7. POLA PENGELOLAAN PENANGKAPAN iKAN KARANG
Sejalan dengan pelaksanaan utomi daerah di tingkat Kabupten, maka pola pengelolaan suatu sumberdaya di daerah tersebut hdrus segera hsusun, temtama sumberdaya alam yang secara nyata telah mengalani degradasi seperti pada sumberdaya ikan karang di Kelurahan P.Panggang. Hal ini merupakan kesempatan yang baik dan tepat dalam implementasi konsep otonomi daerah yang sekaligus mengangkat kebijakakan lokal terhadap surnberdaya perikanan ikan karang. Beberapa daerah di Indonesia telah memiIiki kebijakan spesifik Iokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, seperti "sasi" di daerah Saparua-Maluku, di desa Tanjung Barari-Biak, di desa Jemluk-Bali dan beberapa daerah lain; namun tidak ada satupun yang lebih unggul dari tempat lain di setiap konlsi dan situasi. Suatu pola pengelolaan yang berlaku dan efisien adalah yang spesifik lokasinya dan memilih batas-batas yang jelas, seperti batas fisik, geografis, sosial-budaya, administratif dan ekonomi (Nikijuluw,
2002).
Pada kasus pengelolaan
penangkapan ikan karang di Kelurahan P.Panggang, pola yang akan disusun berdasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut : (1) Batasan jenis ikm ymg ditangkap. Pola pengelolaari sumberdaya ikan karmg
terbatas pada kegiatan penangkapan ikan karang, terutama ikai~karang dasar, tennasuk didalan~nyapengarnbilan karang hidup atau tanaman hias karang. (2) Jenis alat tangkap Sesuai dengan jenis ikan yang akan sitangkap, maka alat
tangkap ikan karang yang terkait disini yaitu alat tangkap ikan hias, bubu, 86
jaring sederhana tjebur, tegur dan jaring ikan hias). Untuk aiat tangkap muroami mini dalam pola pengelolaan penangkapan ikan karang disini tidak termasuk didalamnya, karena pertiinbangan daerah tangkapamya yang cukup jauh dari perairan kelurahan P.Panggang dan rnembutuhkan waktu tangkap (trip penangkapan) Zebih dari 1 hari. (3) Batasan perairan. Batas luasan pengelolaan tahap pertama yaitu perairan
h a n g diloliasi penelitian yaitu rataan P.Panggang, rataan P.Pramuka, raiaan P.Karya dan rataan Karang Congkak. Batas luasan pengelolaan tahap kedua yaitu seluruh perairan karang yang secara administrasi terrnasuk dalam kelurahan P.Panggang. (4) Batasan nelayan. Pengelolaan dilakukan oIeh nelayan Ioka1 yang tinggal di
P.Panggang dan P.Pramuka yang menggunakan alat tangkap ikan karang, dan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan membentuk kelompok pengelola sumberdaya ikan karang.
7.2 Penyusunan Pola Pengelolaan Penangkapan Ikan Karang.
Banyak contoh bentuk pengetolaan sumberdaya perikanan balk dinegara lain maupun di Indonesia menunjukkan tidak ada bentuk yang lebih unggul dari bentuk lain disetiap kondisi d m situasi {Nikijuluw, 20021, selanjutnya ditambahkan bahwa rezim yang tepat di Indonesia yaitu kornbinasi dari rezim yang ada atau satu rezim barn yang diderivasi dari rezim yang ada. Ditingkat daerah pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan perlu memperhatib konhsi lob1 serta potensi sumberdaya yang ada.
Daiam pemanhtan sumberdaya dengan jxndekatan pengeiolaan perikanan, Bunce, et al. (2000) membuat 6 tahapan dalarn pengumpulan data :
(1) Data komponen fisik, tehikal darl biologikal. Meliputi data biofisik sumbrdaya, ketersediaan sumberdaya dan nilai Gnansialnya, hak pemanfaatan, tehnologi pe-manfaatan sumberdaya tersebut, serta sistem pembagian hasil tangkapan.
(2) Nelayan dan stakeholder lainnya
Data ini meliputi komunitas nelayan,
seperti karakteristik umur, pendihkan, rumah tangga perikanan dm hal-ha1 yang terkait dengan aktivitas nelayan dalam ketergantungannya dengan surnberdaya perikanan. (3) Karakteristik pasar, terkait dengan permintaan dan penawaran komoditas
perikanan dari sumberdaya yang dikelola, jumlah yang dapat dipasarkan dan nilai ekonomis dari produk itu sendiri. (4) Kelembagaan dan organisasi yang berkembang dalam masyarakat. Atribut
ini menyangkut tentang struktur kelompok atau organisasi pada masyarakat lohl, norma-norma yang berlaku, proses pengambilan keputusan, dan lainlain terkait dengan data ada-tidaknya hak hak pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat. (5) Kelernbagaan eksternal.
