PROSIDING CALL FOR PAPER & SEMINAR NASIONAL “ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 : LUST OR TRUST?” JUMAT, 12 DESEMBER 2014
Desain Cover : Jimmy Angga Ruhiyat
Editor Ahli
Editor
Taofik Muhammad Gumelar
: Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si Dr. Vanessa Gaffar, SE, Ak, MBA Dr. H. Nono Supriatna, M.Si Dr. Budi S Purnomo, SE, MM, M.Si Dr. H. Edi Suryadi, M.Siq Dr. Arim, SE, M.Si.,Ak. Dr. Kusnendi, MS Dr. Rasto, M.Pd Dr. Rozmita Dewi YR, M.Si Dr. Hj. Alfira Sofia, ST, MM Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Agus Widarsono, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,QMSA
: Anita Khairunnsa Febia Sayyida Ghina Lamisa Gibran Haeroni Gina Mawaddah Luthfi Zahir
Maryam Khoirotunnisa Rifina Ridayanti Rika Nurrizkiana Taofik Muhammad Gumelar Tika Rachmatika
Hak Cipta © 2014, Lembaga Penerbitan Laboratorium Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung E-mail :
[email protected] Telp/Fax : (022) 2002097
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunaan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Topik yang diangkat pada penyelenggaraan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia ke-3 kali ini adalah “ASEAN Economic Community 2015: Lust or Trust”, merupakan kajian yang penting sekaligus hangat dalam masyarakat kita. Kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini mewarnai pemberitaan di berbagai media mengenai ASEAN Economic Community 2015. Dalam kajian akademik kajian ini sangat diperlukan sebagai penyeimbang dan memberikan pandangan dari sudut ilmiah yang dapat melengkapi kajian yang sudah ada. Program Studi Akuntansi FPEB UPI dalam penilai saya telah melakukan upaya yang sangat baik dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, diantaranya melalui penyelenggaraan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia kedua ini. Tema ini tentunya saya rasa sangat menarik untuk diikuti oleh kalangan praktisi maupun akademisi, sebab persoalan keuangan dan bisnis saat ini dan dimasa yang akan datang akan selalu berkaitan dengan bagaimana institusi dapat memaknai ASEAN Economic Community. Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan kepada Program Studi Akuntansi yang telah menginisiasi penyelenggaraan Forum keuangan dan Bisnis Indonesia ke-3 ini. Besar harapan kegiatan ini dapat berkesinambungan sebagai upaya memberikan peran nyata Program Studi Akutansi FPEB UPI dalam menerapkan prinsip-prinsip maupun pengembangan keilmuan pengelolaan keuangan. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Bandung, november 2013 Dekan FPEB,
Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.
KATA PENGANTAR KETUA PANITIA CALL FOR PAPER & SEMINAR NASIONAL Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pada tahun 2014 ini untuk ketiga kalinya, Program Studi akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia dalam bentuk Seminar Nasional dengan tema “ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 : LUST OR TRUST?”. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya, kegiatan ini akan diselenggarakan secara rutin dan teratur. Seminar ini diselenggarakan sebagai forum diskusi dan saling tukar informasi penelitian, kajian pemikiran, dan pengalaman diantara akademisi, peneliti dan praktisi di bidang keuangan. Hasil penelitian dan pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk prosiding dengan No. ISBN: 978-602-172252-7 dari kegiatan Seminar Nasional dan penyusunan prosiding ini diharapkan terjalin kerjasama yang lebih erat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia. Setelah melalui tahapan seleksi dari beberapa artikel yang masuk, maka dipilih 122 artikel yang dimuat dalam prosiding yang telah lolos tahapan seleksi oleh reviewer. Keseratus dua puluh dua artikel tersebut kemudian dipresentasikan dalam 9 kelompok panelis. Panitia menerima artikel, baik dari PTN maupun PTS baik di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya panitia yang telah bekerja dengan sebaikbaiknya, keynote speaker, para narasumber, dan para mitra kerja (sponsor dan donatur) sehingga acara Seminar Nasional ini dapat diselenggrakan dengan baik. Tentu saja terima kasih dan penghargaan juga kami tunjukkan kepada para peserta baik pemakalah maupun non pemakalah, karena tanpa kesertaan mereka event ini menjadi tidak ada artinya. Akhirnya, kami berharap semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua dan masyarakat pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb. Bandung, 12 Desember 2014 Ketua Panitia,
Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., CA., QMSA
KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung memerlukan partisipasi dari semua komponen bangsa, baik dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat luas. Keikutsertaan seluruh komponen bangsa dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan penegakan good governance oleh semua pihak, sehingga dapat tercipta masyarakat yang tertib, penyelenggara negara yang dapat mengemban tugasnya dengan baik dan dunia usaha yang berkinerja secara optimal. Pemberlakuan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 mendatang, sebagai hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dekade lalu harus dipersiapkan secara matang agar forum kerja sama tersebut memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian di Indonesa. Salah satu konsekuensi dari kerjasama tersebut kita harus lebih mempersiapkan produk barang dan jasa yang mampu bersaing bukan saja di dalam negeri, tetapi juga bisa menembus pasar ASEAN. Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang mencetak tenaga profesional di berbagai bidang, termasuk tenaga profesional Akuntan, dituntut untuk mempersiapkan lulusannya mampu berkarya di dunia kerja di dalam dan luar negeri. Merespon pentingnya forum kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan bangga menyelenggarakan Forum Keuangan dan Bisnis III dengan kegiatan berupa Seminar Nasional dan Call For Paper yang melibatkan kalangan praktisi maupun akademisi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbentuk kesadaran para pelaku bisnis dan akademisi dalam upaya meningkatkan profesionalismenya mampu memberikan keunggulan dan membangun standar etika, sikap dan perilaku, komitmen dan kompetensi, serta budaya organisasi yang mendukung, produktivitas, efektivitas, efisiensi dan kreativitas sesuai harapan stakeholder dan shareholder. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah menggagas dan merancang kegiatan ini dengan sangat baik sehingga acara ini berlangsung dengan sukses. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada para peserta, pemakalah, sponsor, dan semua pihak yang telah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhir kata, semoga segala amal baik Ibu/Bapak dicatat sebagai ibadah dan mendapat imbalan dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amien. Bandung, 12 Desember 2015 Ketua Program Studi Akuntansi,
Dr. H. Nono Supriatna, M.Si
No I.
