White paper
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011) Author Nana Suryana Version 1.0
PT Esri Indonesia | Menara 165, 6th Floor Unit B, Jalan TB Simatupang Kav 1, Jakarta Selatan 12560 +62 (21) 2940 6355
connect@esriindonesia.co.id
esriindonesia.co.id
PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
Daftar Isi 1
Pendahuluan ........................................................................................................................3
2
Pemanfaatan Perangkat Lunak ArcGIS untuk Pemerintah Daerah .......................................4
3
Gambaran Solusi dengan Teknologi SIG ............................................................................22
4
Tahapan Program ...............................................................................................................26
5
Monitoring dan Evaluasi......................................................................................................29
6
Kontak ................................................................................................................................ 30
PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia
2
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
1 Pendahuluan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), yang bertujuan untuk menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi bagian komponen penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam pengambilan keputusan. Adapun dalam membangun sebuah Informasi Geospasial Dasar (IGD) diperlukan kontribusi dan partisipasi dari Pemerintah Daerah. IGD dapat digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), sehingga mendukung dalam membangun dan menata ruang serta mengupayakan nilai tambah atas sumberdaya alam yang dimiliki daerah dengan tetap menjaga lingkungannya. Dengan begitu Pemerintah Daerah perlu mempercepat penyediaan IGD dengan spesifikasi berstandar nasional. Pemerintah Daerah yang mampu menyediakan IG dan mendapatkan nilai tambah harus menjadi inovasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan penataan ruang. Hal ini merupakan kunci keberhasilan strategi pembangunan berbasis data dan fakta, dan diharapkan IG dapat berkontribusi pada pembangunan simpul jaringan. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menyebutkan bahwa JIGN terdiri dari pusat dan daerah. JIGN Pusat mencakup Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pemerintah, TNI, dan POLRI. Sedangkan JIG Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Untuk mewujudkan penyediaan DG dan IG untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, dalam hal ini mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan DG dan IG, serta penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. Maka dibutuhkan suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) yang terintegrasi dalam pengembangan simpul jaringan dan dengan proses alih teknologi yang sistematis. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan: a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
PT Esri Indonesia, 02.194.245.3-011.000 | Copyright PT Esri Indonesia
3
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
2 Pemanfaatan Perangkat Lunak ArcGIS untuk Pemerintah Daerah Segala kebijakan, aktivitas, dan lain-lain yang berhubungan dengan seluruh dinas daerah ataupun SKPD yang ada di Pemerintahan Daerah dapat diintegrasikan dan terhubung melalui server/jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah setempat. Semua informasi tersebut dan kondisi lain yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan dapat ditampilkan dalam bentuk peta dinamis dan dapat dipantau secara real time oleh masing-masing Kepala Daerah/Kepala Dinas melalui layar monitor (operation dashboard) yang dipasang di ruangan Kepala Daerah/Kepala Dinas. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam proses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah jangka panjang.
2.1
Gambaran umum penggunaan perangkat lunak ArcGIS
Di bawah ini adalah 4 (empat) kategori umum gambaran penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang umum dihadapi oleh kota-kota di Indonesia. Penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada contoh-contoh di bawah, Perangkat Lunak ArcGIS dapat digunakan sesuai kebutuhan masingmasing daerah dan dapat dimanfaatkan oleh tiap-tiap Dinas/SKPD/UPD serta lembagalembaga lain yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikutnya. No
A
Peruntukan
Manajemen Tata Kota, Perencanaan Wilayah dan Perijinan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS
Penggunaan peta standar (peta LIDAR, foto udara, dan peta tematik lainnya) oleh seluruh dinas yang terkait dengan tata ruang, perencanaan wilayah, dan perijinan.
Fungsi Aplikasi
»
»
Sistem terpadu dengan menggunakan peta yang sudah distandarkan (peta dasar dan peta tematik). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan penataan kota, perijinan dan perencanaan wilayah antar dinas-dinas terkait. Juga untuk menghindari klaim antar lembaga (misal perusahaan perkebunan) atas tumpang tindihnya batas-batas wilayah terutama terkait hak konsesi penggunaan lahan (land use concession).
4
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No
B
Peruntukan
Manajemen Kebencanaan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS
1. Visualisasi sebaran daerah rawan bencana (banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dll.) 2. Visualisasi jenis dan pola penyebaran penyakit yang paling banyak terjadi (DBD, malaria, kaki gajah, dll.). 3. Visualisasi sebaran rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lain beserta kondisi dan fasilitas yang dimilkinya.