Yaitu ada tidaknya kmbaga eksternal diluar
masyarakat nelayan yang berpengaruh terhadap kehidupan nelayan dan kondisi sumberdaya ikan. Oakerson, 1992 yang diacu Nikijuluw (2002) mengatakan bahwa organisasi eksternal terdiri dari beberapa tingkatan di
lembaga pemerintahan maupun non pemerintah dengan atau tanpa ikatan formal. 88
(6) Pengaruh tuar, seperti : makroekonomi, politik, sosiai, dan keadaan aiam.
Berbagai faktor luar dapat berdampak bagi pengelolaan sumberdaya perikanan.
Faktor ini dapat bentpa bentuk kebijakan yang terjadi pada
organisasi yang lebih tinggi tingkatannya seperti kebijakan makro, perdagangan global, resesi atau &nya
peristiwa slam berupa gempa bumi,
stunami, banjir, dan lain-lain. Berdasarkan babsan-batasan pengelolaan serta menggali atribut-atribut seperti yang dikemukakan Bunce et al. (2000), maka disusun pola pengelolaan penangkapan ikan karang di kelurahan P.Panggang. Dengan adanya kondisi status perikanan ikan karang yang telah terdegradasi cukup parah, maka poIa pengelolaamya dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu : 1) Tahap pemulihan.
Pada tahap ini dilakukan pemulihan terhadap kondisi
sumberdaya ikan karang terutama di lokasi penelitian. 2) Tahap pemanfaatan.
Pada tahap ini melaksanakan pola pemafaatan
penangkapan ikan karang secara terkontrol dan dapat berkelanjutan. Kedua tahap pengelolaan ini saling berfiubungan satu sanla lain dan merupakan satu siklus pola pengelohan (Gambar 9). ............................................ -
Perlu Pernulihan j .............................................. i !
Evaluasi
f :
+ Tahap pemulihan 4.....................i
TahapI
A
! ! ! ! ! !
- Tahap pengelolaan
,
Gambar 9. Siklus pengelolaan surnberdaya perikanan
Berdasarkan status perikanan ikan karang di iofrasi penelitian, maka periu dilakukan pemulihan kondisi sumberdaya perikanan.
Pada waktu kondisi
sumberdaya perikanan yang telah dapat terpulihkan dan dapat dieksploitasi terutama untuk kejxntingan nelayan lokal, pada saat itu Qterapkan pola pengelolaan yang terkontrol. Penerapan pola ini senantiasa harus dievaluasi untuk inengetahui tingkat keberlanjutannya. Evaluasi terhadap pola pengelolaan
akan menghasilkan status perikanan baru, yang menentukan apakah perlu pemulihan kembali atau perlu perubahan terhadap pola pengelolaan. Demihan seterusnya, sehingga dapat berkelanjutan.
7.3 Pola Pengelolaan Tahap Pemulihan.
Dari
hasil
identifikasi
keragaman
ikan
karang dan
perhitungan
kelimpahannya menunjukkan sumberdaya ikan karang dilokasi penelitian sudah tidak memadai iagi, sehingga periu pemulihan. Upaya pemuiihan sumberdaya ikan tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat. Jika ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya penbnan tinggi, sedangkan ketersediaan sumberdaya tersebut terbatas atau tidak pasti jumlahnya, masyarakat cenderung bekerjasama atau melakukan aksi kolekif untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Nikijuiuw, 2002).
Pada tahap pemuiihan sumberdaya pola yang
digunakan d a p t dilihat pada Gambar 20 dengan uraian sbagai berikut :
( I ) Berdasarkan status perikanan karang dilokasi penelitian, maka untuk dapat memuiihkan kelimpahan sumberdaya ikan karang dalam bndisi 'status quo' , yaitu tidak melakukan aktivitas pemanfaatan ikan karang dan terumbu karang
yang akan memperburuk kefimpahan dan keanekaragaman sumberdaya dilokasi penelitian. Hal-ha1 yang hams dilakukan adalah :
-
pelarangan penangkapan ikan karang, pengambilan karang dan tanaman karang dilokasi penelitian slams 1-2 tahun dengan rnenggunakan potasium sianida. Pertirnbangan lama waktu ini karena untuk jenis-jenis ikan karang, terutanla ikan hias, siklus hidupnya tidak terlalu lama yaitu berkisar 1-2 tahun seperti beberapa jenis ilcan has yang telah dibudidayakan kuda laut, dan ikan strip lapan, dan diharapkan setelah 1-2 tahun telah terjadi regenerasi ikan karang.
-
Pelarangan penggunaan bahan beracun untuk penangkapan ikan seperti potasium sianida. Memperkenalkan dan membiasakan menggunakan aIat tangkap yang ramah lingkungan seperti bubu kecil, dan jaring sederhana untuk jaring ikan hias dengan ember dekompresi yang menunjukkan bahwa semua jenis ikan hias bisa ditangkap tanpa cyanida serta ikan lebih sehat dan berurnur lebih panjang (Arsonetri, 2002).
