POJK

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Bakrie Telecom Tbk (“Perseroan”) untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) berdasarkan Perjanjian Perdamaian dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 59/Pdt.Sus/PKPU/201/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2014 yang mana OWK dapat ditukarkan dengan saham baru Perseroan yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini. Penukaran OWK dengan saham baru Perseroan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 38”).

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan Kegiatan Usaha : Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Kantor Pusat Wisma Bakrie, Lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920 - Indonesia Telepon: (62-21) 9110 1112; Fax: (62-21) 9111 8888 www.bakrietelecom.com e-mail:[email protected]

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material dan kewajaran pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dan pendapat dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2015 Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015

Pendahuluan 1. Latar Belakang Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia ("Netwave") mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap Perseroan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/201/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang yang telah jatuh tempo Perseroan terhadap Netwave sebesar Rp4.737.244.000. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (voting) kreditor atas suatu rencana perdamaian yang diajukan oleh Perseroan dan sebagian besar kreditor konkuren Perseroan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren dan sejumlah 100% kreditor yang piutangnya dijamin atau kreditor separatis telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut. Pada tanggal 9 Desember 2014 (“Tanggal Homologasi”), perkara PKPU yang dihadapi Perseroan telah selesai dengan telah disahkan/dihomologasi perjanjian perdamaian tertanggal 8 Desember 2014 antara Perseroan dengan para kreditornya ("Perjanjian Perdamaian") oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dikeluarkannya putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut : 1. menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian; 2. menghukum BTEL dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian; 3. menyatakan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014.PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, (i) sebagian dari utang kategori Tranche C (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian), (ii) sebagian dari utang kategori Tranche D (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian), (iii) seluruh sisa masa sewa sehubungan dengan Utang Tower Provider (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian), dan (iv) seluruh Utang Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian), akan ditukar dengan OWK dengan ketentuan sebagai berikut: 1. berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun; 2. diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan atas penukaran utang menjadi OWK yang diberikan kepada kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang diselenggarakan paling lambat bulan ke-18 setelah Tanggal Homologasi (”Tanggal Efektif”) ; 3. harga pelaksanaan konversi Rp200/saham; dan 4. penerbitan OWK harus memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT"). OWK tersebut akan dapat ditukarkan dengan saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan perhitungan per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

2. Manfaat Penerbitan OWK adalah untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian dan memberikan manfaat-manfaat bagi Perseroan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan dengan mengurangi jumlah pokok terhutang dan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo utang Perseroan. Informasi Mengenai Perseroan 1. Riwayat Singkat Perseroan didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akta No. 94 dibuat di hadapan Muhani Salim S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta No.129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat di hadapan Abdurachman Kadir SH., Notaris pengganti dari Muhani Salim SH., Notaris di Jakarta dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No.12 tahun 1970. Status Perseroan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam pernyataan keputusan para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta, dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah sebagai berikut: -

-

penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan lingkup nasional dengan daerah operasi mencakup Jakarta, beberapa wilayah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan; perencanaan, pembangunan dan penyewaan sarana/fasilitas telekomunikasi; melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana/fasilitas telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat/produk telekomunikasi; penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokasl Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dengan frekuensi Band 800 Mhz dan Jasa Teleponi Dasar dengan jangkauan nasional; penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan International (SLI) dan jasa telepon dasar; pengelola fasilitas sistem jasa sebagai Penyedia Jasa Internet; mengoperasikan Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik (ITKP) dengan jangkauan nasional; dan penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon pusat layanan informasi.

Pada bulan Oktober 2014 Perseroan bersama PT Smartfren Telecom Tbk menandatangani kerjasama penggabungan kegiatan usaha penyelenggaran jaringan telekomunikasi (“Perjanjian Smartfren”) yang menindaklanjuti surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia N0.932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 tanggal 26 September 2014 terkait dengan realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz oleh Perseroan kepada PT Smartfren Telecom Tbk dan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular. Perseroan juga

telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 186 tahun 2015 tanggal 17 April 2015. 2. Kegiatan dan Prospek Usaha BTEL a. Umum Perseroan merupakan perusahaan nirkabel (wireless) terbesar ke-lima di Indonesia dari segi jumlah pelanggan, dengan pangsa pasar sekitar 4% per 31 Maret 2014, berdasarkan laporan Business Monitor kuartal ke 4 tahun 2014. Perseroan memberikan layanan telekemonukasi berupa layanan Fixed Wireless Access (FWA) dengan merek dagang “Esia” dan berbagai layanan nirkabel baik pra bayar maupun pasca bayar, termasuk didalamnya adalah layanan percakapan (voice service),SMS dan layanan data yang dilengkapi dengan layanan nilai tambah (value added service) lainnya, baik untuk perangkat telekomunikasi tetap maupun portabel. Perseroan pertama kali meluncurkan layanan Esia di Indonesia di daerah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada tahun 2004 dan kemudian Perseroan memperluas jangkauan pada tahun 2007 dengan fokus pada kota-kota besar yang berpotensi mempunyai trafik yang tinggi. Saat ini layanan yang tersedia meliputi sebagian besar wilayah di Jabodetabek, Banten,Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,Bali, Lombok dan Medan. Perseroan menggunakan strategi multi-channel untuk mendistribusikan layanan dan penjualan, memanfaatkan distribusi langsung sebagai saluran distribusi utama. Pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan mengoperasikan 34 Gerai Esia, yang menyediakan penjualan dan layanan purna jual, mendistribusikan paket perdana prabayar dan voucher isi ulang elektronik maupun fisik. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan telah menunjuk dealer independen dengan lebih dari 34 ribu jaringan ritel untuk mendistribusikan produk dan layanan Perseroan dan tambahan lebih dari 71 ribu agen untuk mendistribusikan paket perdana prabayar dan voucher isi ulang elektronik maupun fisik. Perseroan didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Radio Telepon Indonesia dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Februari 2006. Pemegang saham utama Perseroan adalah Bakrie & Brothers yang memiliki 16,5% saham,selanjutnya 7,9% dimiliki oleh Bakrie Global Ventura dan 7,2% dimiliki oleh Raiffeisen International Bank, per tanggal 31 Desember 2014. b. Kegiatan Usaha Produk-produk dan layanan yang ditawarkan termasuk : -

layanan telekomunikasi nirkabel dibawah merek dagang “ESIA” termasuk didalamnya voice, SMS, data dan layanan nilai tambah (value-added services) dan layanan internet dan data nirkabel menggunakan USB modem dan smartphones dibawah merek dagang “ Esia Max-D”.

c. Kerjasama dengan Smartfren (“Smartfren”) Berdasarkan Perjanjian Smartfren, Perseroan akan menyewa kapasitas jaringan telekomunikasi Smartfren sesuai dengan semangat penataan kembali frekuensi 800 Mhz oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (“Kemkominfo”). Dengan berlakunya Perjanjian Smartfren tersebut, Perseroan tidak lagi mengoperasikan jaringan telekomunikasi sendiri sehingga Perseroan dapat menekan biaya dalam bentuk biaya

frekuensi /BHP, sewa menara dan belanja modal serta biaya-biaya yang berkaitan dengan BTS. d. Spektrum Frekuensi dan Bandwidth Dengan adanya Perjanjian Smartfren, PT Smartfren Telecom Tbk akan bertanggung jawab untuk menyediakan jaringan dengan spektrum frekuensi yang dibutuhkan oleh Perseroan berikut manajemen bandwidth sementara Perseroan akan menyewa kapasitas jaringan dari Smartfren sehingga Perseroan dapat terus memberikan layanan telekomunikasi. Perubahan ini mengakibatkan lisensi Perseroan berubah dari operator jasa teleponi dasar dan jaringan akses tetap nirkabel menjadi penyedia jasa layanan teleponi dasar. Saat ini Perseroan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler. e. Penjualan Distribusi dan Pemasaran Perseroan mendistribusikan dan menjual produk dan layanan Esia melalui distribusi primer dan distributor pihak ketiga sebagai berikut: - Gerai Esia. Jumlah Gerai Esia secara nasional pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebanyak 34. Sepuluh dari seluruh outlet tersebut dikelola secara langsung oleh Perseroan sementara sisanya memiliki konsep waralaba bersama mitra Perseroan. Gerai Esia berkonsep sebagai pusat walk-in customers yang menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan secara eksklusif termasuk melayani permintaan mengenai informasi produk dan layanan, pengaduan, aktivasi layanan, tagihan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan dan juga promosi pemasaran. Gerai Esia juga menyediakan akses langsung terhadap pelanggan prabayar dan pasca bayar terhadap produk dan layanan Esia serta memberikan layanan purna jual kepada pelanggan. - Dealer Resmi dan Outlet Ritel. Pada 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 27 dealer, yang mengoperasikan outlet ritel di seluruh wilayah cakupan Perseroan dan menjual kartu perdana prabayar, handset bundling dan voucher isi ulang. Dealer independen dapat melakukan perjanjian jual-beli dengan pemasok handset yang secara khusus terkonfigurasi untuk menawarkan layanan telekomunikasi Perseroan. - Agen Independen. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki lebih dari 34 ribuagen independen di seluruh wilayah cakupan Perseroan. - Pemasaran Voucher Isi Ulang eletronik. Perseroan mengadakan kerjasama dengan pihak bank sehingga pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian voucher isi ulang elektronik di jaringan-jaringan ATM bank dimaksud. Melalui kerjasama ini dapat meningkatkan jumlah distributor voucher isi ulang serta menekan biaya produksi dan distribusi voucher isi ulang fisik. f.

