerdata jo. Pasal 1459 KUHPerdata jo. Pasal 1471 KUH Perdata jo. Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;------37. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas-jelas bahwa Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menggunakan AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI, yang dibuat/dilegalisasi oleh MAULIDDIN SHATIH, SH., Notaris di Medan

dengan

Nomor

:

811/LEGALISASI/IX/2011,

tertanggal

13

September 2013 yang cacat hukum, dan secara bertentangan hukum telah mengaku-ngaku sebagai pemilik atas “Sebidang tanah garapan seluas + 601 M² yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama atas 5 ( lima ) pintu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut baik itu bangunan semi permanen maupun bangunan rumah permanen;------------------------------------38. Bahwa oleh karena itu, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabaikan dan menolak posita Para Penggugat pada poin 7, 8, 9 dan 10, serta menolak petitum poin 6, 7, 8 dan 10 gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 601 M² yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar IX No. 2 Lingkungan 09, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, berikut dengan…

31

dengan segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terutama atas 5 ( lima ) pintu bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut baik itu bangunan semi permanen maupun bangunan rumah permanen;---------------39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, karena telah melakukan jual beli terhadap objek bidang tanah dan bangunan seluas + 601 M2 tanpa ada Surat Asli dari alas hak tanah tersebut, yaitu Asli SURAT KETERANGAN TANAH No. 347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974 An. RADJALI yang dinyatakannya hilang dan tercecer, serta telah membuat pengumuman dengan pernyataan yang tidak benar di Surat Kabar;-----------Tentang Dalil Para Penggugat Yang Menuntut Ganti Kerugian Materil Dan Immateril-----------------------------------------------------------------------------------------------40. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para Penggugat pada halaman 4 poin 11 dan poin 12, serta menolak petitum Para Penggugat poin 8, yang mendalilkan membebankan ganti rugi karena objek Perkara “a” yang dikuasai Tergugat-I disewakan selama 24 bulan sebesar Rp. 12.000.000,-;------------------------------------------------------------------41. Bahwa tanah/rumah aquo adalah merupakan milik Tergugat I yang berasal dari penyerahan Ahli Waris alm. RADJALI ALI dan Almh. ASWANI, sehingga sesungguhnya secara hukum Tergugat I dapat bertindak secara leluasa terhadap tanah/rumah aquo, justru sebaliknya para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah/rumah aquo, bahkan lebih dari itu para Penggugat tidak mempunyai kwalitas hak (legitima persona in judicio) untuk mempersoalkan Tergugat I apakah Tergugat I telah menyewakannya ataukah tidak ; --------------------------------------------------------------------------------42. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi para Penggugat untuk mempersoalkan incasu, yang tentunya menjadi tidak ada kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum, dan sudah sepatutnya pula tuntutan atau petitum mengenai ganti kerugian pada poin 8 dinyatakan ditolak karena tidak ada perbuatan melawan hukum (vide: Pasal 1365…

32

1365 KUH Perdata), dan terbukti Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. --------------------------------------------------------------Tentang Uang Paksa (Dwangsom) -

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Para Penggugat pada halaman 4 poin 13 yang meminta “agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Tergugat I membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”;----------

-

Bahwa apabila diperhatikan keseluruhan eksepsi dan jawaban di atas, serta apabila dikaitkan dengan keseluruhan posita gugatan Para Penggugat dalam pekara a quo, maka jelas gugatan Para Penggugat agar Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Tergugat I membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, menjadi tidak relevan sama sekali untuk diajukan serta telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada poin 9 harus ditolak;---------------------------------------------------

Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)------------------------------------------------43. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita Para Penggugat pada halaman 4 poin 14 dan menolak petitum Penggugat pada point 12, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak petitum Para Penggugat pada point 12 tersebut;----------44. Bahwa apabila diteliti secara cermat gugatan Para Penggugat yang terdiri dari 6 (enam) halaman tersebut, terlihat secara jelas dan nyata bahwa yang dipermasalahkan dan yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat adalah 4 (empat) pintu rumah yang berada di atas tanah seluas + 601 M2 yang

alas

haknya

adalah

SURAT

KETERANGAN

TANAH

No.