PARTISIPASI MASYARAKAT
II
nelaya
Kelompok nel.
Pengawasan
I
Rehabilitasi TK
Aktivitas penangkapan
Penguatan helompok
k
I
0
t Status Perikanan
1
Status quo sumberdaya ikan karang
Peinulihan sumberdaya
+ Evaluasi
sumberdaya
Status Peri kanan baru
I
PERANAN PEMERTNTAH
m e
- Koordinasi
I I Pengeloaan
- Peraturan
n
1 7Ft-j
Penegakan FIk Pengawasan &
Gambar 10. Pola Pengelolaan Sumberdaya Ikan Karang di Lokasi Penelitian Pada Tahap Pemulihan
- Diiarang mengambii dan mentsak terumbu karang, termasuk tanaman hias karang
-
Melakukan transplantasi temmbu karang dilokasi petrelitian.
(2) Kekrhasilan pemdihan sumkrdaya ikan karang di lokasi penelitian sangat ditentukan oleh peran serta petnerintah dan partisipasi masyarakat, sebagaimana pililan pihak-pihak (responden AHP) yang berkepentingan dengan sumberdaya ini yaitu bentuk pengelolaan ko-management. Partisipasi masyarakat di kelurahan P.Panggang sangat didukung oleh tingkat homogenitas masyarakatnya. Adanya homogenitas (suku, etnis, agama, budaya, mata pencaharian) yang tinggi dan ketergantungan terhadap sumberdaya ikan karang yang juga tinggi, merupakan faktor pendorong masyarakat untuk bekerja sama (Ostrom, 1992 yang diacu Nikijuluw, 2002). Di kelurahan P.Panggang tingkat homogenitas dan ketergantungan terhadap sumberdaya tenunbu karang terrnasuk ikannya cukup tinggi, sehingga tingkat kebersamaannya cukup tingg. Sebagai sesama 'orang pulau' mereka mudah meniru suatu yang baru. Sebagai contoh ketika pada saat ranlainya budidaya rumput laut, hampir semua warga masyarakat membudidayakannya, dan pada saat itu penangkapan ikan hias dengan potasium rekitif sedikit. Namun setelah adanya kegagalan budidaya mmput laut, penggunaan potasium jadi semakin marak. Hal ini menunjuMGan bahwa p e n g g m n potasium d a l m penangkapan ikan dilakukan karena terbatasnya alternatif jenis mata pencaharian nlasyarakat di keluahan P.Panggang. Konlsi yang homogen ini merupakan insentif dalam penerapan inovasi baru,
Kondisi ini merupakan
pendorong untuk dapat dibentuknya kelompok nelayan pengelola sumberdaya 93
ikan karang. Pada butan September 2002 tetah terbentuk keiompok nelayan "Mina Lestari" Q kelurahan P.Panggang. Diharapkan kelompok ini dapat berfungsi sebagai stakeholder utama dalam pengelolaan penangkapan ikan karang. (3) Untuk mempercepat pemulihan kondisi sumlwrdaya ikan karang diantaranya dengan melakukan rehabilitasi t e m b u karang, dilokasi yang rusak. Besarnya biaya rehabilitasi terumbu karang, kecil mungkin dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu kegiatan rehabilitasi terumbu karang harus dilakukan instansi terkait dengan partisipasi masyarakat secara penuh. Konsep yang hams dilakukan yaitu melibatkan kelompok masyarakat dalam ha1 ini kelompok "Mina Lestari" muIai dari tahap perencanaan, peIaksanaan dan yang terpenting yaitu pada kegiatan pengawasan. Pengawasan dari pihak masyarakat menjadi sangat penting untuk mengeliminir kelemahan pengawasan di tingkat aparatur negara. Daiam pengelolaan sumberdaya aiam termasuk sumberdaya ikan karang di kelurahan P.Panggang, bidang pengawasan dan penegakan hukum merupakan bidang yang terberat karena pelaku pengusakan ada di depan mata dan merupakan anggota masyarakat atau anggota keluarga sendiri,
Dengan adanya kesibukan neiayan daiam
mencari nafkah setiap hari, hampir tdak mungkin melakukan kegiatan pengaxvasan secara fisik berupa patrdi pengatvasan seperti yang dilakukan aparat.
Pengawasan di masyarakat Iebih diarahkan kepada upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menmtuhi aturan-aturan yang berlaku dan peningkatan kesadaran hukum.
Masyarakat harus mampu
,mencari alternatif pekerjaan yang tidak merusak lingkungan dan mampu 94
menoiak pihak-pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya dalam penggunaan bahan terlarang berupa potasium sianida. (4) Peranan pemerintah pada pengelolaan sumberdnya ikan karang tahap
pemulihan dibagi kedalam 3 (tiga) institusi, yaitu pernerintah daerah kabupaten, instansi teknis
clan instansi keamanan Iaut.