Fungsi Aplikasi
» Mitigasi: sistem dapat menampilkan data dan informasi daerah-daerah rawan bencana serta penyakit endemik di tiap wilayah. Hal ini akan sangat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen mitigasi kebencanaan untuk tiap-tiap daerah. » Adaptasi: sistem dapat menampilkan kondisi real di lapangan ketika KLB atau bencana terjadi (kondisi lingkungan, jumlah dan keadaan pengungsi, kebutuhan logistik, dll.) sehingga akan sangat memudahkan dalam penyaluran bantuan dan pengambilan reaksi cepat tanggap lainnya dalam penanganan kebencanaan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. » Recovery: sistem juga dapat menampilkan data dan informasi pasca bencana sehingga akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan dalam proses pemulihan pasca bencana.
5
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No
Peruntukan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS
Fungsi Aplikasi
C
Perencanaan 1. Visualisasi kondisi Pengembangan wilayah secara umum Infrastruktur (sarana transportasi, lalulintas, infrastruktur jalan, jembatan, dll.). 2. Visualisasi kondisi masyarakat secara umum (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.)
» Sistem dapat menampilkan peta tiap wilayah secara dinamis dan real time sehingga dapat dipantau setiap saat oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas. Hal ini sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan penataan wilayah jangka panjang. » Untuk pemanfaatan lebih lanjut (misal dalam bidang transportasi), sistem dapat diintegrasikan dengan CCTV pemantau lalulintas untuk menampilkan informasi jalan raya dan lalu lintas secara real time. Hal ini akan sangat membantu upaya pihak yang berwenang (kepolisian, dinas perhubungan, dll.) dalam pengaturan manajemen lalulintas. Sistem yang sama juga dapat diterapkan untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut.
D
Manajemen Sumber Daya dan Potensi Daerah
» Sistem dapat menampilkan data dan informasi potensi sumber daya alam di tiap wilayah, sehingga akan sangat membantu dalam pemutakhiran secara cepat dan efektif terhadap potensi sumber daya alam dalam perencanaan, proses perijinan dan monitoring explorasi. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk menarik minat investor. » Sistem juga dapat digunakan sebagai media inventarisasi budaya dan potensi daerah lainnya, serta untuk promosi pariwisata daerah. Sehingga dapat berperan sebagai media perlindungan terhadap kebudayaan daerah dari klaim pihak lain.
1. Visualisasi sebaran potensi sumber daya mineral (batu bara, bahan galian, dll.) dan sumber energi baruterbarukan (angin, mikro hidro, matahari, dll.). 2. Visualisasi sebaran potensi tumbuhan dan satwa endemik, obyek cagar budaya, pariwisata dan kesenian daerah.
6
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
2.2
Penjabaran penggunaan perangkat lunak ArcGIS
Penjabaran penggunaan Perangkat Lunak ArcGIS untuk masing-masing Dinas/SKPD/UPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta kesesuaian peruntukannya dengan 4 (empat) kategori A, B, C dan D di atas, secara umum digambarkan dalam matriks di bawah ini. No 1
Dinas/Lembaga Dinas Kesehatan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Visualisasi jenis dan pola penyebaran penyakit yang paling banyak terjadi (DBD, Malaria, dll.) 2. Visualisasi sebaran rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lain beserta kondisi dan fasilitas yang dimilkinya. 3. Visualisasi pemetaan wilayah berdasarkan indikator distribusi cakupan gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk.
Fungsi Aplikasi » Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelayanan program kesehatan secara menyeluruh. » Memudahkan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan perencanaan intervensi gizi disesuaikan dengan kondisi wilayah. » Efektivitas pembangunan rumah sakit dan juga kelengkapan prasarana sesuai dengan kebutuhan daerah.
A
B
C
D
7
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 2
Dinas/Lembaga Dinas Pendidikan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Fungsi Aplikasi 1. Visualisasi sebaran jenis dan » Sistem dapat menampilkan kondisi kondisi gedung sekolah. gedung sekolah (sistem dapat dilengkapi 2. Visualisasi sebaran profil dan dengan foto) dari tingkat SD, SMP, SMA kualitas sekolah, seperti ranking di tiap wilayah sehingga dapat dengan sekolah, prestasi yang telah dicapai, mudah dipantau setiap saat. dll. » Sistem ini juga dapat menyajikan profil 3. Pemetaan kualitas tenaga pendidik tiap sekolah sehingga mempermudah dan kependidikan (data guru yang pelaksanaan monitoring kualitas lulus sertifikasi, dll.) pengajaran dan kualitas pendidikan 4. Pencatatan data pendidikan seperti secara umum. Dengan melihat laporan nilai, alamat murid dan guru, dsb. hasil monitoring kualitas pendidikan 5. Sebaran ketersediaan dan kualitas berdasarkan indikator pendidikan, dapat alat bantu ajar (teaching aids) menjadi alat kontrol bagi dinas pendidikan dalam melihat kemajuan/kemunduran tiap sekolah. Jika terjadi kemunduran terhadap sekolah tersebut dapat segera dicari langkahlangkah solusinya.