Customer Service (“CS”) Perseroan memiliki suatu sistem manajemen layanan pelanggan dengan merek “Solusi Esia” yang memungkinkan pelanggan untuk dapat mengakses informasi yang relevan mengenai produk yang disediakan Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan menyediakan 112 tenaga CS untuk melayani pelanggan. Perseroan menyediakan berbagai sarana untuk mengakses CS: -

Customer Care Lines. Perseroan mengoperasikan 24 jam contact center di Jakarta yang dapat diakses oleh pelanggan melalui nomor bebas pulsa di “*999”. Customer Care Lines memiliki sistem respon percakapan interaktif untuk berinteraksi dengan petugas customer care. Perseroan juga mengoperasikan nomor bebas pulsa di

-

-

-

“4444” yang meliputi kegiatan registrasi prabayar dan memiliki kempuan berbahasa Indonesia dan Inggris. Gerai Esia. Gerai Esia berkonsep sebagai pusat walk-in customers yang menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan secara eksklusif termasuk melayani permintaan mengenai informasi produk dan layanan, pengaduan, aktivasi layanan, tagihan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan dan juga promosi pemasaran. Website. Perseroan juga menyediakan informasi umum tentang produk, layanan dan bisnis. SMS 9009. Pelanggan dapat melakukan layanan tertentu melalui SMS, seperti pengecekan saldo dan pendaftaran nomor pelanggan prabayar baru sesuai dengan hukum Indonesia. E-mail. Perseroan menyediakan informasi umum tentang produk, layanan dan bisnis kepada pelanggan melalui e-mail dan tersedia dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perseroan juga menanggapi pertanyaan dari pelanggan melalui e-mail.

g. Teknologi Informasi Core Sistem teknologi informasi Perseroan terdiri dari penjualan, aplikasi customer relationship management, sistem pengumpulan dan penagihan, sistem layanan nilai tambah, sistem manajemen produksi, dan perencanaan sumber daya perusahaan. Perseroan telah mengembangkan infrastruktur IP untuk menghubungkan kantor pusat, data center, call center, kantor wilayah, dan pihak ketiga. Infrastruktur IP terdiri dari backbone jaringan IP, sistem penyimpanan serta sistem keamanan. Semua database Perseroan yang penting di-backup setiap hari. h. Penagihan dan Manajemen Kredit Proses penagihan pelanggan pascabayar dilakukan secana bulanan. Perseroan memiliki dua siklus bulanan penagihan yang akan disebarkan sepanjang bulan. Pembagian pelanggan menjadi dua kelompok bergantung pada saat layanan telepon pelanggan diaktifkan. Rasio pengumpulan bulanan rata-rata pelanggan pasca bayar adalah sekitar 97% pada tahun 2014 dengan rata-rata saldo bad debt menjadi tunggakan. Perseroan menawarkan berbagai pilihan untuk memfasilitasi pembayaran pelanggan pasca bayar, termasuk pembayaran tunai, debit otomatis (autodebet), ATM, dan kartu kredit di semua gerai, POS Indonesia dan melalui berbagai bank serta lembaga keuangan diantaranya, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, CIMB Niaga, Bank Permata, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2014, pelanggan pasca bayar Perseroan, 0,3% dari total pelanggan, mewakili 0,6% dari pendapatan kotor. i.

Revenue Assurance dan Fraud Management Divisi Revenue Assurance secara historis menghitung memonitor trend pendapatan di area-area layanan Perseroan untuk mengantisipasi dan memberikan mitigasi bilamana terdapat kondisi yang membuat trend pendapatan menurun atau hilangnya kesempatan serta meminimalisasi jika tedapat kebocoran pendapatan lainnya. Divisi Revenue Assurance memeriksa kelengkapan data dalam sistem manajemen informasi pelanggan dan untuk tagihan interkoneksi dan memverifikasi penggunaan pelanggan dan perhitungan tarif. Perseroan juga memverifikasi data dalam formulir aplikasi pelanggan termasuk alamat, nomor telepon rumah dan kantor, dan informasi pribadi lainnya.

Divisi Revenue Assurance fokus untuk meningkatkan pendapatan dengan cara pro-aktif terlibat dalam pengembangan produk baru bersama-sama dengan tim komersial. Divisi ini juga mempertimbangkan cara untuk meminimalisasi biaya. Perseroan berharap bahwa divisi ini akan terus fokus pada kegiatan pengelolaan pendapatan. Perseroan tidak mengalami kerugian materiil terkait fraud/ penipuan oleh pelanggan di masa lalu. j.

Persaingan Persaingan yang ketat untuk memperoleh jumlah pelanggan terutama datang dari tiga operator petahana yang secara kolektif mendominasi pasar dengan pangsa pasar 84% pada pasar layanan telekomunikasi nirkabel per tanggal 30 Maret 2014, menurut laporan kuartal 4 2014 Business Monitor. Perseroan bersaing terutama atas harga dasar, ketersediaan, cakupan distribusi jaringan, fitur nilai tambah, kualitas layanan, cakupan jaringan dan brand. Perseroan meyakini bahwa, seiring berkembangnya pasar layanan komunikasi Indonesia, pelanggan menitik-beratkan pada peningkatan fitur nilai tambah dan kualitas layanan. Secara substansial, operator layanan nirkabel tetap (fixed wireless network) memiliki semua fitur yang ditawarkan oleh operator layanan nirkabel bergerak.

k. Strategi Perseroan Memanfaatkan Kerjasama Perseroan dengan Smartfren Perseroan mengharapkan akan mendapat keuntungan dengan penghematan biaya dan efisiensi yang signifikan yang didapat dari Perjanjian Smartfren. Dalam kerjasama Perseroan dengan Smartfren, Perseroan akan menyewa jaringan di spektrum 800 MHz Smartfren dan tidak lagi memiliki atau mengoperasikan jaringan sendiri. Perseroan memiliki hak untuk menyewa dan memanfaatkan jaringan luas Smartfren di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok dan Medan yang dilengkapi dengan teknologi tinggi karena Smartfren melakukan investasi infrastruktur jaringan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kemungkinan untuk meluncurkan platfom 4G LTE yang dapat dimanfaatkan juga oleh Perseroan. Mewujudkan pertumbuhan dengan menyediakan pelanggan baru dan lama dengan tambahan produk dan layanan termasuk OTT dan produk B2B, dengan tambahan investasi yang rendah Melalui kolaborasi dengan Smartfren , infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menawarkan OTT dan produk B2B dengan harga menarik akan tersedia dengan biaya operasional dan belanja modal menjadi semakin rendah. Perseroan berencana untuk melakukan investasi bernilai tambah dalam pembangunan OTT dan penawaran B2B yang membutuhkan modal dan biaya operasional yang kecil. Perseroan percaya bahwa rencana tersebut tidak hanya akan memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu tetapi juga memperoleh posisi bisnis yang lebih baik atas pertumbuhan produk dan layanan ini.

Produk yang Perseroan telah kembangkan dan akan dikembangkan dimasa mendatang meliputi: -

-

aplikasi mVOIP yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan kesambungan telepon rumah dan ponsel tanpa menimbulkan biaya tambahan (selain biaya berlangganan dan penggunaan data); portal hiburan online yang menawarkan televisi, video dan konten musik, selain game online; dan menawarkan layanan B2B yang mencakup solusi untuk percakapan dan data.

Produk OTT lainnya untuk perkembangan di masa yang akan datang didalamnya platform pembayaran, kesehatan dan pemerintahan.

termasuk

Secara global, permintaan serta penggunaan aplikasi OTT oleh pengguna komunikasi mobile terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama didorong oleh peningkatan koneksi data dan internet. Perseroan yakin bahwa dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia melalui akses Wi-Fi atau jaringan mobile (penggunaan internet diperkirakan tumbuh 11% tiap tahunnya pada periode 2013-2018 menurut eMarketer (laporan November 2014), yang mana pertumbuhan didorong oleh peningkatan penetrasi smartphone, akan memberikan Perseroan kesempatan untuk menawarkan paket data yang lebih kompetitif setelah berhasil dalam mengembangkan strategi produk OTT dan layanan B2B. l.

Asuransi Perseroan melindungi properti yang dimiliki dengan asuransi all risk, meliputi: kebakaran, kerusuhan, dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan (termasuk aset jaringan dan peralatan, bangunan, peralatan kantor dan sistem, menara dan peralatan telekomunikasi) dan juga asuransi gangguan usaha. Kebijakan tersebut mencakup kerugian atau kerusakan karena kebakaran, kerusuhan, gempa bumi, termasuk kerugian yang diderita akibat terorisme, perang saudara dan pemberontakan. Perseroan juga terlindung dengan asuransi untuk risiko operasional seperti kehilangan uang tunai dan surat berharga karena kehilangan maupun pencurian. Aset Perseroan diasuransikan dengan klaim maksimal sebesar US$ 150 juta per tahun. Perseroan juga memiliki asuransi tanggung gugat (liability insurance) sebesar US$ 10 juta (Rp 122,1 milliar) dan asuransi mobil sebesar US$ 0,6 juta (Rp 7,3 milliar), masing-masing untuk setiap kejadian tunggal. Asuransi pihak ketiga juga memperluas cakupan keseluruh dunia dan mencakup cedera pihak ketiga, kematian dan juga properti. Perseroan juga mempunyai asuransi untuk direksi dan karyawan lainnya sampai dengan US$ 10 juta (Rp 122,1 milliar) yang mencakup tindakan direksi dan karyawan yang salah. Polis asuransi Perseroan disediakan oleh sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia, diantaranya PT MAA General Assurance, PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia dan PT Asuransi Central Asia.

m. Hak atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”) Perseroan adalah pemilik merek dagang terdaftar dari “Esia”, “Wifone”,”Retelindo”,”AHA” dan “Esia Max-D”. Persereoan juga pemilik terdaftar dari logo Esia, Ratelindo dan AHA. Selain itu, Perseroan juga pemilik merek dagang dan logo dari “Esia Suka Suka”, “SLI 009” dan “ Rp1 SMS/Karakter”.