Sejalan dengan era
otonomi daerah, dtingkat kabupaten, maka pengelolaan penangkapan ikan h a n g ini berada di tingkai kabupakn, karena itu legalitas pengelolaan
dikeluarkan oleh Bupati.
Institusi kabupaten yang ditunjuk oleh bupati
berhak bertindak sebagai koordinator terhadap seluruh stakeholder yang ingin melaksanakan peran fungsinya dalarn pengelolaan sumberdaya ikan karang. Peranan instansi teknis yaitu mendukung pemulihan sumberdaya ikan karang dengan program yang terpadu. Institusi lain yang mempunyai peran besar yaitu aparat keamanan laut. Keamanan laut di Kepulauan Seribu di tangani oleh Kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Koordinasi kedua instansi ini sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Beberapa program yang diperlukan dalai-n tahap pemulihan dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Program Pemulihan Sumberdaya lkan Karang di Kelurahan P.Panggang Program Kegiatan / Keterangan No / Intitusi 1. 1 Pemerintah kabupaten a. Menyiapkan SK Bupati tentang Bersama tim pengelolaan penangkapan ikan terpadu I 1 karang I / b. Menyusun tim terpadu yang I I dipimpin oleh Bupati atau institusi yang ditunjuk c. Mengkoordinasikan program ins I ! I tansi t e h s 2. D.Perikanan & Kelau a. Menyusun tata ruang penangkapan ikan karangI t a n Tk. Propinsi ----- _ - _ _ I -- -I I I b. lnovasi --tehnologi penangkapan 1 Bersama lem ]
1
/
1 I
I
I
. -
.-
I
ikan karang ramah lingkungan.
baga penelit; & akademisi
I
I
I
,
c. Pengawasan terpadu d. Rehabilitasi terumbu karang 3. 1 D.Perikanan & Kelau a. Pembinaan kelompok nelayan 1 I I tan Tk-Kabupaten b. Pendataan nelayan c. Mengembangkan alternatif mata , I i pencaharian 1 i I I 1 d. Berperan aktif dalam setiap kegia [ tan terkait pengelolaan SDIK. - I Bappeda & Bappeko a. Mendukung kegiatan terkait dgn Sbg penangpeinulihan SDIK gungjawab I I 1 program 5. j TamanNasional Laut a. Monitoring kondisi Terurnbu krg b. Menjaga zona terlarang penangka pan ikan/temmbu karang 6. Angkatan Laut & Pol. a. Meningkatkan pengawasan di dae- Bersama dgn Air-ud rah pemulihan PPNS b. Menegakkan hukurn yg berlaku LSM a. Pendampingan kelompok nelayan 7.
'
1/
(5) Dengan adanya ko-managemen antara pemerintah dan masyarakat nelayan
diharapkan tercipta pemulihan sumberdaya ikan karang.
Evaluasi dan
monitoring stok ikan karang hams segera dilakukan, setelah masa pemuIihan yang diperkirakan selama 1-2 tahim. Berdasarkan hasil monitoring stok ikan ini dapat ditentukan status perikanan pada saat itu, untuk dilakukan pengelohan lebih lanjut, (6) Dengan adanya ko-managemen antara pemerintah dan masyarakat nelayan
diharapkan tercipta pemulihan sumberdaya ikan karang.
Evaluasi dan
monitoring stok ikan karang hams segera dilakukan, setelah masa pemulihan yang diperkirakan selama 1-2 tahun. Berdasarkan hasil monitoring stok ikan ini dapat ditentukan status perikanan pada saat itu, untuk dilakukan pengelolaan lebih ianjut.
7.4 Pola Pengelolaan Tahap Pemanfaatan
Pada tahap pengelolaan penentuan status perikanan yang baru didasarkan pada kondisi pada saat setelah masa pemulihan, yaitu setelah pengelolaan tahap I. Adapun pola pengelolaan tahap pemanfaatan dapat dilihat pada Gambar 11. (1) Status Perikanan baru. Status perikanan pada tahap ke I1 ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilan pemulihan swnberdaya ikan karang 1 pengelolaan tahap I. Hal lain yang sangat berpengaruh dalam penentuan status perikanan yaitu adanya rencana perubahan zonasi taman nasional laut Kepulauan Seribu. Sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Seribu yang pusat pemerintahannya berada di kelurahan P.Panggang, maka zona semula sebagai daerah pemanfaatan tradisional direvisi menjadi zona pemukiman (Proyek Pengelolaan Sumber Daya kelautan Kepulauan Seribu,
2002). Dalam usulan perubahan tersebut taman nasional laut Kepulauan Seribu dibagi dalam 4 (empat) zonasi, yaitu : Zona inti yaitu daratan clan perairan laut yang mutlak dilindungi, didalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh manusia, kecuali kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pendidikan. Zona bahari, merupakan zona perairan laut yang diperuntukkan untuk melindungi zona inti, didalamnya hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana zona inti dan kegiatan alam bahari terbatas.