A
C
D
3
Dinas Pendapatan Daerah
1. Visualisasi sebaran dan jenis wajib pajak tiap kecamatan bahkan sampai level desa/kelurahan, serta kepatuhannya dalam membayar pajak. 2. Visualisasi objek pajak dalam pencatatan PBB. 3. Visualisasi data tiap sektor pajak seperti industri, tempat hiburan, reklame, dll.
» Setiap objek pajak dan kepatuhan setiap wajib pajak dalam membayar pajak di tiap wilayah dapat ditampilkan dalam sistem sehingga dapat dipantau setiap saat.
B
8
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 4
Dinas/Lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Visualisasi fasilitas bidang perindustrian dan perdagangan. 2. Inventarisasi data terkait surat yang keluar masuk mengenai perijinan dan pelaksanaan umum. 3. Pencatatan data pasar tradisional. 4. Pencatatan data industri menurut klasifikasi industri dan distrik.
Fungsi Aplikasi » Visualisasi data surat ijin di tiap bidang sehingga dapat memudahkan dalam monitoring bidang perindustrian/perdagangan mana yang belum atau tidak memiliki kelengkapan surat ijin.
A
C
D
B
5
Dinas ESDM
1. Visualisasi peta jenis sumber daya mineral (batu bara, bahan galian, dll.). 2. Visualisasi peta potensi sumber energi baru dan terbarukan (angin, mikro hidro, matahari, dll.). 3. Monitoring exploitasi potensi sumber daya mineral. 4. Sistem informasi perijinan pertambangan dan pelayanan umum.
» Updating secara cepat dan efektif terhadap potensi sumber daya mineral sehingga dapat melakukan perencanaan atau pengambilan keputusan. » Sebagai informasi terhadap masyarakat mengenai hasil kinerja dari kegiatan Dinas ESDM dan potensi daerah yang dapat dikembangkan.
9
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 6
Dinas/Lembaga Dinas Pekerjaan Umum
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga. 2. Visualisasi sarana jalan, jembatan, dll. (kondisi, kelas, dsb.). 3. Visualisasi sebaran jenis dan kondisi alat berat. 4. Pembangunan bina marga kecamatan. 5. Visualisasi sebaran gedung negara dan sarana fasilitas umum. 6. Sistem informasi perijinan dan pengendalian bangunan. 7. Pemetaan sarana irigasi dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya melalui tampilan foto/gambar sehingga dapat dipantau setiap saat.
A
B
C
D
7
Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1. Sebaran potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan: » Luasan lahan » Jenis komoditi unggulan 2. Sebaran potensi kelautan dan perikanan. 3. Sebaran balai dan tenaga penyuluh pertanian. 4. Sistem informasi perijinan dan pelayanan umum.
» Sistem dapat menampilkan sebaran dan kondisi lahan pertanian/perkebunan/kelautan serta potensi lainnya di tiap wilayah. » Sistem dapat digunakan untuk analisis potensi hasil panen untuk tiap komoditi di tiap wilayah.
10
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 8
Dinas/Lembaga Dinas Perhubungan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Fungsi Aplikasi 1. Sebaran, jenis dan kondisi angkutan » Sistem dapat menampilkan kondisi jalan umum. raya dan lalu lintas secara real time 2. Sebaran sarana dan prasarana (dapat diintegrasikan dengan CCTV), perparkiran. pelabuhan dan sarana perhubungan 3. Sistem informasi manajemen dan lainnya sehingga dapat dipantau setiap rekayasa lalu lintas. saat oleh pejabat yang berwenang. 4. Integrasi CCTV untuk memantau » Sistem juga dapat melakukan tracking lalu lintas. terhadap kapal-kapal yang sedang 5. Sistem informasi manajemen berlayar. pelabuhan dan angkutan laut. 6. Tracking system kapal laut.