Kode
Judul Artikel
Penulis
Hal
SEBUAH EKSPERIMEN: MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN MAHASISWA AKUNTANSI MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL DESIGN THEORY DAN PERANCANGAN MODUL AKUNTANSI BERBASIS STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) UNTUK PENCAPAIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DARI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI AKUNTANSI (LSP-TA) PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN KURIKULUM CHARTERED ACCOUNTANT (CA) PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG NIAT MAHASISWA UNTUK MERINGKAS MATERI KULIAH MENGGUNAKAN TEKNIK MIND MAP DI MATA KULIAH PENGAUDITAN PENGARUH PERSONALITY DAN COGNITIVE TERHADAP INTENTION MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK BASIS DATA PADA MAHASISWA VOKASI KOMPUTERISASI AKUNTANSI KONTRIBUSI PENDIDIKAN AKKUNTANSI BERBASIS SYARIAH PADA MINSET ETIKA PROFESIONAL MAHASISWA
Lailah Fujiyanti (Universitas Pancasila)
1-12
Hastuti Ira Novianty (Politeknik Negeri Bandung)
13-19
Dewi Rejeki Hayuningtyas Pramesti Dewi (Universitas Krisnadwipayana )
20-29
Yanto Darmawan Sururi (Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta)
30-40
Accounting Education
1
I.ACED.1
2
I.ACED.2
3
I.ACED.3
4
I.ACED.4
5
I.ACED.5
6
I.ACED.6
7
I.ACED.7
DESAIN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKUNTANSI
Fikri Hamidy (AMIK Teknokrat Lampung)
41-59
Rochania Ayu Yunanda Sulhani Siti Khomsatun (STEI Tazkia) Suhendro (Universitas Islam Batik Surakarta)
60-72
73-88
DENGAN PENDEKATAN ACCELERATED LEARNING (SURVEI DI FAKULTAS EKONOMI WILAYAH SURAKARTA) 8 I.ACED.8 PENGARUH ETIKA PROFESI AKUNTAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LANCANG KUNING 9 I.ACED.9 PENGARUH METODE PEMBELAJARAN RESITASI TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA APLIKASI AKUNTANSI KEUANGAN II. Auditing and Corporate Governance
Neneng Salmiah Indarti Inova Fitri Siregar (Universitas Lancang Kuning)
89-97
Leni Yuliyanti (Universitas Pendidikan Indonesia)
98-117
10
II.ACG.1
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AUDIT DELAY
A.A Ari Sukmanita I Made Karya Utama (Universitas Udayana)
118-124
11
II.ACG.2
LAPORAN EDUKASI EARLY FRAUD WARNING
125-133
12
II.ACG.3
13
II.ACG.4
Ni Nyoman Alit Triani (UNESA Ketintang Surabaya)
143-156
14
II.ACG.5
II.ACG.6
16
II.ACG.7
Wiwit Apit Sulistyowati Agung Yulianto Dewi Indriasih (Universitas Swadaya Gunung Jati) Rifki Meirizal Tb. Aman Faturachman (Universitas Pendidikan Indonesia) Robert Porhas L. Tobing John Tampil Purba (Universitas Indonesia)
157-165
15
MANAJEMEN LABA DAN FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN BISNIS KELUARGA PENGARUH DISCLOSURE, AUDIT LAG, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN INTENSITAS MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MELAKUKAN BLOW-UP TERHADAP KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN: SEBUAH EKSPERIMEN PENGARUH DUE PROFESIONAL CARE DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT
Nelly Nur Apandi Rozmita Dewi Yuniarti (Universitas Pendidikan Indonesia) Anita Wijayanti (Universitas Islam Batik Surakarta)
AUDIT LAYANAN SISTEM INFORMASI PADA UNIVERSITAS XYZ JAKARTA TIMUR UNTUK STRATEGI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM
134-142
166-172
173-181
MENGHADAPI MASYAKAT EKONOMI ASEAN 2015 17 II.ACG.8 PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEKUATAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 18 II.ACG.9 MODEL AUDIT INTERNAL SEKOLAH UNTUK MENGEVALUASI DAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS RISK MANAGEMENT, PENGENDALIAN DAN PROSES SCHOOL GOVERNANCE (Studi pada SMK Bersertifikasi ISO 9001:2008 di Bandung dan Cimahi) 19 II.ACG.10 PENGARUH DEBT DEFAULT, OPINION SHOPPING, KUALITAS AUDIT, LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENERIMAAN OPINI MODIFIKASI GOING CONCERN 20 II.ACG.11 HUBUNGAN ROLE STRESS, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA AUDITOR III. Corporate Social Responsibilty 21
III.CSR.1
22
III.CSR.2
23
III.CSR.3
24
III.CSR.4
PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bei Tahun 2010-2011) PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP CUMULATIVE ABNORMAL RETURN (CAR) PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN (Studi Pada Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk) ANALISIS STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM PROGRAM CSR DI PT. SEJAHTERA USAHA BERSAMA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
Budi S. Purnomo (Universitas Pendidikan Indonesia)
182-191
Rozmita Dewi Yuniarti (Universitas Pendidikan Indonesia)
192-201
Winda Ety Hapsari Sri Rahayu (Universitas Telkom)
202-213
Andi Kartika Achmad Badjuri (Unisbank Semarang)
214-224
Kartika Hendra Titisari (UNIBA Surakarta)
225-236
Restu Cinthya Ayu Istianingsih Sastrodiharjo (Universitas Mercubuana)
237-255
Laili Nurul Qomariah Fariyana Kusumawati Yuni Rimawati (Universitas Trunojoyo Madura)
256-262
Dina Eka Shofiana Mokhamad Soni (Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘ulum ( UNIPDU ) Jombang
263-273
25
III.CSR.5
27
III.CSR.6
28
III.CSR.7
29
III.CSR.8
30
III.CSR.9
31
III.CSR.1 0
32
III.CSR.1 1
KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT DI DUSUN KETANON JOMBANG PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PENERBIT STUDI KASUS PADA PENERBIT GAGAS MEDIA BUKU TRANSFORMASI SUSTAINABILITY REPORTING MENUJU INTEGRATED REPORTING (IR) SEBAGAI CERMINAN SEMAKIN LUASNYA AKUNTABILITAS DALAM CORPORATE GOVERNANCE STUDI DESKRIPTIF PROGAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BATIK SEBAGAI IMPLEMENTASI COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. CIREBON ELECTRIC POWER COUNTRIES- RESEARCH IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) WITH FOREIGN OWNERSHIP,AND INSTITUTIONAL OWNERSHI: A REVIEW AND DISCUSSION FOR FUTURE RESEARCH PENGARUH PENGUNGKAPAN CSR TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan
Silviana Agustami Tony Aryanto (Universitas Pendidikan Indonesia)
274-280
Adelia Pramita Sari (Univesitas Indonesia)
281-291
Mahir Pradana (Univesitas Telkom)
292-298
Indah Umiyati (STIE Sutaatmadja Subang)
299-307
Agi Syarif Hidayat (Unswagati Cirebon)
308-313
Dewi Novita Sitorus (Universitas Indonesia)
314-319
Arim Nasim (Universitas Pendidikan Indonesia)
320-325
IV.