3. Sumber Daya Manusia Perseroan mempekerjakan 1.258 tenaga kerja per tanggal 31 Desember 2014. Tenaga kerja dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

Kategori

31 Desember 2014

4

Direksi

460

Commerce

11

Internal Audit

67

Corporate service & Legal

127

Finance Human resources & General administration

38

551

Network Service

1.258

Jumlah

Pada umumnya Perseroan memberikan kenaikan upah dasar tahunan kepada karyawan dan juga membayar bonus secara periodik. Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan kepada karyawan, termasuk pesangon, tunjangan pensiun (Jamsostek), tunjangan makan, pemeriksaan kesehatan secara periodik dan fasilitas rekreasi. Perseroan tidak pernah mengalami mogok kerja, penghentian operasional atau perselisihan perburuhan lainnya selama tahun 2014 sampai saat ini. 4. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian dan tahun 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian. a. Neraca NERACA Keterangan

2014

31 Desember 2013

2012

AKTIVA Kas dan setara kas

15,822,845,529

43,042,982,243

260,409,875,852

Investasi jangka pendek

47,500,000

47,500,000

2,511,281,629

Kas di bank yang dibatasi

35,377,867

34,664,053

85,511,896,014

penggunaannya Piutang usaha bersih

63,524,128,102

76,875,410,238

95,067,018,115

9,929,824,727

9,946,923,562

9,273,448,291

11,277,465,116

73,523,506,446

85,268,832,692

48,883,204,445

262,664,522,036

231,008,145,337

149,520,345,786

466,135,508,578

769,050,497,930

80,527,619,202

691,674,903,697

352,620,075,081

91,000,000,000

-

-

39,698,679,741

185,429,319,682

303,016,179,580

6,432,061,758,415

7,610,677,853,962

7,423,291,723,286

Pihak hubungan istimewa Pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak dan biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar Aktiva pajak tangguhan bersih Aktiva keuangan tersedia untuk dijual Uang muka pembelian aktiva tetap Aktiva tetap bersih Taksiran tagihan pajak penghasilan

-

-

860,615,038

-

94,975,131,584

96,456,890,582

795,752,512,941

79,242,336,397

107,132,033,203

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

7,439,040,570,299

8,661,999,545,322

8,283,377,516,770

JUMLAH AKTIVA

7,588,560,916,085

9,128,135,053,900

9,052,428,014,700

25,614,412,581

2,562,325,747,919

1,320,396,479,479

Hutang lain-lain Pendapatan diterima dimuka

8,993,962,390

104,125,289,968

42,665,964,085

3,148,980,475

39,110,842,278

47,435,442,946

Utang muka pelanggan

6,169,003,893

30,028,973,735

21,473,320,494

1,085,005,058,189

1,115,218,403,952

813,073,637,125

83,722,323,976

87,515,386,643

71,770,735,135

Jaminan Aset tidak lancar lainnya

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Hutang usaha

Beban masih harus dibayar Hutang pajak Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang sewa pembiayaan

-

781,844,086,440

411,178,721,591

558,944,817

489,720,273,085

146,433,803,884

Wesel Senior – bersih

4,736,078,744,598

-

-

Jumlah Kewajiban Lancar

5,949,291,430,919

5,209,889,004,020

2,874,428,104,739

Kewajiban pihak berelasi

35,185,616,854

-

-

Kewajiban imbalan kerja Laba ditangguhkan atas penjualan dan penyewaan kembali-bersih Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

53,999,774,836

46,269,459,518

50,024,962,579

16,230,991,090

26,305,239,778

36,379,488,466

Pinjaman Bank

Utang sewa pembiayaan

150,971,495,865

259,678,530,469

497,131,992,849

2,023,513,870

647,983,296

322,076,886,102

-

4,592,815,410,237

3,634,401,107,070

5,259,643,438,746

-

-

5,518,054,831,261

4,925,716,623,298

4,540,014,437,066

11,467,346,262,180

10,135,605,627,318

7,414,442,541,805

3,633,609,310,500

3,633,609,310,500

3,633,609,310,500

2,488,014,127,610

2,488,014,127,610

2,488,014,127,610

(11,000,000,000)

(11,000,000,000)

(11,000,000,000)

50,623,174,275

50,623,174,275

50,623,174,275

143,921,143

157,836,046

48,305,943

(10,039,928,758,791)

(7,168,627,872,614)

(4,523,062,257,209)

(3,878,538,225,263)

(1,007,223,424,183)

1,638,232,661,119

Pinjaman Bank Wesel Senior - bersih Utang yang diselesaikan melalui PKPU Jumlah Kewajiban Tidak Lancar JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Saham beredar yang diperoleh kembali Agio Saham beredar yang diperoleh kembali Selisih penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing Saldo defisit Ekuitas yang dapat diatrubusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

(247,120,832)

(247,149,235)

(247,188,224)

(3,878,785,346,095)

(1,007,470,573,418)

1,637,985,472,895

7,588,560,916,085

9,128,135,053,900

9,052,428,014,700

b. Laporan Laba Rugi LAPORAN LABA RUGI Keterangan

31 Desember 2014

2013

2012

Pendapatan Usaha-Bersih

1,179,181,751,298

2,072,434,729,924

2,360,974,831,031

Jumlah Beban Usaha

2,126,731,938,404

2,068,820,389,143

2,861,348,601,987

(947,550,187,106)

3,614,340,781

(500,373,770,956)

Penghasilan (Beban) Lain-lain

(1,312,603,386,173)

(2,988,234,745,813)

(3,033,173,351,500)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

(2,260,153,573,279)

(2,984,620,405,032)

(3,533,547,122,456)

Laba (Rugi) Bersih

(2,871,300,857,774)

(2,645,565,576,416)

(3,138,935,665,528)

Laba (Rugi) Usaha

c. Rasio-rasio Penting Keterangan RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan Usaha-Bersih

31 Desember 2014

2013

2012

-43.10%

-12.22%

-8.88%

Laba (Rugi) Usaha

-26316.40%

-100.72%

187.56%

Laba (Rugi) Bersih

8.53%

-15.72%

301.04%

Jumlah Kewajiban

13.14%

36.70%

-5.48%

Jumlah Ekuitas

285.00%

-161.51%

-61.18%

Jumlah Aktiva

-16.87%

0.84%

-25.88%

RASIO USAHA (x)

2014

2013

2012

Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan Usaha-Bersih

-80.36%

0.17%

-21.19%

Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan Usaha-Bersih

-243.50%

-127.65%

-132.95%

Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Ekuitas

24.43%

-0.36%

-30.55%

Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas

74.03%

262.59%

-191.63%

Laba (Rugi) Usaha / Total Aktiva

-12.49%

0.04%

-5.53%

Laba (Rugi) Bersih / Total Aktiva

-37.84%

-28.98%

-34.68%

RASIO KEUANGAN (x)

2014

Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar

2013

2012

2.51%

8.95%

26.75%

Jumlah Kewajiban/Jumlah Ekuitas

-295.64%

-1006.04%

452.66%

Jumlah Kewajiban/Jumlah Aktiva

151.11%

111.04%

81.91%

5. Ekuitas Tabel dibawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian dan pada tanggal 31 Desember tahun 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja dan Handoko Tomo dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian. Keterangan EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh

31 Desember 2014

2013

2012

3,633,609,310,500

3,633,609,310,500

3,633,609,310,500

Tambahan modal disetor Saham beredar yang diperoleh kembali Agio Saham beredar yang diperoleh kembali Selisih penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing

2,488,014,127,610

2,488,014,127,610

2,488,014,127,610

(11,000,000,000)

(11,000,000,000)

(11,000,000,000)

50,623,174,275

50,623,174,275

50,623,174,275

143,921,143

157,836,046

48,305,943

Saldo defisit Ekuitas yang dapat diatrubusikan kepada pemilik entitas induk

(10,039,928,758,791)

(7,168,627,872,614)

(4,523,062,257,209)

(3,878,538,225,263)

(1,007,223,424,183)

1,638,232,661,119

Kepentingan non pengendali

(247,120,832)

(247,149,235)

(247,188,224)

(3,878,785,346,095)

(1,007,470,573,418)

1,637,985,472,895

JUMLAH EKUITAS

6. Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Akuntan Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini setelah Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir

pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Y.Santosa dan Rekan dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian. 7. Kebijakan Dividen Perseroan hanya dapat membayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. 8. Perpajakan Pajak Penghasilan atas dividen saham yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) Tentang Perubahan Ke-empat Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dividen atau keuntungan tersebut tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut: -

PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh pasal 23 sebesar 15% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari nilai bruto untuk Wajib Pajak Luar Negeri atau sesuai tarif yang tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Negara Republik Indonesia dengan Negara tempat domisili pemegang saham untuk Wajib Pajak Luar Negeri. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang bermaksud untuk meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 dan tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Koleksi Pemungutan Pajak Penghasilan sebagai Hasil dari Penjualan Saham di Bursa Efek ditetapkan sebagai berikut: -

-

-

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai keseluruhan saham pendiri yang dimilikinya sejak tanggal 29 Mei 1997 atau pada saat Penawaran Umum, jika Penawaran Umum dilaksanakan setelah tanggal 29 Mei 1997. Pemilik saham pendiri harus difasilitasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya melalui penilaian sendiri sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di atas. Dalam situasi demikian, pemilik saham pendiri untuk tujuan pajak dapat melakukan perhitungan atas apa yang ia anggap sebagai pendapatan yang timbul dari transaksi. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran melalui metode ini, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang baru-baru ini diubah dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Pembebasan dari Pajak Penghasilan pada Bidang Investasi tertentu yang Menghasilkan Penghasilan atas Dana Pensiun”, pendapatan yang diperoleh dari dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia dibebaskan dari pajak penghasilan sepanjang laba tersebut diterima atau diperoleh dari investasi tersebut dalam bentuk dividen saham atas perusahaan suatu perseroan terbatas yang terdaftar atau tercatat di Bursa Efek di Indonesia. CALON PEMILIK OWK DALAM PENERBITAN OWK INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMILIKAN OWK MELALUI PENERBITAN OWK INI.

