Poldagri

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Abd. Malik PattanaEndeng Komp.Perkant. GubernurTelepon/Fax (0426) 2325170Mamuju 91511

LAPORAN KHUSUS Kepada

: Yth Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju

Dari

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Tembusan : 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta. : 2. Yth. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju Nomor

:

Tanggal

: 24 Januari 2017

Sifat

: Penting

Hal

: Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Berdasarkan

Surat

Kementrian

Koordinator

Bidang

Politik,

Hukum

dan

Keamanan Republik Indonesia Nomor : B-73/Kemenko/Polhukam/DN/00.4/1.2017, Tanggal 12 Januari 2017 tentang Pemanntauan Kesiapan Pentahapan Pilkada Tahun 2017 dan Surat Perintah Nomor 14 /KOMENKO/POLHUKAM/SES/1/2017. Tim Desk Pilkda Pusat yang dibawah koordinasi Kemenko Polhukam yang keanggotaan Tim Desk tersebut adalah : Tim I Wilayah Provinsi Sulawesi Barat : No

NAMA

JABATAN

PENUGASAN

1.

APANTI. S. ULOLI

Bandep Watannas

Ketua Tim

2.

SIDIK

KabidN1.1/I Poldagri

Anngota Tim

3.

PONTJO WASONO

Kabid

4.

IMAM FAUZI

Hanneg

2.3

Staf

/

V Anngota Tim

SASARAN Provinsi Sulawesi Barat

Anngota Tim Deputi

I/Poldagri ADAPUN DATA YANG DIBUTUKHAN DATA YANG DIBUTUHKAN TIM DESK KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2017 DI PROVINSI SULAWESI BARAT. 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat:  Alokasi anggaran dalam Pilkada, (KPU, Bawaslu, Panwasluh, Kesbangpol, Pandam/Korem, Kapolda, dan SKPD Lain-lain.  Fasilitasi dan Koodinasi yang telah dilaksakan dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawasluh)  Jumlah PNS yang ditugaskan di KPU dan Bawasluh  Jumlah Linmas yang dalam Pilkada  Sosialisasi pelaksanaan pilkada  Surat himbauan tentang netralitas ASN

2. Polda Sulawesi Barat :  Rencana Pengamanan Pilkada  Giatan yang dilaksanakan menjelang pilkada  Jumlah Personil yang dilibatkan  Jumlah anggaran yang diterima  Bentuk, Pola Pengamanan disetiap tahapan pilkada  Data Kerawanan Pilkada  Kesiapan Gakumdu 3. Korem 142 TATAG :  Data Daerah Rawan  Jumlah Personil yang dilibatkan  Anggaran yang diterima  Rencana Pengamanan 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Jumlah Pendudukl  Jumlah DP4 yang diserahkan kepada KPU  Jumlah Penduduk yang Belum Memiliki E.KTP  Perkiraan Jumlah Penduduk yang tidak dapat memiliki E-KTP sampai Pada Pelaksanaan Pilkada  Jumlah Penduduk yang telah meminta surat keterangan pengganti E-KTP 5. KPU Provinsi Sulawesi Barat  Keputusan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 (Menyesuaikan dengan Keputusan KPU RI)  Fasilitasi dari Pemerintah Daerah (Kantor dan Personil Sekretariat)  Jumlah Anggran yang diterima  Proses Pemebentukan Badan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.  Persiapan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pilkada  Data Paslon atau Bakal Calon Pilkada Tahun 2017  Kendala atau Hambatan yang ditemui pada pelaksanaan verifikasi Paslon  Indikasi Knflik Internal Partai Politik dalam mendukung pasangan calon  Pelaksanaan Kampanye dalam Pilkda.

A. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 1. DUKUNGAN PENDANAAN Dukungan Pendanaan Pilgub Sulbar 2017 Berdasarkan PERMEDAGRI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 51 Tahun 2015. Rincian Dukungan Pendanaan Pilgub Sulbar 2017 : UNIT KERJA

JUMLAH (Rp) TAHUN 2016

TAHUN 2017

1.

KPU SULBAR

75.000.000.000,-

2.

BAWASLU SULBAR

3.

POLDA SULBAR

NO

JUMLAH (Rp)

NOMOR NPHD

28.088.739.025,-

103.088.739.025, -

456/1431/SET 12/BA/V/2016 Tgl 20/5/2016

15.000.000.000,-

9.002.405.000,-

24.002.405.000,-

43 TAHUN 2016 484/K. BAWASLU – SR/TU.00.01/XII/2016 Tgl 2/6/2016

9.285.813.337,-

18.986.912.103,-

28.272.725.440,-

21 TAHUN 2016 NPHD/01/X/2016 Tgl. 18/10/2016

TOTAL

155.363.869.465, -

2. DUKUNGAN ASN Dukungan Pemerintah Provinsi pada Pilgub Sulbar 2017 adalah Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan pada unit kerja antara lain : NO

DIPERBANTUKAN UNIT KERJA

1. 2.

PADA

JUMLAH ASN

KETERANGAN

KPU PROV. SULBAR

19 ORANG

19 ASN PEMPROV SULBAR

BAWASLU PROV. SULBAR

9 ORANG

6 ASN PEMPROV SULBAR 2 ASN PEMKAB MAMUJU 1 ASN REKRUTMEN BAWASLU RI

3. DUKUNGAN ANGGOTA LINMAS Dukungan Personil Linmas pada pelaksanaan Pilgub Sulbar 2017 : NO

NAMA KABUPATEN

JUMLAH TPS

JUMLAH ANGGOTA LINMAS

1.

MAMASA

488

976

2.

POLEWALI MANDAR

789

1.578

3.

MAJENE

405

810

4.

MAMUJU

553

1.106

5.

MAMUJU TENGAH

250

500

6.

MAMUJU UTARA

271

542

TOTAL

2.756

5.512

KETERANGAN Yang bertugas langsung di TPS

4. SURAT HUMBAUAN TENTANG NETRALITAS ASN: Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Noomor :273/17/I/SET Tanggal 5 Januari 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2017 ( Terlampir ) 5. LAIN-LAIN 1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :188.4/16/SULBAR/I/2016, Tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (SK Terlampir) 2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :188.4/597/SULBAR/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016 tentang

Pembentukan Pembentukan DESK

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat. (SK Terlampir) B. POLDA SULAWESI BARAT : a. Rencana Pengamanan Pilkada : “ASTA SIAP POLRI DALAM PENGAMANAN PILAKADA 2017” Asta siap adalah kriteria kesiapan yang harus dimiliki kesatuan POLRI meliputi delapan kesiapan yang terdiri dari : 1. SIAP PILUN  Produk Administrasi terkait Pilkada  Direktif/STR arahan Kapolri  SPRINLAKOPS kekuatan PAM  Surat perintah operator MISPAMLU  SPRIN PESERTA PELATIHAN PRAOPERASI  JADWAL PIKET POSKO OPERASI  PETA KERAWANAN PILKADA TAHUN 2017  PAHAMI, PEDOMANI & JABARKAN PILKADA 2017  PILUN LAIN PENDUKUNG PAM PILKADA  perkap 16 th 2006 ttg dalmas  perkap 1 th 2009 ttg GUN kuat dlm tindakan kepolisian  perkap 8 th 2010 ttg tata cara lintas ganti dan cb dalam phh  protap 1 th 2010 ttg penanggulangan anarki  perkap 9 th 2011 ttg manajemen operasi kepolisian  perkap 8 th 2013 ttg pedoman teknis penanggulangan konflik sosial  buku perundang-undangan/perkap/sop/protap lainnya terkait pilkada - 2017  sun prinlakops pilkada - 2017 wil masings  sun renpam pilkada - 2017 sesuai kerawanan & karakteristik wilayah masings  sun, latih prinlakops & renpam di wil masings sampai tingkat polsek  sun renkon sesuai prediksi di wil masings & latihkan  rumuskan, sun & laks asta siap

2. SIAP POSKO  KELENGKAPAN RUANG POSKO        

Telepon handy talky (ht) faksimile komputer lcd proyektor televisi internet gps

     

audio vicon jam dinding white board perlengkapan meubeler papan tabulasi tactical table game atau tactical floor game atau tactical wall game

 PANEL DATA OPERASI  situasi  tugas pokok  pelaksanaan  kodal  KELENGKAPAN ADMINISTRASI POSKO  buku piket posko  buku mutasi  buku supervisi/kunjungan pimpinan  buku ekspedisi  buku notulen  map  belangko laporan harian  atk 3. SIAP LATRA  Tema Pelatihan  Tujuan Pelatihan  Sasaran Pelatihan  Komponen Pelatihan  Kesiapan SATGAS Pusat dan SATGAS Daerah  Metode, Tingkat dan Sifat latihan  Tempat dan waktu pelatihan  Laporan hasil dan Anev Pelatihan 4. SIAP KONDISI KAMTIBMAS  Kegiatan Kepolisian “preemtif, preventif dan Represif”  Cipta Kondisi  Operasi Terpusat yaitu OPERASI MANTAP PRAJA - 2017 dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak tahun 2017

5. SIAP MASYARAKAT  sosialisasi dan imbauan agar masy berpartisipasi aktif wujudkan kamtibmas kondusif dan kesadaran melaporkan dan menginformasikan kejadian dii lingkungannya  binluh kepada masyarakat untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar  sambang dan tatap muka kepada toga, todat, toda, tomas untuk berpartisipasi aktif mengajak masyarakat menjaga keamanan di lingkungannya  patroli dialogis pada lokasi rawan kriminalitas dan rawan konflik serta mendorong komunitas untuk memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap guan kamtibmas yang akan muncul  optimalisasi bhabinkamtibmas untuk gelorakan kelompok sadar kamtibmas, FKPM dan komunitas masyarakat lainnya dalam mengelola keamanan di lingkungannya  peningkatan kemitraan dengan komunitas yang ada diwilayahnya untuk bersama–sama polri menyelesaikan permasalahan/konflik agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas 6. SIAP KUAT PERS  jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan pilkada tahun 2017;  peralatan yang digunakan personel;  kompetensi/kemampuan personel dalam pengamanan pilkada 2017 (penyidik, penyelidik, wanteror, jibom, turjawali, negosiator, dalmas, phh, dan lain lain);  pola pengamanan dan cara bertindak di lapangan dalam setiap tahapan pilkada 2017;  penggelaran kekuatan di lapangan;  pelibatan tni dan linmas;  pergeseran pasukan 7. SIAP SARPRAS sarana menggunakan inventaris yang ada sesuai kebutuhan dan rencana operasi mantap praja-2017, antara lain:        

alut fungsi; alsus fungsi; ranmor; rantis; ransus; alkomlek; ransum tambahan polri. tenda, kursi, meja dan velbet.

8. SIAP ANGGARAN mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sesuai anggaran yang tersedia, antara lain:  rencana kebutuhan anggaran;  pencairan anggaran;  distribusi anggaran;  perwabku;  pemeriksaan keuangan internal dan external;

b. Giat yang dilaksanakan menjelang pilkada Adapun giat yang dilakukan POLDA Sulawesi Barat menjelang PEMILUKADA 2017 adalah : 1. Apel gelar Pasukan Ops Mantan Praja 2017 2. Latihan Pra Operasi c. Jumlah Personil yang dilibatkan 1. Jumlah Kuat Persiapan, Siap PAM TPS, BKO yaitu :

KUAT PERS

PAM TPS 2/3 KUAT

BRIMOB

BKO PAM TPS (POLDA SULBAR)

1/3 KUAT ( MAKO)

NO

POLDA/POLRES

1

POLDA

411

274

0

0

0

137

2

MAMUJU

555

370

0

60

0

185

3

MAMUJU UTARA

383

255

0

0

30

128

4

MAJENE

313

209

0

30

0

104

5

POLEWALI MANDAR

517

345

113

160

0

172

6

MAMASA

347

231

163

0

30

116

JUMLAH

2.526

1.684

276

250

60

842

-

POLDA SULSEL

POLDA SULBAR

BKO dalmas polda sulsel stand by di mako polda sulbar sebanyak 100 pers BKO brimob polda sulsel 350 pers stand by di mako polda sulbar sebanyak 100 pers Brimob polda sulbar 60 pers 2. Pelibatan pers, Back Up POLDA SULBAR dan TNI yaitu :

NO

SATKER/WIL

KUAT PERS

1

POLDA SULBAR DAN JAJARAN

1.684 PERS

2

BKO BRIMOB KE POLDA SULBAR ( 2 SSK SERPAS KE POLMAN DARI 15 JAN – 10 PEB 2017 ) ANGGARAN DUK OPS KAPOLRI

POLRES MAMUJU 60 PERS POLRES POLMAN 160 PERS POLRES MAJENE 30 PERS POLDA 100 PERS TOTAL : 350 PERS

3

BKO SABHARA POLDA SULSEL

100 PERS DALMAS LANJUT

JUMLAH POLRI

2.134 PERS

4

1 SST DI MASING-MASING POLRES JAJARAN + 1 SSK DI KOTA MAMUJU

BACK UP TNI

d. Jumlah anggaran yang diterima Realisasi Dana Hibah PAM PEMILUKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017 : 

Pengajuan Dana Hibah sebesar Rp. 28.272.735.440



Diterima pada tahap I sebesar Rp. 9.285.813.337



Realisasi Penyaluran Anggaran sebesar Rp. 8.460.835.337 Yang dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut : - Tahap Awal

Rp. 1.392.472.000,-

- Latpra Ops

Rp. 433.959.000,-

- Gelar Pasukan

Rp. 69.890.000,-

- Giat Kampanye

Rp. 3.676.400.000,-

- Duk Ops

Rp. 1.074.238.674,-

- Duk BBM

Rp. 1.747.193.663,-

- Duk Lidik Sidik

Rp. 254.660.000,-

- Duk Kontijensi

Rp. 637.000.000,-

e. Bentuk, Pola Pengamanan disetiap tahapan pilkada PENERAPAN POLA PAM TPS 1. TPS Aman dengan pola pengamanan yang terdiri Kepolisian sebanyak 2(dua) personil, Linmas 10 (sepuluh) personil dan dan TPS 5 (lima) titik. TPS aman yang dimaksud yang berkriteria sebagai berikut :  Lokasi berdekatan  Transportasi mudah  Sarana jalan baik  TPS relatif mengelompok  Berada dalam Kota, Kab/Kecamatan  Akomodatif  Tidak/minim kejahatan  Ada tokoh panutan 2. TPS Rawan I dengan pola pengamanan yang terdiri Kepolisian sebanyak 2(dua) personil, Linmas 4 (empat) personil dan dan TPS 2 (dua) titik. TPS aman yang dimaksud yang berkriteria sebagai berikut :  Relatif berjauhan  Sulit dijangkau  Transportasi sulit  Sarana jalan sulit  Daerah pegunungan  Tingkat kriminal tinggi  Pernah terjadi konflik namun sudah ada penyelesaian.

3. TPS Rawan 2 dengan pola pengamanan yang terdiri Kepolisian sebanyak 2(dua) personil, Linmas 4 (empat) personil dan dan TPS 1 (satu) titik. TPS aman yang dimaksud yang berkriteria sebagai berikut :  Lokasi berjauhan  Sangat sulit dijangkau  Penyebaran penduduk tidak merata  Budaya adat masih kental  Lokasi pegunungan  Tingkat kerawanan lebih tinggi dari Rawan I  Daerah Konflik dan belum ada penyelesaian. f. Data Kerawanan Pilkada Beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan kerawanan pada PEMILUKADA 2017 Sulawesi Barat sebagai berikut : 1.

permasalahan daftar pemilih tetap (dpt)

2.

permasalahan distribusi logistik pemilu pada wilayah yang sulit dijangkau transportasi

3.

protes & unras (berakhir tindakan anarkhistis);

4.

bentrok massa;

5.

sabotase;

6.

ancaman

&

intimidasi yg ditujukan perorangan atau kelompok

pemilih,

simpatisan, dan elit parpol, untuk menghambat keikutsertaannya dalam pemilu kada. 7.

kampanye hitam (black campaign) & politik uang (money politic);

8.

manipulasi hasil suara/gelembung suara;

9.

kejahatan konvensional : perusakan, pembakaran, pengancaman, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pemalsuan, pencurian, dsb;

10. kelompok masyarakat golput Tahapan PEMILU 2017 Sulawesi Barat dan tingkat kerawanannya : 1. KAMPANYE PEMILU Potensi kerawanan  protes calon kada kpd calon kada lainnya  protes kada kepada penyelenggara pemilu  kerusuhan massal / sabotase / teror / ancaman / penculikan  pelanggaran, kecelakaan & kemacetan lalu lintas  kejahahatan konvensional lain 2. PEMUNGUTAN SUARA Potensi kerawanan  protes & unjuk rasa  sabotase/teror/pengancaman  money politic

 manipulasi / penggelembungan suara  intimidasi dan pemaksaan  penolakan hasil penghitungan suara  kejahatan konvensional lainnya 3. REKAP HITUNG SUARA Potensi kerawanan  protes dari elemen masyarakat  sabotase/teror/pengancaman  money politic  manipulasi / penggelembungan suara  unjuk rasa  kejahatan konvensional lainnya 4. PAM PENETAPAN CALON TERPILIH Potensi kerawanan  penolakan hasil penghitungan  pengerahan massa  penculikan  PEMBAKARAN  SABOTASE 5. PELANTIKAN DAN SUMPAH JANJI Potensi kerawanan  unjuk rasa  sabotase/ teror/ pengancaman/ penculikan  kejahatan konvensional lainnya g. Kesiapan Gakumdu Persiapan GAKUMDU oleh POLDA Sulawesi Barat menjelang PEMILUKADA 2017.  pembuatan posko induk gakkumdu di mapolda sulbar  pembuatan posko-posko gakkumdu di setiap polres  koordinasi dengan penegak hukum lainnya  proses sidik tindak pidana pemilu

C. KOREM 142/TATAG : 1. Data Daerah Rawan Kerawanan secara umum yg berada di 6 Kabupaten yaitu : -

Potensi kontak / bentrok massa kung paslon Upaya kamsik tertutup kung paslon Adanya dpt yg blm sah Upaya manipulasi dlm rekap suara tk pps Adanya motivasi ketidak puasan kung paslon dr hsl pilkada Money politic Aksi unras ketidak puasan dg hsl dr kpud Adanya upaya ajakan golput dr kung paslon Adanya upaya black campaign dr kung paslon Mobilisasi massa dr rah/kab lain Adanya teror/ancaman dr kung paslon yg dpt memicu konflik.

HAL – HAL MENONJOL : -

-

Telah terjadi beberapa perusakan alat peraga kampanye (apk) di kab. Majene Di kab. Polman ada bbrp rah terpencil (kec. Tubbi taramanu) yg msh sulit dilewati ran, shgg m’pengaruhi distribusi log & rawan dimanfaatkan oleh pok tertentu Perihal permasalahan netralitas asn/pns, permasalahan daftar pemilih & potensi masalah dlm distribusi logistik menjadikan faktor utama

2. Jumlah Personil yang dilibatkan : NO SATUAN 1 1

2 3 4

5

6

2 WIL. KAB. MAJENE a. KODIM 1401/MAJENE b. YONIF 721/MKS WIL. KAB. POLMAN a. KODIM 1402/POLMAS b. YONIF 721/MKS WIL. KAB. MAMASA a. KODIM 1402/POLMAS b. YONIF 721/MKS WIL. KAB. MAMUJU a. MAKOREM 142/TATAG b. KODIM 1418/MAMUJU c. YONIF 721/MKS D. DENKESYAH 07.04.04 e. DENHUBREM 142

RENCANA GELAR

SATUAN POLRI

UNIT PSK

JML ORG

BKO

3

4

5

2 SST 1 SST

60 50

POLRES MAJENE

KAB. MAJENE

3 SST 1 SST

74 36

POLRES POLMAN

KAB. POLMAN

3 SST 1 SST

71 39

POLRES MAMASA

KAB. MAMASA

POLRES MAMUJU

KAB. MAMUJU

2 SST 1 SST

7 52 49 1 1

WILAYAH DISLOKASI PAM 6

WIL. KAB. MAMUJU TENGAH a. KODIM 1418/MAMUJU b. YONIF 721/MKS

1 SST 2 SST

50 60

POLRES MATENG

KAB. MATENG

WIL. KAB. MAMUJU UTARA a. KODIM 1418/MAMUJU b. YONIF 721/MKS

1 SST 3 SST

34 76

POLRES MATRA

KAB. MATRA

JUMLAH

6 SSK + (3 SST) 660 ORG

3. Anggaran yang diterima : 1. LOGISTIK - GELAR PASUKAN - TAHAP LAT PRAOPS - TAHAP PENDAFTARAN CALON - TAHAP PENETAPAN CALON - TAHAP KAMPANYE - TAHAP MASA TENANG - TAHAP PEMUNGUTAN SUARA - TAHAP PENGHITUNGAN SUARA - TAHAP PENETAPAN-PELANTIKAN CALON - KONSOLIDASI 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SUPERVISI OPS REM 142 SUPERVISI OPS DAM VII/WRB DUKMIN KODAL OPS PIKET POSKO OPS OPERASIONAL BBM SERPAS BBM OPS KEG PAM

: : : : : : : : : : :

Rp 19.140.000 Rp 195.540.000 Rp 229.680.000 Rp 229.680.000 Rp 3.215.520.000 Rp 229.690.000 Rp 229.680.000 Rp 918.720.000 Rp 229.680.000 Rp 19.140.000 Rp 5.516.460.000

: : : : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

97.600.000 39.040.000 65.000.000 300.000.000 141.984.000 43.829.939 438.669.000

JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN YAITU Rp 6.642.582.939 PELAKS GIAT OPS PAM PILKADA DILAKS 2 TAHAP YAITU : 1. Tahap I - Di duk sebesar Rp 4.186.321.180 - sdh diserap Rp 2.120.875.810 - blm diserap Rp 2.065.445.370 2. Tahap II - di duk sebesar Rp 2.456.261.759 (blm di serap) Keterangan : * Anggaran tahap I bersumber dari Dana Hibah Pemprov Sulbar nphd no. 24 th 2016 4. Rencana Pengamanan Rencana Kegiatan

Oprasional Pengamanan Pilkada diatur oleh 3 kodim Wil

Pilkada yaitu Kodim 1401/Majene, Kodim 1402/Polmas & Kodim 1418/Mamuju Saat ini Kegiatan Oprasional Pengamanan tahap I sdh selesai, maka dilanjutkan pada tahap II dg giat sbb : - melaks pam distribusi logistik pilkada - melaks pam jalannya kampanye (netralitas) - melaks pam pemungutan & rekapitulasi suara - melaks pam penetapan paslon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan - melaks pam sengketa perselisihan hasil - melaks pam penetapan paslon terpilih pasca put mk - melaks pam pengesahan pengangkatan paslon terpilih - evaluasi & laporan

D. PAPARAN KETUA KPU PROVINSI SULAWESI BARAT. 1. Personil Penyelenggara Pilgub Sulbar 2017 ADHOC 1. PPK (5 org X 69 Kec.) = 345 org. 2. PPS (3 org X 648 Des. atau Kel.) = 1.944 org. 3. KPPS (7 org X 2.756 TPS) = 19.292 org. 4. PPDP (1 org per TPS) = 2.756 org. 5. LINMAS (2 org per TPS) = 5.512 org. 6. KPU KAB (5 0rg X 6 Kab.) = 30 org. 7. KPU PROV = 5 org. Jumlah Personil adhoc = 29.884 org. SEKRETARIAT 1. PPS (3 org X 648 Des. atau Kel.) = 1.944 org. 2. PPK (3 org X 69 Kec.) = 207 org. 3. KPU Kab. (6 Kab.) = 121 org. Jumlah Personil Sekretariat = 2.272 org. Total Personil Penyelenggara Pilgub Sulbar 2017 = 32.156 org. 2. REKAP DP4 MURNI (DATA KEMENDAGRI)

NO KABUPATEN

JENIS KELAMIN Lakilaki

Perempuan

JUMLAH

1

Majene

53.882

56.751

110.633

2

Mamasa

72.901

69.789

142.690

3

Mamuju Tengah

54.630

50.539

105.169

4

Mamuju

102.744

99.012

201.756

5

Mamuju Utara

77.394

70.666

148.060

6

Polman

176.485

182.921

359.406

Total

538.036

529.678

1.067.714

3. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulbar Jumat 16 Desember 2016 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) digelar Rapat Pleno Terbuka, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulbar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2017. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya KPU Sulbar menetapkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tingkat Provinsi SulBar tahun 2017, tepat pukul 23.59 Wita Bertempat di aula kantor.

Rekapitulasi tersebut terdiri dari 69 kecamatan dengan jumlah desa/lurah 648 serta jumlah tps 2.756 yang tertuang dalam formulir model A.3.4-KWK DPS dan formulir model A.C.4-KWK daftar pemilih potensial non KTP elktronik dengan Rician Sebagai Berikut : NO

NAMA KABUPATEN

JUMLAH JUMLAH KECAMATAN DESA/KEL

JML TPS

L

JUMLAH PEMILIH P L+P

1

MAMASA

17

181

488

59,692

57,849

117,541

2

POLEWALI MANDAR

16

167

789

147,505

153,820

301,325

3

MAJENE

8

82

405

52,877

55,602

108,479

4

MAMUJU

11

101

553

79,876

78,020

157,896

5

MAMUJU TENGAH

5

54

250

36,729

34,220

70,949

6

MAMUJU UTARA

12

63

271

43,398

40,503

83,901

69

648

2,756

420,077

420,014

840,091

JUMLAH

KET

4. Tahapan Yang Telah, Sedang & Akan Dilaksanakan a. Daftar Pemilih Pilgub Sulbar 2017 •

Penerimaan DP4 & DAK2 (12 – 15 Juli 2016)

1.067.714

•

Daftar Pemilih Sementara (3 November 2016)

873.360

•

Daftar Pemilih Tetap (16 Desember 2016)

840.091

•

Pemilih Non KTP – Elektronik

109.166

Sudah melakukan perekaman sebanyak

94.834

Belum melakukan perekaman sebanyak

14.332

b. Kampanye  Pelaksanaan Kampanye (28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017)  Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon (28 Oktober 2016 s/d 11 Februari 2017)  Kampanye Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik (29 Januari 2017 s/d 11 Februari 2017)  Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga (12 Februari 2017 s/d 14 Februari 2017) c. Proses Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara PROSES PENGADAAN (3 November s.d. 26 januari 2017) DISTRIBUSI SURAT SUARA : a. Distribusi Kabupaten – PPK (4 hari)

(1-4 Februari 2017)

b. Distribusi PPK – PPS (5 hari)

(5-9 Februari 2017)

c. Distribusi PPS – TPS (5 hari)

(10-14 Februari 2017)

d. PENYELENGGARAAN (lanjutan) PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA :  Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS (6 - 12 Februari 2017)  Pemungutan & Penghitungan Suara di TPS ( 15 Februari 2017 )  Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS ( 16 Februari – 21 Februari 2017 )  REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ( 16-27 Februari 2017 ) e. PENYELENGGARAAN (lanjutan)  Penetapan Paslon Terpilih Tanpa Permohonan PHP (11-13 Maret 2017)  SENGKETA PHP (Mengikuti Jadwal MK)  PENETAPAN PASLON TERPILIH PASCA PUTUSAN MK (Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan MK dibacakan) E. PAPARAN KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT 1. Pengawasan Pemilu Tugas Pengawasan Pemilu

; merupakan

kegiatan mengamati, mengkaji,

memeriksa, dan menilai proses Penyelenggaraan Pemilu (PP) sesuai peraturan perundang-undangan.  Mengamati : Seluruh proses PP baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain , pemerintah, media massa atau DLL;  Mengkaji : Kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses PP yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;  Memeriksa

: Kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang

didapatkan terkait dgan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dlm proses pengkajian;  Menilai, Kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan. a. Fokus Pengawasan  Kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;  Keterbukaan proses pada setiap tahapan Pemilu;  Ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;  Ketidakberbihakan terhadap partai politik, pasangan calon, tim kampanye, atau kecenderungan politik tertentu;  Kepatuhan untuk tidak melakukan larangan pada setiap tahapan Pemilu ;  Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

b. Sasaran Pengawasan 1. Rumpun Peserta PEMILU a. Parpol peserta pemilu b. Calon Legislatif c. Calon Perseorangan peserta Pemilu d. Jurkam, Penanggung jawab kampanye, pelaksana kampanye 2. Rumpun Penyelenggara Pemilu a. KPU/KPU Prov/ KPU Kab/ PPK/PPS dan KPPS b. Sekjen/sekretariat KPU di semua tingkatan c. Bawaslu/Bawaslu Prov/ Panwaslu Kab/ Panwascam/PPL/PTPS. 3. Kalangan Pejabat Negara/pejabat Publik a. Pimpinan negara c. fasilitas negara

b. Pimpinan eksekutif dan Legislatif daerah d. Pejabat daerah

4. Kalangan lain  pemilih yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang bermaksud culas dalam penyelenggaraan pemilu. c. Bentuk Pengawasan ■ PENGAWASAN PASIF Polanya

:”Pengawas

Pemilu

menerima

Laporan

Pelanggaran

dan

melakukan pemeriksaan dan kajian awal apakah laporan yang disampaikan pelapor itu dapat dikategorikan pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu; ■ PENGAWASAN AKTIF Polanya :”Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara aktif disetia[p tahapan pemilu dgn cara melekat KPU dan jajaranya atau langsung kepada sasaran melakukan verifikasi administrasi dan faktual; ■ PENGAWASAN PARTISIFATIF Polanya :”Pengawas Pemilu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan dgn cara membangun kerjasama dengan PT, Stakeholder kepemiluan, Ormas, Peserta pemilu, media massa dan media elertronik. 2. Prinsip kerja pengawas pemilu: 1. Membangun Soliditas dan Menanamkan sikap SIMP- (Soliditas-IntegritasMentalitas dan Profesional) melalui Bimtek dan pelatihan bagi pengawas. 2. Melakukan Pemetaan Potensi Kerawanan terjadinya pelanggaran 3. Menyusun Rencana Teknis Pengawasan. 4. Meningkatkan Kapasitas pengawas dlm penanganan sengketa pemilu. 5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga. 6. Memberdayakan masyarakat luas dalam Pengawasan partisifatif.

3. Fasilitas Pemerintah/Personil Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat , Sejak berdiri pada tanggal 21 September 2012 hingga saat ini belum memiliki Gedung Permanen. Dengan Porsonil Sekertariat sbb. NO

UARAIAN

JUMLAH

KETERANGAN

1

Ketua (Koord SDM, Org,DI)

1

2

Pimpinan (PHL dan HPP)

2

3

Kepala Sekertariat

1

PNS Pemprov

4

Kasubag

3

PNS Pemprov

5

Bendahara

2

PNS Bawaslu RI

6

Bendahara Pengeluaran

1

PNS Pemda Mamuju

7

Staf PNS

3

PNS Prov/Pemda MJU

8

Tim Asistensi

3

Profesional

9

Staf Non PNS (Tenaga Pendukung dan Potensial)

10

Profesional

10

Staf Non PNS (Peramusai, Keamanan dan Pengemudi)

8

-

Total

34

4. Personil Pengawas Pemilihan Serentak Di Wilayah Sulbar JUMLAH ANGT

STAF

SATUAN KERJA

BAWASLU PROV

3

32

-

35

Periode 2012-2017

PANWASKAB

3

15

6

90

Terbentuk Juli 2016

PANWASCAM

3

6

69

621

Terbentuk Agustus 2016

1

648

648

Terbentuk Sept 2016

1

-

2.756

Dibentuk 23 hari menjelanh hari Pungut Hitung

JENJANG PENGAWAS PEMILU

PENGAWAS LAPANGAN PENGAWAS TPS

PEMILU

2.756

JML

KET

4.150

TOTAL

5. Upaya Bawaslu Sulbar Dalam Menyukseskan Pilakada Serentak 2017 a) Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pemilu sebagai sistem peringatan dini (early warning system) b) Pelibatan Masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif c) Melakukan koordinasi dengan Stakeholders baik di tingkat pusat maupun di daerah d) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kabupaten dan PTPS.