347i4/A/IV/18, An. RADJALI ALI, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Februari 1974 An. RADJALI, yang sejak tanggal 15 April 2004 berada pada Tergugat I sebagai jaminan hutang ahli waris Alm. Radjali Ali dan Almh. Aswani, dan kemudian sudah menjadi milik Tergugat I ;------------------------------------------------------------------45. Bahwa…

33

45. Bahwa akan tetapi, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dan memohon agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Para Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena gugatan para Penggugat irrelevant serta Para Penggugat tidak menyebutkan harta manakah dari milik Para Tergugat yang akan diletakkan sebagai sita jaminan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan harus dinyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;--------------------------------------------46. Bahwa selain itu, Para Penggugat telah menggabungkan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak, hal ini jelas suatu kekeliruan yang nyata dan harus ditolak;--------------------------------------------------------------------47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 R.Bg/226 HIR, yang dapat mengajukan sita Revindicatoir

adalah “setiap pemilik “barang bergerak”

yang barangnya dikuasai oleh orang lain”, berikut ini akan Tergugat kutip bunyi Pasal 260 R.Bg/226 HIR ayat (1), yaitu :--------------------------------------“Orang yang mempunyai sesuatu barang yang bergerak dapat minta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang berkuasa ditempat tinggal atau kediaman orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita”.--------------------------------------------------------------48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatannya, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Penggugat pada point 12, dan “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;-----------------------------------------------------------------------------------49. Bahwa selain itu, apabila diteliti dalil posita Penggugat pada halaman 4 poin 14 dan petitum Penggugat pada point 12, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak jelas dan tidak menyebutkan dimanakah objek yang akan diletakkan sita jaminan tersebut, dan siapakah yang akan menjaga barang yang akan disita tersebut, dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dalil posita Penggugat pada halaman 4 poin

14 dan menolak petitum

Penggugat pada point 12;-----------------------------------------------------------------50. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 260 R.Bg/226 HIR, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim…

34

Hakim yang terhormat untuk menolak petitum Penggugat pada point 12, dan

selanjutnya

menyatakan

“Menolak

Gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya”;-----------------------------------------------------------------------------------Mengenai Dalil Para Penggugat Yang Menuntut Agar Putusan Dalam Perkara Aquo Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad)---------------------------------------------------------------------------51. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4-5 poin 15 dan menolak petitum poin 14 surat gugatan Penggugat, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorraad);--------------------------------------------------------52. Bahwa keberatan dan penolakan Tergugat I terhadap dalil gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :----------------a. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim

Pengadilan

Negeri

seluruh

Indonesia

agar

tidak

menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi;--------------b. Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu :----------- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;--------------------------------------------------------------------- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;--------------------------------------------------------------------- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;---------------------------------------------------------------------- Pokok-pokok

gugatan

mengenai

tuntutan

pembagian

harta

perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;------------------------------------

Dikabulkannya…

35

 Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;------------------- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;------------- Pokok sengketa mengenai bezitrecht;---------------------------------------53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dan menolak petitum gugatan Penggugat pada point 14, dan oleh karena Para Pengugat adalah pihak yang dikalahkan maka sangat berdasarkan hukum apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---54. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat I mohon kehadapan Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini dengan amar sebagai-berikut :-------------------------------------MENGADILI : Dalam Eksepsi : -

Menerima eksepsi Tergugat I tersebut ;----------------------------------------------

-

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-------------------

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;---------------------------

-

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------------

Terggugat II (KHAIRANI), Tergugat III (BADRUN ALI) dan Turut Tergugat III (SYAMSUL BAHRI), melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dalam perkara ini sebagai berikut :----------------------------DALAM KONVENSI 1. DALAM EKSEPSI : a. Objek Sengketa Yang Digugat Adalah Sama Dengan Perkara Yang Sedang Diperiksa Oleh Pengadilan (Exeptio Litis Pendentis). -

Bahwa bila mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai “sebidang tanah/rumah seluas ± 601 M² terletak di Jl. Tangguk Bongkar IX No. 02, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan” - Bahwa…