9. Nama dan Alamat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Pihak Penunjang PT Ficomindo Buana Registrar

Alamat Mayapada Tower Lantai 10, Suite 02B Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Karet, Setiabudi,

Tipe Jasa Biro Administrasi Efek

KAP Y. Santosa dan Rekan PT Fitch Ratings Indonesia

Jakarta 12920 Jl. Sisingamangaraja Lt.2 No.26, Jakarta 12120 Gedung DBS Tower Lt.24 Ciputra World 1 Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.3-5 Karet,Setiabudi, Jakarta 12940

Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasi Pemeringkat Efek

1. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar sebagai biro administrasi efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan A. Modal Dasar B. Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh: 1. PT. Bakrie & Brothers Tbk. 2. PT. Bakrie Global Ventura 3. Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh C. Saham Dalam Portepel

Modal Saham Seri A- Nilai Nominal Rp. 200 Seri B- Nilai Nominal Rp. 100 Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal Jumlah Saham Jumlah Saham (Rp) (Rp) 10,000,000,000 2,000,000,000,000 32,111,652,195 3,211,165,219,500

4,454,895,515 -

890,979,103,000 -

588,586,627 2,414,074,713

58,858,662,700 241,407,471,300

16.49% 7.89%

1,296,606,935

259,321,387,000

2,213,279,000 19,617,147,865

221,327,900,000 1,961,714,786,500

7.24% 68.38%

5,751,502,450 4,248,497,550

1,150,300,490,000 849,699,510,000

24,833,088,205 7,278,563,990

2,483,308,820,500 727,856,399,000

100.00%

Berikut merupakan laporan kepemilikan efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 31 Desember 2014: No

1

2

3

Nama PT Bakrie & Brothers Tbk. PT Bakrie Global Ventura Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited

%

Alamat

Jumlah Saham

Pemilikan

Bakrie Tower, Lantai 35-37 Rasuna Epicentrum Complex Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Bakrie Tower, Lantai 35-37 Rasuna Epicentrum Complex Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta

2,414,074,713

7.89%

OMC Chambers, Wichams Cay, 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands

2,213,279,000

7.24%

5,043,482,142 16.49%

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Anindya Novyan Bakrie Komisaris Utama

Bobby Gafur S.Umar Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Anindya Novyan Bakrie telah menjabat sebagai Presiden Komisaris kami sejak 2013. Sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Viva Media Baru sejak 2013, Direktur Utama PT Visi Media Asia (VIVA) sejak 2008, Presiden Komisaris PT Lativi Mediakarya sejak tahun 2007, Komisaris Utama PT Intermedia Capital Tbk sejak 2013, dan Presiden Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi sejak 2009. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputi Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie & Brothers Tbk. 1997–1999 dan Analis Keuangan di Salomon Brothers Inc., New york dari tahun 1996 sampai 1997. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media di Kamar Dagang Indonesia (“KADIN”), setelah menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Telekomunikasi di KADIN hingga 2008 dan Anggota Dewan Penasehat Asia Pacific Media Forum (APMF) sejak tahun 2003. Sebelumnya beliau adalah Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media, dan anggota Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Anggota Asia Pacific Economic Perusahaan Business Advisory Council (ABAC) Delegasi Indonesia dan Dewan Internasional di Belfer Center for Science and International Affairs of Harvard University, serta pendiri dan Ketua Bakrie Center Foundation. Penerima gelar Sarjana di bidang Ilmu Teknik Industri dari Northwestern University, Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1996 dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari Program Manajemen Global di Stanford Graduate School of Business, California, Amerika Serikat pada tahun 2001 Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Bobby Gafur S. Umar menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau adalah Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk. sejak Juni 2010. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations sejak Juli 2002, Direktur Utama/CEO PT Bakrie Indo Infrastructure sejak Maret 2008. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota direksi di beberapa Perusahaan antara lain , Vice President Commissioner PT Bakrie & Brothers Tbk , Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, Direktur PT Bakrie Pasaman Plantations , dan Direktur PT Agrowiyana . Beliau juga merupakan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia masa bakti 2012-2015, Ketua Asosiasi Keinsinyuran se-ASEAN (AFEO) masa bakti 2012-2013, wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia masa bakti 2011-2017, dan Ketua Komite tetap Pengembangan Infsastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 20102015,.Gelar Master of Business Administration diperoleh Bobby Gafur dari University of Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1995. Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Ambono Janurianto menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini, Beliau juga memegang jabatan sebagai Direktur Utama di PT Bakrieland Development Tbk sejak tahun 2012 dan sebelumnya memegang

jabatan sebagai anggota direksi di beberapa perusahaan antara lain sebagai Direktur Utama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dan sebagai Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk. Ambono Janurianto memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen) dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986.

Ambono Janurianto Komisaris Warga Negara Australia, 58 tahun. Rajsekar Kuppuswami Mitta telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2005. Beliau telah menjadi Ketua Essential Value Associates Pte. Ltd. sejak tahun 2003 dan sebelumnya bertindak sebagai Ketua Arthur D. Little Asia dari tahun 1997 hingga 2003. Dari tahun 1980 hingga 1992, menjabat sebagai Senior Marketing Manager Pepsico (Amerika Serikat dan Eropa), di Mars (Inggris) dan Kellogg (Australia). Dari tahun 1992 sampai 1997 beliau adalah seorang Praktisi Senior di Booz, Allen & Hamilton di London, Sydney, dan Singapura dan Ketua Eksekutif di Arthur D. Little Asia. Mitta menerima gelar sarjana dari IIT Bombay pada tahun 1979 dan gelar Master di Bisnis dari Indian Institute of Management, Ahmedabad pada tahun 1980 Rajsekar Kuppuswami Mitta Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Ai Mulyadi Mamoer menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2006 dan Ketua Komite Audit Perseroan sejak Juni 2006. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Tiga Pilar Kemitraan, sebuah asosiasi anti-korupsi yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan setelahnya menggagas berdirinya Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS). Beliau adalah Eksekutif Indonesia Procurement Watch, pendiri dan anggota Dewan Eksekutif Masyarakat Pengusaha Indonesia, pendiri dan anggota dari Tim 45 Dewan Integritas Bangsa. Anggota dari Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia, Komunitas Telematika Indonesia, Masyarakat Komisaris Indonesia, Komite Integritas BULOG, PERTAMINA, dan JAMSOSTEK, sebelumnya ia bertindak sebagai Expert Advisor dan Koordinator Expert Advisor Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Komisaris PT Ratelindo, Komisaris Perum Pos dan Giro dan Kepala Departemen Perencanaan di Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Penerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung dan gelar Master di bidang Ekonomi dari Michigan. Ai Mulyadi Mamoer Komisaris Independen

Dewan Direksi Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Jastiro Abi menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2013 dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan kurun waktu 2011–2013 dan Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 2007 sampai 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Swasakti Utama dan berbagai posisi manajerial pada divisi Corporate Banking, Credit Recovery Unit, Trade Finance di HSBC pada tahun 1998 sampai 2002 dan PT Astra International Tbk pada tahun 1997 sampai 1998. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI). Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro pada tahun 1995, MEngSc dari Queensland University of Technology Australia pada tahun 1997, MBA dari University of Western Australia pada tahun 2005.

Jastiro Abi Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak 2012. Sebelumnya di PT Bakrie Telecom Tbk. menjabat sebagai Executive Vice President 2006–2007. Jabatan lain sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bakrie Toll Road dari 2007–2012, VP Corporate Finance di PT Bumi Resources Tbk. 2004–2007, VP Corporate Finance di Capital Manager Asia selama 2002–2004. Tahun 2001–2002 menjabat Associate Director di AAJ Associates. Tahun 1998 menjabat sebagai Management Trainee di Worldcom, Associates di Merrill Lynch, Singapura tahun 1999–2001. Memperoleh gelar MBA dari University of Baltimore, Maryland 1999, dan B.S. Business Administration di Denver University, Colorado 1996.

Harya Mitra Hidayat Direktur Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Bachder Bachtarudin menjabat Direktur dan Chief Financial Officer Perseroan sejak April 2013, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Keuangan pada tahun 2010. Memiliki pengalaman sekitar 17 tahun sebagai praktisi di bidang keuangan, dan sebelumnya menjabat sebagai CFO PT Jatis Piranti Solusindo, anak perusahaan dari Sumitomo Corporation, dari 2010 hingga 2012. Selain itu, ia menjabat sebagai CFO PT WPP Group M, salah satu dari media agency terbesar di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995.