6. Upaya Bawaslu Dlm Pengawasan Pungut Hitung  Mempublikasikan potensi dan titik rawan sebagai bentuk pencegahan terutama pada 4 variabel yakni a. Akurasi Data Pemilih dan penguna hak pilih 484 TPS; b. Ketersedian Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

491

TPS; c. Pembagian Uang dan Materi Lainnya pada 1.170 TPS; d. Keterlibatan Penyelenggaran Negara pada 571 TPS; e. Ketaatan dan kepatuhan terhdp tata cara pungut hitung pada 440 TPS. 7. Upaya Bawaslu Dlm Pengawasan Pungut Hitung a) Membentuk Pokja Pengawasan Pungut hitung di setiap Kecamatan ; b) Membentuk Pokja Penanganan Pelanggaran di Kabupaten. c) Bekerjasama

dengan

Komnas

Ham

RI

melakukan

Pemantauan

dan

Pengawasan Pilkada Mamuju. d) Berupaya Model C 1 dan Lampiran nya sesuai hasil pengawasan sudah terkumpul di Kabupaten 2 Hari setelah Pungut Hitung. e) Melakukan Pengawasan melekat terhadap Proses Rekapitulasi Suara di tingkat PPK. f) Mengatkan Paslon agar menempatkan saksi di TPS dan PPK adalagh orang profesional dan bertanggungjawab. 8. Potensi Masalah Dalam Akurasi Data Pemilih 1. Data Pemilih a. Perbandingan Jumlah penduduk dan DP4 PILGUB SULBAR 2017 JUMLAH PENDUDUK DATA PENDUDUK BEDASARKAN DATA PEMPROV SULBAR/ 2015/2017

DP4 KEMENDAGRI/ PEBRUARI 2016

Mamuju Utara

206.428

145.941

2

Mamuju

294.451

201.756

3

Mamasa

201.769

142.690

4

Polman

514.060

359.408

5

Majene

164.673

110.633

6

Mamuju Tengah

141.245

105.169

1.522.626

1.065.595

NO

KABUPATEN

1

b. Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) - Kemendagri –KPU – Maret 2016 NO

KABUPATEN

1

DATA PILKADA SULBAR 2017 KEC

DESA

TPS

DP4

Mamuju Utara

12

63

271

145.941

2

Mamuju

11

101

553

201.756

3

Mamasa

17

181

488

142.690

4

Polewali Mandar

16

167

789

359.406

5

Majene

8

82

405

110.633

6

Mamuju Tengah

5

54

250

105.169

69

648

2.756

1.065.595

c. Daftar Pemilih Sementara/ Data Pemilih E- KTP Dan Non E-KTP Hasil pendataan No

KABUPATEN

HASIL COKLIK PPDP

PENETAPAN DPS

REKAP DATA PEMILIH POTENSIAL NON E-KTP

1

Mamuju Utara

97.394

91.262

15.202

2

Mamuju

169.978

160.503

24.544

3

Mamasa

121.903

130.580

17.076

4

Polman

334.051

308.733

39.740

5

Majene

111.242

109.007

3.400

6

Mamuju Tengah

79.584

73.275

9.154

914.152

873.360

109.166

d. Daftar Pemilih Tetap / Data Pemilih E- KTP dan Non E-KTP HASIL PENDATAAN NO

KABUPATEN

PENETAPAN DPS (5-6 DESEMBER 16)

PENETAPAN DPT (TUNDA) 8 DES 16

PENETAPAN DPT 16 DES 16

1

Mamuju Utara

91.262

84.043

83.901

2

Mamuju

160.503

158.427

157.896

3

Mamasa

130.580

117.766

117.541

4

Polman

308.733

302.182

301.325

5

Majene

109.007

108.531

108.479

6

Mamuju Tengah

73.275

72.739

70.949

873.360

843.688

840.091

Bawaslu Provinsi Dalam Pemuktahiran Data Pemilih Mengeluarkan rekomendasi Sbb. 1) Surat Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Nomor 460/K.Bawaslu-ProvSR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 30 November 2016, perihal Rekomendasi Perbaikan; 2) Surat Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Nomor 471/K.Bawaslu-ProvSR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 08 Desember 2016, perihal Rekomendasi Perbaikan DPT; 3) Surat Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Nomor 472/K.Bawaslu-ProvSR/PM.00.01/XI/2016, tanggal 10 Desember 2016, perihal Rekomendasi Perbaikan DPT; e. Pengawasan Tahapan Kampanye  Adanya keterlibatan ASN dan Kepala Desa, dilakukan penindakan Oleh Bawaslu dan aarannnya.  Dengan adanya adwal yang Pada dengan akurasi waktu 3,5 bulan membuat Paslon tidak memanfaatkan waktu yang diberikan KPU.  Dalam Tahapan ini Bawaslu senantiasa mengeluarkan Surat Himbauan dan Peringatan Dini kepada Paslon.  Beberapa PPS dan Panwascam diberhentikan melalui sidang DKPP dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten karena melanggar etika penyelenggara. a) Permasalahan Yang Timbul Dalam Tahapan Kampaye 1. Adanya kampanye diluar jadwal. 2. Pelaksana kampanye tidak menyampaikan ijin tertulis kepada pihak keamanan, 3. Pemasangan Brending Mobil; 4. Pelibatan pejabat negara sebagai jurkam tanpa ada ijin cuti. 5. Pengunaan (fasilitas negara,sekolah, sarana ibadah) sebagai sarana dan prasarana kampanye. 6. Penglibatan ASN, Camat dan Kepala Desa sebagai tim kampanye paslon. b) Data Penanganan Pelanggaran Pilkada 2017 Jml Penerimaan No

Kab

Lap

Tem

Penanganan Pelanggaran di Pengawas Pelanggaran ADM

Pdn

Bkn Pelanggaran ASN Pemilu UU SKT lainnya 0 0 0

Dihentik an

1

Mateng

0

4

4

0

Kode Etk 0

2

Mamasa

0

7

3

0

0

1

0

1

3

3

Majene

0

3

0

0

0

3

0

1

0

4

Polman

4

4

2

0

1

1

1

1

4

5

Mamuju

0

21

1

2

2

9

0

6

9

6

Matra

0

4

0

0

0

0

0

0

4

4

43

10

2

3

14

1

9

20

0

9. GAMBARAN UMUM PETA TPS RAWAN PILKADA SULBAR VERSI BAWASLU SULBAR

a) Peta TPS Rawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Rawan Aspek 1 : Akurasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Rawan Aspek 2 : Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Logistik) Rawan Aspek 3 : Pemberian Uang atau Materi Lainnya (Politik Uang) Rawan Aspek 4 : Keterlibatan Penyelenggara Negara Rawan Aspek 5 : Ketaatan dan Kepatuhan KPPS dalam Penyelenggaraan : Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No

