Sharing Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik //ppid.kominfo.go.id
Keragaman Pertanyaan Para Pengguna Informasi Publik
LSM Sahabat Muslim / Muhammad HS
LSM Fitra
LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia Lembaga pemerintahan
Perorangan
Transparansi Penyelenggaran Negara
Koleksi Data PPID Selama Mei sd Desember 2010
NO
BULAN
JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK
JUMLAH PERMOHONAN IP YG DITERIMA
DIPENUHI
DITOLAK
PROSES
WAKTU (JAM)
ALASAN PENOLAKAN
1
MEI
16
16
15
1
0
163
informasi tidak dikuasai (ditolak)
2
JUNI
29
57
49
3
5
163
Informasi tidak dikuasai (ditolak)
3
JULI
28
50
27
3
20
258
Informasi tidak dikuasai (ditolak)
4
AGUSTUS
12
41
32
3
6
288
Informasi tidak dikuasai dirujuk ke Arsip Nasional
5
SEPTEMBER
9
29
28
1
0
143
Informasi tidak dikuasai
6
OKTOBER
21
66
62
0
4
238
7
NOPEMBER
16
37
35
2
0
238
8
DESEMBER
14
45
40
0
5
68
JUMLAH
145
341
288
13
40
1.559
informasi dikecualikan
Perangkat Yang Sudah Diselesaikan oleh Kementerian Kominfo 1. Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2. Peraturan Menteri Kominfo No. 10/PER/KOMINFO/7/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kominfo. 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008. 4. Perangkat-perangkat teknis untuk mem-back up pelaksanaan UU KIP. 5. Sosialisasi pelaksanaan UU KIP.
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (KEPMEN NO.: 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010) TIM PERTIMBANGAN INFORMASI
PPID
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP
BIDANG PENGADUAN & PENYELESAIAN SENGKETA
PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PELAYANAN INFORMASI
FRONT OFFICE
DESK LAYANAN LANGSUNG
BACK OFFICE
DESK LAYANAN VIA MEDIA
UPDATE WEB/KIOSK
FOTOCOPY
CD BURNING
SCANNER
RUANG PELAYANAN INFORMASI TELP & FAX
RUANG AKSES INTERNET
RAK BAHAN INFORMASI
3
KURSI TUNGGU TAMU
2
11 NO.: URUT
Layanan akses Internet untuk Masyarakat gratis, menggunakan 10 PC
PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 1. Pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. 2. Pengkasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi . Ps. 13 ayat (1): PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. 3. Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dan pembebanan pidana denda. 4. Ketentuan penutup. Ps. 21 ayat (1): PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Ps. 21 ayat (2): Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi dan kehumasan. 5. PP No. 61 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 20 Agustus 2010 dan diundangkan tanggal 23 Agustus 2010.
Koleksi Q & A Dalam Berbagai Forum 1. 2. 3. 4.
Bagaimana pelaksanaan UU KIP seandainya belum ada PPID? Bagaimana merespon pertanyaan yang tidak diatur dalam UU KIP? Apakah PPID harus identik dengan jabatan kehumasan? Apakah ada kewajiban untuk menunjuk 1 PPID atau lebih pada suatu badan publik? 5. Apakah permintaan informasi publik harus diperoleh dengan datang langsung kepada PPID, atau boleh menggunakan layanan telekomunikasi? 6. Apakah ada kewajiban untuk membuka outlet (tempat layanan) di setiap badan publik? 7. Peraturan apa saja yang perlu diketahui oleh setiap badan publik? 8. Apakah beban PPID dapat berpengaruh terhadap kinerja suatu PPID? 9. Bagaimana seandainya internal satuan kerja kurang kooperatif dalam membantu penyampaikan informasi publik yang dikehendaki oleh peminta informasi? 10.Bagaimana membedakan antara permintan informasi yang disampaikan oleh wartawan dan pengguna informasi publik non wartawan? 11.Apakah PPID berhak menyampaikan permintaan informasi kepada suatu lembaga / perorangan tertentu yang telah sering meminta informasi?
Alur Pelayanan Informasi Dari Pemohon Yang Langsung Ke PPID dan atau melalui BRTI/Satker/UPT Pemohon Info
1
Tertulis / Tidak Tertulis
Pencatatan Info: Pencatatan Info di BRTI/ Satker/UPT:
PPID
2
No. Formulir, Nama, Alamat, No. Telp, Subjek Yang Ditanyakan, Format Pengiriman, Tanda Tangan UPT, Tanggal dan Tempat Diterima Permohonan, Cap UPT. Dikirimkan pada kesempatan pertama (max 2 hari) ke Tel/Fax: 021.3452841, 3504024, Email:
[email protected]. Diminta untuk konfirmasi via SMS ke: 08129566504, 0811898504.
Penolakan Disertai Alasan Pemohon Dapat Mengajukan Keberatan Melalui Atasan PPID
3
No. Formulir, Nama, Alamat, No. Telp, Subjek Yang Ditanyakan, Format Pengiriman, Tanda Tangan PPID/Staf PPID, Tanggal dan Tempat Diterima Permohonan, Cap Kominfo.
Pemberian Tanda Bukti
4 Respon Pemberitahuan
5
6
6
8
Perpanjangan Waktu: Disertai alasan maksimal 7 hari kerja
Pemberian Info Yang Diminta
7
Terima Kasih Gatot S Dewa Broto 0811898504
[email protected]
