PROFESIONALISME KERJA TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
VHARENT NAINGGOLAN NIM : 110563201171
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK `UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
PROFESIONALISME KERJA TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TANJUNGPINANG VHARENT NAINGGOLAN Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH ABSTRAK Agar rencana tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang ada maka dibutuhkan pegawai atau tim penyusun yang tidak hanya memahami aturan yang ada namun memiliki sikap Profesionalisme. Profesionalisme adalah kualitas, mutu dan tindak tanduk yang merupakan suatu ciri dari profesi. Profesionalisme aparatur pemerintahan merupakan kunci utama pelayanan prima bagi masyarakat, sehingga mampu memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang mandiri. Berdasarkan hasil pengamatan sementara ditemukan beberapa gejala-gejala pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang dalam perencanaan pembangunan, antara lain masih ada bangunan-bangunan yang saat ini berdiri tidak sesuai dengan aturan seperti dalam RTRW dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2007 di jelaskan bahwa hutan lindung dan mangrove adalah salah satu tempat yang dilindungi dan tidak boleh ada bangunan akan tetapi pada saat ini tempat tersebut ditimbun kemudian dijadikan tepat usaha. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Profesionalisme Kerja Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan skripsi ini adapun konsep operasional yang digunakan yaitu pendapat Siagian (Tangkilisan, 2006 : 229) menyebutkan bahwa profesionalisme kerja dalam diri pegawai dapat diukur antara lain : Kreativitas, Inovasi dan Responsivitas (Responsivitas). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pekerjaan belum menunjukan sikap professional berikut penjelasan yang dipaparkan Pada dimensi Kreatifitas dapat diketahui Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang belum mampu bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Dalam melaksanakan pekerjaannya masih ada pegawai yang tidak disiplin dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Pada dimensi inovasi pada indikator dapat memberikan ide baru dalam perencanaan pembangunan dan selalu mencari metode ataupun cara kerja yang baik untuk pembangunan di kota Tanjungpinang dapat diketahui bahwa dalam mencari hal-hal baru dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungpinang masih belum mampu dan terpacu. Pada dimensi responsivitas pegawai belum berkesempatan mengikuti pelatihan akan bertanya kepada yang sudah mengikuti pelatihan. Kemudian dalam menyelesaikan tugas jabatan yang lebih berat belum semua pegawai dapat i
melaksankannya, untuk suatu hal-hal tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu para pegawai harus mampu untuk mengambil keputusannya sendiri. Kata Kunci : Profesionalisme pegawai
ii
PROFESSIONALISM TEAM WORK SPACE AGENCY COORDINATION PLANNING OF TANJUNGPINANG CITY VHARENT NAINGGOLAN Students of Administrative Science State, FISIP, UMRAH ABSTRACT In order spatial plan Tanjungpinang can be run in accordance with the existing rules, the required employee or team of authors who not only understand the rules but have an attitude of professionalism. Professionalism is the quality, the quality and behavior that is a hallmark of the profession. Professionalism is the key government personnel excellent service to the community, so as to empower the community which in turn creates an independent community. Based on observations while some symptoms found in Tanjungpinang City Development Planning Agency in development planning, among others, there are buildings which currently stands does not comply with the rules as in the RTRW in Tanjungpinang City Regional Regulation No. 2 of 2007 explained that the forest mangrove protection and is one of the places that are protected and there should be no building but at this time the venue was then made proper efforts backfilled The purpose of this study is basically to know Professionalism Teamwork Regional Spatial Planning Coordinating Agency Tanjungpinang. In the discussion of this thesis as for the operational concept used is the opinion Siagian (Tangkilisan, 2006: 229) states that the professionalism of the employees working inside can be measured include: Creativity, Innovation and Responsiveness (Responsiveness). Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative Based on the results in the previous chapter it can be concluded that the Team of Regional Spatial Planning Coordinating Agency Tanjungpinang in the implementation of the work have not shown a professional attitude following explanation presented On Creativity dimensions can be seen Employee Development Planning Agency Tanjungpinang have not been able to work well and full of sense of responsibility. In carrying out its work there employees who are not disciplined and not be able to complete its work in a timely manner. On the innovation dimension in the indicators can provide new ideas in development planning and are always looking for methods or ways of working which is good for development in Tanjungpinang city can be seen that in the search for new things in the execution of their duties, Tim Regional Spatial Planning Coordinating Agency is still not able to Tanjungpinang and encouraged. In the dimension of responsiveness of employees have not had the opportunity to attend training will be asked who had followed the training. Then in completing office tasks heavier melaksankannya not all employees may, to a certain things under certain conditions, employees should be able to make their own decisions. Keywords: Professionalism employee
iii
PROFESIONALISME KERJA TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
Perencanaan
Pembangunan
pembangunan
wilayah.