Nama Kabupaten

TPS

(1)

Rawan Aspek 1

Rawan Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Mamasa

488

1

95

45

19

5

321

2

Polewali Mandar

789

149

116

450

244

119

181

3

Majene

405

66

69

322

48

63

66

4

Mamuju

553

177

135

227

201

159

162

5

Mamuju Tengah

250

44

42

72

32

71

87

6

Mamuju Utara

271

47

44

54

27

23

148

2.756

484

491

1.170

571

440

965

Jumlah

10. Peta TPS Rawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Per Kabupaten di Sulawesi Barat : a) Kab. Mamasa : Wilayah : 3.005,88 km2 Kecamatan : 17 Desa/Kel : 181 Penduduk : 151.825 DPT : 117.541 TPS : 488 Jarak : 292 km Waktu : 6 jam 30 mnt

 Tingkat kesulitan medan ekstrem dengan rata-rata topografi pegunungan.  Akses jalan kurang bagus, fasilitas listrik minim, dan akses komunikasi yang masih sulit di sebagian besar wilayah kecamatan.

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Mamasa

No

Nama Kecamatan

(1) 1 Aralle 2 Balla 3 Bambang 4 Buntumalangka 5 Mamasa 6 Mambi 7 Mehalaan 8 Messawa 9 Nosu 10 Pana 11 Rantebulahan Timur 12 Sesenapadang 13 Sumarorong 14 Tabang 15 Tabulahan 16 Tandukkalua 17 Tawalian Jumlah

Rawan Aspek 1

Rawan Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2) 1 1

(3) 4 11 2 6 7 2 4 17 8 2 8 19 2 3 95

(4) 3 1 3 10 3 1 4 1 2 2 2 1 2 6 4 45

(5) 1 3 5 7 3 19

(6) 5 5

(7) 17 23 34 19 46 15 9 16 13 16 11 29 24 15 11 15 8 321

b) Kab. Polewali Mandar Wilayah Kecamatan Desa/Kel Penduduk DPT TPS Jarak Waktu

: 1.775.65 km2 : 16 : 167 : 422.793 : 301.325 : 789 : 199 km : 3 jam 25 mnt

 Tingkat kesulitan medan biasa dengan ratarata topografi dataran.  Kecuali Kec. Matangnga, Bulo, Allu, dan Tutar dengan topografi pegunungan.  Akses jalan kurang bagus, fasilitas listrik minim, dan akses komunikasi yang masih sulit di wilayah Kec. Matangnga, Bulo, Allu, dan Tutar, serta sebagian wilayah Kec. Anreapi.

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Polewali Mandar

No

Nama Kecamatan

TPS

(1)

1 Alu 2 Anreapi 3 Balanipa 4 Binuang 5 Bulo 6 Campalagian 7 Limboro 8 Luyo 9 Mapilli 10 Matakali 11 Matangnga 12 Polewali 13 Tapango 14 Tinambung 15 Tubbi Taramanu 16 Wonomulyo Jumlah

33 23 54 61 28 100 42 49 49 40 16 81 44 35 47 87 789

Rawan Rawan Aspek 1 Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Rawan Aspek 4 Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

11 8 3 1 3 80 4 35 4 150

3 11 11 18 2 4 32 3 2 15 1 1 12 1 116

14 52 29 25 91 42 32 28 39 7 1 13 7 20 50 450

19 9 17 24 10 28 21 22 18 11 9 3 7 20 17 9 244

6 17 25 14 5 3 13 3 9 2 3 1 16 2 119

4 5 2 32 3 9 17 21 1 1 1 31 27 27 181

c) Kab. Majene Wilayah Kecamatan JDesa/Kel Penduduk DPT TPS Jarak Waktu mnt

: 947,84 km2  Tingkat kesulitan medan biasa dengan topografi :8 rata-rata dataran, kecuali untuk Kec. Ulumanda : 82 dengan topografi pegunungan. : 163.896  Kec. Ulumanda dengan topografi pegunungan : 108.479 ditempuh + 2 jam dari ibukota kabupaten : 405 dengan R2/R4 (Dobel Garda). : 143 km  Sumber listrik tidak tersedia di Desa Panggalo, : 2 jam 45 Popenga, dan Ulumanda di Kec. Ulumanda.  Akses komunikasi yang masih minim di sebagian besar wilayah Kec. Ulumanda.

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Majene : No

Nama Kecamatan

TPS

(1)

Rawan Rawan Aspek 1 Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Banggae

84

8

1

48

5

6

28

2

Banggae Timur

67

11

10

66

15

12

-

3

Malunda

47

2

14

14

-

-

27

4

Pamboang

60

-

3

60

-

-

-

5

Sendana

59

11

6

59

2

15

-

6

Tammeroddo Sendana

31

31

9

31

26

30

-

7

Tubo Sendana

25

3

-

25

-

-

-

8

Ulumanda

32

-

16

19

-

-

11

405

66

59

322

48

63

66

Jumlah

d) Kab. Mamuju Wilayah Kecamatan Desa/Kel Penduduk DPT TPS Jarak Waktu

: 4.999,69 km2  Rata-rata dataran, kecuali Kec. Kalumpang : 11 dan Bonehau (topografi pegunungan) dan : 101 Kec. Bala-Balakang (topografi kepulauan). : 265.800  Fasilitas listrik minim di Kec. Bonehau, : 157.896 Kalumpang, dan Bala-Balakang. : 553  Infrastruktur jalan dan akses komunikasi yang : 0 km masih minim di Kec. Kalumpang, Bonehau, :dan Bala-Balakang dan sebagain wilayah di Kec. Tommo.

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Mamuju

No

Nama Kecamatan

TPS

(1)

1 Bala-Balakang 2 Bonehau 3 Kalukku 4 Kalumpang 5 Mamuju 6 Papalang 7 Sampaga 8 Simboro 9 Tapalang 10 Tapalang Barat 11 Tommo Jumlah

8 26 107 48 104 45 37 55 42 26 55 553

Rawan Aspek 1

Rawan Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4 12 6 45 13 21 13 24 12 27 177

8 11 22 5 26 3 13 17 9 21 135

11 21 48 35 17 24 27 6 38 227

15 4 48 27 26 2 20 22 7 30 201

3 2 9 48 22 25 4 11 15 6 14 159

72 34 30 13 13 162

e) Kab. Mamuju Tengah Wilayah Kecamatan Desa/Kel Penduduk DPT TPS Jarak Waktu

: 3.014,37 km2  Tingkat kesulitan medan biasa dengan :5 topografi rata-rata dataran. : 54  Akses jalan kurang bagus, fasilitas listrik : 121.384 minim, dan akses komunikasi yang masih sulit : 70.949 di Desa Pasapa dan Desa Bojo Kec. : 250 Budong-Budong, Desa Batuparigi, : 115 km Saloadak, Sejati, dan Bambadaru Kec. Tobadak, serta Desa Salule’bo Kec. Topoyo. : 2 jam 30 mnt  Tegangan listrik yang tidak stabil hampir di semua wilayah (terutama pada malam hari).