yang Listing di Jakarta Islamic Indeks Periode 7 Desember 2011 – Mei 2012) Economic Development and Globalization
33
IV.EDG.1
34
IV.EDG.2
R. Roosaleh Laksono T.Y (Universitas Widyatama)
326-336
PEMETAAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI STRATEGI DALAM MEYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 35 IV.EDG.3 DOES ECONOMIC GLOBALISATION AFFECTS RAGIONAL INEQUALTY IN ASEAN COUNTRIES? V. Entreuprenership&Sme Development
Regina Niken W. Kusuma Wulandari Ika Barokah S. (Univesitas Jember)
337-349
Sugeng Setyadi (Universitas Sultan Ageng Tirtayas)
350-356
36
V.ESME. 1
Yasri Hasim (UNP Padang)
357-367
37
V.ESME. 2
Resanti Lestari Prihartono A.H (Politeknik Piksi Ganesha Bandung)
368-374
39
V.ESME. 3
Rofi Rofaida Ayu Krishna (Universitas Pendidikan Indonesia)
375-386
40
V.ESME. 4
Made Wahyu Adhiputra (Universitas Madendradata)
389-401
Rafaela Pertiwi Sergius (Universitas Trisakti)
402-412
VI. 41
TANTANGAN DAN PELUANG EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS AEC 2015
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT PEMAHAMAN PREFERENSI NASABAH DALAM PEMILIHAN PENDANAAN USAHA SEKTOR UMKM PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PENGEMBANGAN MODEL KEUNGGULAN BERSAING INDUSTRI KREATIF FASHION PASCA PERJANJIAN ASEANCHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) MELALUI IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) (Studi Pada Industri Kreatif Fashion di Kota Bandung) KARIR PLATEAU DAN INTENSI BERWIRAUSAHA (Kajian Empiris)
Financial Accounting VI.FA.1
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS
42
VI.FA.2
43
VI.FA.3
44
VI.FA.4
45
VI.FA.5
47
VI.FA.6
48
VI.FA.7
48
VI.FA.8
49
VI.FA.9
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PENGARUH NILAI PERUSAHAAN, KESEMPATAN BERTUMBUH PERUSAHAAN DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM DI MASA YANG AKAN DATANG PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2012 PENGARUH RASIO KEUANGAN PADA KECEPATAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PENGARUH CONTROL RIGHT, CASH FLOW RIGHT, DAN CASH FLOW RIGHT LEVERAGE YANG DIMODERASI DENGAN KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DALAM MANAJEMEN DAN KEBERADAAN PEMEGANG SAHAM TERBESAR KEDUA TERHADAP DIVIDEN TUNAI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 20092011. PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK UMUM PERSERO (BUMN PEMERINTAH) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011 – 2013. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET PERUSAHAAN ASURANSI JIWA NON SYARIAH DI INDONESIA PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERHADAP TINGKAT LABA DAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DU BURSA EFEK INDONESIA ANALISIS PERBANDINGAN
Seto Makmur Wibowo Rozmita Dewi Y. (Universitas Trisakti)
413-424
Orlin Cicilia (Universitas Trisakti)
425-441
Ni Putu Budiadnyani Ni Made Dwi Ratnadi (Universitas Udayana)
442-447
Vina Florensia Yaputri (Kwik Kian Gie School of Business)
448-457
Budi Rustandi Kartawinata (UniversitasTelkom)
458-469
I Putu Sutama Istianingsih Sastrodiharjo (Universitas Terbuka)
470-486
Agus Arman (STIM Nitro Makassar)
487-496
Sulhani
497-507
50
VI.FA.10
51
VI.FA.11
KUALITAS LABA, PAJAK PENDAPATAN DAN INVESTMENTS OPPORTUNITY SET (IOS) SEBELUM DAN SESUDAH ADOPSI IFRS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA REVIEW OF AGENCY THEORY
PERKEMBANGAN KUALITAS AKUNTANSI SELAMA PROSES KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA 52 VI.FA.12 PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL EKSTERNAL (INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Kelompok Industri Barang Konsumsi yang di Bursa Efek Indonesia Periode 20042013)Terdaftar 53 VI.FA.13 DETERMINAN HARGA SAHAMPADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERGABUNG DALAM INDEKS KOMPAS 100 54 VI.FA.14 ANALISIS PEMBALIKAN HARGA SAHAM DI INDONESIA BERBASIS OVERREACTION HYPOTHESIS, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS SAHAM, DAN BID ASK SPREAD 55 VI.FA.15 HUBUNGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN PEMILIHAN METODE AKUNTANSI (ACCOUNTING CHOICES) 56 VI.FA.16 KAUSALITAS ANTARA KINERJA INVESTASI EMAS DAN INVESTASI SAHAM SETELAH KRISIS YUNANI PERIODE 2011- 2013 VII. Good Corporate/ Government Governance 57
VII.GCG. 1
PENGARUH RASIO KEUANGAN, PREDIKSI KEBANGKRUTAN, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN
Rizki Ilham (STEI Tazkia)
Farida Titik Kristanti (Universitas Telkom) Titik Aryati (Universitas Trisakti)
508-513
Rita Zulbetti Perwito (Politeknik Piksi Ganesha Bandung)
526-535
Rory Dwiyoga Elis Mediawati (Universitas Pendidikan Indonesia) Toni Heryana Her Sugondo (Universitas Pendidikan Indonesia)
536-545
Ilham Wahyudi (Universitas Jambi)
561-574
Dian Surya Sampurna (Universitas Diponegoro)
575-583
Aprilia (Univeristas Trisakti)
584-594
514-525
546-560
58
VII.GCG. 2
59
VII.GCG. 3
60
VII.GCG. 4
61
VII.GCG. 5
62
VII.GCG. 6
63
VII.GCG. 7
64
VII.GCG. 8
65
VII.GCG. 9
66
VII.GCG. 10
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ANALISIS MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PERMASALAHAN KEUANGAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DAMPAK KONDISI KESULITAN KEUANGAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAANTERHADAP MANAJEMEN LABA PENGARUH BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG ANALISA DAMPAK MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KORPORATISASI DAN PRIVATISASI BUMN ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI WUJUD GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI NIRLABA: STUDI KASUS DI YAYASAN ABC ANALISIS SIKAP KEBERTERIMAAN BENDAHARA ATAS KEPMENDAGRI NO 55 TAHUN 2008 TENTANG PERBENDAHARAAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH (Kasus di Tangerang Selatan) AKUNTABILITAS PENYERAPAN DANA ANGGARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
