1 2 EFEKTIVIT AS PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI 01 KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH ...
EFEKTIVIT AS PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI 01 KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR
TESIS Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kola
Oleh: SUKMANIAR L40 006029
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007
a ·it!:
•
llUNIVERSITAS
DIPONEGOROll
EFEKTIVIT AS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DA LAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR
Tesis diajukail kepada
Program Studi Magister Teknik Peinbangunan Witayah dan Kola Program Pascasarjana Universilas Diponegoro
Oteh
SUKMANIAR L40006029
Oiajukan pada Sidang Ujian Tesis Tanggat 9 Nopember 2007
Dinyatakan Lulus Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik
Semarang, Pembimbing Pendamping
Nopember 2007
.f
Pemblmn/g
}'a .'
~ Ir. Sunani. MT
Ir. Holi
! y •
'
llUNIVERSITAS DIPONEGORoll
P.ERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak tadapal karya atnu pendapat yang pernah ditulis atau diterbitlcan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pust.aka. Apabila dalam Tcsis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang JainflllStitusi lain maka saya bersedia menerirna sanksi untuk dibatalkan lrelulusan saya dan saya bersedia mclepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggug jawab.
Semarang,
Nopembcr 2007
SUK?tlANlAR NIM IAD006 029
Ill
l!UNIVERSITAS DIPONEGORoll
ABSTRAK Bencana gempa bemi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Beser pada tanggal 26 Desember 2004 tclah mengnkibatkan kebancuran yang luar biasa. Adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecarnatan Lho!cnga sebagai salah satu program pembangwian partisipatif dengllll pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meodubmg proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah tsunami, namun lcerusakan sarana p1'2531'31la yang sangat parah dan lcetCl'pUJUkan lcoooisi sosiel ekonomi masyarakat di Kecamaian Lhoknga telah mengilibatlam kctidalchcrdayaan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di lingkungannya mcnjadi rendah. Penelitlan ini bertujuan untuk mengbji efektivitas pemberdayaan mesyarakat dalarn pengclolaan PPK pasca tsunami di Ke<:amalllO Lhokngii Kabupaten Aceh Besar, Adapun sasarannya yaitu mengidcntifitasi karakteristik niasyarakat, mekanismc pengelolaan PPK, proses pemberdayaan rnasymkat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dan elemen pembcrda)'aan masyarakar. kcmudian mcoganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasea tsunami. ~alisis ting\:at kondisi pernberdayaan 11la$)'lll1Ji (tahapan afcktif), peningkabn wewasen pengctahuan (t.ahapw1 kognitif) 1fan pcningkruan ketrampitan (tahapan psikomotDrik) untuk menunjang peran mas)arak.it dalam p:mbangw1111 (1<1h:lpan konatif). Pemberdayann masyarakat c!i Kelurahan Mon lkeun (d~• pa111<1i) kur.ng efektif, hal ini terkait dcngan loodisi pcmttkiman bclum pulih, terbatasnya aklivitas masyarakal dalam mengclola pembangumin d•n jiwa sosial yang rendah schinggn perlu adanya upaya percepatan pemulihan kondi;i pemuliman dan peoinj!katan peran pcmimpin/fasilitator desa untuk menumbuhkon motivasi m3$)'arakat untuk bekerjasama. Sementara itu ['Cmberdayaan m~syarakat di Lambaro Seubun (dcsa pOOalaman) juga kw'Wlg efcktif, kondisi ini tcrknit dcngan fasilitas pemukiman yang agak kwang, bclum maksimalnya pcran fasilitator desa dan Tim pengelola PPK d<s. dan lrurangnya kcmamP'.ian masyarakat dalam menyampaikan aspirasl dan akses infonnasi sehitigga perlu Wa.nya penyediaan fasilitas tayanan umum. peningkaWl ke1nampuao FD don TPK PPK ser1a pengetahuanlketrampilan individu masyarakat unluk mempennudah akscs pcnyampaian a:;pirasi dan infonnasi. Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng (desa dataran rendah). kondisi cukup efelltifnya penaocrdayaan masy«·•kat terkait d."ng81l l.'U31ila.•kepemimpinan Kepala Des.i dan ~-.et~k11 PPK yruig cul.-up men1adai. adanya akatan sos1al yang kuat clan besarny• ke111aL1aJ1 mnsynrakat untuk terlibat dalam pengclolaan PPK namun untuk keberlanjutan pembangunan dan pe11ingltata1! l.eswadayaan masya.rabt dalam membsngun desa pcrlu adanya dukunL"'" dana aloka~i dcsa dm ~..:mbangan media informasi pcmbangunan. Kau. Kunci: £/ektmt:i.t Per.gcmbangan Kecamatm•
Pemberd(l)'(l(Jll
Mcv;yarulu>t,
Pe11gololaan
Program
. l!UNIVERSITAS DIPONEGORoll
ABSTRACT
Earthquake disasterand tsunami whicl: bu>elr: over lhoknga District Acch Besar Sub Province on 26 December 2()04 have resulted remarkable ruination. Existence of District Development Program (PPK) Pasca tsunami in Lhoknga District as one of partisipatl1•e development program with community empowerment approach meant to support rehabilitateand reconstruct process in tsunami area, but damage oflnfra.w11cture which 11('.rJ' hard and [JO()r condillrm social economic of society 111 Lhoknga Districtpasca tsunami have resulted over a barrel of society so that society ability in managemenl developmentin its environment become10 lower. This research purposes 10 study effectiveness community empowerment /11 managementof PPK Pasca tsunami in Lhoknga District Aceh Besar Sub-Province. As for us target Is to : identifyingsocietycharacterisuc: PPK mechanism management,community empowermentprocess in PPK management pa.tea tsunami and community empowerment element, then analyze commw1ity empowerment i11 PPK management pasca tsunami, analyzing community empowermentlevelpasca ts1111ami before and ajicr PPK. ar.alyzl11g community empowenne11t effectiveness in PPK management pasca 1S1111ami In U1ob1ga Distrkt und formutat« conclusionandalso recommend 17ilt Research met/rod use quantitative analysis and qualitntive techniqu». T() analyze community empowerment In PPK management pa.ica tsunom! used t.l~scrlptive tJ)llJ/y.vl<,fflr0110/y.rl.1fl[ mount society condition of pasca tsunaml before and after PPK used scoring analysts and to analyze community empowerment cjfectlvcnes$In PPK manqgementpasca tsunami i11 lJ10knfla Dtstria used descriptive analysi« Comm1111/ycommunityempowerment In managing PPK pasca tsunami in U1oknga district les» effective In Improving community empowerment condition. C<m1mw1/1y empowermem wltirh leis P.ffet:tiv~ cor.i.tine hy typology of commw1/ty resource. Therefore. before developmentpmg,.am tmplemented Med to co11d11c1 society preparation process in1c11slvc(1• 111 the form increasing motivatu»: (eJT
PPK and also knowledgeI skill lndividu to factthato access to submitnng aspiration and informatton. While for Meu11asa}f Ka.rle11g society (lowlu111J vi/Iago), effixtiwly of community empowerment related to leadershipquality of village head and PPK perpetrator wha qualified, strong ofsocio!tying arid grew of society willingness to involve in manage of Pl'K bur fur devetopmen: continuity and ir1creu.1ingsociety awareness In developing village need villagefinancialallocatesupporti1is and developmen:informotto« media.
Keywords: £jfectiveill!SS, community empowerment. district devetopment program management
vi
llUNIVERSITAS DIPONEGOROll
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S'WT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunla-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya kami dapat menyelesaikan tugas tesis yang berjudul "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakar dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar". Tesis ini merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam studi di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponcgoro, Penyusunan resis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :
I. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA sclaku Ketua Program Magister Teknik Pernbangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro, atas segala arahannya. 2. Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku Mentor dan Ir. Sunarti, Ml' selaku CoMentor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tcsis ini. · 3. Ir. Retno Widjajanti, MT dan Ir. Nany Yuliastuti, MSP selaku penguji yang telah mcrnbcri banyak masukan bagi perbaikan tesis ini. 4. H. Mohd. Zain], ST selaku Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakai Kabupaten Acch Bcsar yang telah banyak membantu clan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan tesis ini. 5. Para staf pernerintah dan konsultan yang terkait dengan Program Pengemhangan Kecarnatan (PPK) pasca tsunami di tingkat Kabupaten, Kecarnatau Lhoknga sorta masyarakat di tiga desa lokasi penelitian yang tclah mernbantu proses pengumpulan data untuk penyusunan tcsis ini. 6. Yang tersayang Ayah, lbu dan Adik-adikku yang selalu membcrikan perhatiau, bantuan, dorongan, pcngorbanan dan doa, 7. Tunanganku tercinta, yang selalu membantu dan rnemotlvasi diriku dengan kesabaran, kesetiaan dan curahan kasih sayang. 8. Ternan-tcman MTPWK Bappenas 3 UNDlP yang telah banyak mcmhantu selama menjalan i studi. 9. Para pengelola ~ITP\Vl< UNnlP dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mcmbantu penyelesaian tcsis ini. Penulis menyadari bahwa banyak rcrdapai kekurangan dalam pcnulisan tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat bcrharga. Semoga pcnulisan tesis ini dapat berrnanfaat bagi semua pihak yang hcrkcpentingan. Semarang, Nopember 2007
KAT t. PENGANT AR·······-·-··········································-····-·································· DAFTAR !SJ.............................................................................................................. DAl'TAR TABEL DA.FTAR GAMBAR DA FTAR LAMP!RAN BAB I
PENDAHULUAN 1.1 latar Belakang 1.2 Perumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .. 1.3.I Tujuan Penelitian........................................................................... 1.3.2 Sasaran Penelitian 1.4 Ruang Lingkup S1Udi l.4.1 Ruang LingkupSubstansiaL........................................................ 1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 1.5 Kerangka Pemikiran................................................................................ 1.6 Meiode Penelhian 1.6.l Pendekatan Penelitian 1.61 Metode Pelaksanaan Penelitian l.6.2. l Kebutuhan Data 1.62.2 Telmik Pengumpulan data 1.62.3.Teknik Sampling............................................................. 1.6.2.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 1.6.2.5 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam l'engelolaan PPK Pasca tsunami .. 1.7 Sistcmatika Penulisan Tesis
BAB Il KAJIAN
LITERATUR
M.ASYARAK.\T DAI.A\f
I 6 7 7 7 8 R 9 lI 12 l2 l4 l4
15 17 18 I9 25
EFEKTIVJTAS
PEMBERDAYAAN l'ENGELOLAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF 2.1 Pengertian Efelctivitas. 2.2 Pernberdayaan Masyarakat.............................................................. 2.2. I Konscp Pemberdayaan 2.2.2 Paradigma Community Development dan Community
2.2.4 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat 2.2.5 Teknik dan Pola Pendckatan Pemberdayaan Masyarakat
33 36
viii
. ..