Umpan balik PARTISIPASI MASYARAKAT Penangkapan terkontroi
- Aktivitas
Mekanisme pasar
k
0
0
1
'I
Status perikanan bani
Batasan eksploitasi
-
a g e 7 m e n
Monitoring & pelaporan
SDI Karang
m a
PERANAN PEMEEUNTAH
- Koordinasi - Per-undang
Pem Kab
+-
undangan
_, Instansi Teknis Kamla
+
- keterpaduan program - perijinan
,
Pengawasan & Penegakan hkm
Gambar 1 1 . Pola Pengelolaan Sumberdaya Ikan Karang di Lokasi Peneiitian Pada Tahap Pemanfaatan
Zona pemanfaatan wisata, yaitu zona perairan laut yang didafamnya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti dan zona bahari serta pengembangan wisata bahari. Zona pemukiman, meliputi zona perairan laut disekitar pulau pemukiman yang didalamnya dapat dilakukan kegiatan seperti di zona inti, zona bahari dan zona pemanfaatan wisata serta pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian pemanfaatan ikan karang didaemh ini perlu diatur sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya sebagai zona pemukiman. Dengan pertimbangan adanya :
- pemulihan sumberdaya ikan,
-
perubahan zonasi, terbentuknya kelompk nelayan pengelola sumberdaya ikan
maka status perikanan ikan karang diperairan kelurahan P.Panggang yaitu dapat "dimanfaatkan secara terkontrol". (2) Batasan eksploltasl. Dalam konsep perubahan zonasl tarnan naslonal laut
Kepulauan Seribu pada zonasi pemukiman terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan karang yaitu : Memancing ikan karang, dengan ketentuan yang diatur oleh pengelola taman nasional. Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring
kecuali dengan
menggunakan jaring muroami dan gardan'pukat harimau.
Pemasangan bubu dengan lokasi dan jurnlah yang diatur oleh pengelola taman nasional Pengambilan biota laut tidak dilindungi yang ketentumya dlatur oleh pengelola taman nasional. Sedangkan kegiatan yang dilarang, yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan karang yaitu : Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring muroami dan pukat harimau Pengeboman ikan Penangkapan ikan dengan bahan kimia berbahaya Pengambilan biota laut dilindungi hidup atau mati berikut bagianbagiannya. Beberapa ketentuan tersebut hams Iebih lanjut diatur oleh pengelola taman nasional laut Kepulauan Seribu, seperti pemancingan ikan, pemasangan bubu rnaupun pengarnbilan biota karang.
Nainun dalanl pengaturan ini perlu
melibatkan seluruh stakeholder, sehingga dapat disepakati oleh seluruh pihak dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya batasan-batasan dalam kegiatan penangkapan ikan karang, maka ha1 yang terpenting adalah bermanfaat bagi nelayan setempat. Hal ini merupakan keharusan sebagaimana pilihan responden AHP yang memberikan prioritas utama pada knteria 'manfaat bagi masyarakat lokal' pada kriteria pengelolaan penangkapan ikan karang. Pendapat ini menunjukkan bahwa bagaimanapun bentuk pengelolaannya maka yang terpenting yaitu hams
bermanfaat bagi masyarakat lokal. Adanya pengelolaan yang menggunakan zonasi serta batasan-batasan secara tidak langsung menunjukkan bentuk pengkaplingan laut. Hal ini juga tertuang dalam rekomendasi lokakarya kelompok nelayan Bina lestari pada tanggal 7 September 2002 yang akan inempertahankan kawasan Kepulauan Seribu menjadi lahan dan ladang pencaharian yang berkesinambungan (Kelompok nelayan Bina lestari, 2002). Walaupun masih banyak pro-kontra terhadap bentuk pengelolaan yang demikian, namun beberapa contoh seperti 'sasi' diwaktu yang lampau telah mampu mencegah dari kerusakan sumberdaya ikan. Hasil penelitian Saad Sudirman, 2000 menyimpulkan bahwa model pengelolaan perikanan kepulauan yaitu dapat diberikannya hak pemeliharaan dan penangkapan ikan yang bersifat perorangan atau komunitas nelayan.
Hal ini menyiratkan
adanya model pengelolaan yang berlawanan dengan konsep 'common
proper@'. (3) Konsep pengelolaan penangkapan ikan yang terkontrol in1 hams dilakukan
dalam bentuk ko-managemen, ya~tumembagi kewenangan antara pemerintah dengan masyarakat khususnya nelayan penangkap ikan karang.
