PELAKSANAAN PEWARISAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SURAKARTA ( Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 170/Pdt.P/2014/PN.Skt Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta )
Yulfitri Nurjanah Sarjana Hukum Program Sarjana Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta dan mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta dan penyelesaiannya. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera mendaftarkan tanah yang diperoleh karena pewarisan. Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kota Surakarta masih banyak yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah pemegang hak atas tanah meninggal dunia, para ahli waris tidak segera melakukan peralihan hak atas tanah dalam waktu enam bulan setelah pemegang hak meninggal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan wawancara langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta (Studi kasus di Kantor Pertanahan Kota Surakarta) adalah dalam hal salah satu pemegang hak tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada identitasnya, maka penyelesaiannya dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri. Ahli waris mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melaksanakan memproses pewarisan yang dimohon. Setelah diterima Kantor Pertanahan Kota Surakarta, kemudian diproses sesuai peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pengambilan produk sertipikat oleh ahli waris. Hambatan dalam pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta adalah proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan menjadi lebih lama waktunya karena harus dengan mengajukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu dan tidak diketahuinya identitas salah satu pemegang hak atas tanah.
Kata Kunci : pewarisan, pertanahan, hak atas tanah, hambatan, identitas.
PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Dasar 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan
Peraturan Pemerintah”. Guna peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yang sudah didaftarkan mengacu pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. 2. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kantor Pertanahan”. Dalam Pasal 20 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang
menyatakan bahwa, “Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan, wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu”. Dengan peraturan tersebut di atas, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya segera melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah.
Kenyataan yang terjadi di kota Surakarta mengenai peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, masih banyak yang belum di daftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah pemegang hak atas tanah meninggal dunia, para ahli waris tidak segera melakukan peralihan hak atas tanah dalam waktu enam bulan setelah pemegang hak meninggal. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera mendaftarkan tanah yang diperoleh karena pewarisan. Selain itu permasalahan yang ada adalah tidak diketahui keberadaan salah satu pemegang hak atas tanah. Perumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat yaitu : a. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta ? b. Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan dalam pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta ? METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul skripsi yaitu pelaksanaan pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta, pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. B. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Yuridis yaitu karena penelitian ini hendak mengungkap aspek yuridis dari pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta. Sosiologis yaitu karena orientasi pengkajiannya juga melihat dan mempertimbangkan pada kenyataan – kenyataan yang ada di dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan pewarisan hak atas tanah.
C. Sifat Penelitian Dalam pelaksanaannya penulis melakukan penelitian dengan cara melihat langsung dalam praktek dilapangan, dan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan/pemohon dan pegawai loket pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mendapatkan data–data maupun informasi yang diperlukan. Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif. D. Cara Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan pelaksanaan pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. E. Teknik Pengumpulan Data Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dalam studi penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. F. Analisis Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kota Surakarta Dalam pelaksanaan peralihan Hak Atas Tanah karena warisan di Kota Surakarta tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa proses yang tidak mengalami hambatan sama sekali dan berjalan lancar karena semua persyaratan proses pewarisan sudah terpenuhi
tanpa ada hambatan. Namun ada pula dalam proses peralihan Hak Atas Tanah yang mengalami hambatan seperti kasus yang akan diteliti oleh peneliti karena salah satu pemegang hak atas tanah tidak diketahui keberadaannya. Dalam Penelitian ini penulis mengangkat tentang pelaksanaan peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor:170/Pdt.P/2014/PN.Skt di Kantor Pertanahan Kota Surakarta terhambatnya proses peralihan Hak Atas Tanah karena warisan disebabkan tidak diketahui keberadaan salah satu pemegang hak atas tanah. Paniyem yang beralamat di Desa Bayan Rt 07/07 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1988 sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 4743/142/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan semasa hidupnya menikah secara sah dengan Saikun pada tahun 1978 dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak laki – laki bernama Sugeng Hartono lahir di Surakarta tanggal 5 Juni 1980. Paniyem semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yaitu sertipikat Hak Milik No. 10421 Kelurahan Kadipiro dengan luas 50 M². Paniyem membeli tanah tersebut pada saat sudah menikah dengan Saikun. Namun sejak tahun 1980, Saikun pergi meninggalkan istri dan anaknya tanpa diketahui alamatnya/tempat tinggalnya dan keadaannya dengan pasti, sampai sekarang tahun 2015 belum kembali. Ahli waris dari Paniyem adalah anaknya yang bernama Sugeng Hartono. Salah satu pemegang hak atas tanah yang tidak diketahui keberadaannya adalah Saikun. Bahwa saat ini Sugeng Hartono sebagai ahli waris dari almarhum Paniyem membutuhkan biaya hidup dan bermaksud untuk menjual tanah tersebut namun terkendala oleh ketidak beradaan ayahnya yang bernama Saikun yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.