Sumberdaya
merupakan suatu tahapan awal dalam
alam meliputi semua kekayaan baik di
proses pembangunan. Dengan demikian
darat maupun dilaut. Indonesia adalah
Perencanaan
dapat
negara yang kaya akan sumberdaya
proses
alam khususnya kekayaan yang ada
atau
didalam laut, hal ini didukung dari
keputusan-keputusan yang didasarkan
sebagian wilayah Negara Kesatuan
pada data-data dan fakta-fakta yang
Republik Indonesia adalah perairan
akan digunakan sebagai bahan untuk
yang kaya dengan hasil laut. Ruang
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan
wilayah Negara Kesatuan Republik
/ aktivitas kemasyarakatan, baik yang
Indonesia
yang
bersifat
kepulauan
berciri
diartikan
Pembangunan sebagai
perumusan
suatu
alternatif-alternatif
fisik
(material)
maupun
merupakan
negara
Nusantara,
baik
nonfisik dalam rangka mencapai tujuan
sebagai kesatuan wadah yang meliputi
yang lebih baik.
ruang darat, ruang laut, dan ruang
Salah
satu
komponen
yang
udara, termasuk ruang di dalam bumi,
terpenting dalam pembangunan adalah
maupun sebagai sumber daya, perlu
pemanfaatan
ditingkatkan
sumberdaya
alam.
upaya
pengelolaannya
Sumberdaya alam keberadaannya harus
secara bijaksana, berdaya guna, dan
dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam
berhasil guna dengan berpedoman pada
rangka
kaidah
untuk
mendorong,
mempercepat, dan menunjang proses
penataan
ruang
sehingga
kualitas ruang wilayah nasional dapat
1
terjaga
keberlanjutannya
demi
kebutuhan
masyarakat
dalam
terwujudnya kesejahteraan umum dan
melaksanakan aktifitas sehari-harinya,
keadilan sosial sesuai dengan landasan
khususnya
konstitusional Undang-Undang Dasar
membutuhkan suatu keterpaduan dan
Negara
keserasian pada tingkat perencanaannya
Republik
Indonesia
Tahun
1945.
sehingga Untuk memenuhi kebutuhan dan
memberikan menunjang
pelayanan
dalam
perkembangan
ekonomi
pemanfataan
mampu
Keberadaan ruang yang terbatas
pembangunan
berkembang
Tanjungpinang.
Untuk
pembangunan
tersebut
Kota
di
tidak bisa diatasi.
dan
di
dilaksanakan
lapangan tanpa adanya halangan yang
maka dipandang perlu untuk dilakukan fisik
ruang,
pemahaman
masyarakat
terhadap
yang
pentingnya
membuat
penataan ruang sehingga diperlukan
maka
penyelenggaraan penataan ruang yang
Tanjungpinang
transparan, efektif, dan partisipatif agar
membuat perencanaan yang mengatur
terwujud ruang yang aman, nyaman,
tentang jalannya pembangunan dan
produktif, dan berkelanjutan. Dimensi
mengaju pada kebijakan Rencana Tata
wilayah sangat penting dan merupakan
Ruang
Kota
faktor yang harus diperhitungkan dalam
Tanjungpinang. Salah satu dokumen
menganalisis dan menentukan dimana
penataan ruang yang berkelanjutan
suatu program atau proyek diletakkan
dengan memilliki jangka waktu tertentu
dalam
adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
Wilayah dikonotasikan dengan lokasi
(RTRW).
suatu
pemerintah
Kota
Wilayah
(RTRW)
Mengakomodir
berbagai
perencanaan
kegiatan
pembangunan.
pembangunan
atau
2
kegiatan-kegiatan
ekonomi
seperti
Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun
industri atau pabrik, perusahaan, dan
2007 tentang Penataan Ruang terkhusus
fasilitas pelayanan, dengan demikian
pasal 60. Kepentingan Kabupaten/Kota
pemilihan atau penentuan lokasinya
dalam pembangunan daerah merupakan
akan
terhadap
payung hukum dalam perencanaan
kegiatan-kegiatan
ruang wilayah untuk pembangunan di
berpengaruh
kelangsungan tersebut.
daerah Kabupaten/Kota. Mewujudkan
Untuk menjalankan perencanaan pembangunan
agar
tepat
sasaran
tercapainya visi dan misi pembangunan di daerah Kabupaten/Kota pemecahaan
dibutuhkan sumber daya manusia yang
persoalan
benar-benar
memahami
peraturan
menjadi produk hukum untuk proses
perencanaan
pembangunan
hingga
investasi pembangunan termasuk proses
Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada
perijinan Ijin Mendirikan Bangunan
di Kota Tanjungpinang. Salah satu
(IMB)
unsur dalam manajemen sumber daya
keterbatasan ketersediaan Sumber Daya
manusia adalah pendayagunaan yaitu
Alam.
