PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTAI{G RINCIAN ANGGARANIBELANJAPEMERINTAHPUSAT TAHUNAIVGGARAN2OO7
DENGAN RAHI\4ATTUHAN YANG I\4AHA ESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
Menimbang i
a.
bahwa .l.;rrggarunBelanja Pemerintah Pusat Tahun 2OOz rebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 18 Tahun 2006 tentang AnggarunPendapatan dan Belanja Negara Tahun lvggarun 2OOZ perlu dirinci menurut bagian anggaran/unit organisasi,fungsi/sub fungsi, program, kegiatanrlokasi dan jenis belanja yang diatt;r lebih lanjut dalamPeraturan Presiden;
b.
bahwa berdasarl
sebagaimanadimaksud
pafu huruf a, perlu menetaplranPeraturan Presidententang; Rincian Anggann BelaryaPemerintahPusatTahun lnggatan 2007;
Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) lJndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2.
lJndang-lJndangNomor t7 Tahrm 2OOgtentang Keuangan Negara (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 4TrTambahanlnmbaran Negam RepublikIndonesia Nomor +286); 3. Undarg...
--\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -24
3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendahaman Negara
1 Tahun 2OO4 |an{arng (Lembamn Negara Republik
IndonesiaTahun 2OO4Nomor SrTambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4.
Undang-UndangNomor 15 Tahun 2OO4tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggUng Jawab Yteuangan Negara (LembarunNegaraRepublikIndonesiaTahun 2OO4Nomor 66, Tanrbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-IJndangNomor 18 Tahun hOOGEntang Avrgg;arun Pendapatan dan Belanja Negara Tahun A,rtggarun 2OO7 (LembamnNegaraRepublikIndonesiaTahun ?OOG Nomor 94, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor +662);
6.
PerafitranPemerlntahNomor ZOTahrllr.2OO4tentangRencana Kerja Pemerintah (l,embamn Negara Republik Indonesira Tahun 20O4 Nomor 74, T ambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4405r;
7.
Perafixan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO4 tentarg Penyusnnan Rencana Kerja dan A,nggamn Kementerian Negaru/Lembaga (kmbamn Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4Nomor TlrTambahanlembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4406);
8.
KeprrtusanPresidenNomor 42 Tahtxt 2OO2tentangPedoman Peblr,sanaan /u:rggarun Pendapatan dan Belanja Negara (LernbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2OOZNomor 73, Tambahan lnmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimanatelah diabah denganKeputusanPresiden Nomor T2Tahun 2OO4(l,embarunNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor9ZrTambahanlembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor+418); 9. Petafi/'ffan...
e-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
9.
Perafixan PnesidenNomor 19 Tahun ?OOGtentang Rencana KerXaPemerintahTahun 2OO7;
MEMUTUSI(AN: Menetapkan:
PERATUMNPRESIDEN TENTANGRINCIAN ANGGAMN BELANJA PEMERINTAH ruSAT TAHUNANGGAMN 2007. Pasal 1 (1) lnggamn Belanja Pemerintah Rrsat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun ?OOGtentang lnggamn Pendapatan dan Br,lanla Negara Tahun Atnggaran2007, dirinci menurut bagian anggar:an/urljit organisasi,fungsi/subfungsirprryramrkegialurnrsafi iankerja, lokasi dan jenis belanja. (2') Rincian /r:rggarun BeLanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pafu ayat (l) ditetap(an dalamLampfuanPeraturan Presidenini, yang terdid atas: a. l.amp:r:an I yang memuat Rincian Anggaran kla$a Pemerintah Pusat menurut organisasidan jenis belanja;
bagian
anggaran/wit
b. Iamprran II yang memu.at Rincian Anggaran Br,larya Pemer:ntah Rrsat menunrt fungsi/sub fungsi dan jenis belanja; c. Ia,mpiran III yang memuat Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Rrsat menurut progrann, kegiatan dan jenis belanja;
d, Lampfuan lY yang memuat Rincian Anggarun klanja PemerintahPusatmenurut lokasi dan jenis belanja;dan
e. bmpLtan...
---\
aA: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4-
e. Lampfuan V yarg memuat Rincian Anggamn BelanSa Pemerintah Pusat menurut alokasi an1Saran masingmasing sahtan kerla (Satuan lvggaran Per Safiaan danjenis belanja. KerjalSAPSK)
Pasal2 Pentbahan rincian lebih lanjut dan AnggarunBelanja Pemetntah Rrsatbr;napaz a. pelgeserananggaranbelanja: l) anhr unit organisasidalam satubagint ang3aruni 2) antar kegtratandalam satu progtam sepanJangpelSeseran tersebutmentpalranhasiloptimalisasi;danlatau 3\ antar jenisbelanja dalam satukegiatan; b. rr.lntbahan anggaranfulanja yang bersumber dari peningkatan PenerimaanNegaraBukanPaiakONBP);danlatau c. pnrbahan paga Prnjaman dan Hibah L:uurrNegeri OI{LI{) rebagaiakibat darilancuran PIILN, drtetaplr,anolehMenteiKeuangan.
Pa.sal3 dimaksud Belanja PemerintahRrsat sebagaimana Rincian Aurrggarun dalam Pasal I menjadi dasarpenyusunan dan pengesahanDaftar Isian PelaksanaanAnggamn(DIPA)Tahun Anggaran2OO7.
Pasal4 Ketentuan yang diperlukan dalam mngl
. -.,r\L.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 5 PeraturanPresidenini mulai berlaku sejak tanggalditetaplan.
Ditetaplan dilakafta padatanggal30 November2O0G PRESIDEN REPI.IBLIK INDONESI.A ttd.
DR H. SUSILOBAN/IBANGWDHOYONO
Salinan sesuaidengan aslinya i Sekretarisl(abinet Hukum
. Nahattands