Dengan
terbentuknya kelompok Bina Lestari di kelurahan P.Panggang yang anggotanya terdiri dari nelayan dengan berbagai alat tangkap, termasuk juga menangkap ikan karang, merupakan suatu wadah yang dapat menjembatani pelaksanaan ko-managemen pengelolaan sumberdaya ikan karang. Dengan adanya pilihan penggunaan ko-managemen dari sebagian besar stakeholder yang tenvakili oleh responden AIP, maka wewenang masyarakat nelayan dilaksanakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
(4) Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk ikut serta dalam perencanaan
penyusunan ketentuan-ketentuan penangkapan ikan yang terkontrol bersarna instasi terkait dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dengan disiplin.
Batasan atau pengontrolan penangkapan ikan karang diatas
menunjukkan adanya pembatasan:
-
daerah tangkapan, terkait dengan zonasi taman nasional laut
-
jenis alat tangkap jumlah alat tangkap yang diizinkan
- jurnlah nelayan, terkait dengan kelayakan usaha penangkapan ikan karang. Semua ini dapat berjalan bila ada partisipasi masyarakat nelayan setempat. Terkait dengan batasan tersebut akan berdampak terhadap mekanisme pasar ikan karang.
Adanya disparitas harga ikan karang pertu diperbaiki
sehingga penghasilan nelayan lebih memadai. Harga yang layak di tingkat nelayan untuk jenis ikan karang yang ditangkap tanpa menggunakan potasium 3-5 kali harga saat ini, ha1 ini dapat chlaksanakan melalui kelompok yang
telah terbentuk.
Dengan adanya peningkatan harga ini pedagang atau
eksportir dapat beralih ke nelayan daerah lain, namun ha1 ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena penangkapan tanpa potasium akan mengurangi kematian ikan selama distribusi dan penampungan. Perdagangan ikan karang (hias dan koral) dari Kepulauan Seribu umumnya untuk pasar lokal, karena Propinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan kuota eksport ikan hias laut. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk dapat menata mekanisme pasar industri ikan karang, khususnya ikan hias dan koral, ditingkat lokal. Untuk 102
menjamin perdagangan ikan hias dan koral dapat dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab dan ramah lingkungan, maka perlu diterapkan sertifikasi dan standart M C (Miurine Aquarium Council) yaitu untuk menjaga kelestraian
terurnbu karang dan ekosistem laut lainnys
dengan cara ~nenyediakanstandart serta mendidik dan mensertifikasi semua pihak yang terlibat dalam penangkapan dm peineliharaan ikan hias dan koral mulai dari habitatnya di terumbu karang sampai akuarium (Kusumaatmadja, 2002).
Penerapan sertifikasi dan standart M C ini diharapkan konsumen
hanya mau membeli ikan karang yang tidak merusak lingkungan. Pangsa pasar seperti inilah yang diharapkan menjadi insentif bagi seluruh pelaku industri disepanjang rantai perdagangan ikan hias dan koral untuk berperan aktif dalam usaha konservasi terumbu karang (Kusumaatmadja, R., 2002). (5) Sebagaimana telah dikemukan di bab sebelumnya, bahwa kegiatan
pengawasan
merupakan titik terlemah dalam pengelolaan surnberdaya
alam. Karena itu hams mendapat perhatian khusus bagi seluruh stakeholder. Pengawasan terhadap pembatasan eksploitasi sumberdaya ikan karang tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat lokal, atau yang dikenal dengan siswasmas (sistem pengawasan masyarakat).
Pengawasan dapat
berjalan efektif jika adanya pemberian hak pengelolaan kepada kelompok tertentu, maka kelompok tersebut yang akan melindungi sumberdaya tersebut sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan.
Kelompok nelayan, yaitu
kelompok Mina Lestari dapat dijadikan kelompok masyarakat yang diberikan hak pengelolaan sumberdaya ikan karang di perairan P.Panggang. Batasan perairan karang yang dikelola disesuaikan dengan kemampuan pengawasan 103
oleh kelompok tersebut.
Perlu diingat, bagian sebelah utara kelurahan
P.Panggang sangat dekat dengan kelurahan P.Panggang, yang juga banyak terdapat nelayan ikan karang. Namun dengan pertimbangan bahwa :
- nelayan ikan karang khususnya yang menangkap ikan dan tanaman h a s laut penampungnya ada di P.Panggang,
- keanggotaan kelompok Mina Lestari dimungkiilkan juga berasal dari masyarakat kelurahan lain,
- penyesuaian dengan zonasi taman nasional laut, yaitu batasan perairan karang yang dapat diekploitasi secara terkontrol, maka dimungkinkan luasan batasan perairan karang yang dikelola dapat diperluas. Mekanisme kelompok nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan secara terkontrol, terlibat dalam mekanisme pasar dan berperan dalam pengawasan sumberdaya ikan karang ; men~pakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ikan karang secara komanagemen. (6) Prinsip konsep ko-managemen yaitu membagi kewenangan antara masyarakat
dan pemerintah dalam komposisi yang setara. Peranan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya ikan karang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) instansional yaitu :
- pemerintah kabupaten, dalam ha1 ini unit-unit dilingkuligan kabupaten Kepulauan Seribu.