menempatkan orang sesuai dengan
masyarakat menurut Pasal 60 huruf a
kompetensinya sehingga bisa bekerja
penjelasan UU Penataan Ruang (PR)
dengan optimal.
tahun
Pentingnya
kedudukan
dan
pengembangan
serta
mengoptimalisasi
Selain
2007
wilayah,
itu,
kepentingan
diantaranya
menyelaraskan
untuk
perkembangan
fungsi Rancangan Tata Ruang wilayah
penduduk dan kebutuhan kelengkapan
(RTRW) dalam pembangunan daerah
sarana
seperti
kabupaten/kota,
yang
diamanatkan
alam
prasarana
pada
setiap
pengoptimalan
3
keterbatasan ketersediaan sumber daya,
mereka juga harus memahami tentang
pemecahan persoalan pengembangan
rencana pemanfaatan ruang yang tidak
wilayah dan memberikan akses untuk
boleh
tindaklanjut aspirasi masyarakat.
kawasan resapan air, mangrove, taman
Sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu faktor penentu setiap
keberhasilan program
penyusunan
RTRW
di
dalam Kota
dari
aturan
seperti
laut dan lain sebagainya yang sudah ada dalam perundang-undangan.
pelaksanaan
termasuk
keluar
Agar
RTRW
Kota
Tanjungpinang dapat dijalankan sesuai dengan
aturan
yang
ada
maka
Tanjungpinang, pegawai yang bertugas
dibutuhkan pegawai atau tim penyusun
menyusun RTRW adalah mereka yang
yang tidak hanya memahami aturan
benar-benar memahami tentang RTRW
yang
Kota Tanjungpinang sesuai dengan
Profesionalisme.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
adalah kualitas, mutu dan tindak tanduk
khususnya
yang merupakan suatu ciri dari profesi.
dalam
pengembangan
strategi-strategi serta
namun
memiliki
sikap
Profesionalisme
dalam
Profesionalisme aparatur pemerintahan
rencana struktur pemanfaatan ruang.
merupakan kunci utama pelayanan
Rencana
prima
fasilitas
kota
ada
pengembangan mulai
perkantoran pendidikan,
dari
dan kesehatan,
meliputi perumahan,
pemerintahan, peribadatan,
bagi
masyarakat,
sehingga
mampu memberdayakan masyarakat yang
pada
akhirnya
menciptakan
masyarakat yang mandiri.
perekonomian hingga rekreasi, olahraga dan pemakaman. Sebagai tim penyusun
4
Dalam rangka turut mendukung
merupakan badan yang bersifat ad-hoc
penyelenggaraan penataan ruang yang
yang
aman,nyaman dan produktif , maka
pelaksanaan Undang – Undang No 26
disepakati
yang
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di
mempunyai peran yang sangat strategis
Provinsi dan di Kota/ Kabupaten. Serta
dalam kegiatan penataan ruang, baik
memiliki fungsi membantu pelaksanaan
pada aspek perencanaan, pemanfaatan,
tugas Gubernur dan Wali Kota/ Bupati
maupun pengendalian. Badan yang
dalam koordinasi penataan ruang di
bersifat
daerah
perlunya
ad
hoc
lembaga
diprovinsi
dan
dibentuk
untuk
mendukung
kabupaten/kota dan mempunyai fungsi
Tim Badan Koordinasi Penataan
membantu pelaksanaan tugas gubernur
Ruang Daerah Kota Tanjungpinang
dan bupati/walikota dalam koordinasi
menjadi
penataan ruang di daerah saat ini
pembangunan karena aparat pemerintah
disebut Badan Koordinasi Penataan
bersentuhan
Ruang Daerah.
masyarakat
sehingga
memahami
keadaan
masyarakat.