36

-

Bahwa ternyata objek sengketa tersebut adalah sama dengan objek gugatan yang diajukan oleh T. NURHAIDA. S (incasu Tergugat – I) dalam Perkara Perdata Reg. Nomor : 281/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 14 Nopember 2012 Jo Nomor : 362/PDT/2013/PT-MDN tanggal 27 Januari 2014, yang saat ini perkaranya

sedang diajukan untuk

pemeriksaan kasasi ;------------------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat sama dengan objek dalam Perkara No. 281/Pdt.G/2012/PN-Mdn Jo No. 362/PDT/2013/PT-MDN tersebut, hal ini berarti gugatan yang diajukan Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau sedang berjalan pemeriksaanya di Pengadilan (under judicial consideration) ;--------------

-

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat

telah

bertentangan

atau

melanggar

ketertiban

&

kepentingan beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), sehingga gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring) ;----------------------b. Penggugat Bukan Sebagai Pemilik Atas Objek Barang Yang Digugat (Exceptio dominii).------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat mendalilkan, semasa hidupnya Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN mempunyai sebidang tanah seluas ± 601 M² terletak di Jl. Tangguk Bongkar IX Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 ;--------------------------

-

Bahwa sesungguhnya jual beli atas bidang tanah tersebut diatas disepakati dengan harga Rp. 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah), dan sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran tahap – I sudah dibayarkan oleh Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sesuai dengan Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 02 September 2011, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dilunasi/dibayar, makanya terhadap objek sengketa tersebut belum dilakukan penyerahan (levering) kepada Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN ;

-

Bahwa dengan demikian objek barang yang digugat belum lah sepenuhnya menjadi milik Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN incasu orang tua Para Penggugat, dan jual beli tersebut telah bertentangan dengan syarat-syarat jual beli dalam KUHPerdata atau Hukum Adat yakni “jual beli…

37

beli harus dilakukan secara riel dan kontan” (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975) ;------

Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas, jelaslah Para Penggugat belum dapat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring);-------------------------------------------------------------------------------

2. DALAM POKOK PERKARA. - Bahwa segala apa yang Terggugat - II, Tergugat - III dan Turut Tergugat III paparkan dalam uraian eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan mendukung dalil jawaban pokok perkara, mohon kiranya --- mutatis mutandis --- dimasukkan dan termaktub dalam uraian dibawah ini :----------- Bahwa Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas sebagaimana terurai dibawah ini :------------------------------------------------------- Bahwa Tergugat – II, Tergugat – III, dan Turut Tergugat – III adalah ahli waris dari alm. H. RAJALI ALI dan almh. ASWANI, yang semasa hidupnya orang tua Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III ada mempunyai sebidang tanah seluas ± 601 M² yang terletak dahulu di Kampung Tegal Sari, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sekarang di Jl. Tangguk Bongkar IX Lingkungan 09, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah No. 34714/A/IV/18 tanggal 11 Februari 1974, diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang (objek sengketa);----------------------------------------------------------------- Bahwa sepeninggalan orang tua Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III, hingga saat ini yang menempati diatas rumah/tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat – II dan Tergugat – III;----------------------- Bahwa terhadap 1 (satu) pintu rumah ukuran 4 x 15 m (objek perkara “C”), sebelum Turut Tergugat – III mengadakan persetujuan Jual Beli dengan alm. PANTAS SIAGIAN, rumah tersebut memang sudah disewakan oleh Ahli waris alm. RAJALI ALI dan almh. ASWANI kepada orang-orang yang ingin menyewa rumah tersebut, sehingga adalah tidak benar jika dikatakan Tergugat – III seorang yang telah menyewakan rumah sebagaimana disebutkan dalam objek perkara “C” tersebut ;--------------------------------------- Bahwa benar Turut Tergugat – III selaku anak yang paling tua (anak pertama) pernah membuat kesepakatan jual beli dengan alm. Drs. PANTAS…