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Mamuju Tengah

No

Nama Kecamatan

TPS

(1)

Rawan Aspek 1

Rawan Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Budong-Budong

56

11

8

12

9

11

5

2

Karossa

50

4

5

7

1

3

30

3

Pangale

34

10

8

24

11

18

5

4

Tobadak

51

13

16

6

1

7

30

5

Topoyo

59

6

5

23

10

32

17

250

44

42

72

32

71

87

Jumlah

f) Kab. Mamuju Utara Wilayah km2 Kecamatan Desa/Kel Penduduk DPT TPS Jarak Waktu mnt

:

3.043,75  Topografi rata-rata dataran.  Kec. Bulutaba dengan topografi pegunungan : 12 ditempuh + 2 jam dengan R2/R4. Ibukota Kec. : 63 Bulutaba ke Desa Ompi + 4 jam (R4 Dobel : 156.464 Garda) atau dengan perahu + 3 jam. : 83.901  Desa Saptanajaya dan Desa Sipakainga Kec. : 271 Duripoku, kondisi jalan kurang baik dan jalan : 276 km masuk ditempuh dengan berjalan kaki. : 5 jam 15  Desa Batu Matoru Kec. Lariang, kondisi jalan yang rusak berat.  Desa Kasoloang Kec. Bambaira dan Desa Ompi Kec. Bulutaba, akses komunikasi sangat minim.  Kec. Bulutaba, Duripoku, dan Sarudu belum memiliki fasilitas listrik.  Kec. Baras juga belum memiliki fasilitas listrik kecuali Kel. Baras yang menyala 8 jam/hari.

Peta TPS Rawan Pilgub Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kab. Mamuju Utara No

Nama Kecamatan

TPS

(1) 1 Bambaira 2 Bambalamotu 3 Baras 4 Bulutaba 5 Dapurang 6 Duripoku 7 Lariang 8 Pasangkayu 9 Pedongga 10 Sarjo 11 Sarudu 12 Tikke Raya Jumlah

18 37 28 21 28 10 12 43 10 13 23 28 271

Rawan Aspek 1

Rawan Aspek 2

Rawan Aspek 3

Rawan Aspek 4

Rawan Aspek 5

Tidak Rawan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4 3 6 2 3 7 13 1 2 5 1 47

1 10 4 3 6 1 11 1 1 6 44

4 7 6 9 15 2 1 10 54

2 2 5 2 4 3 7 1 1 27

2 5 2 4 3 4 1 1 1 23

11 20 17 13 17 6 3 22 8 10 17 4 148

11. Terdapat 25 Potensi Masalah Dalam Tahapan Pungut Hitung 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

DPT tidak diumumkan di TPS oleh KPPS KPPS tidak menyerahkan Salinan DPT kepada saksi-saksi. Kotak Suara yang diterima KPPS tidak tersegel; KPPS membolehkan Warga negara untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tidak mempunyai E-KTP atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Adanya pemberian uang atau materi lainnya dari tim sukses kepada pemilih agar memilih calon yang diusungnya. Warga negara yang tidak memiliki E-KTP atau Surat Keterangan dari Catatan Sipil memaksakan diri ingin mengunakan hak pilihnya dengan alasan bahwa pada pemilihan sebelumnya dapat mengunakan hak pilih; KPPS tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemilihan atau Formulir C6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Saksi yang hadir di TPS mengunakan atribut pasangan calon atau atribut relawan. Adanya Warga yang keberatan kepada KPPS dikarenakan tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemilihan atau Formulir C6. Adanya pemilih dibawah umur mengunakan hak pilih. Adanya Warga mengunakan Formulir C6 orang lain dengan modus mewakili keluarga atau majikannya yang sedang sakit atau berhalangan hadir. Memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dengan mengunakan Formulir C 6, Surat Keterangan dari Cacatatn sipil atau KTP Eletronik. KPPS memberi Kode atau tanda pada surat suara pemilih. Ketua KPPS tidak menandatangani Surat Suara yang diberikan kepada pemilih; KPPS tidak tegas mengingatkan pemilih yang sudah mencoblos memberi tanda tinta pada jarinya, KPPS tidak menfasilitasi pemilih disabilitas. KPPS dan saksi menyepakati mencoblos sisa surat suara. KPPS memindahkan Kotak Suara yang berisi surat suara yang dicoblos dari TPS sebelum penghitungan suara dilakukan. Penghitungan suara tidak dilakukan pada tempat yang terang dan tidak disaksikan oleh masyarakat, saksi dan pengawas; KPPS dalam membacakan perolehan suara pasangan calon dengan suara yang tidak jelas. KPPS memberikan kepercayaan kepada saksi-saksi untuk mengisi sendiri Formulir C 1 KWK sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS; KPPS tidak menandatangani Formulir C 1 KWK dan Lampirannya. Adanya manipulasi suara di Model C1 KWK dan Lampirannya tidak sesuai Model C Plano KWK. KPPS tidak menyerahkan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke saksi dan Pengawas TPS. Intimidasi dari Penyelenggara negara.

12. Langkah-Langkah Pengawasan Pungut Hitung  Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah menyangkut masalah kualitas dan netralitas penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan bertujuan untuk mengawal integritas proses dan menjaga integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan terhadap masalah ini dilakukan sejak rekrutimen anggota KPPS, pembagian surat undangan (Formulir C6) dan terutama selama proses peumungutan dan penghitungan suara berlangsung. Pengawasan diarahkan pada sikap dan prilaku petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya, serta hasil penghitungan suara dan pada pembuaatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota 1. Menjadikan wilayah dan TPS rawan sebagai prioritas pengawasan; 2. Melakukan berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dangan tata cara pemungutan dan penghitungan suara; 3. Memperoleh nama-nama saksi di TPS sesuai dengan surat mandat dan memberikan datanya kepada Pengawas Pemilu di jajaran bawahnya; 4. Memberikan arahan teknis pengawasan kepada jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya; 5. Melakukan publikasi potensi kerawanan dan pelanggaran serta manipulasi suara yang terjadi di TPS; 6. Melakukan proses penanganan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk bahan seperlunya.

KEPALA BADAN

Drs. H. M. Rahmat Sanusi, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19640408 198603 1 023

DOKUMENTASI :