Bachder Bachtarudin Direktur Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Imanuddin Kencana Putra, menjabat sebagai Direktur & Chief Operating Officer sejak Februari 2014, bertanggung jawab untuk mengawasi operasional termasuk HR, Sales & Marketing. Beliau juga menjabat sebagai Group HR Director di Bakrie Global/ VIVA. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur HR sejak Maret 2012. Sebelum bergabung di PT Bakrie Telecom Tbk., menjabat sebagai Regional Director Human Resources SE Asia and Pacific, Samsung Asia Pte. Ltd., 2010–2012. Berbagai posisi strategis di bidang bisnis, operasional, dan human resources di beberapa perusahaan multinasional seperti Coca Cola Indonesia, Ecco Sko A/S, dan beberapa perusahaan lokal. Memperoleh gelar MBA dari IPMI Business School/Monash University pada tahun 1998, dan lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Imanuddin Kencana Putra Direktur Independen

Gambaran Umum Perjanjian Perdamaian Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini, pada tanggal 23 Oktober 2014, Netwave mengajukan permohonan PKPU terhadap Perseroan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/201/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang yang telah jatuh tempo Perseroan terhadap Netwave sebesar Rp 4.737.244.000. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (voting) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan dan sebagian besar kreditor konkuren Perseroan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren dan sejumlah 100% kreditor yang piutangnya dijamin telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut. Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perseroan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (melakukan homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perseroan dan para kreditornya.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam Perjanjian Perdamian ini Perseroan dan Para Kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur di dalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut: -

-

-

-

-

Perjanjian Perdamaian dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perseroan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perseroan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut Cash Waterfall. Perseroan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (diluar utang baru dan penerbitan saham baru) dari kegiatan usaha utama Perseroan ke dalam suatu rekening Perseroan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU. Pengesampingan Terhadap Kewajiban Lain. Perjanjian Perdamaian tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perseroan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tertanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tertanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turunannya. Seluruh bunga, penalti, dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perseroan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian. Terhadap tagihan-tagihan lain (“Utang Diluar Verifikasi”) yang: o belum teridentifikasi sampai perjanjian perdamaian dihomologasi; atau o yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian atau ketentuan hukum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap yang diakui oleh hukum Indonesia. Maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (Utang Diluar Verifikasi) akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut: •

•

tagihan tersebut dapat diterima oleh Perseroan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/ PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perseroan maka tagihan tersebut akan dibayar Perseroan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Tata Cara Penyelesaian Utang Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Utang Usaha A. Utang Usaha senilai Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (“Utang Kategori Tranche A”), akan dibayarkan oleh Perseroan secara tunai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Utang Usaha senilai Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000, pembayarannya akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi; b. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha yang senilai Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (Utang Kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang tidak dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir; dan c. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homoligasi. B. Utang Usaha senilai di atas Rp3.000.000.000 dalam mata uang selain Rupiah (“Utang kategori Tranche C”) dan utang usaha senilai di atas Rp3.000.000.000 dalam mata uang Rupiah (“Utang Kategori Tranche D”), akan dibayarkan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai Utang Usaha sampai Rp3.000.000.000 pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian; b. 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurangi nilai sesuai butir a akan dibayarkan secara tunai (“Porsi Tunai”) dengan cara dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi; c. Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai Utang Kategori Tranche C sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai Utang Kategori Tranche D sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas; d. 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurangi nilai sesuai butir a akan dibayarkan dengan OWK Perseroan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan dalam UUPT berikut dengan perubahan dan/atau tambahannya; e. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir;

f.

jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir e di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya; g. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir f di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5); h. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir g di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan obligasi wajib konversi Perseroan yang berjangka waktu 2 (dua) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT ("OWK B Perseroan"); dan i. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana pada butir d di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas. Utang Tower Provider (Penyedia Menara) Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014: A. Utang Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 (Utang Kategori Tranche A), akan dibayarkan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Utang Rp1 sampai dengan Rp3.000.000.000 pembayarannya akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi; b. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (Utang Kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang tidak dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir; c. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b sampai dengan jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan

dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi; B. Utang di atas Rp3.000.000.000, akan dibayarkan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai utang sampai dengan Rp3.000.000.000 pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian; b. 30% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir a di atas (Utang Kategori Tranche D), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai dengan cara dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi; c. 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir a di atas akan dibayarkan dengan OWK Perseroan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT; d. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir; e. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi maka Sisa Porsi tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara pro-rata setiap tahunnya; f. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir e di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo berakhir (pada akhir tahun ke-5); g. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke5 sebagaimana dimaksud pada butir 6, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan OWK B Perseroan; dan h. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir c di atas, yang akan dikoversi menjadi saham sesuai ketentuan diatas. C. Sisa Masa Sewa Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang telah ada

antara Perseroan dengan masing-masing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-masing perjanjian tersebut: a. 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan OWK berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT; dan b. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi OWK sesuai ketentuan di atas. D. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower Kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perseroan pada akhir bulan Juni 2015 kecuali ditentukan lain oleh Perseroan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait. Utang Biaya Hak Penggunaan ("BHP") dan Universal Service Obligation ("USO") A. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perseroan secara tertulis sampai dengan 10 November 2014 (“Utang Pokok BHP”), terdiri atas: a. Utang BHP Frekuensi Pita; b. Utang BHP Frekuensi ISR; c. Utang BHP Telekomunikasi; dan d. Utang USO. B. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya. C. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambatlambatnya sampai bulan ke 10 setelah Tanggal Homologasi. D. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir C di atas maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya secara pro rata setiap tahunnya. E. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir D di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5). F. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Utang Dana Hasil Wesel Senior A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perseroan dengan cara sebagai berikut: a. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (Utang Kategori Tranche C) akan dibayarkan secara tunai dengan cara dicicil dan akan dibayarkan selambatlambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi; b. Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk Utang Kategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a di atas; c. 70% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dibayarkan dengan OWK yang diterbitkan oleh Perseroan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan konversi sebesar Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT; d. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir a di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya; e. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi maka Sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya; f. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir e di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5); g. jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir f, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan OWK B Perseroan; h. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir c di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas; i. jika diperlukan, Perseroan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/pembayaran atas Utang dana Hasil Wesel Senior sesuai

j.

dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut: i. Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Securities Acts Amerika Serikat, Perseroan diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3 (a) (10) dari Securities Acts 1933 Amerika Serikat. Dimana, Pasal 3 (a) (10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perseroan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. ii. Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (exchange offer) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan Securities Acts Amerika Serikat. Surat Berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Perdamaian. iii. Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru. Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perseroan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 Bankruptcy Code Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing. iv. Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring (clearing system). Namun demikian, jika ada pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur. Untuk menghindari keragu-raguan: i. Wesel Senior adalah wesel senior atau obligasi/bond senilai USD380,000,000 dengan penerbitan USD250 Million at 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015 dan USD130 Million Senior Notes at 100.7% yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd. ("BTPL"). ii. Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perseroan kepada BTPL sebesar USD380,000,000 berdasarkan Intercompany Loan Agreement dan Supplemental Intercompany Loan Agreement masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 (“Intercompany Loan Agreement”) dimana Perseroan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman. iii. Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perseroan berdasarkan Intercompany Loan Agreement merupakan dana hasil penerbitan

Wesel Senior yang diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perseroan melalui Intercompany Loan Agreement. iv. Dengan dihomologasinya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior yaitu jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan oleh Perseroan, jaminan yang diberikan oleh Perseroan, jaminan yang dberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perseroan dan Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan Perseroan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil Wesel Senior secara sama besar. Utang Afiliasi Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut: A. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan OWK yang diterbitkan oleh Perseroan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT. B. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir A di atas yang akan dikonversi menjadi OWK sesuai ketentuan di atas. Utang dengan Jaminan (“Utang Kategori Tranche B”) A. Terhadap utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja. B. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan cara dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi. C. Perseroan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir B di atas. D. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir B dan C, maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

E. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi (“Sisa Utang dengan Jaminan”) maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara pro rata setiap tahunnya. F. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaiman dimaksud pada butir E di atas, maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5). G. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir F di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan OWK B Perseroan. Utang Akibat Derivatif ("Utang Kategori Tranche C") A. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai dengan cara dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi. B. Perseroan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir A di atas. C. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan OWK berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT. D. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir A dan B di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya. E. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara pro rata setiap tahunnya. F. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana

dimaksud pada butir E di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5). G. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir F yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan OWK B Perseroan. H. Perseroan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir C di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

Penerbitan saham baru hasil konversi OWK B Perseroan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: A. OWK B Perseroan diterbitkan dengan mekanisme persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan paling cepat 90 hari setelah tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian, kecuali terdapat permintaan tertulis dari kreditor(-kreditor) yang mewakili sekurangkurangnya 75% dari sisa tunggakan porsi tunai sampai tanggal jatuh tempo terakhir untuk membahas terlebih dahulu bersama dengan Perseroan mengenai rencana penerbitan OWK B Perseroan tersebut atau alternatif penyelesaian lainnya, dimana permintaan tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Perseroan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo berakhir. Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan tidak mengagendakan persetujuan rapat pemegang umum saham untuk penerbitan OWK B Perseroan pada RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015. B. Penerbitan saham baru tahap pertama dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS Perseroan atas penerbitan OWK B Perseroan tersebut dan saham baru diberikan kepada kreditor pemegang OWK B Perseroan yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal persetujuan RUPS tersebut telah menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima saham baru. C. Penerbitan saham baru selanjutnya dilakukan setiap 3 bulan dan dimulai bulan Maret pada tahun berjalan tersebut dan diberikan kepada kreditor pemegang OWK B Perseroan yang telah menyampaikan permintaan konversi secara tertulis dan menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima saham baru 2 bulan sebelum tanggal konversi tersebut. D. Biaya yang timbul (apabila ada) sehubungan dengan pembukaan atau kepemilikan rekening penerimaan saham oleh kreditor dan biaya pemindahan saham baru ke rekening kreditor ditanggung oleh kreditor bersangkutan. Perseroan menanggung biaya yang secara wajar menjadi kewajiban penerbit saham baru. E. Setiap OWK B Perseroan yang tidak dimintakan konversi oleh kreditor menjadi saham dan/atau tidak memberikan rekening penerimaan saham baru kepada Perseroan, sampai dengan berakhirnya jangka waktu OWK B Perseroan tersebut,

maka OWK B Perseroan tersebut menjadi berakhir dan Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap kreditor tersebut sebagaimana kreditor tersebut tidak memiliki hak tagih apapun kepada Perseroan. F. Dalam hal sebelum penerbitan saham baru Perseroan terdapat Stock Reverse atau Stock Split maka hak Kreditor atas saham baru Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini akan disesuaikan dengan proporsi perolehan saham baru yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini sebelum terdapat Stock Reverse atau Stock Split. G.