38

PANTAS SIAGIAN incasu orang tua Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas sebagaimana ternyata dalam “Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 September 2011 ;---------------------------------------------------------------------------- Bahwa dalam persetujuan jual beli tersebut telah disepakati harga jual belinya sebesar Rp. 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah), untuk tahap pertama sudah dibayarkan sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi pembayaran tanggal 02 September 2011, sisanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayar ;--------------------------------------------------------------------- Bahwa

oleh

karena

belum

adanya

pelunasan

pembayaran

atas

persetujuan jual beli tersebut diatas, makanya terhadap objek sengketa belum dilakukan penyerahan (levering) kepada alm. Drs. PANTAS SIAGIAN, secara hukum Penggugat belum lah dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah/rumah objek sengketa, sehingga adalah tidaklah benar dalil Penggugat yang menyebutkan tanah/rumah tersebut telah dikuasai oleh alm. PANTAS SIAGIAN ;----------------------------------------- Bahwa jual beli yang dilakukan atas objek sengketa telah bertentangan dengan syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, yang mana dengan tegas dinyatakan : “jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat yakni secara rieel dan kontan” ;---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa dengan demikian jelaslah, Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III tidak terbukti sama sekali telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) ;------------------------------------------------------------------ Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat tentang kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan masing-masing Tergugat membayarnya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), tidak jelas asal muasalnya dan dasar hukumnya, sehingga tuntutan sejumlah uang tersebut harus ditolak seluruhnya, demikian pula tuntutan tentang uang sewa rumah sangatlah tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa demikian pula tentang permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), putusan serta merta dll, menjadi tidak ada relevansi dan urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, disamping petitum-petitum tersebut secara…

39

secara nyata telah bertentangan dengan hukum, Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dan hukum acara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/2000 dan No. 4/2001 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Dwang Som, sehingga tuntutan tersebut juga harus dikesampingkan/ditolak seluruhnya ;---------------------------------------------------DALAM REKONVENSI : - Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat – II, Tergugat – III dan Turut Tergugat – III dalam konvensi (disingkat Penggugat dr./Tergugat – II, III & Turut Tergugat – III dk.) dengan hormat, bersama ini mengajukan gugatan rekonvensi

terhadap

Tergugat

dalam

rekonvensi/Penggugat

dalam

konvensi (disingkat Tergugat dr./Penggugat dk.) sebagai berikut :------------- Bahwa segala apa yang Penggugat dr./Tergugat – II, III & Turut Tergugat – III dk. kemukakan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, sepanjang relevan mendukung dalil gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya --- mutatis mutandis --dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian dibawah ini ; - Bahwa persetujuan yang dibuat antara Turut Tergugat III dk./Penggugat dr. dengan orang tua Penggugat dk./Tergugat dr. incasu alm. PANTAS SIAGIAN secara hukum telah bertentangan dengan syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata maupun Hukum Adat dimana Jual beli adalah sah apabila dilakukan secara rieel dan kontan ;------------------------------------------- Bahwa faktanya dari harga yang telah disepakati yakni sebesar Rp. 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah) sudah dibayarkan oleh orang tua Penggugat dk./Tergugat dr. sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 02 September 2011, dan terhadap sisanya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sama sekali belum dibayar/dilunasi oleh orang tua Penggugat dk./Tergugat dr. sehingga dengan demikian secara hukum dapat dikatakan jual beli tersebut belum sempurna ;----------------------------------------------------- Bahwa fakta lain yang dapat dikemukakan Penggugat dr./Tergugat II, III & Turut Tergugat dk. adalah objek sengketa hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat II & III dk./Penggugat dr. dan seluruh ahli waris dari alm. RAJALI ALI dan almh. ASWANI, dan belum ada dilakukan penyerahan kepada orang tua Penggugat dk./Tergugat dr hingga saat ini ;------------------ Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena jual beli yang dibuat antara Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. tidak dilakukan secara rieel dan kontan menurut ketentuan KUHPerdata dan Hukum adat, maka jual beli sebagaimana yang tertuang dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti…

40

Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum atau setidak-tidaknya Batal dengan segala akibat hukumnya ;---------------------------------------------------------------------------- Bahwa konsekuensi dari apabila nantinya Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim, maka cukup beralasan untuk menghukum kepada Tergugat II, III & Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. untuk mengembalikan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dk./Tergugat dr. ;-----------------------Berdasarkan segala uraian dalam konvensi dan rekonvensi tersebut diatas, maka Penggugat dr./Tergugat dk. dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------DALAM KONVENSI : 