Tumpuk Priyo (Univeristas Trisakti)
595-607
Debbi Anita (Universitas Indonesia)
608-614
Prima Monika (Universitas Indonesia)
615-622
Juan Barus Gultom Nurlis Istianingsih (Universitas Mercubuana) Yulistia Devi (AMIK PT Teknokrat)
623-638
Joko Supriyanto (Universitas Indonesia)
652-657
Ijmal Hanandra Purba (Universitas Indonesia)
658-672
Rini Dwiyani Hadiwidjaja (Universitas Terbuka)
673-683
Resti Jayeng Ramadhanti (Universitas Indonesia)
684-686
639-651
67
VII.GCG. 11
68
VII.GCG. 12
69
VII.GCG. 13
70
VII.GCG. 14
71
VII.GCG. 15
72
VII.GCG. 16
73
VII.GCG. 17
74
VII.GCG. 18
75
VII.GCG. 19
MASYARAKAT KELURAHAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DKI JAKARTA ANALISIS AKUNTABILITAS DALAM ASPEK GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH \PEMERINTAH KOTA CIMAHI (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi Periode 2008-2012)”. ANALYSIS BUDGET AS A BASIS FOR PUBLIC SECTOR PERFORMANCE ASSESSMENT INCREASE IN PUBLIC SERVICE At the Bali Provincial Government (Model Approach New Public Management) PENGARUH GAYA KEPEMIMINAN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI SEKTOR PUBLIK GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK: TINJAUAN AWAL DALAM PTN-BH EVALUASI KEPATUHAN SERTA PEMERINGKAT BADAN PUBLIK DI INDONESIA TAHUN 2013 KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ) PENGARUH PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Fajar Hadiyanto (Universitas Indonesia)
687-691
Silviana Eva (Universitas Widyatama)
692-711
Wayan Kandi Wijaya
712-720
Eunike Johanna Sitorus (Universitas Indonesia)
721-726
Riana Widiastuti (Universitas Indonesia) Aris Nurhasan (Universitas Indonesia)
727-729
Aristanti Widyaningsih Leni Kania Syarifah (Universitas Pendidikan Indonesia) Nono Supriatna (Universitas Pendidikan Indonesia)
734-747
Aghi Wirawan Nursanita (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
754-763
730-733
748-753
KEUANGAN) 76
Akhmad Hafidzan Adzani (Universitas Indonesia)
764-777
Yuli Chomsatu Samrotun (Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta)
778-785
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 79 VIII.RT.3 PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 80 VIII.RT.4 OPTIMALISASI PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TAX EVASION (REVIEW) 81 VIII.RT.5 ANALISIS PERTUMBUHAN BPHTB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN PADA TAHUN 2011-2013 IX. Sharia Accounting
Yoanda Adistyaloka Vivi Adeyani Tandean (Kwik Kian Gie School of Business)
786-796
Islamiah Kamil (Universitas Mercubuana)
797-808
Ida Farida Adi Prawira (Universitas Pendidikan Indonesia)
809-814
Tri Harjawati (Universitas Pendidikan Indonesia)
815-821
82
IX.SA.1
822-836
83
IX.SA.2
Rimi Gusliana Mais Dahlifah (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) Reza Puji Paramitha Reni Mulianingsih Nanda Trio Santoso (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
VIII.
VII.GCG. 20
GOOD PUBLIC GOVERNANCE IN INDONESIA’S MUNICIPALITY. EVIDENCE IN PUBLIC ACCOUNTABILITY AND AUDIT OPINION Reporting And Taxation
77
VIII.RT.1
78
VIII.RT.2
STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DALAM TRANSAKSI CORPORATE GOVERNANCE
COMPARATION PERFORMANCE : OBLIGASI SYARIAH VERSUS OBLIGASI KONVESIONAL DI INDONESIA DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA
837-849
ISLAMIC INDEX TAHUN 20092013 PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PERINGKAT SUKUK PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 45DAN PSAK 109 PADA LAZ BANK SYARIAH X
84
IX.SA.3
85
IX.SA.4
86
IX.SA.5
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
87
IX.SA.6
STUDI KOMPARASI TENTANG KARAKTERISTIK ONGKOS NAIK HAJI BERBASIS RUPIAH DAN DINAR
X.
Kumita Ary Fhuspha Elis Mediawati (Universitas Pendidikan Indonesia) Erika Amelia Maria Qibtiyah Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A. Jajang W. Mahri Neni Sri Wulandari (Universitas Pendidikan Indonesia) Firmansyah Rida Rosida (Universitas Pendidikan Indonesia)
850-859
Rita Martini Maria Meka Wardi Kusuma (Politeknik Negeri Sriwijaya) Rahmad Hidayat Yudha Herlambang (Universitas Trunojoyo Madura)
890-898
Nisa Istiqomah Mimin Widaningsih (Universitas Pendidikan Indonesia)
911-920
Istiatin Nia Kustaria (Universitas Islam Batik Surakarta)
921-926
860-868
869-875
876-889
Accounting Information System
88
X.SIA.1
PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA INDUSTRI KECIL KERUPUK KEMPLANG DI KOTA KAYU AGUNG
89
X.SIA.2
90
X.SIA.3
91
X.SIA.4
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK PERHITUNGAN IMBALAN KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT (PUC) YANG BERBASIS BAHASA PEMROGRAMAN DELPHISERTA PENURUNAN FORMULASI PERSAMAAN MATEMATIK UNTUK MENGHITUNG BESARNYA KEWAJIBAN IMBALAN KERJA ANALISIS PERBEDAAN RELEVANSI NILAI INFORMASI AKUNTANSI SEBELUM DAN SETELAH ADOPSI PENUH IFRS (Studi pada Perusahaan Go Public yang Terdaftar di BEI Periode 20102013) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PASAR SWALAYAN LUWES GROUP
899-910
92
XI.