22.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat -......... 2.2.7 Elemen-elemen Pembetdayaan Masyarakat ........•..................... 2.3 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Pembangunan . . .. . . . . . 2.4 Pemberdayaan Masyarakat.dalam Pengembangan Wilayah .. ,............... 2.4.1 Pcmbcrdayaan Masyarakat dalam Pembangunan 2.4.1.1 Partisipasi Masyarakat 2 .4. l.2 Kapasitas Masyarak.at .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . 2.4.1.3 Perilaku Manusia....................................................... 2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacarus Kemiskinan............... 2.4.3 P.embetda.yaan Perempuan ·-······-·······················.. 2.4.4 Peran NGO's dalam Pemberdayaan ···············-···························· 2.5 Efektivitas Pemberdayaan Masyarak.atdalam Pengelolaaa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami -....................... 2.6 Rangkuman Kajian Literatur --··-················· ..····•····•····························· BAB ill .GAMBA.RAN UMUM LO.KASI PENELlTIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAl\ KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAM[ DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEB BESAR 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 3.1.1 Gambaran Kccamatan Lhoknga ..................•................................ 3.1.2 Karakteristik Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seubun dan Desa Meunasah Karieng ··--······························--·············--·· 3.2 Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 3.2. I Latar Belakang dan Tujuan Program............................................ 3.?..2 Prinsip dan lndikator Keberhasilan Program 3.2.3 Struktur Manajemen PPK ·········--·····-·······················-·················· 3.2.4 Sumber Dana dan Jenis Kegiatan .................•.. ·-··························· 3.2.5 Program Pengembangan Keeamatan (PPK) Pasca Tsunami........ 32.6 PengelolaanPPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga 3.3 Permasalahan Pemberdayaan Masyaral:at pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga ····················································-··········-············· .. ················ BAB.IV ANALISlS EFEKTIYITAS
OALAM
PEMBERDAYAAN
PENGELOLAA1'
PPK
PASCA
40 41 44 47 48 48 51 52 52 54 54 56 57
65 65 66 72 72 72 73 75 75 78
S2
MASYAR~KAT
TSUNAMl
DI
KECM'lA TAN LHOKNGA
4.1 Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami ····················-··············-··-·-···················································· 4.1.1 Peran Pemerintah dalam PPK 4.1.2 Peran Konsuhan PPK sebagai fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 4.1.3 Pecan Masyarakat dalam Pengelolean PPK Pasca Tsunami... 4.2 Analisis Tingkat Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Tsunami 4.2.1 Analisis Tingkat Potensi Masyarakat 4.2.1.1 Analisis Percaya Diri Masyarak.at Pasca Tsunami........... 4.2.1.2 Analisis Kemampuan Komunikasi Masyarakat dalarn Forum Musyawarsh Pembangunan
ix
84
84
88 90 103 104 104 I 05
4.2.1.3 Analisis Kemampuao Manajemcu, T.eknis dan Organisasi (Keahliao) Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Desa 4.2.1 .4 Analisis Rasa Kepereayaan antara sesama Masyarakat 4.2. I .5 Analisis kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Sumberdaya (Kekayaan) 4.2.2 Analisis Tingkat l)ukungan Lingkungan Masyarakat 4.2.2.1 Analisis Ketersediaan dan Akses Fasilitas Layanan Masyarakat _................ 4.2.2.2 Analisis.Pengembangan.lnformasi oleh Masyarakat 4 .2 .2 J Analisis Keterkaitanantara Pemerintah dengan Mllsyarakat................... .. . .. 4.2.2.4 Analisis Berlrurangnya Rintangan bagi Masyarakat dalam Pengambi Ian Keputusan Pembangunan ...... .. 4.2.2.5 Analisis Kualitas Kepemimpinan Masyarakat di Desa 4.2.2.6 Analisis Hubungan.Kerjasama antara Masyarakat dengan Pihak Luar (Jaringan Kerja) 4.2.2.7 Analisis Kelengkapan Organisasi Pengelola Pembangunan 4.2.2.8 Analisis Akses Penyarnpaian Aspirasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan dan kcpada Lembaga Legislatil1parpol (Kekuatan Politik) 4.2.3 Analisis Tingkat Semangat Peagorbanan Masyarakat 4.2.3.I Analisis Kemauan Masyarakat dalam Mendahulukan Kepentingan Umum 4.2.3.2 Analisis Kesediaan Memberikan Ide Krcatif'(Kesarnaan Nilai) dalam Kehidupan Masyarakat 4.2.3.3 Analisis Sikap Toleransi dan Saling Berbagi dalam Masyarakat (Persatuan) 4.3 Anatisis Efektivitas Pcmbcrdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca tsunami di Kecamatan Lhok.nga........................................... 4.3.1 Efektivltas Pemberdayaan Masyarakat di Kclurahan Mon lkcun.. 4J.2 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Larnbaro Seubun, 4.3.3 Efektivitas Pembcrdayaan Masyarakat di Meunasah Karieng 4.4 Sintesa Hasil Analisis 4.4.1 Efektivltas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga 4.4.2 Tipologi Keberdayaan Masyarakat........ 4.4.3 Pemherdayaan Masyarakat dalarn Pengelolaan Program Pembangenan
l 06 111 113
116 117
118 119
I 20 12 I
122 122
n3 126 l 27 l 27 128
I 29 131 I 35
139 143 143 149 151
BAB V PRNlITTJP
5.1 Kesimpulan 5.2 Rekomendasi........................................................................................... 5.3 Usu Ian Studi Lanjutan
Rincian Jumlah Responden untuk 3 (tiga) Desa Lokasi Penelitian
17
Tabel l.3
Penilaian Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat
23
Tabel Il.l
Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat -·········································
40
Tabelll.2
Yariabel dan lndikator .Efelctivitas Pemberdayaan Mas.yarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami............................................................
62
Tabcl Ill.l
Komposisi Tingkat Pendidikan Masyarakat Pclak:u PPK.di Kclurahan Mon Ikeun, Desa lambaro Seubun dan Desa Meunasah Karieng 68
Tabel TTl.2
Komposisi Jenis Pekerjaan Masyarakat Pelaku PP.K di Kelurahan Mon lkeun, Desa Lambaro Seubun dau Desa Meunasah Karieug
Tabcl IV.I
70
Rangkuman Peran Stakeholders dalam Pernberdayaau Masyarakat
pada Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga
l0 I
Tabel IV .2
Tingkat Potensi Masyarakat Pasca Tsunami
I 03
Tabel IV.3
Tingkat DukunganLingkungan Masyarakat Pasca Tsunami
116
Tabel JV.4
Tingkat Semangal Pengorbanan Masyarakat Pasca Tsunami
126
Tabcl IV.5
Efektivitas Pcmberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan PPK (Pembangunan Jalan dan Saluran) Pasca Tsunami Di Kelurahan Mon lkeun ··························-···········-····················-···························· 13 I
Tabel JY.6
Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK (Pemagaran Areal Sawah) Pasca Tsunami di Desa Larnbaro Seubun ·-·····································-·················································· 135
Tabel IV.7
Efektivitas
Pemberdayaao Masyarakat dalam Pengelolaan PPK (Pcmbangunan Gedung TPA) Pasca Tsunami di Desa Meunasah
Gambar 2.1 Paradigma Pendekatan "Community Moder'.........................................
31
Gambar 3.1 Kcrusakan Akibat Tsunami di Keeamatan Lhoknga..............................
65
Garnbar 3.2 Peta Karakteristik Desa Lokasl Pcnclitian dalam Kecamatan Lhoknga.
68
Gambar J.J Struktur Manajcmcn PPK
74
Gamber J.4 Alur Kegiatan PPK Rchabilitasi Pasca Bcncana
77
Gamber 3.5 Peta Kegiatan Program Pengembangan Kecametan (PPK) Rehebllhasi Pasea Tsunami di Kecamatan I Jiokngii
81
Gambar 3.6 Prasarana Jalan dan Saluran di Kelurahan Mon lkcun, Pagar Sawah di Desa Lambaro Scubun dan Gedung TPA di Meunasah Karivn!l
80
Gambar 4.1 Tingkat Potens! Masyarakat Sebelum dan Setelah PPK Pasca Tsunami 115 Garn bar 4 .2 Tingk.at Oukungan Lingkungan Masyarakat Sebelum dan Sctelah PPK Pasca Tsunami 125 Gamber 4.J Tingkat Semangat Pcngorbanan Masyarakat Sebelum dan Sctelah PPK Pasca Tsunami 130 Gambar 4.4 Efoktivitas Pembe.rdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga dan Upaya Pcningkatannya.............. 148 Gamber 4.5 Tipologi Keberdayaan Masyarakat dalam Pasca Tsunami Kecarnatan Lhoknga.............................................................................. Oambar 4.6 Pcmberdayaan Pembangunan.
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
di 152
Program 154
XII
llUNIVERSITAS DIPONEGOROll
•
DAFfAR LAMPIRAN
LAMPfRANA: A. I
Surat Pengantar Survey
166
A.2
Daftar Kuesioncr
t 67
A.3
Jumlah Penduduk Di Kecamatan Lhoknga Tahun 2006
178
A.4
Inventarisasi Pcnduduk (Karban) dan Kerusakan lnfrastruktur Aencana Alam Gempa dan Tsunami Di Wilayah Lhoknga
akibat
179
A.S
Ketentuan Dasar Pclaksanaan PPK Rehabilitasi l'asca tsunami.....................
J 81
A.6
Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaku-Pelaku PPK
183
A. 7
Jen is Kegiatan Sarana Prasarana yang dibangun dan Jumlah Dana PPK Rehabititas] Pasca Tsunami per Desa dalarn Kecamatan Lhoknga 188
LAMP!RAN B: Hasil Wawancara Mendalam dengan Para Pelaku PPK Pasca Tsunami di Tingkat Kabupaten Aceh Bcsar, Kecamatan U1ol:nga dan Tiga Desa Lokasi Penelitian....... I 89
l.AMPIRAN C:
C. l
Tabel Kompilasi Hasil Survey ldentitas l'elaku PPK di Tiga Desa
C.2
Kompilasi Hasll Survey Tingkat Kondisi Masyarukat Pasca Tsunami Sebclum dan Setelah Pengelolaan PPK di Tiga Desa 202
C.3
Rekapitulasi Kompilasi Hasil Survey Tingkat Kondisi Masyarakat Pasca Tsunami.......................................................................................................... 208
xiii
199
11.UNIVERSIT AS DIPONEGOROll
•
BA.Bl PENDAHULUAN
i. i Latar Belakang. Pada tanggal 26 Desember 2004, suatu gempa bumi yang berskala sangat kuat (8,9 sk.ala richtcr) tclah terjadi di Samudra Indonesia di lepas pantai barat taut Pulau Surnatera, Gernpa yang kemudian menyebabkan gelombaug tsunami ini telah memporak poraudakan sebagian besar wilayah Aceh dan Nias di wilayah Indonesia, sebagian wilayah Thailand, Srilaoka, Maladewa (Maldives), Bangladesh, Burma bahkan sampai ke pantai Somalia di Afr:ika Timur.
Bencana alam di kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut tclah mcnimbulkan kerusakan sebagian besar wilayah pesisir Aceh, menelan banyak korban jiwa, mcnghancurkan sebagian besar infrastruktur, pcmukiman, sarana sosial seperti bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi publik, dan bangunan-bangunan pemerintah. Bencana ini juga tclah mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi rnasyarakat, tcrmasuk kondisi psikologis dan iingkat kesejahteraannya Kcrusakan bcrbagal sarana prasarana juga telah mcngakibalkan kelumpuhan aktivitas masyarakai dibcrbagai bidang kehidupan. Pcmbangunan kembali wilayah Acch yang tcrtimpa bcncana pada tahap rehabilitasl dan rekonstruksidilakukaa oleh Pemerintah Daerah bersama dengan sebuah lcmbaga khusus yang dibentuk l'emerintah Pusat yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Upaya rehabilitasi dan rekoostruksi Aceh pasca tsunami menunuu adanya pcran aktif dari scmua pihak 1er1Glit. Berbagai program pembangunan dilaksanakan
untuk mernpercepat pernulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penyediaan
=
sarana prasarana di daerah tsunami. Demildan juga dengan Kabupsren Aceh Bcsar
yang tclah melaksanakan berbagai program pembangunan, salah satunya adalah program pembangunan partlsipatif berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami dengan pendeblan pemberdayaan
masyarakat dalam
kerangka pengembangan kemandirian masyarakat. Pendekatan pemberdayaan
masyarakat merupakan
salah satu wujud
pembangunan altematlf yang menghendald agar masyaraka! mampu mandirl dalam memenuhi keburuhan hidupnya. Empowermem (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973:50), pembeniayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi
terhadap
kepumsan-keputusan
komunitasnya. Scdangkan
sosial
menurut Kortcn (1992)
yang
menyangkut
pcmbcnlayaan
adalah
peningkatan kemandirian rakyat bcrdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SOM balk material maupun non material melalui redistribusi modal. Salah saiu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling cfektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakatadatah inner resourcesapproach.
Pola ini menekankan
pentingnya rnerangsaag
masyarakat untuk
mampu
rnengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain unruk mencapai kepuasan bagi mcreka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi co11cern akan pemenuhan dan pemecahan masalah-masalah yang rnereka badapi dengan rnenggunakan potensi yang, mcreka miliki (Ross 1987: 77-78).
3
Sementara ltu cfcktivitas dapat diartlkan sebagal pencapatan sasaran dari
upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efekrivitas (Bernard dalam Gybsoo 1997 : 56). Efektivltas dapat dlgunakan sebagal suatu alat
evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuning~ih D, 2005:22) yang dapat dillhat dari : (a) Kemarnpuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan ha! In! dapat dilihat dari bcrbaga] pcrmasalahan yang dihadapi sebelum dan scsudah tindak.an terscbut dilaksanakan
dan sebcrepa besar
kcmampuan dalam mcngatasl persoalan dan (b) Pencapaian tujuan, efektlvitas suaru tindakan dapal dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari
hasil yang dapat dilihat secara nyata. Mcnuml Kanasasmlta
(1995'.19)
upaya mcmberdayakan
rskyat barns
dilakukan mclalui tiga cara, yaitu : (I) Menciptakan suasana yang mernungkinkan potensi rnasyarakat untuk berkembang, (2) Memperi
rakyu; dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) Mclindungi dan mcmbela kepentingan ma.syarakat lemah. Dat ..m
peugelelaan PPK
pasca tsunami,
masyarakat mendapatkan
kewenangan uniuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dart partisipatif dengao ikut terlibat dalam seriap tahapan kegiatan mulai dari susialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dl111 pengembangau kegiatan. Sclain itu masyaratat mer.dapal pendampingan dari fasllltator, dukungan dari
perneriruah dan juga adanya kclembagaan J>PK bcrupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal
dari masyarakat scrta
4
mendapat pelarihan-pelatihan
yang
mendukung penlngkatan
kemampuan
masyarakat sebagai pelaku utama PPK dan penerima manfaat hasil pembangunan. Keberhasilan
program
pembangunan
dipengaruhl
oleh
partisipasi
masyarakat, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menernpkan pendekatan partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan masyarakat untuk mengontrol atau rnenentukan pengambilan keputusan dalam berbagal tahap kegtatan tersebut untuk meyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi (Panudju, l 999:77). Pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengembangan (PPK) dilakukan
dalam
llngkup keruangan
berbasis
Kecamatan
kecamatan,
dimana
pembangunan dtlaksanakan pada llngkup desa atau antar desa, namun pengambilan kcputusan tcrhadap prioritas kegiatan yang akan terdanai ditentukan oleh masyarakat pada forum Musyawarah Antar Desa (tvlAD) di tingkat kecamatan. Pelaksanaan PPK pasca tsunami diharapkan menjadi salah satu program pembangunan partisipatif yang dapat berkomribusi bagi pcmulihan kondisl dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kabupaten Aceh Bcsar. Pclaksanaan PPK tersebut berdasarkan Perunjuk Pelaksanaan Pl'K Pola Khusus Tanggap Darurat dan
Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun
Anggaran 2005 yang bertujuan untuk
rekonstruksi sosio kultural rnasyarakat lokasi bencana, pcmberian insenlif ekonomi masyarakat dan pendapatan keluarga melalui kcgiatan padat karya, serta penyediaan dan pcmulihan infrastruktur pedesaan.