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;-----------------------------------------------------------------

DALAM REKONVENSI : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr./Tergugat II, III & Turut Tergugat – III dk. untuk seluruhnya ;---------------------------------2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum atau setidaktidaknya Batal dengan segala akibat hukumnya “Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 13 September 2011” ;------------3. Menghukum Tergugat II, III, & Turut Tergugat – III dk./Penggugat dr. untuk mengembalikan kepada Tergugat dr./Penggugat dk. uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 

Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------------------DALAM KONVENSI 1. DALAM…

41

1. DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat- I , Tergugat -II. ,Tergugat-III dan Turut Tergugat-III.---------------------------------------------------------------------------

2. DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.----------------------------

DALAM REKONVENSI -

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima.-----------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar

ongkos

perkara

sejumlah

Rp.

3.086.000,-

(tiga

juta

delapanpuluh enam ribu rupiah)--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., 2014

pada tanggal 25 Agustus

No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut kepada Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 25 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN. oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-I pada tanggal 22 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut akan tetapi Turut Tergugat-I tidak bersedia menerima pemberitahuan isi putusan ini dan tidak bersedia tanda tangan, yang mana relas ini dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-II pada tanggal 14 Oktober 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut akan tetapi Turut…

42

Turut Tergugat-II tidak bersedia tanda tangan, yang mana relas ini dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 25 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana relas ini dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Turut Tergugat-IV pada tanggal 26 Agustus 2014 No. 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah diberitahukan dengan sah dan patut isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang mana relas ini dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., telah mengajukan pernyataan permohonan banding sebagaimana dalam Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 102/2014 , pada tanggal 25 Agustus 2014, yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan; Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-I melalui Kuasa Hukumnya, SUDARMA, SH.,

sebagaimana dalam relaas pemberitahuan

Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III melalui Kuasa Hukumnya,…

43

Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014 akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;------Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014 akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO,SH., pada tanggal 29 September 2014 yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 01 Oktober 2014 yang mana relaas ini dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH., dkk, telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 09 September 2014, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 September 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, SUGENG WAHYUDI, SH.MM., dan relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-I melalui Kuasa Hukumnya, SUDARMA, SH., pada tanggal 13

Oktober

2014

Nomor

:

651/Pdt.G/2013/PN.Mdn,

yang

dibuat

dan

ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,…

44

Menimbang, bahwa

relaas penyerahan memori banding telah juga

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 29 September 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III, melaui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 29 September 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa

relaas penyerahan memori banding telah juga

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 29 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa

relaas penyerahan memori banding telah juga

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 01 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH., dkk,

Tergugat-I

melalui

Kuasa

Hukumnya

SUDARMA,

SH.,dk,

telah

menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 20 Oktober 2014, dan telah diterima…

45

diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2014 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, ILHAM PURBA SH., dan relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, GUNTUR PERANGINANGIN, SH., pada tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-II, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun

relaas penyerahan kontra memori

banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding-III, melaui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa demikianpun

relaas penyerahan kontra memori

banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun

relaas penyerahan kontra memori

banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 18 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor : 651/Pdt.G/…

46

651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH., dkk, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH., telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2014, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, SUGENG WAHYUDI SH.MM, dan relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., pada tanggal 03 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------------Menimbang, bahwa relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya SUDARMA, SH., pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : 651/Pdt.G/ 2013/PN.Mdn, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 19 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,…

47

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 04 Nopember 2014, yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya SUDARMA, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 23 Oktober 2014, yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-II melalui Kuasa Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa demikianpun kepada Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya EDI SUPRASETIO, SH., telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;----------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-I Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-II Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak bersedia tanda tangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-III Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn melalui Kuasa Hukumnya, EDI SUPRASETIO, SH., pada tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------Menimbang,…