A
B
C
D
11
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 9
Dinas/Lembaga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Sebaran jenis dan potensi pariwisata dan budaya. 2. Pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan dan benda cagar budaya. 3. Sebaran pengembangan industri pariwisata dan budaya. 4. Pemberdayaan masyarakat kepariwisataan dan kebudayaan. 5. Pengawasan, pengendalian dan penindakan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. 6. Sistem informasi pengendalian rekomendasi sertifikasi dan perizinan usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. 7. Sistem informasi pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. 8. Potensi pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. 9. Potensi promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan kondisi sarana dan prasarana kepariwisataan di tiap wilayah, serta seluruh infrastruktur pendukungnya. » Sistem juga dapat menampilkan kondisi dan data sejarah lainnya mengenai objek cagar budaya di tiap wilayah. » Sistem juga dapat digunakan sebagai media inventarisasi budaya dan potensi daerah lainnya, serta untuk promosi pariwisata daerah. Sehingga dapat berperan sebagai media perlindungan terhadap kebudayaan daerah dari klaim pihak lain.
A
B
C
D
12
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 10
Dinas/Lembaga Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Sebaran dan kondisi taman dan jalur hijau. 2. Sebaran dan kondisi wilayah pemakaman. 3. Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam. 4. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan makam, taman, jalur hijau, dan keindahan kota. 5. Sistem informasi pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi bidang pertamanan dan pemakaman. 6. Potensi pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman. 7. Sistem informasi pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah. 8. Sistem informasi pemungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan kondisi pertamanan kota dan kawasan hijau sehingga dapat dipantau setiap saat. » Sistem juga dapat menampilkan ketersediaan lahan makam pada setiap area pemakaman, sehingga dapat memudahkan penataan dan penentuan lokasi pemakaman setiap saat bila diperlukan.
A
B
C
D
13
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 11
Dinas/Lembaga Dinas Kebersihan
12
Dinas Koperasi dan UMKM
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Fungsi Aplikasi 1. Sebaran titik-titik tumpukan sampah » Sistem dapat menampilkan lokasi tempat (tidak resmi). pembuangan sampah warga, baik yang 2. Sebaran TPS (resmi). resmi maupun yang tidak resmi. 3. Sebaran dan kondisi titik-titik tempat » Sistem juga dapat menampilkan titik-titik sampah. lokasi kerja tenaga kebersihan, sehingga 4. Rute angkutan sampah. jumlahnya dapat disesuaikan dengan 5. Lokasi kerja tenaga kebersihan. kondisi persampahan di tiap titik lokasi. 6. Sebaran toilet umum. 7. Sistem informasi pemungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi kebersihan. 1. Sebaran Koperasi. » Sistem dapat menampilkan lokasi dan jenis UMKM yang ada di tiap wilayah, 2. Sebaran UKM: sehingga dapat digunakan untuk » Kategori usaha (mikro, mini, dll.) membantu pengembangan wilayah » Jenis/bidang usaha dengan jumlah UMKM yang masih perlu » Pelaku (usia, gender, dll.) dikembangkan. » Modal » Legalitas usaha (CV, PT, dll.)
A
B
C
D
3. Sebaran potensi daerah untuk investasi UKM. 13
Dinas Pemuda dan Olah Raga
1. Sebaran pencapaian prestasi. 2. Sebaran fasilitas olah raga: » Jenis » Kondisi 3. Sebaran potensi atlit.
» Sistem dapat menampilkan jenis, lokasi dan kondisi setiap sarana olah raga yang ada di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan untuk pembinaan prestasi dan pemerataan sarana tersebut.
14
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 14
Dinas/Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Sebaran usia produktif: » Bekerja/tidak bekerja » Usia » Gender » Pendidikan » Kondisi ekonomi keluarga 2. Sistem Informasi lowongan kerja. 3. Optimalisasi BLK (Balai Latihan Kerja). 4. Sebaran TKI: » Daerah asal » Negara tujuan » Usia » Gender » Pendidikan » Kategori ekonomi 5. Potensi wilayah transmigrasi.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan sebaran jumlah tenaga kerja di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan (misal untuk optimalisasi BLK atau untuk pengadaan proyek-proyek padat karya untuk masingmasing wilayah).
A
15
Dinas Sosial
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
» Sistem dapat menampilkan titik-titik jumlah pengemis, pengamen ataupun potensi bencana dan kerawanan sosial lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mitigasi bencana atau perencanaan tindakan pencegahan kerawanan sosial lainnya.
Sebaran spot pengemis. Sebaran spot pengamen. Sebaran penderita gangguan jiwa. Sebaran daerah rawan kriminalitas. Sebaran keluarga miskin. Sebaran penderita difabel. Sebaran potensi bencana alam.