X.SIA.5
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PT. TIGA SERANGKAI DI SURAKARTA Strategic Management Audit
93
XI.SMA.1
94
XI.SMA.2
95
XI.SMA.3
96
XI.SMA.4
97
XI.SMA.5
98
XI.SMA.6
99
XI.SMA.7
RECRUITMENT AND SELECTION, TRAINING AND DEVELOPMENT, DALAM PERSPEKTIF TALENT MANAGEMENT (Tinjauan Teori dan Aplikasi) PENGARUH PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI SKUTER OTOMATIK SERTA ANALISIS GAYA HIDUP NYA (Studi Pada Konsumen Potensial Motor Vespa) ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH PEROLEHAN SERTIFIKAT ISO 9001:2008 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PENGARUH KOMPETENSI MANAJER TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN IMPLIKASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SURVEY PADA PT. PINDAD PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH KOTA DENPASAR STRATEGI BERSAING BADAN KLASIFIKASI KAPAL INDONESIAMENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN INDOMIE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas
Muchamad Balya I. Endang Masitoh W (Universitas Islam Batik Surakarta)
927-933
Gugyh Susandy (Stie Sutaatmadja Subang)
934-952
Erika Nurmartiani (Universitas Padjajaran)
953-962
Rissa Fatimah O. Rozmita Dewi Y. (Universitas Trisakti)
963-976
Ayundari Wisena Bias Haque (Universitas Pembangunan Jaya)
977-986
Ni Made Mega Cahyani I Made Karya Utama (Universitas Udayana)
987-994
Aditya Wardhana Syahputra Asta Dipangarso (Univesitas Telkom)
995-1006
Hana Rasyida Peggy Hariwan (Univesitas Telkom)
1007-1019
100
XI.SMA.8
101
XI.SMA.9
102
XI.SMA.1 0
103
XI.SMA.1 1
104
XI.SMA.1 2
105
XI.SMA.1 3
Telkom Bandung Periode Maret – September 2014) THE EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION AND ASYMMETRY INFORMATION TO BUDGETARY SLACK WITH JOB RELEVANT INFORMATION AS AN INTERVENING VARIABLE ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS PENGUKURAN KINERJA: SEBUAH TANTANGAN MASA DEPAN
PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PERAIH PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU YANG LISTING DI BEI) PENGARUH PENERAPAN CARBON MANAGEMENT ACCOUNTING TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DYSFUNCTIONAL BEHAVIOUR DALAM PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KONFLIK PERAN PLURIFORM MOTIVASI SEBAGAI ANTECEDEN PENGARUH PARTSISPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN
Rosydalina Putri (Universitas Lampung)
1020-1035
Muhammad Gowon Her Sugondo (Universitas Diponegoro)
1036-1050
Hanifa Zulhaimi (Universitas Pendidikan Indonesia)
1051-1060
Chyntia Mugi Agus Widarsono (Universitas Pendidikan Indonesia)
1061-1070
Edi Suryadi Aristanti Widyaningsih Arvian Triantoro (Universitas Pendidikan Indonesia) Widi Haryanti (Universitas Setia Budi Surakarta)
1071-1078
Nadya Ardia Putri (Universitas Trisakti)
1088-1101
Sharleen Tjahjadi (Universitas Katholik Parahyangan)
1102-1112
Dade Nurdiniah (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
1113-1124
1079-1087
Bidang lain-lain 106
XII.BLL.1
107
XII.BLL.2
108
XII.BLL.3
ANALISA KELAYAKAN PENGEMBANGAN TOKO CABANG PADA PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK. PELUANG DAN TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY COMMUNITY 2015 DALAM BIDANG OTOMOTIF ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMILIKI KORELASI DENGAN KELELAHAN KERJA
109
XII.BLL.4
110
XII.BLL.5
111
XII.BLL.6
112
XII.BLL.7
113
XII.BLL.8
114
XII.BLL.9
MELALUI INSTRUMEN ALAT UKUR KELELAHAN SUBYEKTIF PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL: MANDATORY ATAU VOLUNTARY? PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2010-2012) PENGARUH PROPORSI JUMLAH DEWAN KOMISARIS PEREMPUAN DAN JUMLAH DEWAN DIREKSI PEREMPUAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING SEBAGAI SOLUSI SMK LEBIH PRODUKTIF INDUSTRI HIBURAN “DRAMA KOREA” SEBAGAI SOFT POWER DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN KOREA SELATAN
Noorina Hartati (Universitas Terbuka)
1125-1130
Neri Susanti Ahmad Soleh (Universitas Dehasen Bengkulu)
1131-1140
Indah Fitriani Arti Resha Novianti (Universitas Pendidikan Indonesia)
1141-1149
Denny Andriana (Universitas Pendidikan Indonesia)
1150-1160
Gigin Gantini Putri (Universitas Pendidikan Indonesia)
1161-1167
Siti Nurbayani (Universitas Pendidikan Indonesia)
1168-1172
PENINGKATAN MUTU MODAL MANUSIA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Neri Susanti
[email protected] Ahmad Soleh
[email protected] Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
ABSTRACT Improving the quality of human capital is an important concern for human agency and critical success in development. Human capital investments directed at the goal of increasing the quality and competitiveness in the economy both nationally and internationally. The implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 also requires each member state to prepare, it can be both opportunities and challenges, including Indonesia. For the role of humans as agents of development needs to be improved. The purpose of this study is to obtain new ideas and improving the quality of human capital through education, health and income simultaneously in sustainable national development in Indonesia and highly competitive towards the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015. The method used is descriptive analysis. Data collection techniques in this study using a literature study. The results of this study indicate that human resources as development actors have an important role in national and global sustainable development. Improving the quality of human capital can be done through improving the quality and services of education, health and income per capita simultaneously. Keywords: Quality of Human Capital, Sustainable National Development, Education, Health, Income
PENDAHULUAN Peningkatan mutu modal manusia menjadi perhatian penting mengingat manusia sebagai pelaku dan penentu keberhasilan dalam pembangunan. Investasi modal manusia diarahkan pada tujuan peningkatan kualitas dan daya saing dalam perekonomian baik nasional maupun internasional. ASEAN Economic Community (AEC) 2015 diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya. Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut masing-masing negara anggota untuk mempersiapkan diri, hal tersebut dapat menjadi peluang maupun tantangan termasuk Indonesia. Untuk itu peran manusia sebagai pelaku pembangunan perlu ditingkatkan. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perekonomian nasional maupun global diantaranya adalah masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini ditunjukkan dengan masih relatif rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2013 menempati peringkat 108 dari 187 negara yang dinilai. Pada tahun 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang. Untuk kawasan ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di atas Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Keberhasilan capaian pembangunan suatu negara diantaranya ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam teori Modern menjelaskan bahwa kualitas tenaga kerja memiliki peran penting dibanding kuantitasnya. Kualitas tenaga kerja tidak hanya dilihat dari pendidikan namun juga dilihat dari tingkat kesehatannya. Kewirausahaan juga termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi yang merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga faktor manusia yakni tenaga kerja di dalam fungsi produksi tidak lagi merupakan suatu faktor yang eksogen tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (iptek). Kemajuan iptek serta SDM menjadi sumber-sumber penting pertumbuhan yang efeknya lewat peningkatan produktivitas dari input-input yang digunakan dalam proses produksi (Tambunan, 2014). Pendidikan dan kesehatan dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern sedangkan kesehatan sebagai