Pentingnya
Badan Ruang disebut
Koordinasi
Daerah
(yang
BKPRD)
Penataan selanjutnya
dituntut
motor
penggerak
langsung
dengan akan
dan
lebih kondisi
profesional
untuk
pegawai dalam hal ini pegawai pada
profesional dan memiliki keahlian,
Badan Koordinasi Penataan Ruang
tanggung jawab, dan norma yang
Daerah sangat berpengaruh terhadap
mengatur perencanaan pembangunan di
pekerjaan yang dikerjakan serta dituntut
daerahnya Badan Koordinasi Penataan
untuk
Ruang Daerah
kendala yang dihadapi dalam usaha-
Kota Tanjungpinang
mampu
menangani
kendala-
5
usaha pembangunan yang digalakkan
Kepala Keluarga
pemerintah
kecenderungan bertambah dari hari ke
dari
segala
bidang
khususnya dalam pembangunan fisik. Berdasarkan
hasil
pengamatan
yang mempunyai
hari. Selain itu, terdapat 41 buah rumah permanen,
43
buah
rumah
sementara ditemukan beberapa gejala-
permanen/pondok,
gejala
Perencanaan
sebuah pesantren dan satu komplek
Kota
Tanjungpinang
pemakaman muslim. Dari sekitar 333
perencanaan
pembangunan,
hektar kawasan Hutan Lindung Sungai
pada
Badan
Pembangunan dalam antara
lain
masih
ada
bangunan-
Pulai
yang
sebuah
semi
berada
wilayah
bangunan yang saat ini berdiri tidak
administratif
sesuai dengan aturan seperti dalam
diperoleh data awal bahwa dokumen
RTRW dalam Peraturan Daerah Kota
penguasaan
Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2007 di
berupa sertifikat seluas 14,48 persen,
jelaskan bahwa hutan lindung dan
alas hak 0,99 persen, surat tebas 13,58
mangrove adalah salah satu tempat
persen, SKGR 2,83 persen, bukti pajak
yang dilindungi dan tidak boleh ada
2,80 persen, bukti surat jual beli 2,27
bangunan akan tetapi pada saat ini
persen, surat pernyataan menguasai
tempat tersebut ditimbun kemudian
tanah 21,27 persen, bersedia diukur
dijadikan tempat usaha.
namun
Salah
tidak
oleh
masyarakat
melampirkan
bukti
penguasaan 18,41 persen dan lahan
Hutan
yang ditinggal tersebut tidak bersedia
Lindung Sungai Pulai wilayah Kota
didata dan diukur seluas 23,37 persen.
di
permasalahan
lahan
Tanjungpinang,
yaitu
bahwa
satu
Kota
di
masjid,
dalam
kawasan
Tanjungpinang telah dihuni oleh 57
6
(Sumber: Batampos.co.id, di akses pada
dengan
Perda
tanggal 25 Mei 2015)
wilayah.
rencana
Berdasarkan
tata
uraian
ruang
yang
Melihat fenomena tersebut perlunya
tersebut diatas, maka penulis tertarik
sikap profesionalisme kerja tim Badan
untuk meneliti dengan memilih judul :
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
“PROFESIONALISME
Kota Tanjungpinang dalam menyusun
TIM
arahan
PENATAAN
pengembangan
pembangunan infrastruktur
dalam
dan
peningkatan
permukiman
sebagai
BADAN
KERJA
KOORDINASI
RUANG
DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG”. B. Landasan Teoritis
pendukung kawasan perkotaan/lainnya,
Profesionalisme berasal dari kata
untuk tercapainya kondisi permukiman
profesional yang mempunyai makna
yang mandiri, berkualitas, memadai,
yaitu berhubungan dengan profesi dan
berestetika lokal hal ini dapat dilihat
memerlukan kepandaian khusus untuk
dari
menjalankannya.
program
sanitasi
Kota
Profesionalisme
Tanjungpinang, rencana induk sistem
adalah tingkah laku, keahlian atau
penyediaan air minum (RI-SPAM),
kualitas
rencana
professional.
pembangunan
infrastruktur
berbasis komunitas, dan juga rencana penataan
kawasan
seseorang
Profesionalisme
adalah
yang
sebutan
Kota
yang mengacu kepada sikap mental
Tanjungpinang. sinkronisasi dokumen
dalam bentuk komitmen dari para
perencanaan
anggota suatu profesi untuk senantiasa
terkait
kumuh
dari
infrastruktur
mewujudkan
dan
meningkatkan
7
kualitas
profesionalnya.
Seorang
hubungan itu profesionalisme dapat
pegawai yang memiliki profesionalisme
dianggap
yang tinggi akan tercermin dalam sikap
mengajarkan bahwa setiap masyarakat
mental serta komitmennya terhadap
pada
perwujudan dan peningkatan kualitas
dikelola
professional melalui berbagai cara dan
Profesionalisme
strategi.
kemampuan
Ia
akan
selalu
berusaha
sebagai
setiap
paham
tingkatan secara
yang
seharusnya profesional).” merupakan
kerja
seseorang
yang
mengembangkan kemampuan dirinya
ditandai dengan keahlian pada bidang
sehingga
tugas yang dimilikinya serta mampu
keberadaannya
senantiasa
memberikan makna profesional.