B
C
D
15
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 16
Dinas/Lembaga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Sebaran penduduk (demografi). 2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan: » KTP, KK » Akta kelahiran » Akta kematian » Akta pernikahan » Akta perceraian
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan sebaran demografi penduduk tiap wilayah yang berisi semua data mengenai kondisi kependudukan di tiap wilayah.
A
B
C
17
Dinas Komunikasi dan Informatika
» Sistem dapat menampilkan sebaran dan penetrasi internet di tiap wilayah. » Sistem juga dapat menyediakan akses bagi masyarakat terhadap perda-perda yang ada.
18
Dinas Pemadam Kebakaran
1. Sebaran penggunaan internet. 2. Sebaran spot wi-fi. 3. Sistem informasi sosialisasi Perda (akses & download). 4. Sebaran BTS untuk sarana komunikasi. 1. Sebaran daerah rawan potensi bencana kebakaran. 2. Rute terpendek mobil pemadam kebakaran. 3. Pemetaan sebaran sumber air (hidran/reservoir).
» Sistem dapat menampilkan sebaran potensi rawan kebakaran di tiap wilayah. Serta ketersediaan sumber air, baik berupa hidran kota, waduk, dan reservoir lainnya.
D
16
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 19
Dinas/Lembaga Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Badan Perencanaan 1. Pembuatan sistem informasi Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan: (BAPPEDA) » Perencanaan pembangunan (perekonomian, sarana dan prasarana, kesejahteraan rakyat, tata praja dan aparatur) » Pendanaan » Litbang » Statistik daerah » Pengendalian dan evaluasi 2. Koordinasi antar SKPD.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan kondisi dan kemajuan pembangunan di tiap wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai media kontrol dan monitoring apakah sesuai/tidak dengan rencana dan peruntukan yang telah ditetapkan sebelumnya. » Juga untuk mensinergikan seluruh dinas yang ada di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan pembangunan.
A
B
C
D
17
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 20
Dinas/Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Visualisasi sebaran daerah rawan bencana (banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dll.) 2. Visualisasi sebaran rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lain beserta kondisi dan fasilitas yang dimilkinya.
Fungsi Aplikasi » Mitigasi: sistem dapat menampilkan data dan informasi daerah-daerah rawan bencana. Hal ini akan sangat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen mitigasi kebencanaan untuk tiap-tiap daerah. » Adaptasi: sistem dapat menampilkan kondisi real di lapangan ketika KLB atau bencana terjadi (kondisi lingkungan, jumlah dan keadaan pengungsi, kebutuhan logistik, dll.) sehingga akan sangat memudahkan dalam penyaluran bantuan dan pengambilan reaksi cepat tanggap lainnya dalam penanganan kebencanaan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. » Recovery: sistem juga dapat menampilkan data dan informasi pasca bencana sehingga akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan dalam proses pemulihan pasca bencana.
A
B
C
D
18
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 21
Dinas/Lembaga Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Sebaran potensi daerah untuk penelitian. 2. Sebaran potensi inovasi masyarakat (GRI-Grass Root Innovation). 3. Potensi aplikasi hasil penelitian untuk masyarakat (copy left). 4. Potensi komersialisasi hasil penelitian (copy right). 5. Potensi kerjasama “Triple Helix” AB-G (Academician, Businessman, Government).
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan potensi penelitian dan teknologi-teknologi hasil inovasi masyarakat di tiap wilayah untuk diaplikasikan/dikembangkan lebih lanjut.
A
B
C
D
19
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 22
Dinas/Lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS 1. Kawasan hutan lindung legal dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 2. Kawasan lindung legal formal dengan kawasan lindung aktual dan penyimpangan dalam pola ruang kawasan lindung. 3. Sebaran tumbuhan dan satwa endemic. 4. Sebaran potensi bencana kebakaran hutan. 5. Potensi promosi dan informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 6. Potensi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. 7. Potensi pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
Fungsi Aplikasi » Visualisasi sebaran kawasan hutan lindung dan gap antara kawasan lindung legal dan formal serta penyimpangan dalam pola ruang kawasan lindung sehingga dapat merumuskan strategi dan arahan kebijakan dalam mendorong manajemen kawasan lindung legal dan formal.
A
23
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1. Sebaran bangunan liar. 2. Perda dan sebaran potensi pelanggarannya. 3. Sebaran potensi kerawanan sosial.
» Sistem dapat menampilkan sebaran bangunan liar, potensi kerawanan sosial, serta potensi pelanggaran perda lainnya di tiap wilayah.