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1131
prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Di negara yang berpendapatan tinggi, tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah. Terdapat hubungan kausalitas yang berlangsung dua arah. Dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan lebih tinggi akan mudah dicapai. Untuk itu kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara bersamaan. Argumentasi di atas menjadi dasar perumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana peningkatan mutu modal manusia Indonesia dalam pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015 melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara bersamaan. Sedangkan tujuan dalam kajian ini adalah diperolehnya ide dan gagasan dalam peningkatan mutu modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara bersamaan dalam pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015. KAJIAN PUSTAKA Modal Manusia Menurut Todaro et al. (2011) modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi sering kali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan dan perawatan kesehatan. Pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembangunan manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Menurut Schultz dalam Jhingan (2013) ada lima cara pengembangan sumber daya manusia (i) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; (ii) Latihan jabatan termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; (iii) Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (iv) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; (v) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Teori Human Capital Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun pendidikan, berarti bahwa di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut. Disamping penundaan menerima penghasilan, orang yang melanjutkan pendidikan harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan peralatan, tambahan uang transport dan lain-lain. Jumlah penghasilan yang akan diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dihitung dalam nilai sekarang atau Net Present Value. Melalui investasi dirinya sendiri, seseorang dapat memperluas cakrawala berfikirnya dalam rangka memilih profesi, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Human investment merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah “barang atau jasa” yang dihasilkan di kemudian hari dengan mengorbankan kesempatan untuk menikmati konsumsi hari ini. Sesuai prinsip investasi manusia, nilai ekonomisnya dapat berkembang di kemudian hari melalui suatu proses pertambahan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian dan keterampilan (Muhi, 2014). Konsep dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1132
adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004). Haris (2000) dalam Fauzi (2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu: 1) Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri; 2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; 3) Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan social termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 adalah sebagai berikut (UNCED, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992 dalam Mitchell et al., 2003): 1) Prinsip 1: Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam; 2) Prinsip 2: Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa utnuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka; 3) Prinsip 3: Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang; 4) Prinsip 4: Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut; 5) Prinsip 5: Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjut; 6) Prinsip 8: Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai; 7) Prinsip 9: Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adapatasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi; 8) Prinsip 10: Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas; 9) Prinsip 11: Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan; 10) Prinsip 12: Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional; 11) Prinsip 13: Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut; 12) Prinsip 14: Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. ASEAN Economic Community (AEC) 2015 Pertemuan menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007. AEC Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1133
berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC Blueprint memuat empat kerangka utama yaitu: 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; 2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse; 3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Combodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (Bustami, 2014). METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi, yang dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah konsep, teori serta data yang telah ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara maupun yang diakses melalui internet. Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peningkatan mutu modal manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara bersamaan. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju Asean Economic Community (AEC) 2015. HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Negara ASEAN Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga pendekatan dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang mempresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka indeks pembangunan manusia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ditunjukkan pada gambar 1.
Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 1996-2013 Gambar 1 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 1996-2013 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terjadi pada tahun 1999. Hal ini tidak terlepas dengan situasi perekonomian negara yang memburuk saat itu sebagai dampak krisis ekonomi Indonesia. Sebelum krisis atau tahun 1996, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai angka 67,6. Angka ini lebih
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1134
tinggi dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak turun menjadi 64,3 pada tahun 1999. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian negara, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berangsur mulai meningkat pada tahun 2002 yaitu 65,8 dan selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 73,81. Tuntutan pasar global adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan dalam memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap negara-negara di dunia dan kawasan ASEAN lainnya, yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) kembali merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru untuk tahun 2013. Dalam laporan mereka, Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara yang dinilai. Pada 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang (http://www.republika.co.id). Di ASEAN, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di atas Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara ASEAN ditunjukkan pada gambar 2.
Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara ASEAN Tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan ukuran perbandingan yang berasal dari ukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup negara di seluruh dunia. Singapura dan Brunei Darussalam memiliki nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM) masing-masing adalah 0,901 dan 0,857. Singapura menempati peringkat ke-9 dari 187 negara yang dinilai di dunia dan menempati peringkat pertama di kawasan Negara ASEAN selanjutnya Brunei Darussalam menenpati peringkat ke-30 di tingkat dunia dan peringkat ke-2 kawasan negara ASEAN setelah Singapura. Kedua negara tersebut masuk di kategori negara dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi. Selanjutnya Malaysia dan Thailand masuk di kategori negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. Indeks Pembangunan manusia (IPM) masing-masing adalah 0,773 dan 0,722. Dengan nilai tersebut menempatkan Malaysia berada di peringkat ke-62 di tingkat dunia dan peringkat ke-3 untuk kawasan ASEAN, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-89 di tingkat dunia dan peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN. Indonesia menempati peringkat ke 108 di tingkat dunia dan peringkat ke-4 untuk kawasan ASEAN dengan Indeks Pembangunan manusia (IPM) 0,684. Pembangunan Indonesia relatif tertinggal dibanding negara tetangga seperti Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia dan
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1135
Thailand. Indonesia pun masuk dalam kategori negara dengan pembangunan manusia yang sedang. Selanjutnya di bawah Indonesia terdapat negara Filipina di peringkat ke-117 dengan nilai 0,660, Vietnam di peringkat ke-121 dengan nilai 0,638 kemudian negara Kamboja, Laos dan Myanmar dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing adalah 0,584, 0,569 dan 0,524. Negara-negara tersebut masuk dalam kategori negara dengan pembangunan manusia yang sedang. Sebagai negara besar di kawasan ASEAN, Indonesia hendaknya dapat melampaui setidaknya Malaysia atau Thailand. Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut Indonesia untuk segera berbenah agar dapat bersaing khususnya di tingkat regional ASEAN. Kesenjangan IPM di Indonesia Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Selama periode tahun 1996-2013, IPM antar provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pengecualian pada tahun 1999, IPM seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Namun seiring dengan semakin membaiknya perekonomian negara, IPM masing-masing provinsi cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2013. Untuk memudahkan pembahasan dalam kajian ini, analisis Indeks Pembangunan Manusia antar provinsi menggunakan rata-rata IPM masing-masing provinsi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2013 selanjutnya membandingkan dengan rata-rata IPM nasional. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terjadi baik menurut provinsi, pulau maupun kawasan (Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia). Selama periode tahun 1996-2013, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah 70,1. Terdapat lima belas (44,12%) provinsi memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional sedangkan sembilan belas (55,88%) provinsi lainnya memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Lima provinsi dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi masing-masing adalah DKI Jakarta (76,4), Kalimantan Utara (74,7), Kepulauan Riau (73,9), Sulawesi Utara (73,9), dan Yogyakarta (73,7). Sedangkan lima provinsi dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah masing-masing adalah Nusa Tenggara Barat (62,1), Papua (62,7), Nusa Tenggara Timur (64,5), Kalimantan Barat (66,6), dan Papua Barat (67,5). Kesenjangan antar pulau diperoleh dengan menggunakan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi yang berada di wilayah (pulau). Pulau dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi hingga terendah masing-masing adalah (1) Pulau Sumatera dengan nilai 71,3. Tingginya nilai tersebut disebabkan oleh hampir seluruh provinsi yang berada di pulau Sumatera memiliki nilai di atas rata-rata nasional, hanya provinsi Lampung dengan nilai di bawah rata-rata nasional yaitu 69,2. (2) Pulau Jawa & Bali dengan nilai 71,2. Provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pulau Jawa & Bali. Selanjutnya provinsi Yogyakarta dan Bali juga memiliki nilai di atas rata-rata nasional sedangkan empat provinsi lainnya memiliki nilai di bawah rata-rata nasional. (3) Pulau Kalimantan dengan nilai 70,9. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pulau Kalimantan relatif merata. Hanya terdapat dua provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dengan nilai di bawah rata-rata nasional. (4) Pulau Sulawesi dengan nilai 69,3 berada di bawah rata-rata nasional. Hampir seluruh provinsi di pulau ini memiliki nilai yang rendah dan berada di bawah rata-rata nasional, hanya provinsi Sulawesi Utara dengan nilai di atas rata-rata nasional yaitu 73,9. (5) Kepulauan Lainnya dengan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,75. Rendahnya nilai ini disebabkan oleh akumulasi dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pulau tersebut, dimana seluruh provinsi memiliki nilai di bawah rata-rata nasional. Dengan mengetahui kesenjangan antar provinsi dan pulau di Indonesia, selanjutnya diketahui kesenjangan antar kawasan (Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia). Kawasan Barat Indonesia (KBI) memiliki nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu 71,26 lebih tinggi dari rata-rata nasional selanjutnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah yaitu 68,52 dan berada di bawah rata-rata nasional. Dari fenomena ini menunjukkan pembangunan manusia di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik jika dibanding dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1136
banyak faktor diantaranya adalah kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam penyerapan teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan menggunakan beberapa indikator, kualitas pendidikan Indonesia dapat dikatakan telah memberikan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasar data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2014), periode tahun 20002013, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada partisipasi pendidikan formal menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Selanjutnya ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, diketahui bahwa trend penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak tamat SD dan SD/sederajat cenderung mengalami penurunan. Sedangkan trend penduduk yang tamat SMP/sederajat dan SM+/sederajat cenderung mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan kualitas lulusan, berikut disajikan data trend angka buta huruf penduduk Indonesia tahun 2000-2013.
Gambar 3 Indikator Pendidikan Indonesia Berdasar Angka Buta Huruf Tahun 2000-2013 Berdasar gambar 2 diketahui bahwa persentase angka buta huruf penduduk pada berbagai tingkat usia cenderung mengalami penurunan. Persentase angka buta huruf tertinggi pada tingkat usia 45 tahun ke atas dengan rata-rata mencapai 21,85% selanjutnya persentase penduduk angka buta huruf terendah pada tingkat usia 10-15 tahun yakni dengan persentase rata-rata 2,90%. Perkembangan beberapa indikator pendidikan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Salah satu peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan diantaranya adalah dalam menyediakan anggaran pendidikan (20% dari total belanja Negara). Tahun 2009-2013, total anggaran pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar 208,3 triliun rupiah (20,8%) sedangkan pada tahun 2013 mencapai 345,3 triliun rupian (20%). Ditengah berbagai peningkatan beberapa indikator pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan, mengingat Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan bidang pendidikan. Permasalahan terkait bidang pendidikan diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja Indonesia hingga Februari 2014 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah 55,31 juta orang (46,80%), sekolah menengah pertama sebanyak 21,06 juta orang (17,82%), dan sekolah menengah atas dan kejuruan sebanyak 29,82 juta orang (25,23%). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 11,98 juta orang mencakup 3,13 juta orang (2,65%) berpendidikan diploma I/II/III dan sebanyak 8,85 juta orang (7,49%) berpendidikan universitas. Sebagian besar penduduk masih berpendidikan rendah dan terserap di sektor pertanian. Pada Februari 2014, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 40,83 juta orang
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1137
(34,55%). Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 menuntut tenaga kerja yang berkualitas dengan berbagai keahlian dan keterampilan untuk dapat bersaing di pasar bebas ASEAN. Untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia khususnya bidang pendidikan diantaranya adalah melalui: 1) Peningkatan layanan pendidikan yang memadai, merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Isu dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia hingga saat ini adalah masih tingginya disparitas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, pemerintah hendaknya menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah secara merata diantaranya melalui (a) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal (b) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh daerah (daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan) termasuk dalam peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Penyediaan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi baik di daerah perkotaan, perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan. Penerapan dan penyempurnaan serta pengawasan atas pelaksanaan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang merata antar wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang tinggi dan merata khususnya di daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan. Hal tersebut juga didukung oleh kemudahan akses dalam memperoleh layanan pendidikan; 3) Sinergi dalam layanan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah diantaranya melalui penyusunan mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah serta peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Selanjutnya peningkatan kerjasama antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan layanan pendidikan yang lebih optimal seperti dengan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi layanan pendidikan yang lebih baik, penyediaan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia cenderung mengalami perbaikan, hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan angka harapan hidup (gambar 4).