melaksanakan
Ndraha (2003: 689) menyebutkan bahwa
“profesionalisme
lebih
dihubungkan dengan ketaatan bahkan kepatuhan pada birokrasi ketimbang
pekerjaan
yang
diembannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan pemerintahan. Wahyono (2006:52) menyebutkan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi
bahwa
yang objektif.” Selanjutnya Brown dan
profesionalisme
Moberg
2003:690)
ilmu pengetahuan atau kemampuan
(Ndraha,
“titik
penekanan adalah
dari
penguasaan
menuliskan
bahwa
“lapangan
manajemen
pemerintah
yang
dijalankan
penerapannya. Profesionalisme bukan
berdasarkan ilmu pemerintahan disatu
sekadar pengetahuan teknologi dan
pihak dapat menjadi profesi dan pelaku
manajemen, tetapi merupakan sebuah
pemerintahan
atau
sikap.” Pegawai yang berkerja di kantor
(dalam
selain menguasai ilmu pengetahuan
dilatih
dapat
menjadi
dibentuk
profesional
beserta
strategi
8
dibidangnya, juga dituntut untuk berani
kognitif
mengambil suatu keputusan didalam
pengetahuan yang dimiliki individu
menyelesaikan
guna
tentang situasi, dan komponen maksud
profesionalismenya
dari sikap mencerminkan bagaimana
pekerjaannya
meningkatkan
sebagai seorang aparatur pemerintahan. Teori profesionalisme berasal dari
dari sikap berasal dari
seorang
individu
akan
berperilaku
terhadap atau dalam situasi tertentu.
kata profession, dalam bahasa Inggris
Bila ketiga komponen
professi
dimiliki oleh pegawai dalam bekerja
Tangkilisan
(2006 : 224)
menyebutkan bahwa ”profesionalisme
maka
secara
tersesebut
komprehensif
memiliki
arti
akan
lapangan kerja tertentu yang diduduki
kerja
oleh
diinginkan
orang-orang
yang
memiliki
kemampuan tertentu pula.” Kemudian
Griffin
sikap ini
menjadikan
memiliki
secara
efektif
oleh
pegawai
profesionalisme sesuai
instansi
di
yang mana
mereka bekerja. (2004:14)
Selanjutnya dikatakan pula oleh
menyebutkan bahwa ”sikap (attitude)
Korten dan Alfonso (Tangkilisan, 2006
adalah
dan
: 224) bahwa ”profesionalisme adalah
perasaan yang dimiliki seorang individu
kecocokan antara kemampuan yang
menyangkut ide, situasi dan orang lain
dimiliki
dengan
kebutuhan
sekumpulan
memiliki
keyakinan
tiga
komponen.”
oleh
birokrasi
tugas.”
dengan
Terpenuhinya
Komponen tersebut yaitu : komponen
kecocokan antara kemampuan aparatur
afektif
dengan kebutuhan tugas merupakan
dari
sikap
mencerminkan
perasaan dan emosi yang dimiliki
syarat
terbentuknya
individu menyangkut situasi, komponen
profesional.
pegawai
yang
Artinya, keahlian dan
9
kemampuan pegawai
merefleksikan
arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.
lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi.” Sinamo (2005:25) menyebutkan
(2006:226)
bahwa ”etos kerja profesional adalah
menyebutkan beberapa pendapat ahli
seperangkat perilaku kerja positif yang
tentang profesionalisme sebagai berikut
berakar pada kesadaran yang kental,
”profesionalisme
keandalan
keyakinan yang fundamental disertai
sehingga
komitmen yang total pada paradigma
terlaksana dengan mutu tinggi, waktu
kerja yang integral.” Maksud dari
yang
kutipan
Tangkilisan
dalam
adalah
pelaksanaan
tepat,
tugas
cermat,
dan
dengan
ini
berarti
konsep
utama
prosedur yang mudah difahami dan
tentang kerja itu sendiri yang mencakup
diikuti oleh pelanggan.” Selanjutnya
idealisme yang mendasari, prinsip-
Ancok
prinsip yang mengatur, nilai-nilai yang
mendefinisikan
”profesionalisme adalah kemampuan
menggerakkan,
dalam beradaptasi terhadap lingkungan
dilahirkan, standar-standar yang yang
yang cepat berubah dan menjalankan
hendak dicapai di dalam pekerjaan
tugas dan fungsinya dengan mengacu
tersebut.
sikap-sikap
yang
kepada visi dan nilai-nilai organisasi.”