B
C
D
20
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
No 24
Dinas/Lembaga Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Penerapan Perangkat Lunak ArcGIS Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah, yang meliputi: 1. Perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian dan pensiun pegawai. 2. Penyusunan formasi pegawai, pengadaan dan seleksi calon pegawai, serta penempatan dan mutasi pegawai. 3. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai. 4. Penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi pegawai.
Fungsi Aplikasi » Sistem dapat menampilkan sebaran dan data-data kepegawaian pada setiap SKPD, termasuk kegiatan harian dan prestasi masing-masing pegawai. Dimana kesemuanya dapat diintegrasikan melalui server jaringan lokal sehingga dapat dipantau secara terpusat oleh pejabat yang berwenang.
A
B
C
D
21
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
3 Gambaran Solusi dengan Teknologi SIG Esri telah terlibat aktif di beragam pengembangan implementasi Infrastruktur Data Spasial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai provider teknologi Sistem Informasi Geografis, Esri terus melakukan riset untuk mengembangkan teknologi yang applicable serta memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pengguna. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang akan diimplementasikan harus mampu melakukan visualisasi data sendiri dan kolaborasi data dengan beberapa instansi terkait secara real time. Data spasial ini harus dapat diakses dan divisualisasikan kapan saja dan dimana saja dengan mudah dan terjaga kerahasiaannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan keakuratan, kebaruan dan kelengkapan data yang dijadikan dasar pengambilan keputusan atau pengawasan. Untuk kemudahan, SIG perlu dilengkapi dengan tools untuk analisa data spasial.
Untuk itu diperlukan sebuah SIG terintegrasi yang terdiri atas: 1.
Software GIS Desktop
GIS Desktop merupakan perangkat lunak (software) standalone di PC yang berfungsi untuk membuat, mengolah, dan menganalisa data spasial. Perangkat Lunak ini digunakan oleh Administrator atau Operator SIG dalam menyiapkan data spasial serta melakukan manajemen data yang terintegrasi dalam Geodatabase dan GIS Server.
22
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
Ekstensi Perangkat Lunak GIS Desktop Untuk mendukung kebutuhan dalam melakukan produk dan analisa data, perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) kategori Desktop di atas, dibutuhkan tambahan fungsionalitas dalam bentuk ekstensi (plug-ins). Ekstensi yang dibutuhkan yaitu: a) Analisa 3 Dimensi (3D) Ekstensi ini berfungsi dalam memvisualisasikan dan menganalisa data spasial yang akan ditampilkan dalam perspektif yang sebenarnya (3D), sehingga dapat melihat permukaan dari beberapa sudut pandang, Query permukaan, menentukan apa yang terlihat dari lokasi yang dipilih pada suatu permukaan, hingga melakukan navigasi tiga dimensi. b) Analisa Spasial Ekstensi untuk menganalisa data spasial yang akan ditampilkan dengan lebih informatif dan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dari hasil analisa yang ingin ditampilkan, seperti menganalisa hubungan spasial, membangun model spasial juga melakukan fungsi raster yang kompleks. c) Konversi Data Spasial Ekstensi yang dapat memungkinkan untuk menggunakan dan mendistribusikan data dengan mudah dalam beragam format seperti Markup Language (GML), XML, WFS, ESRI Shapefile, Autodesk , DWG / DXF, Microstation Design, MapInfo MID / MIF dan TAB, Oracle dan Oracle Spatial, dan Intergraph GeoMedia Warehouse.
2.
Perangkat Lunak Manajamen Basis Data Spasial (Geodatabase)
Geodatabase adalah framework yang mengatur bagaimana data spasial disimpan, diakses, dan dikelola (ditambah, diubah, dihapus). Dengan geodatabase yang terpusat, maka integritas, konsistensi, dan akurasi data dapat dijaga dengan lebih baik. Tidak akan ada lagi data yang sama tersebar berceceran di berbagai mesin dengan versi yang berbedabeda.