Kccamatan Lhoknga scbagai salah saru kecamatan yang dilanda tsunami di Kabupatcn Acch Bcsar, mcngalaml kerusakan yang sangat parah yailu berupa
keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan berbagai sarana
prasarana umum dan mllik pribadi masyarakat serta terganggunya aktivlras masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Scbagian besar masyarakat harus rela kehilangan orang-orang terdekat dan harus tlnggnl di tenda dan barak pengungsian karcna rumah mcreka hancur akibat tsunami. Salah satu upaya untuk memulihkan
.
.
kemball kondisl sosial ekonoml masyarakat dan perccpatan ketcrsedlaan sarans prasarana pcmukiman yang hancur akibat tsunami adalah pelaksanaan PPK pasca tsunami yang mcnerapkan
upaya pcmbcrdayaan masyarakat dan diharapkan
menjadi program yang efektif dalam memperccpat pemberdayaan masyarakat di daerah tsunami. Pendekaian pembcrdayaan masyarakat dalam pembangunan
sebagai suatu
pendekatan pembangunan alt.emalif, fokusnya tldak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tctapi juga mcmampukan masyarakat untuk
mengawaslnya guna melindungl
kehldupan mcreka. Demikian pula dengan
pembcrdayaan masyarnkat yang diterapkan dalam pcngelclaan l'PK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Acch Besar.
Jenis
kegiatau
ya11g dilaksanakan
dolam
Program
Pengembangan
Kecamatan (PPK) Rchabllltasl Pasca Tsunami di Kecanunan Lhoknga pada tahun 2005/2006 bcrupa kcgiutao sosial dun pernbangunan saran a prasarana, Diaruara sarana prasarana yang telah dibangun adalah jcnis prasarana dasar lingkungan bcrupa prasarana jalan guna mcningkatkan
akscsibilitas
dan perekonornian
masyarakat, prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kcnyamanan lrngkungan pemukiman; jeuis prasarana yang mcnunjang perekonomian scpcrti pcmagarnn areal persawahan dan kebun dan jcnis sarana yang mendukung aktivltas sosial
6
seperti
pembangunan
pembangunan/rehab
Gedung
Taman
Pcndldikan
AlQuran
(TPA ),
Meunasah dan pcmbangunan tempat wudhuk.
Penyediaan sarana prasarana melalul PPK tersebut menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dan mcningkatkan kernampuan masyarakat dalam proses pclaksanaannya. Tlngkat keterllbatan
masyarakat dalam proses pengelolaan PPK di Kecamatan Uioknga dinilai cukup 1inggl dan output sarana prasarana PPK yang telah dapat dlrasakan manfaatnya oleh masyarakat (laporan FK Lhoknga, 2006), namun kcmandirian masyarakat dalam
mengelola pembangunan belum terwujud, masyarakat maslh sangat berharap pada hanluan dari bcrbagai pihak untuk mempcrbaiki kondisi kehidupan mercka. Sehubungan dengan hal
itu maka untuk
dapat mcngctahui
proses
pemberdayaan masyarakat dalam pcngelotaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan efcknya tcrhadap kondlsi masyarakat pasca tsunami perlu dilakukan kajian lebih lartjul.
1.2 Pcrumusan Masalab
Berdasarkan
latar
belakang
tersebut
di alas
dapat dirumuskan
permasalahannya sebagai berlkut: •
Terjadinya kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan ketcrpurukan kondisl sosial ekonorni masyarakat dl Kecamatan Lhoknga aklbat tsunami.
•
Adanya pendekatan pcmberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan partlsipatif di Kecamatan Lhoknga pasca tsunami, yaitu Program Pengembangan Kccamatan ( l'PK) yang mcncmpatkan masyarakat scbagai pclaku utarua pembangunan untuk mempercepal pemulihan kondisi pcmbcrdayaan masyarakat, namun pasca tsunami kemampuan masyarakat di
7
Kecamatan Lhoknga dalam mengelola pembangunao di lingkunganoya masih rendah.
Dari perumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian (Research Question)nya adalah: "Bagaimana Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeloloan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunam·i di Kecamatan Lhokngn Kabupaten Aceh Besar?".
1.3 Tujoan dan Sasaran Penelitian
1.3. l
Tajuan Penelitian Penelitian
ini
bertujuan untuk
mengkaji
Efelctivitas
Pernberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (!>PK) Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
1.3.2
Sssaran Penelitlan Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:
I. Mengidentifikasi rarakterlsuk masyarakar pasca tsunami. 2. Mengidentiflkasi mckanisme pengelolaan PPK. 3. Mengidentifikasi proses pemberdayaan rnasyarakat dalam pengelolaan PPK
pasca tsunami. 4. Mengidcruifikasi elemen pernberdayaan masyarakat, yaitu : potensi masyarakat, dukungan lingkungan masyarakat dan semangat pcngorbanan masyarakat.
5. Mcnganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengetolaan PPK pasca tsunami. 6. Mcnganalisis tingkat pernberdayaan masyarakat pasca tsunami scbelum dan
setelah PPK.
8
7. Menganalisis efektivltas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lboknga 8. Mcrumuskan kcsimpulan dan n:komcndasi bag! efcktivitas pembcrdayaan
masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhok:nga. .
.
1.4
Ruang Ungkup Studi Pada bahasan ini diuraikan ruang lingk-up studi mencakup ruang lingkup
substanslal dan ruang liogkup spasia.l. 1.4.l
Ruang Lingkup Substansial Substansi yang akan dibahas dalam penelitiaa
101
secara garis besar
membahas tentang beberapa pokok bahasan berikui yaitu: J. Kajian tentang efektivitas pembcrdayaan
masyarakat bcrupa pencapaian
pcningkatan kemauan, pengetahuan, kemampuan dan kondisi masyarakat dalam pengelolaau pembangunan partisipatif di lingkungannya. 2. Pengelolaan Program Pcngcmbangan Kecamatan (PP!\.") meliputi perencanaan, pelaksanaan, pcngendalian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakatmelalui PPK pasca tsunami. 3. Proses pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami meliputi : dukungan pimpinan lokal, sosialisasi, musyawarah ideatiti.kasi masalah.
pcnentuan
program prioritas,
motivasi swadaya,
petaksanaan
pembangunan, pemanfaatan somber daya, pcngorganisasian dan pelatihan. 4. Elcmcn-elemen pemben:layaan masyarakat yang melipuri variabel: a. l'otcnsi
masyarakat.
berupa:
kepercayaan dan kckayaan,
percaya
diri.
komunikasi,
keahlian,
9
b. Dukungan lingkungan masyarakat, berupa: Iayanan masyarakai, informasi, keterkaitan, rintangan, kepemimpinan, jaringan
kerja, organisasi dan
kekuatan politik. c. Sernangat pengorbanan rnasyarakat, berupa: mendahulukan kepentingan
umum, kesamaan nilal dan persanan, 1.4.2 Ruaog Liogkup Spasial Penelltian ini dilakukan di Kecarnatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Untuk lokasi penelhian diplllh I (satu) kelurahan dan 2 (dua) desa dalam Kecamatan Lhoknga yang memiliki karakteristik desa berbeda dengan 3 (tiga) jenis kegiatan PPK Rehabilitasi pasca tsunami slklus Vil PPK-3 tahun 200512006 yang juga berbeda. Jenis kcgiatan dalam PPK Rehabilitasi pasca tsunami di Kecarnatan Lhoknga berbcda-beda, namun berdasarkan fungs] dari mastng-masrng kcgiatan dapat digolongkan dalam tiga kelornpok, yairu: Jenis kegiatan pembangunan prasarana
dasar berupa pembangunan
jalan,
saluran dan jembatan; untuk lokasi penelitian dipilih Kclurahan Mon lkeun dengan kegiatan Pernbangunan Jalan dan Saluran. Jenis kegiatan pembangunan sarana yang menunjang aktivitas pcrckonornian masyarakat berupa pernagaran areal sawah dan kebun; untuk lokasl pcnclltian dipilih Desa Lambaro Seubun dengan kcgiatan Pemagaran Areal Sawah. Jenis kegiatan pembangunan sarana yang mendukung masyarakat
aktivitas
sosial
berupa Pembangunan Gedung TPA, Meunasah dan Ternpat
Wudhuk; unruk lokasi penelitian dipilih Desa Meunasah Karieng deogan kegiatan Pembangunan Gedung Taman Pendidikan Alquran (TPA). (l.okusi penelitiandapatdilihat pada pew no: I)
\
Kee. Peukan ~a
--
INZET PETA PULAU SUMATERA
........
~
\ -~~l\ '\~
'b.t~
f~
--;.~,
I '~ ·~ ~ -~.~x-cLol
Kee. Leupung=----
'~'-', !.
(Kttu Ul)ilTli,;<'}
PETA WllAYAHKECAMATAH LHOKNGA KABUPATENACEH BESAR t..GISTER PEr.tBA~GUt-'AN \IVILAYAH OAN >
LNIVERSfTASOtPONEGORO SEMARANG
Kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar telah rnengaktbatkan kehancuran yang luar blasa baik dari segi tisik lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarnkat. Adanya upaya rchabilitasl dan rekonstruksl di daerah bencana dlharapkan dapat memullhkan kembali aktivilas masyarakat dan juga tersedianya sarana prasarana yang memadai.
Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kocamatan Lhoknga sebagai salah satu program pembangunan partislpatif dlmaksudkan untuk mendukung proses rchabllltasl kondisi masyarakat di daerah tsunami. l)engan
pendekatan pemberdayaan masysrakat, dana pcrnbangunan
mclalui PPK dikelola langsung oleh masyarakat, namun kerusakan sarans prasarana ynne sanna1 panih dan keterpurukan kondisi soslel ckonomi masyarakat pasca tsunami lclah rnengakibatkan ketidakberdayaan rnasyarakai schlngga kemampuan masyarakat dalarn pengelolaan pembangunan mcnjadi rcndah,
Secara umum pelaksanaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dinyatakan berhasll yang penilaiannya dilihat dari outpu: sarana prasarana yang dihasilkan program, namun bagaimana cfektlvitas pcmberdayaan masyarakar dalarn pengelolaan PPK pasca tsunami di Kccamatan Lhoknga masih bclum diketahui, schingga mcnarik umuk dilakukan knjian lebih lanjut. Untuk mcngknji cfcktivitas pemberdaynan masyarakut dalam pcngelolaan PPK pasca tsunami dilakukan idcntifikasi tcrhadap karaktcristik masyarakat, proses pcmbcrdayaan rnasyarakat dalam pengclotaan PPK dan clcmcn pemberdnynan masyarakat, Sclanjutnya dilakukan analisis pernberdayaan masyarakat datum pengelolaan PPK dan analisis tingkat kondisi pernberdayaan masyarakat pasca
•
l'.2
tsunami
sebelum
pemberdayaan masyarakat kondisi
dan
setelah
masyarakat
dalam
dengan
peogelolaan
pcmbcrdayaan
pelaksanaan
PPK
menghubungkan
serta
analisis
antara
efektlvitas
pemberdayaan
PPK pasca tsunami dcngan perubahan
masyarakat
tlngkat
pasca tsunami dalam Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar . Garis besar kerangka pemikiran yang mendasarl rencana penelitian inl telah
dlsusun dalam Aiur Slstematika Kerangka Pcmlkiran pada garnbar
i.6
iz.
Met ode Penelltlan
1.6.1 Pendekatan Peaelitlan
Pendekatan pcnclitlan
yang digunakan
adalah pcndekatan
pcnclitian
kuantltatlf; Penelilian kuanthatif biasanya lebih meuekankan pada cara bcrpikir posltivlstik yang benitik tolak dari fakta di lapangan yang tertarik dari rcalitas objektlf dlsamplng asumsi teoritis lainnya (cmpirls). Menu rut Gulo (2002: 18-19). tipe penclitian dlbcdakru1 rncnjadl 3 macam berdasarkan pcnanyaan dasar dari
penelnian, yaitu : (I) apa, untuk penelitian eksploratif (2) bagaimana, untuk penelitian
deskriptlf dan t3) mengapa, untuk pcnclttlan cksptanatlf.
Penetirian
deskriplif lcbih luas daripada penelitian eksploratif karena kita meneliti tidak hanya rnasalahnya scndiri. tetapi juga variabel-variabcl lain yang berhubungan dcngan masalah ilu. Leblh terperinci karena variabcl-varlabcl tersebut diuraikan atas taktorfaktornya. Untuk mendapatkan hasil
)'1111&
lcbih haik, peneluian dilakukau dengan
menarik sampel. Lntuk pcnelitian
ini digunakan tipc penclitian deskriptif dalam rangka
rncngkaji cfektivitas pcmbcrdayaan
masyarakat dalam pengelolaan Program
Pengernbangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami.