Profesionalisme kerja akan berhasil
Dilanjutkan dengan Tjokrowinoto yang
bila adanya keteladanan, memberikan
mendefenisikan
dorongan dan memberikan tanggung
adalah
”profesionalisme
kemampuan
untuk
jawab serta mengajak atau menghimbau
merencanakan, mengkoordinasikan, dan
bukan
memerintah,
melaksanakan fungsinya secara efisien,
diungkapkan
seperti
Murrow
yang
(Triguno,
10
2000:15) menyebutkan ”bilamana anda
birokrasi akan bersifat teknis, sulit dan tidak terprogramkan secara mendalam.
ingin menghimbau, hendaklah anda bisa dipercaya, bilamana anda ingin
Wahyono (2006:51) menyebutkan dipercaya,
hendaknya
anda bahwa
trampil/profesional,
bilamana
profesionalisme
kerja
pada
anda pegawai sebagai berikut :
ingin
dianggap
trampil/profesional, a. Komitmen tinggi, yaitu seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat pada pekerjaan yang sedang dilakukannya. b. Tanggung jawab, yaitu seseorang juga harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri. c. Berfikir sistematis, yaitu seseorang harus mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. d. Penguasaan materi, yaitu seseorang harus menguasai secara mendalam bahan/materi pekerjaan yang sedang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya.
hendaknya anda mau bekerja benar”. Sulistiyani menyebutkan
dkk bahwa
(2004:35) untuk
profesionalisme aparatur, ada tiga nilai yang harus dikembangkan, antara lain : 1. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum 2. Profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional bukan bersifat patrimonial. 3. Memegang teguh prinsip the right man on the right place. Profesionalisme aparatur dengan internalisasi nilainilai di atas diperlukan sebagai upaya menanggapi keadaan lingkungan yang sulit diterka sebelumnya, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan tingkat pendidikan yang besar, dan perubahan nilai kerja ; maka sifat dan tugas birokrasi pun akan mengalami perubahan. Tugas-tugas di dalam
Pendapat tersebut diperkuat juga oleh Atmosoeprapto (2000:51) yang menyebutkan bahwa : ”profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competency),
yaitu
memiliki
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill),
bisa
melakukan
(ability),
11
ditunjang
dengan
pengalaman
pekerjaan yang diberikan kepadanya.
(experience) yang tidak muncul tiba-
Prestasi merupakan hasil-hasil kerja
tiba tanpa melalui perjalanan waktu”.
pegawai yang telah dikerjakan sesuai
Berdasarkan kutipan diatas penulis berpendapat
bahwa
profesionalisme
kerja pegawai dapat diperoleh bila pegawai
sudah
profesional
dalam
bekerja
secara
menyelesaikan
dengan job description masing-masing bidangnya. Pendapat Barnes dan Manning (2003:12)
mengemukakan
profesionalisme mengacu pada sikap
pekerjaan yang diberikan sesuai dengan
dengan
keahlian kerja yang dimilikinya (job
sebagai berikut :
description) yang tercermin dari sikap dan
etika
dalam
bekerja
seorang
pegawai pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Tanjungpinang. Julukan
profesional
merupakan
penilaian orang lain atas kinerja dan peforma yang kita lakukan. Kinerja merupakan suatu penilaian hasil kerja seorang
pegawai
yang
telah
menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif serta memilki kualitas kerja
bahwa
bekerja
secara
profesional
1. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan menganggapnya penting bagi kariernya. 2. Cukup peduli untuk menganalisis bagaimana caranya agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik walaupun itu berarti mengadakan perubahan. 3. Mengerti bagaimana pekerjaannya berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan. 4. Mempunyai keyakinan dalam membagi ide, tujuan, dan semangat kepada orang lain. Kutipan
tersebut
menunjukkan
yang baik demi mendapatkan sebuah
bahwa profesionalisme kerja seorang
prestasi kerja yang akan dhasilkan dari
pegawai akan terlihat dari caranya
12
bersikap
didalam
berkerja
sesuai
keputusan pada pemecahan masalah
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
kerja yang sedang dihadapi. Pegawai
intansi
mampu
terpacu untuk melakukan pekerjaan
memberikan ide maupun yakin atas
sebaik-baiknya bila sudah ada dorongan
hasil pekerjaan yang akan diselesaikan
dari dalam dirinya untuk melaksanakan
tersebut dengan mengikuti peraturan
pekerjaan dengan baik. Pekerjaan juga
yang sudah ditetapkan oleh Badan
akan selesai dengan benar bila ada kerja
Perencanaan dan Pembangunan Kota
sama
Tanjungpinang.
pula
diberikannya pengarahan-pengarahan di
menyebutkan
dalam menyelesaikan pekerjaan yang
kerjanya,
Clements
serta
Diungkapkan
(2001:100)
dengan
pimpinan
yaitu
bahwa ”ada hubungan yang erat dengan
akan
sikap positif dalam manajemen dan
menjalankan semua peraturan sesuai
profesionalisme
dengan tugas pokok dan fungsi.
yakni
kekuatan-kekuatan meliputi
:
dengan
profesionalisme
1).