3. Perangkat Lunak GIS Server Server GIS adalah software pada mesin server yang berfungsi untuk mempublish data spasial sebagai web service (map service) sehingga data dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Server GIS ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mengamankan akses dari pihak yang tidak berwenang, baik terhadap sistem maupun terhadap data yang dipublish. Pengamanan data ini dilakukan dengan memberikan credential maupun access key yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Secara default, Teknologi GIS Server yang akan digunakan juga telah harus memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan data yang telah diproduksi oleh Perangkat Lunak GIS Desktop, terutama dalam menyajikan data spasial, menampilkan data 3- Dimensi, serta menyajikan kemampuan analisa spasial. 23
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
Ekstensi Perangkat Lunak GIS Server Untuk menunjang kebutuhan pengelolaan data dan visualisasi serta analisa dalam bentuk online, serta guna menunjang kebutuhan di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka selain kemampuan default yang telah ada, maka perangkat GIS Server ini harus memiliki kemampuan tambahan, yaitu: a) Manajamen Data Raster Ekstensi ini berfungsi untuk mengelola, memproduksi, dan memanfaatkan sejumlah data raster seperti foto udara dan citra satelit. Juga memberikan akses secara cepat setelah melakukan proses akuisisi dengan dynamic mosaicking dan pengolahan secara on-the-fly. b) Akses Data Sensor Secara Real Time Merupakan tambahan fungsionalitas (add-ins) untuk GIS Server sehingga dapat berkomunikasi dengan sensor yang ada di lapangan secara terus menerus (stream), seperti GPS Tracking atau data dari Sosial Media, dan kemudian dapat dilakukan filter dan analisa tingkat lanjut.
4. Portal Aplikasi Aplikasi ini berupa portal sebagai pintu masuk ke dalam aplikasi GIS. Sebagai portal, aplikasi ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting bagi para penggunanya. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai web administrator yang berfungsi untuk Content Management System (CMS), aplikasi ini menyediakan fitur untuk pengaturan pengguna dan hak aksesnya. Administrator dapat mengatur siapa saja yang boleh mengakses data dan melalui aplikasi mana. Aplikasi ini juga mengatur tampilan dan konten dari aplikasi GIS Web Application. Secara umum fungsi dari portal ini adalah: » » » » »
Untuk mengelola data geospasial dalam sebuah organisasi Mampu mengakses beberapa basemaps, tools, dan web service Mampu membuat peta dan aplikasi Dapat sharing peta dan aplikasi dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi (tentunya dengan izin pengguna pembuat peta dan aplikasi tersebut) Dapat membuat sebuah organisasi bersama/kelompok dalam menyelesaikan sebuah proyek atau beberapa aktifitas umum lainnya.
5. Aplikasi Web GIS dan Tools Tools dan Aplikasi Web melengkapi beragam kebutuhan. Aplikasi tersebut berupa: a) WebGIS dan Dashboard Analisa (Analytics Dashboard and WebGIS) Merupakan sekumpulan aplikasi berbasis web dengan tampilan yang animatif dan intuitif serta dirancang untuk memudahkan pengguna untuk memanfaatkan data dan informasi geospasial yang telah dianalisa, serta mampu membantu para pengguna untuk melakukan proses analisa lebih lanjut untuk beragam kebutuhan.
24
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
b) WebGIS - Dashboard Aplikasi berbasis desktop dan browser (web based) untuk memberikan gambaran umum seperti melakukan monitoring, tracking, hingga reporting dari waktu ke waktu. Tampilan Dashboard dapat diatur sesuai kebutuhan. Seperti menampilkannya dalam bentuk Chart, Gauge, dan histogram. Serta dapat disajikan di dalam multi layar. c) Add-Ins untuk Microsoft Office Merupakan tambahan fungsionalitas (add-ins) untuk Microsoft Office, memberikan kemudahan dalam memvisualisasikan data dari spreadsheet (file excel) ke dalam bentuk peta seperti heat maps, point, juga color coded maps, dan kemudian berbagi data tersebut dengan pengguna lainnya di dalam organisasi. Juga dapat ditampilkan di dalam Powerpoint secara dinamis untuk kebutuhan presentasi. d) Aplikasi di Perangkat Bergerak (Mobile) Aplikasi untuk perangkat bergerak dengan tampilan yang intuitif serta dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data spasial dan melakukan editing data spasial pada perangkat tersebut. Merupakan aplikasi native yang dapat didownload untuk beragam platform seperti IOS, Android, dan Windows Phone baik dalam bentuk gadget smartphone maupun tablet.
25
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
4 Tahapan Program Tahapan program yang ditawarkan Esri Indonesia untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penggunaan Teknologi ArcGIS, secara umum digambarkan dalam grafik berikut ini:
1. Analisa Kebutuhan (Baseline Survey) Kegiatan Analisa Kebutuhan (Needs Assessment-NA) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi GIS di tiap-tiap Pemerintahan Daerah, terutama berkaitan dengan SDM, data, serta teknologi dan infrastruktur yang akan mendukung berjalannya program. Melalui visitasi, FGD (Focus Group Discussion), dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, kegiatan NA ini akan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 1. Kapasitas profesional personal yang selama ini terlibat dalam GIS. 2. Kondisi infrastruktur yang tersedia (komputer, server, software, dll.) 3. Komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program. 4. Jenis-jenis training dan sumber daya yang diperlukan selama program ToT. 5. Potensi manfaat program terhadap peningkatan kualitas GIS. 6. Strategi keberlanjutan program.