-
instansi
teknis, meliputi instansi yang terlibat secara teknis yang
termasuk dalam stakeholder baik di tingkat pusat, propinsi maupun
kabupaten., meliputi Dinas Perikanan dan Kelautan, Taman Nasional Laut kepulauan Seribu, dan Pariwisata.
- Keamanan laut, yaitu instansi yang yang bertugas mengamankan dan menegakkan hukum terhadap kejahatan di laut, tennasuk didalamnya tindak kejahatan pengrusakan sumberdaya dan lingkungan laut. (7) Pemerintah Kabupaten, merupakan instansi yang paling benvenang
mengeluarkan peraturan daerah, terkait dengan otonomi daerah di tingkat 11. Karena pengelolaan sumberdaya ikan karang masuk dalam kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan masyarakat yang terlibat didalam pengelolaan merupakan masyarakat lokal, maka peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaannya cukup dikeluarkan oleh Bupati. Peraturan yang perlu dikeluarkan yaitu berupa legalitas terhadap hak pengelolaan sumberdaya secara ko-managemen antara masyarakat, dalam ha1 ini kelompok Mina Lestari dengan pemerintah, dalarn ha1 ini instansi yang terlibat sebagai stakeholder dan tenvadahi dalam suatu tirn/kelompok kerja yang diketuai oleh Bupati Kepulauan Seribu. Selain menerbitkan peraturanperaturan, pemerintah daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan sumberdaya ikan karang diperaiarannya serta mengadakan pertemuan koordinasi secara berkala dan terus menems. Pemerintah kabupaten juga berperan dalam membuat peraturan yang mengatur mekanisme pasar ikan karang. Penerapan sertifikasi dan standart MAC' ikan karang dari perairan kepulauan seribu secara bertahap dapat diterapkan. Tahap pertama yang mendesalc yaitu peraturan yang mengatur jaminan bebas potasium bagi ikan karang yang akan dipasarkan. 105
Hal lain yang sangat diperlukan yaitu jalur pemasaran ikan karang dan pospos penarnpungan di lokasi Kepulauan Seribu serta Iokasi pendaratan ikan karang di daratan.
Hal ini penting untuk pendataan dan pengontrolan
terhadap pemasaran ikan karang dari perairan kepulauan seribu. (8) Instansi teknis.
Instansi teknis merupakan instansi pemerintah yang
melaksanakan pembinaan teknis langsung ke masyarakat. Terkait dengan pengelolaan penangkapan sumberdaya ikan karang, instansi teknis yang berhubungan langsung yaitu instansi Perikanan dan Kelautan, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dan Pariwisata. Ketiga instansi inilah merupakm stakeholder utama sesuai diagram Venn. Instansi perikman dan kelautan berperan dalam pembinaan tehnologi penangkapan ikan karang, mengatur ijin penangkapan, melakukan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang serta upaya menciptakan alternatif lapangan kerja baru dibidang perikanan.
Instansi ini sebagai sektor utama yang berperan dalarn
pengelolaan sumberdaya ikan karang, clan sejalan dengan otonomi daerah maka peran terbaar berada di tingkat 11 yaitu pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, ha1 ini sesuai dengan pendapat para responden AHP. Dinas Perikanan clan Kelautan tingkat 11, secara vertikal keatas menjembatani program-program tlngkat I dan pemerintah pusat, secara horizontal menyiapkan program terkait pengelolaan sumberdaya ikan karang dan berkoordinasi dalam timfpokja, serta secara vertikal ke bawah yaitu langsung melaksanakan program-program terkait dengan kelompok nelayan yang mendapat hak pengelolaan pemgkapan ikan
(9) Perairan karang di kelurahan P-Panggang termasuk dalam Taman Nasional
Laut Kepulauan Seribu pada zona pemukiman, yang pengelolaan sumberdaya t e m b u karang bertujuan (BTN Kepulauan Seribu, 2000):
-
perlindungan sistem penyangga kehidupan
-
pengawetan keanekaragarnan jenis tumbuhan dan satwa
beserta
ekosistemnya
-
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu secara terus menerus memantau kondisi terurnbu karang serta aktifitas yang ada dikawasan tersebut. Pemantauan lingkungan tenunbu karang dan rehabilitasi t e m b u karang
secara berkala harus dilakukan yang
berkoordinasi dengan tim/pokja di tingkat Kabupaten Kep.Seribu, sehingga informasi tentang kondisi ekosistem terumbu karang dapat terpantau. (10)Kegiatan periwisata mempunyai konflik kepentingan dengan aktivitas penangkapan ikan karang. Langkah yang hams segera dila3rukan untuk men&ndari konflik yaitu rnemberi batasan yang jelas wilayah mana yang pemtukannya pariwisata dan mana yang dapat dieksploitasi. Kegiatan pariwisata dan pengelolaan sumberdaya ikan karang dapat diatur sebagai berikut :
-
sebagai pusat pemerintahan, daerah ini akan banyak dikunjungi tarnu sehingga memungklnkan untuk dikembangkm wisata Wari berupa atraksi pemandangan terumbu karang yang indah dan atraksi penanaman tenunbu karang buatan. Wisata bahari ini lebih diarahkan untuk dapat dinikrnati oleh masyarakat golongan menengah ke bawah dan tanpa 107
menginap. Hal ini dimunglunkan karena jarak dari ciaratan Jakarta ke kelwahan P.Panggang dapat ditempuh dengan kapal ferry selama lebih kurang 2 jam.