48

Menimbang, bahwa demikianpun relaas penyerahan kontra memori banding telah juga diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Terbanding-IV Nomor : 651/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada tanggal 09 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;----------------------------------------------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014;----------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Terbanding-I, Tergugat-I dan Eksepsi Terbanding-II, III TTIII/Tergugat-II,III & Turut Tergugat-III untuk seluruhnya;------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sesuai dengan “SURAT KETERANGAN AHLIWARIS” tanggal 15 Mei 2013, yang diketahui Lurah Tegalsari Mandala II di bawah Reg. Nomor: 400/17/KASOS/2013

tanggal 15 Mei 2013 dan Camat

Medan Denai dibawah Reg. Nomor: 400/081/KASOS/2013 tanggal 31 Mei 2013;------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 yang dilegalisasi Turut Tergugat-IV adalah sah dan berkekuatan hukum;--4. Menyatakan oleh karena Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN sudah meninggal dunia, maka secara hukum objek perkara adalah merupakan harta peninggalan…

49

peninggalan Alm. Drs. PANTAS SIAGIAN yang jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Para Penggugat;--------------------------------------------------------------------5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari

sebidang tanah

seluas + 601 M2, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kel. Tegal Sari Mandala II, sempat dikenal Jl. Tangguk Bongkar IX, sesuai dengan Akta “PELEPASAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI”, Nomor: 811/LEGALISASI/IX/2011 tertanggal 13 September 2011, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------------- Utara dengan Jalan Tangguk Bongkar IX, ukuran ………….±17 M  Selatan dengan tanah Abdul Kadir, ukuran …………………± 17 M  Timur dengan tanah Amat Kasdi/S. Umar, ukuran …………± 37,5 M  Barat dengan Gang Iman, ukuran …………………………..± 36,5 M 6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat II

dan Tergugat III yang

menguasai tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;----------------------------------------------------------------------------------------7. Memerintahkan Tergugat-I untuk menyerahkan objek perkara “a”, Tergugat- II menyerahkan objek perkara “b” dan Tergugat-III menyerahkan objek perkara “c” dan “d” kepada Para Penggugat dalam keadaaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasan Negara;---------------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk menggantikerugian secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat, masingmasing dengan rincian :------------------------------------------------------------------ Tergugat-I sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-- Tergugat-II sebesar Rp. 500.000,- X 24 bulan = Rp. 12.000.000,-- Tergugat-III sebesar Rp. 500.000,- X 2 X 24 bulan

= Rp.

24.000.000,------------------------------------------------------------------------9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta rupiah), dengan rincian Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masing-masing sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;---------------------------------------------------------------10. Menyatakan lagi perbuatan Tergugat-I yang menyewakan objek perkara “a” kepada Turut Tergugat-I dan perbuatan Tergugat-III yang menyewakan objek perkara “c” kepada Turut Tergugat-II adalah perbuatan melawan Hukum,…

50

hukum, yang mengakibatkan masing-masing sewa-menyewa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;----------------------------------------------------11. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;------12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------13. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoorbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; -----------DALAM REKONVENSI Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Terbanding-II,III dan Turut Tergugat-III dk untuk seluruhnya;-----------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Tergugat-I,II,III/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding-I,II,III untuk membayar biaya perkara;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat-I memohon untuk menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------

Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding-I untuk seluruhnya;-----

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----

-

Menolak Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;----------------

-

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ini;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh

Terbanding-II,Terbanding-III

dan

Turut

Terbanding-III

memohon

untuk

menjatuhkan putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut :----------------------

Menolak Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat incasu;--------

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut;-----

-

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca

dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan…

51

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat tanggal 09 September 2014 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-II, Terbanding-III dan Turut Terbanding-III tanggal 29 Oktober 2014, serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

dalam memutus perkara ini

ditingkat banding ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;----------Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;--------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;----------

MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;------------------------------------------------------------------------------------ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 651/Pdt.G/2013/ PN.Mdn tanggal 12 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh BANTU GINTING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06

Maret

2015

Nomor : 78/PDT/2015/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh Ketua Majelis tersebut…

52

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; ----------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. JANNES ARITONANG, SH. MH.

BANTU GINTING, SH.

t.t.d. 2. RIDWAN RAMLI, SH.MH. PANITERA PENGGANTI t.t.d. IRA INDRIATI, SH. Perincian biaya banding : 1. Redaksi Putusan………Rp. 5.000,2. Materai…………………..Rp 6.000,3. Pemberkasan..…………Rp.139.000,Jumlah………………….Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah).