POLITIK HUKUM DI BALIK SUKSES UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH Oleh: Akmal Bashori Alumnus magister Hukum Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Email:
[email protected] Abstrak Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi subsistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dari ketiganya secara objektif dinilai bahwa kedepan hukum Islam lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, mempunyai implikasi yang baik. Maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsif bahkan memarginalkan hukum Islam, sedikit demi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dan di undangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam telah menjadikan positvisasi UU No. 21 Tahun 2008 menarik untuk di dalami. Setelah sekian lama adanya dominasi hukum barat sebagai sumber-sumber hukum nasional, kini kita ditantang untuk melihat hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum utama dalam menciptakan salah satu hukum yang sangat penting yaitu hukum perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Kata Kunci: Sistem Hukum, Politik, Perbankan Syari’ah. kecil peluang hukum Islam diterapkan
A. Pendahuluan Hukum Islam dan politik adalah dua
(Halim, 2002: xiii-xiv).
sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam
Qardlowi (1998: 53) melihat politik
suatu masyarakat Islam. Hukum Islam
ini dengan mengerjakan sesuatu yang
tanpa dukungan politik sulit digali dan
mendatangkan
diterapkan. Politik yang mengabaikan
Politik adalah aksi dari para politikus,
hukum
mengakibatkan
sehingga dikatakan “dia memolitisasi
kekacauan dalam masyarakat. Semakin
binatang untuk kendaraan jika dia berdiri
baik hubungan Islam dan politik semakin
di atasnya dan menundukannya. Saat
besar
Islam
umat Islam kuat secara politik, dengan
diaktualisasikan, dan semakin renggang
city state Madinah,(Syadzali, 1990: 9-16)
hubungan Islam dan politik, semakin
hukum Islam dan poltik merupakan satu
Islam
peluang
akan
hukum
kemaslahatan
baginya.
Vol. I No. 01, Mei 2015
kesatuan yang tidak terpisahkan, meski
tentang Perbankan Syari’ah. Lahirnya
tanpa menyebut secara tegas hukum
UU. No. 21 Tahun 2008 tengtang bank
Islam sebagai pedoman negara. Negara
syariah di Indonesia berjalan begitu
Madinah dengan piagam madinah-nya
panjang samapi lahirnya UU tersebut—
(Sukarja, 1995: 47-57) malah tidak
yang sebenarnya proses transformasi
disebut sebagai negara Islam. Namun,
melalui adaptasi dan harmonisasi fiqh
konstitusi
sanggup
muamalah ke dalam peraturan perbankan
kepentingan
syariah—terjadi antara tahun 1992-2008.
Negara
mengakomodasi
tersebut,
seluruh
Dalam paper ini penulis akan menkaji
masyarakat yang majemuk. Konteks Indonesia, dalam UUD
pertama,
Bagaimana latar belakang
1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas
politik lahirnya UU Perbankan Syari’ah
mengatakan bahwa Negara Indonesia
dan kedua, bagaimana keadaan politik
adalah Negara hukum, ketentuan ini
hukum di Indonesia sehingga melahirkan
merupakan pernyataan betapa hukum
UU. No. 21 Tahun 2008.
akan
sangat
pelaksanaan ketentuan
menentukan
kenegaraan. ini
juga
dalam
Selain
itu
B. Hasil Temuan dan Pembahasan
mengandung
I. Politik Hukum (Ekonomi) Islam Pembahasan
pengertian segala sesuatu di negeri ini
mengenai
politik
mesti berdasarkan hukum—Pasal 1 ayat
hukum sesungguhnya ingin menjelaskan
(3) UUD 1945. UUD 1945 merupakan
bagaimana kedudukan politik terhadap
konstitusi
hukum
Negara
Indonesia,
ini
dan
sebaliknya. Walupun
merupakan konsekuensi logis bahwa
hingga saat ini para ahli masih berbeda
Indonesia
pendapat mengenai kedudukan tersebut.
adalah
neraga
hukum
(rechtstaat) yang salah satu cirinya
Ada
negara harus mempunyai regulasi (UU)
kedudukan
terhadap
hukum
yang
berada dalam posisi interplay
(saling
mengatur
termasuk
disegala
bidang—
dalam bidang Perbankan
syariah.
ada
dan
ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992
sekali.
yang
menegaskan
Undang-Undang
politik
Namun,
pula
bahwa
di
samping
yang berpendapat
bahwa posisi hubungan antara politik
Perbankan Syariah telah dimulai sejak
diamandemen
berpendapat
memengaruhi). itu
Positifisasi hukum syariah dibidang
yang
hukum Hans
adalah
terpisah sama
Kelsen,
misalnya,
keterpisahan
tersebut
No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan
dengan menyebutkan hukum sebagai
Undang-Undang
unsur yang bersifat otonom. Dengan
124
No.21
Tahun
2008
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
ajaran
hukum
murninya,
sebagaimana
dikutip
Rahardjo-
Kelsen
oleh
mochte,
dem
als
pembinaan
para
Satjipto
(Mahfudz MD, 9).
“alles
Pembangunan
menegaskan,
ausscheiden
-
was nicht
zu
dimaksudkan
penegak
hukum
segala
hukum
di
usaha
sini yang
bestimmten
dilakukan oleh kelompok sosial dalam
Gegenstande gehort” (semua hal yang
suatu masyarakat yang berkenaan dengan
tidak
bagaimana
exakt
Recht
berhubungan
dengan
hukum
harus di keluarkan) (Rahardjo, 2009: 7). Hukum adalah entitas yang sangat kompleks,
meliputi
kenyataan
hukum
dibentuk,
dikonseptualisasikan, diimplementasikan, dilembagakan dalam suatu proses politik. Sedangkan
kebijaksanaan
lebih
kemasyarakatan yang majemuk yang
menunjukkan kepada tindakan formal
mempunyai aspek, dimensi dan fase.
yang diambil oleh pemegang kekuasaan
Hukum berakar dan terbentuk dalam
politik (Nusantara, 1986: 155).
aspek
Dalam hal relasi hukum dan politik,
kemasyarakatan, meliputi aspek politik,
arbi sanit mengatakan bahwa politik
ekonomi, sosial keagamaan dan lainnya.
mempunyai hubungan tolak tarik dengan
Hukum dibentuk dan membentuk tatanan
hukum, perkembangan hukum senantiasa
masyarakat, bentuknya ditentukan oleh
dipengaruhi oleh perkembangan peranan
masyarakat dengan berbagai sifatnya,
politik, hukum merupakan produk dari
namun sekaligus ikut menentukan sifat
proses
masyarakat itu sendiri (Sidarta, 1999:
dapat dilihat dari dua dimensi yaitu
116).
dimensi struktur hukum dan fungsi
proses
interaksi
berbagai
Politik hukum dimaksudkan di sini
hukum.
politik.
Jika
Perkembangn
dikorelasikan
perkembangan
legal policy yang akan atau telah
struktur hukum dapat berkembang dalam
dilaksanakan secara nasional oleh suatu
segala bentuk dan konfigurasi politik dan
negara. Oleh karena itu ruang lingkup
sistem pemerintahan. Sedangkan fungsi
politik
pertama,
hukum hanya dapat berkembang secara
pembangunan hukum yang berintikan
baik pada saat peluang yang leluasa bagi
pembuatan dan pembaharuan terhadap
partisipasi politik massa, sehingga peran
meteri-materi hukum agar sesuai dengan
politik didominasi oleh elit kekuasaan,
kebutuhan.
maka fungsi hukum berkembang secara
mencakup;
Kedua,
implementasi
politik
dengan
adalah sebagai kebijaksanaan hukum
hukum
proses
hukum
maka
ada
lamban (Sanit, 1986: 39-85). Sehingga
termasuk penegasan fungsi lembaga dan
entitas hukum tidak lagi dilihat sebagai
ketentuan
Politik Hukum
hukum
yang
telah
125
Vol. I No. 01, Mei 2015
suatu yang otonom dan independen,
menggantikannya dengan hukum yang
melainkan dipahami secara fungsional
sama sekali sekuler, misalnya, Turki. dan
dan dilihat senantiasa berada dalam
3) sistem yang mengompromikan dua
kaitan interdependenci dengan bidang-
sistem tersebut, seperti; Mesir, Sudan,
bidang lainnya (Rahardjo, 1983: 16)
Libanon, Syuriah, Yordan, Irak, Tunisia
khususnya dalam bidang politik.
dan maroko. (J.N.D Anderson, 1975: 82-
Memang,
bisa
saja
terjadi
83).
persinggungan atas bidang atau aspek
Sementara itu, istem hukum yang
hukum lainnya, namun dalam tulisan ini
mewarnai hukum nasional di Indonesia
dibatasi dengan apa yang dikatakan oleh
dipengaruhi oleh tiga sistem hukum,
Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami
yaitu sistem hukum barat, sistem hukum
hukum di tengah-tengan transformasi
adat dan sistem hukum Islam, yang
politik harus diamati dari bawah dan
masing-masing
dilihat peran sosial politik apa yang
hukum dalam sistem hukum Indonesia.
diberikan orang kepadanya (Lev, 1972:
Dari ketiganya secara objektif dinilai
2). Dalam kesimpulan J. N. D Anderson
bahwa kedepan hukum Islam lebih
(1976: 42) dan John L. Eposito (1982:
berpeluang
94-102)
yang
pembentukan hukum nasional karena
oleh
mayoritas penduduk Indonesia beragama
pembaharu Islam dalam menangani isu-
Islam. Ada beberapa pertimbangan yang
isu hukum masih bertumpu pada prinsip
menjadikan hukum Islam layak menjadi
takhayyur dan talfîq. Akan tetapi terlepas
rujukan
benar atau tidaknya kesimpulan kedua
Nasional.
mengatakan,
umumnya
metode
dikembangkan
menjadi
memberi
dalam
subsistem
masukan
pembentukan
bagi
hukum
tokoh tersebut perlu diteliti bagaimana
Undang-undang yang sudah ada saat
kecenderungan hukum dinegara-negara
ini; UU perkawinan UU peradilan agama,
muslim masa kini.
UU pengelolaan zakat, dan beberapa UU
Sistem hukum di duinia Islam
lainnya yang langsung maupun tidak
dewasa ini, secara garis besar dibagi
langsung memuat hukum Islam seperti
menjadi tiga kelompok; 1) sistem yang
UU Nomeor 10 Tahun 1998 tentang
masih mengakui syari’ah sebagai hukum
perbankan yang diakui keberadaanya
asasi
bank
dan
kurang
lebihnya
masih
syari’ah
dengan
prinsip
manerapkan secara utuh. Miasalnya;
syari’ahnya, atau UU no. 3 taun 2006
Arab Saudi dan Nigeria Utara. 2) Sistem
tentang Peradilan agama yang semakin
yang
luas kewenangannya, dan UU nomeor 21
126
meninggalkan
syari’ah
dan
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
tahun 2008 tentang perbankan syari’ah.
merupakan dua konsep yang berbeda.
1. Jumlah penduduk Indonesia yang
Perubahan ketentuan
mayoritas beragama Islam.
tidak
formal,
mengubah sedangkan
umat
Islam
untuk
pembaharuan
syariat
Islam
dalam
ketentuan formal. Konsep pembaharuan
2. Kesadaran menjalan
hukum
mengubah
hukum Islam ialah pembaharuan hukum
kehidupan sehari-hari
Islam ijtihâdi, mengembangkan hukum
3. Political will dari pemerintah Dalam
hukum
perspektif
sejarah,
pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson, menempatkan diri dalam
yang ditetapkan Allah dan Rosul. Dan penuangan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasioanal melalui penggalian dari sumbernya (al-Qura’n
empat bentuk:
dan al-Hadis). (Abdullah, 1996: 214). 1. Dikodifikasikannya (pengelompokan sejenis ke dalam kitab Undangundang)
hukum
Islam
menjadi
perundang-undangan hukum Negara, yang disebut sebagai doktrin siyâsah. 2. Tidak terikatnya umat Islam pada satu madzhab disebut pendapat
hukum doktrin mana
tertentu,
yang
eklektik
yaitu
paling
dominan
hukum
dalam
dimasyarakat. 3. Perkembangan
perkembangan
peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut doktrin tatbiq.
yang baru
yang disebut
doktrin tajdîd. (N.J. Coulson, 1994: 149-158)
menurut Coulson, bentuk 2 dan 3 sudah dimulai sejak dikodifikasikannya hukum fiqh ke dalam undang-undang Negara oleh Sultan Turki Usmani (Majallah) dan secara berturut-turut diikuti oleh Suriah, Mesir, dan lain-lain. Pembaharuan untuk bentuk 4 coulson atau pembaharuan Friedman dalam arti yang diubah adalah
madzhab, baru dimulai sejak munculnya gerakan pembaharuan di penghujung abad
XIX
Masehi
dan
nuansanya
menjawab tantangan dan perkembangan sosial yang semakin gencar sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern.
Dari hal tersebut tampaknya Coulson mengartikan perubahan sama dengan pembaharuan. Friedmen dalam soerjono
Politik Hukum
pembaharuan
semakin meningkat pada abad XX, untuk
4. Penerapan hukum dari yang lama
Soekanto
dan
hukum fiqh yang dihasilkan oleh ijtihad
mengantisipasi
kepada
Perubahan
kedua
istilah
tersebut
Dengan diundangkannya Undangundang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syari’ah,
menyangkut
regulasi
sepanjang (pengaturan)
127
Vol. I No. 01, Mei 2015
perbankan
tentang
Bank
Bagi
hasil.
Respon
dengan
beberapa
pelaksanaannya
dapat
pemerintah yang lebih atasa perkembangan
dipandang sebagai pembaharuan hukum
bank syariah ditanah air semakin bisa kita
(ekonomi) Islam di indonesia dalam teori
rasakan dengan di sahkannya UU RI No.
Coulson termasuk dalam bentuk 1, 2 dan
10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU
3. Ketentuan regulasi produk-produk
No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
perbankan syariah didalamnya dapat
(Yafie, 2007: ix-x).
peraturan
syariah
dipandang sebagai hukum yang berfungsi
Hal itu menunjukkan, pemberlakuan
sebagai social engineering karena baik
hukum Islam di bidang muamalat dapat
al-Qur’an
dikatakan telah mempunyai kedudukan
maupun
hadis
tidak
menyertakan secara eksplisit. Sedangkan
tersendiri.
sanksi
ketentuan
tentang perbankan tahun 1992, ketentuan
hukum yang berfungsi sebagai social
hukum Islam dibidang perbankan belum
control. Sedangkan Kompilasi Hukum
diakui kerangka sistem hukum Nasional.
Ekonomi
untuk
(Supriyadi, 2008: 401). Latar belakang
pegangan para hakim Pengadilan Agama
politik menyangkut sikap dan hubungan
Indonesia
pembaharuan
antara pemerintah dan umat Islam pada
bentuk 2 (doktrin eklektik) dan bentuk 4
masa dan pasca Orde baru, terutama
(doktrin taṭbîq).
menjelang dan saat kelahiran perbankan
pidana
merupakan
Syariah
(KHES)
merupakan
Sebelum
berlakunya
UU
syariah dan penerapan peraturannya. II. Latar Belakang Politik Berdirinya Perbankan Syariah Sejak digagasnya sebuah bank Islam yang bersih dari sitem riba (usury-interest) pada tingkat international, yaitu pada konverensi Negara-negara Islam sedunia, 21-27 April 1969, ternyata perkembangan bank Islam diberbagai negara cukup menggembirakan. Di indonesia sendiri atas prakarsa
MUI
bersama
kalangan
pengusaha umat Islam sejak 1992 telah beroperasi sebuah bank syariah yang bernama
Bank
Muamalat
Indonesia
(BMI) yang mengacu pada PP no 72
Masa orde baru, hubungan antara umat Islam dan pemerintah mengalami tiga dekade. Pertama,
hubungan
antagonistik
(1966-1981); pada tahun ini muncullah harapan umat Islam untuk kembali memainkan
perannya
seperti
pada
demokrasi parlementer (1950 s/d 1959), karena secara de facto mereka turut serta dalam menumbangkan pemerintah orde lama dan naiknya pemerintahan orde baru.
Harapan
itu
tidak
menjadi
kenyataan karena dekade ini terjadi benturan antara harapan orang Islam
128
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
dengan strategi pembangunan orde baru, yaitu marjinalisasi peranan partai-partai
2010: 134-135). Kebijakan
tersebut,
berimplikasi
politik dan menabukan ideologi lain
terjadinya ketegangan anatara umat Islam
selain pancasila, terutama yang bersifat
dan pemerintah Orde baru pada dekade
keagamaan (Hakim, 2011).
ini, disamping penolakan pemerintah
Beberapa aspirasi kalangan Islam
terhadap aspirasi umat Islam, diantaranya
saat itu tidak ada yang dipenuhi oleh
adalah; 1) draft rencana GBHN yang
pemerintah, bagi pemerintah, keinginan
akan dibahas dalam sidang umum MPR
mereka tidak sejalan dengan agenda dan
Tahun 1973. Draft ini antara lain memuat
strategi pembangunan pemerintahan orde
pergantian
pelajar
baru
pendidikan
Moral
yang
menekankan
pembangunan
ekonomi,
pada
sementara
agama
dengan
Pancasila.
2)
masuknya aliran kepercayaan kedalam
untuk
GBHN sebagai bagian agama resmi yang
mengawal dibidang ekonomi. Format
kedudukannya setingkat dengan Islam,
politik orde baru antara tahun 1968-
Kristen, Katholik, Hindu, Budha yang
1980an, memelihara koalisi yang sangat
disahkan tahun 1978; 3) menghambat
baik antara pemerintah dengan kekuaatan
pendirian bank Islam. 4) rancangan
abangan, kecuali kalangan Soekarnois,
Undang-undang yang diajukan tahun
dan kalangan Kristen/Katolik. Sementara
1973; 5). Pembangunan yang bersifat
Islam dalam posisi pinggiran, bahkan
pragmatik yang hanya mementingkan
menjadi kekuatan diluar sistem. Dengan
aspek material dan mengesampingkan
demikian, peran agama dalam politik
aspek moral agama. 6) ketentuan pakaian
menjadi termarjinalkan (Gaffar, 132).
sekolah yang dikeluarkan oleh menteri
stabilitas
politik
diarahkan
Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor;
pertama,
pemerintah menata
arah
Soeharto
sistem
kebijakan
dalam
politik
rangka
Indonesia,
kependidikan dan kebudayaan Daoed Yoesoef tahun 1978 tentang larangan mengenakan menengah.
jilbab 7)
disekolahan
keluarga
berencana.
Kedua,
Ketujuh Kebijakan ini disinyalir oleh
Soeharto
kalangan Islam sebagai upaya rezim orde
untuk memonopoli tafsir ideologi negara
baru untuk mengahapus Islam dari bumi
(pancasila) sebagai kebenaran tunggal
Indonesia sehingga mereka memberikan
dan menggunakan untuk membungkam
perlawanan.
suara kritis lawan politiknya maupun
dengan semakin menguatnya ekonomi
suara kritis warga masyarakat. (Hasan,
golongan cina, leluasanya kristenisasi,
cenderung
tidak
kecenderungan
Politik Hukum
demokratis.
kuat
rezim
Indikasi
ini
bertambah
129
Vol. I No. 01, Mei 2015
dan dipersulitnya gerakan dakwah oleh
dibulatkan dan ditegaskan adalah asas
umat
yang dianut oleh setiap partai politik dan
Islam.
Timbul
kekhawatiran
Pemerintah bahwa perbankan syariah
golongan
berkaitan dengan pembantukan Negara
politik—terutama
Islam. Karena isu negara Islam pada
menggunakan
waktu
pancasila—seharusnya
iru
menjadi
problem
serius
karya.
Semua
kekuatan
yang
masih
asas
lain
selain
menegaskan
dikalangan bangsa ini. hal ini yang
bahwa satu-satunya asas yang digunakan
menjadi
adalah Pancasila....”.
kekhawatiran
pemerintah, sejarah,
Berbeda
perbankan syariah ini muncul akibat
mengajukan
gerakan neo-revivalis (gerakan yang
kenegaraan, menteri agama Munawir
menggunakan Islam sebagai way of life
Sjadzali menyodorkan dalil naqli dan aqli
dan tidak mengiginkan penafsiran al-
dalam
Qur’an dan Hadis). (Umroh, 2009: 108).
Menurutnya, seperti di informasikan oleh
karena
jika
dilihat
dari
Kedua, hubungan resiprokal kritis
dengan
presiden
pertimbangan
mendukung
yang politik
asas
tunggal.
Abdul Aziz Thaba, penerimaan asas
(1982-1985); umat Islam dan pemerintah
pancasila
berusaha
dan
politik tidak bertentangan dengan ajaran
menghilangkan kesan saling mencurigai
Islam. Asas tunggal diundangkannya
seperti
dalam bentuk lima paket Undang-undang
saling
yang
mempercayai
terjadi
sebelumnya.
Pemerintah memulai dengan political test
sebagai
satu-satunya
asas
politik tahun 1985.
menyampaikan gagasan asas tunggal
Selama proses sosialisasi sampai
pancasila bagi organisasi politik dan
diundangkannya tahun 1985 gagasan asas
semua ormas yang ada di Indonesia.
tunggal direspon reaktif oleh kalangan
Gagasan
orsospol politik, ormas dan kelompok
disodorkan
oleh
presiden
soeharto dalam pidato kenegaraan di
individual.
depan sidang pleno DPR tanggal 16
terlihat dalam tiga bentuk, 1) menerima
Agustus 1982. Dalam pidatonya presiden
tanpa reserve. 2) menerima dengan
menyatakan: “.....jumlah dan struktur
terpaksa,
partai
menunggu keluarnya UU keormasan, dan
politik
ditegaskan
seperti
dalam
yang
telah
Undang-undang
3)
Reaksi
karena
menolak.
dikalangan
terpaksa
Kelompok partai
sambil
pertama
tentang partai politik dan golongan karya
diantaranya
kiranya sudah memadai, terbukti dari
pembangunan (PPP), Perti, dan Dewan
hasil dua kali pemilihan umum yang
Mesjid Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU)
diikuti oleh ketiga kontestan. Yang perlu
(Lihat Hasan, 2010: 133). Kelompok
130
adalah
Islam
persatuan
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
kedua diantaranya adalah Muhamadiyah
pemerintah. Ketiga, aspek permodalan.
dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ini menyangkut siapa yang bersedia
Kelompok ketiga adalah Pelajar Islam
menaruh
Indonesia (PII) dan para tokoh Islam
sementara pendirian bank baru dari
seperti
Syafrudin
Timur tengah masih dicegah berkaitan
Prawiranegara, dan Yusuf Abdullah Puar.
dengan kebijakan pemerintah tentang
Klimaks penolakan adalah meletusnya
pembatasan bank
peristiwa
membuka kantornya di Indonesia.
Deliar
Noer,
Tanjung
priok
dibawah
modal
Ketiga,
pimpinan Amir Biki tahun 1984.
di
bank
asing
tersebut
yang ingin
hubungan
akomodatif
Mencermati hubungan anatara umat
Hukum Islam dengan Politik indonesia
Islam dengan pemerintahan orde baru
(1985 s/d orde baru). Memasuki tahun
sampai tahun 1985, pendirian bank
1986
syari’ah masih belum memungkinkan
pemerintahanOrde baru hubungan antara
meskipun gagasan pendirian bank syariah
umat Islam dengan umat Islam mulai
tersebut telah muncul pada tahun 1970-
membaik, apalagi setelah semua ormas
an. Karena gerakan ini dianggap sama
Islam menerima asas tunggal pansila.
saja
yang
Kesan adanya fobia pemerintah terhadap
memperjuangkan tegaknya syariat Islam
gerakan Islam politik seperti yang terjadi
di bidang politik dan hukum di tanah air
pada
pada waktu itu (Hamid, 2008: 66).
mencair.
Malahan
kebijakan
yang
dengan
Dari
situ
mereka-mereka
dapat
dilihat
bahwa
sampai
dekade
berakhirnya
sebelumnya dalam
tampak beberapa
ditetapkan
oleh
tersebut
pemerintah memerlihatkan kesan bahwa
menghadapi banyak persoalan; pertama,
pemerintah tengah mencoba bersifat
alasan peraturan. Operasi bank syariah
akomodatif terhadap berbagai aspirasi
bebas bunga dan menggunakan prinsip
umat Islam. Yang juga tidak kalah
bagi hasil belum memiliki payung hukum
penting adalah perilaku elite politik yang
dan karena itu bertentangan dengan
menampakkan
peraturan perbankan yang berlaku yakni
(Hakim, 2011: 56).
pendirian
bank
syariah
perilaku
yang
Islami
UU no. 14 Tahun 1967. Kedua, aspek
Memasuki tahun 1990-an perubahan
politik, artinya bahwa konsep perbankan
mulai terasa perubahan sikap pemerintah
syari’ah
berkonotasi
kepada Islam menjadi lebih akomodatif.
ideologis. Ia merupakan bagian dan atau
Kebijakan pemerintah yang berindikasi
berkaitan dengan konsep negara Islam,
kepada adanya sifat akomodatif inilah
oleh karena itu tidak dikehendaki oleh
yang dimanfaat oleh Hal itu membuat
secara
Politik Hukum
politis
131
Vol. I No. 01, Mei 2015
para tokoh kalangan ahli ekonomi seperti
keuangan
syariah
termasuk
asuransi
Karnaen, Dawam Raharjo, A.M Saefudin
syariah,
telah
menjadi
pemicu
dan M. Amin Aziz. Lebih serius untuk
perkembangan ekonomi syariah di negeri
medirikan bank Syariah dengan melalui
kita
serangkaian diskusi dan seminar., yang
sebernarnya jika di analisa secara cepat
akhirnya didirikannya Bank Syari’ah
tidak memungkinkan mendirikan sebuah
pertama, yaitu PT. Bank Muamalat
Bank yang berbau Islam, terlebih pada
Indonesia tahun 1991, yang disusul
era-era sebelumnya dikatakan bahwa
dengan lahirnya UU. No.10 tahun 1992
dengan menghadirkan
yang
berdampak ideologis bagi Negara.
didalamnya
terdapat
ketentuan
bank
beroperasi
diperbolehkannya
(www.setneg.go.id).
Yang
Bank Syariah
Namun demikian kehadiran Bank
dengan system bagi hasil. (Karim, 2006:
Syariah
xxiv). Dari perubahan ini, amat cepat
telapak tangan, hubungan pemerintah
hanya berselang beberapa tahun telah
dengan dunia Islam amat berpengaruh
merubah sikap pemerintah yang anta-
terhadap lahirnya bank syariah di era
gonistik kerah akomodatif. Kebijakan ini
orde baru. Masalah masa lalu dan
tidak lepas dari dimensi politik. Ini dapat
pancasila sebagai suatu ediologi nagara
dilihat
menjadi salah satu perdebatan penting.
dari
keterlibatan
Presiden
tidak
semudah
membalikan
Soeharto, BJ Habibie selaku menristek
Disamping
konsep bank
dan ketua ICMI, serta para menteri yang
segi politis juga dianggap berkonoasi
duduk dalam kabinet.
ideologis,
merupakan
syariah dari
bagaian
atau
Hal yang tampak jelas adalah dengan
berkaitan dengan Negara Islam, oleh
lahirnya Bank syariah, Sejarah mencatat
karena itu tidak dikhendaki pemerintah
dorongan yang kuat dari Majelis Ulama
“Orde Baru”.(Amin, 2009: 76-78).
Indonesia
(MUI)
Cendekiawan (ICMI)
di
membuka
dan
Muslim akhir pintu
Orde
Ikatan
Se-Indonesia Baru
lebar-lebar
telah bagi
perkembangan ekonomi dan perbankan berbasis syariah di tanah air. Kita menyaksikan lahirnya baitul mâl wa attamwîl, yang digagas dan dikembangkan oleh ICMI, lahirnya Bank Muamalat Indonesia,
132
dan
berbagai
III. Pergulatan Politik; Terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 Pemberlakuan
Hukum
Islam
dibidang muamalat khususnya perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat
Islam
Indonesia.
Sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun ketentuan
1992 hukum
tentang Islam
perbankan, di
bidang
lembaga
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
muamalat belum dapat dikatakan diakui
(http.shvoong.com).
dalam tata hukum nasional. Namun sejak
hukum nasional dan hukum Islam telah
lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang
menjadikan positvisasi UU No. 21 Tahun
diikuti dengan PP No.72 tahun 1992
2008 menarik untuk didalami. Setelah
tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
sekian lama adanya dominasi hukum
Hasil, dan kemudian lahir Undang-
barat sebagai sumber-sumber hukum
Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
nasional,
merupakan amandemen atas UU No.7
melihat hukum Islam sebagai salah satu
tahun 1992 tentang Perbankan dan
sumber hukum utama dalam menciptakan
diperkuat dengan beberapa peraturan dari
salah satu hukum yang sangat penting
Bank Indonesia, maka dapat dikatakan
yaitu hukum perbankan dan keuangan
penerapan
syariah.
hukum
Islam
dibidang
kini
Interaksi
kita
antara
ditantang
untuk
Pada lembar pertama surat yang
muamalat di Indonesia secara yuridis
ditandatangani oleh ketua komisi XI
formal telah diakui eksistensinya. Adanya hubungan yang cukup baik
DPR RI, H.M. Paska Suzeta pada tanggal
antara umat Islam dengan Negara dan
13 September 2005 dengan nomor surat
juga telah diterimanya asas tunggal
TU
Pancasila dalam kehidupan berorganisasi
ditukjukan kapada wakil ketua DPR RI
dan Politik, maka yang semula politik
disebutkan bahwa dasar pengajuan RUU
hukum Indonesia pada masa awal orde
usulan inisiatif
baru
Tentang
kurang
responsip
bahkan
00/59/KOM.XI/1/2005
yang
komisi XI DPR RI
Perbankan
Syariah
sebagai
memarginalkan hukum Islam, sedikit
berikut: (dokumen DPR komisi XI 2004-
demi sedikit atau pelan tetapi pasti
2009)
hukum Islam diberi tempat dalam tata
1. Bahwa
RUU
Perbankan
hukum nasional, dimulai dengan lahirnya
merupakan
UU
prioritas nomor 14 dari DPR RI tahun
No.1
perkawinan,
tahun UU
1974
No.7
tentang
tahun
1989
tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan
syariah
juga
diberikan
RUU
yang
Syariah menjadi
sidang 2004-2005. 2. Bahwa Perbankan Syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting
landasan hukum yang kuat yaitu UU
dalam
No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah
Indonesia
dengan UU No.10 tahun 1998 dan di
ksetabilan Dunia Perbankan Nasional.
undangkannya UU Nomor 21 Tahun
3. Bahwa Perabankan yang mempunyai
2008
tentang
Politik Hukum
perbankan
syariah.
pertumbuhan
pinsip-prinsip
yang
ekonomi berkeadilan,
syariah
harus
133
Vol. I No. 01, Mei 2015
mendapatkan pengawasan yang lebih
Undang No. 10 tahun 1998 belum
khususs
peraturan
spesifik, oleh karena itu bagi bank
menimbulkan
syariah dan perbankan syariah perlu
PerUU
sesuai agar
keragu-raguan
dengan tidak
masyarakat
dalam
dibuat ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu undang-undang tersendri.keempat,
operasionalnya. 4. Bahwa untuk memberikan landasan
behwa
berdasarkan
pertimbangan
hokum yang kuat kepada seluruh
sebagaimana
pihak yang terkait dengan perbankan
pertimbangan pertama, kedua, dan ketiga
syariah diperlukan UU PS.
perlu
Sebagaimana layaknya RUU yang
dimaksud
membentuk
dalam
undang-undang
perbankan syariah.
lain, kata Ghofur sebelum resmi disahkn
Adapun penggagas RUU-PS adalah
menjadi undang-undang, norma-norma
Departemen Keuangan yang mendapat
hokum yang terkandung di dalamnya
dukungan dari Departemen Agama dan
disusun dalam bentuk naskah rancangan
Masyarakat
undang-undang. Draft undang-undang
mempermudah
terebut kata ghofur, dapat dibedakan
menyikapi Anggota Komisi XI DPR RI,
menjadi tiga macam, (1) rancangan yang
maka kami membagi sikap anggota
bersifat akademik (academic draft), (2)
Komisi XI dalam tiga macam kelompok
rancangan yang bersifat politis, yang
sebagai berikut: pertama, adalah mereka
dapat disebut sebagai naskah politik, (3)
kumpulan orang-orang yang berjuang
rancangan yang sudah bernilai yuridis
dalam menegakkan panji-panji Ekonomi
yang dinamakan naskah yuridis.
Islam di Indonesia dengan diwujudkan
Dalam RUU tersebut kata Ghofur (277)
dijelaskan
alasan
yang
Islam.
pemahaman
Untuk dalam
dalam bentuk komitmen dan konsistensi
beberapa
perjuangan mereka melalui keterlibatan
pertimbangan
aktif selama persidangan pembahasan
mengenai
dijadikan
Ekonomi
Pertama,
RUU-PS mereka adalah Harry Azhar
kebutuhan masyarakat Indonesia akan
Aziz dari Golkar, Nursanita Nasution
jasa-jasa perbankan Syariah semakin
dari PKS, Ana Muawanah dari PKB,
meningkat. Kedua, kegiatan usaha bank
Yunus Yosfiah dari PPP, Drajat Hari
Syariah secara hakiki berbeda dengan
Wibowo dari PAN.
pengajuan
kegiatan
RUU
usaha
tersebut.
bank
konvensional.
Kedua, mereka yang ikut dalam
Ketiga, bahwa pengaturan bank syariah
rapat
di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang
penandatanganan
perbankan,
inisiatif namun ketika rapat mereka
134
sebagaimana
Undang-
tapi
tidak
ikut
dalam
lembaran
usulan
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
hanya
diam
mereka
adalah
Awal
Kusumah, Melchias El Mekong, Bobby Suhardiman,
Herman
Wiydananda,
tetap ikut (Hafez. WordPress.com). Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan
Juli
2006,
telah
dilakukan
Hamda Yandhu, Ahmad Hafid Zawawi
sebanyak empat kali persidangan, sedang
dan Nurlif dari Golkar. H. MS. Latif,
pertama digelar pada hari selasa tangga l
Andi Rahmat, Lutfi Hasan, dan Rama
9 Mei 2006 yang diadakan dengan pihak
Pratama dari PKS. Ari Wijanarko, Yusuf
DSN MUI dan Masyarakat Ekonomi
Faisal, Bachruddin dan Ali Maskur Musa
Syariah Indonesia, maka tercatat dari 52
dari PKB. I Gusti Agung, Rai Wijaya,
orang Anggota Komisi XI hanya 7 orang
Olly Dondokambey dan M. Sirait dari
atau 13,46% yang berkomentar yaitu:
PDIP. M Yasin Kara dari PAN. Habil
Harry Azhar Aziz Golkar, M Yasin
Marati, Uray Faisal dan Sofian Usman
Kara, Drajat Hari Wibowo dan Marwoto
dari PPP. Fera Febriayanti, Tri Yulianto,
Mintiharjono
Saidi Butar Butar, Albert Yaputra, syarif
Nasution dari PKS, Ana Muawanah dari
Hasan dan Irgan Tanjung dari Demokrat.
PKB,
Diah dari PBR. Yusril Ihza Mahendra,
Ismayatun dari PDIP.
Inya Ray, Ardi dan Anton Mashur dari
Yunus
Pada
PAN,
Yosfiah
rapat
Nursanita
dari
PPP,
selanjutnya
yang
diadakan pada tanggal 15 Mei 2006
BPD. Ketiga, adalah mereka orang-orang yang
dari
tidak
mendukung
rancangan
dengan menghadirkan Deputi Gubernur BI, tercatat hanya 9 orang bersuara atau
Retna
17,3% yaitu: Harry Azhar Aziz dari
Rosmanita Situmorang dan Walman
Golkar, M Yasin Kara dari PAN,
Siahaan dari PDS. Hal ini dapat kita lihat
Nursanita Nasution dari PKS, Ana
pada argument dari PDS. PDS menilai,
Muawanah dan Amin Said dari PKB,
bahwa “ Berdasarkan keyakinan kami
Yunus Yosfiah dari PPP, Ismayatun dari
NKRI
PDIP, Walman Siahaan dari PDS, Fera
Perbankan
Syariah
adalah
Negara
yaitu
berdasarkan
Pancasila bukan berdasarkan Negara agama yang terdiri dari lebih 500 etnis”.
Febrianti dari Demokrat. Pada rapat dengar-dengar pendapat
Namun
ke tiga dengan pihak ASBISINDO, Rabu
meskipun menolak membahas RUU PS,
tanggal 17 Mei 2006 tercatat hanya 8
Retna tetap minta untuk ikut menjadi
oarng yang bersuara atau 15,3% yaitu:
anggota panitia kerja. “ Saya sudah minta
Harry Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin
izin pak ketua”
Kara dari PAN, Andi Rahmat dan Nur
(Rahmat,
www.Blogpribadi)
ujar Retna ketika
ditanyai oleh ketua Komisi apakah akan
Politik Hukum
Sanita
Nasution
dari
PKS,
Ari
135
Vol. I No. 01, Mei 2015
Wijanarko dari PKB, Yunus Yosfiah dan
pemerintah atas RUU Usul inisiatif DPR
Habil Marati dari PPP, Dudhie Makmun
RI tentang perbankan Syariah. Rapat ini
dari PDIP.
dihadiri oleh 17 dari 30 anggota, Kepala
Pada rapat keempat 11 Juli 2006
Badan Kebijakan Fiskal Dep. Keuangan,
pakar
Dirjen Bimas Islam, Dep. Agama, dirjen
Ekonomi Islam tercatat hanya 9 orang
Perundang-undangan Dep. Hokum dan
yang bersuara atau 17,3% yaitu Harry
HAM.
Azhar Aziz dari Golkar, M Yasin Kara
diadakan secara berturut-turut. Rapat
dari PAN, Nursanita Nasution dari PKS,
panja ke-3 pada hari Jum’at 22 Februari
Ana
Yunus
2008 pukul 16.00 bertempat di ruang
Yosfiah dari PPP, Ismayatun dan I Gusti
rapat Columbus Hotel Gran melia Jl. H.R
Agung dari PDIP, Retna Rosmanita
Rasuna Said Kuningan Jakarta. Rapat
Situmorang dari PDS.
Panja ke-4 di selenggarakan pada hari
dengan
menghadirkan
Muawanah
Dari
dari
rekaman
para
PKB,
empat
kali
persidangan berlangsung ada sebanyak 18 orang atau 34,6% anggota Komisi XI
Rapat
panja
ini
selanjutnya
sebtu 1 Maret 2008 keduanya juga bertempat di ruang Rapat Columbus. Berikutnya, pada hari jum’at, 28
bertanya
Maret 2008 pkl 19.30 diadakan rapat
memberikan usulan serta tanggapan, dari
panja ke-6 bertempat di ruang Rapat
18 orang yang melakukan komentar
Ebony Hotel Aryaduta Lippo Karawaci
hanya 8 orang atau 15,3% , mereka
Tangerang. Dalam rapat panja ini hadir
adalah Harry Azhar Aziz dari Golkar, M
17 dari 30 orang anggota., sabtu. 29
Yasin Kara dan Drajat Hari Wibowo dari
Maret 2008 pkl 10.00 di tempat yang
PAN, Nursanita Nasution dari PKS, Ana
sama diadakan rapat panja ke-7. Pada
Muawanah dari PKB, Yunus Yosfiah
hari sabtu, 5 April 2008 diadakan
dari PPP, Igusti Agung dari PDIP, Retna
RDP/Panja RUU Perbankan Syariah di
Rosmanita Situ Morang dari PDS. (Dok.
ruang rapat Hotel Sangrila Jakarta.
Komisi XI DPR RI Periode 2004-2009).
Acaranya adalah pembahasan DIM RUU
yang
berkomentar
dan
Memasuki tahun 2008, siding yang
Inisiatif tentang perbankan Syariah dan
bertempat di ruang rapat komisi XI DPR
Pembentukan Timus (Tim Perumus) dan
RI Gedung Nusantara I lt 1, yang di
Timsin (Tim Sinkronisasi).
pimpin oleh H. Endin Aj. Soefihara,
Senin, 20 Mei 2008 pkul 14.00
MMA selaku ketua rapat dan Dra. Tanti
diadakan Rapat panja RUU tentang
Sumartini, M.Si selaku sekretaris rapat.
Perbankan Syariah ke-8 di ruang rapat
Agendanya adalah pembahasan DIM
komsi XI, gedung DPR RI Nusantara 1
136
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
Lt. 1. Dalam rapat tersebut hadir kepala
hak yang berkaitan dengan perbankan
badan kebijakan fiskal Dep. Keuangan,
telah diatur dalm UU no 7/1992 tentang
Dirjen Bimas Islam Dep. Agama, Dirjen
perbankan sebagaimana telah diubah
Perundang-undangan, Dep. Hokum dan
dengan
HAM,
Kerena itu tidak perlu lagi ada UU
dan
deputi
Gubernur
BI.
undang-undang
Selanjutnya pada hari senin, 26 Mei 2006
khusus
yang
jam 14.33-6.59 WIB diadakan Rapat
perbankan syariah.
no
10/1998.
mengatur
kegiatan
Panja ke-9. Agenda acaranya adalah
Penolakan fraksi PDS mendapat
Laporan Timus dan Timsin kepada
respon dari Drajat wibowo anggota DPR
panjaPerbankan Syariah dan beberapa
fraksi Partai Amanat Nasional PAN).
agenda lainnya.
Wibowo
Beberapa
panja
ini,
akhirnya
mempertanyakan
penolakan
tersebut, sebab perbankan syariah justru
menghasilkan draft final RUU Perbankan
berkembang
Syariah yang terdiri dari XI Bab dan 70
maju. Menurutnya UU perbankan syariah
pasal. Draft ini kemudian disampaikan
bisa mencapai 5% sampai 10% dari dari
pada Badan Musyawarah DPR RI pada
total share dari perbankan yang ada di
tanggal 5 Juni 2008 dalam bentuk
Indonesia.
laporan komisi XI DPR RI mengenai
malalui sebagian fraksi kecuali PDS
Perkembangan Pembahasan RUU Usul
akhirnya mensahkan RUU perbankan
DPR RI tentang Perbankan Syariah.
Syariah menjadi UU Perbankan Syariah
Proses pengesahan UU ini dari RUU
pesat
di
Sidang
Negara-negara
paripurna
DPR,
(Hakim, 2011: 106).
menjadi UU seperti yang tergambar
Pengesahan dan pengundangan UU.
dalam sidang paripurna DPR di Gedung
No, 21 tahun 2008 tidak serta merta
DPR/MPR RI Jakarta selasa 17 juni 2008
mencabut keabsahan segala ketentuan
cukup alot. Yaitu, salah satu fraksi Partai
mengenai perbankan syariah yang diatur
Damai Sejahtera (PDS) melalui juru
dalam UU no 7 tahun 1992 tentang
bicaranya Retna Rosmanita, menolak
perbankan (Lembaran Negara RI Tahun
RUU perbankan Syarih untuk disahkan
1992 no. 31, tambahan Lembaran Negara
menjadi
Republik
UU.
Retna
meminta
agar
Indonesia
Nomor
3472)
penolakan ini agar dimasukkan sebagai
sebagaimana telah diubah dengan UU
minderheids nota. Ia mengatakan RUU
No. 10 tahun 1998 (Lembaran Negara
perbankan syariah tidak sesuai dengan
Republik Indonesia tahun 1998 Nomor
hukum dasar pancasila dan UUD 1945
182,
terutama pasal 21 ayat 1. Menurutnya
Republik Indonesia Nomor 3790) beserta
Politik Hukum
tambahan
Lembaran
Negara
137
Vol. I No. 01, Mei 2015
pelaksanaannya.
karena itu Indonesia sebagai negara
Karena kedua UU yang disebut terakhir
anggota OKI terkait dengan kebijakan itu
masih dinyatakan berlaku sepanjang
(Hakim, 2011: 57).
peraturan-peraturan
tidak bertentangan UU yang disebut
Secara
umum
dialektika
pertama (UU No. 21 Tahun 2008 tentang
pembentukan UU No. 21 Tahun 2008
PBS, Pasal 69).
menggambarkan
komuikasi
antara
UU No. 21 tahun 2008 adalah
beberapa elemen yang terlibat, baik
hukum tertulis. Ia merupakan produk
langsung maupun tidak langsung bagi
politik
ekonomi
terbentuknya UU Perbankan Syariah ini.
perbankan Syari’ah. Ia membuat norma
Secara formal, ada dua institusi yang
yang menentukan arah perkembangan
terlibat dalam proses pembentukan UU
ekonomi
di
ini yaitu DPR dan pemerintah. Namun
Indonesia, kini dan kedepan. Norma
harus diakui bahwa peranan lembaga
tersebut ditransformasikan melalui proses
non-DPR dan pemerintah seperti BI,
adaptasi dan harmonisasi dari, salah
ICMI, ASBISINDO, MUI juga tidak
satunya
dapat diabaikan (Ghofur, 12-313).
bidang
hukum
perbankan
hukum
syari’ah
Islam
yaitu
fiqh
mu’amalah. proses ini lahir dari politicall
Dalam realitasnya, pembentukan UU
will dari pemerintah di bidang hukum.
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbakan
Yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi,
Syariah, secara sosiologis, memiliki dua
kesejahteraan keadilan dan pemerataan
dimensi. Pertama, terhadap hokum yang
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu
telah menjadi keyakinan masyarakat
kelahiran bank syariah dan penetapan
sebagian besar rakyat Indonesia yang
undang-undangnya
mendambakan
berhubungan
perbankan
langsung dengan politik hukum.
terwujudnya
yang
bebas
lembaga
dari
(riba).
Kebijakan negara mendirikan bank
(Ghofur, 380). Kedua, pembentukan UU
syariah dan menerbitkan UU NO. 21
No. 21 tahun 2008, tidak bisa terlepas
Tahun 2008 merupakan jawaban atas
dari “tuntutan” sosial ekonomi baik di
raelita
dalam
tingkat nasional maupun global. Artinya,
masyarakat tenteng ekonomi dan norma
kehadiran bank syariah ini tidak hanya
pengaturannya,
berskala
sebagai alternative, tetapi sudah menjadi
nasional maupun international terkait
kebutuhan masyarakat dalam menata
dengan keterpurukan lembaga perbankan
perekonomian
dunia yang menganut sistem bunga dan
ekonomi yang menggurita di mana-mana.
yang
berkembang
baik
yang
kebijakan OKI di bidang ekonomi. Oleh
138
Secara
dan
politik
mengatasi
hukum,
krisis
menurut
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
Abdul Ghofur,
ada beberapa alasan
sila yang terdapat dalam pancasila,
mengharuskan
khususnya sila pertama dan sila kelima.
ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008
Dari sisi constitutional, legislasi UU
tentang perbankan Syariah, yakni;
perbankan
(1) Industri perbankan Syariah memiliki
ketentuan dalam pembukaan dan batang
dampak yang positif bagi stabilitas
tubuh UUD 1945, stidaknya pada pasal
perekonomian makro Indonesia;
29 dan pasal 33. Dari sisi normative,
(2) Industri keuangan Syariah memiliki
legislasi UU Perbankan Syariah merujuk
rasional
yang
syariah
didasarkan
atas
cukup
kepada ketentuan hokum yang terdapat
tinggi terhadap goncangan krisis
dalam prinsip-prinsip syariah dan hokum
keuangan;
Islam.
ketahanan/resistensi
(3) Diperlukannya
yang
peran
aktif
Kedua,
terbentuknya
UU
perbankan Syariah, secara fiosofis, pada
pemerintah sebagai regulator dan
dasarnya
supervisior
sehingga
tercipta
mendukung tujuan bangsa Indonesia
efisiensi,
transparansi
dan
yakni membentuk masyarakat yang adil dan
berkeadilan. Oleh
sebab
itu,
lanjut
Ghofur,
merupakan
makmur
Adanya
upaya
berdasarkan
beberapa
untuk
pancasila.
ketentuan
yang
legislasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang
terdapat dalam UU perbankan Syariah
perbankan
merupakan
yang menekankan bebas riba dan di
kesesuaian
butuhkannya akad-akad pengganti bunga,
dengan
merupakan salah satu langkah untuk
perkembangan masyarakat dan sekaligus
mewujudkan perekonoian yang berbasis
fungsi
mengubah
pada sektor riil. Upaya mewujudkan
masyarakat, yang dalam bahasa Roscou
ekonomi yang berbasis pada sekto riil ini
Pound
merupakan salah satu
Syariah
konsekuensi antara
dari
adanya
perubahan
hokum
“law
is
hokum
untuk
as
tool
of
social
menghindarkan
engineering”. Legislasi UU No. 21 tahun 2008, secarara
fundamental,
setidaknya
bubble
diri
economic
upaya untuk
dari yang
terjadinya dapat
menyebabkan krisis ekonomi. Ketiga,
bertumpu pada tiga hal. Pertama, dasar
legislasi
pijakan politik hukum UU Perbankan
respon dinamika masyarakat. Satu sisi,
Syariah.
legislasi UU perbankan syariah ini
Dasar
ini
melibatkan
sisi
ideology, constitutional dan normative.
merupakan
Dari
“sesuatu”
sisi
ideology
legislasi
UU
Perbankan Syariah ini dilandasi oleh sila-
Politik Hukum
perbankan yariah merupakan
bentuk yang
respon
menjadi
terhadap keyakinan
masyarakat muslim Indonesia, yakni
139
Vol. I No. 01, Mei 2015
studi mengenai hukum perbankan syariah
diharamkannya “riba” atau “bunga”.
atau hukum keuangan syariah menjadi suatu studi yang menarik dan menantang
C. Simpulan perkembangan
untuk dunia hukum di Indonesia dimana
hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari
hukum positif (hukum yang berlaku) di
faktor-fakter politik, ekonomi, sosial,
negara Indonesia berbeda dengan yang
sejarah dan budaya. Kelima faktor ini
berlaku dengan hukum agama (Islam).
meupakan faktor eksternal paling penting
Pemberlakuan hukum agama (Islam)
bagi perubahan-perubahan hukum Islam,
harus
dan tidak berlebihan jika menempatkan
sebagai
faktor
Perubahan
dan
melalui
proses
proses
yang
disebut
“positivisasi” hukum
sebagai
faktor
yang
Islam. Dalam hal ini, hukum syariah
Proses
terbentuknya
diterima oleh negara dalam peraturan
perbankan syariah sarat dengan peranan
perundang-undangan positif yang berlaku
politik
secara nasional.
politik
fundamental.
yang
pada
masa
tersebut
Ringkasnya,
pemerintah sangat akomodatif terhadap
perkembangan
aspirasi hukum Islam sehingga dapat
perbankan syariah banyak ditentukan
menguntungkan bagi pihak-pihak umat
oleh
Islam untuk memanfaatkan peluang yang
hubungan yang harmonis antara umat
kemudian dirikannya perbankan yang
Islam dan Negara. Iklim politik yang
mempunyai basic ke-Islaman.
kondusif
Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008
dinamika
internal
(yang
umat
tidak
memungkinkan
serta
memusuhi) berkembannya
sesungguhnya hanya beberapa persen
perbankan syariah. Selain itu demokkrasi
saja yang tidak menyetujui kelahirannya.
menyediakan arena bagi artikulasi politik
Akan tetapi pada akhirnya hal tersebut
Islam
dapat
akhirnya, politik dalam bidang Ekonomi
lahir
juga
dengan
perbagai
secara
konstitusional.
argumen yang matang. Penerapan hukum
Syariah
Islam
integrasi/nasionalisasi
dalam
kegiatan
perbankan
ditentukan
Islam
Pada
oleh
proses
gagasan
social
/keuangan atau kegiatan ekonomi lainnya
politik
kedalam
system
yang modern bukanlah pekerjaan yang
konfigurasi social politik nasional.
dan
sederhana. Dalam konteks seperti di atas,
140
Politik Hukum
Vol. I No. 01, Mei 2015
DAFTAR PUSTAKA Alkotsar, Artidjo. 1986. Pembangunan hukum dalam perspektif hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Press.
Karim, Adiwarman A. 2006. Bank Islam Analisis fiqh dan Keungan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Amin, A. Ridwan. 2009. Menata Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta : UIN Press.
Lev, Daniel S. 1972. Islamic Courts in Indonesia. Berkeley: University of California Press.
Anderson, J.N.D.1976. Law Reform in The Muslim Word. London: University of London the Athlon Press.
Mahfudz, MD. tt. Politik Nasional. Jakarta: LP3ES.
________. 1975. Islamic Law in the Modern World. New York: New York University Press. Esposito, John L. 1982. Women in Muslim Family Law. Syracus: Syarcus University Press. Ghofur, Abdul. 2013. Pergumulan Politik UU. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Disertasi: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang. Hasan, Zubairi. 2009. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Press. Hakim, Atang Abdul. 2011. Fiqh perbankan Syariah:Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan perundang-undangan. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hamid, M. Arfin. 2008. Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: eLSAS. Halim, Abdul. 2002. Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet II. Hasan, M. Nur. 2010. Ijtihad Politik NU. Yogyakarta: manhaj.
Hukum
Sanit, Arbi. 1986. Politik Sebagai Sumberdaya Hukum, dalam Artidjo Alkosar. Yogyakarta: LBH. Satjipto, Rahardjo. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing. cet II. ________. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Pengalaman-Pengalaman di indonesia. Bandung: Alumni. Sidarta, Bernat Arief. 1999. Refleksi Tentang Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Sukarja, Ahmad. 1995. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: UI Press. Supriyadi, Dedi. 2007. Sejarah Hukum Islam: dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Syadzali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press. Setneg. On-line: http://www.setneg.go.id/index.php?op tion=com_content&task=view&id=34 22&Itemid=26. Diakses, 28/09/2013., UUD 1945
Politik Hukum
141
Vol. I No. 01, Mei 2015
Internet: http://www.setneg.go.id/index.php?optio n=com_content&task=view&id=3422 &Itemid=26. Diakses, 28/09/2013.,
www.Blogpribadi, Andi Rahmat, Milis Keadilan, artikel ini diakses, 28/09/2013.,
Noor Azmah Hidayati Politik akomodasionis Orde Baru Terhadap (Umat) Islam :Telaah Historis Kelahiran Perbankan Syariah, (PDF Internet)
Hafez. WordPress.com, Musang Itu Telah Menanggalkan Bulu Dombanya, artikel ini diakses 28/09/2013.
http://id.shvoong.com/socialsciences/economics/1991250perbankan-syariah-dalam-perspektifpolitik. diakses rabu, 23/09/2013.,
142
Politik Hukum
