POLITIK HUKUM BAB I TENTANG PERSPEKTIF POLITIK HUKUM OLEH:
Prof.DR.H.GUNARTO,SH.SE.Akt.M.Hum.
Politik Hukum
Secara filosofis, berbicara hukum, berarti berbicara tentang pengaturan keadilan, serta memastikan keadilan itu terwujud di bawah jaminan aturan yang jelas-‐tegas, sehingga memberi manfaat pada kebaikan manusia.
Itulah in* supremasi keadilan yang digagas Gustav Radbruch
Menurut Radbruch Supremasi Keadilan Pada Dasarnya... Tidak memisahkan aspek kepastian dan kemanfaatan
dari hal yang paling pokok dalam hukum, yakni keadilan. Fungsi kepastian hukum (yang berisi keadilan dan norma norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-‐benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, maka keadilan benar-‐benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebgai komunitas.
Jadi poli;k hukum... Lebih mirip suatu etika, yang menuntut agar suatu
tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral. Maka sekali lagi, politik hukum selalu bersifat ideal, dan berangkat dari idealisme. Tepat sekali, jika Padmo Wahyono merumuskan poltik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
Ti;k Tolak Poli;k Hukum Adalah visi hukum. Berdasarkan visi atau mimpi
itulah, kita format bentuk dan isi hukum yang dianggap capable untuk mewujudkan visi tersebut.
Visi menunjuk pada tujuan ideal yang ingin dicapai.
Tentang tujuan itu sendiri, tiap bangsa, tiap negara, tiap masyarakat, tentu memiliki konsep yang berbeda. Betapapun berbedanya, yang pasti, tidak ada sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah masyarakat yang memilih tujuan yang buruk.
Hukum sebagai salah satu sumber daya ar;nya... Hukum sebagai salah satu sumber daya, dapat saja
dimanfaatkan untuk kepentingan pencapaian tujuan ideal, baik, dan mulia menurut ukuran masing-‐ masing bangsa, negara, atau masyarakat.
Tujuan itulah, biasanya seluruh sumber daya yang
tersedia salah satunya Hukum dimobilisir, demi tercapainya tujuan yang dimaksud
Maka In; Poli;k Hukum Yang Sesungguhnya... Ia memikul beban sosial suatu masyarakat, suatu
bangsa, suatu negara untuk mewujudkan tujuan masyarakat, bangsa, dan negara itu. Karenanya, dalam konteks politik hukum, hukum (sebagai milik bersama), tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu untuk mengabdi bagi kepentingan dirinya. Di titik inilah, letak perbedaan antara politik hukum dengan hukum dan politik.
Mengapa dikatakan Poli;k Hukum.. Jika hukum ditugaskan mengemban misi suatu
masyarakat, suatu bangsa, suatu negara untuk mewujudkan visi yang dituju oleh masyarakat, bangsa dan negara tersebut maka disini terdapat semacam ideologi bersama yang imperatif sifatnya, yakni mewujudkan tujuan bersama. Dengan kata lain, polotik hukum, harus berdimensi common ideology.
Dengan Demikian Poli;k Hukum Memiliki Fungsi Ideologis Untuk Dua Hal Mendasar: 1. Ia memberi titik-‐tolak dan arah dasar bagi tatanan
hukum dalam mengelola berbagai persoalan di berbagai bidang demi mencapai tujuan bersama.
2. Ia mengarahkan dan mengerhkan seluruh potensi
yang dimiliki hukum untuk mewujudkan tujuan bersama dimaksud.
Sedangkan “hukum dan
politik”, tidak seperti itu. “Hukum dan poli;k” lebih terarah pada realitas hubungan ;mbal-‐balik dan tarik-‐menarik antara hukum dan poli;k itu sendiri
Maka ke;ka Hukum Terkooptasi Oleh Poli;k... Maka ketika hukum terkooptasi oleh politik
kepentingannya penguasa atau kelompok tertentu, dan karenanya mewajah represif, diskriminatif, dan ketidakadilan. Kadang juga, hukum mendapat ruang yang relatif otonom ketika politik-‐kekuasaan-‐ kepentingan “orang kuat”, sedikit mengekang diri untuk tidak terlampau melakukan intervensi. Realitas seperti ini, adalah masalah “hukum dan politik”, dan sama sekali bukan persoalan politik.
Jadi dalam perspek-f poli-k hukum Hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk
sembarang tujuan di luar tujuan ideal bersama dari suatu masyarakat, bangsa, atau negara. Sedangkan dalam “hukum dan politik”, bukan tujuan ideal bersama itu yang menjadi fokus perhatian. Perhatian “hukum dan politik”, justru terarah pada soal interaksi dan tarik menarik antara politik itu sendiri dengan hukum.
Dinamika Interaksi Antara Hukum Dan Poli;k... Dinamika interaksi dan tarik menarik antara hukum
dan politik, menjadi obyek kajian yang sangat menarik dibidang sosiologi, sosiologi hukum, dan politik.
Sementara penugasan hukum untuk menjalankan
“misi bersama” demi mewujudkan “visi bersama”, menjadi agenda penting dan utama dalam poltik hukum.
Masalah “Hukum Dan Poli;k” sebagai masalah ilmiah yang menarik. Sedangkan Poli;k Hukum, lebih sebagai sebuah agenda publik yang sangat pen;ng dan menentukan Jadi tidak semua legal policy, adalah politik hukum.