Wisata bagi masyarakat ini dapat dikelola masyarakat
lokal.
-
Bagi beberapa resort yang berada di kelurahan P.Panggang, seperti P,Kotok besar, P.Kaliage besar, P.Opak besar, P.Air, P.Karang Beras dan P.Karang Kudus dapat dikembangkan sebagai wisata bahari dengan
sasaran masyarakat ekonomi menengah ke atas. Batasan areal dan atraksi wisata laut bagi tiap resort perlu disepakati terlebih dahulu oleh timkelompok kerja (pokja) yang dipimpin Bupati. (11)Kearnanan laut berperm dalam ha1 pengawasan dan penegakan hukum. Saat
ini pengawasan dan penegakan hukurn dibidang swnberdaya alam merupakan titik terlemah, karena itu pelaksanaannya menjadi prioritas. Adanya dua (2) institusi yang bertanggung jawab dalam pengamanan laut, yaitu Angkatan Laut dan Polisi Air-Udara, menimbulkan konflik kewenangan antar mereka dan ketidalgelasan dimata masyarakat. Dilapangan sering dijumpai duplikasi pemeriksaan oleh aparat penegakan hukum, ha1 ini merupakan indikasi tidak terdapatnya "Satu Komando dan Pengendalian (Kodal)" dalam proses penegakan keamanan di Iaut, sehingga para pengguna laut dirasakan adanya "dualisme kodal" di laut. Selanjutnya kedepan disarankan perlu dibentuk badan keamanan laut bersama, yaitu "Dewan Penegakan Keamanan Laut" yang didalamnya terdiri dari bebrapa instasi (Kepala Staf TNI-AL, 2002). Terkait
dengan
pengelolaan
penangkapan
ikan
karang,
dengan
mempertimbangkan hal-hal : 108
-
Skala pengelolaan dilihat dari batasan perairan relatif kecil
-
Berada dalam wilayah perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
-
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi pemerintah berada dibawah garis komando Kepolisian,
maka lebih tepat bila kewenangan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran penangkapan ikan karang dibawah komando Kepolisian. (12)Monitoring dan pelaporan merupakan salah satu tahapan pengelolaan yang
berperan sebagai sumber informasi terhadap kondisi yang berkembang pada kegiatan penangkapan ikan karang.
Informasi yang didapat dari hasil
monitoring dan pelaporan hams jelas, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Informasi ini merupakan salah satu kriteria dalarn keberhasilan pengelolaan penangkapan ikan karang secara berkelanjutan.
Kegiatan
monitoring dan pelaporan hams dilakukan oleh seluruh stakeholder terrnasuk terkait
sesuai
dengan
kewenangannya
masing-masing
dm
mengkoordinasikannya dalam pertemuan dengan tim pengelola di tingkat lcabupaten. (13)Pengelolaan berkelanjutan dapat terlaksana bila masing-masing stakeholder dapat berperan sesuai dengan kewenangannya rnasing-masing, sehingga ke 9 (sembilan) kriteria daiam pengelolaan &pat terpenuhi. Konsep pengelolaan berkelanjutan sumberdaya ikan karang di kelurahan P.Panggang komanajemen, yang membagi kewenangan antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Hsrk pemanfaatan sumberdaya tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan secara terkontrol dan berlegalitas di tingkat kabupaten. 109
Pengelolaan yang demikian bermakna adanya 'pengkaplingan laut' untuk sekelompok masyarakat tertentu. Pengkaplingan sumberdaya ikan karang masih dimungkinkan, k a n a ikan karang relatif mempunyai mobilitas yang rendah, atau menetap di kawasan terumbu karang tertentu.
Adanya
pengkaplingan ini bukan diartikan sebagai menguasai suatu areal tertentu dan tertutup bagi pihak luar.
Konsep pengkaplingan hanya berlaku bagi
eksploitasi ikan katang, sedangkan untuk sumberdaya alam lainnya di lokasi yang sama perlu diatur tersendiri.