Gambar 4 Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 1995-2015 Gambar 4 menunjukkan bahwa periode 1995-2000 angka harapan hidup di Indonesia adalah usia 66 tahun, periode 2000-2005 mengalami peningkatan menjadi usia 67 tahun, periode 2005-2010 kembali meningkat pada usia 69 tahun dan selanjutnya periode 2010-2015 kembali mengalami peningkatan hingga usia 70 tahun. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan. Selanjutnya, ditinjau dari realisasi rasio maupun total anggaran kesehatan nasional juga cenderung mengalami
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1138
peningkatan. Tahun 2009 total anggaran kesehatan sebesar 27,8 triliun rupiah (3% terhadap APBN), tahun 2010 meningkat menjadi 31,6 triliun rupiah (3% terhadap APBN), tahun 2011 meningkat menjadi 42,3 triliun rupiah (3,3% terhadap APBN), tahun 2012 meningkat menjadi 46,1 triliun rupiah (3,1% terhadap APBN) dan APBNP tahun 2013 mencapai 58,0 triliun rupiah (3,4% terhadap APBN). Jika dibandingkan antar negara ASEAN, angka harapan hidup Indonesia berada di atas negara Filipina, Kamboja, dan Myanmar dan berada di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun demikian, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan kesehatan diantaranya adalah masih terbatasnya sarana prasarana serta pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas kesehatan dapat dilakukan diantaranya melalui: 1) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, klinik maupun puskesmas. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan; 2) Penyediaan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, wilayah kepulauan dan daerah perbatasan; 3) Menyelenggarakan biaya perawatan kesehatan yang rendah serta subsidi dana kesehatan bagi masyarakat miskin; 4) Melibatkan peran pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam kurun waktu 2009-2013, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 23,9 juta, tahun 2010 sebesar Rp 27,0 juta, tahun 2011 sebesar Rp 30,7 juta, pada tahun 2012 mencapai Rp 33,5 juta, dan pada tahun 2013 mencapai Rp 36,5 juta. Peningkatan pendapatan masyarakat tidak terlepas dari peningkatan perekonomian nasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ditunjukkan dengan trend jumlah dan persentase penduduk miskin yang cenderung mengalami penurunan. Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan penurunan jumlah serta persentase penduduk miskin, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah terkait kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 6,17 juta orang. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi biaya hidup masyarakat. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diantaranya adalah: 1) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal; 2) Memberikan fasilitas bagi dunia usaha dan wirausahawan dalam mengembangkan usahanya seperti dengan memberikan penyuluhan, pendampingan pengembangan keahlian khusus, membantu kegiatan promosi produk, mempermudah dalam memperoleh pinjaman dengan bunga yang rendah, kemudahan perizinan, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi biaya hidup masyarakat diantaranya adalah: 1) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah serta program pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar dan menengah; 2) Perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik seperti penyediaan angkutan publik yang murah dan efektif. Dengan peningkatan pendapatan, masyarakat dan pemerintah memiliki dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Demikian halnya dengan pendapatan dan kesehatan yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan dapat dicapai. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan dan menuju persaingan global pada ASEAN Economic Community (AEC) 2015, dituntut tenaga kerja yang berkualitas, memiliki produktivitas dan berdaya saing tinggi. Dalam menjadikan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 sebagai peluang bagi Indonesia, perlu upaya dan kebijakan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas diantaranya melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat secara bersamaan. SIMPULAN Berdasar kan pembahasan yang telah diuraikan, simpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah: 1) Manusia merupakan modal pembangunan. Investasi modal manusia diarahkan pada tujuan peningkatan kualitas dan daya saing dalam perekonomian baik nasional maupun internasional. Peningkatan mutu modal manusia dilakukan dengan peningkatan pendidikan,
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1139
kesehatan dan pendapatan masyarakat secara bersamaan. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan nasional berkelanjutan di Indonesia dan berdaya saing tinggi menuju Asean Economic Community (AEC) 2015; 2) Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui (a) Peningkatan layanan pendidikan yang memadai, merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, (b) penyediaan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi baik di daerah perkotaan, perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, kepulauan, maupun daerah perbatasan, dan (c) Sinergi dalam layanan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 3) Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui (a) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, klinik maupun puskesmas, (b) Penyediaan dan penyebaran tenaga kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah perdesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, wilayah kepulauan dan daerah perbatasan, (c) Menyelenggarakan biaya perawatan kesehatan yang rendah serta subsidi dana kesehatan bagi masyarakat miskin, (d) Melibatkan peran pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi biaya hidup masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2014. “Statistik Indonesia”. Jakarta: BPS Jakarta Indonesia. Badan Pusat Statistik. 2014. “Laporan Data Sosial Ekonomi. Katalog BPS: 9199017. Edisi 50 juli 2014”. Jakarta. BPS Jakarta Indonesia. Bustami, Gusmardi. 2014. Menuju ASEAN Economic Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 8 November 2014. Form: http:// http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEA N%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf. Fauzi, A. 2004. “Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Mitchell, B., B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. “Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Muhi, Ali, Hanapiah. 2014. Analisis Investasi Modal Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Dan Pelatihan. Diakses tanggal 10 November 2014. Form: http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/04/INVESTASI-MODALMANUSIA-jurnal.2010.pdf. Tambunan, Tulus. T. H. 2014. “Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris”. Bogor. Ghalia Indonesia. Todaro, Michael, P. dan Smith, Stephen, C. 2011. “Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesebelas Jilid 1”. Jakarta. Erlangga. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/24/n97zl2-undp-ipm-indonesia-diperingkat-108-dari-187-negara. Diakses pada tanggal 12 November 2014.
Forum Keuangan & Bisnis III, Th 2014
1140