Seperti juga, tidak semua publik policy adalah pro publik. Maka menyamakan begitu saja politik hukum dengan legal policy, merupakan sebuah kekeliruan yang cukup serius. Sekali lagi, politik hukum, adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Ada tujuan-‐tujuan (ideal) yang diembankan dan dilekatkan pada hukum untuk mewujudkan. Faktor tujuan ideal itulah yang merupakan poros dari politik hukum.
Oleh karena itu secara garis besar: Ruang lingkup politik hukum mencakup tiga hal: 1. Tujuan ideal yang hendak dicapai melalui hukum. 2.Cara atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan itu. 3 . K o n fi g u r a s i h u k u m y a n g e f e k t i f mewujudkan tujuan tersebut.
Secara Historis: Dari zaman klasik hingga abad ke-‐20, tercatat
sejumlah tugas atau tujuan (ideal) dari hukum antara lain:
Pertama, Zaman klasik; Mewujudkan dan menjamin kebajikan dan keadilan
umum. Menjamin eudaimonia (kebahagiaan:Socrates) Menjamin partisipasi dalam gagasan keadilan (Plato) Menjamin eksistensi negara yang bermoral dan adil (Aristoteles) Memenuhi kepentingan tiap warga negara (Epicurus)
Lanjutan.
Kedua, abad pertengahan;
Menyelenggarakan keamanan perdamaian,
serta mewujudkan kesalehan sosial. (St. Agustinus)
Menjunjung hak alamiah manusia untuk
mempertahankan hidup, cinta dan hidup berkeluarga, kerinduan mengenal Tuhan dan hidup bersahabat. (Thomas Aquinas)
Lanjutan. Zaman Renaissance, AuHlarung, dan Abad
Ke-‐19;
Mewujudkan otonomi manusia. Menjamin kebebasan individu. Menjaga tertib hukum negara (positivisme hukum) Menciptakan tatanan masyarakat sosialis (Karl Marx) Melestarikan karakter bangsa (Savigny)
Lanjutan. Keempat, Abad ke-‐20: Menjaga hak-‐hak asasi manusia (tradisi
Inggris) Menjamin keadilan dalam masyarakat (Stammler,Radburch) Mewujudkan kepentingan umum (Cordoso dan Pound) Menjaga kepentingan umum dan individu secara seimbang (Reinach)
Mengenai tujuan “mewujudkan kesejahteraan umum” Tugas politik hukum adalah menciptakan
aturan dan sistem implementasi hukum yang menjamin pemerataan anggaran, penghapusan kemiskinan, penyediaan fasilitas publik yang merata, pemberantasan K K N , m e n d o r o n g s e k t o r e k o n o m i produktif, atau membuka kases ekonomi lebih besar bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah, dan lain sebagaianya.
Poli;k Hukum Sebagai Agenda Hukum Mengenai politik hukum sebagai agenda
hukum, adalah bahwa dalam tugasnya mewujudkan tujuan bersama, maka hukum harus hadir dalam wujud hakikinya sebagai hukum, yakni:
Menjamin pengaturan yang adil memberi
kepastian hukum , dan mendistribusi manfaat.
Bagi Poli;k Hukum ... Bagi Politik Hukum masalah masyarakat miskin harus
ditangani lewat pengaturan yang lebih adil, misalnya melalui regulasi hukum mengenai hak dan kewajiban menyangkut akses ekonomi.
Hukum harus mengatur secara adil sedemikian rupa
sehingga golongan masyarakat yang tidak mampu memperoleh ekses yang cukup untuk meraih kesejahteraan
Lanjutan... Jadi nilai-‐nilai ideal yang melekat pada hukum
(keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), merupakan basis dan titik tolak dari politik hukum. Dan karena raison d’etre hukum adalah untuk melayani kepentingan umum, maka semua unsur hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, merupakan milik bersama untuk melayani kepentingan bersama (volonte generale). Disinilah letak sifat ideal yang melekat dalam politik hukum dan politik hukum selalu berdimensi ideal.
Posisi Hukum Dalam Poli=k Hukum Hukum, dalam politik hukum, pertama-‐
tama adalah merupakan instrumen. Ia merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Kedua, hukum dalam konteks politik hukum,adalah pembawa misi. Ia menjadi wadah yang menampung segala keinginan dan aspirasi mengenai berbagai hal yang ingin ditata dan dicapai.
Lanjutan. Ketiga, hukum dalam konteks politik
hukum, adalah piranti managemen. Ia menata kepentingan-‐kepentingan secara adil, menetapkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mengatur hak dan kewajiban individu-‐kelompok-‐ l e m b a g a , m e n y i a p k a n s a n k s i , d a n dilengkapi lembaga/aparat penegaknya.
Lanjutan... Dalam sekalian posisi tersebut diatas, hukum
memiliki kapabilitas yang potensial untuk membawa misi pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan. Ia merupakan sumber daya publik yang memiliki segala kelengkapan yang diperlukan bagi keperluan pencapaian tujuan. Hukum memiliki dasar legalitas, memiliki dasar legitimasi (karena dibuat oleh lembaga representatif), memiliki daya ikat yang memaksa, dilengkapi sanksi, dan ditegakkan oleh institusi yang sah. Itulah posisi sentral hukum dalam konteks politik hukum.
Sekian Bab I Saya Sampaikan Atas Perha;annya Saya Ucapkan ...
TERIMA KASIH