26
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
2. Tahap Implementasi Program Tahap implementasi program secara detail digambarkan dalam diagram berikut ini:
a) Instalasi dan Pelatihan Untuk menunjang implementasi dan pemanfaatan, kegiatan Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Geografis ini juga dilengkapi dengan setup, instalasi, dan konfigurasi sistem, serta kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk: 1. Pelatihan Teknis (ToT – Training of Trainers) Kegiatan ToT diberikan dalam bentuk pelatihan bersertifikat dari pihak produsen pengembang perangkat lunak, baik untuk klien (desktop) maupun server, kepada para personal professional GIS di daerah sebagai calon-calon Master Trainer yang nantinya diharapkan dapat memberikan mentoring dan pendampingan kepada profesional GIS lainnya di lingkup masing-masing Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Para Master Trainer ini juga diharapkan dapat melakukan pemecahan permasalahan teknis terkait GIS yang mungkin terjadi selama program berlangsung. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran, pemahaman, dan peningkatan skill dalam memanfaatkan beragam tools di dalam perangkat lunak, serta beragam fungsi analisa yang dapat diimplementasikan serta untuk memberikan gambaran alur kerja (workflow) mengenai proses alur data spasial, dari tahap produksi data, manajemen data, hingga publikasi data ke dalam bentuk online. 27
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
2. Workshop Workshop penggunaan aplikasi berbasis online (web dan mobile) serta gambaran umum teknologi sistem informasi geospasial.
b) Indonesia User Conference Indonesia User Conference direncanakan menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan oleh PT. ESRI Indonesia sebagai ajang untuk meningkatkan peran GIS dalam pembangunan nasional Indonesia. Di samping itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang bagi para professional GIS dari seluruh Indonesia untuk berjejaring, berbagi pengalaman, serta sebagai media untuk menunjukkan hasil kerja dan kreasi mereka dalam bidang GIS selama mengikuti program ini. 3. Diseminasi (Strategi Keberlanjutan Program) PT. ESRI Indonesia sebagai pemrakarsa program bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan rencana strategi untuk memastikan keberlanjutan program ini, yakni melalui: 1. Optimalisasi GIS Working Group (GWG) sebagai media peningkatan kapasitas. 2. Meneruskan peran aktif Master Trainer sesuai tugas dan tanggung jawabnya masingmasing. 3. Kegiatan Indonesia User Conference sebagai kegiatan rutin tahunan.
28
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
5 Monitoring dan Evaluasi Monitoring, Evaluation and Result Measurement (MERM) dimaksudkan untuk menjamin bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan ini juga untuk memberikan sistem peringatan dini jika terjadi hal-hal di luar rencana yang dapat mengganggu kelancaran jalannya program. Juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi lesson learned demi peningkatan kualitas program dan keberlanjutan program di masa yang akan datang. Metoda MERM yang digunakan adalah: 1. Visitasi, dilakukan secara regular dan terjadwal selama pelaksanaan program. 2. FGD (Focus Group Discussion), dilakukan untuk mendapat masukan langsung dari peserta dan pihak-pihak terkait mengenai kemajuan yang dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi sekaligus untuk mencari jalan keluar dari kendala tersebut. 3. Wawancara, survey, dan kuesioner, dilakukan untuk mendapatkan input dari pihak terkait mengenai dampak dan manfaat program. Sekaligus juga untuk mendapatkan saran dan pendapat dari pihak terkait untuk peningkatan kualitas program di masa yang akan datang. 4. Komunikasi langsung yang tidak regular dan tidak terjadwal melalui email, telepon atau media komunikasi lainnya setiap saat bila diperlukan.
29
Program Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemerintahan Daerah Menuju Percepatan Pembentukan Simpul Jaringan NSDI (Amanat Undang-Undang No.4/2011)
6 Kontak Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Nana Suryana, Program Manager LGP di: PT. Esri Indonesia Menara 165, Unit B Lt. 6 Jl. T.B. Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan – 12560 Tel. 021-2940 6355 Ext. 134 Fax. 021-2940 6356 Email: nsuryana@esrisa.com Website: www.esriindonesia.co.id
30