Gunakan
segala
kelebihan, 2) jadikan model panutan, dan 3) biarkan kelebihan tersebut mendukung sikap positif.” Pegawai
yang
bekerja
secara
profesional akan menghasilkan prestasi kerja yang ditunjukkan dengan sikap profesionalisme
yang
dimilikinya,
termasuk bersikap di dalam mengambil
diselesaikan.
Selanjutnya
Koehn
Termasuk
(2004:74)
menyebutkan lima ciri yang disebut sebagai profesionalisme yaitu : 1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 2. Menjadi anggota organisasi sebagai pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standart dan cita-cita perilaku, serta yang saling mendisiplinkan standart kerja. 3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan kerja yang hanya
13
diketahui dan dipakai oleh orang-orang tertentu saja yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain. 4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan pekerjaan itu tidak dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas. 5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus.
profesionalisme dalam bekerja yakni memiliki ciri yang spesialis pada bidang keahliannya, selain itu sikap konsepsional dan sikap praktis juga mewarnai diri seorang profesional, baik dalam berfikir dan berbicara selalu sistematis, rasional dan logis, ini merupakan ciri-ciri konkrit yang dimiliki kadar seorang profesionalisme tinggi.” Seseorang
dapat
dikatakan
memiliki profesionalisme kerja, apabila pegawai memiliki kemampuan kerja,
Seseorang
dapat
dikatakan kompetensi
profesionalisme
apabila
dan
skill
dalam
memiliki melaksanakan tugas, sesuai dengan
pengetahuan, kecakapan dan mampu tugas pokok masing-masing pegawai. mengambil suatu keputusan tentang Pada
prinsipnya,
profesionalisme
pekerjaan mereka, khususnya untuk adalah
komitmen
pribadi
untuk
mengatur dan melaksanakan programmemberikan pelayanan yang terbaik program kerja yang telah dibuat oleh dan terefisien bagi orang-orang yang kantor
Badan
Perencanaan
dan membutuhkan
hasil
kerja
yang
Pembangunan Kota Tanjungpinang. dilakukan oleh pegawai.” Dari kutipan Seorang pegawai akan memiliki tersebut penulis menyimpulkan bahwa ciri tersendiri atas hasil kerjanya. Sesuai keberhasilan pegawai yang profesional dengan pendapat Sentana (2004:233) tidak hanya menuntut bakat, tetapi juga menyebutkan bahwa : membutuhkan ”Pada diri seorang pegawai yang dianggap memiliki
keterlibatan
inisiatif, pegawai
komitmen, dalam
14
melaksanakan pekerjaan secara baik
menjadikan pegawai sebagai pekerja
pada
handal yang memiliki integritas kerja
kantor
Badan
Perencanaan
Pembangunan.
dengan tanggung jawab yang besar
Dari paparan tersebut maka penulis
dalam
menjalankan
tugas
yang
menyimpulkan bahwa profesionalisme
diembannya sebagai pegawai
adalah
untuk
profesional. Hal ini sejalan dengan
melakukan pekerjaan sesuai dengan
pendapat Siagian (Tangkilisan, 2006 :
fungsinya yang telah ditetapkan oleh
229)
organisasi dimana ia bekerja. Pentingya
profesionalisme
kemampuan pegawai dalam beradaptasi
pegawai dapat diukur antara lain :
terhadap
pendidikan yang lebih tinggi demi
1. Kreativitas (Creativity), adalah kemampuan pegawai untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan perubahan, 2. Inovasi (Inovation), adalah kemampuan pegawai untuk mencari dan menggunakan metode baru dalam melaksanakan tugasnya, Responsivitas (Responsivitas), adalah
tercapainya profesionalisme kerja.
kemampuan
pegawai
mengantisipasi
dan
kemampuan
pegawai
perubahan
khususnya
lingkungan
perubahan
tingkat
pendidikan
yang
dibutuhkan
lingkungan
kerja
kantor
Perencanaan
di
Badan
Pembangunan,
mengharuskan pegawai untuk memiliki
Seorang
profesional
adalah
menyebutkan kerja
yang
bahwa dalam
diri
dalam menghadapi
seseorang yang menjalankan profesinya
perkembangan baru dan pengetahuan
secara
baru.
benar
pekerjaannya
dan menurut
melakukan etika
profesionalisme. Profesionalisme akan
15
2. Pada dimensi inovasi diketahui
C. Hasil Penelitian 1. Pada dimensi Kreatifitas dapat diketahui
masih
ditemukan
Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Kota
pegawai yang sudah mampu
Tanjungpinang
bekerja dengan baik dan penuh
mampu. Hal ini dikarenakan
rasa
Namun
banyak pegawai yang merasa
memang masih ada pegawai
bahwa mereka sudah melakukan
yang tidak disiplin dan tidak
tugasnya dengan baik yang telah
dapat
dilakukan
tanggungjawab.
menyelesaikan
masih belum
bertahun-tahun
pekerjaannya selalu tepat waktu.
hingga tidak perlu mencari hal-
Tim Badan Koordinasi Penataan
hal baru.