Setiap penerbitan OWK B Perseroan dan penerbitan saham baru, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Keterlambatan penerbitan OWK B Perseroan dan saham baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan oleh harus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undangundang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

Efek Yang Akan Diterbitkan OWK diterbitkan oleh Perseroan sebagai implementasi atas proses PKPU untuk restrukturisasi utangutang tertentu dengan cara yang diuraikan secara lebih lengkap dalam Perjanjian Perdamaian. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, Perseroan diharuskan untuk menerbitkan OWK kepada para kreditor tertentu dari Perseroan sesuai dengan proporsi yang diatur dalam dokumen-dokumen tagihan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Perdamaian. Perseroan akan menerbitkan OWK dalam dua bentuk denominasi, yakni: 1. OWK Denominasi Rupiah yang akan diterbitkan kepada kreditor Perseroan dan akan dilakukan melalui suatu Akta Pengakuan Utang Dan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi ("Akta Penerbitan Obligasi Konversi"); dan 2. OWK Denominasi Dollar AS yang akan diterbitkan kepada pemegang Wesel Senior melalui suatu Exchange Offer and Consent Solicitation ("Exchange Offer”) dimana Perseroan akan menukarkan Wesel Senior dengan OWK Denominasi Dollar AS, yang mana kedua jenis tersebut memberikan hak mutlak kepada Para Pemegang OWK untuk mengkonversikan-nya menjadi sejumlah saham konversi di Perseroan sesuai dengan proporsi sebagaimana diatur dalam Akta Penerbitan Obligasi Konversi dan Exchange Offer (“Saham Konversi”).

1. Obligasi Wajib Konversi Denominasi Rupiah Berikut ini adalah ketentuan dan persyaratan draft Akta Penerbitan Obligasi Konversi terkait Obligasi Wajib Konversi Denominasi Rupiah:

a. Para Pihak Berdasarkan draft Akta Penerbitan Obligasi Konversi, Akta Penerbitan Obligasi Konversi merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Perseroan dimana Perseroan berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Konversi mengakui utang yang dimilikinya kepada kreditor-kreditor yang dinyatakan di dalam Lampiran 1 Akta Penerbitan Obligasi Konversi ("Pemegang OWK Denominasi Rupiah") dan berjanji untuk melunasi utang tersebut dengan penerbitan OWK Denominasi Rupiah. b. Jumlah Pokok Obligasi Wajib Konversi Jumlah pokok OWK Denominasi Rupiah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.372.403.818.000. c. Penerbitan Obligasi Wajib Konversi -

Berdasarkan draft Akta Penerbitan Obligasi Konversi, Perseroan mengakui bahwa Perseroan benar-benar dan secara sah memiliki utang kepada Para Pemegang OWK Denominasi Rupiah dalam jumlah keseluruhan sebesar Jumlah Pokok OWK dengan proporsi masing-masing Pemegang OWK Denominasi Rupiah sebagaimana diatur di dalam Lampiran 3 Akta Penerbitan Obligasi Konversi.

-

OWK Denominasi Rupiah diterbitkan tanpa bunga atau insentif apapun oleh Penerbit.

-

Tindakan Para Pemegang OWK Denominasi Rupiah untuk menerima Sertifikat dari OWK Denominasi Rupiah sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Akta Penerbitan Obligasi Konversi merupakan bukti penundukkan diri Para Pemegang OWK Denominasi Rupiah terhadap ketentuan Akta Penerbitan Obligasi Konversi.

d. Metode Konversi Obligasi Wajib Konversi -

Pemegang OWK Denominasi Rupiah dapat meminta Perseroan untuk menerbitkan saham baru setiap saat selama jangka waktu OWK dan Perseroan akan menerbitkan saham baru tersebut paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Penerbit yang terdekat dengan memperhatikan hukum yang berlaku, termasuk peraturan dalam bidang Pasar Modal.

-

Penerbitan Saham Konversi tahap pertama dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif dan diberikan kepada Pemegang OWK Denominasi Rupiah yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif telah menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima Saham Konversi.

-

Khusus untuk konversi OWK B Perseroan, penerbitan Saham Konversi tahap pertama dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS Perseroan atas penerbitan OWK B Perseroan tersebut dan Saham Konversi diberikan kepada kreditor pemegang OWK B Perseroan yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal persetujuan RUPS tersebut telah menyerahkan kepada Perseroan rekening penerimaan atas nama kreditor tersebut untuk menerima Saham Konversi.

-

Penerbitan Saham Konversi selanjutnya dilakukan setiap 3 bulan dan dimulai bulan Maret pada tahun berjalan tersebut dan diberikan kepada Pemegang OWK Denominasi Rupiah yang telah menyampaikan permintaan konversi secara tertulis dan menyerahkan kepada Penerbit rekening penerimaan atas nama Pemegang OWK Denominasi Rupiah tersebut untuk menerima Saham Konversi 2 bulan sebelum tanggal konversi tersebut.

e. Jangka Waktu Akta Penerbitan Obligasi Konversi Akta Penerbitan Obligasi Konversi direncanakan akan ditandatangani =setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Berdasarkan draft final Akta Penerbitan Obligasi Konversi, Akta Penerbitan Obligasi Konversi dimungkinkan untuk diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perseroan dan para Pemegang OWK Denominasi Rupiah atau apabila para Pemegang OWK Denominasi telah melakukan pengalihan terhadap OWK berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan. Untuk menghindari keragu-raguan, Akta Penerbitan Obligasi Konversi akan berakhir selambat-lambatnya pada tahun kesepuluh setelah diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan atas penukaran utang menjadi Obligasi Wajib Konversi yang diberikan kepada kreditor . f.

Pengalihan Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau memindahkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Konversi. Namun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan cukup dengan diberikannya suatu pemberitahuan secara tertulis, para Pemegang OWK Denominasi Rupiah diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Akta Penerbitan Obligasi Konversi berdasarkan tata cara dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan dari Akta Penerbitan Obligasi Konversi.

g. Hukum yang Berlaku Akta Penerbitan Obligasi Konversi tersebut tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

2. Obligasi Wajib Konversi Denominasi Dollar AS Berikut ini adalah ketentuan dan persyaratan draft final Trust Deed ("Perjanjian Trust Deed") terkait restrukturisasi Wesel Senior menjadi OWK Denominasi Dollar AS: a. Para Pihak Perjanjian Trust Deed akan ditandatangani oleh, antara lain, Perseroan, dan Madison Pacific Trust Limited (sebagai wali amanat dari pemegang obligasi). b. Jumlah Pokok Obligasi Wajib Konversi Jumlah pokok OWK Denominasi Dollar AS adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 266,000,000.

c. Penerbitan Obligasi Wajib Konversi -

Perseroan menerbitkan OWK Denominasi Dollar AS untuk menggantikan Wesel Senior sebesar USD 380,000,000 yang sebelumnya diterbitkan oleh BTPL yang merupakan Efek yang tercatat di Bursa Efek Singapura.

-

OWK Denominasi Dollar AS diterbitkan dengan bunga sebesar 0% per tahun.

-

OWK Denominasi Dollar AS akan diterbitkan dengan nilai denominasi dengan kelipatan USD1,000. Jika jumlah pokok bukan merupakan kelipatan USD1,000 maka Perseroan akan (i) membulatkan ke atas apabila perbedaannya sama atau lebih dari USD500 dan (ii) membulatkan ke bawah apabila perbedaannya kurang dari USD500 sampai dengan nilai yang terdekat dengan kelipatan USD1,000.

-

OWK Denominasi Dollar AS akan disimpan dalam rekening pada Euroclear Bank S.A./N.V. atau penggantinya ("Euroclear") atau Clearstream Banking, société anonyme atau penggantinya ("Clearstream") (Clearstream dan Euroclear, masingmasing "Sistem Kliring") dan semua proses kliring dilakukan menggunakan Sistem Kliring.

-

Harga pelaksanaan konversi Rp200/saham.

d. Metode Konversi Obligasi Wajib Konversi Pemegang OWK Denominasi Dollar AS yang ingin melakukan konversi Obligasi Wajib Konversi harus tunduk pada prosedur Sistem Kliring yang relevan. e. Jangka Waktu Perjanjian Trust Deed Perjanjian Trust Deed akan berakhir selambat-lambatnya pada tahun kesepuluh setelah diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan atas penukaran utang menjadi Obligasi Wajib Konversi yang diberikan kepada kreditor. f.

Pengalihan Para pemegang OWK Denominasi Dollar AS dapat mengalihkan OWK Denominasi Dollar AS berdasarkan Perjanjian Trust Deed. Wali amanat dapat mensyaratkan pemegang OWK Denominasi Dollar AS, antara lain, untuk menyediakan dokumen pengalihan sehubungan dengan pengalihan OWK Denominasi Dollar AS.

g. Hukum yang Berlaku Perjanjian Trust Deed tunduk kepada hukum Inggris. Konversi OWK dapat dilaksanakan jika jumlah saham dalam portepel Perseroan mencukupi untuk menampung konversi OWK Baru menjadi Saham Seri B. Dalam hal modal dasar tidak mencukupi, maka konversi OWK hanya dapat dilaksanakan setelah RUPSLB menyetujui

peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan. Setiap OWK Denominasi Rupiah dan OWK Denominasi Dollar AS yang tidak dimintakan konversi oleh kreditor menjadi saham dan/atau tidak memberikan rekening penerimaan saham baru kepada Perseroan, sampai dengan berakhirnya jangka waktu OWK dimaksud, maka OWK Denominasi Rupiah dan OWK Denominasi Dollar AS tersebut menjadi berakhir dan Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap kreditor tersebut sebagaimana kreditor tersebut tidak memiliki hak tagih apapun kepada Perseroan. Biaya yang timbul (apabila ada) sehubungan dengan pembukaan atau kepemilikan rekening penerimaan saham oleh kreditor dan biaya pemindahan saham baru ke rekening kreditor ditanggung oleh kreditor bersangkutan. Perseroan menanggung biaya yang secara wajar menjadi kewajiban penerbit saham baru. Dalam hal sebelum penerbitan saham baru Perseroan terdapat Stock Reverse atau Stock Split maka hak Kreditor atas saham baru Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini akan disesuaikan dengan proporsi perolehan saham baru yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini sebelum terdapat Stock Reverse atau Stock Split. Setiap penerbitan OWK Denominasi Rupiah dan OWK Denominasi Dollar AS Perseroan dan penerbitan saham baru, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Keterlambatan penerbitan OWK Denominasi Rupiah dan OWK Denominasi Dollar AS Perseroan dan saham baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan oleh harus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian. 3. Rencana Penggunaan Dana Tidak ada rencana penggunaan dana sehubungan dengan penerbitan OWK ini. OWK ini diterbitkan untuk melaksanakan Perjanjian Perdamaian dan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan dengan mengurangi jumlah pokok terhutang dan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo utang Perseroan. Proforma Keuangan Dan Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen 1. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Pembahasan di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Y. Santosa dan Rekan. Persediaan Persediaan Perseroan yang terdiri dari; (i) pulsa isi ulang dan kartu perdana dan (ii) lain-lain (yang nilainya di bawah Rp1.000.000.000) pada laporan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.929.824.727. Perseroan telah melakukan penyisihan persediaan usang sebesar Rp1.645.547.032 untuk menutup kerugian yang mungkin timbul. Persediaan telah diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi dalam satu paket dengan aset.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2014. Piutang Usaha Piutang Perseroan yang terdiri dari; (i) Jasa Interkoneksi, dan (ii) Jasa Telekomunikasi pada laporan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp63.524.128.102. Perseroan telah melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha sebesar Rp24.972.772.386. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2014 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Utang Usaha Utang Usaha Perseroan pada tangal 31 Desember 2014 yang terdiri dari; (i) Utang Usaha Pihak Ketiga, dan (ii) Utang Usaha Pihak Berelasi adalah sebesar Rp25.614.412.581. Utang Lain-lain Utang Lain-lain Perseroan pada tangal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp8.993.962.390. Pinjaman Jangka Panjang Pinjaman Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp2.023.513.870 yang berasal dari : Madison Pacific Trust Limited: Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Credit Suisse (Singapura) Limited, sebagai facility agent, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar USD50,000,000 untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun. Pemberi pinjaman atas pinjaman ini adalah Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited dan Milton Global Resources Limited dengan nilai pinjaman masing-masing sebesar USD26,000,000, USD4,000,000 dan USD20,000,000. Pada tanggal 4 Juli 2014, facility agent atas pinjaman ini berubah dari dengan Credit Suisse (Singapura) Limited menjadi Madison Pacific Trust Limited (“MPTL”). Perubahan ini telah diketahui dan disetujui bersama antara Perseroan sebagai peminjam dengan para pemberi pinjaman. PT Mandiri Tunas Finance: Pada tanggal 2 September 2008, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Mandiri Tunas Finance, yang digunakan untuk pembelian kendaraan. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 6,00%-10,00% per tahun. PT Bank Central Asia Tbk: Pada tanggal 2 September 2008, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk, yang digunakan untuk pembelian kendaraan, sebesar maksimum Rp 10.000.000.000 dengan pembayaran cicilan selama 4 (empat) tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar 6,00% - 9,10% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2014, pinjaman ini telah dilunasi.

Utang Sewa Pembiayaan Perseroan menandatangani kontrak sewa untuk peralatan dan fasilitas telekomunikasi kepada berbagai penyedia menara sampai pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan memiliki utang sewa pembiayaan sebesar Rp150.971.495.865. Wesel Senior (11,5% Guaranteed Senior Notes due 2015) Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd., Entitas Anak, menerbitkan ”11.5% Guarenteed senior Notes due 2015” (selanjutnya disebut “Wesel Senior”) sebesar USD250 juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang berakhir pada tanggal 7 Mei 2015, yang terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading. Wesel Senior tersebut dibebani tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang akan dibayarkan per semester pada setiap tanggal 7 Mei dan 7 November dimulai pada tanggal 7 November 2010. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perseroan sebagai entitas induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Barkrie Network) sebagai Entitas Anak penjamin. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perseroan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Intercompany Loan Agreement antara Bakrie Pte., Ltd dan Perseroan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Wesel Senior. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang dan modal belanja Perseroan. Pada tanggal 27 Januari 2011, menerbitkan Wesel Senior sebesar USD130 juta pada harga 10,7%. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perseroan, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) dan Bakrie Telecom Pte., Ltd. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perseroan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Supplemental Intercompany Load Agreement antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perseroan tanggal 27 Januari 2011. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada CS dan belanja modal Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2014 saldo Wesel Senior yang terdiri dari; (i) Wesel Senior (USD 380 juta), dan (ii) Premi Wesel Senior (USD 9,1 juta) adalah sebesar Rp4.736.078.744.598. Pinjaman ini dalam kondisi wanprestasi pada tanggal 31 Desember 2014, berupa keterlambatan pembayaran bunga untuk periode tertanggal 7 November 2013, 7 Mei 2014 dan 7 November 2014, dimana sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, utang bunga tersebut belum dibayar. Utang Yang Diselesaikan Melalui PKPU Utang Yang Diselesaikan Melalui PKPU Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.995.722.183.344 yang terdiri dari: (i) Utang Usaha Utang Usaha adalah sebesar Rp2.462.109.037.467 yang setelah direstrukturisasi menurut Perjanjian Perdamaian mengubah utang di atas menjadi : Tranche A sebesar Rp193.778.384.545 Tranche C sebesar Rp611.697.954.060 Tranche D sebesar Rp67.556.960.623 OWK Denominasi Rupiah sebesar Rp1.553.411.486.195 (ii) Utang Penyedia Menara Utang Penyedia Menara adalah sebesar Rp1.216.572.809.221 yang setelah direstrukturisasi menurut Perjanjian Perdamaian mengubah utang di atas menjadi :

Tranche A sebesar Rp74.645.541.993 Tranche D sebesar Rp342.578.180.168 OWK Denominasi Rupiah sebesar Rp799.349.087.060 Selain utang di atas, seluruh biaya sewa untuk Sisa Masa Kontrak antara Perseroan dengan para vendor sebesar Rp1.818.716.888.786 akan dikonversi menjadi OWK. (iii) Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan universal service obligation (USO) Seluruh Utang BHP dan USO adalah sebesar Rp886.056.614.113 menurut Perjanjian Perdamaian akan diselesaikan mengikuti skema BHP. (iv) Utang dengan Jaminan Utang dengan Jaminan adalah sebesar Rp640.959.599.237 yang setelah direstrukturisasi menurut Perjanjian Perdamaian mengubah utang di atas menjadi : Tranche B sebesar Rp497.600.000.000 (v) Utang Akibat Derivatif Utang akibat derivatif adalah sebesar Rp192.885.020.645 yang setelah direstrukturisasi menurut Perjanjian Perdamaian mengubah utang di atas menjadi : Tranche C sebesar Rp55.864.643.880 OWK Denominasi Rupiah sebesar Rp127.186.370.094 (vi) Utang Afiliasi Seluruh utang afiliasi sebesar Rp73.829.679.708 menurut Perjanjian Perdamaian semua diubah menjadi OWK. (vii) Wesel Senior Seluruh Wesel Senior sebesar Rp4.736.078.744.598 yang setelah direstrukturisasi menurut Perjanjian Perdamaian mengubah utang di atas menjadi : • Tranche C sebesar Rp 1.418.160.000.000 • OWK Denominasi Dollar AS sebesar Rp 3.309.040.000.000 2. Proforma Keuangan Tabel di bawah ini menunjukkan neraca proforma Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 apabila Perseroan telah melaksanakan penerbitan OWK IDR dengan nilai nominal Rp4.372.403.817.843 dan OWK USD dengan nilai nominal Rp3.228.708.000.000(dengan asumsi kurs 1 USD = Rp12.138 sesuai dengan hasil keputusan PKPU). Jangka waktu obligasi ini adalah 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat bunga 0%. Pada tanggal jatuh tempo setiap OWK beserta bunganya akan dikonversi menjadi saham biasa seri B. Berikut adalah neraca keuangan Perseroan sebelum dan setelah penerbitan OWK:

PROFORMA NERACA (dalam jutaan rupiah) ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Kas yang dibatasi penggunaannya Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai) Persediaan ( setelah dikurangi persediaan usang) Uang muka Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Total Asel Lancar ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan-neto Aset keuangan tersedia untuk dijual Uang muka pembelian aset tetap Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) Aset tidak lancar lainnya Total Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

Setelah Penerbitan OWK 31 Desember 2014 31 Desember 2014 (Audit) (Proforma)

Sebelum Penerbitan OWK 31 Desember 2013 (Audit)

43,043 48 35

15,823 48 35

15,823 48 35

76,875

63,524

63,524

9,947

9,930

9,930

73,524 248,698 13,966 466,136

11,277 29,971 18,912 149,520

11,277 29,971 18,912 149,520

691,675 185,429

80,528 91,000 39,699

230,386 91,000 39,699

7,610,678

6,432,062

6,432,062

174,217 8,662,000 9,128,135

795,753 7,439,041 7,588,561

795,753 7,588,898 7,738,419

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha- neto Pihak ketiga Pihak berelasi Utang lain-lain Pendapatan diterima dimuka Uang muka pelanggan Beban akrual Utang pajak Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pinjaman Wesel Senior Utang sewa pembiayaan TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang pihak berelasi Liabilitas imbalan kerja Laba ditangguhkan atas penjualan dan penyewaan kembali -neto Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pinjaman Utang sewa pembiayaan Wesel Senior-neto Utang PKPU Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D Utang BHP & USO Obligasi Wajib Konversi A - IDR Obligasi Wajib Konversi A - USD Utang lain-lain TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal Saham Tambahan modal disetor Saham beredar yang diperoleh kembali Agio saham beredar yang diperoleh kembali Cadangan modal lainnya Saldo defisit (Defisensi) modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali (Defisiensi) MODAL-NETO TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL

2,550,835 11,490 104,125 39,111 30,029 1,115,218 87,515

25,052 563 8,994 3,149 6,169 1,085,005 83,722

25,052 563 8,994 3,149 6,169 178,958 83,722

489,720 781,844 5,209,889

559 4,736,079 5,949,291

559 307,166

46,269

35,186 54,000

35,186 54,000

16,231

-

648 259,679 4,592,815 4,925,717 10,135,606

2,024 150,971 5,259,643 5,518,055 11,467,346

2,024 268,424 497,600 2,085,723 410,135 866,057 4,372,404 3,309,040 8,879 11,909,470 12,216,636

3,633,609 2,488,014 (11,000) 50,623 158 (7,168,628)

3,633,609 2,488,014 (11,000) 50,623 144 (10,039,929)

3,633,609 2,488,014 (11,000) 50,623 144 (10,639,374)

(1,007,223)

(3,878,538)

(4,477,970)

(247) (1,007,471)

(247) (3,878,785)

(247) (4,478,217)

9,128,135

7,588,561

7,738,419

26,305

Perhitungan utang dalam proforma di atas dilakukan dengan basis nilai buku, dan dapat berubah akibat pengaruh dari nilai tukar mata uang asing maupun kondisi komersial lainnya. 3. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Seluruh OWK Tabel berikut merupakan perbandingan antara permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2014 dengan proforma apabila seluruh efek bersifat ekuitas baik OWK Denominasi Dollar AS maupun OWK Denominasi Rupiah yang diterbitkan oleh Peseroan dilaksanakan menjadi saham (dengan asumsi pelaksanaan OWK Denominasi Dollar AS dilakukan dengan kurs Rp12.138 tiap USD).

Keterangan A. Modal Dasar Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh: 1. PT. Bakrie & Brothers Tbk. 2. PT. Bakrie Global Ventura 3. Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh C. Saham Dalam Portepel

Keterangan A. Modal Dasar Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh: 1. PT. Bakrie & Brothers Tbk. 2. PT. Bakrie Global Ventura 3. Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited 4. Masyarakat 5. OWK A - USD 5. OWK A - IDR Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh C. Saham Dalam Portepel *)

Sebelum Konversi OWK Seri A- Nilai Nominal Rp. 200 Seri B- Nilai Nominal Rp. 100 Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal Jumlah Saham Jumlah Saham (Rp) (Rp) 10,000,000,000 2,000,000,000,000 32,111,652,195 3,211,165,219,500

%

4,454,895,515 -

890,979,103,000 -

588,586,627 2,414,074,713

58,858,662,700 241,407,471,300

16.49% 7.89%

1,296,606,935

259,321,387,000

2,213,279,000 19,617,147,865

221,327,900,000 1,961,714,786,500

7.24% 68.38%

5,751,502,450 4,248,497,550

1,150,300,490,000 849,699,510,000

24,833,088,205 7,278,563,990

2,483,308,820,500 727,856,399,000

100.00%

Setelah Konversi OWK Seri A- Nilai Nominal Rp. 200 Seri B- Nilai Nominal Rp. 100 Jumlah Nilai Nominal Jumlah Nilai Nominal Jumlah Saham Jumlah Saham (Rp) (Rp) 10,000,000,000 2,000,000,000,000 32,111,652,195 3,211,165,219,500

%

4,454,895,515 -

890,979,103,000 -

588,586,627 2,414,074,713

58,858,662,700 241,407,471,300

7.11% 3.40%

1,296,606,935 -

259,321,387,000 -

2,213,279,000 19,617,147,865 18,517,877,739 21,862,019,090

221,327,900,000 1,961,714,786,500 1,851,787,773,933 2,186,201,909,000

3.12% 29.47% 26.09% 30.81%

5,751,502,450 4,248,497,550

1,150,300,490,000 849,699,510,000

65,212,985,034 (33,101,332,839)

6,521,298,503,433 (3,310,133,283,933)

100.00%

*) Dalam hal modal dasar tidak mencukupi, maka konversi OWK hanya dapat dilaksanakan setelah RUPSLB menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Risiko atau Dampak Penambahan Modal Tanpa HMETD kepada Pemegang Saham Risiko setelah disetujui dan dilaksanakannya penambahan modal tanpa HMETD ini maka pemegang saham Perseroan pada saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 56%.

Pemegang OWK Madison Pacific Trust Limited Solusi Tunas Pratama Profesional Telekomunikasi Indonesia Huawei International Pte., Ltd. PT Huawei Tech. Investment Huawei Tech. Investment Co., Ltd. Xl Axiata Solu Sindo Kreasi Pratama Tower Bersama Morgan Stanley Telekomunikasi Indonesia Nec Indonesia B-Generasi Asia (d/h Andika Multi Karya) Credit Suisse International Inti Bangun Sejahtera Komet Infra Nusantara Lintas Mediatama Jaya Ericsson Indonesia Rekajasa Akses Bali Telekom Sarana Inti Persada Indosat Prima Media Selaras Indonusa Mora Prakarsa Mandrajasa Trimitra Indonesia Batavia Towerindo Multi Kontrol Nusantara Telenet Internusa Falcon Winner Mobile Blackberry Singapore Komet Konsorsium

Jumlah OWK 3,309,040,000,000 1,013,558,007,494 969,357,077,111 659,457,928,882 433,362,891,811 145,041,975,448 137,515,041,810 134,247,041,538 98,324,883,922 74,847,314,094 70,091,752,540 56,118,377,980

Pemegang OWK Mora Telematika Indonesia Colibri Networks Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika Pandu Sarana Global Onmobile Global Dian Mentari Pratama Alvotel Dewandaru Gihon Telekomunikasi Indonesia Menara Selular Nusantara Mitrayasa Sarana Informasi Viva Media Baru

Jumlah OWK 5,207,098,114 5,156,634,385 5,111,521,433 5,089,213,161 4,572,267,098 4,473,928,048 4,153,412,677 3,829,341,299 3,763,603,065 3,646,849,079 2,976,691,303 2,875,876,267

52,692,420,000

Bakrie Swasakti Utama

2,814,959,374

52,339,056,000 50,161,669,717 49,269,773,968 40,383,005,353 33,745,033,500 32,549,622,638 20,516,982,165 19,390,651,397 16,422,597,575 15,414,552,270 13,676,677,596 12,606,000,000 11,959,107,187 11,012,835,343 10,836,844,155 9,996,586,152 9,752,224,093 9,106,602,035

Era Bangun Jaya Tata Communications International Kopnatel Jaya Nasio Karya Pratama Altruist Technologies Netwave Multimedia Redknee (Ireland) Limited Tamesti Palikssa Sejahtera Terrabit Networks Falcon (d/h Falcon Interactive) Infrastruktur Bisnis Sejahtera Lingga Jati Al Manshurin Asia Afrika Utama Lintas Teknologi Indonesia Axis Telekom Indonesia Telstra Singapore Kreatif Bersama Lativi Mediakarya

1,918,000,000 1,817,617,001 1,705,000,000 1,606,223,296 1,372,222,510 1,216,070,800 1,178,068,998 945,000,000 905,672,250 825,126,191 820,173,294 799,000,000 736,368,387 699,354,951 599,960,974 473,820,660 292,967,880 291,013,175

Dimension Data Indonesia

9,077,473,556

Angkasa Buana Cipta Telekomunikasi

Naragita Dinamika Komunika United Towerindo Deltacomsel Indonesia Dayamitra Telekomunikasi

8,462,380,000 7,239,588,858 6,787,006,379 5,944,301,657

Milbank,Tweed,Hadley & Mccloy Llp Provices Indonesia Tvri (Persero) Bakrie Pesona Rasuna Jumlah Keseluruhan

261,408,035 258,569,580 164,810,000 75,817,500 58,730,250 7,682,997,675,256

*Madison Pacific Trust Limited bertindak sebagai wali amanat pemegang obligasi berdasarkan Perjanjian Trust Deed

Sifat Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak pemegang OWK Kreditor Pemegang OWK yang terafiliasi dengan Perseroan yaitu PT Viva Media Baru, PT Bakrie Swasakti Utama, dan PT Bakrie Pesona Rasuna yang terafiliasi karena termasuk dalam satu Kelompok Usaha Bakrie.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rencana penerbitan OWK sebagaimana diuraikan di atas, akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015, waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB akan disampaikan melalui panggilan RUPSLB.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk berpartisipasi dalam RUPSLB ini dengan cara menghadiri sendiri RUPSLB ini atau memberi kuasa kepada orang/pihak lain untuk menghadiri RUPSLB ini. Rencana Jadwal Berikut ini adalah rencana jadwal pelaksanaan RUPSLB: No 1

2

3 4 5 6

Keterangan Iklan Pemberitahuan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan Iklan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham dalam rangka rencana Penerbitan OWK dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD di 1 (satu) Surat Kabar Harian ATAU situs web Bursa Efek Indonesia] dan situs web Perseroan

Tanggal 15 Mei 2015

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB Iklan panggilan RUPSLB RUPSLB Iklan Pengumuman Hasil RUPSLB di 1 (satu) Surat Kabar Harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

29 Mei 2015

15 Mei 2015

30 Mei 2015 22 Juni 2015 24 Juni 2015

Jika kuorum kehadiran pemegang saham Perseroan tidak tercapai dalam RUPSLB pertama, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum RUPSLB kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB kedua dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPSLB pertama tetapi tidak mencapai kuorum. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPSLB pertama. Pernyataan Direksi Dan Komisaris Perseroan Sepanjang pengetahuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan semua informasi material yang diungkapkan baik melalui pengumuman di Surat Kabar sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perseroan adalah benar dan tidak menyesatkan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menganalisa proforma keuangan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya penerbitan OWK, serta telah mempertimbangkan manfaat dari rencana penerbitan efek-efek ini. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa rencana tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencan transaksi sebagaimana dijelaskan di atas dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2015.

Informasi Tambahan Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut dipersilahkan menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Bakrie Telecom Tbk Wisma Bakrie, Lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920 - Indonesia Telepon: (62-21) 9110 1112; Fax: (62-21) 9111 8888