•
13 Sencana Gerrpa Bumi dan Tsmsni di Kooanata) U\ol
r-.
Kerusakan Sarana Pmarana dan l<eterpurukan Kondisi Masyarakat
•
Masih Reodahnya ~ Masyarakat dal<m Pengelolaan Pembanguoai
+
Manya PPK pasca tsunami dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
Di dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang dipandu oleh suatu metode tertenm yaag disebut metode peneUtian. Mcnurut Nazir (J 983), metode penelitian merupaknn
satu
kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri
atas proscdur dan tckiilk yang akan digunakan dalam penelltian. Proscdur mengarahkan urutan-urutan yang akan dilakukan, scdangkan tcknik pcnclitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peoelitian.
1.6.2.1 Kebutuhan Data
Data yang dibutuhkan agar dapat tercapai tujuan dan sasaran penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 1)
Data Sekunder Data dari somber dab sckunder adalah data yang diperoleh dari sumber
kedua at.au sumber sekunder yang dibutuhkan (Bungin B. 2005: 122). Dalarn penelitian ini data sekunder diperoleh dari: - lnstansi Badan Pcmbcrdaysan Masyarakat (BPl\-1) Kabupaten Aceh Besar scbagai sckrctariat TK-PPK Kabuparen untuk mendapat dokumen-dokumen rcsmi pciunjuk pclaksenaan PPK. - Kantor Kecamatan Lhoknga beropa peta lokasi pcnclitian, data kondisi eksisting wilayah pasca tsunami. Laporan Konsultan Manajemen l'l'K Kabupatcn (KM-Kab) Aceh Besar dan Fasilitator Kccamatan (FK) PPK Kccamatan Lhoknga. 2) Data Primer
Data primer adalah rang langsung dipcroleh dari sumber data pcrtama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin B, 2005: 122}. Untuk penelitian ini
•
15
kebutuhan data primer dikwnpulkan darl penyebaran kuesioner dan wawanwara mendalam. Secara rinci kebutuhao data menurut sasaran, variabel, data, teknik pengumpulan dan sumber data tertera dalam label I. I.
1.6.2.2 Teknik Pengumpulan data Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode angkct (kuesioner), wawancara dan dokumentasl atau observasl. Metode kuesioner; pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yaitu proses untuk memperoteh dnta dengnn mcmbuat daflar pertanyaan. Data primer yang didapat dengan pengumpulan data ini yaitu dari kctcrangan-ketcrangan yang tertulis pada lembar kuesioocr yang diisi olch para rcspondcn. Teknik ini akan digunakan untuk mendapatkan data dari rnasyarakat yang mcnjadi pelaku PPK di tiga desa lul.asi pcnclitian untuk dianallsis guna rncncapai tujuan dan sasaran penelitian, Wawancara;
mcnurut Bungln (2005:126) wawancara atau interview adalah
sebuah proses mcmpcrolch kcterangan untuk rujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bcrtatap rnuka antara pcwawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. dengan atau tanpa menggunakan pedornan (guide) wawancara. Inti dari metodc wawancara ini bahwa di setiap penggunaan mctode ii1i sela lu ada pewawancara, responden, materi wawancara dan pcdoman wawancara,
Untuk penelitian ini dilakukan
wawancara mcndalam dengan
pelaku PPK di tingkat kabupatcn, kecamatan clan desa lokasi penelitian. •
Dokumentasi: yaitu berupa pctunjuk!pedoman PPK, laporan pelaksanaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga. data-data yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, pets lokasi dan foto visual.
16
TABEL 1.1 KEBUl1JHAN DATA DALAM PENELmAN Tl!l
SASAIWI
KETERA.. \fGAN: K = KUESIQ\fER W = WAWANCARA 0 =OOSERVl\SI
. . v
v v
v v v
v v
v
v v
Femeilntlh dan Fasiti!atoc
v
. .
. . .
. . .
.
. . . .
v
.
.
. . .
v v
.
v
.
.
.
.
• Mendaldu\al
v
. .
anUnun · Kesarnaan Nilai -PeisaU
v
.
.
.
!Aasya(
.
.
v
Masya
.
v
.
'
.
.
~Dsasi . Kekuaao l'blik
Masyarakat Pelalru PPK
. . . .
v .
• Kondisi sarana prasarana
~PPK
v
v
• Ti • Pela l.okasi
SUMBERDATA
DATA
K l 4
.Jeris Lokasi
PEHGOMPUUJI
.
.
\losyarokot
Pela
•
11 1.6.l.3 Teknlk SampUng Tcknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Mcnurut Bungin (2006:115)
teknik purposive sampling
digunakan pada penelitian yang lebih meng\Jlal1lakan tujuan penelitian daripada sifat populasl dalam menentukan sampel penelitian. Untuk keperluan penglsian kuesioner tentang penilaian tingkat kondisi pcmberdayaan masyarakat sebelum dan setclah PPK pasca tSUnami di Keeamatan Lboknga. maka yang mcnjadi responden adalah masyarakat yang terlihat langsung dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon lkeun, Desa Lambaro Scubun dan Desa Meunasah Karieng. Kettga dcsa terse but dipilih karcna jenis kegiatan PPK pasca tsunami kctiganya berbeda sehingga tiap jenis kegiatan pembangunan dapat terwakili. Menurut Arikunto (dalam Wahyuningsih D, 2005:18), dalam mencntukan besamya sampel apabila populasin)'ll kumng dari 100 maka lebih baik scluruh populasi dijedikan sampel. Adapun jumlah anggota populasi yang mcnjadi target
penycbaran kucsiooer dalam pcnclitian ini bcrjumlah 54 orang jadi scluruh anggcta populasi rnenjadi rcsponden. dan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut : TABELl.2 RINCIAN JUMLAH RESPONDF.N l"NTUK 3 (flGA) DESA LOKASJ PENELITIA;-1 No
Jenls Kelompot ,..symkat
Banyaknya
TDtal ReS!)Onden
Rcs~ndcn.'Des• loran•I
untuk 3 0... (orang)
3
4
1
J
--
I
2
t.
lur
1.
B
3
J.
FasiU®rOesa (FD)
2
9 6
4.
T•n Pef19elola ~
3
9
5.
T1111 Pemelil1ara<w' Sar"1a 1'1-asar.m PPK
5
15
6.
P"""'11
4
12
18
54
PernllinaPPK
{iR)
di Tmglt.at KeCl'mallln
Jtmlah
iR Selanjutnya untuk keperluan menggali infonnasi lebib yang lebih detil
tentang upaya pembetdayaan masyarakat dalam pengeiolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dilakukan wnwancara mendnlam dengan pelaku PPK di tingkat kabupatcn, kccamatan clan dcsa lokasi pcaclitian. Untuk pelaku PPK di desa yang diwawancarai 2 orang per desa dan mcrcka orang yang sama dengan responden yang mengisi kuesioner. Rincian responden yang diwawancara adalah: I. Tingkat Kabupaten satu orang yairu Kc1ua Sekretariat Tim Koordlnasl PPK
(TK-PPK) Kabupaien Aceh Beser, 2. Tingka; Kecamatan scbanyak 3 orang yaitu: l'jOK l'l'K Kecarnatan Lhoknga (I
orang), Fasilitator Kecamatan (FK) Lhoknga (I orang) dan Pengelola Unit Pengelola Keg~~tan (UPK)lPL (I orang). 3. Tingknt Desa sebanyak 6 orang yaiiu dengan Lurah/Kepata Desa dan yang mewakili pelaku PPK dari desa/l.clurahan sampel (I orang/desa).
1.6.2.4 Tcknlk Pcngotahan dan Penyalian Data
Menurut Bungin (2004: 171-174)
datam penclitian soslal dikenal beberapa
lcknik statlsrlk deskriptif antara lain: distribusi frekucnsl, tendensi sentral, siandar dcviasi dan sebagainya. Dalam peoelitian ini teknik )•ang digunakan meliputi: I. Distribusi
frekuensi:
perhitungan data dengan distribusi
frekuensi
dapat
dilakukan dengan menghitung frekuensi data kemudian dipersentasekan. Frckuensi tersebut juga dapat dilihat dari penycbaran persentasenya, yang olch
kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relatif Untuk menghitung sebaran pcrscnrase dari frekuensi tersebut, dapal digunakan rumus: n= fx/N x 100 %, dimana N = jumlah kejadian dan fx = frekuensi individu.
19
2. Tendensl sentral rata-rata; rala-rata adalah nilai tengah dari suatu jumlah kcseluruhan bilangan, yang berasal dari jumlah keseluruhan nilai bilangan serte terlebih dahulu dibagl dcngan kebanyakan dari unit darl kcscluruhan bilangan tersebut. Rata-rata juga discbut dengan distribusi angka rata-rata (distribution of means). Perhitungan nilai rata-rata menggunakan rum us: M = I: fX/N.
Nilai rata-rata tersebut digunabn untuk mengetahui perubahan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan seteiah pengelolaan PPK. Selain disajik.an data )'ling berupa anglui dalam bcntuk tabel, dalam pcnclitian lni pcnyajian hasil analisis juga disajikan dalam bentuk uraian diagram dan tampilan dalam bentuk spasial yairu hasil yang didapat dipetakan pada lokasi penelitian. 1.6.2.S A.alisis Efckthilas Pembcrdayaao Masyarakat dalam Pcngclolaan
PPK Pasca tsunami. Teknik analisis data merupakan unsur yang terpcnting dalam suatu
penelitian, karena suatu dma mcnjndi bermakna dan berguna dalam rnernecahkan masalah dan dapat dipergunakan dalam mcnjawab hipotesis dan permasalahan penelitian (Mukhuir dan Widodo. 2000:96). Adapun analisis yang diguuakan sebagai berikut: I. Analisis pembcrdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dipakai tcknik analisis lrualitatif secara deskriptif, Tcknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang menlransformasikan data mentah kc dalam bentuk data yang mudab dimengerti dan ditafsirkan, serta
rnenyusun, rnernanipulasi dan mcnyajikan data menjadi infonnasi yang jelas (Kusmayadi dalam Wirdanaf. 2006:25). Aoalisis kualitatif yaitu suatu proses penyelidikan dalam menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dengan cara
20
membandlngkan, merefleksikan, mengkatcgorlkan, mcngklaslflkasl, mcnyajikan dan melaksanakan
vcrifikasi
data yang secara
keseluruhan
bertujuan
menemukan keseragaman pola dan sifat umum obyek yang di!eliti. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunaml dlakukan dengan cara mcndeskripsikan pcmbcrdayaan
masyarakat
dalam Pl'K pasca tsunami berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil
wawancara mendalam dengan pelaku PPK di tingka; Kabupaten Aceb Besar, Kecamatan Lhoknga dan tiga dcsa lokasi pcnclitian serta dihubungkan dengan teori pemberdayaan masyarakat. 2. Analisis tingkat kondisi pernberdayaan rnasyarakat sebclum dan sctctah pelaksal\llan PPK pasca tsunami di tiga dcsa lckasi penelitinn dalarn Kecamatan Lhokngs. Analisis yang dilakukan bcrupa analisls pembobotan (scol'i11g) terhadap 16 elemen pemberdayaan masyaraker dengan menggunakan data skala ordinal. Skala ordinal yahu skala varlabel yang dimaksudkan
untuk mcmbcdakan nilai
dnri satu kategorl dan nllai dari masing-rnasing kategori terscbut rncnccrminkan tingkatan, tctapl bukan merupakan nilai absolut (J)anim, 2003: I 02). Bemuk skala yang dipakai adalah skala Liken, dimana skala ini l~rdiri dari S jcnjang
mulai dari yang paling rendah sampai dcngan yang paling tlnggl. Responden dari ketiga desa lokasi penclitian masing-masing sebanyak 18 orang pelaku PPK. per desa mernbcrikan pcnllaian tlngkat kondisi rnasyarakat dcngan earn mengisl kuesioner yang telah dislapkan (Lampiran A2). Pada kuesloner tersebut, untuk nilai l dibcrikan keterangan yang menunjukkan kondisi rnasyarakat pada tingkatan pemberdayaan yang sangat rendah, dan
11 untuk nilai S diberlkan keterangan yang menuojukkan kondisi masyarakat pada tingkatan pemberdayaan yang sangat tinggi, sedangkan untuk nilai 2, 3 dan 4 tidak diberikan keterangan detil dan responden
memperkirakan
sendiri
berdasarkan keterangan yang telah ditetapkan untuk kondisi paling rendah dan
paling tingg]. Kepada responden dlmlntakan untuk memiiih skor nllai yang sesuai dcngan kondisi ma.syarakat di desa mcreka untuk kondisi saat sebelum PPK dan [uga setelah PPK pasca tsunami bescrta dcngan alasannya, Skor nilai jawabau responden tersebut dirata-ratakan untuk masing-masing variabel pernberdayaan masyarakal sebelum dan setelah PPK pasca tsunami per
desa. Nilai rata-rata tersebut dan alasan respondcn menjadi acuan dalam mcmaharni kondisi masyarakat sebelum dan setelah PPK pases tsunami di ketiga dcsa lokasi penelitian. Untuk memudahkan pcmahaman dilakukan pengelompokan nilai rata-rata tlngkat kondist masyarakat scbagal berlkut: - Nilai
- 2,33
rendah
- Nilai
2.34 - 3,66
sedang
- Nilai 3,67 - 5
tinggi
3. Anallsis efcktlvitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan !'PK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.