Sebelum menganalisis permasalahan/kasus di atas penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang dasar hukum peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam perkembangannya, peralihan hak karena pewarisan telah mendapat penegasan pada Bab V Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan adannya dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peralihan hak atas tanah dan menjadi tinjauan untuk permasalahan/ kasus tersebut diatas. Dalam kasus permasalahan yang ditemukan oleh penulis adalah tidak diketahuinya keberadaan salah satu pemegang hak atas tanah bernama Saikun. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Pewarisan di Kota Surakarta penulis menemukan sebuah hambatan sehingga pendaftaran berjalan lebih lama waktunya. Pada pukul 09.00 WIB hari Rabu tanggal 3 bulan September tahun 2014, penulis meminta keterangan kepada orang/ pemohon yang melakukan proses pendaftaran pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta yaitu Sugeng Hartono. Bapak Sugeng Hartono merupakan salah satu-satunya ahli waris. Dan disini Bapak Sugeng Hartono memberikan keterangan bahwa sulit melakukan proses pewarisan karena ayahnya yang bernama Saikun tidak diketahui keberadaannya. Dengan adannya permasalahan itu, Sugeng Hartono bertanya kepada Notaris dan petugas Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada bagian loket informasi. Notaris dan petugas Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada bagian loket informasi memberikan jawaban bahwa untuk melakukan proses peralihan pewarisan harus dengan Surat Keterangan Warisan, karena salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun tidak diketahui
keberadaannya maka harus dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri. Sugeng Hartono mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta, Sugeng Hartono membuat Surat Keterangan Warisan di Kecamatan Banjarsari. Dalam proses pembuatan Surat Keterangan Warisan Sugeng Hartono membawa Surat Penetapan Pengadilan tersebut ke Kantor Kecamatan Banjarsari untuk sebagai pertimbangan tentang salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun dan menjadi tinjauan Lurah dan Camat dalam memberikan kesaksian dan menguatkan Surat Keterangan Warisan. Dalam hal pelaksanaan pewarisan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “ Bahwa untuk tanda bukti sebagai ahli waris bagi warganegara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.” Selanjutnya setelah Surat Keterangan Warisan selesai dibuat Sugeng Hartono datang ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dalam perdaftaran peralihan hak karena pewarisan ada prosedur – prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Prosedur tersebut yaitu : 1.
Pemohon melengkapi berkas – berkas, dalam hal ini pemohon bertanya kepada petugas loket 1 (satu) yaitu loket informasi, adapun berkas yang harus dilengkapi : a.
Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Hak Milik No. 10421 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
b.
Surat Kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yaitu Surat kematian Almarhum Paniyem.
c.
Surat tanda bukti sebagai ahli waris, Surat Keterangan Warisan yang disaksikan oleh Lurah Kadipiro dan dikuatkan oleh Camat Banjarsari.
d.
Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.
e.
Bukti identitas ahli waris Sugeng Hartono.
f.
Surat Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2014
g.
Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangungan (SSPD - BPHTB Tahun 2014).
h. 2.
Zona Nilai Tanah Hak Milik No.10421 Kelurahan Kadipiro.
Setelah berkas sudah lengkap selanjutnya pemohon mendatangi loket 2 (dua) untuk dibuatkan Surat Perintah Setor dan berdasarkan nominal yang tertera di Surat Perintah Setor tersebut pemohon membayar ke loket 3 (tiga) bendahara untuk dibuatkan kwitansi bukti pembayaran.
3.
Selanjutnya pemohon membawa kwitansi tersebut untuk bukti pengambilan produk.
4.
Berkas yang sudah dibuatkan kwitansi masuk ke dalam seksi pendaftaran hak atas tanah untuk mencoret nama pemegang hak lama dan menuliskan nama pemegang hak baru, setelah itu berkas dikirim ke Kasubsi dan ke Kasi Pendaftaran Hak Atas Tanah mengkoreksi dan membubuhkan paraf, selanjutnya berkas dikirim ke Kepala Kantor untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang terakhir berkas dikirim ke petugas loket 4 (empat) untuk dituliskan DI 208 dan DI 307 sebagai daftar isian penyelesaian berkas.
5.
Setelah 5 (lima) hari pemohon kembali datang ke Kantor Pertanahan untuk mengambil sertipikat yang sudah jadi dengan membawa Kwitansi dan Kartu Tanda Penduduk.
