PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4
TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GROBOGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah khususnya Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma, Pemerintah telah menetapkan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan; b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015; Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945;
Dasar
Negara
Republik
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
2
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD.BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14), ayat (1) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d dan setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 3
Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2015 sebagai berikut: a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); b. PT. Bank Jateng sejumlah Rp 2.086.000.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta rupiah); c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan d. Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma sejumlah Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah). (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pengembangan/ekspansi dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Grobogan. (3) Penyertaan modal Daerah kepada PT Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk dipergunakan sebagai pemenuhan rasio kecukupan modal dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha mikro kecil dan menengah. (4) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pengembangan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Grobogan. (5) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program perluasan jaringan pipa air minum dan cakupan layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. (6) Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2015
I.
PENJELASAN UMUM Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benarbenar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
6