Yang menjadi tolok ukur efcktivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami untuk masing-masing dcsa adalah besarnya pcrubahan kondisi masyarakat pasca tsunami sctclah
adanya PPK dan
dihubungkan dengan besarnya pcrscntase responden yang mcnyatakan ada hubungan antara tingl
I) Cukup efektif, jika selisih antara ringkat kondisl masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami lebih bcsar atau sama dengan 0,50 dan persentase jumlah respondcn yang menyatakan ada hubungan dengan PPK pasca tsunami sama atau lebib dari 50 %. (Penetapan kriteria tersebut berdasarkan asurnsl bahwa jika selisih atau peningkatan kondisi masyarakat lebih besar atau sama dengan 0,50 maka kondisi pemberdayaan masyarakat akan berubah, sedangkan untuk persentase jika besamya sama atau lebih dari 50 % menunjukkan pemyataan iru didukungolch mayoritas responden). 2) Kyrang efektjf. jika selisih antara tingkat kondisl masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami l:urang dari 0,50 atau persentase jumlah responden yang menyatakan oda hubungan dcngan PPK kurang dari 50 'lo. Efcktivitas pembcrdayaan
masyarakat dianalisis
sccara deskriptif dcngan
menghubunglcan antara karal.1cristik masyarakat dan proses pcrnbcrdayaan masyaraka; dalam pengclolaan PPK pasca tsunami dcngan perubahan tingkm kondisi masyarakat pasca tsunami setclah adanya PPK di 3 dcsa/kclurahan lokasi pcnclitian dalarn
Kccamatan Lhoknga. Selanjutnya hasil
analisls
dikaitkan dengan teori tabapan keberdayaanmasyarakat menurut Sulistiyanl, 2004 yang menyatakan menyatakan bahwa proses bclajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bcrtahap, yaitu tahapan afektif, kognitif, psikomotrik dan konatif Adapun yang tennasuk dalam pcnitaian masing-masing tahapan sebagai berikut: a.
Tahapan afcktif rneliputi sikap dan kcpedulian ruasyarakat terhadap proses pengelolaan (percncanaan. pelaksanaan. pcrnantauan dau pemeliharaan) sarana prasaraua PPK pasca tsunarn].
23
b.
Tahapan kognitif mell!)Uti pengetahuan teknls fasllitator desa .dan Tim Pengelola PPK serta masyarakat lain yang terlibat dalam pengelolaan PPK
pasca tsunami. c.
Tahapan
psikomotorik
meliputi
ketrampilan
masyarakat
dalam
mcmbangun sarana prasarana Pl>K pasca tsunami, d.
Tahapan konatif meliputi aktivitas masyarakat dalam proses pengelolaan PPK pasca tsunami pada riap-tiap ciesa lokasi penelitian.
l!ntuk mendapatkan sintesa basil analisis, kondisi yang ditemui di Japangan dlbandlngkan dengan tahapan tingkat keberdayaan masyarakat pada tabel 1.3 berikut:
TABELI.3 PENILAIANTAEIAPANTINGKATKEBERDAYAANMASYARAKAT N
0
TAHAP.6.N AFEKTIF
1.
Belum nerasa
2.
Tumbuh rasa l<esadaran dan
s;WJ!Ian PE
ke"""ulian
. MemlJJ)Uk 3 semangat kesadaran dar l<ecedul:an 4.
Bernedia le~ibat dslam oasa· unan Berinisiatif un'uk M~mbar~~.an Mengembangkan mengambil peran pengelahuan b!'.rampilan dasar dalam dasar ,.,,,Y,,,ncunan Befl)OS1si secara MeOOalami Meirperkaya mandiri untuk peogetahuan pada variasi kelrampthn membangun diri dan lilglGi lebtn tinggi tinctunnan Meoguasai kelr.rnpilan dasar
.
SKOR NlLAI 1,00 - 2,00 2,0t -3,00
3,01 -4,00
4,01 -500
Ilasil sintesa ditampilkan dalam bentuk sketsa tipologi keberdayaan masyarakat
dan diagram pembcrdayaan masyarakal dalam pengelolaan program pembangunan. Untuk Kerangka Analisis secara keseluruhan dapet dilihat pada gambar 1.3
berikur:
I I
24 lNPUT
PROSES
Kerusail
~ f--
:
Adanya PPK pasca 1sunami dengan
I~ • !
RendlMyi ke~M pengelolaan pembang111an
pe~ peniletdayaan
Kecamatan Lho«nga
;
-··· -··-·· · 1
--
i
Gambarin uimm
tsunami
Efekliv.tas~tdayaan masyaralcatdalam poogeloaan PPK pasea tsunami di
masyarakm
-
masyaialrat dalilfn
Kecamatan Lhol(nga den rrekanlsrne PPK j)iis
OUTPUT
l ~
1--+•
Kueslooel Wawancara
1.M•oO
--
i
Karakteristik, fll\l$GS dan
l ~
mekanlsme pemberdayaon masyarakatdalam pengelolam PPK sena kondlsi pembordayaan masyarakat pases bunami
Observasi Ookumenlas
i.
, 1
.
;
:
.t
,,,,_,,,.,,,,,.,_,,,,,.,_,,.,4
:
-··--·----·· .. --M
i;- ..·•-ffOO
- ••-
- ...
seoolum dan setelalt PPK .a~-
.
I
:
Karalctcris1J\ masyarakat I
~
Data proses
pelrbordar.ian masyarabt calam PPK pasca tsunami
l
:
.._AnaUsis Oeskrip1it ~
'~
'""
~
,....
I
Dala kondisi periterdayaan l'l\3Sy31ol
Pemberdayaan masyarak
• Anausls Skoii"i)
Anofiois Dcsk
I
I I I
T1ngkat koodlsl perroerdayaan masyarakat pasca 1sunami sebelum din setellil PPK Efektil'itas pembeitayaan masyarakat dala:n ~~ngetolaan PPK pasca tsunami di KljC. Lholmga
•
Sintesa Tahapan rmgkat Keberdayaan Masyarakat
•
Kesimpulan dan
Sumbe•: l/o.si/Arolisis. 2007
Rekomendasi
GAMB..\J{ 1.3 KERANGKA ANALISIS
•
25
1.7 Sistematika Penuiisaa Tests Penul isan suatu karya ii miah perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk rnernpermudah dalam pengkaj iannya. Slstematika penulisan dalam tesis ini secara garis besar adalah scbagi berikut: BAB i
PENDA(lULOAN Bcrisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sasaran pcnelitian,
ruang Ungkup penelitian, kerangka pemiklran, metode
penelitian dan sistematika penulisan tesis.
BAB U KA.RAN LrtERAtiJR EFEktiVitAS l\'lASYARAKAT
DALAM
PEMBERDAYAAN
PENGELOLAAN
PROGRMf
PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK). i
gambaran
umum
lokasi
penelitian
yang
mel iputi
karakterisrik tisik dan masyarakat lokasi penelitian dan kerusakan yang timbul akibat tsunami.
garnbaran umum l'rogram Pcngembangan
Kccamatan (PPK) dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam
pcngclolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan J .hoknga Kabuparcn Aceh Besar.
=
26 BAB IV
ANALiSIS EFEKTIVITAS .DAL~f
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOT,AAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN
LiiOKNGA KABUPATEN ACTH BESAR Berisi analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, enallsis tingkat kondisi pcmbcrdayaan masyarekat pasca tsunami scbclum dan setelah PPK dan analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecarnatan Lhoknga. BAB V KESlMPULANDAN REKOMENDASI Berisi temuan penelitian, kcsimpulan hasil penelitian dan rckomendasi yang sclayaknya menjadi masukan bagi pihak terkait, OAFI'AR PUST AKA
LAMPrRAN-LAMPIRAN
llUNIVERSITAS DIPONEGORoll
DABil
KAJIAN LITERATUR EFEKTIVIT AS PEMBERDAY AA.lll MASYARAKAT DALAM PENGEWLAAN
PEMBANGUNAN PARTISIP ATIF
2.1 Pcngertfan Efektivitas Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tcrgantung pada kontcks apa efel.1ivitas tesebvt digunakan. Menurut Drucker (!978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara emplris dalarn suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekcrja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih balk sesuai dangan tujuan semula, Sementara itu menurut Bernard (dalam Gybson 1997: 56), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian mcnuojukkan dcraja1 efektivitas.
Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat cvaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih 0, 2005:22) yang dapat dilihar dari:
•
Kemampuan memecahkan masalah, kecfektifan iindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam mernecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari bcrbagai pcrmasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan terscbut dilaksanakan dan sebcrapa besar kcmarnpuan dalarn mengatasi persoalan.
•
Pcncapaian tujuan. efcktivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasll yang dapat dilihat secnm nyata. Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanyu
ditcntukan oleh implemcntasi kcbijakan tersebut secara efisien tetapi juga
27
•
28
ditcntukan
oleh
kemampuan
koordinasi
kebijakan,
bal
tersebut
untuk
meminimalkan efek samping ak.ibat keterkahan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda (Drabkin dalam Wabyun.ingsih D, 2005:22).
2.2 Pemben:btyun M:uyarakat 2.2.1 Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa lnggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Konen (1992) pemberdayaan adalah pcningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasiuis dan kekuatan internal rakyat atas SOM baik material maupun non material
melolui redistribusi modal.
Sedangkan Pranarke dan Vidhyandika (1996:56) mcnjclsskan pcmbcrdayaan adalah upaya menjadiklln suasana lc:cmanusiaan yang adil dan beradab mcnjadi sernakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional.
lntemastonet.
maupun dalam bidang
politik.
ekonornl,
dan
lain
sebagainya. Se lain itu menurut Paul ( 1987) pemberdayaan bcrart.i pcmbagian kekuasaan yang odil (equitabli! sharing of power) sehingga meningkatkan kcsadaran politis dan kckuasaan kclompok yang lernah serta rnemperbesar pcngaruh mereka terhadap proses
dan
hasil-hasil
pembangunan.
Menurut
Robert
Dahl
(1983:50),
pcmbcrdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusiu selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkutkomunitasnya. Sementara Hulme clan Turner (1990:214-215)
berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya
suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggirau yang
29
tidak berdaya untuk memberikan pengaruh
)"all& lebih
besar di arena politik secara
lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan sualn proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar iodividu, kelompok clan lembaga. Mcnurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power mcrupakan sirkulasi dalam subsistcm suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki rujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan kererbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan, Keduaaya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan,
Sehingga
perlu
dikembangkan
pendekatan
pcmberdayaan
rnasyarakat dalam pcmbangunan masyarakaL Pembcrdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (balk dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan], tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan uotuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono. 1996:54). Selain itu pemberclayaan adalah sebuah proses dengan rnana orang menjadi cukup kuat untuk. berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas clan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembagalemhaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperolch ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempeagaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson ct al. 1994 : I 06}. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan.
scbagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penetitiannya, yaitu:
30
(I) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan (3) Sumber daya individu clan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok, Grand Theories <Jui konsep empowerment (pemberdayaan) ini mengacu pada pengarub Marx rnengenai ada yang bcrkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupak.an dasar dari pemberdayaan (Prijoao, 1996:54-55).
2.2.2 Paradigma Comm1111iry Developmentdao Community Empowerment; Untuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi, pendekatan partisipasi masyarakai dikembangkan dalam community development, Menurut Abbot ( 1996: J 2-15) teori modemisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yang berpcran dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadi modem melalui peningkatan tahapan secara bcrkesiaambungau dalam pertumbuhan ekonornlnya. Dan menurut United Nations (PBB) pengembangan masyarakat merupakan suaru proses yang dirancang untuk mcnciptakan kondisi-kondisi kemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakai dcngan panisipasi aktifnya. Lebih lanjut (Abbot, 1996: 16-17) rncnyatakan bahwa pcngcmbangan masyarakat pcrlu memperbatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pcngaruh kekuasaan (power rda1io1is; atau jika tidak maka tingkat kcbcrhasilannya rcndah. Sctclah kcgagalan tcori modemisasi muncul teori ketergantungan, dimana tcori kctcrgantongan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan an tar negara yang timpang, utamanya antara oegara maju (pusat) dan ncgara pinggiran
=
31
(tidak maju). Menurut Abbot (1996:
20) dari teori ketergaruungan rnuncul
pemaharnan akan keseirnbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk
sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi rnasyarakat dikenal scbagai teori keadilan (conscientisacion theory). Pengcmbangan masyarakat (community development) digunakan sebagai pendekaran partisipasi masyarakct dalam paradigma teori modernisasi, sedangkan pcmberdayaan masyarakat (community empowerment} merupakan pendekatan dalam konteks ieori ketergantungau (dependency theory). Hubungan hicrarki antara kedua ieori ini dapat dilihat pada garnbar berikut ini : teew Linkate
!
! c Approaclt
,,..,..
•sp111-
Dr'll , •...,
Sumber: .4bhcm, .lohn fl996· 211
GAMl!AR 2.1 PARADIGMA PENDEKATAN "COMMUNITY
PARTICIPATION MODE!,". Teori mengena1 hubungan kekuasaan dan partisipasi masyarakat rncnurur Abbot (1996: 112) digambarkan dalam bcnruk lmntinum dimana pada satu sisi pemerintah lebih tcrbuka terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada situasi yang lain pemcrintah secara total tidak berperan, Jika peran pemerintah tidak ada (gowr111mm1 closed) maka peran masyarakat akan tinggi. hal
ini merupakan tahap keberhasilan dari pcmberdayaan, akan tetapi disisi lain juga
•
32
menciptakan lconfrootasi atau pendekatan pada kekuatan fisik, sehingga tidak ada satupun pendekatan pembangunan yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya suatu area dimana pemerintah dapat melaksanakan kontrol rnelalui berbagai manipulasi,
pemerintah
membuka
kesempatan
luas
terhadap keterlibatan
masyarakat, hingga pada akhimya masyarakat yang mengelola dan pemerintah bcrfungsi sebagai lembaga pengontrol.
2.23 Prinsip
Ketcrpaduan: yaitu kcbijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5) Keuntungan sosial dan ekonomi: rnerupakan bagian dari program pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pcmberdayaan rnasyarakat adalah: mengernbangkan
rnasyarakat khususnya kauru miskin, kaum lemah dan kclompok tcrpinggirkan,
33
menciptakan
lmbungan
pengembangan, keberlanjutsn,
kerjasama
memobilisasi mengurangi
antara
masyaraka!
dan optimalisasi ketergantungan,
dan
lembaga-lembaga
penggunaan sumber daya secara
membagi
jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery
kekuasaan
dan tanggung
dalam Sutrisno, 2005: 17).
2.2.4 Proses dan lJpayJ Pemberdayaan Masyarakat Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, Sebagai proses, pemberdayaan
adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individuindividu
yang mengalami
kemiskinan,
Sebagai
rujuan, rnaka
pemberdayaan
menunjuk pada keadaan atau basil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya. memilik.i dan kemarnpuan
dalam memenuhi
kekuasaan atau mcmpunyai pengetahuan
kebutuhan hidupnya baik yang bcrsifat fisik,
ekonomi, maupun sosial scperti memiliki kepercayaan diri, mampu mcnyampaikan aspirasi, mempunyai mata pcncaharian, berpartisipasi dalam kegiatan mandiri dalam mclaksanakan tugas-tugas kehidopannya. sebagai
tujuan
scringkali
digunakao
sebagai
sosial, dan
Pengertian pembcrdayaan
indikatur
sebuah
kebcrhasilan
pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukau
secara individual
rnaupun kolektif
(kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan
antara
lapisan sosial yang dicirikan dengan
adanya polarisasi
ekonomi, maka kemampuan iudividu "senasib" uutuk saling berkumpul dalarn suatu kelompok (Friedman,
cenderung
dinilai sebagal bcntuk pemberdayaan
yang paling cfcktif
1993). Hal tcrscbut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di
•
34
dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mcndcskripsikan sualu situasi, mcngekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar unluk mendefinisikan
rnasalah menganalisis,
kcrnudian mencari solusinya. Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses· proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (I) Getting to know the local community; Mengetahui karakteristik masyarakat
setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. M.engetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubuugau timbal balik antara petugas dengan masyarakat. (2) Gathering kmnvledge abo111 the local community; Mcngumpu lkan pcngetahuen yang menyangkut informasi meugeuai rnasyarakat setempat. Pengetahuan rersebut mcrupakan informasi fakrual tentang disrribusi penduduk menurut umur, sex. pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekouomi, tennasuk pcngetahuan tentang nilai, slkap, ritual dan custom, jcnis pcngelompokan, serta faktor kepemirnplnan baik formal maupun Informal, (J) /de11tifying the lwlli leoder«: Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan siasin npabila ridnk mcmpcrolch dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat
seternpat. Untuk hu, faktor "the local teaders" harus selau dlperhitungkan karena mcreka mcmpunyai pcngaruh yang kuat di dalam masyarakat. (4) Stimulnti11g 1/11• cm1111w11ityto rMliZIJ that It has problems; l)j dalam rnasyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mcreka tidak mernsakan bahwa mereka punya masalah yane pcrlu dipecahknn, Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereku sadar bahwu rnereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. (5) Helpingpeople to discuss their problem; Memberdayakan masyarakat bermakna mcrangsang masyarakat untuk mcndiskusikan masalahnya serta mcrumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan, (6) Helpingpeople to identify their most pressing problems: Masyarakat perlu diberdayaknn agar mrunpu mengidentifikasi perrnasalahan yang paling mcnckan, Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pcmccahannya. ,,c!f-co1!fide11ce: Tujuan mama pemberdayaan rnasyarakat adalah mernbangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa pcrcaya diri merupakan modal utama masyarakat untukberswadaya,
(7) Fostering
35
(8) Deciding on a program action; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioriias, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
(9) Recognition of strengths and resources; Mernbcrdayakan masyarakat berarti membuat masyarakal tahu dan mengerti bahwa rnereka memiliki kekuatankekuatan dan sumber-surnber yang dapat dimobllisasi uncuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
(IO) Helping people to continue to work on solving their problems; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bckerja memecahkan masalahnya secara kontlnyu.
(I Illncreastng peoplels abiliry for self help; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalan tumbuh.nya kemandirian masyarakat, Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Ide mcnempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya scndiri mcndasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment). Mcnurut Oakley dan Marsden,
198~, proses pembcrdayaan
mengandung
duo kcccndrungan.
Pcrtama, proses pcrnbcrdayaan yang menekankan kepada proses mern bcrikan atau mengalihkan
sebagien kekuasaan, kckuatan atau kemampuan kepada masyarakat
agar individu mcnjadi lcllih berdaya. Proses ini dapar dilcngJu.pi pula dcngan upaya mcmbangun
asset material
guna mendukung
kemandirian
mercka rnclalui
organisasi, Kccendrungan kedua atau kecendrungan sekunder rnenekankan pada proses menstimulasi,
mendorong atau memotlvasl individu
agar mempunyai
kcmampuan dan atau keberdayaun untuk rnenemukan apa yang menjadi pilihan bidupnya mclalul proses dialog. Mcnurut
Kartasasmua
dilukukan melalui tiga cara:
( 1995: 19),
upaya
memberdayakan
rakyat
harus
•
36
l. Menciptakan suasana yang memungkinka.n potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikernbangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberik:an motivasi, dan membangkitk:an kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta bcrupaya untuk mengembangkannya. 2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan rnenerapkan langkahlangkah nyata, menampung berbagai rnasukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakscs masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai pelunng akan membuat rakyat makin berdaya, scpeni tcrsedianya lcmbaga pcndanaan, pelatihan, dan pcrnasaran di pedesaan, 3. Melindungi dan rnernbela
keperuingan masyarakat lernah, Dalarn proses
pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau
makin terpinggirkan rnenghadapi yang kuat. Oleb karena itu, perlindungan dan pernihakan kepada yang lernah arnat mendasar sifatnya dalam pernberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk
mencegah teriadinya persaingaa yang tidak seimbang dan eksploitasi alas yang lemah. 2.2.S Teknik dan Pol~ Pendckataa Pcmberdayaan Masyarakat Tcknik pcmbcrdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan scmua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pcmcrintah atau dari luar kornunitas masyarakat sctcmpat mcngalami kegagalan. Kegagalan tersebut
•
38
3. The empowerment approach, pcndekatan yang mclihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau rnelatih rakyat untuk mengatasi k.etidakberdayaan.
Sedangkan Ross (1987:77-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pcmberdayaan dalam rangka peningkatan
partislpasi
masyarakat di dalam
pernbengunan, yaitu: I) Pola pcodckatan pcmbcrdayaan masynrakat the single function adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh ageu pembangunan darl luar masyarakat. Pada umumnya pola inl kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program ilu sangat asing bagi mcreka sehlngga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang, 2) Pola pcndckatan tile multiple opprooct, dimana sebuah tirn ahli dari luar mclaksanakan
berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
masyarakat. Polo ini, juga tidak mampu mcmbcrdayakan masyarakat sccara optimum, karcna scgala sesuetu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar. 3) Pola pendekatan the inner n:suurccs approach sebagai pola y1111g puling efektif untuk
mcmberdayakun
masyarakat.
Pola
ini
rnenekankan
pentingnya
mcrangsang masyarakat unluk mampu rnengidemifikasl keinginan-keinglnan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bckerja sccara koopcratif dongan pcmenntah dan badan-badan lain untuk mcncapai kepuasan bagi mcrcka. Pola ini mendidik rnasyarakat rnenjadi concern akan pemenuhan dan pernecahan masalah yang dihadapi dengan rncnggunakan potcnsi yang mereka miliki.
•
39
Sedangkan menurut Suharto (1997:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pcmberdayaan rnasyarakat dapat dicapai melalui penerapan
pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: I. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kullural dan slruktural yang menghambat. 2. Penguatan;
rnemperkuat
masyarakat
dalam
pengetahuan
mernecahkan
dan
kemampuan
rnasalah dan
yang
memenuhi
dimiliki
kebutuhan-
kcbutuhannya. Pcrnbcrdayaan harus mampu mcnumbuhkembangkan segenap kemampuau dan kepercayaan diri masyarak:at yang menunjaug kemaudlrian. 3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi lidak sehat ) antara yang kuat dan yang lemah clan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah, Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan scgala jcnis diskriminasi dan
dominasi yang tidak mcnguntungkan rakyat kecil, 4. Penyokongan; rncmbcrikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
rncnjalankan pcranan dart t11gas-1ugas kehidupaonya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat
agar tidak tcrjatuh ke dalam posisi yang
sernakin lemah dan terpinggirkan. 5. Pcmcliharaan; keseimbangan rnasyarakat.
mcmelihara distribusi
kondisi kekuasaan
Pernberdayaan harus
yang antara mampu
kondosif
agar
berbagai rnenjamln
tetap lerjadi
kelompok
dalam
keselarasan dan
•
40
keselmbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 2.2.(> Tahapao Pemberdayaan Masyarakat
Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pernberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tabap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi : I. Tahap penyudaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkntan kapasitas diri. 2. Tahap transfonnasi kcmampuan bcrupa wawasan pcngetahuan, kecakapan-
ketrampilan agar terbuka wawasan clan pembcrian ketrampilan dasar sehlngga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatau kemampuan intelektua). kecakapan-kerrampilan schingga terbentuklah inisiatif dan kcmampuau uruuk mengantarkan pada kemandirian.
Sclanjutnya dikcmukakan serangkaian (ahapan y1111g harus dirempuh mclalui pemberdayaan tersebut, dalam label di bawah ini :
TABEL II.I
'l'AflAJ.'ANTIN(jKA'I' Kl<:IU~IWA v AAN MAS\' AH.AK.AT TAHAPAN AFEKTIF Belum merasa sadar dan peduli Turrbuh rasa kesadaran dan kepedulian Memupuk semangat kesadaran dan keMlfullan Merasa membutuhkan kemandiria~
TAHAPAN KOGNITIF Belum memlllkl wawasan nt>naelahuan Menguasai pengetahuan dasar
-
TAHAPAN PSIKOMOTORIK Belum rnemil,kl ketrampilan dasar
TAHAPAN KONATIF Tidak berpelilaku membangun
Menguasai ketrampilan dasar
Bersedia terlit>at dalam pcmbangunan
Mengembangkan pengelllhuan casar
Mengembangkan kelrarnpilan dasar
MendalJmi pengetalluan pa
Memperl(aya variasi ketramplan
Berinisialif untui meagambil peran dalam ""mbanaunan Berposisi secara mandiri untuk membangun din dan linokunoan
41
2.2.7 Elemen-elemen Pe111budayaan Masyarakat Menurot Bartle (2002), ada 16 (enam belas) elemen kekuatan atau pemberdayaan
masyarakat
yang dapat digunakan
untuk
menilai
proses
pemberdayaan masyarakat, yaitu: I) Mendahulukan kepentingan umum, yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu
mengorbankan
kepentingan
rnereka sendiri
untuk
kepentingan
seluruh
masyarakat (yang terlihat dari tingkal kcdermawanan, kemanusiaan, individu, pengorbanan J)OO:Ona~ kchanggaan masyarakat, saling mendukung, setia,
perduli, persahabatan, pcrsaudaraan), 2) Kesamaan nilai, yaitu tingkaian dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya idc yang bcrasal dari anggota masyarakat yang mcnggantikan kepentingan anggota dalam masyaraknt. 3) Layanan masyarakal, yaitu fasilitas dan layanan (scpcrti jalan, pasar, air minum, jalur
pendidikan, layanan kesebatan),
berkelanjutan dan lingkat akses
SClllWI
yang dipelihara
sccara
anggota masyarakat pada semua fasilitas
dan layanan.
4) Komunikasi dalam ma:.yarakal, dan diamara masyarakat dengan pihak luar, Komunicasl termasuk jalan, rnctodc elektronika (scpcni tclpon, radio, TV, internet). media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat sating dimengerti, kemampuan tulis baca scna kemampuan berkomunikasi secara umum.
S) Percaya diri, rneskipun percaya diri diekspresikan sccara individual, namun seberapa banyak rasa percaya diri itu dibaglkan diantara scmua masyarakat? rnisalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat mcmpcrolch harapan,
•
42
sikap positif. keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, dan mcmiliki tujuan teihadap sesuatu yang mungkin dicapai, 6) Keterkaitan (politis dan administrative], suaru lingkungan yang mendukung penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hulcum dan legislative) dan clemcn administrative (sikap dari pcgawai dan tcknisi sipil, scbaik pcraturan dan proscdur pemerintah), clan lingkungan hukum. 7) lnformasi, kernampuan untuk mengolah dan rnenganalisa inforrnasi, tlngkat kcpedulian, pcngecahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secam keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan
berguna, tidak sekedar volume dan bcsamn. 8) Rintangan, pcngcmbangan dan efcktivitas pergerakan (perpindahan, pelariban manajcmen, munculnya
kepedulian, rangsangan) apakah dirujukan pada
perkuatan masyaral.at? Apakah somber dana dari dalam dan lusr mcningkatkan lini;kat keb\:rguntungan dan kclemahan masyarakai, atau menantang masyarakat untuk bcrtinda], mc1tiadi lcbih kuat? Dau apakah rintangan itu bcrsi fat bcrkelanjutan aiau bcrgantung pada sepanjang pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang mcrniliki sasaran dan agenda yang bcrbcda dari
kemampuan untuk mengerakkan masyarakat, Pemimpin yang paling efektif dan bcrkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki
•
43
I 0) Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui. Apakah anggota masyarakat atnu khususnya pemimpin mereka mengetahul orang-orang (dan badan atau orgaaisasi mereka) yang dapal menyediakan sumber
yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara
kescluruhan? Sena memanfaatkan hubungan, potensi dan kebcnaran, dalam rnasyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat. 11) Organisasi,
adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu. melainkan
hingga lnregritas organisas], struktur, pm;edur, pengambllan keputusan. proses. efektifitas, divisi ienaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi, 12) Kckuatan pclitlk,
lingkatan dimana masyarakat
dapa! berperan dalam
pengambilon keputusan dacrah dan nasional. Namun sebagai individu yang memiliki kekuatan yang bcragam dalam suatu masyaraket, sehinggu masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang bcragam dalam daerah dan nasional, 13) Kcahlian,
keruampean
(kemampuan
teknis,
kcmampuan
manajcrncn,
kcmampuan berorganisasi, kemampuan mcngarahl.an) yang ditunjukkan etch indivldu yang altan berkontribusi bagi organisa.i masyarakat sehlngga mcrcka mampu mcnyclcsaikan apa yang mercka ingin :><:h ....aikau. 14) Kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masing-masing anggola ruasyarakat tehadap sesamanya, khususnya rnerupakan
pantulan
pcmimpin
dan abdi masyarakat,
dari tingkat integritas
(kejujuran,
yang
ketcrgaruungan,
keterbukaan. transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat. 15) Keselarasan, masvarakat.
pembagian rasa kepemilikan pada kelornpok yang menyusun mcskipun setiap
masyarakat
memiliki divisi atau perbedaan
(agama, kelas, status. pcngbasilan. usia, jenis kelamlu, adat, suku), tingkat
•
44
toleransi anggota masyarakat yang berbeda clan bervariesi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bckcrja bersama-sama, suatu rasa kcsama.an tujuan atau visi, perataan nilai.
16) Kekayaan, tingkat pcngendalian masyazakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) 1erhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya actual, dan produksi clan peoyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non kcuangan (termasuk sumhangan tenaga kerja, ranah, peralatan, persediaan, pengetahuan, kcahlian). Semakin banyak masyaralcat mcmiliki setiap elcmen di atas, semakin kuat
masyarakat, semakin besar kemrunpuan yang dimilikinya, dan semakin bcrdaya mereka.
2.3 l'cngcmbangao Wilayah dao Pcagelolaan
Muchdic, dkk, ed. (2001:3-4)
l'embangunan
menjclaskan bahwa pcmbangunan atau
pcngembangan datam anl developmes», bukanlah suatu kondisi atau suaru kcadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki rnanusianya, dalam h31 ini pcnduduk setempai. Sebaliknya pengembangan itu adalah kcmarnpuan yang dnentukan olch apa yang dapai mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna rncningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas bidup orang lain. Jadi pcngembangan harus
diartikan sebagai suatu keinginan untuk mcmperoleh perbaikan, serta kemampuan untuk me real isasikannya, Sedangkan pengertian wilayah diclcfinisikan sebaga] suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tcrtentu yang bagian-bagiannya tergantung secara inlemal. \Vilayah dapat dibagi meajadi 4 jenis yaitu: (I\ wilayah homogen; (2)
•
45
wilayah
nodal; (3) wilayah
(Budiharsono, 2001:14).
perencanaan; dan (4) wilayah
adrninistratif
Wilayah administratifadalah wilayah yang batas-batasnya
ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemcrintahan Indonesia pengertian wilayah secara administrntif
atau politik. Di
melingkupi
suatu negara,
propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa. Sementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada tcori rnanajemen (Siregar, dkk, 19K7: 16-21), maka dalam proses pengclolaan terdapat berbagai rangkaian keglatan yang perlu diperhatikan yang rneliputi : 1. Penetapan
tujuan (goal setting), yang merupakan tahapan paling awal dalam
proses pcngclolaan, Efektivitas pencapaian tujuan tersebut, selain ditentukan oleh kernampuan pengelolaan, juga ditenrukan oleh sifat-sifst dari tujuan itu sendiri, yang harus rnemenuhi sifat-sifat sepcrti spesifik, realitas, terukur dan mempunyai batas waktu yang jclas. 2. I'la1111/ng, scbagai proses pemilihan intormasi dan pembuatan asumsi-asomsi mcngcnai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatankegiatan yang pcrlu dilakukan dalam rangka pencapaiau tujuan. 3. Staffing, dalam
pn)SCS
ini bcrkenaan dengan rekruitrnen, pencmpatan, pclatihun
dan pengembangun sumber daya rnanusia dalum orgunisasi. Pudu dasarnya prinsip ini mcnempatkan orang yang sesuai p:lda tcmpat yang sesuai dan pada
saat yang tepat (ri?.!11people, rlJ!,lrl posttton, right time). 4. Directing, yaitu usaha manusia untuk memobilisasl surnber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar daput bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
•
46
5. Supervising. sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatu organisasl untuk mencapai kinerja kerja serta tajuan organisasi tersebut. 6. Pengcndalian (comrolling), terhadap pcnetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi klnerja, dan jik.a diperlukan dilakukan perbaik.an sesuai dengan yang telah ditetapk:an. Sarana prasarana merupakan scktor pentbangunan yang sangat penting hagi kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat, Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukirnan, pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar flsik suatu lingkongan, kawasan, kota atau wilayah (spoiio! space) sehingga rncmungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Sedsngkan sarnna adalah fasilitas penunjnng yang berfungsi untuk pcnyelengaraan dan pcngcmbangan kehidupan sosial, ekonom i don budayn. Mcnurut Nurmandi (1999: 214) jenis prasarana yang tcrmasuk prasarana publik mcliputi jaringan jalan, rransportasi
11111um,
sis1.:111 air bersih, sistcm air
llrnbah, mauajemen persampahan, jaringan drainase dau penccgahan banj ir, instalasi listrik dun telepon. Sementara itu prasarana [alan lingl.."Ungan merupakan [alan penghubung antar lingkungan deugan lebar antara 3-5 meter, konstruksl jalan dapat berupa jalan perkerasan paslr batu, beton, aspal maupun paving, pada kedua sisi [alan dapat dilcngkapi dengan saluran. Sedangkan prasarana saluran lingkungan
(drainase) merupakan saluran
pcmatusan lingkungan dari air hujan maupun banjir clan sering pula dimanfaatkan sebagai saluran pembuang
limbah tangga. Jenis dari saluran drainase ini sesuai
dengan sitat dan fungsinya terdiri dari drainase primer, sekunder dan rersier (Ditjen
Cipta karya, Dcp. PU).
•
47
Prasarana
berfungsi untuk
melayani
dan
mendorong
terwujudnya
lingkungan pcrnukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Upaya memperbaiki dan mengembengkan lingkungan membutuhkan keseimbaugan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudlcan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayah! kawasan poda suatu kawasan tertcntu, keseirnbangan antara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo, 1996: I). Pcnyediaan
sarana pra-:arana pemnkiman merupakan salah satu aspek
pengembangan wilayah yang pengclolaannya melibatkan berbagai stakeholder. Masyarakat dapat terlibar langsung dalam sctiap tahapan pengelotaan (pcrencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan
dan pemantauan) pembangunan sarana prasarana,
namun dalam ruang lingkup yang relutif terbotas. Dalarn Program Pcngcrnbangan Kccamatan (l'l'K) pasca tsunami, untuk pcngambllan keputusan prloritas kcgietau pcmbangunan yang tcrdanai bcrada
dalam lingkup kecarnatan namun untuk pclaksanaan pcmbangunan sarana prasarana dapat dilakukan dalam suatu wilayah dcsa utau untur dcsa.
2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah
Pcngcmbangan wilayah merupakan usaha mernberdayakan suatu masyarakat yang berada di suatu daerah untuk mcmanfaatkan sumbcrdaya alam yang tcrdapat di sekcliling mcrcka dcngan menggunakan tcknologi kebutuhan,
dun bertujuan rneningkatkan kuolitus
bersangkutan {Muchdie, dkk ed. 2001: 20).
yang relcvan dcngan
hidup
masyarukat
yang
48
2.4.1 Pemberdayaan Masyarabt dalam Pembangunan Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan, mcrniliki perspcktif yang lebih luas, Pearse dan Stieffel {dalam Prijono, 1996:63) mengatakan bahwa menghormati
kebhinnekaan,
kekhasan lokal,
dekonsentrasi
kekuaun, dan
peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan
panisiparif.
Basil Konferensl Habitat Agenda tingka; dunia yang diadakan di lstambul Turki
tahun I 996 menekankan pcrlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegas menyatakan ada keabsahan dan pcnting bagi berbagai bentuk ketcrllbatan masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan. 2.4.1.1 Partlslpasl MaNVarakJ11
Menurut Parwoto ( 1997). partlsipasi merupakan pclibatan diri sccara penuh pada suatu tekad yang ietah mcnjadi kesepakatan bersarna antar anggota dalarn satu kelornpok/amar kelompok sampai dengan skala naslonal dan rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstltusional Negara Republik lndoncsla maka panisipasi dapat disebut sebagai "Falsafah Pemhangunnn lndonesia".
Dengan
dcmikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan han1~lah rnenerapkan konsep panislpas! dan liar parti~ipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: proaktif atau sukarela (tanpa disuruh), adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut, adanya tindakan mengisi kcsepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalarn kedudukan yang setara an tar unsur/pihak yang tcrlibat. Pcnerapan konsep partisipasi terscbut dalam disebut
scbagai pembangunan
pernbangunan kcmudian
partisipalif, yaitu pola
pembangunan
yung
•
49
melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepcntingan (sektor pemerintah, swasta
dan
rnasyarakat
yang
akan
langsung
mcnikmati/terkena
akibat
pembangunan) dalam suatu proses kernitraan dengan rnenerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai obyek dalam menikmari hasil pembangunan. Pembaogunan partisipatif ini mempertemukao perencanaan rnakro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh pcrencanaan makro. Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pcndekatan dari atas (top-down), dirnana kcpamsen-kcpumsan dirumuskan dari atas dan pendckatan dari bawah (boifom-up), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya
mcmiliki
kelemahan masing-masing,
Dalam
pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat. Partisipasi masyarakat menurut l'Pl:I (United Nations dalam Midgley. 1986) adalah rnenciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempcngaruhi dan rnemberi kontribusi pada proses pernbangunan dan berbagi hasil pcmbanguaan secara adil. Oemikian juga menurut Panudju ( 1996) partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak rnasyarakat
terutama dalam pcngambilan keputusan dalarn tahap identifikasi masalah, mencari pernecahan masalah sampai dengan pclsksanaan berbagai kcgiatan. Dengan demikian, dalam partisipasi
Menurut Cooke dan Kothari ed. (2002:37) yang mengacu pada pendapat
beberapa ahli mengemukakan bahwa partisipaiori (partisipasi masyarakat) seringkali dibedakan menjadi dua kutub, yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataan dan pemberdayaan, Kutub pertama menela!nkan bahwa partisipasi adalah alal untuk
mencapai basil proyek/kegiatan yang lebih
baik, sedangkan
kutub
kedua
menekankan bahwa partisipasi merupakm proses untuk meningkatkan kemampuan individu agar mampu meningkarkan atau merubah kehidupan mereka sendiri. Lebih lanjut menurut Soetrisno (1995:221) ada duajenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyaraknt, yaitu : definisi pertama adalah dcfinisi yang dibcrikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisl partisipasi jenis ini meagartikan panisipasi rakyat dalam pembangunan sebagi dukungan rakyat terhadap rencana /proyek pembangunan yang dirancang dan
ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya panisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan. baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pcmerintah, dan defin isi
kedua yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangnnan mcrupakan kerjasama yang erat antara pereneana dan rakyat dalam mcrencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembsngkan basil pembangunan yang tclah
dicapai. Menurut definisi
ini
tinggi rendahnya
partisipasi
rakyat
dalam
pembangunan ridak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggeng biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. llkuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada
51
tidaknya kemauan rak)'al umuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu. 2.4.1.2 KApasitu Masvarakat
Mcnurut Tim Studi Pengkajian Kcburuhan Pengernbangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah, Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah (1999-2000), dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagai berikut: "Kapasitas adalah kemampuan scscorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan mgas dan fungsi-Iungsi atau kewenangannya
untuk mcncapai tujuan-tujuannya sccara cfcktif dan cfisien, Hal ini harus didasarkan pada pengk.ajian terns ureucrus kondisi-kondisi kerangka (framework
conditions), dan pada suatu penyesualan dinamis dari fungsi-fungsl dan iujuantujuan." Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mcncapal kincrja, untuk menghasilkan kcluaran-keluaran
(outputs) dao hasil-hasil (outcomes).
Menurut Soenamo (7.007.:3) kata komunitas (masyarakat yang berk.clompok) dan partisipasi merupakan pasangan yang sclntu akan muncul ketlka memblcarakan komunitas dalam pembangunao. Keduanya sclalu rnuncul dan pengertiannya saling mcngisi dan rnenggantikan. Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunan suatu komunitas rnungkin kiln dapat mengartikannya sebagai scberapa bcsar tingkat partisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas, Dalam hal ini
kapasitas pcmbangunan
dapat dilihat
scbagai
kcmampuan
didalam
memanfaatkan dan mengelola sumbcrdaya, baik alam mauplm sosial, dengon teknologi yang ada untuk mcmcnuhl kcbutuhsn pcngembangan fisik dan sosial kchidupan manusia. Ada bcbcrapa aspck yang mcncntukan kapasitas komunitas dan
•
52
keterlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan
pranata, sumberdaya
manusia dan kondisi yang menunjang. 2.4.1.3 Perilaku Maausia
Pcrilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandang secara behavioristis dan kog11itif. Secara behaviortstis disebutkan bahwa perilaku atau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang dlterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus ekstemal maupun internal. Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan oleh
keadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kcmampuan untuk mcncntukan
perilakunya,
schingga hersifat mekanistis,
Scmentara
mcnuruL
pandangan secara kognitif. yaitu memandang perilaku individu sebaga! respon dari stimulus, clan dalarn diri individu tersebut ada kemampuan untuk mencntukan periluku yang diambilnya.
secara otomatis,
tctapi
Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsung individu
mengambil
peran dalam
menentukan
perilakunya.(Walgito,2003: 13-1 ~).
2.4.2
Pembtrdayaan Masyuak.at dalam Waca.oa Kemiskiaan Chambers (1983:
113-114)
menyatakan bahwa penyebab kemiskinan
sebagai suatu kompleksnas serta hubungan sebab-akibat yang sating berkaitan dari ketidakberdayaan {powerlessness], kcrapuhan ("ulnerohility), kelemahan Iisik (physicalweakness). kcmiskinan (poveny), dan ketcrasingan (isolauon), Sementara Kabeer (1994), berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidak
adanya kekuatan sarna sekali, akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknya hanya
memiliki
sedikit kekuatan ternyata justru mampu
untuk bertahan
53
menggulingk:an dan kadang-kadang mentransformasik:an kondisi hidup mereka. Jadi kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkan. Pendapat Ksbeer tersebet didasatkao pandangan Talcott Parson ( 1960) yang mcmbcdakan
kekuasaan (power) menjadi dua dimensl,
yaitu distributif dan
generatif. Dimensi distributi] kekuasaan diartikan sebagai kemampuao seseorang
atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Sedangkan dimensi gencratif kekuasan merupakan rindakan-tindakan yang memungkinkan
masyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mercka yang dilakukan alas pilihan mereka sendiri. Vimensi genera/if kekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginal untuk mendorong proses pcrubahan sosial yang memungkinkan mereka unluk memberi pengaruh yang lebih besar terhsdap lingkup kehidupan mereka pada
tingkat local maupun nasional. Mengatasi kemiskinan pada hakekarnya merupakan upaya memherdayakan orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi. sosial rnaupun politik. Disamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnya rnereka diharapkan dapat rnandiri dalam meagatasi problem kemiskinan yang dibadapi. Masyarakat dalam koodisi tidak berdaya karena masyarskat dalam situasi struktural yang tidak rnemperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan rncrcalisasi potcnsi mcreka dalam menangani masalah sosial (Harry, 200 I).
Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat
direrjemahkan sebagai pcrolehan kckuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.
•
54
2.4.3 Pcmberdayaan Pcremp11an. Menunrt Karl (I 99S) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kcsadaran dan pembcntukan kapasitas (Capacity building) tcrhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan kcputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang leblh besar antara pria dan perempuan.
2.4.4 Pcran
NGO's dalam
Pcmbcrdayaan
NGOs (Non-GO•"l!rnmenrof Organizations) di Indonesia dikenal dcngan LSM (Lembaga Swadaya Mas)-arakat) muncul scbaga] alternatif model pcmbangunan di luar model pcmbangunan yang tclah diieupkan pemeriruah khususnya di negara-negara sedang berkcmbang atas dorongan dari pihak asing yang bcrsedia mernberi donor atau bantuan dana. Oleh sebab itu keberadaan LSM dapat
mcndorong terjadinya
demokratisasi
pembangunan
tcrutama
dalarn
rncngupayakan atau mcmberdayakan masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pcdesaan. Kegiatan dari NGO; mcnurut pendapat Prijono ( l 996:98) adalah: suatu kcgiatan yang bcrkaitan dcngan proses dan dampak pembangunan, pengembangan. perubahan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peran N("r(), sehagai agen perubahan (Ag?n/$ of Change} yaitu berperan scbagal fasilatator pendldikan masyarakat, komunikator bagi kepcntingan masyarakat, lapisan bawah, katalisator dan dinamisator transforrnasi sosial, serta mediator antara pemerintah atau lembaga lain (bank) dan masyarakat,
•
55
Fasilitator memiliki peran penting dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Fasilitator perlu mengarahkan masyarakat untuk menyadari situasi kehidupan mereka serta memahami penycbab dan altematif pemecahan situasi tersebut, Selain itu fasilitator mcmiliki peran pula sebagai motivator dan community organizers (Midgley, 1986:30-31 ). Fasilitator perlu mdakukan berbagai upaya untuk mewujudkan peran tersebut,
Mereka perlu
menyampaikan
informasi
proyek
melalui
tokoh
tokoh/kelmpok masyarakat serta generasi muda; membujuk, mempengaruhi dan meyakinkaa masyarakat; mcmberi informasi mengenai manfaat dan kerugian partisipasi; menunjukkan peluang pengembangan dan perbaikan kondisi fisik, sosial dan ckonomi; memudahkan akses kelompok/organisasi masyaralcat ke berbagai sumberdaya; menempalkan kelompok masyarakat dalam
organisasi
fonnal;
mengadakan penyuluhan dan ketr.unpifan teknis kepada masyarakat, serta mendukung kondisi program (Anonim, 1990:5). rasilitator juga pedu memiliki sikap dan kcmampuan manajemcn. Sikap yang perlu adalah demokratis dan terbuka, kebersarnaan, serta ketanggapan. sedangkan
kemampuan manajemen yang perlu dimiliki rnelipeti kemampuan
pendelegasian wewenang. berkreasi. serta kcmampuan mernberi dan bereaksi terhadap umpan balik (UNDP. 1998:6). Sernentara itu fasilitaroryang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada pcngclolaan
Program Pcngcmbangan
Kccamacan (PPK) pasca tsunami di
Kecamatan Lhoknga berasal dari NGO's (pihak konsultan) dan ada juga fasilitator yang dari anggota masyarakat setempat.
56
2.5 Efektivitas Pemberdayaao Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengemll11ngan Kecamatao (PPK) )'a.sea Tsunami. Menurut Drucker (1978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran
yang
diharapkan. Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efelctif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wabyuningsih D, 2005:22) yang dapat dilihat dari kemampuan memecahkan masalah dan pencapaian tujuan. Pernberdayaan
mosyarakat adalah
upaya mcningkatkan
kcmandirian
masyarakat dengsn tujuan melepaskan bclcnggu kcmiskinan dan keterbelakangan dan mcmperkuat posisi lapisan masyarakar dalam struktur kekuasaan, Program Pengernbangan Kecarnatan (PPK) Pasca tsunami di Kccarnatan Lhoknga bertujuan
untuk menyediakan
sarana prasarana yang hancur akibat tsunaml, membuka
kesernpatan ke~ja Jan rnenambah pendapatan warga/orang mlskln, sorta adanya keterfibatan perempuan dalam pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakai dalam l'PK berupa penyediaan stimulan dana, penycdlaan wadah bagl kctcrlibatan rnasyarakat dan pelatihan untuk rnemperkuat kemampuan rnasyarakcr scbagal pelaku utama (subjek) dan penerima rnanfaat (objck) pcmbangunan,
dcngan
didampingi fasilitator dari NOO's (pihak konsultan). Yang menjadi tolok ukur efektivitas pcrnbcrdayaan masyarakat dalam pcngelolaan Pl'K pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga adalah besamya perubahan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami (dengan rnenggunakan indikator enam bclas elcmcn pemberdayaan yang dikemukakan olch Bartle dan di dulam pcnelitian
ini dikclompokkan dalarn tiga variabel utama yaitu potensi
masyarakat, dokungan lingkungan
masyarakat
dan semangat
pengorbanan
•
57
masyarakat) sebelum PPK pasca tsunami dlbandingkan dengan setelah adanya PPK
dan dihubungkan dengan hasil analisis besamya prosentase jawaban responden yang menyatakan ada hubungan antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK pasca tsunami dengan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami tersebut. Adapun kriterianya sebagai berikut; I) Cukup efektif. jika selisih antara tingkat kondisi mnsyarakar setelah PPK
dcngan scbelum PPK pasca tsunami Jcbih bcsar atau sama dcngan 0,50 dan hubungannya deugan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami
sama atau leblh dari 50 %. 2) Kuraug efekti[ jika selisih antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dcngan sebelum PPK pasca tsunami kurang dari 0,50 atau hubungannya dengan
pemberdayaan masyarakat dalam pengclolaan PPK kurang dari 50 %. 2.6 Raogkuman Kajian Literatur Berdasarkan pendapat ahli/pakar di alas dan scjalan dengan tujuan scrta sasaran penelitian ini maka dapal dirangkum sebagai berikut:
PENOAPAT Efektivilas adalah suatu tiO<Jkatan yang sesuai antara ketuaran secara ernpiris dalam suatu sistem dengan keluaran vanq diharapkan. Efeklivttas dapat digunal
VARIABEL TERPILIH
58
Robert Dahl
(1973:50)
Kiefle< (1964:65)
PenOO'dayaan diartikan pemberian kuasa untuk me~ruhi alau mengontrol. Manusla selaku indMdu dan kelompolt bemak unM ikut berpatisipasl temadap kepul\l~usan soslal yang menyangkut komunitasnva.
a) Pwnt>a119an konsep dlrl yang leblh posltif. b) Kondsl pemahaman yang lebih krffis dan analttis menge4131 ingkuCVJan social dan polttls. Dfijver dan Sajise, (dafam Sutrisno 2005:18)
Untted Nations (195(); 83-92)
c) Sumbenlaya lndMdu dan ketcmpok untuk aksi-aksi social maunun kelomook. Lima prinslp utana dalam mengembangkan konsep pembefdayaan masyarakat yaltu : ~atan dari bawah, partislpasl, konse;> keberlanjutan, keterpaduan dan keuntunaan soslal dan ekonoml. Proses-p(OSeS pembecdayaan masyarakat adalah sebagal berikut : (f) Getting to know the local communlty Mengetahul karakterlstlk masyaraket setempat (lokel) yang akan diberdayakan, temiasuk perbedaan karakteristlk yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. (2) Gathering knowledge sbQt,t the local comm1nit'f Mengumpulkan per.getahuan yang menyangkuf informasi mengenai masyarakal setempat. Peogetahuan tersebut rmrupakan infonmosl laktual tentang distribusl perduduk menurut umur, sex, pekeljaan. tingkal pendidikan, status sosial ekonomi, tennasuk pengetahuan tentang nilai, slkap, ritual dan cuslom. jenls peogelompokan, serta faktor kepemlmplnan balk formal maupun llfotmal (3) Identifying the local leaders Seg31a useha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apablla tldak memperoleh dukungan dari pimpinan/lokoh-tolloh masyarakat setempat (4)Sfimulaling the community to realize thet it llas problems Perlu pendekatan pernuastt agar masyarakaf sadar bahwa merel
KaralcterisVk Masyarakat : Jonis kobmin Umur • peketjaan • ti11g~at µendidikan • tingkal pendapatan • Dukungan pimpinan lokal