Proses pelayanan pewarisan tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP). Proses Pendaftaran Pewarisan tersebut diatas oleh pemohon mengalami hambatan karena tidak adanya salah satu ahli waris. Walaupun prosesnya memakan waktu namun pada akhirnya tetap bisa dilakukan pendaftaran. Pada kasus diatas seperti halnya berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dengan salah satu syaratnya adalah bukti identitas. Sehingga dalam permohonan pendaftaran pewarisan tersebut tidak memenuhi syarat. Namun dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri maka penetapan tersebut dapat digunakan untuk tidak melampirkan identitas salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun karena tidak diketahui keberadaannya. Sehingga jalan keluar karena tidak adanya salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun adalah dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta. Dan Penetapan digunakan untuk pembuatan Surat Keterangan Warisan. Dalam kasus diatas juga terjadi keterlambatan pendaftaran pewarisan karena pemegang hak meninggal pada tanggal 29 Juli 1988 dan tahun 2014 baru didaftarkan pewarisannya. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang
itu. Dengan peraturan tersebut waktunya sudah lewat 26 tahun sejak pemegang hak meninggal dunia. Pendaftaran tanah tersebut lama dilakukan sejak pemegang hak meninggal karena kurang tahunya ahli waris. Sehingga baru tahun 2014 tanah tersebut dilakukan pendaftaran pewarisan. Dalam keterlambatan pendaftaran pewarisan tersebut terjadi karena kurang tahunya masyarakat tentang segera melakukan pendaftaran pewarisan setelah pemegang hak meninggal, sehingga disini jalan keluarnya adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Kota Surakarta tentang Pewarisan. Pemberian informasi tersebut bisa berupa penyuluhan pendaftaran pewarisan oleh pihak yang ahli di bidangnya atau oleh pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Supaya hal tersebut diatas tidak terjadi lagi pada pendaftaran pewarisan yang akan datang. Jalan keluar/ penyelesaian masalah karena tidak adanya bukti identitas ahli waris karena tidak diketahui keberadaannya maka dengan dibuatkanlah Penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
B. Hambatan dalam pewarisan hak atas tanah di Kota Surakarta Hambatan – hambatan yang ada dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan adalah sebagai berikut : 1. Proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan menjadi lebih lama waktunya karena harus dengan mengajukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu. Berbeda dengan proses pewarisan yang semua ahli waris dan pemegang hak yang lainnya diketahui. Dalam hal ini proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan di kantor pertanahan menjadi lebih cepat karena pemohon menggunakan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh pemegang hak yang lainnya dan ahli waris dengan disaksikan oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat. Surat Keterangan ini khusus untuk penduduk pribumi. Sementara dengan Penetapan dari
Pengadilan Negeri Surakarta selain memakan waktu yang lama juga menghabiskan banyak biaya. 2. Tidak diketahuinya identitas salah satu pemegang hak atas tanah. Dalam pengajuan Penetapan ke Pengadilan Negeri Surakarta dan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta tidak diketahui identitas dari salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun. Dengan tidak diketahuinya identitas dari salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun sehingga tidak dapat dituliskan dengan lengkap dan jelas identitas pada Penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah di proses peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, tidak dicantumkan identitas secara lengkap baik nama dan alamat pada sertipikat dan buku tanahnya. Sehingga suatu hari akan mengalami kesulitan dalam pembuktian apakah orang yang bernama Saikun merupakan salah satu pemegang hak atas tanah Hak Milik dengan Nomor 10421 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau orang lain yang mempunyai nama yang sama.
KESIMPULAN Proses pelaksanaan peralihan hak karena pewarisan adalah ahli waris yang mengajukan proses pewarisan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan syarat – syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peralihan Hak Karena Pewarisan kemudian di proses pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Proses pelayanan pewarisan tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP & PP) . Dalam pelaksanaan proses pewarisan ada
hambatan berkenaan dengan tidak adanya/ tidak diketahuinya keberadaan ahli waris. Dengan hal hambatan tersebut dimohonkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar dapat dilakukan proses pewarisan. Hambatan – hambatan yang ada dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan adalah proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan menjadi lebih lama waktunya karena harus dengan mengajukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu dan tidak diketahuinya identitas salah satu pemegang hak atas tanah, dengan tidak diketahuinya identitas dari salah satu pemegang hak atas tanah yang bernama Saikun sehingga tidak dapat dituliskan dengan lengkap dan jelas identitas pada Penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah di proses peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, tidak dicantumkan identitas secara lengkap baik nama dan alamat pada sertipikat dan buku tanahnya. Sehingga suatu hari akan mengalami kesulitan dalam pembuktian apakah orang yang bernama Saikun merupakan salah satu pemegang hak atas tanah Hak Milik dengan Nomor 10421 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau orang lain yang mempunyai nama yang sama.
DAFTAR PUSTAKA Buku – Buku : Tedjosaputro, Liliana (1989). Hukum Waris AB-Intestat. Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Sudiyat, Iman (1978). Hukum Adat Sketsa Asas. Cetakan Pertama .Yogyakarta: Liberty. Wirgnjodipoero, Soetojo (1987). Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta: Haji Mas Agung. Soepomo (1967). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas. Soekanto, Soerjono (1986). Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Rajawali. Soekanto, Soerjono, Soeloman, B. (1987). Hukum Adat Indonesia. Jakarta : Rajawali.
Hadikusuma, Hilman ( 1980). Hukum Waris Adat. Bandung : Alumni. Soekanto, Soerjono (1989). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta : Yayasan Penerbit UI. Hazairin (1968). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an. Jakarta : Tintamas. Fuady, Munir (2002). Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Soekanto, Soerjono (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Hadi, Sutrisno (2000). Metodologi Research Jilid 1. Yogyakarta : ANDI. Soemitro, Ronny Hanitijo (1990). Metodologi Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Soekamto, Soerjono (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press Moleong, Lexy J.( 1990). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
Peraturan Perundang – undangan : Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Internet : http://id.wikipedia.org/wiki/Warisan http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/warisan/866/warisan.html http://kobonksepuh.wordpress.com/tag/orang-orang-yang-berhak-mendapat-warisan/