Ruang
Daerah
Tanjungpinang,
Kota
3. Pada
sebagai
dapat
dimensi
responsivitas
diketahui
bahwa
tim
organisasi pemerintahan yang
Badan
Koordinasi
Penataan
paling dekat dan berhubungan
Ruang
Daerah
Kota
langsung dengan masyarakat,
Tanjungpinang
dimana Tim Badan Koordinasi
dapat
Penataan Ruang Daerah Kota
pada saat mendesak, semua
Tanjungpinang,akan
terlibat
keputusan
perencanaan
pimpinan.
langsung dan
dalam
pengembalian
pembangunan serta pelayanan.
4. Dalam
masih
mengambil
masih
belum
keputusan
ditangan
menyelesaikan
tugas
jabatan yang lebih berat belum semua
pegawai
dapat
16
melaksankannya, untuk suatu
Ruang
hal-hal tertentu dalam kondisi-
Tanjungpinang
kondisi tertentu para pegawai harus mampu untuk mengambil keputusannya sendiri. D. Penutup 1. Kesimpulan
bab
sebelumnya
disimpulkan
bahwa
maka
dapat
Tim
Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pekerjaan belum menunjukan sikap professional.
Hal
ini
dilihat
penelitian dimana belum menunjukkan sikap
pegawai
yang
berinovasi.
Tim
Badan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Kota
Tanjungpinang
harus dipacu untuk memberikan ide baru dalam pelaksanaan pekerjaannya khususnya dalam merencanakan
pembangunan
yang menjadi prioritas di Kota Tanjungpinang c. Sebaiknya Koordinasi Daerah
tim
Badan
Penataan
Ruang
Kota
Tanjungpinang
pemimpin
professional.
memberikan
kesempatan untuk
2. Saran a. Sebaiknya
ada
pengawasan
dalam pelaksanaan kerja tim Badan
diberikan bagi tim yang mampu
dari
pembahasan yang dilakukan pada hasil
adanya
Koordinasi
Kota
b. Seharusnya ada reward yang
Daerah
Berdasarkan hasil penelitian pada
Daerah
Penataan
mengambil
keputusan dalam pelaksanaan pekerjaanya
agar
dapat
menaggulangi
ketika
permasalahan
dilapangan
terjadi. 17
DAFTAR PUSTAKA
Atmosoeprapto. 2000, Menuju Sumber Daya Manusia Berdaya. Jakarta . Gramedia Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Batinggi, Ahmad. 2001. Manajemen Pelayanan Umum. Bahan Kuliah STIA LAN. Barnes, James G. 2003. Secret Of Customer Relationship Manangement. Alih bahasa. Andreas Winardi. Yogyakarta : Penerbit Andi. Clements, Phil. 2001. Sukses Menjadi Manajer Yang Positif. Jakarta, Erlangga. Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen. Jakarta, Erlangga. Koehn, Daryl. 2004. Landasan Etika Profesi. Yogyakarta, Kanesius. Maister. 1998. True Professionalism, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Moeljono, Djokosantoso. 2003. Beyond Leadership : 12 Konsep Kepemimpinan. Jakarta. Elex Media Komputindo Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya. Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I). PT Rineka Cipta : Jakarta Saydam, Gouzali. 2006. Built In Training (Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme). Bandung, Remaja Rosdakarya. Sentana, Aso. 2004. Excellent Service & Customer Satisfaction. Jakarta, PT. Alex Media Komputindo. Sinamo, Jansen. 2005. Mahardika.
Delapan Ethos Kerja Profesional.
Jakarta, Darma
Soegeng Prijodarminto, S.H.,2002. Disiplin Kiat Menuju Sukses, cetakan kedua, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
18
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta. Sulistiyani, dkk. 2004. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Gava Media. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta, PT. Gramedia. Triguno. 2000. Budaya Kerja (Menciptakan Lingkungan yang kondusive untuk meningkatkan Produktivitas Kerja). Jakarta, Golden Trayon Press. Wahyono, S Teguh. 2006. Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi. Jakarta, Golden Trayon Press.
19
